hubungan pengawasan
DESCRIPTION
HUBUNGAN PENGAWASAN. Oleh : KELOMPOK 6 Ella Alfianita 115030101111096 Silvilia Agies V.P 115030107111085 Ferina Safitri 115030107111103 Intan Nanda S. 115030101111084 Hendri Adji P. 115030100111051 George Zinsky P. 115030100111149 Frisky Prakarsa K. 115030107111068 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
HUBUNGAN PENGAWASAN
Oleh :KELOMPOK 6
Ella Alfianita 115030101111096Silvilia Agies V.P 115030107111085Ferina Safitri 115030107111103
Intan Nanda S. 115030101111084
Hendri Adji P. 115030100111051
George Zinsky P. 115030100111149Frisky Prakarsa K. 115030107111068
KELAS HJurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
DEFINISI PENGAWASAN
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses :Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencanaMelakukan koreksi terhadap penyeimbangan yang signifikan
Unsur Fungsi Pengawasan
1. Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang di pengaruhi.
2. Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak lain itu dilakukan dengan maksud untuk mengarahkannya pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi
PROSES PENGAWASAN
1. Menentukan Standart Kinerja
2. pengukuran kinerja nyata dan membandingkannyadengan standar kinerja.
3. melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai
untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.
Macam Pengawasan
1. PENGAWASANPREVENTIF
1. PENGAWASANPREVENTIF
2. PENGAWASANREPRESIF
2. PENGAWASANREPRESIF
Pengawasan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahanagar supaya penyimpangan
atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Untuk dapat
melakukan pengawasan semacam ini diperlukan
“ Early Warning System” (Pengawasan sebelum terjadi penyimpangan)
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah
terjadi penyimpangan atau kekurangan dari strandart yang telahditetapkan. Cara pengawasan inipuntetap bermanfaat untuk dilakukan
karena tanpa adanya kegiatan pengawasan akan sukar diketahui
adanya penyimpangan atau kekurangan atas standar yang
Ditetapkan.(Pengawasan setelah terjadi
penyimpangan)
Pengawasan Birokratik
Menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standart kinerja yang diterapkan, dan berpijak pada mekanisme administratif dan hierarkhi seperti Undang-undang, Peraturan, Prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, anggaran dan Lain sebagainya
Hubungan Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan NasionalNational
GovernmentNational
Government
Presiden Mempunyai Wewenang Penuh Untuk
Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional
Namun tidak mungkin seluruh pengawasan dilakukan sendiri oleh
presiden Dibantu oleh Organ Pemerintahan lainnya seperti para menteri ,
Gubernur, Bupati/Walikota
Dibantu oleh Organ Pemerintahan lainnya seperti para menteri ,
Gubernur, Bupati/Walikota Dan sebagai upaya checks and
balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol/mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan yaitu
DPR, BPK, dan KPK
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Regional ( Provinsi )Regional
Government
Gubernur Mempunyai Wewenang Penuh Untuk Mengawasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi )
Dalam hal ini, Gubernur juga tidak mungkin
melakukan pengawasan secara sendirinya
Dalam hal ini, Gubernur juga tidak mungkin
melakukan pengawasan secara sendirinya
Dibantu oleh Organ Pemerintahan
dibawahnya seperti Bupati/Walikota
Dibantu oleh Organ Pemerintahan
dibawahnya seperti Bupati/Walikota Dan sebagai upaya checks and
balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja
penyelenggara pemerintahan Provinsi yaitu DPRD
Dan sebagai upaya checks and balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja
penyelenggara pemerintahan Provinsi yaitu DPRD
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )Local
Government
Bupati/Walikota Mempunyai Wewenang Penuh Untuk
Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )
Dalam hal ini, Bupati/Walikota juga
tidak mungkin melakukan pengawasan
secara sendirinya Dibantu oleh Organ Pemerintahan
dibawahnya seperti Lurah atau Camat Dan sebagai upaya checks and
balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja
penyelenggara pemerintahan Kab/Kota yaitu DPRD
KESIMPULAN
Secara keseluruhan menjelaskan tentang Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun daerah. Dalam hal ini ada dua sifat pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sedangkan Pengawasan Represif dilakukan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kekurangan dari standar yang telah ditetapkan.
Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengawasan yang lebih berfokus kepada mekanisme administratif dan hirarki seperti berbagai undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan anggaran untuk menjamin agar pekerja ( pejabat ) yang diawasi sejauh mungkin selalu menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.