HUBUNGAN PAJAK PUSAT DENGAN PAJAK DAERAH

Pajak pusat dan pajak daerah mulai muncul di Indonesia sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah . Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam konteks otonomi di Indonesia , daerah otonom tersebut merupakan provinsi – provinsi di Indonesia.

Semangat desentralisasi fiskal pun mulai disebarluaskan dan menjadi program ambisius pemerintah Indonesia sejak awal dekade 2000, tepatnya mulai tahun fiskal 2001. Pada tahun itu, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap pembelanjaan di beberapa sektor baru. Konsekuensi logis dari perluasan wewenang itu adalah meningkatnya pengeluaran daerah. Peningkatan itu dapat terlihat jelas ketika pada tahun 2001, jumlah belanja daerah mencapai kurang lebih 30% dari total belanja nasional.

Desentralisasi fiskal inilah yang menjadi hubungan antara pajak pusat dengan pajak daerah di Indonesia. Perluasan wewenang keuangan pemerintah pusat dalam hal mengatur keuangan tersebut perlu diimbangi dengan perluasan otoritas daerah untuk memperoleh pendapatan daerahnya sendiri yaitu dengan perluasan otoritas pemerintah daerah untuk menambah objek pajak daerahnya sendiri. Dari sinilah tercipta adanya pajak pusat yang dipungut untuk pendapatan APBN dan Pajak Daerah yang dipungut untuk pendapatan APBD. Kedua nya merupakan pungutan sebagai pendapatan pada anggaran hanya saja pajak pusat mengambil porsi lebih luas secara skala anggaran nasional dan pajak daerah hanya berfokus pada pendapatan daerahya saja.

Sumber :

http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-08-16,%20NK%20dan%20RUU%20APBN%202011_BabV.pdf

http://hendriologi.blogspot.com/2012/09/desentralisasi-fiskal-pajak-properti.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah