hubungan umat beragama - simbisimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/hubungan umat... ·...

Hubungan Umat Beragama:

STUDI KASUS PENUTUPAN /PERSELISIHAN RUMAH IBADAT

Kementerian Agama RIBadan Litbang dan DiklatPuslitbang Kehidupan KeagamaanJakarta 2012

Editor :Haidlor Ali Ahmad

Hubung

an Um

at Berag

ama

Studi K

asus Penutupan/Perselisihan Rum

ah Ibadat

ISBN 978-602-8739-09-2





Di satu sisi rumah ibadat adalah merupakan tempat bahkan pusat kegiatan ritual keagamaan, pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, kegiatan sosial, budaya, dan penyiaran agama. Oleh karenanya rumah ibadat dipandang sebagai simbol agama. Karena fungsinya yang sedemikian rupa, di sisi lain rumah ibadat suatu agama sering dipandang oleh penganut agama lain sebagai ancaman. Keberadaan rumah ibadat terutama yang akan didirikan di suatu tempat sering dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi agama yang telah ada lebih dulu di tempat itu. Sebagaimana hasil penelitian yang tertuang dalam buku ini, hampir setiap pendirian rumah ibadat mengalami hambatan, karena tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan (PBM). Ada pula yang karena sejak awal rencana pembangunannya sudah ditolak oleh penganut agama lain yang mayoritas, sehingga upaya-upaya pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan selalu dihambat, baik oleh masyarakat sekitar, maupun oleh aparat yang seharusnya memfasilitasi pendirian rumah ibadat yang sudah merupakan kebutuhan nyata dan sungguh bagi penganut agama yang ingin mendirikannya.

Tentunya sangatlah memprihatinkan melihat realita betapa sulitnya membangun rumah ibadat. Apalagi jika kesulitan itu merupakan rekayasa yang dilakukan oleh kalangan yang menetang kehadirannya. Sehingga peraturan yang dengan kehadirannya dapat mempermudah, memberikan solusi dan bahkan mewajibkan pihak berwenang untuk memfasilitasi, tetapi justru oleh para penentang dimanfaatkan untuk mempersulit dan bahkan kalau dapat untuk menggagalkannya sama sekali. Disini menunjukkan ketaatan umat beragama kepada peraturan dan sikap toleransi sedang diuji.

Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat

i

HubunganUmat Beragama

STUDI KASUS PENUTUPAN/ PERSELISIHAN RUMAH IBADAT



Kata Pengantar

ii

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

hubungan umat beragama: studi kasus penutupan/perselisihan rumah ibadat/Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RIEd. I. Cet. 1. ----Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012xxviii + 364 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8739-11-5

Hak Cipta pada Penerbit

....................................................................................................................................................................Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa seizin sah dari penerbit ....................................................................................................................................................................Cetakan Pertama, Oktober 2012....................................................................................................................................................................

HUBUNGAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS PENUTUPAN/PERSELISIHAN RUMAH IBADAT

....................................................................................................................................................................Editor :Haidlor Ali Ahmad

Tata Letak :Sugeng

Design CoverFirdaus....................................................................................................................................................................

Foto Ilustrasi Cover:Kolase Foto Rumah Ibadat dan Aktivitas Keagamaan di Indonesia

Penerbit:Puslitbang Kehidupan KeagamaanBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RIJl. MH. Thamrin No. 6 JakartaTelp/Fax. (021) 3920425, [email protected]


iii

Kata Pengantar

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT.,

Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya “Penerbitan Naskah Buku

Kehidupan Keagamaan”. Penerbitan buku Tahun 2012 ini,

sebagian besar merupakan hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Kami

menghaturkan ucapan terima kasih kepada para pakar dalam

menulis prolog, juga kepada para peneliti sebagai editor buku ini

yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian

menjadi buku, yang akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca

yang budiman.

Pada tahun 2012 ini ditetapkan 9 (sembilan) naskah buku

yang diterbitkan, buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Respon Masyarakat terhadap Aliran dan Paham Keagamaan

Kontemporer di Indonesia.

2. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di

Indonesia.

Kata Pengantar

iv

3. Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi

Penghulu, Konsultan BP4 dan Penyuluh.

4. Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia

5. Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat

Beragama

6. Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/

Perselisihan Rumah Ibadat.

7. Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik,

Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya.

8. Peningkatan Integritas Birokrasi : Arah Baru Disiplin Pegawai.

9. Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-

tingginya kepada para peneliti serta kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program

penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Semoga

penerbitan karya-karya hasil penelitian yang lebih banyak

menyampaikan data dan fakta ini dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta sebagai

bahan formulasi kebijakan kepada masyarakat secara luas tentang

pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan yang

terjadi di Indonesia. Penerbitan buku-buku ini dilakukan secara

simultan dan berkelanjutan setiap tahun oleh Puslitbang

Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat untuk

memberikan cakrawala dan wawasan kita sebagai bangsa yang

amat kaya dan beragam dalam kehidupan keagamaan.

Apabila penerbitan ini masih memiliki beberapa

kekurangan, baik substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas


v

berbagai kekurangan tersebut. Akhirnya, ucapan terimakasih kami

haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan

dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini.

Jakarta, Oktober 2012

Kepala

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

NIP. 19691110 199403 1 005

Kata Pengantar

vi


vii

Sambutan

Kepala Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 merupakan kesepakatan

majelis-majelis agama tingkat pusat yang terdiri dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI),

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma

Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)

bersama wakil dari Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam

Negeri RI. PBM tersebut berisikan tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan

Pendirian Rumah Ibadat.

Sejak disahkan PBM tersebut dan diikuti langkah-langkah

sosialisasi kepada para pejabat terkait, pemuka agama dan tokoh

masyarakat tingkat pusat hingga daerah agar dapat

menjadikannya sebagai pedoman dan mengimplementasikannya.

Diantara hasilnya, telah terbentuk Forum Kerukunan Umat

Sambutan

viii

Beragama (FKUB) provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi

regulasi ini sebagaimana dipaparkan dalam hasil penelitian,

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi terpeliharanya

kerukunan umat beragama.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terus

mengawal implementasi PBM tersebut dengan melakukan

penelitian dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas

melalui penerbitan buku-buku hasil penelitian. Pada tahun 2009

telah diterbitkan hasil penelitian dengan judul, “Efektivitas

Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”. Menyusul tahun 2010

diterbitkan hasil penelitian dengan judul, “Peranan Forum

Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9 dan 10

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”. Tahun 2011 diterbitkan hasil

penelitian, “Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Daerah:

Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”. Pada tahun 2012

sekarang ini diterbitkan hasil penelitian, “Hubungan Umat

Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat”

Rumah ibadat bagi tiap agama merupakan tempat bahkan

pusat kegiatan ritual kegamaan, sosial dan budaya. Oleh karena

itu, keberadaan rumah ibadat kebutuhan bagi tiap agama. Untuk

menjaga ketertiban dan ketenangan dalam beribadah perlu dibuat

peraturan yang menjadi landasan pokoknya. Masalah

pemeliharaan kerukunan, keberadaan dan pemberdayaan FKUB,

serta pendirian rumah ibadat merupakan substansi yang dimuat

dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Buku ini mengungkap beberapa kasus pendirian rumah

ibadat. Kasus-kasus pendirian rumah ibadat bukan hanya

menyangkut suatu agama tertentu, melainkan dialami oleh semua

penganut agama. Realita ini merupakan tantangan bagi

kehidupan umat beragama, dalam upaya memelihara

keharmonisan kehidupan bersama.


ix

Buku ini diharapkan menjadi buku yang informatif,

menyajikan informasi seputar pendirian rumah ibadat yang pada

tiap-tiap agama dengan harapan umat beragama makin

memahami betapa pentingnya sossialisasi dan implementasi PBM

Tahun 2006.

Saya menyambut baik penerbitan hasil penelitian ini

sebagai bagian upaya sosialisasi PBM Tahun 2006, secara khusus

mengenai pendirian rumah ibadat. Ucapan terima kasih khususnya

disampaikan kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

dan umumnya kepada para peneliti yang telah melaksanakan

tugas dengan baik.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi dalam rangka

pemeliharaan kerukunan umat beragama.


Pgs. Kepala

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Prof. Dr. H. Machasin, MA

NIP. 19561013 198103 1 003

Sambutan

x


xi

PROLOG


Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat

Oleh M. Ridwan Lubis

Guru Besar Perbandingan Agama

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Keberadaan rumah ibadat secara ideal adalah tempat

setiap umat beragama memperoleh nuansa kehidupan yang

rukun dan damai karena rumah ibadat wilayah kehidupan setiap

orang untuk melepaskan diri dari tekanan kehidupan duniawi dan

mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi pada kenyataannya

tidak demikian. Justru yang terjadi, keberadaan rumah ibadat

menjadi persoalan yang rawan mengganggu kerukunan antar

umat beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan karena

keberadaan rumah ibadat, dalam persepsi berbagai pihak belum

berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya.

Penyebab utamanya adalah keberadaan rumah ibadat belum bisa

dilepaskan dari keterkaitan dengan kepentingan jangka pendek

termasuk kepentingan politis.

Di antara faktor politis itu adalah kesan adanya sejumlah

upaya untuk merubah peta konfigurasi perimbangan umat

Prolog

xii

beragama. Hal ini disebabkan karena sebagian umat beragama

melihat bahwa peta konfigurasi baik mayoritas atau minoritas

menjadi lambang kualitas keberagamaan atau tegasnya kuantitas

merupakan artikulasi dari kualitas. Padahal, kualitas keberagamaan

sesungguhnya tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi

kuantitas umat beragama. Tegasnya, kualitas keberagamaan sama

sekali tidak diukur dari jumlah populasi umat beragama akan

tetapi sangat tergantung dari komitmen umat terhadap wawasan,

penghayatan, pengamalan, jaringan serta keberadaan lembaga-

lembaga keagamaan. Faktor politis berikutnya adalah bahwa

rumah ibadat dipahami masyarakat sebagai wujud dari

keberadaan umat beragama penggunan rumah ibadat

bersangkutan sehingga hegemoni yang semula dimiliki kelompok

umat tertentu belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan

adanya kelompok umat beragama yang lain. Sementara itu, masih

sering dijumpai dalam berbagai kasus perselisihan antar umat

beragama adanya kelompok yang mendirikan rumah ibadat tanpa

mempertimbangkan adanya peraturan baik pusat maupun daerah

serta tidak menimbang terlebih dahulu aspek psikologis

masyarakat yang berdiam di sekitar lokasi rencana pendirian

namun dengan serta merta mendirikan rumah ibadat. Faktor

ketiga adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang

jelas tentang makna kebangsaan yaitu setiap warga negara

memiliki jarak yang sama terhadap negara demikian juga negara

memiliki jarak yang sama terhadap semua warga negara. Hal inilah

yang akan ditelusuri pengkajiannya dalam laporan penelitian

Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang berlangsung pada tahun

2011 yang lalu yang mengambil lokasi di tujuh daerah penelitian.

Judul besar penelitian ini adalah Pola Perselisihan Antar Umat

Beragama Di Indonesia: Kasus Pendirian, Penertiban dan Penutupan

Rumah Ibadat. Penelitian ini memusatkan agenda penelitian pada

tujuh lokasi penelitian, yaitu: Tangerang Selatan, Bogor,


xiii

Palangkaraya, Kupang, Jayapura, Gresik dan Badung. Dilihat dari

segi tipologi daerah penelitian memiliki ciri khas masing-masing.

Tangerang Selatan adalah kota yang secara administratif berada

sebagai daerah pinggiran (hinterland) Jakarta akan tetapi menjadi

tempat migrasi dari berbagai asal daerah sehingga Tangerang

Selatan juga menjadi sasaran urbanisasi. Urbanisasi merupakan

perkembangan pergerakan populasi yang tidak hanya terkait

dengan persoalan demografis tetapi juga dengan aspek budaya

maupun agama. Sekalipun dalam skala yang lebih kecil, persoalan

perselisihan pendirian rumah ibadat juga terjadi di Palangkaraya,

Kupang, Jayapura, Badung. Hal inilah kemudian yang cukup

memprihatinkan dalam pola relasi antar umat beragama di

Indonesia. Penelitian ini berangkat dari empat permasalahan yaitu

1. Bagaimana kualitas perselisihan akibat pendirian rumah ibadat

di berbagai daerah di Indonesia ?

2. Bagaimana intensitas peran pemerintah dalam penyelesaian

perselisihan ?

3. Bagaimana peran FKUB, majelis agama, ormas keagamaan

dalam penyelesaian perselisihan ?

4. Bagaimana respon dan saran masyarakat terhadap upaya

penyelesaian perselisihan ?

Pertanyaan pertama, membahas tentang kualitas

perselisihan yaitu untuk meneliti apakah perselisihan di antara

umat beragama menyentuh aspek yang terdalam sehingga

termasuk dalam jenis kontravensi atau hanya sekedar kompetisi di

permukaan sementara di dalam kehidupan sosial sehari-hari

mereka justru dapat melakukan kerjasama terutama yang terkait

dengan kegiatan di berbagai pranata sosial. Kualitas perselisihan

perlu diberikan penjelasan yang lebih kongkrit yaitu apakah

masyarakat sudah sampai pada taraf tidak mengakui hak

Prolog

xiv

keberadaan umat lain yang mendirikan rumah ibadat atau hanya

sekedar sikap tidak setuju terhadap rencana pendirian rumah

ibadat. Apakah sikap tidak setuju masyarakat disebabkan karena

mereka telah memiliki pengalaman traumatis akibat

persinggungan rencana pendirian rumah ibadat atau juga karena

akibat dari mereka yang telah memperoleh informasi melalui opini

publik terhadap berbagai kesulitan yang ditimbulkan akibat

berdirinya rumah ibadat di sekitar pemukiman mereka. Selain dari

itu, juga perlu dikaji apakah masyarakat yang tidak setuju dapat

memberikan alternatif jalan keluar, sehingga umat beragama yang

berbeda tetap memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah

sebagai hak asasi setiap manusia.

Pertanyaan kedua, membahas tentang peran pemerintah

di dalam menangani perselisihan itu. Sebagai institusi yang

menjadi representasi seluruh kepentingan masyarakat maka

pemerintah selayaknya melepaskan diri dari kepentingan individu

atau kelompok akan tetapi ia menempatkan diri sebagai mewakili

seluruh kepentingan. Hal itu dapat dilakukan aparat pemerintah

manakala mereka telah memiliki pemahaman yang jelas terhadap

makna keberagamaan dalam negara Pancasila yang telah

memperoleh jaminan konstitusional di dalam UUD 1945.

Perangkat kepribadian berikutnya adalah kemampuan pejabat

pemerintah sebagai bentuk hasil pengalaman di dalam

menangani berbagai konflik antar sosial. Di dalam itu, mereka

mempunyai kemampuan dalam merumuskan pendekatan win-win

solution. Dalam setiap negosiasi tentulah setiap orang harus

menyadari bahwa mereka tidak mungkin memperoleh haknya

secara paripurna akan tetapi terbatas secara minimal pada hak-hak

dasarnya. Idealisme sebagai seorang pejabat publik hendaklah

menjadi perhatian, yaitu seberapa jauh komitmen dalam

melaksanakan tata aturan yang ada atau juga kreasi dalam


xv

menggagas peraturan daerah sebagai wujud kesepakatan

masyarakat. Sebaliknya manakala instansi pemerintah di daerah di

samping kurang memahami adanya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006

akan lebih kritis lagi manakala mereka sebagai pejabat publik

justru melakukan pemihakan terhadap kelompok umat tertentu.

Akibatnya terkesan adanya sikap dan perlakuan diskriminatif

terhadap satu kelompok dan memberi peluang kelompok lain

memonopoli keuntungan semuanya (zero sum game). Gejala lain

adalah karena orientasi terhadap kegiatan demokratisasi adalah

keuntungan yang bersifat materi maka terdapat kesan bahwa

persoalan kerukunan umat beragama dipandang secara simplistis.

Pandangan itu adalah menganggap persoalan urusan kerukunan

sebagai persoalan sederhana, remeh temeh sehingga konflik

terkesan dibiarkan berlarut-larut yang selanjutnya kemudian

merembet ke berbagai persoalan sehingga terjadi pemekaran

konflik. Akibatnya, di samping persoalan pokok belum

terselesaikan muncul lagi persoalan lain. Oleh karena itu,

pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada umat

beragama perlu dilakukan proses sosialisasi sekaligus internalisasi.

Persoalan ketiga, peran masyarakat yang diwakili oleh

FKUB maupun ormas keagamaan dalam mencari titik simpul

dalam penyelesaian perselisihan. Dilihat dari asal usul munculnya

gagasan penguatan peran masyarakat dalam proses penyelesaian

perselisihan, maka peran FKUB sebagai lembaga formal yang

merepresentasikan kepentingan masyarakat sangat diharapkan.

Alasannya adalah karena FKUB sebagai wadah yang secara teoritis

memiliki dua fungsi yaitu representatif dan aspiratif. Funsgi

representatif adalah seluruh anggota FKUB sekalipun mulanya

berasal dari lingkungan keagamaan yang berbeda akan tetapi

begitu mereka ditetapkan sebagai anggota FKUB maka dengan

sendirinya suara mereka adalah suara seluruh masyarakat dan

Prolog

xvi

umat beragama di daerah bersangkutan. Demikian juga, sebagai

anggota FKUB yang mewakili kepentingan seluruh umat

beragama tentulah harus mampu menyerap dan menyalurkan

aspirasi setiap umat beragama sesuai dengan kemestiannya.

Pertimbangan penentuan keanggotaan FKUB adalah terletak pada

kearifan, kematangan kepribadian, kepemimpinan, dan

keteladanan. Oleh karena itu, seorang yang menjadi anggota FKUB

adalah mereka yang secara otomatis memiliki suara yang

berwibawa dalam pandangan masyarakat. Akan tetapi, konsep

ideal yang demikian dalam kenyataannya kurang teraktualisasi

dalam pembentukan FKUB pada hampir semua daerah. Akibatnya,

FKUB sulit diharapkan untuk berperan sebagai pihak yang mampu

melakukan mediasi karena masyarakat sendiri melihat mereka

dalam posisi yang kurang netral. Menimpakan kesalahan terhadap

FKUB juga kurang proporsional karena kemungkinan belum

tersosialisasi dalam bentuk wawasan maupun pelatihan sehingga

mereka masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai

program. Di samping masih terkesan Pemerintah Daerah kurang

memberikan perhatian yang memadai terhadap keberadaan FKUB.

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran posisi

FKUB yang telah mampu melakukan peran aktifnya atau

sebaliknya juga memberi penjelasan tipologi FKUB yang masih

merupakan bagian dari persoalan.

Pertanyaan keempat, saran dan pendapat masyarakat

dalam upaya penyelesaian perselisihan. Masyarakat seharusnya

berdasar pengalaman masa lalu memiliki perhatian terhadap

perselisihan kasus pendirian rumah ibadat. Apakah masyarakat

dapat menerima pendirian rumah ibadat dalam kasus telah

memenuhi aturan PBM serta peraturan pemerintah daerah.

Peneliti menemukan jawabannya bahwa masyarakat menerima

dengan damai setelah pendirian rumah ibadat tersebut sudah


xvii

memenuhi seluruh ketentuan yang termuat dalam Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8

Tahun 2006 dan kemudian diperkuat oleh berbagai Peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota atau juga Peraturan Daerah.

Proses Interaksi Sosial

Sebagai tanda adanya masyarakat adalah terjadinya

interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat berlangsung dalam

empat bentuk yaitu melalui imitasi, sugesti, identifikasi dan

simpati (Abu Ahmadi: 44). Menurut Sukanto (Burhan Bungin, 2006:

58-61) proses interaksi sosial terjadi dalam dua bentuk: asosiatif

dan disosiatif. Asosiatif adalah proses yang terjadi saling

pengertian dan kerjasama timbal balik antara orang perorang atau

kelompok satu dengan lainnya sehingga tercapai tujuan-tujuan

bersama. Asosiatif dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain

kerjasama (cooperation) dan akomodasi (accomodation). Bentuk-

bentuk kerjasama adalah (1) gotong royong, (2) perjanjian

pertukaran kepentingan, (3) penerimaan unsur-unsur baru dalam

kepemimpinan atau pelaksanaan politik (4) koalisi yaitu dua

organisasi atau kelompok melakukan kerjasama untuk meraih

tujuan bersama (5) kerjasama dua kelompok untuk mengerjakan

bisnis atau proyek tertentu. Sementara bentuk kedua dari asosiatif

adalah akomodasi yaitu menunjukkan pada proses menuju

keadaan yang seimbang (equilibrium) atau terjadinya proses yang

sedang berlangsung yang menampakkan adanya suasana

peredaan konflik. Di antara bentuk akomodasi itu adalah (1)

coersion akibat dari adanya paksaan maupun kekerasan secara fisik

atau psikologis (2) compromise yaitu masing-masing pihak

berselisih mengurangi tuntutannya (3) mediation yaitu

penyelesaian melalui pihak ketiga yang diterima para pihak (4)

Prolog

xviii

conciliation yaitu mempertemukan keinginan dari pihak-pihak

yang berselisih (5) toleration yaitu adanya pohak-pihak yang

menghindari terlibat dalam perselisihan (6) stalemate yaitu para

pihak berselisih yang memiliki kekuatan seimbang berhenti pada

satu titik tertentu (6) adjudication yaitu penyelesaian tidak tercapai

melalui jalan kompromi dan akhirnya ditempuh melalui

pengadilan.

Dengan merujuk kepada dua model interaksi sosial yaitu

asosiatif dan disosiatif maka perlu diperoleh informasi dari para

peneliti tentang bentuk interaksi yang lebih dominan pada lokasi

penelitian. Kasus-kasu perselisihan yang terjadi erat kaitannya juga

dengan peran yang dilakukan FKUB, ormas keagamaan dan

tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah aparat

pemerintah daerah sebagai sasaran utama pengambil peran

pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama dalam kaitannya

pendirian rumah ibadat. Melihat dari tiga kemungkinan yang

terjadi izin pendirian atau penertiban bahkan yang lebih kritis lagi

penutupan rumah ibadat. Dalam kaitan ini yang terjadi tentunya

adalah proses interaksi sosial yang sudah berada pada tahap

disosiatif. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan FKUB dan

ormas keagamaan lainnya. Proses awal yang diharapkan terjadi

adalah terwujudnya upaya membangun kerjasama (cooperation)

guna meeujudkan keseimbangan (equilibrium) dan apabila hal itu

tidak bisa terwujud maka dilakukan langkah kedua yaitu

akomodasi (accomodation) dengan memilih salah satu di antara

enam opsi yang ditawarkan di atas. Demikian juga, Pemerintah

Daerah setelah mengalami kebuntuan dalam membangun

keseimbangan sosial maka harus ada langkah kebijakan yang bisa

dipertanggungjawabkan secara hukum (adjudication). Akan tetapi

dengan kuatnya pertimbangan masa depan jabatan politik maka

sedikit sekali Pemerintah Daerah yang melakukan langkah


xix

tersebut. Bahkan yang terkesan adalah membiarkan benih konflik

tersebut berlarut-larut dengan harapan pada waktunya akan

terjadi kejenuhan dan masyarakat yang berkonflik kembali

menemukan kesimbangan baru (stalemate).

Pada masyarakat tradisional yang terikat dalam ikatan

kekerabatan maka sekalipun mereka memiliki perbedaan

kepercayaan akan tetapi masih ada alternatif penyelesaian dengan

cara yang lain, yaitu melalui bentuk kearifan lokal. Hal ini

disebabkan karena kearifan adalah bersumber dari hasil

pengalaman dalam menjaga keseimbangan hidup manusia

dengan lingkungan. Sehingga mereka memiliki tokoh panutan

yang memiliki ikatan batin dengan rakyat (patron-client

relationship). Akan tetapi, oleh karena kreasi lahirnya kearifan lokal

bukanlah pekerjaan mudah karena akan membutuhkan waktu

serta kesepakatan seluruh warga masyarakat adat. Oleh karena itu,

terjadinya perubahan sosial dari fase agraris menuju kepada

industri sering terjadi masyarakat akan memasuki babak anomali

sehingga terjadi kekaburan jati diri yang melahirkan kejutan

budaya. Pada taraf ini, kerarifan lokal tidak lagi berfungsi secara

maksimal sementara kearifan lokal baru pada kultur moderen

belum berhasil dirumuskan. Dalam kondisi yang seperti itu, maka

lahirnya perselisihan akan sulit dicari penyelesaiannya. Oleh karena

itu, pemerintah dan FKUB harus sungguh-sungguh

mempersiapkan diri dalam melakukan antisipasi terhadap

perubahan sosial itu.

Melihat adanya bermacam pola perselisihan yang terjadi di

berbagai daerah maka hendaknya baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah tidak memandang sederhana persoalan

konflik di masyarakat. Sebagai bagian akhir dari prolog ini maka

berbagai pihak terkait (stakeholder) hendaknya mengambil peran

masing-masing dalam merumuskan secara mendasar strategi

Prolog

xx

penyelesaian konflik akibat pendirian rumah ibadat. Sehingga

kebijakan pemeliharaan kerukunan menjadi dasar kebijakan

pembangunan pada semua daerah di Indonesia. Rumusan yang

menjadi pedoman yuridis formal terhadap pemeliharaan

kerukunan umat beragama di Indonesia belum berhasil

diwujudkan. Hal ini tentunya menjadi salah satu rekomendasi yang

perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk itu.

Selanjutnya, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) masih belum dapat berbuat secara maksimal akibat dari

keberadaan wadah tersebut belum sepenuhnya memperoleh

tempat dalam membangun berbagai langkah kerjasama maupun

akomodasi antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu

sudah waktunya dipertimbangkan adanya forum atau badan

pengembangan kerukunan yang bersifat nasional yang secara

permanen melakukan pembinaan atau monitoring dan evaluasi

terhadap seluruh gerakan menuju kerukunan umat beragama di

Indonesia. Terakhir, kerukunan umat beragama menuju kerukunan

yang dinamis dan aktif bukanlah persoalan yang sederhana. Oleh

karena itu, selayaknya dilakukan secara berkesinambungan

program sosialisasi gerakan kerukunan sehingga ia merupakan

gerakan yang mengakar sampai kepada lapisan masyarakat yang

paling bawah.

Bahan Bacaan

Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Jakarta, Kencana Prenada

Media Group, 2006

Elizabeth K Nottingham, Agama Dan Masyarakat, Terjemahan

Abdul Muis Naharong, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

1996.


xxi

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta, PT

RajaGrafindo Persada, 2011

Puslitbang Kehidupan Beragama, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta, Prenada Media

Group, 2004

Tim Peneliti, Perselisihan Terkait Pendirian, Penertiban Dan

Penutupan Rumah

Ibadat Di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kemenag,

2011

Prolog

xxii


xxiii

PRAKATA EDITOR

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sangat

beragam dalam berbagai aspek – yakni etnis, sosial, agama,

budaya, adat istiadat dan lain-lain – kerukunan hidup umat

beragama merupakan hal yang sangat penting. Bahkan kerukunan

umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional.

Sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Perpres No. 5

tahun 2010 Buku II, bab II:48).

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kerukunan umat

beragama telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, salah

satu dari tiga isi pokoknya ialah pendirian rumah ibadat.

Pengaturan pendirian rumah ibadat bukanlah intervensi

Negara atau pemerintah terhadap agama, melainkan bersifat

pengadministrasian saja. Hal ini tampak dalam PBM Bab IV tentang

Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14, sebagai berikut:

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Prakata Editor

xxiv

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1, bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi

persyaratan khusus meliputi:

Daftar nama dan tanda tangan pengguna rumah ibadat

paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat

setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). Dukungan

masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang

disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis

kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan

rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a tidak terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban

memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Kasus pendirian rumah ibadat yang dijadikan sasaran penelitian

adalah pendirian rumah ibadat yang menimbulkan persoalan, baik

yang rencana pembangunannya sudah dimulai sejak sebelum atau

setelah lahirnya PBM. Lokasi studi kasus pendirian rumah ibadat

tersebut meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yakni: 1) Kota

Tangerang Selatan Prov. Banten; 2) Kota dan Kabupaten Bogor

Prov. Jawa Barat; 3) Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur; wilayah

bagian tengah meliputi: 1) Kota Palangkaraya Prov Kalimantan

Tengah; 2) Kabupaten Badung Prov. Bali; dan bagian timur

meliputi: 1) Kota Kupang Provinsi Nusa tenggara Timur; 2) Kota

dan Kabupaten Jayapura Prov. Papua.

Pemilihan lokasi meliputi tiga wilayah, barat, tengah dan

timur, dengan posisi mayoritas dan minoritas umat beragama

yang berbeda-beda – wilayah barat mayoritas Muslim, tengah

mayoritas Hindu, dan timur mayoritas Katolik dan Kristen -

dimasudkan untuk mengetahui bagaimana nasib umat beragama


xxv

minoritas (dalam mendirikan rumah ibadat) di lingkungan

mayoritas umat beragama yang berbeda-beda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasib umat

beragama minoritas nyaris sama, mengalami kesulitan dalam

mendirikan rumah ibadat. Bukan hanya umat Kristiani yang

mengalami kesulitan mendirikan gereja di wilayah barat yang

mayoritas Muslim. Tetapi umat Islam minoritas di wilayah tengah

(Bali) yang mayoritas Hindu dan di wilayah timur yang mayoritas

Katolik dan Kristen juga mengalami kesulitan dalam mendirikan

masjid dan mushala yang tidak diatur oleh PBM.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan agar para

pembaca dapat mengetahui realita permasalahan seputar rumah

ibadat. Selanjutanya bagi umat beragama khususnya bagi

kelompok mayoritas – tidak terkecuali di wilayah barat, tengah dan

timur – agar bisa bersikap lebih dewasa dan lebih toleran terutama

dalam menyikapi pembangunan rumah ibadat di kalangan

minoritas. Hal ini dimaksudakan agar kerukunan hidup umat

beragama semakin terpelihara.


Editor

Haidlor Ali Ahmad

Prakata Editor

xxvi


xxvii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan ... iii

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI........................................................................................................ vii

Prolog; Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/

Perselisihan Rumah Ibadat

M. Ridwan Lubis ......................................................................................... xi

Prakata Editor .............................................................................................. xxiii

Daftar Isi ........................................................................................................ xxvii

Studi Kasus tentang Perselisihan Pendirian Rumah Ibadat di

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

M. Yusuf Asry ................................................................................................ 1

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan

Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor,

Jawa Barat

Akmal Salim Ruhana ................................................................................. 57

Daftar Isi

xxviii

Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany

Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas

Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Titik Suwariyati ............................................................................................ 123

Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban dan

Penutupan Rumah Ibadat di Kab. Badung, Bali

Bashori A. Hakim ......................................................................................... 173

Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya,

Kalimantan Tengah

Drs. Mursyid Ali ............................................................................................ 213

Studi Kasus Perselisihan Terkait Pendirian, Penertiban, dan

Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara

Timur

Haidlor Ali Ahmad ...................................................................................... 247

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan

Penutupan Rumah Ibadat di Kota/Kab. Jayapura Provinsi

Papua

Ibnu Hasan Muchtar................................................................................... 305

Studi Kasus tentang Perselisihan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Tangerang Selatan ...

1

Studi Kasus tentang Perselisihan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Oleh :M.Yusuf Asry

M. Yusuf Asry

2


3

PENDAHULUAN

Keberadaan rumah ibadat bagi pemeluk agama merupakan

tempat suci (sacral) dan sekaligus tempat mencari dan memperoleh

ketenangan hidup dan harmoni kehidupan, baik dalam relasi

dengan Tuhan (hablumminalllah) maupun dengan sesama manusia

(hablum minnas). Namun dalam proses pendiriannya dan

pelaksanaan atau implementasi dan revitalisasi fungsinya

adakalanya mengalamai rintangan dan kesulitan. Kasus terjadi

karena penolakan oleh masyarakat, penertiban dan penutupan oleh

pemerintah.

Permasalahan akibat pendirian rumah ibadat dan

pelaksanaan fungsinya telah menjadi gejala atau fenomena global

yang mengusik kerukunan antarumat beragama, mengganggu

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sebagai contoh adalah

rencana pembangunan masjid di kawasan Islamic Center di Ground

Zero New York yang berdekatan dengan Gedung Wall Trade Center

(WTC) dan Gedung Pertahanan Amerika Serikat yang runtuh oleh

benturan pesawat yang dibajak ekstrimis pada tangal 1 September

2001. Sikap kelompok masyarakat Amerika Serikat ada yang setuju

dan ada pula yang tidak setuju. Bahkan timbul gerakan anti masjid

yang biasanya dalam bentuk vandalisme dan tuntutan hukum

(Republika, 31 Maret 2011:12). Masjid Babri di Kota Ayodhya, India

M. Yusuf Asry

4

dihancurkan oleh sebagian pengikut Hindu telah memicu lahirnya

kekerasan dan konflik sosial yang berdampak luas hingga ke wilayah

Pakistan dan Bangladesh. Pembakaran Masjid Beit Fajjar oleh

pemukim Yahudi di dekat Betlehem juga telah mengganggu proses

perdamaian antara Palestina dan Israel.

Indonesia sebuah negara yang memiliki penduduk yang

mejemuk dengan multiagama (multireligious) seperti adanya

pemeluk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu dan

multibudaya (multiculturalisme) seperti dalam etnis, bahasa dan

budaya. Para pemeluk agama tersebut mendirikan rumah ibadat

masing-masing yang tercatat cukup banyak dan terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh pada tahun 2004

saja telah mencapai 700.000-an rumah ibadat (Balitbang dan Diklat,

2011:3)

Di kalangan umat beragama di Indonesia sebagaimana di

belahan bumi lainnya juga terjadi kasus perselisihan seputar

pendirian rumah ibadat. Adalah sungguh tepat dimuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2010 –

2014, bahwa permasalahan seputar rumah ibadat perlu mendapat

perhatian untuk memelihara kerukunan umat beragama dan

pembangunan. Sebagai contoh permasalahan kecil yang

fenomenal ialah penolakan warga Ciketing kota Bekasi terhadap

rumah tinggal yang dialih-fungsikan sebagai rumah ibadat

komunitas Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP), dan

sekaligus menolak pendiriannya. Penolakan secara tidak langsung

terhadap pemberian lokasi rencana pendirian masjid raya oleh

warga umat mayoritas dan pemerintah di Meumere, Nusa Tenggara

Timur. Demikian pula kasus kesulitan gereja Kristen di daerah

tersebut (M. Yusuf Asry dan Akmal Salim Ruhana, 2009).

Sekedar menggambarkan kasus perselisihan rumah ibadat di sini dikemukakan hasil pemantauan lembaga swadaya


5

masyarakat (LSM) pada tahun 2010. Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) mencatat 39 kasus (2011:34), The Wahid Institute 62 kasus (22011:117), Setara Institut 59 kasus (2011), dan Moderate Muslim Soceity 81 kasus (2011:12). Hasil pemantauan Kepolisian Republik Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini mengungkapkan kasus yang menonjol terkait masalah agama dan rumah ibadat adalah berbentuk pengrusakan, penyerangan dan protes dari umat beragama lainnya berjumlah 196 kasus. Perinciannya: tempat ibadat Kristiani 142 kasus (gereja 59 kasus, rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat 60 kasus, ruko dan gedung lainnya 23 kasus), tempat ibadat Islam 20 kasus, Hindu 6 kasus dan tempat ibadat lainnya 2 kasus (Saleh Saaf, 2010: 4).

Kasus perselisihan akibat pendirian rumah ibadat tersebut dialami oleh semua pemeluk agama, sebagian pada proses pendirian, dan ada pula dalam rangka penertiban, dan atau penutupan oleh berbagai faktor penyebabnya. Sehubungan fenomena dan fakta tersebut adalah menarik diungkapkan melalui sebuah penelitian tentang perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, dan upaya penyelesainnya. Dalam hal ini mereferensi pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Masalah penelitian ini secara umum adalah mengapa terjadi perselisihan dalam pendirian, penertiban dan/atau penutupan rumah ibadat pada berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus pertanyaan penelitian ini dirumuskan, yaitu: 1) Bagaimana kualitas perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, dan mengapa terjadi perselisihan tersebut? 2) Bagaimana intensitas peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan tersebut? 3) Bagaimana peranan FKUB, majelis agama dan ormas keagamaan dalam penyelesaian

M. Yusuf Asry

6

perselisihan tersebut? 4) Bagaimana respon dan saran masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan tersebut? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui jawaban dari keempat pertanyaan penelitian dimaksud.

Hasil kegiatan berguna: 1) Secara akademis melengkapi temuan penelitian sejenis sebelumnya. Kajian yang menggunakan pendekatan yuridis/regulasi, sosial-budaya dan ekonomi serta agama. 2) Secara praktis menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan tentang pendirian rumah ibadat, dan penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumat ibadat, baik bagi Kementerian Agama maupun Badan Kesbanglinmas, dan FKUB. Majelis-majelis agama dan ormas keagamaan, terutama panitia dan pengurus rumah ibadat.

Dalam tulisan ini digunakan beberapa definisi operasional yang meliputi: rumah ibadat, kerukunan umat beragama, perselisahan, kompleksitas, intensitas, dan peran. Rumah ibadat ialah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Kerukunan umat beragama ialah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat 1). Kerukunan umat beragama ialah kerjasama aktivitas sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Perselisihan adalah bersimpangan. Bersimpangan sikap dan pendapat tentang pendirian rumah ibadat yang terlihat pada sikap setuju dan tidak setuju atau pro-kontra. Perselisihan di sini antara pihak panitia, pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan masyarakat setempat, dan/atau dengan pihak


7

lainnya seperti pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama dan FKUB. Substansi yang dipermasalahkan meliputi: pendirian, penertiban dan/atau penutupan rumah ibadat. Acuannya ialah PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab VI tentang Penyelesaian Perselisihan pasal 21 dan 22 yang terkait Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17, dan Bab V tentang Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Tempat Peribatan Pasal 18 dan 19.

Kompleksitas berarti kerumitan atau kesulitan dalam proses penyelesaian perselisihan tentang pendirian rumah ibadat. Intensitas berarti kesungguhan dalam penyelesaian perselisihan dalam pendirian rumah ibadat yang terlihat dari prosesnya melalui musyawarah hingga ke pengadilan. Peran ialah pelaksanaan tugas penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, dan/atau pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah tanpa izin.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan rumah ibadat dalam rangka implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Di antaranya dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan ialah penelitian dengan judul Efektivitas Sosialisasi PBM (2007), Revitalisasi

Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia (2009), dan Penelitian Rumah Ibadat (2010). Di antara hasil penelitian tersebut, bahwa dari segi proses pendirian rumah ibadat dalam kaitan dengan PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, di kalangan pengurus rumah ibadat menyatakan telah mengetahuinya meski belum optimal. Pedoman tersebut umumnya dilaksanakan oleh panitia pembangun rumah ibadat yang menyadari pentingnya, dan berwawasan ke depan. Sedangkan di pedesaan, dan terutama pada penganut agama mayoritas di suatu tempat tampak belum menjadikan PBM sebagai pedoman prioritas dalam pendirian rumah ibadat.

Rumah ibadat yang pembangunannya diterima dengan damai adalah yang memenuhi aturan PBM dan peraturan

M. Yusuf Asry

8

Pemerintah Daerah. Faktor komunikasi dan dan nilai-nilai kearifan lokal yang terpelihara berperan sebagai media pendekatan. Pendirian rumah ibadat yang bermasalah dan mendapatkan penolakan lebih disebabkan oleh faktor perbedaan paham keagamaan, dan berbagai kepentingan para elite agama dan prestise sosial, pengembangan jumlah umat, kepentingan ekonomi dan kekuasaan, ego mayoritas dan arogansi minoritas.

Permasalahan di seputar pendirian rumah ibadat yang dikomunikasikan oleh media mass, dan oleh sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seakan terbebankan hanya pada umat Kristiani. Sesungguhnya juga terbebankan pada umat lain seperti Islam, Hindu dan Buddha yang menempati posisi minoritas di tengah pemeluk agama mayoritas. Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait dengan pendirian rumah ibadat disarankan agar disiplin mematuhi aturan PBM, dan mengamalkan kearifan lokal yang mendukung dan toleransi sosial.

Berbeda dengan penelitian ini yang berupaya mengungkap secara spesifik perselisihan seputar pendirian rumah ibadat hingga penertiban, dan atau penutupan, serta upaya dan hasil penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda. Dengan demikian diharapkan tulisan ini akan melengkapi hasil penelitian sebelumnya.

Kerangka pikir berangkat dari kondisi saat ini adanya fenomena dan fakta perselisihan seputar pendirian dan pelaksanaan fungsi rumah ibadat, baik pada tataran global maupun nasional. Perselisihan tersebut mencakup penolakan, penertiban dan penutupan rumah ibadat. Suatu penyelesaian perselisihan mengacu pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab VI pasal 21 dan 22, yaitu melalui musyawarah, dan jika tidak dicapai, penyselesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini ialah pada kompleksitas perselisihan, sebab


9

perselisihan, intensitas peran pemerintah, FKUB, majelis agama dan ormas keagamaan dalam upaya penyelesaian perselisihan, respon dan saran masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan. Acuan analisisnya menggukan pendekatan: regulasi, sosial budaya dan ekonomi, serta agama. Kondisi yang diharapkan ialah terselesaikan perselisihan sehingga terpelihara kerukunan antarumat beragama, terjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Secara ringkas kerangka pikir tersebut disusun dalam gambar sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

M. Yusuf Asry

10

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi

penelitian di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Serpong Utara

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan pertimbangan: 1)

Penganut agama beragam (heterogin), yaitu Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Buddha dan Khonghucu; 2) Terdapat kasus perselisihan

rumah ibadat, (a) antara Kristen dan masyarakat, dan (b) antara

Buddha dan pengembang (developer) perumahan serta

pemerintah daerah; 3) Dalam perselisihan terlibat masyarakat,

pemerintah, FKUB, dan ormas keagamaan.

Unit analisis penelitian ini ialah: 1) Gereja Bethel Indonesia

(GBI) “ Kunir”, Jln Kunir No. 85, Kelurahan Pondok Cabe Udik,

Kecamatan Pamulang. 2) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)

“Jemaat Efatta” Jln. Puri Raya Blok D6 No. 1-2, Kelurahan Pamulang

Barat, Kecamatan Pamulang, dan 3) Vihara Siripada Jln. Raya

Serpong Blok B/10 No. 54 Perum Vila Melati Mas, Serpong Utara.

Data dihimpun melalui studi kepustakaan/dokumen,

wawancara dan pengamatan. Narasumber sebanyak 18 informan

meliputi unsur: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Banten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan, Kantor Pemerintah Daerah dan Kesbanglinmas,

BP2T, KUA, Lurah, pengurus FKUB, pengurus majelis-majelis agama,

pimpinan ormas keagamaan, pengurus rumah ibadat dan warga

masyarakat. Pengamatan dilakukan pada tiap rumah ibadat yang

diperselisihkan. Analisis data kualitatif menggunakan tiga alur

kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi penarikan

kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992 : 15-

20). Hasil penelitian sementara dipresentasikan pada saat di

lapangan dengan 20 nara sumber dari para pihak yang berselisih,

dan yang terlibat dalam upaya penyelesaian perselisihan. Tulisan ini

merupakan ringkasan hasil penelitian tersebut yang disusun atas


11

lima bagian, yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Selayang Pandang Kota

Tangerang Selatan dari tingkat kota hingga dua kecamatan yang

merupakan lokus penelitian ini, 3) Temuan hasil penelitian, 4)

Analisis, dan 5) Kesimpulan dan rekomendasi.

M. Yusuf Asry

12


13

SELAYANG PANDANG

KOTA TANGERANG SELATAN

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu dari delapan

kabupaten/kota di Provinsi Banten. Daerah ini merupakan hasil

pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2008. Luas

wilayah Kota Tangerang Selatan mencapai 147,19 km2 atau 1,52%

dari luas wilayah Provinsi Banten dengan batas-batas: sebelah utara

Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ciledug

Kota Tangerang; sebelah timur Kota Jakarta Selatan; sebelah selatan

Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan sebelah

barat Kecamatan Cisauk Pagedangan dan Kecamatan Kelapa Dua

Kabupaten Tangerang. Secara administratif Kota Tangerang Selatan

terbagi pada 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Serpong, Serpong

Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan

Kecamatan Setu (BPS Provinsi Banten, 210: 9 dan 40).

Penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2009 tercatat

1.303.569 jiwa, terdiri dari: 658.701 laki-laki (50,53%) dan 644.868

perempuan (49,47%) (BPS Provinsi Banten, Banten dalam Angka

2010). (BPS Provinsi Banten, Hasil Sensus Penduduk 2010/ SP 2010:

6,10 dan 13). Kota Tangerang Selatan dihuni banyak suku, di

antaranya yang dominan secara berurutan ialah etnis Betawi, Sunda,

M. Yusuf Asry

14

Jawa, Cina, Minang dan Batak. Etnis asli ialah Betawi dan Sunda.

Selebihnya adalah pendatang.

Dalam kehidupan sosial budaya, khususnya di Kecamatan

Pamulang dan Serpong Utara sebagian besar beragama Islam. Pada

masa lalu kental dengan tradisi, dan mulai berubah sejak marak

gerakan dakwah dan pengajian, komunikasi dan silahturahim

terbuka. Ada pameo, “sekali orang datang ke Tangerang, berat

untuk meninggalkannya”. Pendatang menjadi orang Tangerang

(Ahmad Djabir, Abdul Rozak, 2010: 6). Dari segi pendidikan pada

tahun 2009 data Kota Tangerang Selatan masih menyatu dengan

Kabupaten Tangerang, yaitu: tidak tamat SD 23,45%, tamat SD

24,03%, Tamat SLTP 19,84%, tamat SLTA 26,14%, D1&2 0,52%,

D3&S1 6,01% (BPS Provinsi Banten, Banten dalam Angka 2010: 115-

116). Dari segi ekonomi yang menonjol ialah aktivitas perdagangan,

industri, jasa, dan sebagaian kecil pertanian, sebagai suatu profesi

penduduk asli.

Kehidupan keagamaan di Kota Tangerang Selatan secara

umum tercermin pada lambang Provinsi Banten dalam bentuk

”Kubah Masjid”. Hal ini melambangkan kultur masyarakat Banten

yang agamis, termasuk Kota Tangerang Selatan. Agama mayoritas

Islam. Komposisi pemeluk agama terdiri dari Islam 949,340 jiwa

(90.76%), Kristen 51.970 jiwa (4.97%), Katolik 33.799 jiwa (3.23%),

Hindu 2.144 jiwa (0,20%), Buddha 8.447 jiwa (0,81%), Khonghucu

250 jiwa (0.02%) dan Kepercayaan 7 jiwa. Ormas keagamaan

tumbuh dan berkembang. Di antaranya terdapat 25 ormas Islam.

(Kesbanglinmas, Daftar dan Nama Ormas, Organisasi Kepemudaaan

dan LSM Kota Tangerang Selatan, 2009), yang berpengaruh

dominan ialah NU, Muhammadiyah dan MUI.


15

Pamulang sebuah kecamatan yang berada di pusat

pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Luas wilayahnya

mencapai 2.123,891 ha, berbatasan sebelah utara dengan

Kecamatan Ciputat, selatan dan timur dengan Kota Depok, serta

sebelah barat dengan Kecamatan Serpong (Profile Kota Tangerang

Selatan, 2009:1). Pamulang terdiri dari 8 Kelurahan, 162 RW dan 851

RT. Kedelapan kelurahan dimaksud yaitu : Kedaung, Pamulang

Barat, Pondok Benda, Pondok Cabe Ilir, Bambu Apus, Pamulang

Timur dan Benda Baru (Profile Kota Tangsel, 2009:1). Penduduk

Pamulang menurut data bulan Januari 2011 berjumlah 231.222 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 117.133 jiwa (50,66%) dan perempuan

114.089 jiwa (49,34%). (Kecamatan Pamulang: 2011). Mayoritas

penduduk kecamatan ini ialah etnis Betawi dan Sunda. Selebihnya

yang dominan secara berurutan ialah suku Jawa, Tionghoa, Minang

dan Batak. Salah satu dari kelurahan tersebut, Pondok Cabe Udik

terdapat lokasi GBI Kunir yang menjadi sasaran penelitian ini.

Kecamatan Serpong Utara memiliki luas wilayah 2.560.298

ha yang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan, di sebelah

selatan dengan Kecamatan Setu, barat dengan Kecamatan Cisauk

dan sebelah timur dengan Kecamatan Pamulang dan Ciputat.

Kecamatan Serpong Utara terdiri dari 9 Kelurahan, 101 RW dan 412

RT. Penduduk Serpong Utara pada tahun 2010 berjumlah 106.745

jiwa yang terdiri dari 53.065 laki-laki (49,71%) dan 53.680

perempuan (50,29%). Vihara Siripada yang menjadi sasaran

penelitian ini terletak di Jelupang.

M. Yusuf Asry

16

1. KASUS PERSELISIHAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN

PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI TEMPAT

IBADAT

a. Pembangunan Gereja Bethel Indonesia “Kunir”,

Pamulang

Lokasi Pembangunan Fisik GBI “Kunir”


17

M. Yusuf Asry

18


19

PROFIL SINGKAT

NAMA : GEREJA BHETEL INDONESIA “KUNIR”

ALAMAT : JL. KUNIR NO. 85 KEL. PONDOK CABE

UDIK, KECAMATAN PAMULANG, KOTA

TANGERANG SELATAN

BERDIRI : TAHUN 2003

KEBAKTIAN : DI PT FABIOLA JL.KUNIR NO. 56A

SEKERTARIAT : KOMPLEK RUKO PONDOK CABE

MUTIARA BLOK B12, CIPUTAT

PIMPINAN : PDT ICHWAN DARMAWAN

PENDETA : PDT ICHWAN DARMAWAN

JEMAAT : ± 245 ORANG (DEWASA, REMAJA DAN

ANAK-ANAK)

KASUS : 2004 DAN 2010

PIHAK TERLIBAT : WARGA, GBI DAN KANTOR KEMENAG

SEBAB UTAMA :

1) PEMELUK GEREJA GBI PERLU RUMAH

IBADAT PERMANEN (FAKTOR AGAMA)

2) PENDIRIAN GEREJA DINILAI

BERLEBIHAN DARI KEBUTUHAN UMAT

YANG NYATA DAN SUNGGUH-

SUNGGUH (FAKTOR REGULASI)

3) PENDIRIAN GEREJA DI TENGAH UMAT

BERAGAMA LAIN DIKHAWATIRKAN

M. Yusuf Asry

20

TERJADI PEMURTADAN (FAKTOR

AGAMA)

4) RELASI PENGURUS GBI DAN PEMUKA

AGAMA SERTA TOKOH MASYARAKAT

KURANG KOMUNIKATIF (FAKTOR

SOSIAL-BUDAYA).

5) TANDA TANGAN PERSETUJUAN

PENDIRIAN GEREJA DITAWARKAN

IMBALAN DANA (FAKTOR EKONOMI)

1) Perdirian Gereja Bhetel Indonesia “Kunir”

Menurut Pdt. Ichwan Darmawan, selaku pimpinan Jemaat

Gereja Bethel Indonesia “Kunir”, bahwa aktivitas pembinaan iman

Kristiani di Pondok Cabe Udik telah diselenggarakan sejak tahun

2003. Saat ini anggota GBI mencapai 135 orang dewasa, 50

pemuda/ remaja, dan 60 anak-anak. Pada tanggal 31 Agustus 2004

GBI didaftarkan pada Kementerian Agama Provinsi Banten Up.

Bimas Kristen Protestan di bawah Kepala Pembimas Youke Lougal,

S.PAK (Surat No. KW.28/I/BA.00/010/2004). Sebelumnya, induk

Gereja ini telah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Protestan

Kementerian Agama pada tahun 1989 (SK No. 41 Tahun 1979 dan

No. 211 tanggal 2 Nopember 1989).

Sejak berdiri GBI “Kunir” tahun 2003, aktivitas peribadatan

dilakukan pada sebuah ruangan milik PT Fabiola di Jln Kunir No.

56A. Pada tahun 2004, GBI bermaksud mendirikan sebuah

bangunan gereja yang permanen dengan membeli sebidang tanah

bekas sirkuit seluas 2.948m2, sertifikat hak milik di Jalan Kunir No. 83

RW. 05 Pondok Cabe Udik.


21

Pendirian GBI telah mendapat rekomendasi persetujuan

dari berbagai pihak terkait: 1) Kepala Desa Pondok Cabe Udik (surat

No. 640/DS/PKU/2004 tanggal 20 Agustus 2004), 2) Camat

Pamulang (surat No. 452/09 tanggal 4 Agustus 2004), 4) Kepala

Kepolisian Sektor Pamulang (surat No. Pol 893/IX/2004/SekPam

tanggal 16 September 2004), 5) Koramil Ciputat (surat No. B/190-

06/IX/2004 tanggal 30 September 2004), 5) Komandan Kodim 0506

Tangerang (surat No B/110-5/2/204 tgl 16 Februari 2005), 6) Warga

lingkungan RT 01,02, 05 RW 05 Kepala Desa Pondok Cabe Udik

untuk pembuatan IMB GBI (2 Agustus 2004). 7) Kepala Kejaksaan

Negeri Tangerang tidak berkeberatan atas pembangunan rumah

ibadat GBI Pondok Mutiara dengan pertimbangan dan keputusan

selanjutnya menjadi wewenang Bupati (surat No.

B.09/0.6.11/dps.5/03/2005 tanggal 18 Maret 2005), 8) Badan Pekerja

Daerah Banten GBI (surat No. 062 tanggal 27 April 2009), 9)

Rekomendasi persetujuan Kementerian Agama Kabupaten

Tangerang (surat No. Kd.28.04 /BA.01.2/863/2006 tanggal 8 Agustus

2006) dan FKUB Kabupaten Tangerang/FKUB KAB.PMG/VII/2008

tanggal 22 Juli 2008. Selain itu terdapat Pernyataan Polres Metro

Jakarta Selatan, bahwa tidak ada kewajiban/kewenangan/keharusan

serta tidak pada tempatnya Kepolisian Resort Jakarta Selatan untuk

memberikan pendapat/ rekomendasi tentang pendirian tempat

ibadat (surat No. Pol.B/479/III/2005/Resjaksel tanggal 1 Maret 2005).

Atas dasar rekomendasi persetujuan/pernyataan tidak

keberatan untuk pembangunan GBI tersebut, maka Pendeta Muda

Ichwan Darmawan mengajukan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB) GBI di Jalan Kunir No. 83 di atas tanah hak milik

sertifikat yang diketahui Camat Pamulang. Surat permohonan

dilampiri site plan bangunan yang disahkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T) dengan tinggi bangunan 4 lantai (16M),

M. Yusuf Asry

22

luas bangunan fisik 834,6 M2, di atas tanah 2.948 M2 (surat

No.653.1/9701-BP2T/2009 tanggal 29 September 2009).

Pada tanggal 10 September 2009, Bupati Tangerang (H.

Ismed Iskandar) menerbitkan Surat Keputusan tentang izin

pemanfaatan ruang kepada pemohon Ichwan Darmawan untuk

sarana ibadat Gereja GBI Pondok Cabe Udik, Pamulang (Keputusan

No. 653/KEP9143-BP2T/2009). Pada tanggal 23 November 2009,

Bupati Tangerang menerbitkan Keputusan No.645/11366-

BP2T/2009 tentang IMB. Dalam waktu 12 bulan sejak dikeluarkan

IMB tidak ada pelaksanaan kegiatan, maka izin tersebut batal

dengan sendirinya.

Pada awal bulan Juli 2010 akan dimulai pembangunan fisik

GBI dengan mengerahkan mesin alat berat, dengan diupayakan

tidak mengganggu warga sekitar (Ichwan Darwawan: 24 dan 25

Februari 2011). Pada saat akan mulai pemasangan tiang pancang

pendirian GBI tersebut terjadi demonstrasi penolakan yang diikuti

pengajuan surat keberatan kepada pihak yang berwenang (Aep

Safrudin, H. Nana Suardi dan Leni Kurniasih: 26 Februari 2011).

Penolakan Masyarakat

Pada tanggal 22 Desember 2004, Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kecamatan Pamulang menyampaikan hasil survei Tim Khusus

menjawab permintaan Pdt. Ichwan Darmawan pimpinan Jemaat

GBI tentang rencana perdirian gereja di Jln Kunir, Pondok Cabe

Udik. Dalam surat tersebut dikemukakan jumlah penduduk dewasa

di RW 05 sebanyak 988 jiwa yang terdiri dari: 572 Islam memiliki

sebuah masjid dan 2 mushalla, 218 Kristen dan Katolik memiliki 2

gereja, 1 kapel dan 1 tempat ibadat, 140 umat Buddha mempunyai

2 vihara, dan 58 khonghucu memiliki 1 kelenteng. Masyarakat

sekitar mayoritas Muslim menolak rencana pembangunan GBI di


23

Jalan Kunir RW 05 Pondok Cabe Udik (surat tanggal 14 Desember

2004).

Pada tanggal 22 Desember 2004, MUI Kecamatan Pamulang

menyatakan bahwa mayoritas Muslim di RW 05/RT 03 menolak

pembangunan GBI secara terang-terangan (surat No.41/MUI/XII/

2004). Penolakan dengan alasan: desain pembangunan GBI yang

besar dan megah sedangkan penganut Kristen dan Katolik yang

dewasa sebanyak 218 orang, dan itupun telah berdiri 4 tempat

ibadat (2 gereja, 1 kapel dan 1 tempat ibadat). Jarak antargereja

yang ada hanya sekitar 150m. Penduduk sekitarnya mayoritas

Muslim.

Pada tanggal 18 September 2006, MUI Kecamatan

Pamulang merekomendasikan kepada Kepala Kantor Kemenag dan

Bupati Tangerang perihal persetujan pendirian GBI dicabut karena

tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, pada saat peninjauan

lapangan tanpa mengikutsertakan aparat dan tokoh masyarakat

setempat, dan rekomendasi tersebut tidak mengacu pada PBM Bab

4 pasal 13 mengenai pendirian rumah ibadat, serta disarankan

mengoptimalkan penggunaan gereja yang ada (surat

No.47/MUI/PML/IX/2006 tanggal 18 September 2006).

Pada tanggal 23 September 2006, Tim Peninjau dan Survei

MUI juga menyatakan kepada Kemenag Kabupaten Tangerang

bahwa rekomendasi yang diberikan tanpa pengecekan keabsahan

data di lapangan. Selanjutnya atas nama masyarakat Pondok Cabe

Udik mengharapkan agar Walikota Tangerang Selatan

melaksanakan Keputusan Walikota No. 47 tentang

penyelenggaraan perizinan terhitung tanggal 3 Agustus 2009,

dengan meninjau Keputusan Bupati Tangerang perihal IMB GBI

yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 2009 (surat

No.645/11366-BP2T/2006). Keputusan Bupati Tangerang “batal

demi hukum”. Selanjutnya mengusulkan kepada Kementerian

M. Yusuf Asry

24

Agama agar mencabut rekomendasi persetujuan pendirian GBI

yang disampaikan kepada Bupati dalam rangka pembatalan IMB GBI

(surat tertanggal 11 April 2010).

Pada tanggal 15 Juli 2010, atas nama masyarakat Pondok

Cabe Udik menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kota

Tangerang Selatan “kiranya berkenan mengawal dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak rencana

pembangunan GBI. Warga RW 05 bersama masyarakat Pondok Cabe

Udik menyatakan berkeberatan atas didirikan GBI di Jalan Kunir No.

83. Unsur masyarakat meliputi pengurus masjid dan mushola

majelis-majelis taklim, Ikatan Remaja Masjid, tokoh pemuda dan

pengurus Persatuan Iman Tauhid Islam (PITI/Tionghoa), ormas

Muhammadiyah setempat dan LSM Perkasa. Alasan penolakan

antara lain: di RW 05 Pondok Cabe Udik telah berdiri 2 Gereja Kristen

yaitu GBIS, dan GPdI. Bangunan gereja yang ada cukup

menampung jemaat Kristiani dalam beribadat. Penerbitan IMB

seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan,

dan bukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang.

Selain itu bangunan GBI yang direncanakan sesuai site plan

seluas 834.6m2 berlantai 4. Sedangkan jumlah umat GBI hanya

sebanyak 245 orang. Lokasi tanah GBI tersebut berbatasan dengan

Mushola Al-Kautsar, dan disekelilingnya rumah warga Muslim.

Semula warga tidak tahu tentang peruntukan lokasi tersebut untuk

rumah ibadat GBI. Disarankan agar umat Kristiani memanfaatkan

gereja yang ada.

Dampak perselisihan tersebut berdampak lahirnya “sikap

kaku” antara pendeta dan pihak gereja dengan warga. Relasi

pemeluk agama tampak “kurang cair”. Sekalipun kerjasama

antarumat beragama tetap terbuka, tetapi untuk penolokan

pendirian gereja baru oleh sementara warga dianggap “harga mati”.

Konsensus tampak sulit diwujudkan kecuali pembangunannya


25

dipindahkan ke daerah lain (Nana Suardi, 26 Februari 2011).

Perselisihan ini mereda sementara menunggu selesai pemilihan

kepala daerah (Pilkada ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari

2011).

Upaya Penyelesaian Perselisihan

Untuk kasus perselisihan pendirian GBI “Kunir”, Pemerintah,

institusi penegak hukum dan FKUB telah memberikan surat/reko-

mendasi persetujuan untuk pendiriannya. Mulai dari Camat

Pamulang (2004), Polri Metro Jaya (2004), Kodim 0506 (2004), Korem

052 (2005), Kejari (2005) hingga Kemenag Kabupaten Tangerang

(2008) dan FKUB (2008).

Bupati Tangerang menerbitkan IMB GBI tanggal 23

Nopember 2009, sesudah pemekaran Kota Tengerang Selatan dari

Kabupaten Tangerang pada tahun 2008. Sedangkan Perwako No.

47 terbit pada tahun 2009 yang menyatakan perizinan diurus oleh

Pemerintah Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 3 Agustus

2009. Proses perijinan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sejak

tahun 2004. IMB baru terbit pada tanggal 23 November 2009.

Untuk menyelesaikan perselisihan antara pendirian dan

penolakan pembangunan GBI “Kunir”, maka pada tahun 2010,

Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan surat berisi

“Penghentian Pembangunan Fisik Gereja Bethel” (surat

No.645.8/2243/kesra/ Setda/2010 tanggal 16 Juli 2010). Adapun

pertimbangannnya ialah : 1) Masyarakat sekitar keberatan sehingga

dikhawatirkan timbul gejolak keresahan masyarakat, 2) Pemerintah

Kota Tangerang Selatan telah membuka pelayanan perizinan sejak

tanggal 1 Agustus 2009, termasuk IMB, dan 3) IMB GBI yang

dikeluarkan oleh Pemetintah Kabupaten Tangerang tanggal 23

M. Yusuf Asry

26

Nopember 2009 bertentangan dengan Peraturan Walikota

Tangerang Selatan No. 47 tahun 2009.

Majelis agama dan ormas keagamaan tidak terlihat

perannya dalam mengatasi perselisihan dalam pendiririan GBI

tersebut. Demikian pula tidak terlihat peran dari kalangan LSM dan

perguruan Tinggi dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Respon dan Saran Masyarakat

Respon masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan

tentang pendirian GBI.: 1) Pemerintah mengeluarkan rekomendasi

persetujuan pendirian GBI tanpa komunikasi dengan para pihak

yang berselisih. 2) Penerbitan IMB GBI tanpa izin lingkungan

padahal sejak tahun 2004 telah ditolak oleh masyarakat. 3) IMB batal

demi hukum karena melewati batas waktu 12 bulan. 4) Site plan

bangunan GBI sangat megah dan luas melebihi keperluan nyata

dibandingkan jumlah jemaat, dan gereja sejenis telah berdiri di RW

05 Pondok Cabe Udik.

Masyarakat menyarankan: 1) GBI beribadat menyatu dengan

gereja di RW 05. 2) Pemerintah dan pihak GBI agar melakukan

pendekatan kepada masyarakat untuk musyawarah mengatasi

perselisihan terhadap pendirian GBI. 3) Memproses kembali IMB

baru.


27

b. Rumah Tinggal sebagai Tempat Ibadat Komunitas Gereja

Pentakosta di Indonesia “Jemaat Efatta”, Komplek Perum

Puri Pamulang

c. Gambar Rumah Tinggal yang Dimanfaatkan Sebagai Tempat

Ibadat Komunitas GPdI

M. Yusuf Asry

28

PROFIL SINGKAT

NAMA : KOMUNITAS GEREJA PANTEKOSTA DI

INDONESIA (GPdI) JEMAAT EFATA

ALAMAT : JL. PURI RAYA BLOK D6 NO.1/2 RT 04 RW

25 KELURAHAN PAMULANG BARAT,

KECAMATAN PAMULANG KOTA

TANGERANG SELATAN

KEGIATAN : MULAI TAHUN 2006

PIMPINAN : Pdt.YOSEPH SUMAKUL, S.Th

PENDETA : Pdt.YOSEPH SUMAKUL, S.Th

JEMAAT : 30 ORANG (DEWASA & REMAJA)

KASUS : DESEMBER 2009

PIHAK TERLIBAT : WARGA, GPdI DAN KANTOR KEMENAG

SEBAB UTAMA : 1) PEMELUK GPdI BUTUH FASOS UNTUK

RUMAH IBADAT PERMANEN (FAKTOR

AGAMA)

2) MENGGANGGU KETETIBAN UMUM

(FAKTOR REGULASI)

3) PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN

RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT

IBADAT (FAKTOR REGULASI)

4) RELASI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

GPdI DAN PEMUKA AGAMA KURANG

KOMUNIKATIF (FAKTOR SOSIAL

BUDAYA)


29

Rumah Tinggal sebagai Tempat Ibadat GPdI “Jemaat Efatta”

Menurut Pdt. Joseph Sumakul S.Th pimpinan Gereja

Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Efatta, bahwa ia menempati

rumah tempat tinggalnya di Jalan Puri Raya Blok D6 No. 1 dan 2 RT

04/RW25, Kelurahan Pamulang Barat pada tahun 2006. Pada awal

menempati rumah tersebut bulan Oktober 2006 Pdt. Sumakul

melapor kepada Ketua RT Syahban yang ketika itu RT 7 RW10

Pamulang Barat. Di samping itu juga memberitahukan

penyelenggaraan pembinaan iman Kristiani bersama keluarga dan

warga seiman pada tiap hari Minggu. Sejak tahun 2006 hingga 2009

aktivitas pembinaan dan peribadatan umat GPdI di Puri Raya

Pamulang Barat berlangsung lancar dan aman. Pada tahun 2008

terjadi penggantian ketua RT dari Syahban kepada Sulis Setiono,

yang pada saat terjadi perselisihan Sulis menjadi ketua RW 25.

Pada tahun 2009 terjadi demonstrasi oleh warga terhadap

pelaksanaan peribadatan GPdI di Jalan Puri Raya. Diduga protes

muncul sebagai dampak perkelahian antara warga RT 04 (Alif)

dengan Ketua RT 03 bernama Hook yang berkebetulan beragama

Kristen pada tanggal 5 Desember 2009. Karena peran Polsek

Pamulang, masalah tersebut dapat didamaikan. Namun pada

tanggal 10 Desember 2009 terpetik isu akan tejadi demo ke rumah

Pdt Joseph Sumakul.

Pdt.Sumakul meminta bantuan Polsek untuk

mengamankan perayaan Natal tanggal 13 Desember 2009. Pada

tanggal 20 Desember 2009 terjadi pengumpulan tandatangan atas

dokumen yang berisi keberatan atas kegiatan peribadatan di rumah

Pdt. Sumakul. Pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh warga RT04

dan RT03 dengan alasan “mengganggu ketertiban umum”.

M. Yusuf Asry

30

Pada tanggal 27 Desember 2009 ketua RW 25 Sulis Setyono

memfasilitasi pertemuan yang dihadiri sekitar 50 warga RT 04 dan

RW sekitarnya untuk mencari solusi atas penolakan warga atas

pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat. Namun

pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Atas saran

Purwanto (Kanit Polsek Pamulang) agar kedua belah pihak

mengajukan penyelesaian perselisihan kepada pemerintah dan

FKUB.

Pendeta Sumakul juga meminta tandatangan dari beberapa

warga sekitar rumahnya yang berisi pernyataan “tidak keberatan”

adanya kegiatan peribadatan di rumah Pdt. Joseph Sumakul.

Pernyataan mana disampaikan kepada Camat melalui Sekretaris

Camat Oki Pudianto. Namun hingga tanggal 16 Juni 2010, bahkan

hingga saat ini belum tercapai penyelesaian.

Dengan adanya aksi demo warga terhadap kegiatan

peribadatan di rumah tempat tinggal tersebut, Pdt. Sumakul

mengupayakan mediasi melalui surat kepada berbagai pihak : 1)

MUI Kota Tangerang Selatan “untuk menengahi dan mengarahkan

umat Muslim di Perum Pamulang agar bisa saling menghormati

umat beragama” (16 uni 2010); 2) Ketua Komnas HAM RI “untuk

dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah kami ini, dan

memperjuangkan hak-hak kami untuk dapat melakukan kewajiban

kami sebagai umat beragama” (No. 04/JE/PAM/7/2010 tanggal 15

Juli 2010); 3) Lurah Pamulang Barat untuk menginformasikan

sebanyak 14 warga RT04 /RW25 Pamulang Barat yang

menandatangani pernyataan tidak keberatan atas keberadaan

tempat peribadatan umat Kristen (12 Februari 2010).

Selanjutnya juga mengirim surat kepada: 4) Ketua FKUB

yang menginformasikan adanya ancaman dan tidak adanya


31

kesimpulan musyawarah dengan Camat Pamulang. Memohon

kepada FKUB untuk mengadakan mediasi dengan Ketua RW 25

Pamulang Barat (No. 02/JE/PAM/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010), dan

menyampaikan bahwa Sekertaris FKUB (Fachruddin) memfitnah

Pdt. Joseph Sumakul, mohon ditangani kembali demi terciptanya

keadilan dan kerukunan umat beragama (No. 01/JE/PAM/VII/2010

tanggal 8 Juli 2010), dan Walikota Tangerang Selatan berisi

pernyataan yang ditandatangani oleh warga Kristen/Katolik di

Perumahan Puri Pamulang sebanyak 130 orang dari 64 KK meminta

sarana fasilitas umum untuk pembinaan umat Kristen, sekaligus

menginformasikan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat

pembinaan kerohaniaan iman Kristiani (28 Desember 2010).

Alasan penyelenggaraan ibadah rutin tiap minggu di Perum

Puri Pamulang menurut Pdt. Joseph Sumakul ialah karena : 1)

Kebutuhan akan tempat beribadat dan pembinaan keimanan

keluarga beserta warga Perum Puri Pamulang dan sekitarnya; 2)

Belum ada sarana tempat ibadat khusus bagi umat Kristiani di Puri

Pamulang; 3) Tidak ada fasum/fasos untuk gereja yang permanen,

sedangkan jumlah umat semakin bertambah dan perlu rumah

ibadat yang permanen.

Keberatan Masyarakat

Pada tanggal 18 Desember 2009 warga Komplek Puri

Pamulang menyatakan “merasa keberatan atas penggunaan rumah

pribadi milik Pdt. Joseph Sumakul, S.Th sebagai tempat ibadat/

kebaktian/gereja (GPdI Jemaat Efata).

Alasan keberatan pemanfaatan rumah tempat tinggal

sebagai tempat kegiatan peribatan secara rutin ialah: 1)

M. Yusuf Asry

32

“mengganggu ketertiban umum” karena konsentrasi massa yang

dapat semakin bertambah; 2) Perparkiran dapat mengganggu

lalulintas jalan umum. Apabila kegiatan peribadatan tersebut

dibiarkan/diteruskan akan dapat menyulut konflik yang bermuatan

SARA (Pernyataan ditandatangani oleh 48 warga RW 25 yang

diketahui oleh Ketua RT 03 dan Ketua RW 25 Kelurahan Pamulang

Barat).

Upaya Penyelesaian Perselisihan

Pada tanggal 27 Desember 2009, Ketua RW 25 Perum Puri

Pamulang Barat (Sulis Setiono) menyelenggarakan pertemuan

mencari solusi tentang protes masyarakat terhadapat aktivitas

jemaat GPdI yang dihadiri sekitar 50 warga, termasuk Pdt. Joseph

Sumakul di lapangan RT 04. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan

kesepakatan.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Sekertaris Camat

mengundang rapat pihak terkait di Kantor Kecamatan Pamulang.

Rapat juga tidak menghasilkan kesepakatan. Pada hari Selasa

tanggal 22 Juli 2010, Camat Pamulang mengundang rapat 10 orang

yang dihadiri pihak terkait di Kantor Kecamatan Pamulang. Rapat

tersebut juga tidak menghasilkan kesepakatan. Perselisihan

pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat rutin mingguan

di rumah Pdt. Joseph Sumakul hingga penelitian ini dilakukan

belum ada solusinya. Sejumlah lembaga dan pemerintah yang

dimintai sebagai mediator dalam penyesesaian perselisihan

tersebut juga tidak semua memberikan tanggapan secara nyata.



33

Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan

antara pemanfaatan rumah tempat tinggal sebagai tempat

peribadatan rutin oleh jemaat GPdI Puri Pamulang dengan yang

berkeberatan belum terdapat titik temu. Di antaranya ialah 1) FKUB

seharusnya mencarikan solusinya secara intensif. 2) GPdI terkesan

memaksakan kehendak untuk mendapatkan fasos atau fasum untuk

pembangunan gereja yang permanen dari kelurahan. 3)

Pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat tidak perlu izin

sementara, karena selama tidak dipermasalahkan. 4) Jaminan

keamanan dalam kebaktian merupakan tanggung jawab yang

bersangkutan. 5) Komunikasi pimpinan dan jemaat GPdI dengan

warga kurang lancar. 6) Sikap Pdt. Yoseph Sumakul terhadap warga

yang beda pendapat cenderung agresif. 7) Upaya pemerintah dan

kelurahan mencari solusi kasus perselisihan disebut kegagalan.

Selanjutnya masyarakat menyarankan: 1) Kegiatan

pembinaan keimanan/peribatan GPdI “Jemaat Efata” agar

digabungkan dengan GPdI sejenis. 2) Mengupayakan fasum/fasos

untuk pembangunan GPdI yang permanen. 3) Pemerintah dan

FKUB memfasilitasi pembangunan komunikasi yang efektif antara

pimpinan GPdI dengan tokoh agama dan pemuka agama. 4)

Mendorong GPdI agar mengupayakan lokasi untuk dibangun gereja

yang permanen dengan konsultasi pihak kelurahan dan kecamatan.

M. Yusuf Asry

34

d. Lahan Fasos Vihara Siripada, Serpong

Gambar Lahan Fasos Vihara Siripada dibangun Hotel Feducia


35

PROFIL SINGKAT

NAMA : VIHARA SIRIPADA

ALAMAT : JL. RAYA SERPONG BLOK B/10 NO.54

PERUM VILLA MELATI MAS, DESA

JELUPANG KEC.SERPONG, KOTA

TANGERANG SELATAN (115310)

TLP. 021-5386879

BERDIRI : TAHUN 2006

PIMPINAN : SUDIONO RAIS (KETUA PEMBINA

YAYASAN) YAHYA

SANTOSA(PENGURUS)

PANDITA : YAHYA SANTOSA

PENGANUT : + 200 ORANG (DEWASA & REMAJA)

KASUS : TAHUN 2006

PIHAK TERLIBAT : PT PT COWELL DEVELOMENT TBK

(PENGEMBANG), PENGURUS VIHARA

SIRIPADA, DAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANGERANG

SEBAB UTAMA : 1. PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN (IMB) VIHARA

SIRIPADA DI ATAS TANAH FASOS

(FAKTOR REGULASI)

2. PERUBAHAN LOKASI PERUNTUKKAN

FASOS (FAKTOR REGULASI)

3. TUKAR GULING LAHAN UNTUK

SARANA VIHARA SIRIPADA TIDAK

JELAS (FAKTOR REGULASI DAN

EKONOMI)

M. Yusuf Asry

36

Kepemilikan Fasos untuk Vihara Siripada Serpong

Menurut Yahya Santosa selaku Ketua Pembina Yayasan

Vihara Siripada dan pemuka agama Buddha, bahwa pada tanggal 14

Oktober 2005, pengurus vihara memohon izin kepada Bupati

Tangerang untuk menggunakan lahan milik pemerintah menjadi

saran peribadatan bagi pemeluk Buddha (Surat No. 410). Pada

tanggal 9 Februari 2006, Bupati Tangerang (H. Ismet Iskandar)

mengeluarkan keputusan persetujuan penggunaan tanah fasilitas

sosial milik pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Vihara Siripada

untuk sarana ibadah dengan luas 3.257 M2 (Kep. No. 593/Kep.24-

Huk/2006). Fasos dimaksud terletak di Perumahan Villa Melati Mas

Jl. Raya Serpong Blok B 10 No. 54 Desa Jelupang, Kecamatan

Serpong Utara Tangerang (15310 Telp. 021.5386879).

Pada tanggal 28 Juni 2010, Bupati Tangerang menerbitkan

Surat Keputusaan tentang perubahan atas Keputusan No.

593/Kep.24-Huk/2006 sebagaimana tersebut di atas mengenai

persetujuan penggunaan tanah fasilitas sosial milik pemerintah

Kabupaten Tangerang oleh Vihara Siripada untuk sarana ibadat.

Berdasar survei dan pengukuran ulang atas tanah yang digunakan

Vihara Siripada pada tanggal 28 Februari 2008 luas tanah tersebut

ternyata hanya 1.964m2. Sisa dari ukuran tahun 2006 seluas

1.293m2 disediakan tanah di Perumahan Melati Mas Residence dari

PT Cowell Development Tbk kepada Pemerintah Kabupaten

Tangerang. Lahan tersebut disetujui penggunaannya sebagai

sarana ibadat oleh Vihara Siripada (Kep. No. 593/Kep.265-Huk/2010).

Yayasan Vihara Sriripada pernah mengajukan permohonan

rekomendasi penerbitan sertifikat hak milik a/n Vihara Siripada atas

tanah seluas 3.257m2 (Surat No.03 tgl 2 Mei 2007). Namun tidak

mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan

Gubernur Banten.


37

Yayasan Vihara Siripada telah membangun Vihara Siripada,

gedung pendidikan dan sejumlah bangunan pendukung lainnya

dengan memanfaatkan tanah 1.900m2. Sisanya 1.371m2 digunakan

oleh Hanan Soeharto, SH untuk pembangunan Hotel Feducia. Hal

inilah yang memicu perselisihan antara pihak Vihara Siripada

dengan Pemerintah Kabupayen Tangerang dan Pengembang dan

Pemilik Hotel Feducia. Sebagai tukar guling pada tahun 2008, PT

Cowell Development Tbk menggantikan sebagian tanah fasos

Vihara Siripada yang terkena jalur jalan dan selokan.

Pengurus Vihara Siripada mengirim surat kepada Hamam

Soeharto yang menyatakan penolakan izin lingkungan pendirian

Hotel Feducia Serpong (surat No. 009/SKI/Sekretariat/SIP/XI/2008

tanggal 2 Desember 2008). Selain itu Yayasan Vihara Siripada

mengirim surat kepada Bupati Tangerang menolak izin lingkungan,

dan sekaligus memohon salinan IMB (No.

25/SKI/Sekretariat/Siripada/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010).

Perubahan Peruntukan Fasilitas Sosial

Pada tahun 2006, PT Cowell Development Tbk

menyerahkan tanah fasos kepada Pemerintah Kabupaten

Tangerang di Perum Villa Melati Mas, yang dalam berita acaranya

disebutkan termasuk tanah fasos Vihara Siripada yang terdiri dari

tanah jalan dan selokan (Surat No.046/Cowell Presdir/VII/2008).

Lahan 2.358m2 yang diberikan pada tahun 2006, sebagiannya akan

dibangun Hotel Feducia milik Hanan Soeharto, SH. Dengan

demikian terjadi perubahan peruntukan lahan fasos menjadi tempat

dibangun lahan bisnis.

Pihak Hotel Feducia telah memiliki IMB sehingga melanjutkan

pembangunan hotel dengan mengambil bagian tanah yang semula

diperuntukkan untuk vihara. Selisih kekurangan 1.293m2 telah

M. Yusuf Asry

38

diserahkan tanah fasilitas sosial dari PT Cowell Develompment Tbk

d/h PT Internusa Antarcipta kepada pemerintah daerah. Menurut

Yahya Santosa diperoleh informasi lahan tersebut dimaksudkan

sebagai tukar ganti kekurangan tanah vihara seluas 1.293m2.

Namun hingga saat penelitian ini dilakukan belum terdapat solusi

dari Pemerintah Kabupaten Tangerang atau pun Kota Tangerang

Selatan.

Penyelesaian Perselisihan

Bupati Tangerang mengeluarkan keputusan pada tahun 2010,

bahwa: 1) Perubahan atas keputusan Bupati Tangerang (Surat

No.593/kep/.24-Huk/2006) tentang penggunaan fasos melalui

Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Vihara Siripada untuk

sarana ibadat. 2) Menyetujui penggunaan tanah fasos melalui

pemerintah Kabupaten Tangerang untuk sarana ibadat Vihara

Siripada yang berlokasi:

- di Komplek Perum Villa Melati Mas seluas ……….. = 1.964M2,

- di Komplek Perum Villa Mas Residence seluas ……. = 1.293M2

Jumlah = 3.257M2

(Keputusan Bupati Tangerang No. 593/Kep.265-Huk/2010tanggal 28

Juni 2010).

PT Cowell Develoment Tbk menyediakan tanah fasos dan

menyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang di

Perum Villa Melati Mas, yang diperutukkan kepada Vihara Siripada.

Dengan demikian tukar guling tanah telah dilakukan, tetapi dengan

nilai harga tanah yang lebih rendah, berada dalam dua hamparan,

dan tidak jelas batas-batasnya.


39

Sekalipun solusi terhadap lahan Vihara Siripada dari segi luas

tanah telah terpenuhi, tetapi dari pihak vihara masih tetap

mempertanyakan dan memohon penjelasan atas perubahan lahan

yang diperutukkan bagi sarana peribatan umat Buddha di Kota

Tangerang Selatan. Pihak Vihara juga tidak memberikan persetujuan

lingkungan untuk pembangunan Hotel Feducia yang

menggunakan lahan yang sejak tahun 2006 untuk kepentingan

sarana peribatan Vihara Siripada.


Respon warga masyarakat terhadap penyelesaian

perselisihan atas perubahan sebagian tanah fasos Vihara Siripada: 1)

Perubahan lahan fasos kepada lahan untuk bisnis berbeda dari

peruntukan yang sesungguhnya. 2) Pemerintah Kabupaten

Tangerang terlihat lemah dalam memanfaatkan tanah fasos yang

menjadi milik pemerintah yang berasal dari pengembang

perumahan. 3) Pemerintah daerah tidak tegas dalam penyelesaian

perselisihan berkenaan dengan tanah fasos untuk kepentingan

sarana peribadatan Vihara Siripada.

Masyarakat menyarankan, sebagai berikut: 1) Perlu kejelasan

tukar guling tanah fasos untuk sarana peribadatan oleh Pemerintah

Kabupaten Tangerang, dan sekaligus penyerahan tanah yang

diperuntukkan bagi Vihara Siripada. 2) Perlu kemudahan dari

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengurusan sertifikat

tanah fasos untuk sarana peribadatan.

ANALISIS

Untuk pendirian rumah ibadat agar terpelihara kerukunan

umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

M. Yusuf Asry

40

maka dibuat aturan dalam PBM tahun 2006. Bab IV tentang

pendirian rumah ibadat, Bab V tentang Izin sementara Pemanfatan

Bangunan Gedung, dan VI tentang Penyelesaian Perselisihan.

Sesuai judul penelitian ini difokuskan pada perselisihaan di seputar

pendirian rumah ibadat dan penyelesaiannya.

Perselisihan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan

dalam suatu masyarakat, tak terkecuali umat beragama. Perselisihan

dapat membawa kondisi yang baik karena cenderung terjadi

perubahan umat, dan kondisi buruk jika perselisihan itu

berkelanjutan tanpa solusi yang dianggap bermanfaat bagi para

pihak yang berselisih. Artinya di sini yang dicari bukan hanya sebab

terjadi perselisihaan, tetapi juga bagaimana menyelesaikan

perselisihan.

Ada kata kunci panyelesaian perselisihan yang dimuat dalam

pasal 21 dan 22 PBM. Dari segi pentahapan penyelesaian

perselisihan terdapat tiga tahap. Pertama, musyawarah oleh

masyarakat. Di sini dapat berperan majelis-majelis agama, ormas

keagamaan, dan LSM lintas agama, bahkan tokoh masyarakat dan

pemuka agama secara personal. Kedua, musyawarah oleh

Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama,

dengan mempertimbangkan pendapat FKUB. Pentahapan

berlansung jika musyawarah tahap pertama tidak berhasil

diselesaikan. Ketiga, pengadilan yang menyelesaikan perselisihan.

Forum musyawah dalam penyelesaian perselisihan tampak belum

optimal, dan paling banyak tiga kali. Selanjutnya terhenti, kasusnya

menjadi “mengambang”, dan sewaktu-waktu muncul kembali,

karena bersifat “laten”.

Penyelesaian perselisihan dari segi kompleksitasnya ternyata

perselisihan seputar rumah ibadat sangat kompleks, dan terbukti

ketiga kasus tersebut tidak terselesaikan, baik oleh masyarakat

maupun melalui inisiasi pemerintah daerah dan kantor kemenag,


41

serta FKUB. Apalagi intensitasnya dalam arti frekwensi pertemuan

penyelesaian terhitung rendah, karena paling banyak tiga kali

pertemuan yang melibatkan para pihak yang berselisih.. Sekalipun

tidak terselesaikan pada tingkat musyawarah belum ada yang

mangajukan perselisihan tersebut ke pengadilan.

Kasus perselisihan rumah ibadat, Gereja Bethel Indonesia

“Kunir” karena penolakan warga. Proses awalnya lebih dominan

peran pemerintah sehingga terlihat banyak terlibat instansi yang

memberikan rekomendasi persetujuan terhadap pendirian GBI

tersebut. Proses penolakan oleh masyarakat diabaikan. Pada saat

peninjauan ke lokasi pihak yang berselisih tidak dilibatkan.

Sekalipun secara formal keputusan tentang IMB keluar, tetapi bagi

masyarakat tetap merupakan permasalahan. Akhirnya Walikota

Tangerang Selatan menghentikan pembangunan fisik Gereja Bethel

Indonesia. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan perselisihan

tersebut tak terselesaikan.

Berbeda halnya dengan perselisihan kasus pemanfaatan

rumah tinggal sebagai tempat ibadat secara rutin mingguan.

Menjadi simalakama, diberikan izin atau tidak. Menarik kasus Gereja

Pantekosta di Indonesia “Jemaat Efata” Pamulang Barat. Ketika tidak

ada izin aktivitas pembinaan iman dan peribadatan malah aman.

Begitu ada upaya kearah pengusulan izin sementara justru

mengundang demonstrasi. Musyawarah beberapa kali untuk

menyelesaikan perselisihan, di tingkat RW hingga kantor

kecamatan. Namun, musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Karena masing-masing bersikukuh mempertahankan pendapatnya,

antara pro dan kontra. Karena di balik sebab nyata (eksplisit)

perselisihan adalah karena menyangkut tiga hal pokok yaitu

identitas diri sebagai penganut agama, perasaan terancam dari

penganut agama satu dengan yang lainnya, dan karen kepentingan

ekonomi.

M. Yusuf Asry

42

Nampak dari rencana pembangun (site plan) GBI Kunir yang

cukup besar dibandingkan dengan jumlah jemaat (sekitar 200-an).

Begitu pula kasus GPdI Jemaat Efata menunjukkan identitas diri ada

dengan kebaktian bersama, dan tampak meminta fasilitas rumah

ibadat yang sama dengan yang diperoleh umat Islam dari

lingkungan perumahan. Faktor yang menonjol ialah rasa terancam

bagi warga (yang berbeda agana), karena adanya penyiaaran agama

yang berorientasi pada penambahan jumlah penganut. Faktor lain

yang tak kalah pentingnya ialah kepentingan ekonomi seperti kasus

tanah Vihara Siripada berubah fungsi untuk pembangunan hotel.

Solusi yang ditawarkan kurang menyentuh rasa keadilan dan

hukum. Penyelesaian kasus perselisihan “selesai tetapi tidak tuntas”.

Solusi tetap berpotensi untuk dipertanyakan, dan merupakan

potensi konflik laten.

Ketiga kasus perselisihan mengenai akibat pendirian rumah

ibadat tersebut mengindikasikan tidak terselesaikan. Penghentian

pembangunan rumah ibadat yang baru, pemanfaatan rumah

tinggal sebagai tempat ibadat, perubahan fungsi fasos untuk rumah

ibadat kepada kepentingan bisnis menjadi perselisihan yang tak

terselesaikan. Karena memiliki kompleksitas yang tinggi. Di sisi lain

peranata musyawarah untuk penyelesaian perselisihan tampak

belum intensif. Kasus GBI sangat dominan peran aparat tanpa

mengajak musyawarah pihak yang berselisih. Kasus GPdI sempat

diadakan 3 (tiga) kali musyawarah tanpa hasil kesepakatan, bahkan

kasus Wihara Siripada seakan tertutup pintu musyawarah. Namun,

sejauh ini tidak ada kasus pendirian rumah ibadat yang diajukan ke

pengadilan. Dari segi peran pemerintah dalam penyelesaian

perselisihan pendirian rumah ibadat tergolong pada intensitas

rendah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian

agama. Apalagi ormas keagamaan dan majelis-majelis agama


43

hampir tidak terlihat sama sekali, kecuali atas undangan secara

formal.

Dalam melihat perselisihan dan upaya penyelesaian di seputar

rumah ibadat paling tidak terdapat tiga aspek. Pertama, aspek

yuridis atau regulasi; kedua, aspek sosial-budaya dan ekonomi; dan

ketiga, aspek agama. Dari aspek ini peneliti mencoba melihat

kompleksitas perselisihan dan sejauhmana intensitas peran

menyelesaikannya, baik oleh pemerintah, FKUB, majelis agama, dan

ormas keagamaan.

Dari aspek yuridis atau regulasi pendirian GBI telah memenuhi

ketentuan yang berlaku, sekalipun sebagian mengacu pada SKB No.

1 Tahun 1969, dan sebagian lagi mengikuti aturan dalam PBM

Tahun 2006. IMB GBI telah terbit pada tahun 2009. Namun tetap

mendapat penolakan dari masyarakat sehingga terbit surat Walikota

Tangerang Selatan untuk “penghentian pembangunan fisik GBI”.

Hal ini mengindikasikan lemahnya pendekatan pada aspek sosial,

budaya dan komunikasi antar pemuka agama.

PBM Tahun 2006 Bab V mengatur “Izin Sementara

Pemanfaaatan Bangunan Gedung”. Bangunan gedung bukan

rumah ibadat yang dimanfaatkan sebagai rumah ibadat sementara

harus mendapat surat keterangan izin sementara dari

bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: 1) laik fungsi, dan

2) pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman

dan ketertiban masyarakat. Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Izin tertulis dari pemilik bangunan, b) rekomendasi tertulis

lurah/kepala desa, c) pelaporan tertulis kepada FKUB

kabupaten/kota, dan d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor

kementerian agama kabupaten/kota. Izin sementera dikeluarkan

oleh bupati/walikota, dan dapat dilimpahkan kepada camat.

M. Yusuf Asry

44

Di Kecamatan Pamulang tidak kurang dari 35 bangunan gedung

atau ruko yang dimanfaatkan sebagai tempat ibadat, termasuk GPdI

di Pamulang Barat. Semuanya tanpa izin dan tidak terdaftar di

Kantor Kementerian Agama, tetapi tercatat di Kantor Kepolisian

Sektor Pamulang. Pencatatan karena adanya laporan dalam rangka

pengamanan (Edi Wibowo, 28 Februari 2011). Dalam kasus ini

regulasi tampak belum tersentuh. Namun aktivitas kebaktian

berlangsung aman. Bahkan ketika diurus izin sementara muncul

kecurigaan, dan mengundang demo penolakan seperti yang

dialami oleh GPdI di Pamulang Barat. Akibat dari pendekatan sosial,

budaya dan komukasi antarpemuka agama tidak lancar dan belum

efektif.

Adanya perubahan sebagian lokasi dan fungsi fasos untuk

sarana rumah ibadat Vihara Siripada menjadi lahan bisnis (hotel),

dan sulit mengurus sertifikat hak milik mengindikasikan

implementasi regulasi atau aturan PBM belum berjalan sesuai

tujuan pedoman tersebut. Kasus lahan untuk sarana vihara ini

sangat kental dengan kepentingan ekonomi atau bisnis.

Pendekatan sosial, budaya dan agama terabaikan.

Peran FKUB sangat didambakan dalam penyelesaian

perselisihan tentang rumah ibadat. Namun dengan keterbasan

dana, sarana dan tenaga, maka perannya seakan “pemadam

kebakaran” (K.H. Ahmad Dahlan, 3 Maret 2011). Ketua FKUB tersebut

menuturkan kondisi dan aktivitas FKUB Kota Tangerang Selatan

yang dibentuk pada tahun 2009 dan dikukuhkan pada tanggal 9

Desember 2009. Kantor atau sekretariat FKUB belum ada. Belum

terjalin komunikasi antara FKUB dan Dewan Penasihat FKUB.

Sosialisasi PBM tahun 2006 minim karena tidak tersedia fasilitas dan

dana. Dana operasional FKUB dari Pemerintah Kota Tangerang

Selatan tahun 2011 sebesar Rp. 100 juta. Kegiatan strategis masih

terbatas, yaitu: silaturahim tokoh lintas agama (15 Juli 2010) dan


45

Sosialisasi PBM Tahun 2006 bagi lurah, camat dan SKPD. Sekalipun

demikian telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pendirian 3

(tiga) rumah ibadat, yaitu: HKBP di Ciputat (27 Juli 2010), HKBP di

Serpong (24 Desember 2010), dan Gereja Kristen Indonesia di

Serpong (24 Desember 2010).

M. Yusuf Asry

46


47

PENUTUP

Kesimpulan

1) Perselisihan di seputar pendirian rumah ibadat di Kota

Tangerang Selatan merupakan kasus yang rumit atau kompleks,

baik pendirian rumah ibadat yang baru, maupun pengurusan

izin sementara, IMB dan pengurusan sertifikat tanah fasilitas

sosial sebagai sarana peribadatan.

2) Sebab utama perselisihan di seputar pendirian rumah ibadat

dibalik yang mengemuka terdapat tiga faktor yang dominan

yaitu: karena identitas diri sebagai umat beragama, merasa

terancan atas perkembangan agama bagi penganut agama

lainnya, dan kepentingan ekonomi (bisnis).

3) Sebab utama tersebut terlihat dari faktor penyebab yang

mengemuka dari ranah regulasi, sosial budaya, ekonomi dan

agama. Ranah regulasi ialah tidak terpenuhi sebagian

persyaratan dalam PBM, tidak menunjukan kebutuhan nyata

dan sungguh-sungguh atau berlebihan didasarkan site plan

bangunan, mengganggu ketertiban umum, pemanfaatan

rumah tinggal sebagai tempat ibadat tanpa keterangan izin

sementera, dan penggunaan fasos tanpa sertifikat kepemilikan

dan izin mendirikan bangunan (IMB). Dari ranah sosial dan

M. Yusuf Asry

48

budaya ialah relasi dan komunikasi antar pemuka agama

terbatas, kurang lancar serta kurang tulus dan efektif. Dari ranah

agama ialah adanya spirit misi/dakwah yang tidak terkendali

dikhawatirkan terjadi pemurtadan.

4) Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kecamatan hingga

kelurahan, jajaran Kantor Kementerian Agama dalam

menyelesaikan perselisihan di seputar pendirian rumah ibadat

belum intesif, sebagaimana terlihat pada ketiga model

perselisihan yang ditemukan berkelanjutan, dan belum

terselesaikan dengan tuntas. GBI “Kunir” sejak tahun 2004,

Gereja Pantekosta di Indonesia “Jemaat Efata” sejak tahun 2009,

dan Vihara Siripada sejak tahun 2006 hingga penelitian ini

dilakukan belum terselesaikan (Maret 2011).

5) Peran Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan

masih kurang proaktif dalam penyelesaian perselisihan

pendirian rumah ibadat, dan pemanfaatan bangunan gedung

atau rumah tinggal sebagai tempat ibadat karena lemah dalam

pendataan, dan dalam pembinaannya, dan kurang melibatkan

warga masyarakat yang berselisih.

6) Hanya dalam jumah kecil peran FKUB Kota Tangerang Selatan

yang responsif terhadap penyelesaian perselisihan pendirian

rumah ibadat dan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat

ibadat. Namun lemah dalam pendataan dan lambat dalam

penyelasaian perselisihan, karena faktor netralitas dan

profesionalitas sumber daya manusia, kantor sekertariat yang

belum tersedia, dan bantuan dana operasional yang terbatas.

7) Denominasi di kalangan pemeluk Kristen sangat beragam

(untuk nasional sekitar 326 buah) memiliki ciri peribadatan dan

tata keanggotaan yang berlainan, sedangkan umumnya jumlah

pengguna dan persetujuan masyarakat tidak terpenuhi,


49

sehingga memanfaatkan bangunan gedung dan rumah tinggal

sebagai tempat ibadat tanpa izin sementara, dan hanya

terdaftar pada kantor keposisian, karena terkait dengan

keamanan.

8) Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan

akibat pendirian rumah ibadat yang dimediasi pemerintah

dinilai masih rendah. Sementara pengelola rumah ibadat

cenderung eksklusif dan aggresif yang terbukti dari

permohonan mediasi ke berbagai instansi pemerintah di daerah

hingga institusi komnas HAM dan Presiden RI.

9) Saran masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan

dalam pendirian rumah ibadat baru maupun pengurusan izin

sementara pemanfaatan bangunan gedung atau rumah tinggal

sebagai tempat ibadat, dan pengurusan sertifikat tanah fasilitas

sosial untuk sarana peribadatan, perlu segera dibuat peraturan

bupati/walikota tentang petunjuk teknis pedoman operasional

pendirian rumah ibadat.

Implikasi Temuan

1. Jika implementasi PBM 2006 memperhatikan kultur masyarakat

Banten umumya dan masyarakat Kota Tangerang Selatan

khususnya yang dikenal toleran dan agak “cuek” dalam relasi

keagamaan, maka akan terpelihara kerukunan umat beragama,

sekaligus perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dengan

mudah dapat diselesaikan.

2. Jika semakin banyak pemanfaatan bangunan gedung dan rumah

tinggal sebagai tempat ibadat tanpa izin sementara tanpa

pembinaan dari kementerian agama dan instansi terkait, maka

M. Yusuf Asry

50

dapat terjadi gangguan terhadap kerukunan antarumat

beragama.

3. Jika komunikasi antarpemuka agama berlangsung secara alami

dan intensif, maka tingkat “kecurigaan” antarumat beragama

dapat diminimalisasi sehingga pendirian rumah ibadat dapat

terlaksana dalam suasana saling pengertian.

Rekomendasi

1) Walikota Tangerang Selatan hendaknya menerbitkan peraturan

tentang petunjuk operasional pendirian dan penyelesaian

perselisihan seputar rumah ibadat yang didirikan dengan

memperhatikan kearifan lokal dalam upaya implementasi dan

sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006.

2) Pemda dan Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan

hendaknya memfasilitasi pertemuan-pertemuan melalui

pendekatan sosial budaya dan silaturahim antarpemuka agama

secara rutin dan terjadwal guna menumbuhkan sikap saling

pengertian sehingga dapat mempermudah penyelesaian

perselisihan akibat pendirian rumah ibadat

3) Kantor kementerian agama kabupaten/kota bersama FKUB

hendaknya bekerjasama dengan kepolisian melakukan

pendataan pemanfaatan bangunan gedung dan rumah tinggal

sebagai tempat ibadat agar dapat disentuh pembinaan

kerukunan antarumat beragama.

4) Pengurus rumah ibadat tiap pemeluk agama hendaknya

membuat sertifikat kepemilikan tanah dan IMB dengan

mengupayakan kemudahan dari BP2T, pemerintah daerah,

Pemerintah Kota Tengerang Selatan dan kantor kementerian

agama kabupaten/ kota.


51

5) Panitia pendirian rumah ibadat sebelum melakukan

pembangunan hendaknya diadakan terlebih dahulu studi

kelayakan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan

komposisi pemeluk agama, budaya lokal, jumlah pengguna atau

umat yang dilayani, dan besaran gedung yang akan dibangun

agar terhindar dari kesan berlebihan yang mengindikasikan

kemegahan di tengah lingkungan kehidupan masyarakat yang

sederhana.

M. Yusuf Asry

52


53

DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang dan Diklat, Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya (Edisi

yang Disempurnakan), Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Banten dalam Angka 2010,

Serang, 2011.

Djabir Ahmad dan Abdul Rojak, Ed., Potret Kerukunan Umat

Beragama Kabupaten Tangerang, FKUB Tangerang, 2010.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, Quqlitative Data

Analysis, TerjemahanTjetjep Rohendi Rohidi, Analisis data

Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1972.

Ranjabar, Jacobus, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Ghalia Indoneesia,

Jakarta, 2006.

Rojak, Abdul, Sirajudin dan Istijar Nusantara, Sejarah Berdirinya Kota

Tangerang Selatan, Green Komunika, Pamulang, 2010.

Salim, Peter, Advanced English-Indonesia Dictionary, (t.tp), 1991.

M. Yusuf Asry

54

Surat/Dokumen:

Keputusan Bupati Tangerang No.645/11366-BP2T/2009 tentang Ijin

Mendirikan Bangunan tanggal 23 Desember 2009.

Fisik Gereja Bethel Indonesia” tanggal 16 Juli 2010.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 46 tahun 2009 tentang

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan

Peaturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan

Tanggal 3 Agustus 2009.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 47 tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perijinan Tanggal 3 Agusutus 2009.

Polsek Metro Pamulang, “Daftar Data Rumah/Ruko yang

Dipergunakan untuk Kebaktian Umat.

KUA Serpong, Data Rumah Ibadah di Kecamatan Serpong, 2010.

Kecamatan Serpong, Profil Kecamatan Serpong,2009.

Bakesbangpol dan Linmas, Kota Tangerang Selatan “Daftar Nama-

Nama Organisasi Kemasysarakatan, Organisasi Kepemudaan

dan Lembaga Swadaya Masyarakat”, Pamulang, 2010.

FKUB Provinsi Banten, “Laporan Kegiatan Kerja Tahun 2009 – 2010”,

Serang, 2010.

------“Laporan Hasil Dialog dan Kunjungan Kerja ke FKUB Kabupaten

Kota Se-Provinsi Banten”, 2010.

FKUB Kota Tangerang Selatan, “Laporan Singkat Kegiatan FKUB”,

Pamulang, 2011.

KUA Kecamatan Pamulang, “Laporan dan Evaluasi Kerja, 2010.

MUI Kec.Pamulang, “Peninjauan Kembali Rekomendasi No.KD.28.04/

BA.01.2/683/ 2006”, 2 Oktober 2006.


55

Seharja, Wahyu, GBI Sepenuh, “Pernyataan tentang Tidak Pernah

Memberikan Dukungan kepada Rencana Pembangunan

Gereja GBI, 27 September 2006.

Rais, Sudiono, “Penolakan IMB atas Hotel Fiducia” Serpong, 25

Januari 2010.

Rais, Sudiono dan Yahya Santosa,“Tangapan Surat Keputusan Bupati

Tangerang No.593/Kep.265-Huk/2010 tentang Perubahan

Atas Keputusan Bupati Tangerang No.593/Kep.24-

Huk/2006”, 25 November 2010.

Sumakul, Joseph, Surat GPdI tentang Kronologi Kasus Gereja

pantekota di Indonesia “Jemaat Efata”, 16 Juni 2010.

Surat Walikota Tangerang Selatan, No.

645/8.2243/Kesra/Setda/2010 Perihal “Penghentian

Pembangunan

“Pernyataan Bersama Masyarakat yang Menolak Pendirian Gereja di

Kelurahan Pondok Cabe Udik, Pamulang.

Winarno, Lazarus, GPdI Jemaat Eben Haezer, “Pernyataan tentang

Mencabut Kembali Persetujuan dan Menolak Rencana

Pembangunan Gereja GBI”, 26 September 2006.

Yahya, Santosa, “Tanggapan Surat kepada Bupati Tangerang”

tanggal 25 Nopember 2010.

“Selayang Pandang Provinsi Banten” dalam Banten Harmoni No.

01/XII/2009, hal.7-9.

M. Yusuf Asry

56

Studi Kasus tentang Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat ...

57

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Oleh :Akmal Salim Ruhana

Akmal Salim Ruhana

58


59

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salahsatu hal yang kerap mengganggu kondisi kerukunan

umat beragama di Indonesia adalah masalah di seputar rumah

ibadat. Sejumlah kasus perusakan rumah ibadat, misalnya, terjadi

tahun 2004.1 Kasus-kasus itu belakangan ini bahkan cenderung

meningkat sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga. CRCS,

misalnya, mencatat terdapat 18 kasus rumah ibadat pada 2009, dan

pada 2010 meningkat menjadi 39 kasus.2 Demikian juga The Wahid

Institute mencatat adanya peningkatan gangguan terhadap rumah

ibadat. Bahwa pada tahun 2010 terjadi 28 kasus pelanggaran dan 34

tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat (total 62 kasus).3 Angka

ini lebih besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 meski dengan

adanya perluasan wilayah kajian. Adapun SETARA Institute pada

tahun 2010 lalu mencatat terdapat 59 tempat ibadat yang

1 PGI bahkan memiliki data sejumlah gereja yang dirusak/ditutup sejak 1945

hingga 2010. Lihat http://pgi.or.id/ page/36694/penutupan-gereja.html. diunduh pada 7 April 2011.

2 Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011, hlm. 34.

3 Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010, Jakarta: The Wahid Inst., 2011, hlm. 17.

Akmal Salim Ruhana

60

mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya, baik

penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah,

dan lain-lain.4 Bahkan, Moderate Muslim Society mencatat dari 81

kasus intoleransi, sebanyak 63 kasus (80%) adalah aksi penyerangan,

penolakan rumah ibadat, dan intimidasi.5 Meski data kasus di atas

ada yang mempermasalahkan perihal “gambar nasional” yang

diklaimnya,6 namun secara faktual kasus-kasus itu tidak dapat

dipungkiri keberadaannya.

Melihat dinamika dan intensitasnya, tak heran jika masalah di

seputar rumah ibadat menjadi isu penting saat ini dan juga

merupakan salahsatu permasalahan dalam pembangunan nasional

sebagaimana ditegaskan di dalam RPJMN 2010-2014. Di samping

itu, kasus rumah ibadat yang terjadi di beberapa provinsi di

Indonesia menegaskan bahwa ini problem nasional—meski

persebarannya tidak merata. Dilaporkan, daerah yang paling banyak

memiliki kasus terkait rumah ibadat adalah Provinsi Jawa Barat,

diikuti DKI Jakarta, dan seterusnya. Berikut data CRCS terkait

perkembangan jumlah kasus rumah ibadat di Indonesia 2008-2010:7

4 Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010,

Jakarta: SETARA, 2011, hlm. 9. 5 Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi,

Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011, hlm. 12. 6 Misalnya disampaikan Ketua PBNU, Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, saat menjadi

narasumber pada Launching dan Diskusi Laporan Tahunan Kehidupan Beragama CRCS tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta. Bahwa, menurutnya, di dalam Laporan Tahunan yang dijuduli “...di Indonesia” (baca: nasional) ini hanya meliput informasi dari media dan terutama di Bagian Barat Indonesia, kurang memberi perhatian ke wilayah Timur Indonesia. Hal ini berakibat adanya kesan kasus rumah ibadat di Indonesia hanya menimpa umat Kristiani yakni dengan sulitnya mendirikan gereja. Padahal, lanjut Slamet, ia banyak mendapat laporan dari umat Muslim di wilayah Timur Indonesia, misalnya NTT dan Papua, yang juga mengalami kasus rumah ibadat dengan sulitnya mendirikan masjid—dengan menunjuk sejumlah laporan-aduan kasus masjid dari Pengurus NU daerah yang diterimanya melalui SMS.

7 Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia terbitan CRCS tahun 2008, 2009, dan 2010.


61

2008 (total 12 kasus)



1. Jawa Barat 7 kasus (58%)



2. DKI Jakarta 2 kasus (17%)



3. Papua, Lampung, dan NTB masing-masing 1 kasus (8%)

3. Jawa Timur 2 kasus (11%)

3. Sumut 3 kasus (8%)

4. Jawa Tengah, Riau, Bali, dan Sumatera Selatan, masing-masing 1 kasus (6%)

4. Jawa Timur 2 kasus (5%) 5. Lampung, Banten, Jateng, Jatim, Bali, Kaltim, Sulsel, dan Papua, masing-masing 1 kasus (2%)

Salahsatu kasus yang kini masih menyita perhatian publik

bahkan pimpinan negara8 adalah kasus Gereja Kristen Indonesia

Bakal Pos Taman Yasmin, Kota Bogor (selanjutnya cukup disebut GKI

Yasmin). Kasus lokal ini diketahui telah menasional dengan adanya

massivitas pemberitaan media nasional, atau bahkan mengglobal

karena telah diliput sejumlah media asing. Hingga makalah ini

ditulis, kasus ini belum selesai dan sejumlah pihak masih ‘berseteru’

di tengah kesimpangsiuran duduk persoalannya. Bahwa

sebagaimana diberitakan, GKI Yasmin mengklaim telah memiliki

IMB namun tidak dapat membangun gereja dan beribadat di lokasi

gerejanya. Konon IMB itu telah teruji keabsahannya di meja

pengadilan (sejak tingkat PTUN, PT TUN, hingga Mahkamah Agung)

8 Lihat antara lain pernyataan juru bicara kepresidenan di http://pgi.or.id/

article/65890/persoalan-gki-yasmin-harus-diselesaikan-melalui-langkah-politik. html, lihat juga http://www.mediaindonesia.com/read/ 2011/04/04/268/284/1/Istana-Pantau-

Penyelesaian-Kasus-GKI-Yasmin diunduh pada 7 April 2011.

Akmal Salim Ruhana

62

yang semuanya memenangkan GKI Yasmin atas pihak yang

menggugatnya. Di sisi lain, penolakan pendirian gereja tetap

diinginkan pihak tertentu dengan alasan ketidakabsahan IMB, dan

mendesak pemerintah daerah tetap menyegel lokasi pembangunan

gereja. Posisi pemerintah daerah, dalam perkembangan terakhir

(7/4/2011) telah mencabut IMB gereja meski menimbulkan protes

keras pihak GKI.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bogor, yakni kasus rencana

pendirian gereja Paroki Santo Joannes Baptista Parung (selanjutnya

disebut SJB Parung). Kasus ini masih menggantung dan belum

terselesaikan hingga kini. Dalam kasus terkait gereja Katolik ini

diberitakan warga masyarakat melakukan penolakan pendirian

gereja yang berlokasi di Kampung Tulang Kuning Desa Waru

Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ini. Belum adanya sejumlah

rekomendasi dan bukti dukungan warga sekitar menyebabkan

proses perolehan IMB terhambat dan gereja urung dibangun,

hingga kini.

Mencermati berbagai permasalahan di seputar rumah ibadat

sebagaimana tersebut di atas, muncul pertanyaan mengenai apa

yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan ini kian penting mengingat

kehadiran PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salahsatunya

menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang sedang dan terus

disosialisasikan oleh pemerintah, sejatinya menjadi solusi atas

permasalahan di sekitar rumah ibadat ini. Untuk itulah, penelitian ini

menemukan konteks dan urgensinya.

Permasalahan

Berdasarkan gambaran di atas, maka rumusan permasalahan

penelitian ini adalah mengapa perselisihan tentang pendirian,

penertiban dan penutupan rumah ibadat terjadi di berbagai daerah


63

Indonesia. Untuk itu, disusun beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana dan mengapa kedua kasus rumah ibadat ini terjadi?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan

terkait kasus ini?

3. Bagaimana peran FKUB dalam penyelesaian perselisihan ini?

4. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian

perselisihan tersebut?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perselisihan tentang pendirian,

penertiban, atau penutupan rumah ibadat dan sebab

diperselisihkannya.

2. Mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan.

3. Mengetahui peran FKUB dalam penyelesaian perselisihan.

4. Mengetahui respon masyarakat terhadap penyelesaian

perselisihan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan

informasi faktual mengenai kasus GKI Yasmin, Bogor, dan SJB

Parung, sehingga dapat berkontribusi pada upaya berbagai pihak-

berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan ini. Di samping

itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kredibel

tentang kasus ini diantara pemberitaan atau informasi terbatas yang

telah ada namun kurang research-based.

Akmal Salim Ruhana

64

Definisi Operasional

Perselisihan di seputar rumah ibadat secara konseptual

didefinisikan sebagai perselisihan antara pihak panitia pendiri atau

pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan pihak

masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan kantor

kementerian agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat

dalam hal yang berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian

rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung bukan

rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah

ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama pengguna

rumah ibadat dan karena ketidakpastian pelayanan pemerintah

daerah. Artinya, perselisihan rumah ibadat terjadi menyangkut

tertib aturan dan pemenuhan berbagai persyaratan, yakni

persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Dalam kaitan ini,

acuan peraturan yang secara khusus mengaturnya adalah PBM No.

9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 13 dan 14.

Perselisihan dapat terkait pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat. Dalam konteks kasus GKI Yasmin yang

terjadi adalah ketiga-tiganya, sedangkan dalam kasus SJB Parung

lebih terkait pada pendirian saja.

Kerangka Pemikiran

Masalah di seputar rumah ibadat kerap terjadi seiring

dinamika kehidupan umat beragama di dalam pluralitas kehidupan

masyarakat Indonesia. Keberagaman agama dan keyakinan

masyarakat berkelindan dengan masalah-masalah sosial ekonomi di

sekitarnya bersinggungan satu sama lain yang, dalam satu dan lain

hal, menyebabkan gesekan dan konflik. Secara simbolik, keberadaan


65

rumah ibadat juga merupakan gambaran eksistensi umat beragama

bersangkutan dalam ‘kontestasi’ demografi keagamaan di wilayah

tersebut.

Mengingat potensi gangguan kerukunan yang disebabkan

masalah rumah ibadat ini, pemerintah memiliki peranan penting

sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai regulator,

maksudnya, pemerintah harus menjalankan tugas utamanya

menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang terganggu

masalah rumah ibadat, misalnya, dengan membuat aturan-aturan.

Bukan mengatur terkait substansi agamanya melainkan lalu lintas

hubungan umat beragamanya. Oleh karena itu, PBM No. 9 dan 8

Tahun 2006 diterbitkan sebagai regulasi yang mengatur perihal

pendirian rumah ibadat, dan bersifat mengikat secara moral karena

disusun oleh perwakilan umat beragama sendiri. Sebagai fasilitator,

maksudnya, pemerintah harus menjalankan mandat untuk melayani

dan melindungi umat beragama dalam melaksanakan ibadat,

termasuk mendirikan rumah ibadat. Sedangkan peran dinamisator,

maksudnya, pemerintah berupaya memberdayakan umat

beragama dalam kehidupan beragama, termasuk dalam

menyelesaikan masalah-masalah terkait rumah ibadat.

Dari perspektif itu, pendekatan yang dapat dilakukan untuk

memahami kasus-kasus terkait rumah ibadat adalah hal-hal sebagai

berikut:

Pertama, ranah regulasi. Secara teoritik, keberadaan suatu

peraturan (regulation) adalah untuk menciptakan ketertiban dalam

masyarakat, karena peraturan sejatinya adalah serangkaian

ketentuan yang dirumuskan bersama dan harus ditaati bersama

demi ketertiban umum. Di lapangan, alasan yang kerap diberikan

ketika sejumlah rumah ibadat dipermasalahkan adalah soal izin

Akmal Salim Ruhana

66

pendirian bangunan rumah ibadat, serta serangkaian

persyaratannya sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun

2006 atau peraturan lainnya. Rumah ibadat atau tempat bukan

rumah ibadat yang digunakan untuk ibadat kerap dipermasalahkan

dan diperselisihkan ketika belum memenuhi persyaratan sebagai-

mana ditegaskan dalam peraturan. Meski demikian, dalam

beberapa kasus terjadi perselisihan terhadap rumah ibadat yang

sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk itu, pada

ranah regulasi ini penting melihat keterpenuhan persyaratan

sebagaimana yang diatur, yakni terkait persyaratan administratif,

persyaratan teknis, dan persyaratan khusus. Hal ini merujuk pada

Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Dalam hal kasus

terjadi sebelum terbitnya PBM, maka SKB No. 1 Tahun 1969 atau

regulasi daerah lainnya yang berlaku sebagai lex specialis.

Kedua, ranah politik-ekonomi-sosial-budaya. Kehadiran

komunitas pendatang ke dalam struktur komunitas pribumi yang

telah mapan kerap menimbulkan friksi sosial—yang tidak jarang

‘meminjam’ sentimen agama. Penelitian Usman Pelly (1999) yang

mencari akar kerusuhan etnis di era reformasi mengonfirmasi hal ini.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa kerusuhan etnis sejak awal era

reformasi berakar pada kesenjangan sosial-ekonomi dan

merupakan protes budaya yang memberi petunjuk kuat bahwa

tatanan sosial kehidupan majemuk telah hancur. Kelompok

menengah telah memaksa kelompok etnis pribumi untuk puas

hidup di papan bawah dan terpinggirkan. Potensi konflik kemudian

memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperkuat solidaritas

dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan.9 Konsep ingroup-

9 Usman Pelly, “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan

Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58,


67

outgroup10 juga kerap berlaku. Kehadiran rumah ibadat agama lain

dalam struktur sosial yang telah mapan sebelumnya, kerap

menimbulkan penolakan dan/atau perselisihan. Demikian juga di

ranah budaya, kehadiran rumah ibadat lain yang mengindikasikan

adanya komunitas umat beragama lain kerap dianggap ‘gangguan’

bagi stabilitas budaya masyarakat setempat yang telah mapan.

Demikian pula dalam hal ekonomi, pendatang yang secara ekonomi

lebih kuat, kerap mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas

pribumi yang lebih lemah.11

Ketiga, ranah keberagamaan. Intoleransi beragama kerap juga

dituding sebagai penyebab adanya penolakan atau perselisihan

terkait rumah ibadat. Inklusifitas keagamaan tidak bisa menerima

kehadiran (rumah ibadat) pemeluk agama lain di sekitarnya.12

Dari ketiga ranah ini, dapat digambarkan kerangka pikir

penelitian ini yang sekaligus menunjukkan pendekatan yang

dilakukan dalam proses analisis kasus ini:

Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

10 Lebih jauh dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

11 Sebagai contoh, konflik Ambon, menurut kajian Badan Litbang dan Diklat, pada mulanya dipicu soal kesenjangan sosial-ekonomi yang kemudian ‘meminjam’ identitas agama untuk melakukan massifikasi dukungan perlawanan.

12 SETARA Institute menegaskan hal ini, misalnya. Bahwa kasus-kasus penolakan rumah ibadat bukan soal peraturan melainkan intoleransi masyarakat. Lihat lebih lanjut dalam http://health.kompas.com/ read/2010/09/21/15584227/Masalah-

nya.Bukan.PBM..tapi.Intoleransi, diunduh pada 8 April 2011.

Akmal Salim Ruhana

68

Ranah

Regulasi/peraturan

Apakah proses pendirian

gereja sesuai ketentuan

PBM, SKB1/1969, atau

peraturan khusus lainnya?

Fakta-

fakta

dalam

kasus

rumah

ibadat

Ranah

Politik-Ekonomi-

Sosial-Budaya

Apakah ada motif/unsur

ekonomi, politik, sosial,

atau budaya dalam kasus

perselisihan ini?

Kesenjangan poleksosbud?

Dinamika politik lokal?

Ranah

Keberagamaan

Bagaimana kondisi

kehidupan beragama di

daerah sasaran penelitian?

Adakah intoleransi

beragama? Isu

agama/SARA?

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait rumah ibadat sudah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2010 lalu. Penelitian yang dilakukan di 6 lokasi penelitian itu antara lain menyimpulkan bahwa pendirian rumah ibadat dapat berjalan baik dengan terpenuhinya ketentuan (PBM, SKB 1/1969, dll.) serta adanya komunikasi yang baik antara pihak panitia pembangunan dengan lingkungan sekitar. Penelitian ini juga menunjukkan adanya


69

berbagai kesulitan dalam pendirian masjid di beberapa daerah di bagian Timur Indonesia, sebagaimana hal serupa dialami sejumlah panitia pendirian gereja di bagian Barat Indonesia.

Penelitian lain terbaru, yang antara lain langsung menjadikan GKI Yasmin dan SJB Parung sebagai salahsatu lokusnya, adalah penelitian-bersama yang dilakukan oleh Yayasan Paramadina, MPRK-UGM, dan ICRP. Penelitian berjudul “Problematika Pendirian Gereja di Jakarta dan Sekitarnya: Sebuah Analisis Pendahuluan atas Peran Regulasi Negara dan Regulasi Sosial” ini, melihat peran-peran regulasi negara dan sosial dalam kasus-kasus rumah ibadat. Dilakukan pula kategorisasi kasus, menjadi: bermasalah sejak awal, bermasalah di awal kemudian tidak bermasalah/lancar, lancar di awal kemudian dipermasalahkan, dan bermasalah sejak awal hingga akhir. Diantara kesimpulan penelitian ini adalah terdapat inefisiensi dan potensi penghambatan pendirian rumah ibadah dalam praktek regulasi saat ini. Hal ini antara lain dicontohkan dari gereja yang sudah memenuhi syarat tandatangan dan syarat rekomendasi namun tetap belum memperoleh IMB. Simpulan lain, relasi gereja dengan masyarakat sekitar, terutama tokohnya, sangat berperan dalam menentukan apakah gereja akan menghadapi kendala atau tidak.

Penelitian lain dalam tema serupa sesungguhnya telah cukup banyak, meski dalam lingkup dan angle berbeda. Diantara penelitian itu adalah penelitian Ibnu Hasan Muchtar tentang Kasus Ciketing, Bekasi, dan penelitian Ahsanul Khalikin tentang Kasus Gereja HKBP di Depok.

Penelitian-penelitian terdahulu dalam banyak hal cukup beririsan dengan penelitian atas kasus GKI Yasmin dan SJB Parung ini. Namun demikian, ada ruang yang dapat diisi, sekaligus distingsi penelitian kali ini, yakni kedalaman dalam memahami

Akmal Salim Ruhana

70

setiap kasus tersebut (GKI Yasmin dan SJB Parung) dengan pendekatan yang lebih lengkap: regulasi dan non-regulasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumen dan pengamatan lapangan serta wawancara. Sejumlah dokumen dari berbagai pihak, termasuk salinan putusan pengadilan, dapat diperoleh. Sejumlah pihak dapat diwawancara langsung, antara lain: juru bicara panitia pendirian GKI Yasmin, pendeta GKI Yasmin, penasihat hukum GKI Yasmin, ketua dan pengurus Forkami, panitia pembangunan gereja SJB Parung, Kankemenag Kota dan Kabupaten Bogor, FKUB Kota dan Kabupaten Bogor, MUI, dan masyarakat sekitar lainnya. Disamping itu, wawancara-tertulis dan via telepon dilakukan terhadap sejumlah pihak.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik melalui tahap-tahap: editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Dalam kaitan ini, upaya penyimpulan juga menggunakan teknik pembobotan yang meski bersifat penilaian relatif-subjektif namun dapat membantu menggambarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada.

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi13 dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Informasi versi GKI Yasmin, versi Forkami dan versi Pemkot serta informasi versi panitia SJB Parung dan penolaknya dipadu (dan diadu?) secara komplementatif dan bersifat fakta an sich, menyisihkan perspektif antar pihak yang parsial.

13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Rosdakarya, Bdg, 2002, hlm. 178.


71

GAMBARAN UMUM

KOTA DAN KABUPATEN BOGOR

Kondisi Geografis-Demografis-Poleksosbud

Kota Bogor,14sekitar 60 kilometer dari ibukota Jakarta,

berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Kota ini

memiliki luas wilayah 111,73 km², dengan jumlah penduduk

949.066 jiwa (2010), dan kepadatan penduduk 8.494 orang/km2.

Di utara, Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja,

Bojonggede, dan Kemang Kabupaten Bogor; di timur dengan

Kecamatan Sukaraja dan Ciawi Kabupaten Bogor; di selatan

dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin Kabupaten Bogor; dan di

barat dengan Kecamatan Kemang dan Dramaga Kabupaten Bogor.

Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan, yakni: Bogor Utara, Bogor

Barat, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Selatan, dan Tanah

Sereal.

14 Sejumlah data geografis-demografis diambil dari Kota Bogor Dalam Angka 2010

dan www.kotabogor.go.id., sedangkan data keagamaan diambil dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.

Akmal Salim Ruhana

72

Kota Bogor dipimpin Walikota Diani Budianto yang

memimpin untuk kali kedua. Incumbent ini didukung Partai Golkar,

PDIP dan PKS serta tujuh partai kecil lainnya, yakni Partai Patriot,

PBSD, PSI, PKPI, PPDI, dan PDK dalam pemilukada 2008 lalu.

Sedangkan komposisi DPRD: Demokrat 15 kursi, PKS 7 kursi, Golkar

6 kursi, dan sisanya untuk partai lainnya.

Kedudukan geografis Kota Bogor sebagai penyangga

ibukota berimplikasi pada heterogenitas penduduk sekaligus

kompleksitas permasalahannya. Di sisi lain, posisi strategis itu

menjadi daya tawar tersendiri secara ekonomi.

Sedangkan Kabupaten Bogor15 merupakan daerah

penyangga ibukota yang memiliki wilayah yang cukup luas, yakni

2.371,21 km2. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten

Tangerang, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di

utara; Kabupaten Karawang di timur; Kabupaten Cianjur dan

Kabupaten Sukabumi di selatan; serta Kabupaten Lebak di barat.

Kabupaten dengan 40 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk

4.477.344 jiwa (2009) dengan tingkat kepadatan 1.820 jiwa/km².

Kabupaten Bogor dipimpin Bupati Rachmat Yasin, yang

dalam pemilukada diusung oleh PPP dan PDIP. Sedangkan

komposisi DPRD: Demokrat 14 kursi, Golkar 7 kursi, PDIP 7 kursi;

PPP 6 kursi, PKS 6 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 3 kursi, dan Hanura 1

kursi.

Kedudukan geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga

ibukota berimplikasi pada heterogenitas penduduk sekaligus

kompleksitas permasalahannya. Di sisi lain, posisi strategis itu,

15 Sejumlah data geografis-demografis diambil dari Kabupaten Bogor Dalam

Angka 2010, sedangkan data keagamaan diambil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.


73

termasuk potensi pariwisatanya, menjadi daya tawar tersendiri

secara ekonomi.

Kondisi Kehidupan Keagamaan

Komposisi pemeluk agama dan rumah ibadat di Kota Bogor

adalah: Islam 843.199 jiwa (83,7%) dengan 695 masjid.; Kristen

87.422 jiwa (8,7%) dengan 88 gereja; Katolik 45.032 jiwa (4,5%)

dengan 2 gereja; Hindu 12.549 jiwa (1,2%) dengan 2 pura;

Buddha 11.346 jiwa (1,2%) dengan 20 vihara; dan agama lainnya

7.970 jiwa (0,8%).

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama

Islam, Kota Bogor memiliki banyak organisasi kemasyarakatan

keagamaan Islam, yakni: MUI, LPTQ, DDII, LDII, DMI, GUPPI, PHBI,

MDI, NU, Muhammadiyah, PUI, LPPM, BKSPP, FKPP, Al-Irsyad, Persis,

Aisyiyah, Satkar Ulama, AMII, Al-Hidayah, Mathlaul Anwar, IPHI, ICMI,

BKPRMI, IPQAH, dan Pemuda Ansor. Selain itu, di Kota Bogor

terdapat 199 TKA/TKQ dengan 796 orang gurunya, juga terdapat

247 TPA/TPQ dengan 741 orang gurunya. Di kota ini juga terdapat

431 majelis taklim dan 215 lembaga dakwah dengan 1.979 da’i

atau mubalignya.

Sedangkan komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bogor,

menurut data Kankemenag Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

Islam 3.769.506 jiwa (98%), Kristen 30.893 jiwa (0,01%), Katolik

25.695 jiwa (0,01%), Hindu 8.500 jiwa (0,002%), Buddha 20.955 jiwa

(0,005%), dan agama Khonghucu 2.447 jiwa (0,001%). Terdapat

4.746 masjid, 29 gereja Kristen, 3 gereja Katolik, 4 pura, dan 11

vihara. Terdapat banyak ormas keagamaan, antara lain: MUI, PGI,

PHDI, KWI, WALUBI, MAKIN, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI,

Mathlaul Anwar, MDI, dan Al-Irsyad.

Akmal Salim Ruhana

74

Sekilas tentang GKI Yasmin dan Gereja SJB Parung

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin yang

merupakan anggota PGI ini berencana membangun gereja yang

berlokasi di pinggir jalan Taman Yasmin III, di Jl. KH. Abdullah bin

Nuh No. 31, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Semula, jemaat

beribadat di gereja GKI Jl. Pengadilan 35 Bogor. Atas alasan

perkembangan jumlah jemaat dari waktu ke waktu dan ekses

sosialnya di sana (seperti soal lahan parkir yang sempit), sangat

diperlukan bangunan gereja baru, yakni gereja di Taman Yasmin,

yang direncanakan untuk melayani ibadat sekitar 300 jemaat.16

Secara geografis, lokasi bakal gereja berada di sekitar (dan

satu RT dengan penghuni) Komplek Taman Yasmin III dan perkam-

pungan masyarakat, yang mayoritas beragama Islam. Secara

ekonomis, kehidupan masyarakat komplek Taman Yasmin dari

kalangan berpunya, sedangkan warga di sekitar/di luar komplek

relatif menengah ke bawah.

Adapun SJB Parung mulai lahir pada 19 November 1989,

yakni dengan bergabungnya 4 kelompok persekutuan doa/stasi,

yakni Stasi Gunung Sindur, ARCO, Lebakwangi, dan Bojongsari.

Adapun perkembangan umat Katolik sendiri di Parung dan

sekitarnya bermula pada 1977 dimana terdapat sejumlah guru

Inpres dari Jawa Tengah yang beragama Katolik untuk mengisi

formasi di beberapa sekolah di beberapa kecamatan, yakni:

Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Sawangan, Sawangan Baru,

Tajurhalang, dan Sasakpanjang. Dengan berkembangnya

penduduk dan sejalan dengan itu bertambahnya pula jumlah

jemaat, maka untuk pelayanan ibadat diperlukan suatu rumah

16 Lihat Slide berjudul “Menengok Perjalanan GKI Bogor-Bakal Pos Taman

Yasmin”, yang dipresentasikan pada gelar perkara di Komnas HAM, 21 Mei 2010 oleh GKI.


75

ibadat yang memadai. Maka pada 1991-1993 mulai membeli tanah

seluas 7.000 m2 di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru,

Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Tempat ini dinilai strategis

secara transportasi karena ada di simpang tiga jalur Bogor-Jakarta-

Tangerang, dan relatif di tengah secara geografis wilayah

pelayanan sebuah paroki yang mencakup 4 kecamatan.

Secara geografis, lokasi bakal gereja berada di Kampung

Tulang Kuning, di tengah perkampungan masyarakat Parung yang

mayoritas beragama Islam, serta beberapa komplek perumahan

baru. Secara ekonomis, kehidupan masyarakat relatif menengah ke

bawah.

Akmal Salim Ruhana

76


77

TEMUAN PENELITIAN

I. KASUS GKI YASMIN

Gambaran Kronologis Kasus

Untuk memahami kasus ini secara jernih, perlu merunut

secara kronologis peristiwa demi peristiwa yang terjadi—

didasarkan informasi-lintas berbagai pihak, sebagai berikut:17

Waktu P e r i s t i w a

2001 Bertambahnya jemaat GKI Yasmin di Jl. Pengadilan 35, menurut kajian internal GKI, diperlukan gereja baru (untuk 300 orang). GKI membeli tanah seluas 1720 m2

di Taman Yasmin. 10 Mar 2002

GKI menyatakan berhasil mengumpulkan sebanyak 170 orang yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan pendirian gereja di Taman Yasmin. Di sisi lain, warga setempat (terutama MAM, RT setempat yang didatangi panitia) menolak keberadaan GKI di sana karena mayoritas sekitarnya muslim.

17 Secara komplementatif-selektif pemaduan informasi dilakukan dari 3 versi

keterangan: versi GKI (Slide dan penjelasan), versi Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia, warga muslim sekitar lokasi), dan versi Pemerintah Kota.

Akmal Salim Ruhana

78

2003-2006

Sosialisasi dilakukan oleh panitia, pada: 1 Maret 2003, 25 Oktober 2005, 8 Januari 2006, 12 Januari 2006, 14 Januari 2006, dan 15 Januari 2006. Kegiatan-kegiatan tersebut dihadiri oleh warga masyarakat sekitar termasuk pemuda, tokoh masyarakat dan warga lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan itu pihak GKI menyatakan mendapat persetujuan berupa tandatangan. Di sisi lain, pihak warga tetap menolak rencana pendirian gereja—seperti pada sosialisasi tgl 14 Januari 2006, dimana RT 08/08 menolak dengan surat pernyataan penolakan.

Feb-Mei

2006

Panitia mengusahakan dan mendapatkan sejumlah bahan persyaratan, yakni: 1. Rekomendasi pembangunan gereja dari Walikota Bogor (15/2/2006); 2. Saran Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor (3/3/2006); 3. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor (14/3/ 2006); 4. Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas dari Dinas Lalin dan Angkutan Jalan Kota Bogor (15/2/ 2006); 5. Surat izin Pembuatan Jalan Masuk dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor (12/4/2006); 6. Saran Teknis Kepala Dinas Bina Marga (17/4/2006); dan 7. Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (30/5/2006).

13 Juli 2006

GKI memperoleh SK Walikota Bogor tentang IMB No. 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (a.n. Walikota)

18Agt 2006

Dilakukan sosialisasi pembangunan gedung gereja yang dihadiri Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, perwakilan ulama, kepala desa, kapolsek, wakapolsek, kepala keamanan desa, ketua LPM, perwakilan warga masyarakat.


79

19Agt 2006

Peletakan batu pertama gereja yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bogor yang menyampaikan kata sambutan dari Walikota.

11Okt

2006

Muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja karena adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota agar pembangunan tidak diteruskan.

6 Des

2006

Ada surat pemberitahuan dari PT. Inti Innovaco bahwa di lokasi Sektor VII, Perumahan Taman Yasmin tidak terdapat fasilitas sosial untuk pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Atas dasar surat ini GKI bertahan di lokasi Jl. Abd. Bin Nuh No. 31.

10 Jan

2007

Pembangunan dimulai berdasarkan IMB, dengan mulai dilakukan pemasangan pondasi tiang pancang. Masyarakat setempat mulai resah dan menyalurkan aspirasinya via ormas Islam.

Mar 2007

Anggota DPRD Kota Bogor meninjau lapangan dan mengadakan dialog dengan pihak gereja dan Ketua RT setempat. Terakhir diputuskan untuk sementara kegiatan pembangunan gereja dihentikan dan pembangunan dinyatakan status quo.

Apr 2007

Pihak gereja melaksanakan kegiatan pembangunan lagi, dan terus membangun meski ditegur oleh Ketua RT setempat dengan surat bernomor: 148/17/RT-08/IV/2007 tanggal 30 April 2007. Hal ini memancing timbulnya demonstrasi-demonstrasi warga muslim Kota Bogor.

10 Feb

2008

Terjadi demonstrasi di DPRD Bogor yang meminta agar IMB GKI Yasmin untuk dicabut.

Feb 2008

Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot Bogor.

Akmal Salim Ruhana

80

14 Feb 2008

GKI menerima surat dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208 – DTKP perihal Pembekuan IMB.

28 Feb 2008

GKI mengirimkan surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala DTKP (dengan tembusan ke berbagai pihak)

10 Mar

2008

GKI Jl. Pengadilan No. 35 mengadu ke Komnas HAM. Sebagai responnya Komnas HAM mengirim surat No. 592/K/PMT/ IV/08 tertanggal 7 April 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia perihal Penolakan Pembekuan IMB GKI Yasmin. Selain itu, GKI mengambil jalur hukum terhadap Surat Pembekuan Kepala DTKP tersebut.

4 Sep 2008

Ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bahwa Pemkot, khususnya DTKP, dikalahkan dalam hal Pembekuan IMB. Pada tanggal yang sama akhirnya Pemkot banding atas Putusan PTUN Bandung.

2 Feb 2009

Ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung, Pemkot kalah.

25Feb 2009

Kasasi yang diajukan oleh Pemkot tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh MA karena yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan keputusan pejabat daerah.

Mar 2009

Terjadi lagi kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga Muslim se-Curug Mekar yang mengakibatkan terjadinya pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses ke area pembangunan gereja.

25Apr 2009

Terjadi demo di lokasi pembangunan gereja untuk menghalau pekerja yang sedang melanjutkan pekerjaan gereja.


81

15 Mei 2009

Warga mulai mencari data kebenaran sesuai data yang tertera dalam Form Tidak Keberatan, dan akhirnya diketemukan, data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Beberapa orang menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan data seperti format tersebut, bahkan ada juga yang merasa tidak hadir dalam pertemuan di kelurahan/sosialisasi itupun dalam lembaran daftar hadir dan tanda tangan penerimaan uang sebagai pengganti uang transport.

8 Jan 2010

Pembangunan dilanjutkan kembali namun karena ada surat agar menghentikan, pekerjaan dihentikan. Pagar yang baru dibangun dan bedeng proyek dirusak sekelompok orang.

20 Jan 2010

Warga Curug Mekar sepakat untuk membentuk wadah koordinasi, yakni Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia, belakangan juga membuat situs www.forkami.com)

30 Jan 2010

Forkami menemukan dan melaporkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB Gereja GKI Yasmin ke POLRESTA dengan membawa 7 orang saksi dan diantar oleh sekitar 150 orang

4 Feb 2010

HJ, warga Curug, dijadikan tersangka karena laporan dari pihak GKI. Forkami melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan warga atas nama Haris Fadilah dan Idrus, tertera pada berkas pertemuan tanggal 8 Januari 2006

9 Feb 2010

Warga datang ke Polresta untuk klarifikasi indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang dipalsukan untuk dicocokkan dengan data dari DTKP, namun DTKP tidak bisa menunjukkan form data tandatangan dimaksud.

11 Feb 2010

Forkami bertemu dengan pihak Pemkot yang menghasilkan kesanggupan Pemkot untuk membatalkan IMB Gereja GKI Yasmin. (Pada 15-20 Febr, tahap peneguran di lapangan)

Akmal Salim Ruhana

82

22 Feb 2010

Pemkot Mengundang Forkami, FKUB, Kemenag dan gereja untuk menyelesaikan permasalahan. Pihak gereja tidak datang.

23 Feb 2010

Warga cekcok dengan pemborong yang akan memasang baja ringan. Satpol PP datang membawa barang bukti baja ringan—bahwa selama masa menunggu PK pembangunan tidak boleh dulu.

24 Feb 2010

Pihak pemborong tetap melakukan pekerjaannya.

25 Feb 2010

Muncul surat pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa “…. adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat ..”

8 Mar 2010

Ada surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, perihal permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Yasmin dihentikan.

11 Mar 2010

Dipasang tulisan “DISEGEL” di pagar lokasi gereja. Pada saat itu terjadi cekcok antara pihak GKI, Pol PP, dan Forkami, serta adanya pengancaman dengan menggunakan clurit.

18 Mar 2010

Segel hilang, dicopot oleh oknum tertentu. Dua hari kemudian, 20 Maret 2010, segel baru dipasang lagi oleh Pol PP.

24 Mar 2010

Masyarakat dan perwakilan Forkami menemui Kesbang, Satpol PP dan Tapem (atas nama walikota), menanyakan perkembangan usul pembatalan rekomendasi.

25Mar 2010

Forkami dan warga mengajukan 3 saksi ke Polresta atas tuduhan pemalsuan data yang diajukan oleh panitia gereja.

27Mar 2010

Warga membawa MK ke Polresta, klarifikasi dengan data yang diberikan ke Polresta tersebut. BAP MK ditunda karena sakit.

Apr 2010

Proses pengajuan saksi-saksi, dan proses BAP MK.


83

8 Apr 2010

Klarifikasi soal PK ke PTUN Bandung. Berkas pemalsuan lainnya (Lurah AA dan Mjk) belum juga dilimpahkan ke kejaksaan.

10 Apr 2010

GKI menyiapkan acara misa pada 11 April 2010 dengan memasukkan kursi ke dalam lokasi dengan mencopot segel. Warga protes. Kasatpol PP kembali memasang segel.

Apr-Jun

2010

Warga jemaat GKI Yasmin beribadah di trotoar di depan lokasi pembangunan gedung gereja, yaitu berturut-turut pada tanggal 11 April 2010, tanggal 25 April 2010, 2 Mei 2010, 9 Mei 2010, 16 Mei 2010, 23 Mei 2010, dan 6 Juni 2010.

3 Mei 2010

AI (Ketua Forkami) diperiksa terkait dengan pengrusakan bedeng dan pagar di lokasi gereja dan dijadikan tersangka atas pasal 170 KUHP.

24 Mei 2010

Forkami bersama Tim Pembela Muslim (TPM) ke Komnas HAM untuk klarifikasi keberadaan JD yang mengaku staf ahli Komnas HAM, dan lain-lain.

27 Mei 2010

MK tidak mau lagi didampingi oleh lawyer yg diberikan oleh Forkami, Th, dan malah diadukan oleh MK ke Polresta atas tuduhan memalsukan tanda tangan MK. MK juga ingin mencabut BAP-nya dikarenakan apa yang tertuang di BAP-nya hasil tekanan.

Jun-Ag

2010

Proses pemberkasan dan pelimpahan perkara HJ dan MK.

12 Agt 2010

Sidang Kasus HJ. Dilanjutkan sidang II pada 19 Agustus 2010, sidang III pada 26 Agustus 2010, Sidang IV pada 21 Oktober 2010, Sidang V pada 28 Oktober 2010, sidang VI pada 4 November 2010, sidang VII pada 2 Desember 2010, sidang VIII pada 9 Desember 2010, sidang IX pada 16 Desember 2010, dan sidang X pada 23 Desember 2010.

Akmal Salim Ruhana

84

25 Agt 2010

Sidang I kasus MK. Dilanjutkan sidang II pada 1 September 2010.

27 Agt 2010

Satpol PP melepas segel Gereja GKI Yasmin dan pada hari itu juga para panitia pembangunan gereja dan lawyer-nya memasuki areal gereja GKI. Warga minta ke Walikota, Sesdakot, Astapraja, Kapolresta untuk segera memerintahkan Kasat Pol PP untuk memasang kembali segel tersebut. Esoknya (28 Agustus 2010) segel dipasang lagi.

19 Des 2010

Ketika jemaat GKI melakukan misa Minggu pagi di trotoar, datang sekelompok rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh BG dan ES anggota DPR dari PDIP, membongkar segel dengan paksa tanpa ijin dari Satpol PP ataupun Pemkot.

20 Des 2010

Dengan tekanan dari warga baik demo ke Pemkot dan Mako Pol PP akhirnya jam 18.00 segel dipasang kembali oleh Pol PP dengan dikawal oleh anggota Polisi.

25 Des 2010

Pihak Jemaat Gereja GKI memaksa mengadakan Misa di depan lokasi/trotoar yang dilakukan mulai jam 17.00 yaitu dengan mendirikan tenda dan kemudian Misa yang telah dihalau oleh ratusan warga tetapi aparat tetap saja tidak tegas.

26 Des 2010

Dari mulai subuh aparat Kepolisian dan Brimob serta satpol PP mensterilkan lokasi tersebut karena jemaat GKI tetap memaksa akan melakukan Misa Minggu Pagi seperti yang biasa mereka lakukan di setiap Minggu pagi. Warga berkumpul ratusan untuk meyakinkan bahwa tidak akan digunakan untuk Misa lagi.

20 Jan 2011

MK diputus bersalah oleh PN Bogor dan dijatuhi vonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena terbukti telah memalsukan tanda tangan warga sebagai syarat mendapatkan IMB.


85

24 Feb

2011

Putusan MA tentang Peninjauan Kembali Tata Usaha

Negara terkait Kandsus Surat Pembekuan IMB GKI

Yasmin

6 Mar

2011

Jemaat GKI beribadat di dalam lokasi dengan

membuka segel. Sore harinya lokasi kembali

digembok. Demikian juga minggu berikutnya (13

Maret 2011), namun jemaat tidak bisa masuk karena

segel/lokasi dijaga ketat oleh keamanan—mengingat

besarnya potensi bentrokan dengan warga yang juga

menginginkan segel tetap terpasang.

8 Mar

2011

Pemkot melaksanakan perintah putusan MA dengan

mencabut Surat Pembekuan IMB yang pernah

dikeluarkannya pada 14 Februari 2008.

11 Mar

2011

Pemkot mencabut IMB atas dasar adanya kecacatan

dalam salahsatu syaratnya—sebagaimana telah

terbukti divonisnya MK sebagai pelaku pemalsuan

tanda tangan syarat perolehan IMB tersebut. Pemkot

juga menawarkan tempat pengganti, meski masih

ditolak pihak GKI.

17 Apr

2011

Jemaat GKI melakukan ibadat Minggu pagi di depan

Istana Negara, sekaligus sebagai bentuk protes atas

kondisi yang dialaminya.

? Dan seterusnya... (hingga makalah ini ditulis, proses

kasus masih terus berjalan)

Dari kronologi kasus ini, secara singkat dapat digambarkan

titik-titik masa penting dan kondisi-kondisinya, sebagai berikut:

Akmal Salim Ruhana

86

A B C D E

2001

Proses

Awal

13 Juli

2006

IMB

terbit

14 Febr 2008

SK Pembekuan

IMB terbit

8 Mar 2011

SK Pembekuan

IMB dicabut

11 Mar

2011

IMB

dicabut

Rentang waktu A ke B adalah masa sosialisasi dan

pemenuhan persyaratan IMB oleh pihak panitia GKI. Pada rentang

ini masyarakat belum terlalu aware selain informasi proses yang

terbatas. Masyarakat sekitar, misalnya, kaget karena tiba-tiba

diketahui ada peletakan batu pertama gereja di lokasi, yang konon

sudah ber-IMB. Posisi B ke C adalah masa protes warga dan

sesekali berselisih fisik. Posisi C ke D adalah masa tahap demi

tahap proses peradilan, dari PTUN, PT TUN, hingga MA, yang selalu

dimenangkan pihak GKI. Bias informasi/pemberitaan terjadi pada

tahap ini, yakni seolah-olah yang terjadi adalah proses hukum

terhadap IMB, padahal sesungguhnya terhadap Surat Pembekuan

IMB.18 Posisi D ke E sangat singkat jaraknya, sebagai pelaksanaan

putusan MA dan sikap Pemkot selanjutnya.

Perselisihan yang terjadi adalah segitiga, dengan tiga pihak

yakni: GKI, Pemkot, dan warga muslim sekitar/Forkami. Pemkot

berhadapan dengan GKI terkait IMB dan permasalahan pembekuan

serta pencabutannya, GKI dengan warga dalam kasus di lapangan,

18 Bias ini menyebabkan sejumlah kesan: bahwa IMB telah benar dan tanpa

masalah; penolakan terhadap GKI dipandang sebagai pure penolakan gereja yang ber-IMB (mengabaikan perihal keabsahan IMB); Pemkot membangkang putusan peradilan; dan sebagainya. Peneliti, hingga saat makalah ditulis, belum mendapat akses yang luas dari pihak-berkepentingan (GKI dan Pemkot) untuk mengonfirmasi dan meneliti perihal keabsahan IMB, padahal hal itu termasuk pokok persoalan.


87

dan Pemkot dengan warga dalam gugatan IMB. ‘Bandul’ kebijakan

Pemkot dalam perebutan GKI-warga.

Perihal keberlakuan peraturan, posisi A ke B menggunakan

Ingub No. 28 Tahun 1990, sedangkan B dan selanjutnya

semestinya menggunakan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006—sesuai

pasal 29 tentang penyesuaian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap PBM selambatnya dalam 2 tahun pascaterbitnya

PBM, yakni 21 Maret 2008.

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan

Meski dalam tahap tertentu menjadi pihak berselisih, namun

sebagai pihak yang berkewajiban melayani umat beragama dan

menjamin ketertiban masyarakat, Pemkot Bogor telah cukup

banyak melakukan perannya, khususnya dalam penyelesaian

perselisihan terkait GKI Yasmin. Awal sekali, ketika mulai ada

protes warga terhadap rencana pendirian gereja GKI Yasmin pada

Oktober 2006, Pemkot Bogor memberikan opsi pemindahan lokasi

gereja. Searah dengan itu, komunikasi Pemkot melalui Kesbang

dan Satpol PP terus dilakukan dalam rangka mencari solusi atas

kondisi pertentangan yang terjadi.

Penerbitan Surat Pembekuan IMB yang meski di kemudian

hari justru menjadi bibit perselisihan-hukum pemkot dengan GKI

Yasmin dan warga, adalah juga upaya pemkot dalam menangani

kasus ini. Meski di sisi lain hal ini dapat dikesankan sebagai

ketundukan aparat terhadap keinginan dan tekanan pihak

tertentu, namun sejatinya Surat No. 503/208-DTKP itu diterbitkan

agar pertentangan dalam masyarakat mereda. Nyatanya memang

sebaliknya, pertentangan antar pihak kian tereskalasi dengan

kondisi persidangan PTUN-PTTUN-MA yang melibatkan banyak

emosi dan pewacanaan yang liar atau keluar konteks.

Akmal Salim Ruhana

88

Dalam perkembangan selanjutnya, pemkot melakukan

upaya penyelesaian perselisihan dengan merujuk Pasal 21 PBM,

dengan langkah-langkah sebagaimana tertera dalam surat Sekda

Bogor tanggal 21 Februari 2010, yakni: a) penerbitan surat

penghentian pelaksanaan pembangunan; b) pemanggilan para

pihak; c) verifikasi data/kelengkapan administrasi; d) musyawarah

antar pihak; dan e) perumusan hasil musyawarah. Upaya-upaya ini

serta sejumlah pertemuan fasilitasi dan dialog memang tidak juga

menemui titik temu—selain justru pemkot kian ‘tertekan’ dengan

wacana pembangkangan hukum yang digaungkan pihak GKI

pascakemenangannya di setiap tahap proses peradilan, PTUN

hingga MA. Selain itu, pemkot tertekan dengan wacana

“pembatasan hak beribadat” yang terjadi ketika media marak

memberitakan perihal jemaat GKI yang beribadat di

trotoar/pinggir jalan.

Pasca keputusan MA tentang kasasi soal Surat Pembekuan

IMB (11/3/2011), pemkot mencabut Surat Pembekuan IMB

dimaksud sebagai bentuk pelaksanaan perintah putusan MA, dan

tiga hari kemudian mencabut SK IMB dengan alasan adanya

indikasi kecacatan dalam proses pengajuan IMB sebagaimana

putusan PN terkait pemalsuan tandatangan oleh MK. Sejalan

dengan itu, dalam maksud memfasilitasi kegiatan ibadat

warganya, pemkot memberikan penawaran kepada GKI Yasmin

berupa pemindahan lokasi dan ganti rugi lahan pendirian

gereja/ruislag serta segala biaya pembangunan yang telah

dikeluarkan. Namun demikian, GKI bersikukuh ingin di lokasi

tersebut dan bahkan mengajukan sejumlah protes terhadap

kebijakan pemkot.

Senarai peran pemkot di atas, dari kacamata pihak GKI,

memang bermakna sebaliknya. Bagi GKI, pemkot-lah yang menjadi

sumber masalah, yakni dengan: terbitnya Surat Pembekuan IMB


89

yang pernah dikeluarkannya, penyegelan lokasi gereja di Jalan KH.

Abdullah bin Nuh, pencabutan surat rekomendasi Walikota,

hingga pencabutan IMB atas nama GKI Yasmin. Di sisi lain, proses

gugat menggugat dan perselisihan di pengadilan memposisikan

Pemkot sebagai pihak lawan bagi GKI. Hal ini dan kesan tidak

tegasnya sikap Pemkot kian menurunkan peran Pemkot di mata

GKI.

Peran FKUB dalam Penyelesaian Perselisihan

FKUB Kota Bogor belum pernah mengeluarkan rekomendasi

tertulis terkait pendirian gereja GKI Yasmin karena proses terbitnya

IMB sebelum lahirnya PBM—yang notabene PBM menjadi

landasan keberadaan FKUB. Namun demikian, pascamunculnya

perselisihan terkait GKI Yasmin, FKUB Kota Bogor telah turut serta

bersama Pemkot melakukan upaya penyelesaian dalam

serangkaian dialog dan pertemuan fasilitasi. Misalnya, dalam rapat

penyelesaian masalah GKI Yasmin di Balaikota Bogor pada 18

Februari 2010 dan di Ruang Rapat Sekda Kota Bogor pada 22

Februari 2010, beberapa pengurus FKUB terlibat aktif memberikan

prasaran dan solusi permasalahan.

Dalam perkembangannya, FKUB Kota Bogor terus menjaga

kondusivitas kerukunan masyarakat Bogor dan mengawal kasus ini

meski dalam porsi yang tidak terlalu dominan—mengingat

kapasitas dan keterbatasannya. Sejatinya FKUB dapat lebih

berperan sebagai pihak yang berwenang dan diamanati PBM

untuk berdialog, menyerap dan menyalurkan aspirasi umat,

termasuk menangani kasus-kasus kerukunan umat beragama.

Akmal Salim Ruhana

90

Respon Masyarakat terhadap Penyelesaian Perselisihan

Sejak kasus perselisihan terjadi tahun 2006, masyarakat

sekitar menganggap Pemkot lamban dan tidak tegas, terbukti

dengan terus bergulirnya kasus ini. Penyebabnya, sebagaimana

ditengarai salah seorang tokoh masyarakat, karena konon ada

oknum yang terlibat dalam proses penerbitan IMB yang terkesan

dipaksakan atau hasil bergaining. Bahkan proses pengadilan pun

diduga by design dengan melemahkan posisi Pemkot melawan GKI.

‘Tuduhan’ pendapat masyarakat ini memang sulit terkonfirmasi,

namun pihak GKI sendiri merasa Pemkot tidak tegas dan bahkan

dinilai membangkang putusan pengadilan, seraya menduga ada

kebijakan yang bias kepentingan politik, karena tekanan partai

tertentu yang berkuasa. Pemkot sendiri menegaskan bahwa yang

dilakukannya adalah semata soal ketertiban umum dan

pemenuhan peraturan, bukan soal agama. Buktinya, Pemkot tetap

berupaya memfasilitasi aktivitas ibadat warganya dengan

penawaran lokasi pengganti dan kompensasi lainnya.

Perkembangan terakhir, pasca dicabutnya IMB, pihak GKI

masih tetap ngotot ingin menempati lokasi gereja itu dengan

melakukan serangkaian demo dan protes didukung sejumlah

elemen masyarakat sipil dan media. Di sisi lain, masyarakat

bersikap wait and see dan terus mengawal kasus ini, tak ingin

“kecolongan” (lagi)—bahkan dengan meng-update perkem-

bangan kasus ini di situs www.forkami.com.


91

II. KASUS PAROKI ST. JOANNES BAPTISTA PARUNG

Gambaran Kronologis Kasus

Untuk memahami kasus gereja SJB Parung ini perlu merunut

secara kronologis peristiwa demi peristiwa yang terjadi, sebagai

berikut:

Waktu P e r i s t i w a

1977 Di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor terdapat 15 orang

guru SD Inpres jemaat Katolik, yang terus berkembang semakin banyak, sementara di sana tidak memiliki gedung

gereja.

1991-

1993

SJB berupaya untuk mempunyai tanah di Tulang Kuning.

Akhirnya gereja memiliki tanah sebagai bakal lokasi gereja, yakni sekitar 7.000 m2 di Kampung Tulang Kuning, Waru, Parung.

1992 s.d. skrg

Dengan menggunakan tenda, misa dan aktivitas rohani diadakan di lapangan terbuka milik Felix Juhari di Lebak

Wangi, Parung. Di samping itu, SJB terus bersosialisasi dan berhubungan dengan warga dan aparat sekitar Tulang Kuning. Aktivitas sosial non keagamaan (posyandu, bakti

sosial, dan olah raga) terus digalakkan.

2001 SJB hendak mendirikan Gedung Serba Guna (ada IMB), namun digagalkan oleh aksi massa Ikatan Remaja Masjid (Irmas), Parung.

Febr. 2005

SJB berniat Paskahan di Tulang Kuning. Paskahan tersebut digagalkan oleh aksi sekelompok orang yang tidak jelas

identitasnya.

19 Jan

2007

Masyarakat Kampung Tulang Kuning membuat

pernyataan penolakan pembangunan gereja SJB Parung di daerahnya.

25 Jan 2007

MUI mengeluarkan surat penolakan pembangunan gereja SJB Parung,

1 Febr SJB mengajukan permohonan IMB kepada Bupati Bogor,

Akmal Salim Ruhana

92

2007 dengan surat No. 08/II/PPG/2007, dengan disertai berkas

dokumen pendukung. Dikatakan ada 2000 jemaat, dan belum ada gereja di 6 kecamatan sekitar Parung.

22 Febr 2007

Kesbanglinmas melakukan verifikasi/pemeriksaan KTP warga yang menyetujui pendirian rumah ibadat SJB di Kampung Tulang Kuning.

27/4/07 FKUB Kabupaten Bogor disahkan oleh Bupati.

29 Mei 2007

MUI menyampaikan surat kepada Bupati Bogor No. 21/MUI-Kec/V/2007 perihal Keberatan Pembangunan

Gereja dan Pembangunan Tenda Permanen.Dikatakan bahwa permohonan belum memenuhi kebutuhan nyata sesuai pasal 13 PBM, karena sudah ada gereja di daerah

Parung dan sekitarnya, dan dinilai cukup. Juga disebutkan rencana SJB telah menimbulkan keresahan.

24 Juni 2007

Panitia pendirian gereja SJB Parung menyampaikan surat No. 016/PPG/VI/07 dengan tembusan ke berbagai

pihak/instansi, perihal tanggapan terhadap surat MUI Kec. Parung No. 21/MUI-Kec./V/2007 tentang Keberatan Pembangunan Gereja dan Pembangunan Tenda

Permanen. Bahwa gereja yang ada adalah gereja Kristen, sementara gereja Katolik belum ada. Persetujuan warga sekitar dikatakan telah ada mencapai 127 KK atau 464

orang.

Agustus

2007

Misa Agustusan/misa sore berlangsung di Tulang Kuning

dan lancar.

24 Sept

2007

Ada Misa HUT Paroki di Tulang kuning aman dan kondusif.

Umat yang hadir sekitar 1.000 orang. Parkir dikelola oleh warga Muslim setempat dan keuangan parkir untuk

mereka.

2008 Misa Tahun Baru 2008, berlangsung aman (hadir juga oleh

Danramil dan Kapolsek).

16 - 22

Maret 2008

Selama pekan suci, 16 - 23 Maret 2008, gereja berniat lagi

paskahan di Tulang Kuning setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah serta melibatkan


93

umat non Katolik sekitar Tulang Kuning (menangani

keamanan dan perparkiran).

22 Mar

2008

Upacara Malam Paskah dan Hari Raya (Minggu) Paskah

digagalkan oleh aksi demo FKRM “Jamiul Fataa”, Desa Waru Induk, Kec. Parung. Malam Paskah, umat Paroki mencari gereja Katolik terdekat agar bisa Misa Malam

Paskah sesuai anjuran Pastor Alfonsus Sutarno, PR. Di Tulang Kuning sendiri tetap diadakan Misa Malam Paskah

dalam ruangan yang ada.

23 Mar

2008

Minggu, Hari Raya Paskah, Misa Paskah diadakan di Kapel

Susteran OSF (Marsudirini), Telaga Kahuripan, Parung kurang lebih 10 km dari Tulang Kuning.

21 Agt 2009

Rapat Muspika Parung membicarakan permasalahan rencana pendirian gereja SJB, yg dihadiri unsur Muspika

Parung, MUI, Fosiru, Ulama Kamtibmas, Apdesi, dan Paguyuban Kades Parung

16 Des 2009

Camat Parung mengirimkan Surat Teguran I kepada Ketua Dewan Pastoral SJB Parung, agar menghentikan seluruh

kegiatan keagamaan di lokasi karena belum memiliki IMB dan atas alasan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Peninjuan lokasi sebelumnya dilakukan.

21 Des 2009

Camat Parung kembali mengirimkan Surat Teguran II kepada Ketua Dewan Pastoral SJB Parung,

Jan-Febr 2010

BKMT dan IPHI memberikan surat penolakan pendirian gereja di Tulang Kuning pada 5 Januari 2010. Hal yang

sama disampaikan DPC NU pada 15 Februari 2010; 40 DKM se-Parung pada 20 Februari 2010; serta Forum Silaturahmi

Umat-Ulama-Umara (Fosiru) dan DMI pada 30 Februari 2010.

1 April 2010

Camat Parung, melalui surat No. 451.1/201/trantib, melaporkan kepada Bupati telah terjadi unjuk rasa warga karena SJB Parung tetap melakukan kegiatan peribadatan

di lokasi.

Akmal Salim Ruhana

94

21 April

2010

Surat Rekomendasi dari FKUB Kabupaten Bogor yang

berisi “tidak merekomendasikan” pendirian gereja SJB di Tulang Kuningsanto

26/4/10 FPI melalui suratnya nomor 001/SS/DPW-FPI/IV/2010 menyatakan sikap menolak rencana pembangunan gereja SJB parung.

5 Mei

2010

Rapat Lengkap Pengurus FKUB (termasuk dihadiri anggota

wakil dari Katolik) membuat keputusan tentang Paroki SJB Parung, setelah melihat berbagai pertimbangan, maka “tidak merekomendasikan” rencana pembangunan, dan

meminta “menghentikan seluruh kegiatan keagamaan” di tempat tersebut sesuai Surat Camat Parung.

19 Sep 2010

MUI melalui surat No. 02/MUI-Kec/Huk.IX/2010 menyampaikan permohonan kepada Bupati agar menutup tempat tinggal yang dipakai tempat kebaktian di

Tulang Kuning.

20 Sept 2010

Badan Perizinan Terpadu Kab. Bogor menyampaikan surat jawaban dari SJB perihal permohonan penggunaan tanah untuk kegiatan pembangunan tempat ibadat dan rumah

tinggal, dengan “tidak dapat diproses lebih lanjut” dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 14 PBM.

30 Nov 2010

Bupati mengeluarkan surat penghentian seluruh kegiatan Gereja Paroki SJB, dengan surat No. 453.2/556-Huk.

dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan sesuai Pasal 14 PBM.

Bupati melalui surat No. 453.2/557-Huk. menjawab Surat Dirjen Kemenkumham soal informasi kelanjutan proses

izin pembangunan gereja SJB Parung.

23 Des

2010

Mediasi di Pendopo Kab Bogor di hadapan bupati,

Danrem, Dandim, kapolres, camat, dan ketua MUI Parung, dan pengurus FKUB.

29 Des 2010

Surat Pastoral Parung Nomor 027/ST.JB/XII/2010 sebagai tanggapan atas surat Bupati, menyatakan bahwa cakupan


95

wilayah meliputi 3 desa di Kec. Parung berjumlah 99

orang, dan telah ada dukungan lebih dari 60 orang. Hanya saja data pendukung belum ditandatangan RT/RW dan Kepala Desa—dikatakan karena adanya tekanan psikologis

tertentu.

30 Des

2010

Tim Lengkap Pemda Kab. Bogor

(BPT/SatpolPP/Hukum/Kesbanglinmas) berkunjung ke lokasi Paroki SJB Parung, disertai Camat, Kades Waru, FKUB

Kab. Bogor, MUI Kec. Parung, Kepolisian dan TNI, serta wartawan. Tujuannya untuk observasi lokasi dan verifikasi pengajuan IMB (2007) dan IPPT (2010). Hasilnya akan

disampaikan ke Bupati.

1 Jan

2011

Rapat terkait Paroki SJB Parung dihadiri Bupati, FKUB, dan

MUI Kab Bogor

7 Jan

2011

SJB menyampaikan surat Nomor 029/ST.JB/I/2011 yang

ditujukan kepada Menteri Agama tentang Permohonan Referensi untuk rekomendasi pendirian gereja SJB Parung,

yang intinya meminta Menteri memberikan surat referensi kepada Kankemenag Kab. Bogor dan FKUB Kab. Bogor agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi pendirian

gereja SJB Parung karena menilai syarat dukungan masyarakat telah ada. Surat disebutkan ditembuskan ke FKUB dan Kankemenag Kab. Bogor, namun nyatanya tidak

dikirimkan/ditembuskan dengan alasan tertentu.

17 Jan

2011

Camat Parung menyampaikan surat kepada Bupati No.

453.2/20-Kec perihal Laporan Kegiatan Peribadatan, yang menginformasikan bahwa hingga 16 Januari 2011

kegiatan peribadatan masih tetap dilakukan oleh pihak dewan pastoral dengan sekitar 250 jemaat di lokasi. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kerawanan/konflik.

19 Jan

2011

Camat Parung menyampaikan surat kepada Bupati No.

453.2/25-Kec perihal laporan Hasil Penelitian Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa di 4 desa (Waru, Waru Jaya, Parung, dan Pemagarsari—disertai surat

Akmal Salim Ruhana

96

laporan dari keempat kepala desa) jumlah warga ber-KTP

agama Katolik total berjumlah 79 orang.

24 Jan

2011

FKUB Kab. Bogor membuat Penjelasan Seputar Gereja dan

Peribadatan di Pastoral Paroki GSB Parung, dengan menyimpulkan alasan belum terpenuhinya ketentuan Pasal 14 PBM.

s/d skrg Jemaat SJB sebanyak kurang lebih 250 orang tetap

melakukan kegiatan peribadatan di lokasi SJB, Parung.

21-24

April 2011

Jemaat SJB tetap melaksanakan rangkaian perayaan

Paskah (Hari Kamis Putih 21 April, Hari Jumat Agung 22 April, Malam Paskah 23 April, dan Minggu Paskah 24 April 2011) di Tulang Kuning, meski dua hari sebelumnya Bupati

mendesak agar SJB melaksanakan paskah di gereja Telaga Kahuripan.19

? Dan seterusnya... (hingga makalah ini ditulis, proses kasus

masih terus berjalan)

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan

Peran Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) sejak perseli-

sihan terjadi pada 2007 (atau sebelumnya) hingga kini cukup

optimal. Sejumlah tindakan seperti penanganan melalui kores-

pondensi, pencegahan konflik di lapangan, hingga fasilitasi

dialog/pertemuan penyelesaian masalah. Sementara komunikasi

melalui korespondensi terus dilakukan, sejumlah pertemuan

langsung pun digelar. Misalnya pada 21 Agustus 2009 diadakan

Rapat Muspika Parung untuk membicarakan permasalahan

rencana pendirian gereja SJB, yang dihadiri unsur: Muspika

19 Lihat “Umat Katolik Parung Tolak Pindah dari Tulang Kuning“ dalam

http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2011/04/22/brk,20110422-

329411,id.html, diunduh tanggal 24 April 2011.


97

Parung, MUI, Fosiru, Ulama Kamtibmas, Apdesi, dan Paguyuban

Kades Parung. Kemudian tanggal 23 Desember 2010 dilakukan

mediasi di Pendopo Kabupaten Bogor di hadapan Bupati, Danrem,

Dandim, Kapolres, Camat, Ketua MUI Parung, dan pengurus FKUB.

Bahkan, untuk menyelesaikan kasus ini, pada 30 Desember

2010 Tim Lengkap Pemkab Bogor, terdiri atas BPT, Satpol PP, Bag.

Hukum, dan Kesbanglinmas langsung berkunjung ke lokasi Paroki

SJB Parung, yang disertai Camat, Kades Waru, FKUB Kab. Bogor,

MUI Kec. Parung, Kepolisian dan TNI, serta wartawan. Tujuannya

untuk observasi lokasi dan verifikasi pengajuan IMB yang diajukan

tahun 2007 dan IPPT tahun 2010. Pertemuan ini menghasilkan

sejumlah hal yang hasilnya kemudian akan disampaikan ke

Bupati.20

Perkembangan terbaru, ketika jemaat SJB sekitar 250 orang

tetap melakukan kegiatan peribadatan di lokasi SJB Parung, Pemkab

dan aparat di bawahnya terus memantau perkembangan kondisi

agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Peran FKUB dalam Penyelesaian Perselisihan

FKUB Kabupaten Bogor yang disahkan Bupati pada 27 April

2007 telah cukup berperan dalam penyelesaian kasus SJB Parung

ini. Bahkan dalam posisinya sebagai salahsatu pemberi rekomen-

dasi tertulis sebagaimana dimaksud pasal 14 PBM, posisinya

dianggap kian penting.21 Bahwa pada 5 Mei 2010 dalam suatu

20 Suasana pertemuan ini sempat memanas dan diwarnai isu demo massa,

namun penjagaan oleh kepolisian dan TNI di lokasi (rumah Romo Gatot) itu berjalan lancar. Lihat “Oknum Tokoh Agama...” Suara Pembaharuan, 30 Desember 2011.

21 Bahwa pihak panitia gereja SJB merasa atas pengaruh MUI dan FKUB Bogor-lah (yang tidak merekomendasikan permohonan) sehingga para ketua RT/RW dan Kepala Desa enggan memberi tanda tangan pengesahan daftar dukungan warga sekitar, padahal

Akmal Salim Ruhana

98

Rapat Lengkap Pengurus FKUB yang juga dihadiri anggota wakil

dari Katolik, Romo Stn, telah membuat keputusan tentang Paroki

SJB Parung. Setelah mempertimbangkan berbahai hal, maka FKUB

“tidak merekomendasikan” rencana pembangunan, dan bahkan

meminta “menghentikan seluruh kegiatan keagamaan” di tempat

tersebut, sebagaimana Surat Camat Parung.

FKUB juga turut berperan dalam Tim Lengkap Pemda Kab.

Bogor (BPT, Satpol PP, Bagian Hukum, dan Kesbanglinmas, yang

pada 30 Desember 2010 melakukan kunjungan ke lokasi Paroki SJB

Parung, yang disertai Camat, Kades Waru, FKUB Kab. Bogor, MUI

Kec. Parung, Kepolisian dan TNI, serta wartawan. Kunjungan ini

bertujuan untuk observasi lokasi dan verifikasi pengajuan IMB

(2007) dan IPPT (2010).

Peran aktif FKUB dalam kasus perselisihan memang

dirasakan tidak mudah oleh beberapa anggotanya. Di satu sisi

hendak menengahi antar pihak, namun di sisi lain, mereka harus

menghadapi masyarakat yang tidak jarang kurang tahu

peraturan.22 Namun, FKUB yang berkantor di Kantor Kesbangpol

menurutnya secara pribadi beberapa ketua RT sudah mendukung. Baca misalnya surat Paroki SJB tanggal 29 Desember 2010, juga wawancara dengan pengurus gereja, A dan SH, pada 3 Maret 2011. Namun kemudian hal ini diklarifikasi FKUB Kab. Bogor dalam Penjelasannya tanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan bahwa memang hingga saat itu belum pernah ada permohonan dari SJB dengan persyaratan yang lengkap, sehingga FKUB tidak bisa merekomendasikan; juga ditegaskan kembali dalam wawancara ketua dan seorang wakil FKUB Kab. Bogor pada 2 Maret 2011.

22 Misalnya diceritakan MR dan KY, ketua dan anggota FKUB Kab. Bogor, dalam wawancara dengan peneliti pada 2 Maret 2011. Ketika menangani kasus pendirian rumah ibadat di daerah Kec.... Kab. Bogor, mereka dikepung massa yang berdemo dan menuduh kedua anggota FKUB itu telah ‘dibayar’ pihak panitia untuk membela. Beruntung kondisi berangsur terkendali, dengan penjelasan yang cukup dari keduanya. Cerita lain, mereka sempat disogok sejumlah uang bahkan kendaraan oleh pihak yang meminta rekomendasi FKUB, lalu tersiar kabar mereka telah ‘terbeli,’ namun sejatinya sogokan ditolak dan hal ini justru telah membuat malu pihak penyogok, saat kasus penyogokan ini mereka ungkap.


99

Linmas ini tetap berupaya untuk menciptakan kerukunan dan

ketertiban umum.

Respon Masyarakat terhadap Penyelesaian Perselisihan

Terhadap upaya penyelesaian perselisihan terkait Paroki SJB

oleh Pemkab (yakni permintaan penghentian aktivitas keagamaan

di Tulang Kuning), banyak pihak di dalam masyarakat memberikan

dukungan. Hal ini setidaknya dilihat dari pernyataan sejumlah

ormas Islam dan/atau kelompok masyarakat di Kecamatan

Parung—yang segaris dengan kebijakan Pemkab itu. Di sisi lain,

upaya Pemkab ini ditentang pihak gereja yang didukung sejumlah

elemen, seperti FKKJ dan media, yang tetap hendak membangun

gereja di lokasi sekarang.

Di sisi lain lagi, terdapat sejumlah masyarakat yang tidak

acuh dengan perkembangan yang terjadi, terutama warga sekitar

yang tidak terlalu mau tahu dengan urusan agama lain selain

pemenuhan ekonomi keluarganya. Yang terakhir ini misalnya

ditunjukkan oleh Hal, seorang tukang ojek di pertigaan Parung,

ditanya soal demonstrasi menolak gereja SJB yang pernah terjadi

beberapa waktu lalu, dikatakannya dengan lurus, tanpa beban: “Ah,

abdi mah tara ngiringan [demo]. Nu penting mah kampung aman

jeung abdi tiasa ngojeg” (Ah, saya tidak mau ikut-ikutan [berdemo].

Yang penting daerah ini aman dan saya bisa menarik ojek.)23

Pihak SJB Parung sendiri menyatakan ketidakpuasan dengan

kondisi saat ini yang terkesan dibiarkan menggantung—padahal

23 Wawancara singkat dengan Hal, tukang ojek yang tinggal di daerah Parung,

pada 3 Maret 2011. Jika pendapat Hal mewakili sebagian besar masyarakat sekitar lokasi, boleh jadi sikap semacam apatisme itulah yang membuat kondisi saat ini cenderung tidak ada gejolak—padahal di sisi lain SJB Parung terkesan melawan kebijakan Pemkab.

Akmal Salim Ruhana

100

berbagai persyaratan telah terus diupayakan, dan diklaim telah

terpenuhi.24 Kondisi ini juga memprihatinkan. Meski ibadat

mingguan masih bisa terus dilakukan di lokasi dengan tenda semi-

paten tanpa gangguan, namun sesekali kondisi menghangat

terutama untuk momen-momen tahunan seperti Misa Paskah.

24 Wawancara dengan Romo Gt, dan beberapa pengurus gereja SJB di lokasi

pada 3 Maret 2011.


101

ANALISIS

I. Analisa terhadap Kasus GKI Yasmin

Ranah Regulasi

Meski terbitnya IMB pada 13 Juli 2006 (baca: 4 bulan pasca

terbitnya PBM) namun ketentuan PBM belum digunakan karena

segala proses perizinan dilakukan jauh hari sebelumnya. Maka

ketentuan yang digunakan dalam permohonan IMB adalah

Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 199025 sebagai lex

specialis dari SKB No.1/BER/mag-mdn/1969. Dari penelusuran data-

data dan wawancara, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Ketentuan dalam

Ingub Jabar

28/1990

Terpe-

nuhi? Keterangan

a. perhatikan pendapat tertulis

kepala kandepag setempat

belum Ditegaskan oleh Kandepag Kota Bogor melalui surat tgl 29 April 2010

tentang “...belum pernah mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait dengan gereja GKI..”

25 Selengkapnya lihat dalam Memahami Konflik dan Strategi Penanggulangannya,

DIPA Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama Jawa Barat, 2006, hlm. 143.

Akmal Salim Ruhana

102

b. sesuaikan dengan

perencanaan tata guna dan tata ruang setempat

yang melibatkan Bappeda, PU,

Pemerintahan, Kesra, Kandepag

ya Telah ada 1. Rekomendasi Walikota

Bogor (15/2/06); 2. Saran Teknis DLHK (3/3/06); 3. Pertimb Teknis Kantor Pertanahan (14/3/06); 4. Penilaian

Saran Dinas Lalin dan Angkutan Jalan (15/2/06); 5. Surat izin Pembuatan

Jalan Masuk dari Dinas Bina Marga (12/4/06); 6. Saran Teknis Kepala Dinas BinaMarga (17/4/06); dan 7.

Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan (30/5/06)—

minus Kandepag

c. sesuaikan dengan

kebutuhan penduduk

domisili setempat dgn jumlah minimal 40 KK

belum Warga sekitar lokasi (Taman Yasmin

III), hanya 4 keluarga yang beragama Kristen, itupun tidak semuanya

sedenominasi. Kebanyakan jemaat dari luar Kelurahan Curug Mekar.26

d. perhatikan dan pertimbangkan

kondisi dan keadaan setempat

ya, denga

n catata

n

Panitia telah melakukan serangkaian pertemuan dengan warga sekitar,

bahkan pada 2002-2006 terus berkomunikasi dengan M, ketua RT setempat —meski selalu ditolak

permohonannya.

e. perhatikan izin

dari masyarakat sekitarnya

ya,

dengan

catatan

Panitia mengajukan 170 ttd/nama

sebagai warga yang tidak keberatan, yang disertakan dalam berkas

permohonan IMB. Meski kemudian beberapa di antaranya terbukti

26 Wawancara dengan AS, warga komplek Taman Yasmin III, se-RT dengan lokasi

gereja (ring I).


103

sebagai palsu, dan pemalsu (MK)

sudah divonis 3 bulan.27

f. perhatikan

pendapat tertulis dari MUI, DGI, Parisada Hindu

Darma, MAWI, Walubi,

Ulama/rokhaniawan setempat

belum Tidak ada satupun pendapat tertulis

dari majelis-majelis agama tersebut, selain justru (di kemudian hari) ada pendapat tertulis berupa pernyataan

menolak rencana pembangunan gereja di Taman Yasmin dari MUI

Kota Bogor, tertanggal 14 Juni 2010.

g. tidak mengalih-fungsikan suatu tempat atau

bangunan untuk digunakan tempat ibadat

ya Telah ada surat dari Kantor Pertanahan Kota Bogor tentang Pertimbangan Teknis Penatagunaan

Tanah dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah, tertanggal 14 Maret 2006.

Dari gambaran di atas, secara regulasi (Ingub Jabar 28/1990)

terdapat ketidakterpenuhan sejumlah persyaratan untuk

diprosesnya permohonan pendirian gereja GKI Yasmin. Jikapun

menggunakan perangkat regulasi SKB 1/1969 atau PBM, posisinya

27 Penjelasan lain disampaikan BS dan JD (jubir dan lawyer GKI) dalam wawancara

pada 27 Februari 2011. Bahwa ada beberapa acara pra/sosialisasi yang dilakukan GKI dengan warga, dan beberapa tandatangan yang terbukti palsu itu ada pada berkas pertemuan yang tidak disertakan dalam berkas permohonan IMB yang diajukan ke Walikota—sehingga permohonan IMB bersih dari pemalsuan (pen). Ditambahkan JD, jikapun benar palsu pun hanya 4 orang saja sementara yang lainnya benar dan mencukupi syarat minimum. Selain itu, IMB bersifat einmalig, sekali jadi, tidak bisa dibatalkan meski kemudian terbukti di kemudian hari salahsatu syaratnya cacat. Dari berbagai berkas yang didapat, peneliti menemukan bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang diajukan adalah pertemuan tanggal 8 Januari 2006 dan 15 Januari 2006 yang terbukti mengandung tandatangan palsu, misalnya merujuk pada poin 8 dalam surat jawaban Kantor BPN tertanggal 14 Maret 2006, yang menjawab surat permohonan dari panitia GKI. Terkait einmalig, pendapat peneliti, dalam diktum keempat SK IMB terdapat kalimat “...dengan

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya,” maka SK sejatinya bisa ditinjau ulang.

Akmal Salim Ruhana

104

akan sama karena perihal dukungan warga sekitar dan sejumlah

pendapat tertulis belum terpenuhi.

Sampai di sini dapat dipahami pihak-pihak yang menolak

keberadaan GKI Yasmin dengan alasan cacat hukumnya IMB yang

dipegang panitia pembangunan gereja. Namun, penerbitan,

pembekuan, dan lalu pencabutan IMB adalah fakta—yang perlu

mendapat penjelasan dari aspek-aspek lainnya (ranah

poleksosbud dan keagamaan). Perkembangan terakhir, Walikota

memang telah mencabut IMB dengan salahsatu alasannya karena

terdapat indikasi kecacatan persyaratan pengajuannya, berkese-

suaian/mendahului kesimpulan penelitian ini.28

Menarik mencermati putusan pengadilan yang konon

mengukuhkan keabsahan IMB. Dari pemeriksaan dan

pencermatan berkas-berkas putusan ditemukan hal-hal, sebagai

berikut:29

a. Yang digugat oleh penggugat/GKI adalah surat SK Pembekuan

IMB yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Tata

Kota dan Pertamanan (DTKP) tanggal 14 Februari 2008 —dan

bukan IMB itu sendiri.

b. Isi putusan PTUN adalah mengabulkan gugatan Para

Penggugat, menyatakan batal surat Kepala DTKP, dan

memerintahkan tergugat (DTKP) mencabut surat pembekuan

tersebut.

28 Bahwa penelitian (lapangan) ini dilakukan pada 21 Februari s.d. 3 Maret 2011,

di saat posisi SK Pembekuan IMB masih berlaku dan putusan MA belum ada. Sedangkan penulisan laporan/makalah ini dilakukan medio April 2011.

29 Selengkapnya cermati berkas Putusan PTUN Bandung Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG tanggal 25 September 2008, putusan PTTUN Jakarta Nomor: 241/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2009, dan putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 24 Februari 2011.


105

c. Isi putusan PT TUN adalah menerima permohonan banding

para tergugat (DTKP), dan menguatkan putusan PTUN (yang

menyatakan surat pembekuan IMB batal).

d. Isi putusan PK Mahkamah Agung adalah menyatakan

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK (Kepala

DTKP) tidak dapat diterima.

Dari data itu maka perihal keabsahan IMB belum masuk ke

ranah hukum/pengadilan, sebagaimana senantiasa diberitakan di

media massa dan diwacanakan oleh pihak GKI seolah-olah yang

dipengadilankan itu adalah soal keabsahan IMB. Disinilah justeru

titik krusial permasalahan yang menyebabkan penolakan warga.

Jika titik krusial ini terus dihindari dan bias pemberitaan terus

menggelinding, kiranya permasalahan belum akan selesai.30 Jika

hendak menggugat ketidakabsahan IMB sejatinya di-PTUN-kan

saja oleh warga, dan jika dimenangkan maka IMB itu bisa dicabut

atas perintah pengadilan. Hanya saja, nampaknya warga lebih

memilih jalur meminta (atau menekan?) pihak yang mengeluarkan

IMB, yakni Pemkot, untuk meninjau keberadaan IMB yang pada

proses penerbitannya mereka nilai mengabaikan sejumlah syarat-

administratifnya. Pemkot dinilai bisa menggunakan ‘diktum

koreksi’ dalam IMB, sebagaimana layaknya selalu ditemui dalam

suatu surat keputusan, yang mengatakan “...dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau

kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.”

30 Dalam wawancara, peneliti tidak mendapat akses yang cukup untuk meneliti

secara lebih jauh ihwal keabsahan IMB yang menjadi core yang diperselisihkan. Penjelasan mengenai proses lahirnya IMB dengan transparansi informasi proses penerbitannya sejatinya perlu dijelaskan oleh parapihak terkait, sebagai jawaban atas ‘dugaan’ (atau meminjam bahasa BS, ‘fitnah’) yang berkembang.

Akmal Salim Ruhana

106

Ranah Poleksosbud dan Keagamaan

Searah dengan analisa regulasi, ranah politik-ekonomi-

sosial-budaya penting dilihat untuk membantu menjelaskan

kenapa perselisihan terkait GKI Yasmin terjadi. Bahwa suatu

fenomena sosial tidak disebabkan oleh sesuatu yang tunggal,

melainkan banyak faktor yang terlibat dan berperan.

Mengenai peran agama dalam dinamika politik lokal

memang ada yang mengasumsikan kuat dan/atau sebaliknya.31

Bahwa isu politik selalu berhubungan dengan isu agama tidak bisa

dipungkiri, sejarah menunjukkan hal itu. Dalam konteks

perselisihan GKI Yasmin, aura politik lokal memang dipersepsi ada.

Misalnya ditegaskan JD, jemaat sekaligus lawyer GKI, bahwa kasus

perselisihan ini terjadi karena pengaruh ‘partai tertentu’ terhadap

walikota-incumbent, DB, yang diusungnya. Buktinya, ditambahkan

JD, kasus ini baru terjadi di periode kedua walikota, dahulu tidak

ada masalah apa-apa.32 Namun hal ini agak terbantah oleh fakta

bahwa penolakan warga terhadap pendirian gereja sudah terjadi

sejak awal (2002, sebelum DB menjabat) ketika Ketua RT setempat

waktu itu, MAM, selalu menolak permohonan panitia bahkan

dalam 5 kali kunjungan panitia ke rumahnya. Ketika belakangan

Pemkot mencabut IMB GKI Yasmin, DB sendiri menegaskan yang

menjadi urusannya bukan soal agama, melainkan IMB yang

memang menjadi ranah/wilayah kebijakannya.33 Meski demikian,

31 Baca misalnya AA GN Ari Dwipayana,”Agama di Bilik Suara: Representasi

Agama dalam Demokrasi di Ranah Lokal,” dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Pluralisme

Kewargaan, Bandung: CRCS-Mizan, 2011. Bandingkan dengan kajian tematik dalam Nawala, The Wahid Institute, No. 3/TH I/Agustus-November 2006.

32 Wawancara dengan JD pada 27 Februari 2011 di depan lokasi gereja. 33 Dalam http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=88511, diunduh 10

April 2011.


107

adanya motif politis agama dalam balutan kebijakan politik

memang sulit diabaikan sekaligus sulit dibuktikan.

Kondisi ekonomi rata-rata jemaat GKI yang ‘bermobil’, di

satu sisi, dan ekonomi warga sekitar (di luar komplek Taman

Yasmin/ring II) yang notabene di bawah rata-rata, mengundang

perhatian untuk dicermati. Bahwa sejumlah warga yang diajak

oleh panitia pendirian gereja dalam ‘pertemuan prasosialisasi’

adalah para warga dari ring II itu, bukan warga Taman Yasmin yang

di ring I yang sudah jelas-jelas menolak proses pendirian gereja.

Selain itu, ada sejumlah ‘uang transport’ yang diberikan panitia

pasca pertemuan-pertemuan itu. Hal-hal ini memunculkan asumsi

ekonomis tertentu, meski tidak terlalu signifikan berlaku dalam

kasus ini—bahwa penolakan terjadi baik di ring I maupun II.

Warga Komplek Taman Yasmin (ring I) kebanyakan

pandatang dari berbagai daerah dengan ras dan suku yang

berbeda. Warga di luar komplek (Curug, Cijahe, dan Wangkal)

sedikit homogen, warga pribumi Bogor yang kebanyakan bersuku

Sunda. Adapun calon jemaat GKI kebanyakan dari luar wilayah

dengan ragam latar belakang suku dan ras. Meski demikian,

segregasi sosial antarpihak tidak menonjol dalam hal ini, karena

kebanyakan jemaat juga adalah pribumi warga Bogor. Hanya saja,

komunikasi sosial terlihat kurang terjalin dengan baik. Lebih lagi,

dalam perkembangannya, komunikasi antarpihak kian menjauh

karena GKI (dengan ‘bantuan advokatif’ sejumlah jaringan tokoh

dan LSM) di satu sisi gencar meng-expose isu ‘ketertindasan

beragama’ ke berbagai media, yang dalam tingkat tertentu

menyudutkan masyarakat setempat dan aparat pemerintahan. Di

sisi lain, masyarakat semakin tidak simpati dengan GKI, terlebih

ketika GKI selalu ‘mempertontonkan’ ibadat Minggu pagi di

pinggir jalan atau trotoar di depan lokasi—yang memberi kesan

adanya intoleransi beragama, dan hal itu menyudutkan warga.

Akmal Salim Ruhana

108

Upaya pihak Pemkot mengajak dialog GKI bahkan tidak gayung

bersambut.

Di ranah keagamaan, isu keagamaan berupa pemurtadan

mengemuka menyertai kasus ini. Bahkan sejumlah elemen umat

Islam pernah mengadakan acara aksi damai bertema “Umat

Bersatu tolak Agenda Pemurtadan,” yang berkait erat dengan

pendirian gereja GKI Yasmin.34 Searah dengan itu, AI, ketua

Forkami, menceritakan pengalamannya didatangi seorang ibu

yang mengaku suaminya telah didekati dan dialihagamakan oleh

oknum tertentu di sekitar komplek Taman Yasmin. Selain itu,

tambahnya, pernah ada oknum gereja yang datang ke rumah-

rumah menyebarkan misinya. 35 Namun demikian, sebagian

informan menyatakan hal ini sebagai isu sampingan, sebagaimana

disampaikan AS, anggota FKUB Kota Bogor. Bahwa sejauh ini sulit

menemukan bukti Kristenisasi itu, seraya lebih harus introspeksi ke

dalam (internal umat Islam sendiri) terkait adanya isu bantuan dari

oknum tertentu untuk masyarakat yang berkekurangan, “apakah

kita sudah memperhatikan mereka?” 36

Sejumlah pendapat media menyatakan adanya intoleransi

keagamaan yang terjadi dalam kasus ini. Hal itu kian ditegaskan

dengan foto-foto ibadat di trotoar para jemaat GKI Yasmin, yang

‘bercerita-lebih-banyak’ tentang kesan adanya ketidaksediaan

34 Tabligh Akbar diadakan oleh FUI Bogor pada Minggu tanggal 23 Januari 2011

pukul 07.00-12.00 wib di lapangan samping Kantor Radar Bogor, berseberangan dengan lokasi gereja Jl. KH. Abdullah bin Nuh.

35 Meski peneliti belum berhasil mengonfirmasi dan bertemu dengan yang bersangkutan karena sudah pindah rumah yang cukup jauh, cerita/pengalaman AI itu kiranya mewakili gambaran adanya kekhawatiran warga Muslim setempat terkait isu Kristenisasi di wilayah ini. Sejumlah VCD yang menceritakan atau berisi ihwal pemurtadan juga tampaknya semakin menguatkan asumsi masyarakat tentang Kristenisasi ini—sebagaimana peneliti disarankan AI untuk melihat beberapa fakta via VCD-VCD itu.

36 Wawancara dengan AS pada 2 Maret 2011.


109

warga Muslim terhadap hak beribadat jemaat GKI. Mewakili warga

Muslim sekitar, Ketua Forkami, AI, membantah hal itu dengan

penjelasan bahwa warga Muslim sangat toleran dan welcome

dengan umat lain yang tertib hukum dengan tidak mengajarkan

agama pada orang yang sudah beragama. Buktinya mereka biasa

dan bisa bertetangga dengan baik dengan umat-umat lain.37

Terkait hal-hal di atas, menarik mencermati analisa Sidney

Jones dalam laporannya tentang “Kristenisasi dan Intoleransi.”38

Bahwa belakangan ini intoleransi beragama meningkat di

Indonesia sebagai akibat ‘pertarungan aksi-reaksi’ antara hardline

Islamists dan Christian evangelicals dalam ladang-garap yang sama.

Bahkan Provinsi Jawa Barat (dimana Kota Bogor berada) menjadi

tempat yang sangat ditarget. Dijelaskan dalam laporan ICG:

Most agree that West Java is one of the fastest growing areas for

evangelical Christianity, although no one is quite sure why. One

official suggested that the many workers in the region’s large

industrial estates, uprooted from their traditional social networks,

were attracted to groups that offer ready-made communities. An

official at the Indonesian Communion of Churches, a Protestant

umbrella organisation, said the big evangelical organisations

were deliberately targeting West Java and Banten, the provinces

that ring Jakarta, in the hope that a pincer movement of prose-

lytisation would eventually gain them a bigger foothold in the

capital. Others attributed the growth simply to the large amounts

37 Wawancara dengan AI pada 26 Februari 2011. 38 Laporan Asia Briefing No. 114, Indonesia: “Christianisation” and Intolerance, yang

diterbitkan International Crisis Group, sebuah lembaga kajian kebijakan antarnegara berpusat di Brussel, yang dirilis pada 24 November 2010.

Akmal Salim Ruhana

110

of funding available for Christian outreach activities in the wider

metropolitan Jakarta area.39

Jika amatan Jones ini benar, maka isu pemurtadan atau

Kristenisasi (dan/atau Islamisasi) bukanlah semata isu sampingan—

sebagaimana ada yang mengatakan itu isu strategis untuk

penggalangan massa saja. Tegasnya, ada indikasi-makro sedang

terjadi proses penguatan kontestasi/kompetisi di antara agama

dakwah/mission itu. ‘Gesekan’ penyiaran agama di ladang yang

sama itu sesekali tercermin dalam sikap-sikap yang dapat

dikategorikan intoleran.

II. Analisa terhadap Kasus SJB Parung

Ranah Regulasi

Proses pembangunan gereja SJB Parung mengikuti

ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, meski panitia

pembangunan gereja mengajukan permohonan IMB-nya pada 1

Februari 2007. Dari penelusuran data-data dan wawancara,

diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan dalam PBM

No. 9 dan 8 Tahun

2006

Terpe-

nuhi? Keterangan

“...berdasarkan keperluan nyata dan

sungguh-sungguh”?

ya

Terdapat sejumlah pemeluk agama Katolik di sekitar Parung, dan belum ada gereja Katolik—

selain 6 gereja Kristen.

39 Laporan ICG, Asia Briefing No. 114, Indonesia: “Christianisation” and Intolerance,

hlm. 2.


111

...tetap menjaga KUB, trantib, dan sesuai per-

UU-an”

ya, dengan

catatan

Panitia telah sedapat mungkin

memenuhi peraturan perun-dangan dan menjaga trantib, meski juga tetap beraktivitas di

lokasi yang notabene telah dilarang oleh Camat/Pemkab.

Persyaratan Administratif

ya, dengan

catatan

Sejumlah surat/berkas terkait dilaporkan lengkap, hanya saja

BPT mnyatakan belum bisa memproses lebih lanjut (soal tanah)

Persyaratan Teknis

Per

syar

atan

Kh

usu

s

ada sedikitnya 90 nama/ KTP calon

pengguna yg disahkan pejabat stempat

Belum Pihak panitia mengklaim sudah berhasil mengumpulkan

sebanyak 99 orang calon pengguna dari 3 desa, hanya saja hasil penelitian adminduk oleh

Camat Parung didapat baru 79 orang.

dukungan masyarakat

setempat sedikitnya 60 orang yang

disahkan oleh lurah/kepala desa;

Belum Pihak panitia sudah mengumpulkan pendukung

lebih dari 60 orang warga sekitar, hanya saja daftar belum bisa diajukan karena belum disahkan

oleh RT/RW dan Lurah/Kepala Desa setempat.

rekomendasi tertulis

Kakankemenag kab/kota

Belum Rekomendasi tertulis belum diberikan

rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota

Belum FKUB “tidak merekomendasikan” pendirian gereja SJB Parung dengan alasan belum

terpenuhinya syarat 90/60 dan soal KUB

Akmal Salim Ruhana

112

Dari gambaran di atas, secara regulasi (PBM No. 9 dan 8/2006)

terdapat ketidakterpenuhan sejumlah persyaratan untuk

diprosesnya permohonan pendirian gereja SJB Parung.

Ketidakterpenuhan itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi

faktor-faktor lainnya yang justru mungkin lebih dominan

menyebabkan keterhambatan keluarnya izin tersebut.

Ranah Poleksosbud dan Keagamaan

Dinamika politik lokal ditengarai sedikit banyak

berpengaruh dalam kasus ini. Bahkan Panitia Pembangunan

Gereja menegaskan hal itu dengan menyebutkan “situasi/kondisi

politik di Kabupaten Bogor mendominir hambatan perkembangan

gereja” sebagai salahsatu masalah eksternal yang dihadapinya.40

Hal ini juga berkaitan dengan janji pemilu pada pemilukada lalu,

sebagaimana dikatakan salahseorang pengurus SJB Parung.41

Namun demikian, sebagaimana kasus GKI Yasmin, sulit

mengonfirmasi kebenaran hal ini meski sulit pula

mengabaikannya.

Secara umum masyarakat sekitar lokasi adalah warga

menengah ke bawah secara ekonomi, namun demikian, tidak

ditemukan fakta-fakta yang mendukung adanya asumsi ekonomis

yang mempengaruhi kasus ini. Bahwa pihak SJB Parung pernah

melakukan beberapa kali kegiatan bakti sosial bagi masyarakat, hal

itu semata untuk ‘mendekatkan’ hubungan.

40 Lihat Dasa Warsa Panitia Pembangunan Gereja Santo Joannes Baptista Parung

2000-2010, sebuah laporan internal, hlm. 10. Juga dikuatkan dalam wawancara tanggal 3 Maret 2011 dengan Romo Gt dan beberapa pengurus gereja.

41 Wawancara pengurus SJB Parung pada 3 Maret 2010, di lokasi Kp. Tulang Kuning.


113

Bahwa jemaat SJB Parung mayoritas datang dari luar

wilayah Tulang Kuning, sehingga posisi sebagai pendatang

membutuhkan ‘pendekatan’ dan akseptasi yang cukup dari

masyarakat sekitar. Di sisi lain, keberadaan SJB yang sudah

berpuluh tahun di Tulang Kuning sesungguhnya memberi arah

pada sosialisasi yang memadai. Yang agak mengemuka justru

konflik intern dalam internal paroki sendiri, yang diakui pengurus

sebagai tantangan internal.42

Dalam hal keagamaan, sedikit serupa dengan kasus GKI

Yasmin, bahwa mayoritas penolak adalah warga masyarakat

sekitar yang beragama Islam atau bahkan mengatasnamakan

suatu organisasi Islam. Meski tidak menjadikan perihal ideologis

sebagai alasan penolakan, melainkan persoalan keterpenuhan

persyaratan yang bersifat administratif, namun sulit dipungkiri

aura pseudo-intolerance sebagai akibat persaingan dakwah-misi

agama yang boleh jadi suatu efek impor dari kasus lain di daerah

lain. Tegasnya, umat Muslim setempat mungkin menjadi sangat

berhati-hati dengan perkembangan misionari di wilayahnya akibat

agresivitas misionari agama di wilayah lain yang menggunakan

cara-cara yang tidak tepat. Meski belum tentu benar, namun

adanya rasa keterancaman saja sudah cukup mendorong suatu

sikap resistan tertentu.

42 Lihat Dasa Warsa... hlm. 10

Akmal Salim Ruhana

114


115

P E N U T U P

Post Scriptum: Ke Arah Penyelesaian Perselisihan

Beribadat merupakan pokok dalam beragama, karenanya

kebebasan beribadat adalah keniscayaan hakiki. UUD 1945 Pasal

29 Ayat (2) menegaskan hal itu. Hanya saja, kebebasan beribadat

tidaklah sama dengan kebebasan mendirikan rumah ibadat.

Kebebasan beribadat berarti hak seseorang untuk meyakini dan

mengabdi pada Tuhannya, hak yang asasi dalam forum internum

setiap umat beragama. Sedangkan kebebasan mendirikan rumah

ibadat berarti hak sekelompok umat beragama untuk memfa-

silitasi kegiatan ibadat, yang dalam pelaksanaannya ‘harus’

bersinggungan dengan hak pihak lain. Karena bangunan rumah

ibadat pastilah berada dalam suatu tanah dan lingkungan sosial,

maka ada ruang interaksi yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena

itu, harus ada upaya penyelesaian kasus ini agar hak beribadat

dapat terpenuhi dan hak mendirikan rumah ibadat dapat

terlaksana dengan tetap memenuhi ketentuan dan acceptable

dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Meski tidak

berpretensi menjadi solusi, namun upaya tetap harus dilakukan.

Penyelesaian perselisihan kasus-kasus ini hendaknya terus

dilakukan dan dalam kerangka PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (yang

saat ini de jure berlaku), khususnya terkait pasal 21 tentang penye-

Akmal Salim Ruhana

116

lesaian perselisihan. Ketika perselisihan tidak berhasil ditangani

sendiri para pihak berselisih (Ayat 1) maka penyelesaian oleh

walikota dibantu Kantor Kementerian Agama serta dengan

pertimbangan FKUB kota, dilakukan dengan adil dan tidak

memihak (Ayat 2). Hingga laporan ini ditulis, proses Kasus GKI

Yasmin masih berjalan dengan kesiapan Pemerintah Kota untuk

menyelesaikan masalah ini.43 Namun jika kemudian upaya itu tidak

juga menuntaskan, maka sebaiknya diselesaikan melalui penga-

dilan (Ayat 3), yakni dengan pengujian keabsahan IMB yang

dipermasalahkan itu. Namun, dalam perkembangan terakhir, hal

ini sudah tidak relevan karena IMB dimaksud sudah dicabut. Maka

Pasal 14 Ayat 2 PBM dapat dilakukan dengan fasilitasi yang

moderat, atau dengan mekanisme lain yang disepakati bersama

para pihak (local wisdoms?). Untuk ini, kedewasaan dan

kebijaksanaan semua pihak menjadi keniscayaan.

Di samping jalur regulasi/hukum itu, penting juga

mensterilkan kebijakan pemerintahan dari keberpihakan terhadap

kelompok tertentu. Ekses pemilukada sejatinya mendapatkan

‘pengawalan’ publik untuk kebijakan yang adil dan

menenteramkan semua pihak. Komunikasi yang baik antarpihak

merupakan regulasi-sosial sangat penting dan menentukan.44

Sementara misi/dakwah penting untuk dilakukan secara baik

dalam koridor peraturan atau kesepakatan bersama. Searah

dengan itu, pendidikan masyarakat tentang hidup bersama dalam

43 Walikota Bogor sudah menegaskan akan menyelesaikan kasus ini dengan baik,

yang didukung DPRD. Lihat pernyataannya dalam http://health.kompas.com/read /2011/04/

01/1949587/walkot.bogor.akan.selesaikan. GKI. yasmin. 44 Mengkonfirmasi hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2010)

bahwa komunikasi yang baik antar pihak (termasuk menjauhi praktik-praktik di luar kewajaran: pemalsuan, suap, dsb, pen) dapat membantu ketercapaian titik-temu dalam proses permohonan pendirian rumah ibadat.


117

keberagaman penting untuk terus digalakkan secara arif. Hal-hal

ini dapat dilakukan terhadap kedua kasus di atas.

Faktor-faktor yang dapat mendukung penyelesaian kasus ini

antara lain: a) Ketegasan pemerintah daerah dalam pengambilan

kebijakan atau penegakan regulasi di bidang pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat; b) Adanya kebijakan

yang adil dan bebas-kepentingan; c) Komunikasi yang baik

antarpihak dengan saling menahan diri, berpikir jernih, dan

bersikap bijak; serta d) Adanya pemahaman yang memadai di

kalangan umat beragama tentang wawasan kebangsaan (4 pilar

kebangsaan).

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat

penyelesaian kasus ini antara lain: a) Politisasi, eksploitasi,

dan/atau komersialisasi kasus bernuansa agama ini untuk

kepentingan lainnya; b) Keterbatasan pemahaman terhadap

aturan terkait pendirian rumah ibadat dan peraturan terkait

lainnya; serta c) Upaya penyiaran agama yang di luar koridor

ketentuan atau dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Kesimpulan

Dari kronologi dan analisa kasus-kasus ini dapat ditarik

beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

• Kasus GKI Yasmin

1. Kasus GKI Yasmin adalah kasus perselisihan segitiga (Pemkot-

GKI-warga) terkait rencana pendirian gereja GKI yang

disebabkan sejumlah hal. Hal-hal itu antara lain: terbitnya IMB

yang ‘diduga’ cacat hukum, keterbatasan dan bias informasi

pendirian rumah ibadat, serta pseudo-intoleransi yang berkaitan

dengan praktik penyiaran agama yang tidak sewajarnya.

Akmal Salim Ruhana

118

2. Peran Pemerintah telah cukup baik, dengan upaya komunikasi,

mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan. Meski demikian, dalam

perspektif tertentu hal-hal itu menjadi tidak berarti karena

dipersepsi sebagai titik-picu permasalahan dan menjadi

salahsatu pihak berselisih.

3. Peran FKUB tidak cukup dominan, selain terus turut aktif

bersama pemerintah dalam menangani dan menuntaskan

permasalahan ini.

4. Respon masyarakat terbagi atas dua; warga GKI memprotes

kebijakan penyelesaian a la Pemkot, di sisi lain, warga lebih

searah dengan kebijakan Pemkot dan dalam posisi wait and see

mengawal perkembangan selanjutnya. Di sisi lain lagi, sejumlah

tokoh masyarakat dan LSM terus membela GKI dengan menekan

pihak Pemkot dan bahkan dengan menggelembungkan isu ini

hingga ke tingkat internasional.

• Kasus SJB Parung

1. Kasus SJB Parung adalah kasus perselisihan terkait rencana

pendirian gereja SJB Parung yang mendapat penolakan dari

sejumlah pihak, terutama dengan alasan belum terpenuhinya

beberapa persyaratan sebagaimana diatur di dalam PBM No.9

dan 8 Tahun 2006 dan alasan ketenteraman masyarakat.

Ketidakterpenuhan itu erat kaitannya dengan pseudo-

intoleransi yang berkaitan dengan praktik penyiaran agama

yang tidak sewajarnya—yang boleh jadi merupakan efek impor

dari kasus lain di wilayah lain.

2. Peran Pemerintah telah cukup baik, dengan upaya

korespondensi, mediasi, dan dialog-fasilitasi yang terus

dilakukan. Meski demikian, dalam konteks tertentu kebijakan

Pemerintah dinilai kurang menguntungkan.


119

3. Peran FKUB telah cukup baik dalam penyelesaian perselisihan

bahkan menjadi pihak yang menentukan—sebagai ‘pintu’ bagi

berjalannya proses lanjutan. Posisinya akan lebih signifikan jika

perannya sebagai penampung aspirasi dan panutan

masyarakat diperkuat.

4. Respon masyarakat secara umum mendukung kebijakan

penyelesaian kasus ini, meski di sisi lain ada yang memahami

sebaliknya, atau bagi pihak lain yang lebih apatis menjadi tidak

bermakna apa-apa. Sedangkan pihak SJB merasa tidak puas

karena kasus ini seperti dibiarkan menggantung.

Rekomendasi

Dari sejumlah kesimpulan tersebut di atas dapat

direkomendasikan sejumlah hal, sebagai berikut:

1. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan peraturan terkait lainnya perlu

disosialisasikan kepada segenap umat beragama dan aparat

pemerintah daerah, dengan penjelasan yang memadai tentang

‘ruh’ dan maksud setiap pasal/klausul. Hal ini untuk

menghindari adanya celah-celah ‘penyiasatan’ yang dapat

berujung pada perselisihan antarpihak.

2. Pemerintah (dalam setiap tingkatannya) hendaknya tegas dalam

menerapkan peraturan, dan dilaksanakan dengan adil dan tidak

diskriminatif. Di sisi lain, para pihak hendaknya bersikap bijak

dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat

memperkeruh suasana.

3. Bias pemberitaan dan pewacanaan yang tidak tepat perlu

dihentikan. Dalam hubungan ini, para pihak, termasuk media

massa, hendaknya bisa menjelaskan atau memberitakan kasus

ini secara benar dan berimbang. Demikian juga, semua fihak

Akmal Salim Ruhana

120

agar menahan diri dengan tidak berkomentar di atas

keterbatasan informasi faktual, atau bahkan tidak

memanfaatkan isu-sensitif agama ini untuk kepentingan-

kepentingan politik sesaat.

4. Perlu peningkatan wawasan kebangsaan, paham moderat, dan

budaya tertib hukum di kalangan umat beragama. Di satu sisi,

moderasi paham keagamaan dengan peningkatan toleransi

dan wawasan kebangsaan perlu dilakukan. Di sisi lain, ranah

hukum sejatinya menjadi pegangan bersama dalam

menyelesaikan perselisihan, jika upaya-upaya selainnya

mengalami kebuntuan.

5. Kegiatan dakwah atau mission hendaknya dilakukan secara

benar dan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan

pengamalan agama, bukan melulu dalam semangat rekrutmen

umat atau kompetisi-negatif dengan melakukan berbagai cara

yang tidak seharusnya.

6. Perlu kajian dan penelitian lebih jauh dan updated terhadap

kasus-kasus ini dan kasus lainnya dengan senantiasa

mengarahkan pada upaya penyelesaian-permanen terhadap

kasus-kasus dimaksud. Untuk ini, kerjasama FKUB, LSM, peneliti,

dan para pihak sangat diharapkan dapat bersinergi.


121

DAFTAR PUSTAKA

Bagir, Zainal Abidin, dkk., Pluralisme Kewargaan, Bandung: CRCS-

Mizan, 2011.

Dasa Warsa Panitia Pembangunan Gereja Santo Joannes Baptista

Parung 2000-2010, sebuah laporan kegiatan (internal) PPG

Dasa Warsa 2000-2010, Gereja Santo Joannes Baptista Parung,

tt.

International Crisis Group, Asia Briefing No. 114, Indonesia:

“Christianisation” and Intolerance, Brussel: ICG, 2010.

Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan

Umat Beragama, Edisi ke-11, Jakarta: Puslitbang Kehidupan

Keagamaan, 2009.

Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010,

Jakarta: The Wahid Institut, 2011.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010,

Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.

Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara

Membiarkan Intoleransi, Jakarta: Moderate Muslim Society,

2011.

Akmal Salim Ruhana

122

Memahami Konflik dan Strategi Penanggulangannya, DIPA

Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen

Agama Jawa Barat, 2006.

Menengok Perjalanan GKI Bogor-Bakal Pos Taman Yasmin, slide yang

dipresentasikan pada gelar perkara di Komnas HAM, 21 Mei

2010 oleh GKI.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja

Rosdakarya, Bandung, 2002.

Nawala, The Wahid Institute, No. 3/TH I/Agustus-November 2006.

Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di

Indonesia 2010, Jakarta: SETARA Institute, 2011.

Pelly, Usman, “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal

Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam

Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-April

1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama

dengan Yayasan Obor Indonesia.

Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya: Edisi Tanya Jawab yang

Disempurnakan. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, 2010.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali

Press, 1990.


123

Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Oleh :Titik Suwariyati

Titik Suwariyati

124


125

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari

segi suku bangsa, budaya, dan agama. Setidaknya terdapat 1.128

suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan

beragam budayanya masing-masing. Selain itu, setidaknya ada

enam agama yang banyak dipeluk penduduk Indonesia dan ratusan

aliran kepercayaan/keyakinan, yang menyebar di berbagai provinsi

dengan komposisi yang beraneka ragam. Di satu sisi, kemajemukan

ini merupakan khazanah kekayaan bangsa yang patut dibanggakan,

namun di sisi lain sekaligus merupakan tantangan yang harus

dikelola dengan baik.

Dalam konteks kemajemukan agama dan keyakinan,

kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting

untuk dijaga dan dipelihara dalam bingkai kehidupan bernegara.

Hal ini karena kerukunan umat beragama merupakan pilar penting

bagi terwujudnya kerukunan nasional, dan merupakan modal sosial

yang harus dijaga dan dikelola sebagai salah satu potensi dalam

pembangunan bangsa. Kerukunan umat beragama sendiri diartikan

sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama

Titik Suwariyati

126

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Kerukunan umat beragama bukanlah kondisi yang statis

melainkan dinamis seiring dinamika kehidupan umat beragama.

Fluktuasinya dipengaruhi oleh banyak faktor dan situasi, yang tidak

semata-mata faktor keagamaan. Kajian Badan Litbang dan Diklat,

misalnya, mendaftar sejumlah faktor non-keagamaan yang

memengaruhi kerukunan umat beragama, yaitu: politik, ekonomi,

dan sosial-budaya. Faktor-faktor non-keagamaan ini biasanya

berdampak besar dan luas. Adapun faktor keagamaan sendiri ada

sebelas, yaitu: penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri,

perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan

anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan,

perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan

kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan, dan


Di antara faktor-faktor keagamaan yang pada tahun

belakangan ini kerap mengganggu kondisi kerukunan umat

beragama adalah masalah di seputar rumah ibadat. Variasinya

cukup beragam, antara lain: penolakan pendirian rumah ibadat,

penertiban tempat ibadat, hingga penutupan rumah ibadat.

Mengingat variasi, skala dan jumlahnya cenderung meningkat,

sehingga tidak heran jika masalah di seputar rumah ibadat ini

menjadi isu penting dan juga merupakan salah satu permasalahan

dalam pembangunan nasional sebagaimana tersurat di dalam

RPJMN 2010-2014.

Berbagai laporan tahunan, misalnya, menghitung dan

melaporkan adanya kecenderungan yang meningkat dalam hal

gangguan terhadap rumah ibadat tersebut. Bahwa jika pada tahun

2009 lalu Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)


127

mencatat terdapat 18 kasus di seputar rumah ibadat, dengan

cakupan wilayah yang sama pada tahun 2010 ini meningkat

menjadi 39 kasus.45 Demikian juga The Wahid Institute mencatat

adanya peningkatan gangguan terhadap rumah ibadat. Bahwa

pada tahun 2010 ini terjadi 28 kasus pelanggaran dan 34 tindakan

intoleransi terhadap rumah ibadat (total 62 kasus).46 Angka ini lebih

besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 meski dengan adanya

perluasan wilayah laporan. Adapun SETARA Institute pada tahun

2010 lalu mencatat terdapat 59 tempat ibadat yang mengalami

gangguan dalam berbagai bentuknya, baik penyerangan,

penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain.47

Bahkan, Moderate Muslim Society mencatat dari 81 kasus intoleransi,

sebanyak 63 kasus (80%) adalah aksi penyerangan, penolakan

rumah ibadat, dan intimidasi.48

Sebagian kalangan umat beragama juga merasa sulit dalam

mendirikan rumah ibadat. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

(PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), misalnya, pada 1

Desember 2007 melayangkan surat kepada Presiden, menyatakan

keluhannya karena berbagai peristiwa penutupan rumah ibadatnya

dan merasa kesulitan ketika hendak mendirikan rumah ibadat di

berbagai tempat. Dalam surat itu disertakan data kondisi rumah

ibadat gereja, sebagai berikut: sebanyak 27 gereja ditutup dan

belum dapat digunakan untuk beribadat; sebanyak 24 gereja sudah

dibuka dan dapat digunakan untuk beribadat kembali; sebanyak 14

45 CRCS UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010, Yogyakarta:

2011, hlm. 34. 46 The Wahid Inst., Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010,

Jakarta: 2011, hlm. 17. 47 SETARA Institute, Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di

Indonesia 2010, Jakarta: 2011, hlm. 9. 48 Moderate Muslim Society, Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika

Negara Membiarkan Intoleransi, Jakarta: 2011, hlm. 12.

Titik Suwariyati

128

tempat ibadat/gereja digunakan untuk beribadah secara pindah-

pindah; 6 gereja digunakan ibadat meski dalam tekanan; dan

terdapat 37 gereja tanpa keterangan. Total keseluruhan gereja

dimaksud adalah 108 buah.

Kesulitan juga dihadapi umat Muslim di Kupang Barat,

sebagaimana dilaporkan SETARA Institute 2010. Bahwa warga

Muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat

mengalami kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri

mushalla, sementara warga Muslim bermaksud meningkatkan

status mushalla menjadi masjid, namun sudah 10 tahun keinginan

warga Muslim ini ditolak oleh masyarakat sekitar. 49


di Indonesia sebagaimana gambaran di atas, muncul pertanyaan

mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan ini kian

penting mengingat kehadiran PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006

(peraturan yang salahsatunya menjelaskan perihal pendirian rumah

ibadat) yang sedang dan terus disosialisasikan oleh pemerintah,

sejatinya menjadi solusi atas permasalahan di sekitar rumah ibadat

ini. Untuk itulah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2011

mengadakan penelitian khusus mengenai berbagai kasus di seputar

rumah ibadat. Selain menjawab problem aktual di lapangan, hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat mengklarifikasi data dan

informasi berbagai pihak mengenai gangguan terhadap rumah

ibadat tersebut di atas yang ditengarai tidak seutuhnya benar.

Penelitian ini memiliki keterkaitan sekaligus distingsi yang

jelas dengan penelitian serupa tahun 2010 lalu. Jika pada tahun

2010 lalu Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian

49 SETARA Institute, Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di

Indonesia 2010, Jakarta: 2011, hlm. 12.


129

terhadap sejumlah rumah ibadat yang hendak didirikan dan

mendapat resistansi masyarakat dan yang tidak mendapat resistansi

(damai), pada 2011 ini fokusnya adalah rumah ibadat yang

diperselisihkan, baik berupa pendirian, penertiban, maupun

penutupan. Artinya, akan dilakukan pendalaman terhadap kasus

perselisihan yang terjadi.

Permasalahan





sebagai berikut:

1. Bagaimana perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat terjadi, dan mengapa diperselisihkan?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan?

3. Bagaimana peranan FKUB dalam penyelesaian perselisihan?

4. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelesaian


Tujuan


1. Mengetahui perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat terjadi dan alasan diperselisihkan.


Titik Suwariyati

130

3. Mengetahui peranan FKUB dan majelis agama dalam

penyelesaian perselisihan.

4. Mengetahui respon masyarakat terhadap hal perselisihan

dimaksud.

Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat

diperoleh dan terverifikasinya data dan informasi faktual mengenai

sejumlah rumah ibadat yang mengalami penutupan/diper-

selisihkan. Dengan demikian, adanya informasi mengenai data

faktual ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Agama,

Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sebagai bahan

untuk menyusun kebijakan terkait dengan implementasi peraturan

pendirian rumah ibadat dalam rangka upaya peningkatan

kerukunan umat beragama. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan memberi penjelasan atas kedalaman penyebab dan

berbagai motivasi kasus-kasus rumah ibadat yang dilaporkan oleh

beberapa lembaga swadaya masyarakat.


Secara konseptual kerukunan umat beragama adalah

keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi




dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (PBM No. 9 dan 8

Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat 1). Dengan demikian, kerukunan umat

beragama akan terwujud jika segenap umat beragama memiliki

toleransi yang tinggi, saling pengertian, saling menghormati,


131

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan

pada tingkat tertentu dapat melakukan kerjasama. Artinya, dalam

konteks di seputar masalah rumah ibadat, umat beragama

hendaknya dapat menerima dan memahami kebutuhan rumah

ibadat umat agama lain, serta memberikan penghormatan,

penghargaan atas kesetaraan pengamalan agama, dan jika dapat,

membantu dalam prosesnya.

Sedangkan perselisihan di seputar rumah ibadat secara

konseptual didefinisikan sebagai perselisihan antara pihak panitia

pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan

pihak masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan

kantor departemen agama kabupaten/kota atau dengan FKUB

setempat dalam hal yang berkaitan dengan izin dan persyaratan

pendirian rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung

bukan rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai

rumah ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama

pengguna rumah ibadat dan karena ketidakpastian pelayanan

pemerintah daerah. Artinya, perselisihan rumah ibadat terjadi

menyangkut tertib aturan dan pemenuhan berbagai persyaratan,

yakni persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Dalam kaitan ini,


9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 13 dan 14. Perselisihan dalam penelitian

ini dapat terkait pendirian, penertiban, ataupun penutupan rumah

ibadat. Perselisihan pendirian dan penutupan dimaksudkan

terhadap rumah ibadat yang diperselisihkan oleh masyarakat.

Sedangkan penertiban dimaksudkan pada tempat bukan rumah

ibadat yang digunakan untuk rumah ibadat (rumah ibadat

sementara).

Adapun rumah ibadat dalam penelitian ini adalah bangunan

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk

beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara

Titik Suwariyati

132

permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Panitia

pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh

umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat

(PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat 7).

Kerangka Berpikir




masyarakat berkelindan dengan masalah-masalah sosial ekonomi

di sekitarnya bersinggungan satu sama lain yang, dalam satu dan

lain hal, menyebabkan gesekan dan konflik. Secara simbolik,

keberadaan rumah ibadat juga adalah gambaran eksistensi umat

beragama bersangkutan dalam ‘kontestasi’ demografi keagamaan

di wilayah tersebut.





menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang terganggu












133




memahami kasus-kasus terkait rumah ibadat, khususnya dalam

konteks Indonesia yang dalam penelitian ini digunakan pendekatan

antara lain sebagai berikut:

1. Ranah regulasi

Alasan yang kerap diberikan ketika sejumlah rumah ibadat

dipermasalahkan adalah soal izin pendirian bangunan rumah

ibadat, serta serangkaian persyaratannya sebagaimana diatur dalam

PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 atau peraturan lainnya. Rumah ibadat

atau tempat bukan rumah ibadat yang digunakan untuk ibadat

kerap dipermasalahkan dan diperselisihkan ketika belum memenuhi

persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan. Meski

demikian, dalam beberapa kasus terjadi perselisihan terhadap

rumah ibadat yangt sudah memiliki izin mendirikan bangunan

(IMB). Untuk itu, pada ranah regulasi ini penting melihat

keterpenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur, yakni terkait

persyaratan admnistratif, persyaratan teknis, dan persyaratan

khusus. Hal ini merujuk pada Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun

2006.

2. Ranah sosial-ekonomi-budaya

Kehadiran komunitas pendatang ke dalam struktur komunitas

pribumi yang telah mapan kerap menimbulkan friksi sosial—yang

tidak jarang ‘meminjam’ sentimen agama. Penelitian Usman Pelly

(1999) yang mencari akar kerusuhan etnis di era reformasi

mengonfirmasi hal ini. Penelitian itu menyimpulkan bahwa

kerusuhan etnis sejak awal era reformasi berakar pada kesenjangan

sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberi

petunjuk kuat bahwa tatanan sosial kehidupan majemuk telah

Titik Suwariyati

134

hancur. Kelompok menengah telah memaksa kelompok etnis

pribumi untuk puas hidup di papan bawah dan terpinggirkan.

Potensi konflik kemudian memanfaatkan label etnis dan agama

untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap

ketidakadilan.50

Konsep ingroup-outgroup juga kerap berperan dalam hal ini.

Kehadiran rumah ibadat agama lain dalam struktur sosial yang telah

mapan sebelumnya, kerap menimbulkan penolakan dan/atau

perselisihan. Demikian juga di ranah budaya, kehadiran rumah

ibadat lain yang mengindikasikan adanya komunitas umat

beragama lain kerap dianggap ‘gangguan’ bagi stabilitas budaya

masyarakat setempat yang telah mapan. Demikian pula dalam hal

ekonomi, pendatang yang secara ekonomi lebih kuat, kerap

mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas pribumi yang secara

ekonomi lebih rendah.

3. Ranah keberagamaaan

Intoleransi beragama kerap juga dituding sebagai penyebab

adanya penolakan atau perselisihan terkait rumah ibadat. Inklusifitas

keagamaan tidak bisa menerima kehadiran (rumah ibadat) pemeluk

agama lain di sekitarnya.


Penelitian serupa dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan

Keagamaan tahun 2010 lalu. Penelitian yang dilakukan di 6 lokasi


Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yaysan Obor Indonesia,


135

penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain sebagai

berikut:

• Pendirian rumah ibadat merupakan kebutuhan dasar dari tiap

agama, yang berfungsi sebagai pusat peribatan dan peradaban

yang dijiwai dengan nilai-nilai kesucian (sacral). Dalam

pendirian rumah ibadat, termasuk renovasi bangunan menjadi

tuntutan dari pertumbuhan umat, dan kompleksitas kegiatan.

• Dari segi proses pendirian rumah ibadat dalam kaitan dengan

PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, di kalangan pengurus rumah

ibadat telah diketahui, tetapi belum optimal, hanya

dilaksanakan pada panitia pembangun rumah ibadat yang

menyadari pentingnya dan berwawasan ke depan. Sedangkan

pada umumnya di pedesaan, dan terutama pada panganut

agama mayoritas di suatu tempat belum menjadikan prioritas

kegiatan.

• Pendirian rumah ibadat yang diterima dengan damai, selain

karena terpenuhi sesuai aturan PBM dan peraturan pemerintah

daerah, juga karena adanya komunikasi dan kerukunan hidup

antar umat beragama, serta nilai-nilai kearifan lokal yang

terpelihara sebagai media pendekatan. Pendirian rumah ibadat

yang bermasalah dan mendapatkan penolakan, lebih

disebabkan faktor perbedaan paham keagamaan, dan berbagai

kepentingan para elite agama dalam prestise sosial,

pengembangan jumlah umat, kehidupan ekonomi dan

kekuasaan. Di samping itu, karena ego mayoritas dan arogansi

minoritas.

• Permasalahan di seputar pendirian rumah ibadat yang

dikomunikasikan oleh media massa dan oleh sebagaian

lembaga swadaya masyarakat (LSM) ialah terbebankan pada

umat Kristiani, tetapi sesungguhnya juga terbebankan pada

Titik Suwariyati

136

umat Islam, Hindu dan Buddha yang minoritas di tengah

pemeluk agama mayoritas.

• Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait dengan

pendirian rumah ibadat ialah dengan kedisiplinan mematuhi

aturan PBM, disertai pengamalan kearifan lokal yang

mendukung dan toleransi sosial.

Penelitian lain dalam tema serupa sesungguhnya telah

cukup banyak, meski lingkupnya masih terbatas. Adapun distingsi

penelitian kali ini adalah penekanan pada kedalaman dalam

memahami kasus tentang pendirian, penertiban, dan penutupan

rumah ibadat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang mendalam dan

menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi

kepustakaan/dokumen dan pengamatan lapangan serta

wawancara. Bahan pustaka yang digunakan antara lain Laporan

Tahunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, laporan tahunan

beberapa LSM berkaitan, dan media massa. Karena bersifat

verifikatif, maka data awal itu akan menjadi pedoman pada

pelaksanaan pengumpulan data di lapangan (spotchecking). Dalam

melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman

wawancara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, melalui

tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi

untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi

dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Menurut


137

Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan

dan mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui

waktu dan alat yang berbeda, misalnya membandingkan hasil

wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen,

membandingkan apa yang dikatakan orang di muka umum dan

ketika sendirian, membandingkan antara pendapat rakyat biasa

dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara

informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang

waktu.51

Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Kecamatan Driyorejo

Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini

didasarkan pada pertimbangan adanya kasus perselisihan terkait

pendirian rumah ibadat terjadi di daerah ini dalam hal ini pendirian

Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel.

51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

2002, hlm. 178.

Titik Suwariyati

138


139

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten di Provinsi

Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Gresik di sebelah utara berbatasan

dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Selat

Madura, di sebelah selatan dengan Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo,

dan Kab. Mojokerto, sedangkan sebelah barat dengan Kab.

Lamongan. Kab. Gresik mempunyai luas wilayah 1.101.25 km².

Dengan jumlah penduduk 1.223.512 jiwa yang terdiri dari laki-laki

615.763 jiwa dan perempuan 607.749 jiwa. Kepadatan penduduk

mencapai 1.019 jiwa per-km². Secara administratif kabupaten ini

terbagi atas 18 kecamatan.

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh

menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah

meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak

dikunjungi pedagang dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam,

Bengali, Campa dan lain-lain. Sejak abad ke-14 Gresik sudah

menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang

cukup penting, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal

dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia (termasuk India

dan Persia). Hal ini berlanjut hingga era VOC.

Perkembangan Kota Gresik berawal dari masuknya agama

Islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa, tidak

Titik Suwariyati

140

terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, beliau adalah janda kaya

raya yang juga seorang syah bandar. Konon suatu saat, para

pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih menemukan seorang bayi

asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut

oleh orang tuanya. Bayi ini kemudian diberi nama Jaka Samudra.

Setelah perjaka bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi

penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton, dari tempat

inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri.

Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya

dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri,

maka Sunan Giri disamping kedudukannya sebagai seorang sunan

atau wali (penyebar agama Islam) juga dianggap sebagai

sultan/prabu (penguasa pemerintahan). Sunan Giri dikenal

menjadi salah satu tokoh wali songo ini, juga dikenal dengan

Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Sunan Giri dinobatkan

sebagai penguasa pemerintahan pada tahun 1487 M. Peristiwa

tersebut kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Kota Gresik.

Sunan Giri memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan

oleh keturunanya sampai kurang lebih 200 tahun.

Di Gresik terdapat makam bersejarah, yaitu makam

Maulana Malik Ibrahim (di Gapuro), makam Sunan Giri (di Desa

Giri), Makam Sunan Prapen (cucu Sunan Giri) di Desa Klangonan,

makam Fatimah binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh dan

petilasan Sunan Kalijaga di kawasan Gunung Surowiti Kecamatan

Panceng. Makam-makam tersebut telah menjadi tujuan wisata

religi (ziarah) bagi para peziarah (wisatawan) dari berbagai daerah.

Kesemua makam itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan

ilmu pengetahuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Karena banyaknya makam para wali, Kota Gresik terkenal

sebagai kota wali. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa disebut

dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren


141

dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu madrasah ibtidaiyah,

tsanawiyah, dan aliyah hingga perguruan tinggi yang cukup

banyak di kota ini. Kerajinan yang bernuansa Islam juga banyak

diproduksi oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung,

mukenah, sorban dan lain-lain.

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Driyorejo salah satu

kecamatan di Kab. Gresik yang terletak di ujung selatan yang

berbatasan dengan Kec. Laskarsantri Kota Surabaya dan Kec.

Taman Kab. Sidoarjo, sebelah timur dengan Kec. Karangpilang

Kota Surabaya, dan sebelah barat dengan Kec. Wringinanom Kab.

Gresik.

Luas Kecamatan Driyorejo 5.129,720 ha, terdiri atas tanah

sawah 1.639,590 ha, pekarangan/halaman 2.174,990 ha,

tegal/kebun 1.052.060 ha, dan lainnya 263,080 ha. Kondisi

tanahnya berbukit dan tanahnya berbatu cadas, sehingga sangat

keras dan tidak bisa dibuat sumur. Kebutuhan air penduduk

dipenuhi oleh PDAM.

Sawah di Kecamatan Driyorejo sudah kurang

menghasilkan padi karena air tercemar limbah pabrik. Karena di

Kec. Driyorejo banyak berdiri pabrik berskala nasional seperti

Maspion, KIA, Garuda Food, Mie Sedap dan lain-lain. Industri yang

terdapat di Kecamatan Driyorejo meliputi 35 industri besar, 56

industri sedang, dan 71 industri kecil atau rumah tangga. Karena

merupakan daerah industri dan letaknya yang berbatasan dengan

Kota Surabaya, Kec. Driyorejo menjadi daerah pengembangan

pemukiman dan salah satunya adalah komplek perumahan milik

Perum Perumnas yang sudah ada sejak tahun 1995 yang bernama

Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo.

Tingkat pendidikan masyarakat Kab. Gresik cukup tinggi

mengingat jarak Gresik dan Surabaya sangat dekat. Dilihat dari

Titik Suwariyati

142

tingkat pendidikan, penduduk Kab. Gersik sebagai berikut: SLTA:

364 orang, DIII: 11 orang, S1: 261 orang dan S2: 50 orang. Di

samping sarana dan prasarana yang cukup memadai - terdapat

sarana pendidikan dari taman kanak-kanak hingga SMU atau SMK

baik yang dikelola oleh negeri maupun swasta - tingkat ekonomi

penduduk juga menunjang untuk mereka menyekolahkan

anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Di Kab. Gresik sendiri

ada Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang cukup besar, di

samping perguruan tinggi swasta lainnya.

Mata pencaharian sebagian penduduk sebagai petani

tambak bandeng, udang dan ikan air tawar, petani sawah, nelayan,

PNS, dan karyawan swasta, dan yang terbanyak sebagai karyawan

industri dan di sektor informal. Lebih khusus lagi penduduk Kec.

Driyorejo banyak yang bekerja di sektor formal, karena di wilayah

ini ada perum perumnas yang cukup besar. Penghuninya hampir

semuanya bekerja di Surabaya, baik sebagai PNS maupun

karyawan swasta.

Dilihat dari agamanya, penduduk yang beragama Islam

berjumlah 938.948 orang, Kristen: 3.780 orang, Katolik: 2.351

orang, Hindu: 1.635 orang, dan Buddha: 578 orang. Sedangkan

rumah ibadat berupa masjid: 373 buah, langgar: 579 buah, gereja

Katolik 2 buah, gereja Kristen 11 buah, dan pura 4 buah. Aktivitas

keagamaan pada umumnya berupa pengajian, sema’an al-Quran,

TPA dan TPQ. Karena di Gresik banyak terdapat makam para wali,

maka banyak pula warga, baik dari Gresik maupun luar Gresik yang

berziarah, dan kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari.

Organisasi keagamaan yang dominan di Kab. Gresik adalah

Nahdlatul Ulama (NU), di samping itu ada pula Muhammadiyah

yang mempunyai yayasan pendidikan berbagai jenjang, dari TPA

sampai perguruan tinggi, selain itu ada pula LDII, Salafi, dan HTI.


143

KASUS PENDIRIAN GEREJA KRISTEN BETHANY

INDONESIA DAN GEREJA KATOLIK

SANTO GABRIEL

Kasus pembangunan rumah ibadat terjadi di Perumnas

Kota Baru Driyorejo. Komplek perumahan ini diresmikan tahun

1995 oleh Presiden Megawati dan direncanakan menjadi

perumahan terbesar di Asia Tenggara dengan 6000 unit rumah

yang pada awalnya dan akan dibangun lagi jika semua unit sudah

terjual. Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi,

sehingga rumah-rumah yang sudah jadi tidak laku dan banyak

yang gagal dibangun. Melihat kondisi seperti ini, salah satu

solusinya diusulkan agar Perumnas bekerjasama dengan TNI AL

untuk menyediakan perumahan bagi para anggota TNI AL dengan

beberapa keringanan. Karena itu banyak lahan dan rumah yang

sudah jadi dibeli oleh Koperasi Angkatan Laut dan oleh Koperasi

Angkatan Laut rumah-rumah itu dijual kepada para anggotanya.

Akhirnya perumahan ini yang dulunya sepi dan rawan kriminalitas,

mulai ramai dengan datangnya para penghuni, dan mulai aman

serta terus berkembang dengan berbagai kegiatan terutama

ekonomi dan pendidikan.

Titik Suwariyati

144

Ramainya para penghuni Perumnas Driyorejo ini yang

mayoritas beragama Islam, mereka secara swadaya membangun

masjid dan mushalla sebagai sarana peribadatan kaum Muslim

yang kini jumlahnya mencapai 23 buah. Masjid dan mushalla ini

dibangun di lahan fasum. Melihat hal ini, warga Perumnas

Driyorejo yang beragama Kristen dan Katolik berkeinginan pula

mendirikan gereja agar mereka tidak perlu ke Surabaya untuk

melakukan kebaktian setiap minggu. Keinginan umat Nasrani

untuk mendirikan gereja ini pada awalnya disampaikan kepada

Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cab. Gresik.

Melihat kenyataan bahwa memang sudah ada rumah ibadat untuk

umat Islam, maka Manager Cabang Perum Perumnas Kantor

Regional VI Cab. Gresik mengirim surat kepada General Manager

Perum Perumnas Regional VI di Surabaya dengan nomor

Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 7 September 2005 perihal

Permohonan Lahan Fasum untuk sarana ibadah. Isi surat tersebut

adalah permohonan pemakaian lahan fasum di Blok 12 H yang

akan digunakan oleh 8 gereja dengan pembagian 3 denominasi

yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel Indonesia (AGAPE).

Surat ini kemudian direspon oleh General Manager dengan surat

balasan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 13 Oktober

2005 yang menyatakan bahwa karena di Perumnas Kota Baru

Driyorejo belum ada sarana ibadat umat non- Muslim. Pada

prinsipnya General Manager menyetujui penyerahan tanah

tersebut untuk kepentingan tempat ibadat umat Kristen dan

Katolik dengan ketentuan bahwa peruntukan dan penggunaan

lahan untuk pembangunan gereja tersebut dilaksanakan

berdasarkan persetujuan Bupati Kep. Daerah Kab. Gresik.

Dari surat tersebut jelas bahwa pihak Perum Perumnas

Kantor Regional VI Surabaya mengetahui bahwa penggunaan

fasos dan fasum untuk bangunan tertentu harus melalui prosedur


145

tertentu. Hal ini dikuatkan dengan surat Sekda Kab. Gresik kepada

Manager Cab. Perum Perumahan Driyorejo No.

450/809/403.74/2005 tanggal 20 Oktober 2005 perihal

Pemberitahuan Pemakaian Fasum. Surat ini menjawab surat dari

Manager Cab. Perum Perumnas Driyorejo No.

Reg.VI/Cab.Grs/806/09/2005 tgl 17 Sept 2005 perihal Pemberi-

tahuan Pemakaian Lahan Fasum untuk tempat ibadat. Dalam surat

ini diterangkan bahwa, 1) bentuk kegiatan fisik yang ada di atas

tanah fasum harus disesuaikan pada site plan yang sudah ada

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)

seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadat

diserahkan dulu ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi

fasos/fasum; dan 3) Pemda Kab. Gresik yang akan mengatur

peruntukannya. Sementara itu, Manager Perum Perumnas Cab.

Gresik juga menulis surat kepada Bupati Gresik No.

Reg.VI/809/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal persetujuan

peruntukan dan penggunaan lahan untuk pembangunan gereja.

Dalam perkembangannya, sampai pada tahun 2007 pihak

Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo belum menyerahkan fasum

kepada Pemerintah Kab. Gresik, sehingga belum diproses

kelanjutannya sampai akhirnya ada surat dari Komandan

Pangkalan Utama TNI AL (Komando Armada RI Kawasan Timur

Pangkalan Utama TNI AL/Danlantamal) kepada Bupati Gresik No.

B/141-20/03/14/Lant-V tanggal 10 Oktober 2007 perihal

permohonan izin mendirikan gereja Katolik dan Kristen. Isi surat

sebagai berikut:

1. Dasar:

a. Surat dari Gereja Bethany Indonesia No. 09/GBI-JD/VIII/2007

tanggal 13 Agustus 2007 perihal permohonan perizinan

Titik Suwariyati

146

b. Surat dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusup No.

006/PANPEMB/KPP/XII/04 tanggal 9 Desember 2004 perihal

Permohonan Lahan Ibadah (Gereja) Umat Katolik.

c. Surat dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusup No.

008/PANPEMB/KPP/XI/2005 tanggal 14 November 2005

perihal permohonan surat dinas untuk mendapatkan surat

persetujuan lahan tempat ibadat

d. Surat dari Perum Perumnas Regional VI Cabang Gresik No.

Reg.VI/Cab.Grs/808/09/2005 tanggal 7 September 2005

perihal pemberitahuan pemakaian lahan untuk sarana

ibadat.

e. Surat Pemkab Gresik No. 450/809/403.74/2005 tanggal 20

Oktober 2005 perihal pemberitahuan pemakaian fasum.

2. Sehubungan dengan hal di atas, pihak Lantamal V

mengizinkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan

Katolik untuk mendirikan gereja di lahan Perumahan TNI AL

Driyorejo masing-masing seluas 500 m² dan areal parkir

bersama seluas 420 m² (gambar terlampir)

Mencermati surat Danlantamal tersebut, nampaknya

Panitia Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan

Gereja Katolik Santo Yusup sebagai gereja yang membawahi

keuskupan di Driyorejo nampaknya tanpa menghiraukan adanya

peraturan perubahan peruntukan lahan fasos dan fasum, di

samping itu, karena surat ini dibuat pada bulan Oktober 2007 yang

artinya PBM telah lahir. Berbekal surat izin dari Danlantamal,

Panitia Pembangunan Gereja Bethany Indonesia membuat surat

yang ditujukan kepada Ketua RT 10 Giok, Ketua RT 22 Giok, Ketua

RT 23 Giok, Ketua RT 24 Giok, dan Ketua RT 25 Giok. Surat ini

dengan maksud memberitahukan/mensosialisasikan surat

persetujuan pembangunan Gereja Bethany Indonesia di tanah


147

fasum Perumahan TNI AL Wilayah Jl. Giok Kota Baru Driyorejo

Gresik yang dikeluarkan oleh Danlantamal.

Berbekal surat persetujuan pembangunan gereja dari

Danlantamal inilah yang dijadikan acuan oleh Panitia

Pembangunan Gereja Bethany Indonesia untuk melakukan

pembangunan sampai bangunan fisik gereja itu selesai. Dilihat

dari bentuk bangunannya, dari luar nampak gereja ini seperti

rumah biasa, tidak ada simbol-simbol yang menunjukkan sebagai

bangunan gereja, sehingga warga sekitar tidak tahu kalau

bangunan itu bangunan gereja. Sampai saat ini Gereja Kristen

Bethany Indonesia sudah dipergunakan namun kegiatannya tidak

mencolok dalam arti jemaatnya tidak banyak. Memurut informasi

dari Kepala KUA Kec. Driyorejo, tidak adanya reaksi atas kebaktian

yang dilakukan di Gereja Kristen Bethany Indonesia karena warga

di sekitar gereja kebanyakan dari Angkatan Laut.

Melihat situasi yang cukup tenang, Panitia Pembangunan

Gereja Katolik Santo Gabriel berniat memulai membangun gereja

dengan mengadakan upacara peletakan batu pertama. Acara

seremonial ini mengundang para pejabat di lingkungan

Kecamatan Driyorejo. Melihat ada upacara peletakan batu pertama

pembangunan gereja, masyarakat terkejut, karena tahu bahwa

belum ada izin pembangunan gereja. Masyarakat pun mulai resah,

bahkan kemudian juga mempertanyakan status Gereja Kristen

Bethany Indonesia yang sudah berwujud bangunan dan sudah

dipergunakan untuk kebaktian.

Sementara, pada tanggal 21 Maret 2006 telah lahir PBM

Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM Nomor: 9 dan

8 ini telah disosialisasikan secara berjenjang. Pengurus FKUB

Titik Suwariyati

148

tingkat provinsi yang memperoleh sosialisasi PBM dari Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama maupun Kementerian

Dalam Negeri, kemudian menyosialisasikan kepada para pengurus

FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat di tingkat kabupaten. Hasil

dari sosialisasi ini nampak antara lain ketika masyarakat mulai

paham akan adanya peraturan yang berkaitan dengan pendirian

rumah ibadat yang menjadi salah satu isi PBM. Hal ini dibuktikan

dengan respon dari Panitia Pembangunan Gereja Kristen Bethany

Indonesia yang mengirim surat kepada Bupati Gresik dengan

nomor: 57/GBI-JP/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 perihal

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan. Surat ini mendapat

jawaban dari Bupati Gresik dengan surat nomor:

050/679/403.71/2008 tanggal 24 Sept 2008. Inti dari isi surat

tersebut adalah:

1) Berdasarkan pengesahan site plan tanggal 6 Agustus 2004

Nomor: 503.648/3671/403.51.3/2004 lokasi lahan tersebut

peruntukannya adalah sebagai pertokoan

2) Lahan belum diserahkan kepada Pemeritah Kab. Gresik,

sehingga masih menjadi kewenangan pihak pengembang

3) Hendaknya pihak pengembang menyerahkan terlebih dahulu

fasos-fasum kepada Pemerintah Kab. Gresik.

Dari surat jawaban Bupati Gresik tersebut jelas bahwa

prosedur yang benar adalah fasos-fasum dalam suatu areal

pemukiman perumahan harus diserahkan oleh pengembang

dalam hal ini Perum Perumnas kepada Pemerintah Daerah Kab.

Gresik. Namun demikian pembangunan gereja terus dilakukan,

sambil mereka memenuhi persyaratan khusus sebagaimana

tercantum pada pasal 14 PBM yaitu tentang 90 orang pengguna

dan dukungan 60 orang dari masyarakat sekitar. Pada saat ini

digambarkan suasana sudah mulai panas, para tokoh agama


149

maupun tokoh masyarakat Kec. Driyorejo berusaha

mengendalikan masyarakat yang sudah kasak kusuk akan

menghentikan pembangunan gereja tersebut secara paksa.

Di tingkat kabupaten dilakukan rapat koordinasi sampai

beberapa kali. Dalam salah satu rapatnya, menugaskan FKUB Kab.

Gresik untuk melakukan verifikasi terhadap 90 orang pengguna

dan 60 orang pendukung dari masyarakat sekitar. Hasil dari

verifikasi tersebut dituangkan dalam surat FKUB yang ditujukan

kepada Bupati Gresik No. 12/FKUB.G/11/2008 tanggal 12

Nopember 2008 perihal Rekomendasi yang isinya: setelah

dilakukan penelaahan/pemeriksaan terhadap berkas permohonan

dan hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan, FKUB tidak

menyetujui permohonan pembangunan Gereja Bethany Indonesia

dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Secara administrasi

berkas permohonan panitia pembangunan Gereja Krsiten Bethany

Indonesia, belum/tidak memenuhi syarat/ketentuan sebagaimana

tercantum dalam pasal 14 ayat 2 butir a dan b PBM No. 9 dan 8

Tahun 2006; 2) Dari hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan/lokasi

terbukti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini

diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa Mulung

sebagaimana terlampir. Surat ini dilampiri juga dengan Berita

Acara Rapat Pleno FKUB Kab. Gresik Hasil verifikasi FKUB Kab.

Gresik tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gresik

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Gresik

No. 450/21/403.77/2009 perihal rekomendasi yang pada intinya

karena belum memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat,

agar jangan menerbitkan IMB untuk pembangunan Gereja Kristen

Bethany Indonesia.

Titik Suwariyati

150

No Asal Desa Jumlah Identitas KTP

Status Agama Pengguna

Pengguna Dukungan Katolik Kristen 1 Mulung 7 67 6 1 2 Petiken 62 - 60 2 3 Randegansari 4 - 3 1 4 Cangkir 12 - 8 3 5 Gadung 10 - 16 1 Jumlah 95 67 88 7

Hasil verifikasi FKUB ini direspon oleh masyarakat sekitar

pembangunan gereja dengan membuat surat atas nama RW VII

Perumnas KBD Desa Randangsari Kec. Driyorejo No.

02/KBD/23/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang menyatakan

bahwa mereka menyetujui pembangunan gereja tersebut. Surat

ini dilampiri tanda tangan warga sebanyak 23 lembar. Surat ini

ditandatangani oleh Ketua RW 08 Desa Randangsari dan diketahui

oleh Kepala Desa Randegansari.

Persoalan pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia

dan Gereja Katolik Santo Gabriel ini sudah pernah diserahkan ke

tingkat Provinsi Jawa Timur, namun oleh Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Timur dan FKUB Provinsi Jawa Timur dikembalikan ke Kab.

Gresik untuk diselesaikan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama-

sama dengan Kantor Kemenag Kab. Gresik, FKUB secara aktif

melakukan rapat koordinasi mengingat Panitia Pembangunan

Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel

tetap melaksanakan pembangunan dengan berpedoman telah

mendapat ijin dari Danlantamal.

Pada tanggal 30 September 2009 Kepala Kesbanglinmas

Kab. Gresik mengirim surat kepada Ketua Panitia Pembangunan

Gereja Bethany Indonesia No. 450/630/537.77/2009 berkaitan


151

dengan pemberhentian kegiatan pembangunan gereja. Surat

tersebut dibuat sebagai tindaklanjut surat FKUB Kab. Gresik No.

12/FKUB.GSK/II/2008 tanggal 12 Nopember 2008 perihal

rekomendasi pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia

yang belum memenuhi persyaratan khusus sebagaimana yang

diamanatkan oleh PBM, sehingga surat ini menguatkan

rekomendasi FKUB bahwa agar panitia pembangunan

menghentikan pembangunan gereja tersebut karena belum

memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada (PBM).

Tidak hanya Gereja Kristen Bethany Indonesia yang masih

tetap melakukan pembangunannya, Gereja Katolik Santo Gabriel-

pun demikian pula. Untuk itu pada tanggal 21 Januari 2010 Kepala

Kesbangpollinmas mengirim surat kepada Ketua Panitia

Pembangunan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumahan Kota

Baru Driyorejo Nomor: 450/33/437.77/2009 perihal: Teguran

Pelaksanaan Pembangunan Gereja Katolik. Surat ini dikirim

sebagai tindak lanjut laporan Camat Driyorejo tanggal 18 Januari

2010 No. 453.2/34/437.108/2010 kepada Bupati Gresik yang

menyatakan bahwa masih ada kegiatan fisik pembangunan Gereja

Katolik di Desa Mulung Kec. Driyorejo. Untuk itu melalui surat ini

Kepala Kesbangpollinmas Kab. Gresik memerintahkan agar Panitia

Pembangunan Gereja Katolik Santo Gabriel agar tidak melanjutkan

pembangunan gereja tersebut sebelum mendapatkan ijin dari

Pemerintah Kab. Gresik.

Dengan adanya kedua surat ini, rupanya Panitia

Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Panitia

Pembangunan Gereja Katolik Santo Gabriel menginformasikannya

kepada Danlantamal Armatim V Surabaya, dan Danlantamal pun

mengirim surat kepada Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas

Kab. Gresik dengan No. B/22.20/03/14/Lant V tanggal 3 Februari

2010 perihal pelaksanaan pembangunan Gereja Katolik di

Titik Suwariyati

152

Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo. Danlantamal menulis

surat yang isinya sebagai berikut:

1. Dasar

a. Surat Komandan Lantamal V No. B/141-20/03/14/Lant. V

tanggal 10 Oktober 2007 perihal Permohonan Izin

Mendirikan Gereja Kristen dan Katolik.

b. Surat Komandan Lantamal V No. B/164-20/03/14/Lant. V

tanggal 12 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin

Mendirikan Gereja Katolik di Perumahan Non Dinas TNI AL

Driyorejo Kab. Gresik.

c. Surat Kepala Kesbangpollinmas kepada Ketua Panitia

Pembangunan Gereja Katolik di Perumahan Kota Baru

Driyorejo No. 450/33/437.77/2010 tanggal 21 Januari 2010

perihal Teguran Pelaksanaan Pembangunan Gereja Katolik.

2. Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar pembangunan

Gereja Katolik di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo Kab.

Gresik tetap dapat dilanjutkan mengingat surat izin

pembangunan telah dikirimkan kepada Bupati Gresik pada

tahun 2007.

Melihat pembangunan gereja yang terus dilakukan,

padahal masyarakat tahu bahwa belum ada ijin pembagunan

kedua gereja itu, masyarakat semakin resah dan ada keinginan

gereja itu dirusak saja, beruntung emosi warga ini masih bisa

dikendalikan oleh para tokoh agama, satu di antaranya adalah

KH. Sururi, seoang tokoh agama yang masih cukup muda,

mantan anggota DPRD Tk II Kab. Gresik. Akhirnya pada tanggal

10 Pebruari 2010 atas nama Warga Muslim Perumnas Kota Baru

Driyorejo menulis surat kepada Bupati Gresik perihal Keberatan

Pembangunan Rumah Ibadat (Gereja) di Perumnas Kota Baru


153

Driyorejo. Dalam surat tersebut dinyatakan pula jika

pemerintah daerah tidak bisa mengambil tindakan tegas untuk

menghentikan pembangunan gereja tersebut, dikhawatirkan

akan terjadi pengrusakan massal oleh masyarakat.

Menerima surat dari Warga Muslim Perumnas Kota

Baru Driyorejo, Bupati kembali melakukan rapat koordinasi

dengan unit terkait. Keputusan dari rapat tersebut adalah

menugaskan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Gresik

mengirim surat kepada Komandan Pangkalan Utama TNI AL V

No. 450/105/437.77/2010 perihal Pelaksanaan Pembangunan

Gereja Katolik di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo.

Isi:

1. Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 9 Tahun 2009

tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan

utilitas perumahan dan pemukiman di daerah. Bahwa

pengelolaan lahan fasum, fasos dan utilitas oleh para pihak

termasuk lahan fasum, fasos dan utilitas untuk tempat

dan/atau rumah ibadat harus terlebih dahulu diawali

dengan penyerahan lahan fasum, fasos dan utilitas dari

pengembang kepada pemeritah daerah, baru kemudian

dapat diminta oleh para pihak kepada pemda untuk

dikelola dengan persetujuan DPRD.

2. Berdasarkan PBM, ada persyaratan khusus yaitu 90

pengguna dan 60 pendukung dari masyarakat sekitar.

3. Bahwa surat permohonan ijin mendirikan bangunan untuk

gereja tertanggal 13 Juli 2008 nomor: 57/GBI-JD/VII/2008

telah ditolak berdasarkan surat Bupati Gresik tertanggal 24

September 2008 Nomor: 050/679/403.71/2008 karena

tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam

perundang-undangan.

Titik Suwariyati

154

4. Memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas

sebagaimana point 1, 2, dan 3 dan untuk menjaga

ketertiban, keamanan dan kerukunan antarumat beragama

serta untuk mencegah terjadinya gejolak masyarakat di

sekitar wilayah perumahan (Perumnas) Driyorejo sebagai

akibat dari pembangunan gereja, maka dengan ini diminta

kepada para pihak agar dapatnya menghentikan semua

aktifitas pembangunan gereja di lokasi perumahan

(Perumnas) Driyorejo

Surat tersebut direspon oleh Komandan Pangkalan

Utama TNI AL V dengan membalas surat kepada Kepala Kantor

Kesbangpol dan Linmas Kab. Gresik No. B/64.20/03/14/Lant V

tanggal 30 Maret 2010

Isi surat tersebutsebagai berikut:

1. Dasar

a. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

b. Surat Komandan Lantamal V No. B/141-20/03/14/Lant. V

tanggal 10 Oktober 2007 perihal Permohonan Izin

Mendirikan Gereja Kristen dan Katolik.



Driyorejo No. 450/33/437.77/2009 tanggal 24 Februari

2010 perihal Teguran Pelaksanaan Pembangunan Gereja

Katolik Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo

2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan

beberapa hal sebagai berikut (daftar nama sesuai dengan

lampiran):


155

a. Pembangunan Gereja Bethany Indonesia dan Gereja

Katolik di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo

tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan dalam

PBM tersebut sebagai berikut:

1) Mendapat dukungan paling sedikit 90 orang

pengguna masing-masing rumah ibadat tersebut.

2) Mendapat dukungan paling sedikit 60 orang dari

masyarakat setempat yang berada di sekitar masing-

masing rumah ibadat tersebut.

b. Pembangunan Gereja Bethany Indonesia dan Gereja

Katolik di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo sangat

dibutuhkan oleh dinas TNI AL mengingat pembangunan

rumah ibadat tersebut merupakan pelaksanaan dari

fungsi faswatpres Lantamal V.

3. Pembangunan dua rumah ibadat di Perumahan Non Dinas

TNI AL Driyorejo akan tetap dilaksanakan mengingat

pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan

ketaqwaan dan keimanan anggota militer/PNS TNI AL dan

warga sekitarnya.

Pada tanggal 19 Mei 2010 Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja melaporkan kepada Bupati Gresik dengan surat No.

050/207/437.90/2010 perihal Laporan Hasil Pemanggilan PPNS

terhadap Panitia Pembangunan Gereja di Driyorejo.

Isi suratsebagai berikut:

• Melakukan pemanggilan I terhadap Kapten Marinir Patmono

Daniel selaku panitia pembangunan gereja di Kec. Driyorejo

pada tanggal 9 April 2010. Pihak panitia pembangunan

gereja tidak hadir.

Titik Suwariyati

156

• Pada tanggal 12 April 2010 dilakukan pemanggilan II. Panita

tidak hadir lagi hanya menginformasikan via telepon bahwa

Kapten Marinir Patmono Daniel sedang mengikuti diklat.

• Pada tanggal 6 Mei 2010 dilakukan pemanggilan ke III dan

panita tetap tidak hadir.

Setelah beberapa lama dilihat perkembangan situasinya,

ternyata proses pembangunan kedua gereja masih tetap

berlangsung, maka dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 27

Oktober 2010.

Berita acara rapat koordinasi pembangunan gereja Kristen

Bethany dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Desa Mulung Kec.

Driyorejo.

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2010

Tempat : Ruang Rapat Graita Eka Praja

Kantor Bupati Gresik

Pimpinan Rapat :

1. Ketua : Asisten I

2. Pendamping : Kakan Kesbangpol Linmas

3. Pendamping : Ketua FKUB Kab. Gresik

Peserta Rapat :

1. Dewan Penasehat FKUB Kab. Gresik

2. Anggota FKUB Kab. Gresik

3. Perwakilan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Kab. Gresik


157

4. Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik

5. Perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik

6. Perwakilan dari Intelkam Polres Gresik

7. Perwakilan dari Intel Kodim 0817 Gresik

8. Perwakilan dari Intel Kejaksaan Negeri Gresik

9. Perwakilan dari Sub Denpom Gresik

10. Perwakilan dari Sub Garnisun Gresik

11. Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional

12. Muspika Kec. Driyorejo

13. Kepala Desa Mulung

Hasil Keputusan:

• Bahwa pendirian Gereja Kristen Bethany dan Gereja Katolik

Santo Gabriel di Desa Mulung Kec. Driyorejo tidak memenuhi

persyaratan sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 ttg

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan

Pendirian Rumah Ibadat khususnya pasal 14 ayat (2);

• Pemerintah Kab. Gresik dituntut ketegasannya tentang

penghentian/pembongkaran tempat ibadat Gereja Kristen

Bethany dan Gereja Katolik Santo Gabriel yang tidak

dilengkapi dengan perijinan yang berlaku;

• Pembangunan Gereja Kristen Bethany dan Gereja Katolik

Santo Gabriel harus segera dihentikan;

Titik Suwariyati

158

• Menyerahkan fasos-fasum kepada pemda dan

penggunaaannya diserahkan kepada pemda;

• Simbol-simbol atau label-label yang ada pada Gereja Kristen

Bethany dan Gereja Katolik Santo Gabriel harus segera

diturunkan.

Pada hari yang sama tanggal 27 Oktober 2010,

Komandan Pangkalan Utama TNI AL V mengirim surat kepada

Bupati Gresik No. B/1483/X/2010 perihal: Kelengkapan Persyaratan

Khusus Pembangunan Gereja Katolik di Perumahan Driyorejo

Gresik.

Isi surat:

1. Dasar

a. PBM No. 9 dan 8 Th 2006

b. Surat Komandan Lantamal V No. B/64-20/03/14/Lant V tgl

30 Maret 2010 perihal Pembangunan Gereja Oikumene dan

Gereja Katolik di di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo.



Driyorejo No. 450/105/437.77/2009 tanggal 24 Februari

2010 perihal: Pelaksanaan Pemb Gereja Katolik Perumahan

Non Dinas TNI AL Driyorejo

2. Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Pembangunan Gereja Katolik di Perumahan Non Dinas TNI

AL Driyorejo sangat diperlukan oleh Dinas TNI AL mengingat

pembangunan rumah ibadat tersebut merupakan

pelaksanaan dari fungsi faswatpers (fasilitas perawatan

personil) lantamal V;


159

b. Pendirian rumah ibadat diperuntukkan bagi pelayanan umat

beragama di wilayah kelurahan/desa namun apabila

komposisi jumlah penduduk umat beragama yang

bersangkutan di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi,

pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas

wilayah kecamatan atau kab/kota atau provinsi;

c. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan

administratif, teknis bangunan gedung, dan persyaratan

khusus, adapun persyaratan khusus tersebut adalah:

1) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat (warga

yang beragama Katolik) paling sedikit 90 (sembilan

puluh) orang.

2) Dukungan masyarakat setempat (warga yang beragama

selain Katolik) paling sedikit 60 (enam puluh) orang.

Dikirimkan kelengkapan persyaratan khusus berupa daftar

nama pengguna rumah ibadat sebanyak 95 orang dan daftar

nama dukungan masyarakat setempat sebanyak 67 orang. Setelah

dilakukan penelitian terhadap berkas daftar nama 90 orang

pengguna dan 60 orang pendukung ternyata sama dengan yang

telah diverifikasi oleh FKUB.

Pada tanggal 21 Desember 2010 diadakan rapat Muspida

Plus, karena rapat dihadiri oleh unsur DPRD Kab. Gresik, Polres

Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, Pengadilan Negeri Gresik, Kodim

0817 Gresik, Sub Garnisun 0817 Gresik, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja kab. Gresik, Kantor

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gresik,

dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Kab. Gresik. Materi rapat yaitu pokok persoalan “Pendirian Rumah

Ibadat Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo

Gabriel di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”.

Titik Suwariyati

160

Dalam notulasi rapat ini dikemukakan kronologi

munculnya kasus perselisihan pembangunan rumah ibadat ini

sejak tahun 2004, pada saat pengesahan site plan oleh Bupati

Gresik Nomor: 503.648/3671/403.51.3/2004 lokasi lahan fasum di

lokasi perum perumnas Kota Baru Driyorejo peruntukannya

sebagai pertokoan. Kemudian adanya surat Surat dari Manager

Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cab. Gresik kepada

General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya no.

Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 7 September 2005 perihal

Permohonan Lahan Fasum untuk sarana ibadat di lahan fasum di

Blok 12 H yang akan digunakan oleh 8 gereja dengan pembagian 3

denominasi yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel

Indonesia (AGAPE). Sebagai bahan pertimbangan diinformasikan

bahwa di Perumnas Kota Baru Driyorejo sudah ada 23

masjid/mushalla di lokasi fasum dan sudah digunakan untuk

beribadah oleh umat Islam.

Kronologi peristiwa ini diakhiri dengan surat Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Gresik Nomor:

503/582/437.77/2010 dan Nomor: 503/583/437.77/2010 tanggal

22 Nopember 2010 perihal penghentian pembangunan Gereja

Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel.

Kesimpulan rapat Muspida Plus ini adalah pendirian rumah

ibadat Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo

Gabriel di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

antara lain:

1. Pendirian rumah ibadat Gereja Kristen Bethany Indonesia dan

Gereja Katolik Santo Gabriel belum memiliki IMB akan tetapi

pembangunannya sampai sekarang sudah mencapai:


161

a. Bangunan fisik Gereja Kristen Bethany Indonesia telah

mencapai 90%

b. Bangunan fisik Gereja Katolik Santo Gabriel telah mencapai

30%

2. Fasum/fasos seharusnya seharusnya diserahkan terlebih dahulu

oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Gresik

3. Untuk pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain

memenuhi persyaratan tersebut, harus memenuhi persyaratan

khusus PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 14 ayat (2) yaitu:

a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah

ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat

setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang

yang disahkan oleh lurah/kepala desa

Persyaratan-persyaratan tersebut belum terpenuhi sebagai

persyaratan administratif, persyatan teknis, maupun persyaratan

khusus, permohonan panitia pembangunan rumah ibadat yang

disampaikan kepada Bupati Gresik.

Hasil rapat Muspida Plus ini kemudian ditindaklanjuti

oleh Bupati Gresik dengan mengirim surat kepada Pengurus

Gereja Bethany Indonesia dan Pengurus Gereja Katolik Santo

Gabriel di Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo dengan nomor:

450/777/437.77/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal:

Penghentian Kegiatan Pembangunan Gereja Bethany Indonesia

dan Gereja Katolik Santo Gabriel. Mengacu pada hasil rapat

Muspida Plus bahwa pembangunan kedua gereja tersebut belum

memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka:

Titik Suwariyati

162

1. Seluruh kegiatan pembangunan Gereja Bethany Indonesia

dan Pengurus Gereja Katolik Santo Gabriel yang terletak di

Kota Baru Driyorejo, Desa Mulung Kec. Driyorejo Driyorejo

Kab. Gresik harus dan segera dihentikan.

2. Melepaskan segala simbol-simbol atau label-label yang ada

pada Bethany Indonesia dan Pengurus Gereja Katolik Santo

Gabriel yang terletak di Kota Baru Driyorejo, Desa Mulung Kec.

Driyorejo Driyorejo Kab. Gresik; serta

3. Menghentikan segala bentuk kegiatan,

peribadatan/kebaktian di Gereja Bethany Indonesia dan

Pengurus Gereja Katolik Santo Gabriel yang terletak di Kota

Baru Driyorejo, Desa Mulung Kec. Driyorejo Driyorejo Kab.

Gresik.

Surat Bupati ini ditembuskan kepada 1) Ketua DPRD Kab.

Gresik, 2) Kepala Polisi Resort Gresik, 3) Komandan Komando

Distrik Militer 0817 Gresik, 4) Ketua Pengadilan Negeri Gresik, 5)

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, 6) Komandan Pangkalan Utama

TNI AL V, 7) Dansubgar 0817, 8) Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Gresik, 9) Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Gresik, 10)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik, 11) Kepala Bagian

Pemerintahan Umum Setda Kab. Gresik, 12) Kepala Bagian Hukum

Setda Kab. Gresik, 13) Ketua FKUB Kab. Gresik, 14) Ketua MUI Kab.

Gresik, 15) Muspika Kecamatan Driyorejo, 16) Kepala Desa Mulung.

Pada saat penelitian ini dilakukan, tidak nampak aktivitas

pembangunan kedua gereja. Gereja Bethany Indonesia fisik

bangunannya sudah selesai 100%. Dari luar bentuk bangunannya

seperti rumah biasa, namun nampaknya bagian utama rumah itu

merupakan ruangan cukup luas atau semacam aula. Di depan

telah dipasang papan nama Gereja Kristen TNI AL Bethany

Indonesia dengan disertai jadwal kebaktian. Sedangkan Gereja


163

Katolik Santo Gabriel telah selesai bangunan temboknya dan telah

berbentuk gereja, tinggal penyelesaiannya saja.

Pada waktu terjadi peristiwa Temanggung, Muspika

Kecamatan Driyorejo dan KUA Kec. Driyorejo, Kapolsek

mengadakan rapat pada tanggal 10 Februari 2011 dengan agenda

utama memelihara dan mengendalikan kondisi Kec. Driyorejo

yang suhunya cukup panas dengan adanya kasus pembangunan

rumah ibadat ini, agar peristiwa Temanggung tidak terjadi di

Driyorejo. Mengetahui ada rapat koordinasi ini, pengurus Gereja

Bethany Indonesia mengirim surat kepada Kapolsek Driyorejo

Gresik dengan nomor: 64/GBI-KBD/II/2011 tanggal 12 Februari

2011 perihal Permohonan Perlindungan dan Keamanan

Peribadatan. Pada intinya mengingat perkembangan situasi

Kamtibmas yang terjadi dewasa ini, meminta perlindungan

ketertiban, keamanan, kenyamanan pelaksanaan seluruh aktifitas

peribadatan di Gereja Krsiten TNI AL Bethany Jl. Raya Giok Kota

Baru Driyorejo Gresik. Surat ini ditembuskan kepada 1) Kapolda

Jatim, 2) Pangdam V Brawijaya, 3) Pangarmatim, 4) Gubernur

Jatim, 5) Kementerian Agama Jatim, 6)Danlantamal V, 7) Kapolres

Gresik, Dandim 0817 Gresik, 8) Muspika Driyorejo, 9) Lurah

Mulung, 10) Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia, dan

11) Koord Bethany Jatim. Yang banyak dipertanyakan adalah

mengapa Bupati Gresik, Kepala Kesbanglinmas dan lainnya tidak

mendapat tembusan?

Informasi terakhir dari Yarham, ketua tim verifikasi,

bahwasannya pada tanggal 16 Maret 2011, FKUB bersama panitia

pembangunan gereja dan Muspida datang ke lokasi gereja untuk

melakukan rapat. Mereka disambut oleh KH. Sururi dan warga,

hadir pula wartawan media cetak dan elektronik. Rapat dipimpin

oleh orang dari BIN Jatim. Yarham menggambarkan suasana rapat

saat itu sangat tegang dan hasilnya mentaati surat Bupati Gresik.

Titik Suwariyati

164


165

ANALISIS

Mencermati kronologi kasus perselisihan pendirian rumah

ibadat Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel,

ditinjau dari ranah regulasi, bahwasannya pembangunan dua

gereja tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Pertama, status fasos dan fasum secara

prosedural oleh pihak pengembang yaitu Perum Perumnas harus

diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kab. Gresik.

Kalau sudah diserahkan barulah masyarakat mengajukan untuk

dijadikan tempat ibadat. Penyerahan fasos dan fasum ini belum

pernah dilakukan oleh fihak Perum Perumnas kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Gresik. Kedua, persyaratan khusus berupa 90

orang pengguna dan 60 pendukung memang ada daftar

namanya, namun setelah dilakukan verifikasi oleh FKUB Kab.

Gresik, hasilnya tidak memenuhi syarat.

Pemerintah Daerah Kab. Gresik dalam hal ini telah

berperan secara maksimal baik sebagai regulator, fasilitator, dan

dinamisator. Sebagai regulator, pemerintah daerah telah berusaha

menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang dimungkinkan

akan terganggu dengan pembangun Gereja Kristen Bethany

Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel yang pada dasarnya

telah dibangun tanpa mengindahkan peraturan sebagaimana

Titik Suwariyati

166

diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sebagai fasilitator,

pemerintah daerah telah menyediakan beberapa gereja baik

gereja Kristen maupun Katolik yang sudah ada yang dirasakan

masih bisa memenuhi kebutuhan umat Nasrani untuk melakukan

kebaktian. Pemerintah daerah sebagai dinamisator, telah

memberdayakan unsur-unsur terkait seperti para tokoh agama,

FKUB, ormas keagamaan dalam penyelesaian kasus pembangunan

gereja ini.

Penduduk yang bertempat tinggal di Perumnas Kota Baru

Driyorejo pada umumnya pendatang dari luar Kab. Gresik, banyak

dari mereka merupakan penduduk pindahan dari Surabaya dan

merekalah yang umumnya beragama Katolik atau Kristen.

Sebagaimana disinyalir oleh Usman Pelly (1999) kehadiran

komunitas pendatang ke dalam struktur komunitas pribumi yang

telah mapan kerap menimbulkan friksi sosial—yang tidak jarang

‘meminjam’ sentimen agama. Ini yang terjadi di Driyorejo yang

warganya secara ekonomi lebih mapan dan tingkat pendidikan juga

lebih tinggi daripada penduduk asli, apalagi masyarakat Kab. Gresik

yang selama ini sangat dikenal sebagai masyarakat “Kota Santri”.

Ketika warga Muslim yang tinggal di Kota Baru Driyorejo segera

membangun masjid atau mushalla, umat Kristiani-pun ingin

membangun gereja, namun mereka terbentur dengan berbagai

persyaratan.

Dalam kasus perselisihan pendirian Gereja Kristen Bethany

Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel, ada dua pihak yang

terlibat langsung yaitu pihak pertama adalah Panitia Pembangunan

Gereja dan Danlantamal V Surabaya. Pihak kedua adalah

Pemerintah Daerah Kab. Gresik beserta jajarannya. Pihak pertama

merasa bahwa lahan yang ada Kota Baru Driyorejo sudah menjadi

milik TNI AL karena sudah dilakukan jual beli oleh Koperasi TNI AL,

sehingga peruntukan lahan itu sepenuhnya menjadi kebijakan


167

Danlantamal, karena itulah Danlantamal memberikan ijin

pembangunan gereja di lokasi itu dengan mengabaikan adanya

peraturan khusus yang mengatur pendirian rumah ibadat yaitu PBM

No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sementara itu, pihak kedua berpegang

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

ketika persyaratan belum terpenuhi, maka pembangunan gereja itu

belum bisa dilaksanakan.

Titik Suwariyati

168


169

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perselisihan pendirian Gereja Kristen Bethany Indonesia dan

Gereja Katolik Santo Gabriel dengan Pemerintah Daerah Kab.

Gresik beserta jajarannya karena Panitia Pembangunan Gereja

telah mendapat ijin dari Danlantamal karena lahan itu milik

Angkatan Laut. Setelah terbitnya PBM Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Panitia

Pembangunan Gereja merasa telah memenuhi persyaratan

khusus yaitu adanya 90 orang pengguna dan 60 orang

pendukung. Sementara Pemerintah Daerah Kab. Gresik

menganggap persyaratan belum ada yang terpenuhi.

2. Sejak awal kasus ini muncul, keterlibatan Pemerintah Daerah

Kab. Gresik sangat tinggi baik sebagai regulator, fasilitator

maupun dinamisator. Disadari sejak awal jika masalah

pembangunan gereja ini tidak ditangani dengan sungguh-

sungguh, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerusuhan,

karena selama ini masyarakat sekitar telah berusaha menahan

diri untuk tidak melakukan tindakan yang anarkhis. Untuk itu

pemerintah daerah selalu memfasilitasi setiap ada rapat yang

menghadirkan fihak-fihak yang bersengketa maupun rapat

koordinasi dengan Kesbangpol dan Linmas, FKUB maupun para

Titik Suwariyati

170

tokoh agama. Untuk itu Bupati Gresik kemudian menerbikan

surat keputusan yang isinya seluruh kegiatan pembangunan

Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo

Gabriel yang terletak di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik harus

dan segera dihentikan.

3. FKUB Kab. Gresik mempunyai kontribusi yang cukup signifikan

karena selama ini selalu diminta pendapatnya oleh Pemerintah

Daerah, sampai pada saat dilakukan verifikasi persyaratan

khusus 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung dilakukan

oleh satu tim yang terdiri para anggota FKUB.

4. Situasi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan gereja di

Kecamatan Driyorejo cukup panas. Menurut beberapa

informan, sekarang ini situasi masih bisa dikendalikan, tetapi

kalau Pemerintah Daerah tidak bisa menyelesaikan kasus ini,

masyarakat akan bertindak sendiri dan ini dibuktikan dengan

surat dari warga Muslim Perumnas Kota Baru Driyorejo kepada

Bupati Gresik yang menyatakan keberatan atas pembangunan

rumah ibadat (gereja) di Perumnas KBD. Kalau pemda tidak bisa

mengambil tindakan tegas untuk menghentikan

pembangunan gereja tersebut, dikhawatirkan akan terjadi

pengrusakan massal oleh masyarakat


171

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik Dalam Angka 2010

_________, Kecamatan Driyorejo Dalam Angka 2010

CRCS UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010,

Yogyakarta: 2011

Moderate Muslim Society, Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun

2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi, Jakarta: 2011


Rosdakarya, Bandung, 2002

Pelly, Usman, “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian

Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,”

dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-

April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI

bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia

SETARA Institute, Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010, Jakarta: 2011.

The Wahid Institute, Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan

Toleransi 2010, Jakarta: 2011

-o0o-

Titik Suwariyati

172

Studi Kasus tentang Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat ...

173

Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadatdi Kabupaten Badung, Bali

Oleh :Bashori A. Hakim

Bashori A. Hakim

174


175

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perihal pendirian rumah ibadat merupakan persoalan yang

menarik untuk dikaji, terlebih sejak dikeluarkannya Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 &

8 Tahun 2006. Menarik, karena dengan adanya PBM itu dinamika

permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di berbagai daerah

terlihat semakin meningkat, yang dengan sendirinya berpengaruh

terhadap kerukunan umat beragama. Karena itu, kerukunan umat

beragama bukanlah kondisi yang statis, melainkan berkembang

seiring dengan dinamika kehidupan umat beragama. Fluktuasinya

dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak semata-mata faktor

keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melalui

salahsatu kajiannya mengidentifikasi ada sejumlah faktor non-

keagamaan yang mempengaruhi kerukunan umat beragama,

yaitu: politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Adapun faktor

keagamaan sendiri teridentifikasi ada beberapa aspek, antara lain:

penyiaran agama, bantuan (keagamaan) luar negeri, perkawinan

antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak,

pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan

dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok

Bashori A. Hakim

176

sempalan, transparansi informasi keagamaan, dan “pendirian

rumah ibadat”.

Di antara faktor-faktor keagamaan yang akhir-akhir ini kerap

mengganggu kondisi kerukunan umat beragama adalah persoalan

di seputar rumah ibadat. Permasalahannya cukup bervariasi, mulai

dari penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban hingga

penutupan tempat/rumah ibadat. Mengingat variasi

permasalahan dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun,

maka tidak mengherankan jika permasalahan di seputar rumah

ibadat menjadi isu penting dan merupakan salahsatu

permasalahan dalam pembangunan nasional sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014.

Beberapa lembaga pengkajian dalam laporan tahunannya

mencatat adanya kecenderungan yang meningkat dalam hal

gangguan terhadap rumah ibadat. Center for Religious and Cross-

cultural Studies (CRCS) mencatat, pada tahun 2009 terdapat 18

kasus di seputar rumah ibadat. Dengan cakupan wilayah yang

sama, pada tahun 2010 meningkat menjadi 39 kasus (CRCS,

2011:34). Demikian pula The Wahid Institute mencatat adanya

peningkatan gangguan terhadap rumah ibadat. Pada tahun 2010

tercatat ada 62 kasus, dengan rincian 28 kasus pelanggaran dan 34

kasus tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat. Angka ini lebih

besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 meski ada perluasan

wilayah laporan (The Wahid Institute, 2011:17).

SETARA Institute pada tahun 2010 lalu mencatat terdapat 59

tempat ibadat yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuk,

baik penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas

ibadah, dan lain-lain (SETARA Institute, 2011:9). Bahkan, lebih rinci

Moderate Moslem Society mencatat dari 81 kasus intoleransi,

sebanyak 63 kasus (80 %) adalah aksi penyerangan, penolakan

rumah ibadat, dan intimidasi (Moderate Moslem Society, 2011:12).


177

Di Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya beragama

Hindu, umat beragama lain merasakan kesulitan mendirikan

rumah ibadat terlebih sejak dikeluarkannya Perda Bali berupa

Keputusan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan

Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadat di

Wilayah Provinsi Bali (Hakim, Laporan Studi Kasus Pendirian Rumah

Ibadat di Kota Denpasar, Bali, 2010). Dengan adanya Keputusan

Gubernur Bali itu maka umat beragama di Provinsi Bali dalam

kaitannya dengan persoalan pendirian rumah ibadat tentu

memiliki dinamikanya sendiri. Apalagi dalam beberapa tahun

kemudian dikeluarkan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 yang salah satu

materinya juga berisi perihal pendirian rumah ibadat.

Kehadiran PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 yang sedang dan terus

disosialisasikan oleh pemerintah, diharapkan dapat menjadi solusi

atas permasalahan di sekitar rumah ibadat. Namun bagaimana

pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan masyarakat hinggga

kini, perlu diketahui sesuai kondisi riil di lapangan. Untuk itulah

maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama pada tahun 2011 mengadakan penelitian

khusus mengenai berbagai kasus di seputar rumah ibadat di

berbagai daerah, termasuk di Provinsi Bali. Selain untuk

mengungkap problem aktual di lapangan, hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat mengklarifikasi data dan informasi dari berbagai

pihak mengenai gangguan terhadap rumah ibadat yang

ditengarai tidak seutuhnya benar.


jelas dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Puslitbang

Kehidupan Keagamaan tahun 2010 yang lalu. Jika pada tahun

2010 fokus penelitian terhadap sejumlah rumah ibadat yang

hendak didirikan dan mendapat resistensi masyarakat dan yang

tidak mendapat resistensi (damai), pada tahun 2011 ini fokusnya

Bashori A. Hakim

178

adalah tentang pendirian rumah ibadat yang diperselisihkan,

ditertibkan, serta yang ditutup.

PERMASALAHAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: mengapa

terjadi kasus perselisihan tentang pendirian, penertiban, dan

penutupan rumah ibadat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap beberapa

permasalahan berikut: 1) Bagaimana kasus perselisihan tentang

pendirian, penertiban, atau penutupan rumah ibadat terjadi; 2)

Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan

tersebut; 3) Bagaimana peranan FKUB dalam penyelesaian

perselisihan.

Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk: 1) Mengetahui kasus

perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau penutupan

rumah ibadat di Kabupaten Badung; 2) Mengetahui peran

pemerintah dalam penyelesaian perselisihan; 3) Mengetahui peran

FKUB dalam penyelesaian perselisihan.

Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pimpinan

Kementerian Agama dan instansi terkait sebagai bahan dalam

menyusun kebijakan berkenaan dengan implementasi peraturan

terkait rumah ibadat, dalam upaya peningkatan kerukunan umat

beragama. Selain itu, diharapkan dapat memberikan penjelasan


179

lebih mendalam dalam mengungkap berbagai kasus tentang

rumah ibadat di lokasi penelitian.

Batasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi, ada beberapa istilah yang

dipergunakan dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan. Mengacu

kepada buku “Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya” yang diterbitkan

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, beberapa istilah dimaksud

berikut penjelasannya adalah:

1. Perselisihan (akibat pendirian rumah ibadat), ialah perselisihan

antara pihak panitia pendiri atau pengguna atau calon

pengguna rumah ibadat dengan pihak masyarakat setempat,

dengan pemerintah daerah, dengan Kantor Kementerian

Agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat dalam hal

yang berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian rumah

ibadat ataupun penggunaan bangunan gedung bukan rumah

ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah

ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama pengguna

rumah ibadat.

2. Rumah ibadat, adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para

pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak

termasuk tempat ibadat keluarga.

3. Tempat ibadat keluarga, untuk umat Islam disebut

mushalla/langgar/surau/meunasah; untuk umat Kristen disebut

kapel/rumah doa; untuk umat Katolik disebut kapel; untuk

umat Hindu disebut sanggah/mrajan/panti/paibon; untuk umat

Buddha disebut cetya; dan untuk umat Khonghucu disebut

siang hwee/co bio/cong bio/kong tek su.

Bashori A. Hakim

180

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), adalah forum

yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah

dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan

umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

5. Kerukunan umat beragama, adalah keadaan hubungan

sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling

pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam

pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Panitia pembangunan rumah ibadat, adalah panitia yang

dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau

pengurus rumah ibadat.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat, adalah izin

yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan

rumah ibadat.

8. Persyaratan administratif, misalnya surat kepemilikan tanah

tempat rumah ibadat akan dibangun; sedangkan persyaratan

teknis misalnya persyaratan tata bangunan gedung (Puslitbang

Kehidupan Keagamaan, PBM No. 9 & 8 Tahun 2010 & Tanya

Jawabnya, 2010).

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah, bahwa keberadaan rumah ibadat di suatu tempat, pada

dasarnya secara simbolik dapat dijadikan pertanda atas

keberadaan umat beragama di lingkungan tempat dimaksud.

Dengan kata lain, keberadaan gereja di suatu wilayah misalnya,

menunjukkan keberadaan umat Kristiani di lingkungan wilayah


181

tersebut; demikian pula keberadaan masjid, pura, vihara dan

seterusnya. Semakin banyak jumlah rumah ibadat di suatu wilayah

– dengan demikian – mengindikasikan bahwa jamaah/jemaat atau

umat beragamanya banyak pula. Asumsi demikian sejalan dengan

“kerangka dasar” pemikiran yang diterapkan dalam PBM Bab IV

Pendirian Rumah Ibadat, khususnya terkait Pasal 14 Ayat (2 a)

yang menyebutkan bahwa pendirian rumah ibadat – juga – harus

memenuhi persyaratan khusus, antara lain: daftar nama dan kartu

tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang

yang disahkan oleh pejabat setempat (PBM No.9 & 8 Tahun 2006).

Gesekan – bahkan di antaranya cenderung menimbulkan

konflik – antarumat beragama, selain pada umumnya bermula dari

persoalan-persoalan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tidak

dapat dipungkiri di antaranya – juga – dipicu oleh persoalan

pendirian rumah ibadat. Bahkan tentang pendirian rumah ibadat

ini di beberapa daerah merupakan issu sentral yang menimbulkan

permasalahan di kalangan umat beragama.

Untuk memahami permasalahan terkait rumah ibadat,

dapat didekati paling tidak melalui tiga aspek yaitu: aspek regulasi,

aspek sosial – ekonomi – budaya, serta aspek keberagamaan.

Aspek regulasi, tentang izin pendirian bangunan (IMB)

rumah ibadat merupakan permasalahan yang sering timbul dalam

pendirian rumah ibadat, di samping kelengkapan persyaratan lain

dalam pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam PBM No.

9 & 8 Tahun 2006 atau peraturan lainnya. “Peraturan lainnya” yang

dimaksud di sini ialah bahwa di Kabupaten Badung dan Provinsi

Bali pada umumnya ada pergub terkait pendirian rumah ibadat

yang di antaranya ada aturan yang tidak singkron dengan aturan

sejenis dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Dengan demikian di

Kabupaten Badung umat beragama ketika hendak mendirikan

rumah ibadat harus mengacu kepada PBM No. 9 & 8 Tahun 2006

Bashori A. Hakim

182

dan Pergub Provinsi Bali. Rumah ibadat atau bangunan bukan

rumah ibadat yang dipergunakan untuk tempat ibadat ketika tidak

atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan di atas – dengan demikian – dipermasalahkan atau

diperselisihkan. Namun, dalam beberapa kasus mungkin saja

terjadi perselisihan terhadap rumah ibadat yang sudah memiliki

IMB, atau sebaliknya terjadi kasus penggunaan bangunan bukan

rumah ibadat dipergunakan untuk tempat ibadat yang tidak

dipersoalkan, baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah

setempat.

Aspek sosial, ekonomi dan budaya, rasa sentimen

keagamaan, kerap timbul dari persoalan-persoalan yang pada

dasarnya tidak terkait secara langsung dengan keagamaan. Dalam

kasus komunitas tertentu, kehadiran kelompok pendatang – yang

kemudian sukses di bidang tertentu termasuk bidang ekonomi –

dalam struktur komunitas “pribumi” yang telah mapan, acapkali

menimbulkan friksi sosial – yang dalam tingkat tertentu – dapat

menjalar ke arah “sentimen agama”. Konsep in-group dan out-

group dalam konteks ini menjadi relatif berperan. Kehadiran

rumah ibadat agama lain dalam suatu komunitas yang telah

mapan sebelumnya, sering menimbulkan persoalan karena

adanya penolakan dari komunitas yang telah mapan. Demikian

pula dari aspek budaya, kehadiran rumah ibadat lain yang

mengindikasikan hadirnya komunitas umat beragama lain,

seringkali dianggap dapat “mengganggu” stabilitas budaya

masyarakat setempat yang telah mapan.

Aspek keberagamaan, sikap intoleransi kelompok agama

tertentu terhadap kelompok agama lain, dapat menimbulkan

perselisihan bahkan penolakan terhadap kehadiran rumah ibadat

kelompok agama lain. Inklusifitas keagamaan akan menimbulkan

penolakan atas kehadiran rumah ibadat umat lain.


183

Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah

metode kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan

menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan pustaka,

serta pengamatan. Data yang terkumpul diolah melalui tahap:

editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi untuk memperoleh

pengetahuan baru. Wawanca dilakukan kepada sejumlah informan

yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang dikaji,

dengan menggunakan pedoman wawancara. Studi pustaka

dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah dan media cetak

lain terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan

pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek tertentu yang

terkait, sejauh yang dapat dilakukan. Proses pengolahan dan

analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Untuk menguji keabsahan data dipergunakan teknik

triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain.

Menurut Patton (1987) – sebagaimana dikutip Moleong –

triangulasi dalam konteks kajian ini dilakukan dengan sumber

yakni membandingkan dan mengecek balik suatu informasi

melalui waktu dan alat ukur yang berbeda untuk menguji derajat

keterpercayaan informasi yang diperoleh. Melalui cara demikian

maka dalam proses pengumpulan data dilakukan pembandingan,

misalnya antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan,

dengan dokumen terkait, membandingkan antara pendapat

masyarakat umum dengan pejabat, serta antara informasi pada

saat penelitian dengan saat normal (Moleong, 2002:178).

Bashori A. Hakim

184


185

GAMBARAN SEKILAS

KABUPATEN BADUNG

Kondisi Geografi

Kabupaten Badung secara geografis terletak antara

80.14’20” – 80.50’48” Lintang Selatan dan 115.05’00” – 115.26’16”

Bujur Timur. Luas wilayahnya 418.52 Km2 atau sekitar 7,43 % dari

luas Pulau Bali. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupaten Bangli,

Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar, sebelah selatan Samudera

Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Tabanan.

Dilihat dari segi pemerintahan, wilayah Kabupaten Badung

secara administratif terbagi menjadi 6 kecamatan dan 62

desa/kelurahan, dengan rincian 16 kelurahan dan 46 desa dinas.

Keenam kecamatan dimaksud yaitu: Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara,

Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Ibukota kabupaten terletak di

Kecamatan Mengwi, dengan pusat pemerintahan terletak di Desa

Sempidi, Kecamatan Mengwi. Dilihat dari tingkat kemandiriannya,

seluruh desa/kelurahan di kabupaten ini tergolong kategori swa

sembada. Sedangkan dari segi karakteristik daerah, ada 26

desa/kelurahan tergolong klasifikasi daerah urban (perkotaan) dan

Bashori A. Hakim

186

36 selebihnya merupakan daerah rural (pedesaan). Berbeda

dengan berbagai daerah lain di Indonesia, wilayah Badung dan

seluruh wilayah Provinsi Bali yang lain selain terbagi menurut

administrasi pemerintahan, terbagi pula menurut wilayah/daerah

adat. Adapun pembagian wilayah adat untuk masing-masing

kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Kuta Selatan

memiliki 9 desa adat, Kecamatan Kuta 6 desa adat, Kecamatan

Kuta Utara 8 desa adat, Kecamatan Mengwi 38 desa adat,

Kecamatan Abiansemal 34 desa adat, serta Kecamatan Petang 27

desa adat (BPS Kabupaten Badung, 2010).

Di Kabupaten Badung, kasus-kasus terkait perselisihan

rumah ibadat terdapat di Kecamatan Kuta Utara (tiga kasus) dan

Kecamatan Kuta Selatan (satu kasus). Dengan demikian maka lokus

kajian ini lebih dikonsentrasikan di kedua kecamatan di atas.

Kecamatan Kuta Utara memiliki 6 desa/kelurahan, meliputi

3 kelurahan dan 3 desa dinas, dengan klasifikasi 4 desa/kelurahan

dalam kategori urban (perkotaan) dan 2 desa/kelurahan kategori

rural (pedesaan). Selain itu terdapat 8 desa adat, yaitu: Kerobokan,

Padonan, Tandeg, Canggu, Berawa, Tuka, Dalung dan

Padangluwih (BPS. Kabupaten Badung, 2010). Kecamatan Kuta

Selatan memiliki 6 desa/kelurahan, meliputi 3 kelurahan dan 3

desa dinas, dengan klasifikasi 3 desa/kelurahan kategori urban

(perkotaan) dan 3 desa/kelurahan kategori rural (pedesaan), serta 9

desa adat yaitu: Jimbaran, Tanjung Benoa, Tengkulung, Pecatu,

Ungasan, Kampial, Peminge, Bualu, dan Kutuh (BPS. Kabupaten

Badung, 2010).

Demografi

Penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2009 berjumlah

388.514 jiwa, terdiri atas 195.206 laki-laki dan 193.308 perempuan.


187

Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,21 % dengan kepadatan

rata-rata 928 jiwa per km2. Jumlah kepala keluarga 95.553 dengan

rata-rata 4 jiwa setiap KK. Jumlah penduduk dilihat dari

kewarganegaraan, WNI sebanyak 388.242 jiwa dan WNA 272 jiwa.

Dilihat dari persebaran penduduk antar kecamatan,

Kecamatan Mengwi dihuni oleh penduduk terbanyak yaitu

108.469 jiwa atau 27,92 % dari jumlah seluruh penduduk

Kabupaten Badung. Kecamatan Abiansemal memiliki jumlah

penduduk terbanyak kedua, yaitu sebanyak 80.991 jiwa atau 20,85

%, dan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan jumlah

penduduk terkecil yaitu 28.392 jiwa atau 7,31 % (BPS Kabupaten

Badung, 2010).

Persebaran penduduk di tiap kecamatan selengkapnya

dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung

Tahun 2009 *)

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Kuta Selatan 36.153 34.814 70.967

2. Kuta 20.202 19.133 39.335

3. Kuta Utara 30.407 29.953 60.360

4. Mengwi 53.753 54.716 108.469

5. Abiansemal 40.399 40.592 80.991

6. Petang 14.292 14.100 28.392

Jumlah 388.514

*) Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2010.

Mobilitas penduduk tahun 2009 meliputi penduduk

meninggal 648 jiwa laki-laki dan 546 jiwa perempuan, sedang

penduduk yang lahir 1.230 jiwa laki-laki dan 1.062 perempuan.

Sementara itu, penduduk yang datang berjumlah 2.691 jiwa laki-

Bashori A. Hakim

188

laki dan 3.302 perempuan, sedang penduduk yang pindah

berjumlah 925 jiwa laki-laki dan 1.372 jiwa perempuan.

Kehidupan Sosial, Budaya dan Ekonomi

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, dilakukan

pembangunan bidang pendidikan antara lain melalui peningkatan

sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang keberhasilan

bidang pendidikan. Di Kabupaten Badung sampai tahun 2009

terdapat 169 TK, 268 SD/MI, 47 SMP, 20 SMA, dan 16 SMK; dengan

jumlah siswa, TK 10.908 murid, SD/MI 57.906 murid, SMP 23.902

siswa, SMA 8.273 siswa, dan SMK 8.604 siswa.

Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten

Badung adalah Universitas Udayana, yang pada tahun 2009

memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 17.386 orang. Perguruan

Tinggi lainnya adalah perguruan tinggi swasta sebanyak 4 buah,

yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya, Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi BIITM Kuta Badung, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

Dyana Pura, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Triatmajaya.

Lebih dari dua pertiga wilayah Kabupaten Badung adalah

lahan pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk

peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman untuk

kebutuhan pangan dan pelestarian lingkungan.

Kabupaten Badung yang letaknya bersebelahan dengan

Kota Denpasar, usaha akomodasi bagi para wisatawan baik

domestik maupun asing cukup maju, dengan tersedianya 94 hotel

bintang pada tahun 2009, hotel melati 455 buah, serta pondok

wisata 401 buah.


189

Kehidupan Keagamaan

Penduduk Kabupaten Badung dilihat dari segi agama,

terdiri atas berbagai pemeluk agama. Penduduk beragama Hindu

menempati posisi mayoritas, yakni sebanyak 346.241 jiwa (89,12

%). Penduduk beragama Islam 29.242 jiwa (7,53 %), Budha 1.093

jiwa (0,28 %), Kristen Protestan 6.368 jiwa (1,64 %), dan Katolik

5.570 jiwa (1,43 %). Sementara itu belum ada data tentang

penganut agama Khonghucu di kabupaten ini. Untuk

melaksanakan peribadatan, masing-masing umat beragama

memiliki tempat peribadatan (bangunan suci). Tempat

peribadatan dimaksud berikut jumlah masing-masing adalah: pura

kahyangan tiga 354 buah, pura sad/dang kahyangan 11 buah,

pura kahyangan lainnya 1.411 buah; masjid 20 buah, mushalla 16

buah, gereja Kristen 43 buah, gereja Katolik 7 buah,

klenteng/vihara 5 buah.

Jumlah pemeluk agama perkecamatan pada tahun 2009

secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama

Di Kabupaten Badung Tahun 2009 *)

Kecamatan Hindu Islam Budha Kristen

Protestan Katolik Jumlah

Kuta Selatan 60.736 8.415 210 931 675 70.967

Kuta 22.040 14.937 429 1.060 869 39.335

Kuta Utara 53.671 835 232 2.862 2.760 60.360

Mengwi 101.792 3.900 138 1.405 1.234 108.469

Abiansemal 80.027 809 20 110 25 80.991

Petang 27.975 346 64 - 7 28.392

Jumlah 346.241 29.242 1.093 6.368 5.570 388.514

*) Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2010.

Bashori A. Hakim

190

Dari tabel di atas terlihat, di Kecamatan Kuta Utara

dengan jumlah penduduk 60.360 jiwa, sebagian besar penduduk

atau sekitar (88,90 %) terdiri atas umat Hindu, kemudian menyusul

umat Islam (1,39 %). Jumlah umat Kristen dan Katolik hampir

berimbang, sedangkan umat Buddha menempati posisi minoritas

yakni sekitar (0,39 %). Adapun tempat ibadat yang tersedia di

Kecamatan Kuta Utara meliputi: pura kahyangan tiga 18 buah,

pura sad/dang kahyangan 1 buah, pura kahyangan lainnya 101

buah, masjid 5 buah, mushalla 6 buah, gereja Kristen 8 buah,

gereja Katolik 4 buah (BPS. Kabupaten Badung, 2010).

Di Kecamatan Kuta Selatan dengan jumlah penduduk

70.967 jiwa, sebagian besar penduduk (85,59 %) terdiri atas umat

Hindu. Umat Islam menempati posisi kedua (11,86 %). Jumlah

umat Kristen dan Katolik hampir berimbang sedangkan jumlah

umat Buddha menempati posisi minoritas (0,29 %). Adapun

tempat ibadat yang tersedia di Kecamatan Kuta Selatan meliputi:

pura kahyangan tiga 27 buah, pura sad/dang kahyangan 4 buah,

pura kahyangan lainnya 97 buah, masjid 4 buah, mushalla 2 buah,

gereja Kristen 5 buah, gereja Katolik 1 buah, klenteng/vihara 2

buah (BPS. Kabupaten Badung, 2010).

Di Kabupaten Badung, kesadaran untuk bersama-sama

menjaga dan memelihara kerukunan serta kedamaian dalam

kehidupan bermasyarakat sudah berlangsung sejak lama.

Kesadaran tersebut semakin menguat setelah terjadi pergolakan

politik di Indonesia tahun 1998 yang menimbulkan konflik sosial

bahkan muncul pula konflik yang berbau SARA terjadi di seluruh

wilayah di Indonesia. Situasi ini dianggap bisa merusak kerukunan

yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Oleh karena itu, para

tokoh/pimpinan lembaga/majelis agama yang ada di Bali dalam

beberapa kali pertemuan menyepakati untuk membicarakan

perlunya sebuah wadah yang dapat dipakai untuk menjembatani


191

komunikasi masing-masing komponen dalam masyarakat dengan

cepat dan tepat.

Atas saran Bupati Badung dan didorong oleh kebutuhan

bersama para pimpinan agama untuk menjaga kerukunan dan

kedamaian di Badung, maka dibentuk Forum Komunikasi Antar

Umat Beragama (FKAUB) ditetapkan dengan SK Bupati Badung No.

2642 A tertanggal 27 Desember 1999. Keberadaan FKAUB

ditangani oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten

Badung. Setelah Bagian Sosial dilikuidasi tahun 2000, FKAUB

ditangani Dinas Sosial, dan tahunn 2001 ditangani Dinas

Kebudayaan Kabupaten Badung sampai dikeluarkan SK Bupati

tentang perubahan menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) Tahun 2008.

FKUB memiliki visi sebagai mitra terdepan pemerintah

dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten

Badung. Adapun misinya, pertama memelihara kerukunan intern

dan antar umat beragama, kedua memberdayakan FKUB, ketiga

memfasilitasi pendirian rumah ibadat sesuai kebutuhan nyata dari

umat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan.

Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama di Bali,

khususnya Kabupaten Badung antara lain juga adanya dukungan

kearifan lokal Bali seperti, menyama braya/pasiddhikaran yaitu

budaya hidup bersama sebagai satu saudara. Prinsip dan

semangat menyama braya ini sudah menjadi komitmen bersama

masyarakat Bali bahwa di atas segala-galanya komunikasi menjadi

penting. Melalui komunikasi, kerukunan dan selanjutnya

kerjasama bisa ditingkatkan.

Bashori A. Hakim

192


193

KASUS-KASUS RUMAH IBADAT

Kasus-kasus Perselisihan Rumah Ibadat

Di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali pada umumnya,

“mushalla” yang menurut PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 tidak

termasuk kategori rumah ibadat dan masuk kategori tempat

ibadat keluarga (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,

Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, 2010 : 62-63), ternyata dalam

kenyataan masyarakat Bali mushalla dianggap dan diberlakukan

sebagaimana masjid. Rupanya dalam kaitannya dengan tata-

aturan rumah ibadat masyarakat Bali lebih mendasarkan kepada

peraturan daerah (perda) dibanding dengan PBM No. 9 & 8 Tahun

2010. Menurut Perda Provinsi Bali yang tertuang dalam Keputusan

Gubernur Bali No. 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan

Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadat di

Wilayah Provinsi Bali, dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa

pembangunan tempat-tempat ibadat (pura, masjid, mushalla,

langgar, surau, gereja, kapela, pos pelayanan iman, vihara, cetya) di

wilayah Provinsi Bali harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur Bali

(Keputusan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2003).

Melihat realita demikian, maka dalam kajian kasus tentang

perselisihan rumah ibadat di Badung, “mushalla” – yang menurut

Bashori A. Hakim

194

PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 merupakan tempat ibadat keluarga –

juga menjadi bagian yang dikaji.

Di Kabupaten Badung, berdasarkan penuturan beberapa

informan terdapat beberapa kasus terkait perselisihan rumah

ibadat, yakni di Kecamatan Kuta Utara terdapat 3 kasus dan di

Kecamatan Kuta Selatan terdapat 1 kasus.

1. Kasus Perselisihan Rumah Ibadat Di Kecamatan Kuta Utara

a. Kasus Mushalla At-Taqwa

Mushalla At-Taqwa berada di bawah Yayasan Budi

Santosa, terletak di Jalan Bidadari II D, Desa Kerobokan, Kecamatan

Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Mushalla tersebut

pertama dibangun tahun 1996 di atas tanah kaveling seluas 200

m2 dan telah diperluas/ditambah dengan luas tanah dan

bangunan menjadi 400 m2. Saat ini tanah yayasan telah

bertambah luasnya menjadi 750 m2, dengan perincian 400 m2

untuk bangunan mushalla dan 350 m2 untuk parkir.

Menurut penuturan beberapa informan dari unsur

pengurus mushalla, pada tahun 1993/1994 Yayasan Darmasanti

menyelenggarakan shalat Jumat dengan memasang tenda biru di

tanah kosong yang belum dimanfaatkan untuk dibangun

bungalow. Selama kurang lebih dua tahun berjalan, tanah tersebut

akan digunakan/dibangun sehingga kegiatan shalat Jumat harus

segera dipindahkan. Dengan dana terbatas dari jamaah,

sementara harus segera pindah maka dicari tanah yang terjangkau

harganya; dan diperoleh tanah kaveling di tengah sawah dengan

luas 200 m2 milik warga setempat dan telah dijual kepada seorang

pengusaha kaveling tanah.


195

Selanjutnya, tanah tersebut dibeli Yayasan Darmasanti dan

langsung dibangun mushalla bekerjasama dengan Bank Dagang

Bali. Pada saat itu pula nama yayasan diminta untuk diubah dan

kemudian diganti dengan nama Yayasan Budi Santosa. Bangunan

mushalla seluruhnya dalam bentuk bangunan permanen, dan

pada saat ini mushalla tersebut dapat menampung sekitar 600

jamaah shalat Jumat.

Mushalla tersebut digunakan utamanya untuk shalat

Jumat. Kegiatan lainnya di bidang pendidikan yaitu TPA/TPQ,

majelis taklim kaum bapak, dan majelis taklim kaum ibu. Di bawah

Yayasan Budi Santosa juga mengadakan kifayah yaitu

perkumpulan kematian.

Kronologi timbulnya kasus mushalla di atas secara singkat

adalah, bahwa sejak pergantian pejabat klian dinas pada awal

tahun 2010, pengurus mushalla didatangi pejabat tersebut

meminta agar mengurus ijin pendiriannya. Perselisihan di sini

lebih kepada masyarakat non Muslim yang diwakili klian dinas

mempermasalahkan keberadaan mushalla yang belum memiliki

ijin (IMB). Masyarakat juga pernah akan melakukan demo, tetapi

tidak jadi dilakukan karena saling kenal baik antar mereka.

Puncaknya, pada bulan Februari 2010 ada SMS dari

seseorang ke Polda Bali, isinya pemberitahuan akan ada demo

tanggal 26 Februari jam 13.00 di Mushalla At-Taqwa Jl. Bidadari II D

No. 11 Br. Mertanadi, Kerobokan Klod Kuta Utara oleh warga non-

Muslim sekitar mushalla sekitar 60 orang dipimpin W dan M dalam

rangka menolak keberadaan mushalla tersebut karena tidak

mempunyai IMB dan pendiriannya dianggap tidak memenuhi

persyaratan jumlah warga Muslim yang tinggal di sekitar mushalla;

dan pada saat pendirian mushalla tersebut tahun 1998 warga

sekitar mushalla/penyanding tidak setuju, namun Kaling yang dulu

atas nama N menyetujui karena pada waktu itu ada kakak dari

Bashori A. Hakim

196

Kaling tersebut duduk sebagai anggota dewan sehingga pendirian

mushalla tersebut diijinkan. SMS tersebut diteruskan ke MUI dan

sampai ke pengurus mushalla. Pada hari H ancaman demo, telah

berdatangan aparat Polda ke lokasi mushalla. Ternyata hal itu

hanya issu karena orang yang disebutkan akan memimpin demo

tidak tahu menahu hal itu.

Menurut penuturan beberapa unsur pengurus mushalla,

teguran untuk mengurus ijin dan ancaman penolakan terhadap

keberadaan mushalla terutama dilakukan ketua klian dinas,

disebabkan desakan dari sebagian anggota masyarakat dalam hal

ini pemilik bungalow dan penghuninya yang merasa terganggu

dengan kemacetan kendaraan saat jamaah pulang shalat Jumat.

Pengurus mushalla telah berupaya mengurus perijinan, antara lain

memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat, menghimpun

tanda tangan umat pemeluk Islam/penduduk Muslim dewasa

telah terpenuhi lebih 90 orang dan dukungan penduduk setempat

sekitar mushalla telah terkumpul 30 orang. Ketua mushalla aktif

melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat

termasuk para pemuda, sehingga hubungan antar mereka cukup

baik.

b. Kasus Mushalla Nurul Hikmah

Mushalla ini terletak di Perumahan Dalung Indah, Desa

Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Mushalla dibangun pada sekitar

tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika pada

beberapa tahun yang lalu –setelah dikeluarkannya PBM No. 9 & 8

Tahun 2006– akan diadakan renovasi bangunan, ternyata terdapat

reaksi dari pihak aparat Pemda Badung. Pihak Satpol PP

Kabupaten Badung mendatangi lokasi mushalla dan

memerintahkan kepada Pengurus Mushalla Nurul Hikmah agar


197

menghentikan rencana renovasi bangunan mushalla. Pihak

pengurus mushalla diminta memproses pengurusan IMB Mushalla

Nurul Hikmah terlebih dahulu sebelum melakukan renovasi

bangunan mushalla. Demikian penuturan beberapa Pengurus

Mushalla Nurul Hikmah. Pengurus mushalla merasa kesulitan jika

memproses pengurusan IMB, karena di samping mushalla telah

relatif cukup lama dibangun, untuk pengurusan IMB harus

memenuhi persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat

sebagaimana diatur dalam Pergub Provinsi Bali Tahun 2003 dan

PMB No. 9 & 8 Tahun 2006.

Sekalipun ada kasus penyetopan renovasi bangunan

mushalla oleh Satpol PP Kabupaten Badung dan kesulitan

pengurusan IMB, namun aktivitas peribadatan di Mushalla Nurul

Hikmah hingga saat penelitian ini dilakukan, masih tetap berjalan

seperti waktu-waktu sebelumnya tanpa ada gangguan dari pihak

lain.

c. Kasus Rencana Pendirian Mushalla

Yayasan al-Hikmah di Perumahan Dalung Permai,

Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, pada tahun

2002 merencanakan membangunan sebuah mushalla. Melalui

panitia pengadaan tanah, dibelilah tanah dari developer seluas 4

are (400 m2). Semula tanah tersebut oleh developer disediakan

untuk fasum dan direncanakan untuk membangun ruko. Karena

telah dibeli oleh Yayasan al-Hikmah, maka pada tahun 2006 areal

tanah itu dipergunakan oleh warga Muslim setempat untuk

tempat salat Taraweh, salat Idul Adha dan tempat aktivitas

pemotongan hewan qurban. Dalam proses selanjutnya, warga

Muslim setempat –melalui Yayasan al-Hikmah– areal tanah yang

sudah dibeli itu akan dibangun mushalla dan tempat pengajian –

Bashori A. Hakim

198

majelis taklim– pada tahun 2007 mulai dipagar. Namun kegiatan

pemagaran tersebut ditolak oleh warga Hindu setempat, dengan

alasan bahwa tanah tersebut diperuntukkan sebagai fasum, untuk

membangun ruko. Namun berkat pendekatan kepada warga

Hindu setempat yang dilakukan oleh unsur pengurus Yayasan al-

Hikmah, lambat laun pemagaran tersebut dapat dilanjutkan. Kini

lahan tanah tersebut oleh warga Muslim sekitar dipergunakan

untuk tempat pengajian bapak-bapak/ibu-ibu dan kaum remaja,

tanpa dibangun bedeng atau sejenisnya dan hanya dengan lantai

tanah dipasang tenda setiap akan dipergunakan untuk tempat

pengajian. Yang pasti, rencana pembangunan mushalla

diurungkan hingga kini.

2. Kasus Perselisihan Rumah Ibadat Di Kecamatan Kuta Selatan

Di Kecamatan Kuta Selatan terdapat satu kasus

perselisihan rumah ibadat, yakni berupa kasus perselisihan

tentang “pemindahan bangunan” Mushalla Baitul Ummah yang

terletak di JL. Taman Griya Nusa Dua, Kelurahan Jimbaran,

Kecamatan Kuta Selatan. Mushalla dibangun oleh umat Islam

secara swadana pada tahun 2010, di atas tanah yang dibeli secara

swadaya oleh umat Islam setempat. Dengan dana seadanya,

mushalla dibangun sangat sederhana, yakni berupa “bedeng”

beratap seng, tiang bambu dan berlantai flor semen. Pada tahap

selanjutnya, pihak Pengurus Yayasan Baitul Ummah melalui Panitia

Pembangunan Mushalla merencanakan pemindahan bangunan

Mushalla Baitul Ummah yang bersifat sementara itu ke areal tanah

yang terletak di sebelah kiri mushalla dengan bangunan yang

permanen. Mulai awal tahun 2011 dengan dana yang relatif

terbatas Panitia Pembangunan Mushalla mulai merintis

pembangunan fondasi mushalla. Mengetahui hal itu kemudian

Satpol PP Kabupaten Badung mendatangi Pengurus Yayasan


199

Baitul Ummah dan Panitia Pembangunan Mushalla, meminta agar

menghentikan pembangunan mushalla tersebut dengan alasan

belum ada IMB, melangar ketentuan Perda Bali Nomor 4 Tahun

1974 tentang Bangunan. Menurut pengakuan unsur Pengurus

Yayasan Baitul Ummah, pihak Satpol PP Kabupaten Badung telah

berkali-kali mendatangi lokasi Mushalla Baitul Ummah dengan

maksud yang sama. Klimaksnya, pada tanggal 4 Pebruari 2011

pihak Satpol PP Kabupaten Badung meminta Pengurus Yayasan

Baitul Ummah –diwakili Kyt– untuk menandatangani surat

pernyataan yang isinya antara lain, pengakuan melakukan

pelanggaran ketentuan Perda No.4 tentang Bangunan, serta

bersedia menghentikan kegiatan di lokasi bangunan sampai

dengan dikeluarkannya IMB dari Dinas Cipta Karya Kabupaten

Badung.

Dengan adanya surat pernyataan di atas, maka hingga saat

penelitian ini dilakukan, pembangunan fondasi mushallah

tersebut dihentikan sementara, sambil menunggu proses

pengurusan IMB ke Pemda Badung. Untuk sementara ini umat

Islam setempat melakukan salat jamaah di bangunan sementara

berupa bedeng sebagaimana telah dipaparkan di atas.

A. Kasus-kasus Rumah Ibadat yang Tidak Menimbulkan

Perselisihan

Selain terdapat kasus-kasus perselisihan rumah ibadat

sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat pula kasus-kasus

rumah ibadat yang tidak menimbulkan perselisihan.

Yang dimaksud dengan kasus-kasus rumah ibadat yang

tidak menimbulkan perselisihan di sini adalah rumah-rumah

ibadat yang proses pendirian/pembangunan atau renovasinya

tidak menimbulkan perselisihan, baik dari kalangan masyarakat

Bashori A. Hakim

200

setempat, Pemda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun

FKUB setempat, sekalipun tidak memenuhi prosedur pendirian

rumah ibadat sebagaimana ditetapkan dalam PBM No. 9 & 8 Tahun

2006. Adanya hubungan emosional ataupun hubungan baik

antara personal pengurus rumah ibadat dengan kepala

lingkungan/tokoh adat setempat serta unsur pejabat pemda,

tampaknya dapat mencairkan proses pendirian suatu rumah

ibadat atau penggunaan bangunan dengan cara alih fungsi untuk

tempat ibadat sekalipun prosedur pendirian/penggunaan rumah

ibadat tidak terpenuhi.

Rumah-rumah ibadat dimaksud adalah:

1. Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB), didirikan di lingkungan

Banjar Pagending, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Gereja

yang dibangun pada tahun 2009 itu, pada saat proses

pembangunannya tak memiliki IMB, namun tidak timbul

perselisihan di kalangan masyarakat sekitar. Pihak Satpol PP

pun juga tidak mempersoalkan pembangunannya sekalipun

belum memiliki IMB;

2. Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) Jemaat Pelambingan,

terletak di Desa Canggun, Kecamatan Kuta Utara. Gereja yang

dibangun sekitar lima tahun yang lalu (tahun 2006) itu,

sekalipun tak ada IMB, namun pembangunannya tetap

berlanjut tanpa ada pihak yang memperselisihkan;

3. Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) Jemaat Abian Base, di

Banjar Gede, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Mengwi. Gereja

yang dibangun di atas tanah “desa adat” itu ketika direnovasi

pada tahun 2005 juga tidak menimbulkan perselisihan dalam

masyarakat maupun pihak Pemda setempat, sekalipun tidak

memiliki IMB;


201

4. Empat gereja menggunakan bangunan ruko yang ada di

Sentral Parkir Kuta/Kuta Galika. Bangunan-bangunan ruko

tersebut dipergunakan secara alih fungsi oleh para pengurus

gereja untuk kegiatan peribadatan/kebaktian jemaatnya tanpa

melalui proses permohonan untuk memperoleh surat

keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan

gedung dari Pemda Kabupaten Badung. Keempat gereja

dimaksud adalah: 1) Gereja Bali Yewon Church, 2) Gereja Cina,

3) Gereja Injili Steven Chong, dan 4) Gereja Rock Kuta/Gereja

Betel Indonesia. Sekalipun keempat gereja tersebut

dipergunakan kegiatan kebaktian oleh jemaat masing-masing

gereja, namun tidak ada yang mempermasalahkan, baik kepala

lingkungan, pemerintah setempat ataupun masyarakat sekitar

ruko.

Dari kenyataan di atas mengindikasikan adanya dinamika

dalam persoalan rumah ibadat di Kabupaten Badung, antara lain

bahwa keberadaan (termasuk pendirian) rumah ibadat umat Islam

dan umat Kristiani di wilayah Badung tidak terlalu menjadi

persoalan bagi masyarakat (Hindu) sekitarnya, manakala

hubungan dan komunikasi antara pengurus rumah ibadat dengan

kepala lingkungan/para tokoh adat setempat terjalin dengan baik,

atau ada hubungan emosional seperti kekerabatan/persaudaraan

atau pertemanan. Sebaliknya, jika hubungan tidak harmonis atau

tidak terdapat hubungan persaudaraan, keberadaan maupun

pendirian rumah ibadat di atas mereka perselisihkan. Dengan

demikian, timbulnya perselisihan tentang keberadaan dan

pendirian rumah ibadat di atas menandakan adanya disharmoni

atau tidak adanya hubungan emosional antara komunitas-

komunitas tersebut.

Atas timbulnya kasus-kasus perselisihan rumah ibadat di

atas, baik Pemda Kabupaten Badung maupun FKUB belum

Bashori A. Hakim

202

melakukan penanganan sesuai fungsi masing-masing, karena

kasus perselisihannya baru sampai di tingkat lokal dan dapat

diatasi oleh pihak-pihak yang berselisih dan pejabat/pimpinan

adat di tingkat lokal. Terhadap kasus beberapa ruko di Sentral

Parkir Kuta yang dialih-fungsikan menjadi gereja (4 gereja), belum

ada upaya penertiban dari Pemda Kabupaten Badung. Demikian

penuturan dari berbagai kalangan, antara lain: unsur pemda, FKUB

Badung, serta pengurus beberapa rumah ibadat terkait.


203

ANALISIS

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa rumah ibadat

adalah merupakan kebutuhan setiap komunitas umat beragama

untuk menunaikan ibadah/kebaktian secara bersama sesuai ajaran

agama yang mereka yakini. Keberadaan rumah ibadat di suatu

lingkungan komunitas agama merupakan simbol keberadaan

sekaligus eksistensi agama yang bersangkutan. Demikian penting

suatu rumah ibadat bagi suatu komunitas agama, karena di

antaranya menyangkut aspek simbol maupun eksistensi bagi

komunitas agama yang bersangtkutan, sehingga untuk

pengadaan/pendiriannya di suatu lingkungan masyarakat

“seringkali” mempengaruhi sikap emosional keagamaan terhadap

umat beragama yang bersangkutan. Akibatnya, pendirian rumah

ibadat tidak jarang menjadi pemicu timbulnya konflik antarumat

beragama, bahkan di kalangan internal umat beragama.

Kenyataan demikian sejalan dengan hasil identifikasi tentang

faktor-faktor yang memengaruhi kerukunan umat beragama yang

dilakukan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama –melalui

salahsatu kajiannya- yang menyebutkan bahwa “pendirian rumah

ibadat” merupakan salah satu aspek dari faktor keagamaan yang

mempengaruhi kerukunan umat beragama.

Bashori A. Hakim

204

Dalam konteks itulah maka peran pemerintah menjadi

sentral, untuk mengatur tentang pendirian rumah ibadat dalam

upaya menangkal kemungkinan timbulnya konflik di kalangan

umat beragama yang diakibatkan oleh pendirian rumah ibadat.

Peran demikian tidak dapat dimaknai sebagai keikutsertaan

pemerintah “mencampuri” urusan internal suatu agama, tetapi

lebih sebagai peran “regulasi”.

Berkenaan dengan kebutuhan rumah ibadat bagi masing-

masing umat beragama di atas, di Provinsi Bali –termasuk di

dalamnya Kabupaten Badung– sejak dikeluarkan Perda Bali berupa

Keputusan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2003 serta PBM No. 9 & 8

Tahun 2006 terutama terkait dengan pendirian rumah ibadat,

penambahan rumah ibadat bukanlah menjadi konsentrasi bagi

kalangan umat beragama, terutama umat beragama non-Hindu

(Hakim, Laporan Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Kota

Denpasar, Bali, 2010). Mereka mengaku sudah saatnya lebih

mengutamakan pembinaan umat, sedangkan pendirian rumah

ibadat mereka lakukan jika benar-benar mereka butuhkan.

Persyaratan pendirian rumah ibadat dalam kedua peraturan di atas

yang mereka rasakan sulit untuk dipenuhi, rupanya menjadi alasan

utama mereka, di samping keberadaan mereka di lingkungan

minoritas dari segi jumlah umat. Sekalipun kenyataan dalam

masyarakat tak berlaku tirani mayoritas-minoritas, namun kedua

peraturan di atas dirasakan sulit untuk dipenuhi oleh kalangan

umat minoritas.

Meskipun demikian, umat Islam dan Kristen sekalipun

merasakan ada kesulitan memenuhi persyaratan administratif,

namun ada penambahan rumah ibadat di beberapa kecamatan.

Penambahan pendirian rumah ibadat yang dilakukan, terkesan

seperti dipaksakan. Hal ini terindikasi dari pendirian beberapa

rumah ibadat yang proses pendiriannya tidak memenuhi


205

persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan dalam Perda

Bali/Keputusan Gubernur Bali No.33 Tahun 2003 ataupun PBM No.

9 & 8 Tahun 2006, sekalipun pendiriannya tidak diperselisihkan.

Terdapatnya beberapa gereja Kristen yang pembangunannya

tidak memiliki IMB –tapi tetap dibangun dan tidak ada yang

mempersoalkan– seperti Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) di

Banjar Pagending, GKPB di Desa Canggun, serta GKPB di Banjar

Gede, menjadi penguat uraian di atas.

Timbulnya beberapa kasus tentang perselisihan rumah

ibadat di kalangan masyarakat Kabupaten Badung, kebanyakan

lebih pada persoalan regulasi, yakni tentang persyaratan IMB.

Kasus-kasus perselisihan rumah ibadat yang timbul seperti, kasus

Mushalla at-Taqwa dan Mushalla Nurul Hikmah yang keduanya

terdapat di Kecamatan Kuta Utara serta Mushalla Baitul Ummah di

Kecamatan Kuta Selatan, yang digugat oleh Satpol PP maupun

Klian Dinas setempat karena tidak adanya persyaratan IMB,

menunjukkan bahwa aspek regulasi masih menjadi persoalan

sentral dalam pendirian rumah ibadat di kalangan masyarakat.

Sedangkan kasus rencana pendirian mushalla di Perumahan

Dalung Permai Kecamatan Kuta Utara yang akan menggunakan

areal tanah fasum/untuk rencana bangunan ruko, yang ketika

hendak dilakukan pemagaran areal tanah ditolak oleh warga –

Bali/Hindu– setempat, adalah lebih pada persoalan aspek sosial-

ekonomi, bahkan budaya setempat. Dapat dipahami, memang,

tanah yang sedianya diperuntukkan oleh developer untuk

bengunan ruko –sekalipun telah dibeli oleh Yayasan al-Hikmah–

kemudian hendak dibangun mushalla, pada awalnya mendapat

penolakan dari warga sekitar. Alasan warga setempat cukup

rasional karena mendasarkan kepada kepentingan yang lebih

umum yakni kepentingan ekonomi masyarakat luas, di samping

memang menyalahi prosedur tata bangunan. Terlepas dari alasan

Bashori A. Hakim

206

demikian, betapapun, unsur budaya terasa ikut serta mewarnai

menjadi pemicu penolakan, karena warga Muslim sekitar yang

akan menggunakan mushalla adalah terdiri atas para pendatang

yang pada umumnya dari Jawa. Dalam kasus ini, lagi-lagi faktor

komunikasi, hubungan baik dan pendekatan yang dilakukan oleh

Pengurus Yayasan al-Hikmah kepada tokoh masyarakat dan warga

setempat, menjadi hal yang penting. Buktinya, warga setempat

yang semula bersikap menolak terhadap pemagaran areal tanah di

atas, lambat-laun berubah sehingga pemagaran dapat dilanjutkan.

Timbulnya berbagai kasus di seputar rumah ibadat di

Kabupaten Badung sebagaimana dipaparkan di atas, baik yang

berupa perselisihan pendirian rumah ibadat maupun pendirian

rumah ibadat yang tidak menimbulkan kasus perselisihan, antara

lain akibat dari kurang maksimalnya sosialisasi PBM No. 9 & 8 di

kalangan masyarakat utamanya masyarakat bawah.

Sementara itu, posisi PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 atas

keberadaan Perda Bali berupa Keputusan Gubernur Bali No. 33

Tahun 2003 terutama yang menyangkut perihal pendirian rumah

ibadat –karena ada perbedaan pengaturan dalam hal yang sama–

apabila tidak segera diklarifikasi oleh pejabat yang berwenang,

dapat menimbulkan kerancuan dan tumpang-tindih dalam

pengaturan pendirian rumah ibadat.


207

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai

berkut:

1. Perselisihan tentang pendirian rumah ibadat di Kabupaten

Badung, pada umumnya lebih pada persoalan regulasi,

terutama tidak adanya IMB; Tidak lengkapnya persyaratan

pembangunan tersebut sekaligus dijadikan sebagai momen

penertiban oleh aparat pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol

PP. Sedangkan perselisihan lainnya, lebih pada aspek sosial-

ekonomi dan budaya. Di antara perselisihan yang timbul

tersebut dapat dicairkan melalui proses pendekatan dan

hubungan baik dengan pihak-pihak/aparat terkait serta

masyarakat yang memperselisihkan.

2. Baik pihak pemda maupun FKUB setempat belum berperan

melakukan penanganan secara proaktif terhadap kasus-kasus

perselisihan rumah ibadat yang timbul, karena kasus

perselisihannya baru sampai tingkat lokal dan dapat

diselesaikan/diatasi oleh pihak-pihak yang berselisih.

Bashori A. Hakim

208

3. Terdapatnya kasus-kasus rumah ibadat, baik yang

diperselisihkan maupun yang tidak diperselisihkan,

mengindikasikan kurang maksimalnya sosialisasi PBM No. 9 & 8

Tahun 2006 di Kabupaten Badung.

4. Adanya tumpang-tindih antara peraturan dalam Keputusan

Gubernur Bali N0.33 Tahun 2003 dengan PBM No. 9 & 8 Tahun

2006 terkait pendirian rumah ibadat, jika tidak segera

diklarifikasi dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan

peraturan yang sama.

Rekomendasi

1. Sekalipun kasus-kasus perselisihan rumah ibadat yang timbul di

kalangan masyarakat masih bertaraf lokal dan dapat diatasi

sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih, kiranya pemda

maupun FKUB setempat sesuai tugas dan fungsi masing-

masing secara proaktif melakukan pemantauan terhadap

kasus-kasus perselisihan rumah ibadat yang timbul di

wilayahnya, dengan melakukan pembinaan agar kasus serupa

tidak timbul pada waktu mendatang. Pengenalan terhadap

aspek perselisihan yang timbul, apakah aspek regulasi ataukah

aspek sosial-ekonomi, budaya maupun aspek keagamaan, perlu

dilakukan, untuk bahan evaluasi sekaligus upaya antisipatif.

2. Untuk mengurangi timbulnya kasus di seputar rumah ibadat,

baik yang diperselisihkan maupun yang tidak oleh pihak aparat

ataupun masyarakat, perlu kiranya Pemda Kabupaten Badung

bersinergi dengan instansi dan lembaga terkait melakukan

sosialisasi PBM No. 9 & 8 secara terprogram dengan

mengikutsertakan unsur aparat terkait, para tokoh adat, tokoh

agama dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi.


209

3. Untuk memperoleh kepastian dalam pelaksanaan peraturan

terkait dengan pendirian rumah ibadat, diharapkan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Bali bersama Pemda Bali atau

instansi yang berwenang segera mengupayakan klarifikasi

peraturan menyangkut tentang pendirian rumah ibadat dari

kedua peraturan yakni Keputusan Gubernur Bali No. 33 Tahun

2003 dan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006.

Bashori A. Hakim

210


211

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian –Suatu Pendekatan

Praktek- Jakarta, PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi V.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, 2010, Badung

Dalam Angka, Badung, Badan Pusat Statistik.

Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), 2011,

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia

2010,Yogyakarta, CRCS UGM.

Creswell, John W., Aris Budiman, et. All (Ed.), 2002, Research Design

–Qualitative & Quantitative Approaches, Pendekatan

Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta, KIK Press, Edisi Revisi, Cet.II.

Gubernur Bali, 2003, Keputusan Gubernur Bali, Nomor 33 Tahun

2003, Pemda Provinsi Bali, Bali.

Hakim, A., Bashori, 2010, Laporan Studi Kasus Pendirian Rumah

Ibadat di Kota Denpasar, Bali, Jakarta, Puslitbang Kehidupan

Keagamaan.

Moderate Moslem Society, 2011, Laporan Toleransi dan Intoleransi

Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi, Jakarta,

MMS, 2011.

Bashori A. Hakim

212

Moleong, J. Lexy, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung,

Rosdakarya .

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat,

Kemenag RI., 2010, Laporan Studi Kasus tentang Pendirian

Rumah Ibadat di Berbagai Daerah, Jakarta, Puslitbang

Kehidupan Keagamaan.

------------- , 2010, Sosialisasi PBM & Tanya- Jawabnya “Edisi Tanya

Jawab yang Disempurnakan”, Jakarta, Puslitbang

Kehidupan Keagamaan.

SETARA Institute, 2011, Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2010, Jakarta, Setara

Institute.

The Wahid Institute, 2011, Laporan Kebebasan

Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi, 2010, Jakarta, The

Wahid Institute.

Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

213


Oleh :Drs. Mursyid Ali

Drs. Mursyid Ali

214


215

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan sangat

beragam dalam berbagai aspek seperti suku, budaya, sosial,

agama dsb, kerukunan hidup umat beragama merupakan salah

satu persoalan yang sangat penting. Kerukunan harus senantiasa

dipelihara dan ditingkatkan oleh segenap lapisan dan kelompok

sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar proses

pembangunan berlangsung lancar sesuai dengan yang

diharapkan.

Kerukunan merupakan sesuatu yang sangat dinamis dan

senantiasa berubah. Tidak ada masyarakat yang terus selalu rukun

atau terus menerus konflik. Fluktuasi kerukunan dipengaruhi oleh

banyak faktor baik faktor agama seperti perbedaan paham

keagamaan, penyiaran agama, pembangunan rumah ibadat,

maupun faktor non-agama seperti kesenjangan sosial, budaya,

ekonomi, dan politik.

Aktualisasi kelompok seharusnya tidak menjadi ancaman

bagi kelompok lain, bahkan dapat memberikan keuntungan bagi

kehidupan sosial, jika saja orang di dalamnya tetap mempunyai

pegangan dan keyakinan bersama sebagai satu bangsa. Proses

Drs. Mursyid Ali

216

demokrasi memberikan peluang kepada setiap kelompok untuk

mengungkapkan jatidirinya. Ada proses penyamaan dan

penyetaraan semua kelompok dalam ruang publik dan mengikis

diskriminasi. Semua orang bebas mengungkapkan keinginannya.

Namun bila kebebasan itu tidak terkendali, dapat “kebablasan”

dan mengundang perpecahan, termasuk perpecahan di kalangan

umat beragama.

Suasana kurang nyaman atau kurang rukun di lingkungan

umat beragama bisa disebabkan dan dipicu banyak faktor. Salah

satu faktor keagamaan yang tahun-tahun belakangan ini acapkali

mengganggu kondisi kerukunan umat beragama di berbagai

daerah adalah persoalan tempat ibadat. Kasus rumah ibadat ini

cukup bervariasi antara lain terkait dengan penolakan pendirian

rumah ibadat, penyalahgunaan, penertiban, perusakan, serta

penutupan rumah ibadat.

Untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendapat

gambaran yang lebih lengkap dan utuh berkenaan dengan

berbagai kasus terkait rumah ibadat ini, khususnya yang terjadi di

kota Palangka Raya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

memandang perlu dilakukan penelitian tersendiri, terutama

menyangkut dengan beberapa pertanyaan penelitian berikut : 1)

Bagaimana perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat yang terjadi, dan mengapa

diperselisihkan; 2) Bagaimana peran pemerintah dalam

penyelesaian perselisihan; 3) Bagaimana peranan FKUB dalam

penyelesaian perselisihan; 4) Bagaimana respon masyarakat

setempat mengenai perselisihan rumah ibadat.

Untuk lebih jelasnya, beberapa pertimbangan yang

dijadikan alasan mengapa kajian tentang perselisihan rumah

ibadat ini dipandang penting dan perlu dilakukan antara lain :


217

Pertama, persoalan perselisihan rumah ibadat ini

merupakan salah satu isu penting terkait upaya perwujudan,

pemeliharaan, dan peningkatan kerukunan umat beragama.

Kedua, munculnya kasus perselisihan rumah ibadat di berbagai

daerah, bila berlangsung berlarut-larut dan tidak segera

diselesaikan, sangat potensial dapat mengganggu dan

menghambat upaya perwujudan kerukunan dan keutuhan

bangsa. Ketiga, untuk mengetahui duduk perkaranya secara lebih

jelas dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang

perselisihan rumah ibadat ini, perlu dilakukan penelitian. Keempat,

beragam informasi dan temuan kajian ini diharapkan dapat

dijadikan tambahan masukan yang bermakna oleh jajaran

pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait dalam

penyusunan kebijakan, khususnya tentang kasus perselisihan

rumah ibadat dan masalah kerukunan pada umumnya di masing-

masing wilayah terkait.

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas,

tujuan kajian ini meliputi : 1) Mengetahui perselisihan tentang

pendirian, penertiban atau penutupan rumah ibadat setempat dan

alasan diperselisihkan; 2) mengetahui peran pemerintah dalam

penyelesaian perselisihan; 3) Mengetahui peran FKUB dan majelis

agama dalam penyelesaian perselisihan; 4 ) Mengetahui respon

masyarakat terhadap perselisihan rumah ibadat.

Kegunaan Penelitian

Berbagai informasi dan kenyataan lapangan yang menjadi

temuan kajian ini, diharapkan akan menjadi masukan tambahan

Drs. Mursyid Ali

218

yang bermakna bagi jajaran pimpinan Kementerian Agama serta

pihak-pihak terkait dan berkepentingan lainnya dalam rangka

penyusunan kebijakan khususnya mengenai perselisihan rumah

ibadat dan upaya perwujudan kerukunan umat beragama. Selain

itu diharapkan dapat dijadikan informasi awal untuk lembaga atau

perorangan yang berminat melakukan kajian sejenis secara lebih

luas dan mendalam.


219

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Administrasi Pemerintahan

Secara administratif pemerintahan, Kota Palangka Raya,

selain menyandang fungsi sebagai ibukota propinsi, merupakan

wilayah administrasi pemerintahan tingkat kota di lingkungan

Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya ini terdiri dari

lima wilayah kecamatan. Masing-masing Kecamatan Pahandut,

Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit, yang

meliputi 30 Kelurahan, 157 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 642

Rukun Tetangga (RT).

Wilayah Kota Palangka Raya dibatasi oleh, di sebelah utara

dan timur Kabupaten Kali Mas; di sisi selatan bersebelahan dengan

Kabupaten Palang Pisau; dan di bagian barat bertetangga dengan

Kabupaten Katingan.

Secara keseluruhan Kota Palangka Raya mempunyai luas

wilayah 2678,51 km2, yang sebagian besar atau seluas 2485,75

km2 (92,8 %) merupakan kawasan hutan. Sisanya seluas 45,54 km2

(1,7%) perkampungan atau pemukiman, 42,86 km2 (1,67 %) sungai

dan danau, 12,65 km2 (0,5 %) tanah pertanian, 22,30 km2 (0,9 %)

merupakan areal perkebunan, dan lain-lain seluas 69,41 km2 (2,5

%).

Drs. Mursyid Ali

220

Jumlah penduduk Palangka Raya tercatat sebanyak

200.998 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebesar 50,37 %

dan sebanyak 49,27 % laki-laki, dengan tingkat kepadatan

penduduk relatif rendah yakni sekitar hanya 75 orang per km2.52

Kehidupan Sosial

Di lingkungan Kota Palangka Raya, tercatat tidak kurang

dari sebanyak 272 organisasi sosial kemasyarakatan yang secara

garis besar dapat dikelompokkan dalam bentuk yayasan sebanyak

66 buah - organisasi keagamaan 43 buah – organisasi sosial 72

buah – LSM 33 buah – partai politik sebanyak 24 buah, dan

organisasi paguyuban sebanyak 34 buah.53

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut merupakan

organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME,

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan

Pancasila ( UU Nomor : 8 Thn 1985).

Adapun fungsi Ormas-ormas ini meliputi ; a) wadah

penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; b) wadah

pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha

mewujudkan tatanan organisasi; c) wadah peran serta dalam

usaha menyukseskan pembangunan nasional; d) sarana penyalur

aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik

antaranggota dan antarormas, antarormas dengan organisasi

52 Kota Palangka Raya Dalam Angka 2010 53 Daftar ORMAS, LSM, dan PARPOL, Badan Kesbang dan Linmas Kota Palangka

Raya, 2007.


221

kekuatan politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan

pemerintah.

Sementara lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah

organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat,

warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan

berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang

ditetapkan organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi

masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada

pengabdian secara swadaya. Keberadaan LSM bertujuan supaya

kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan

dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan

nasional, serta berfungsi sebagai : 1) Wahana partisipasi

masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat; 2) Wahana partisipasi masyarakat dalam

pembangunan; 3) Wahana pengembangan kebudayaan

masyarakat; 4) Wahana pembinaan dan pengembangan

anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

Berkenaan dengan kehidupan sosial politik di Palangka

Raya tercatat sebanyak 24 partai politik yang berkiprah dalam

pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilu 2009 di Kota Palangka

Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih

dukungan suara terbesar pertama. Disusul di urutan kedua dan

ketiga partai Demokrat dan partai Golkar. Untuk anggota DPRD

Kota Palangka Raya, komposisinya sebagai berikut: PDIP sebanyak

empat orang, partai Demokrat tiga orang, Golkar tiga orang, PAN,

PKS, Gerindra, masing-masing dua wakil. Selebihnya Hanura, PKPI,

PKB, PDP, PPP, PDS, PBB, PBR, dan Partai Buruh, masing-masing

memperoleh seorang anggota DPRD.

Drs. Mursyid Ali

222

Budaya

Selanjutnya bila ditinjau dari sisi etnis, etnis Dayak

merupakan etnis terbesar di Palangka Raya dan Kalteng. Sensus

penduduk tahun 2000, mencatat sekitar 43 persen, penduduk

setempat berasal dari etnis Dayak (Ngaju, Sampit, Bakumpai,

Katingan, dan Mayan). Selebihnya sekitar 24 persen etnis Banjar, 18

persen etnis Jawa, dan sisanya Batak, Madura, Minang, dan

Tionghoa. Untuk menopang hidup kesehariannya, etnis Dayak

banyak berkiprah sebagai pejabat/pegawai dan petani. Etnis

Banjar, selain sebagai pegawai, bersama dengan etnis Tionghoa

dominan di bidang perdagangan. Sedangkan etnis Jawa banyak

berkiprah di bidang pertanian, pegawai dan perdagangan.

Menurut Musni Umberan dkk 54, dalam masyarakat Dayak

rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan saling memiliki masih sangat

kental karena diikat dalam hubungan darah atau garis keturunan

(genealogis). Ikatan genealogis ini mewujudkan rasa hormat,

kesetiaan, solidaritas dan kerukunan dalam masyarakat.

Masyarakat Dayak diikat oleh norma dan aturan (adat) yang

dijadikan pedoman hidup, bertidak dan berperilaku, serta

mengikat setiap anggota. Kebersamaan, saling memiliki, saling

menolong, serta memelihara keselarasan, merupakan konsep

dasar hidup masyarakat Dayak yang harus diwariskan secara

turun-temurun. Mikhail Coomans55 menuturkan bahwa orang

Dayak menerima hidup yang dikaruniakan kepadanya. Dunia ilahi

sudah mengatur hidup ini. Dengan mematuhi adat yang diberikan

nenek moyang, hidup ini akan berkembang, diperkuat, dilindungi,

dan diperkaya. Manusia harus mengembangkan, memelihara, dan

54 Depdikbud, Konsep Pemujaan Masyarakat Dayak, 1997. 55 Mikhail Coomans, Manusia Daya, Gramedia, 1987


223

melindungi hidupnya dengan menuruti contoh yang diberikan

nenek moyang seperti yang diuraikan dalam mitos-mitos.

Dalam pemikiran orang Dayak, kehidupan mengambil

perhatian utama. Rintangan tertentu yang mengancam hidup

dapat mereka atasi sendiri. Tetapi terhadap rintangan lain yang

disebabkan dunia ilahi, mereka tak berdaya. Di balik segala

kejadian itu mereka melihat roh-roh, atau nenek moyang yang

menghukum atau suka menngganggu. Hal itu dapat dipulihkan,

diamankan dan dinetralisir melalui upacara-upacara sakral. Setelah

segala kehidupan diatur melalui hukum adat, roh tertinggi

mengasingkan diri di tempat khusus yang menjadi tujuan dan

jalan bagi arwah orang yang meninggal. Cakra peredaran hidup

mulai dan berakhir pada roh tertinggi itu.

Dengan mentaati adat dan teladan nenek moyang, maka

hidup akan terjamin baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Pandangan eskatologis orang Dayak berharap akan dipersatukan

kembali dengan kaum kerabat yang telah meninggal dan dengan

nenek moyangnya. Harapan itu sangat kental, sehingga sikap ini

menjadi hambatan untuk pindah agama lain (Fridolin Ukur).

Kehidupan Agama

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk

masyarakat Palangka Raya agama merupakan kebutuhan dasar

dan mempunyai makna sentral dalam perjalanan hidupnya.

Sebagai salah satu acuan hidup, agama dijadikan pedoman utama

dalam upaya aktualisasi jati diri dan berperilaku dalam kehidupan

sosial keseharian, serta menyatu dengan norma-norma sosial

budaya lokal. Secara teoritis agama berisi seperangkat nilai yang

berpengaruh sebagai pegangan moral yang dapat mengendalikan

dan membatasi tindak-tanduk para pemeluknya. Para pemeluk

Drs. Mursyid Ali

224

agama berupaya agar perilakunya selalu sesuai dengan pesan dan

nilai-nilai agama yang dianutnya menuju suatu kehidupan yang

sejahtera lahir-bathin, penuh kedamaian dan keselamatan.

Seperti halnya masyarakat di berbagai perkotaan,

masyarakat Kota Palangka Raya termasuk masyarakat yang

majemuk, baik dari segi sosial, budaya, etnis, maupun keyakinan

agama. Dilihat dari sisi komposisi penduduk menurut agama, di

kota Palangka Raya pada tahun 2009, tergambar bahwa sebagian

besar yakni sekitar 59,61 % penduduk setempat beragama Islam.

Sisanya sebanyak 31,51 % Protestan, 5,01 % Katolik, 3,30 % Hindu,

dan sebanyak 0,57 % beragama Buddha.

Untuk lebih jelas dan terinrinci bisa disimak lewat tabel 1 di

bawah ini.

Tabel 1

Prosentase Jumlah Penduduk Palangka Raya

Menurut Agama Tahun 2009

No. Agama Frekuensi Prosentase (%)

1. Islam 104.400 59,61

2. Protestan 55.195 31,51

3. Katolik 8.773 5,01

4. Hindu 5.776 3,30

5. Budha 1.005 0,57

Jumlah 175.146 100,00

Sumber : Kantor Kementerian Agama Palangka Raya, Th. 2010

Catatan : Pemeluk Kong Hu Chu, tidak ada data.

Jumlah rumah ibadat untuk masing-masing kelompok

agama di lingkungan Kota Palangka Raya meliputi: bagi kelompok

Muslim tersedia 138 masjid, Protestan 119 gereja, Katolik sebanyak


225

11 gereja, Hindu 14 pura, dan kelompok Buddha memiliki 4 buah

vihara.

Tabel 2

Jumlah Rumah Ibadat di Kota Palangka Raya Tahun 2009

No. Agama Rumah

Ibadat

Prosentase (%)

1. Islam 138 Masjid 48,25

2. Protestan 114 Gereja 41,60

3. Katolik 11 Gereja 3,85

4. Hindu 14 Pura 4,90

5. Budha 4 Vihara 1,40

Jumlah 286 100,00

Dari Tabel 1 dan 2 di atas, bila dibandingkan presentase

pemeluk agama dengan prosentase rumah ibadat masing-masing

kelompok, terlihat bahwa prosentase masjid yang tersedia bagi

kelompok Muslim (48,25 %) lebih sedikit dari prosentase penganut

agama Islam (59,61 %). Begitu juga dengan kelompok Katolik yang

prosentase penganutnya sebesar 5,01% - prosentase rumah

ibadarnya lebih kecil yakni 3, 85 %.

Sementara kelompok Protestan (Kristen) yang prosentase

pemeluk sebanyak 31,51 % - memiliki rumah ibadat lebih banyak

yaitu sebesar 41,60 % dari jumlah rumah ibadat secara

keseluruhan di Palangka Raya. Kelompok Hindu yang prosentase

penganutnya sebesar 3,30 % berbanding dengan prosentase pura

sebesar 4,90 %. Sedangkan kelompok Buddha dengan prosentase

penganut sebanyak 0,57 % berbanding dengan vihara yang

dimiliki sebesar 1,40 %.

Drs. Mursyid Ali

226

Selanjutnya mengenai berbagai organisasi keagamaan di

lingkunan Kota Palangka Raya terdapat skitar 46 organisasi yang

berkiprah di bidang keagamaan yang tercatat di pemda setempat.

Di lingkungan kelompok Muslim setempat terdapat dua

ormas yang relatif besar pengaruhnya. Pertama, Nahdlatul Ulama

(NU) yang banyak berkiprah di bidang dakwah, pembinaan agama,

pendidikan dan politik melalui pondok pesantren, madrasah,

tempat ibadat, majelis taklim, kelompok yasinan/tahlilan dan

lembaga sosial lainnya. Kedua, kelompok Muhammadiyah dengan

beragam aktivitasnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial

ekonomi, melalui lembaga pendidikan tingkat dasar sampai

perguruan tinggi, rumah sakit/klinik, panti asuhan, koperasi, dan

usaha lain di sektor jasa.

Selain itu ada sejumlah organisasi kelompok kawula muda

seperti HMI – PMII dan IMM yang aktif dalam pembinaan

(kaderisasi) generasi muda, diskusi dan dialog tentang iptek, sosial

dan politik.

Agak mirip dengan Muhammadiyah, kelompok Kristen dan

Katolik setempat berkiprah dalam pembinaan jemaat, penyiaran,

pendidikan, dan sosial melalui organisasi gereja, lembaga

pendidikan, klinik, panti asuhan dan diskusi berkala.

Sementara kelompok Hindu dan Buddha, secara umum

aktivitasnya relatif terbatas, lebih bersifat internal seperti

pembinaan agama anggota, dan peringatan hari besar

keagamaan. Selain jumlah penganutnya memang relatif sedikit.

Kedua kelompok ini terkesan lebih berorientasi pada konsolidasi

internal dan tidak membawa misi ke luar kelompok.56

56 Wawancara dengan pengurus FKUB setempat.


227

HASIL KAJIAN

A. Kasus Rumah Ibadat

Berdasarkan laporan Kementerian Agama dan Kesbang

Linmas serta penuturan para tokoh ormas keagamaan setempat,

secara umum tradisi kehidupan keagamaan di Kota Palangka Raya

di tahun-tahun belakangan sampai sekarang, semuanya berjalan

normal, tidak banyak hambatan atau gangguan. Masing-masing

kelompok dapat melaksanakan aktivitas keagamaan dan

peribadatannya tanpa gangguan berarti. Tidak ada kasus atau

konflik bernuansa agama, termasuk kasus rumah ibadat secara

terbuka yang melibatkn massa atau kelompok-kelompok

keagamaan secara luas.

Kondisi kehidupan keagamaan yang relatif kondusif

tersebut, menurut penuturan para pejabat terkait serta pimpinan

majelis-majelis agama setempat antara lain karena makin tumbuh

dan meningkatnya kesadaran dan saling pengertian

antarkelompok masyarakat dan agama. Masyarakat setempat

tentu saja banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari

kerusuhan Dayak-Madura beberapa waktu silam yang sempat

memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang

merugikan semua pihak. Para tokoh masyarakat, agama, dan

pejabat setempat nampaknya telah wanti-wanti dan tidak akan

Drs. Mursyid Ali

228

serampangan bersikap dan bertindak. Dalam penyelesaian

berbagai persoalan yang muncul lebih banyak menggunakan

pendekatan kearifan lokal melalui dialog dan musyawarah secara

kekeluargaan antar pihak-pihak terkait bersama pemerintah

setempat.

Walaupun tidak ada konflik keagamaan termasuk kasus

rumah ibadat secara terbuka dan mengganggu kerukunan, namun

beberapa peristiwa dan kasus-kasus kecil yang bersipat temporer,

mudah diselesaikan, khususnya yang terkait rumah ibadat, sesekali

bisa saja muncul seperti kasus berikut ini :

1. Kasus Penyalahgunaan Tempat Tinggal Menjadi “Rumah

Ibadat”

Atas dasar izin Kantor Wilayah Kementrian Agama (Bimas

Kristen) setempat, sebuah rumah tinggal di Kecamatan Jekan

Raya Kota Palangka Raya, digunakan sebagai tempat

ibadat/kebaktian (2010). Karena dipandang tidak sesuai dengan

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dan dapat mengganggu

suasana lingkungan, masyarakat sekitar mengajukan protes dan

keberatan. Kemudian melalui proses beberapa kali dialog dan

pertemuan yang bersifat kekeluargaan, yang melibatkan para

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat pemerintah

setempat, rumah tinggal yang dijadikan tempat kebaktian

tersebut ditutup. Pemda dan tokoh agama menyarankan

kepada kelompok Kristen agar membangun gereja di tempat

lain mengingat kondisi wilayah sangat memungkinkan, banyak

lahan kosong, dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

(Wawancara dengan FKUB dan Kesbang Linmas).57

57 Laporan FKUB Propinsi Kalteng dan Wawancara dengan Pejabat Kesbang

Linmas


229

2. Penyalahgunaan Sarana Publik Menjadi Tempat Ibadat

Kasus sejenis di atas juga terjadi dalam bentuk penyalahgunaan

ruang hotel, restoran “Dian Wisata” Palangka Raya (2010)

sebagai tempat ibadat mingguan. Atas dasar protes dan

kesepakatan bersama pihak-pihak terkait ; pemilik hotel, tokoh

agama, dan masyarakat setempat, akhirnya tempat kebaktian

tersebut dilarang oleh Walikota. (Wawancara dengan Kesbang

Linmas).

3. Pembangunan Mushalla

Pembangunan Mushalla di komplek perumahan di Kecamatan

Jekan Raya (2010) pada mulanya diprotes oleh kelompok non-

Muslim sekitar karena tidak sesuai dengan aspirasi lingkungan.

Namun setelah melalui proses permusyawaratan yang bersifat

kekeluargaan (kearifan lokal), yang melibatkan tokoh agama,

kelompok paguyuban dan aparat Pemda setempat, akhirnya

disepakati bahwa mushalla tersebut dapat dibangun dan

difungsikan, atas dasar pertimbangan – selain mushalla itu

bukan mesjid – terpeliharanya kerukunan umat beragama harus

diutamakan. (Wawancara dengan FKUB Palangka Raya).

4. Kesepakatan tidak perlu dibangun fasilitas umum untuk

memelihara kelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban,

kenyamanan, dan kerukunan warga, di salah satu tempat

permukiman (perumahan) di Kecamatan Menteng, Palangka

Raya, penduduk setempat bersepakat di lingkungan

perumahan mereka tidak perlu dibangun fasilitas umum seperti

pertokoan (mall), rumah ibadat, sekolah-sekolah dan lainnya.

(Wawancara dengan FKUB Palangka Raya).

Drs. Mursyid Ali

230

B. Peran Pemerintah Daerah

Kepala Badan Kesbang Linmas dan Pol Kalimantan Tengah,

Rugini menuturkan bahwa pemerintah Kalteng dengan segenap

aparatnya berkomitmen untuk berupaya secara serius agar tidak

ada kekerasan dan tindakan anarkhis di Kalteng serta berupaya

meningkatkan kerukunan, kedamaian, harmonisasi, integritas,

dalam kehidupan masyarakat.58

Belajar dari pengalaman masa silam (kasus Dayak – Madura),

masyarakat Kalteng sekarang ini tidak mudah terprovokasi dengan

isu agama dan suku, antara lain karena filosofi huma betang yang

sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Dayak dan warga

setempat lainnya. Dalam filosofi huma/rumah betang tersebut

terdapat sejumlah kepala keluarga yang terdiri dari berbagai suku

dan agama, namun bisa hidup tenteram, penuh toleransi,

kebersamaan dan kerjasama.

Dari sisi lain menurut Rugini, sejak leluhur sampai saat ini,

masyarakat setempat mudah diatur, patuh pada pimpinan,

penurut dan mudah mengalah, sehingga cukup susah bila ada

orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menghasut dan

memecah-belah persatuan masyarakat yang sudah ada. Meskipun

demikian, kesabaran masyarakat Dayak pasti ada batasnya, jangan

dipojokkan terus. Kalau terus dipojokkan mereka bangkit dan

bertekad mempertahankan diri serta membela martabat serta

kehormatannya.

Selanjutnya Gubernur Teras Narang59, meminta semua pihak

agar jangan sampai terjadi kekerasan dan tindakan anarkhis

berkaitan dengan kerukunan dan kedamaian masyarakat

58 Harian Tabengan, 23 Februari, 2011, hal. 4. 59 Harian Tabengan, 23 Februari, 2011.


231

setempat. Hal ini sudah menjadi komitmen Pemda dan segenap

jajarannya. Kepada masyarakat pendatang, Gubernur berharap

agar dapat hidup bersama, seiring-sejalan dan menyesuaikan diri

dengan masyarakat setempat. Masyarakat Kalteng diminta

bersama-sama menjaga ketenteraman, keamanan dan kerukunan

hidup bermasyarakat. Hindari kekerasan dan main hakim sendiri,

namun lebih mengutamakan toleransi, dialog, dan musyawarah

dalam mencari solusi suatu permasalahan.

Terkait dengan berbagai persoalan tentang kerukunan,

termasuk kasus perselisihan rumah ibadat menurut Kakanwil

Kemenag Kalteng, Pemda telah menggariskan: 1) Menyediakan

fasilitas kantor dan anggaran bagi FKUB; 2) melakukan dialog dan

coffee morning secara berkala; 3) Monitoring kasus-kasus melalui

instansi terkait; 4) Meningkatkan fungsi dan peran peranata lokal

seperti lembaga adat dan kelompok paguyuban; 5)

Mempermudah pendirian rumah ibadat; 6) Menghindari perilaku

tindak kekerasan dan anarkhis; 7) Mengutamakan dialog dan

musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

C. Peran FKUB

Berikut, berkenaan dengan peran FKUB, terkait dengan

tugasnya yang diatur PBM Nomor 9-8, tahun 2006, pasal 9,

beberapa aktivitas/program yang sudah dilakukan antara lain : 1 )

melakukan dialog dengan pemuka agama, pemuka masyarakat

dan pejabat pemerintahan tentang kerukunan dan rumah ibadat;

2) Monitoring kasus keagamaan; 3) Sosialisasi PBM bersama

Pemda dan Kemenag; 4) Melakukan seminar kerukunan bekerja

sama dengan STAIN; 5) Mengikuti berbagai kegiatan kerukunan

yang diselenggarakan pemerintah dan ormas-ormas keagamaan.

Drs. Mursyid Ali

232

Beberapa faktor yang menguntungkan dalam upaya

kerukunan dan pelaksanaan fungsi FKUB dituturkan Ketua FKUB

(M. Yamin) antara lain: 1) Tersedianya sekretariat/kantor dan

anggaran dari Pemda, serta bantuan dana Kemenag; 2) Dukungan

politis yang besar dari pemerintah; 3) Peran pemersatu para

pemuka agama, adat dan tokoh masyarakat setempat; 4) Budaya

masyarakat Dayak yang cinta damai dan lingkungan, patuh

terhadap adat dan pimpinan serta toleran; 5) Mengambil

pembelajaran (hikmah) dari kasus kerusuhan Dayak-Madura

beberapa waktu lampau.

Sementara faktor yang dipandang bisa menghambat, antara

lain: 1) Kurang mandiri, banyak ketergantungan terhadap

pemerintah khususnya dana; 2) Kesibukan para fungsionaris; 3)

Keterbatasan sumber daya.

D. Respon Masyarakat

Menyangkut ihwal kiprah pemerintah dan FKUB, terkait soal

rumah ibadat setempat, menurut menurut Sudirson (dosen), dan

beberapa narasumber lainnya terdapat beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian berbagai pihak terkait dengan masalah

kerukunan dan rumah ibadat misalnya : 1) Pemerintah, FKUB dan

ormas keagamaan, sering lamban atau kurang sigap. Setelah

muncul kasus, baru bertindak; 2) Langkanya tokoh atau figur yang

punya otoritas dan bisa diterima oleh kalangan luas; 3) Pengurus

FKUB, kurang bervariasi; 4) Sentimen primordial kedaerahan dan

kelompok makin menonjol, serta praktek persaingan politik

kurang sehat antarkelompok dapat mengganggu proses

demokratisasi dan kerukunan.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya yang lebih

konkrit dan terarah antara lain: 1) Peningkatan fungsi-fungsi


233

keamanan dan intelejen melalui Kominda (Kejaksaan, Polri, TNI,

dan BIN); 2) Mengikutsertakan kalangan perguruan tinggi dan

pengusaha dalam penanganan masalah kerukunan dan tugas

FKUB; 3) Menggalakkan dialog dan kerjasama kemanusiaan lintas

agama, etnis, sosial, budaya dan profesi; 4) Mengurangi sentimen

primordial dan orientasi kelompok yang menghambat

demokratisasi.

Drs. Mursyid Ali

234


235

ANALISIS

Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama

1. Sebagian besar, sekitar 43 persen penduduk Kota Palangka

Raya, secara etnis berasal dari suku Dayak. Kelompok ini

menganut kepercayaan keagamaan Kaharingan, Kristen dan

Islam dan berkiprah di bidang pemerintahan selaku pejabat

dan pegawai negeri, karyawan swasta dan petani. Selebihnya

Etnis Banjar (24 %), Muslim, bergerak di sektor perdagangan

dan pegawai negeri. Etnis Jawa (+/- 18 %), umumnya beragama

Islam, mengandalkan hidup kesehariannya selaku petani,

pegawai dan dagang. Sisanya suku Madura, Minang, Bugis

(Muslim), Tionghoa, dan Batak.

2. Beberapa karakteristik masyarakat Dayak antara lain : 1) Konsep

dasar hidup kebersamaan; 2) Ikatan kekeluargaan yang kental

atas dasar genealogis; 3) Taat pada adat dan pimpinan; 4) Cinta

damai dan lingkungan; 5) Menghindari konflik.

3. Dilihat dari perbandingan prosentase pemeluk agama dan

prosentase rumah ibadat, kelompok Kristen dengan penganut

sebanyak 31,5 % memiliki rumah ibadat lebih banyak yakni

sekitar 41,60 % dari jumlah rumah ibadat setempat secara

keseluruhan. Sementara kelompok Muslim yang umatnya

Drs. Mursyid Ali

236

sekitar 59,7 % - memiliki masjid sebanyak 48,25 %. Kelompok

Katolik dengan prosentase pemeluk 5,01 % - mempunyai

rumah ibadat lebih sedikit yaitu 3,85 %. Pengikut Hindu

setempat sebanyak 3,30 % berbanding dengan 4,90 % rumah

ibadat (pura). Sedangkan bagi kelompok Buddha sebanyak 0,57

%, memiliki prosentase yang lebih besar yakni 1,40 % dari

jumlah rumah ibadat secara keseluruhan. Besarnya jumlah

rumah ibadat Kristen di atas dipandang seiring dengan

banyaknya sekte aliran atau denominasi di lingkungan Kristen

masing-masing membutuhkan gereja sendiri. Selain itu

sebagian sekte Kristen ini dianggap relatif agresif dan antusias

dalam penyebaran agamanya.

4. Disimak dari sisi organisasi keagamaan, di Palangka Raya

terdapat sekitar 43 ormas keagamaan. Di kalangan Muslim ada

beberapa organisasi yang relatif besar dan berpengaruh seperti

: 1) Muhammadiyah yang berkiprah di sektor-sektor

pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dakwah, dan jasa; 2)

NU, yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, pembinaan

ibadah dsb; 3) HMI, PMII, IMM, aktif dalam pembinaan

kepemimpinan dan politik di kalangan kawula muda.

Sementara kelompok Kristen (PGI) dan Katolik, mirip dengan

Muhammadiyah dan NU dengan jumlah yang lebih kecil. Kedua

kelompok ini sangat aktif di bidang pendidikan, pebinaan

spiritual melalui gereja, santunan sosial dan kesehatan. Adapun

kelompok Hindu, Buddha serta Konghucu mungkin lebih

banyak dan fokus melakukan pembinaan yang bersifat internal.

5. Selain kelompok-kelompok di atas, di wilayah Kota Palangka

Raya terdapat kelompok paguyuban yang menurut catatan

Kesbang Linmas sebanyak 34 Organisasi yang berasal dari

berbagai etnis dan tersebar di berbagai daerah. Kelompok ini

bersifat kekeluargaan dan bertujuan serta fokus pada


237

pembinaan silaturrahim dan kesejahteraan anggota. Selain

kesejahteraan, khususnya setelah kerusuhan Dayak-Madura

sampai sekarang, kelompok ini juga sering dilibatkan dalam

penyelesaian berbagai permasalahan lingkungan termasuk

dalam penyelesaian konflik keagamaan yang muncul di wilayah

setempat.

Kasus Rumah Ibadat

1. Berkenaan dengan persoalan perselisihan rumah ibadat di Kota

Palangka Raya, berdasarkan laporan dan wawancara dengan

para narasumber, sejak berlakunya PBM No. 9 dan 8 Tahun

2006 sampai sekarang (Februari 2011), tidak ada perselisihan

rumah ibadat yang melibatkan masa dan berlarut-larut

penyelesaiannya, baik menyangkut pendirian penertiban

maupun penutupan rumah ibadat. Namun demikian, pernah

juga muncul kasus tempat ibadat yang relatif mudah

diselesaikan sendiri oleh warga setempat melalui dialog dan

musyawarah secara kekeluargaan.

2. Bentuk kasus perselisihan tempat ibadat tersebut : a)

Penggunaan rumah tinggal dan ruang publik berupa hotel dan

mall yang dipakai sebagai tempat ibadat atau kebaktian

mingguan yang diprotes oleh kelompok Muslim karena tidak

sesuai dengan PBM; b) Kasus keberatan kelompok Kristen

terhadap pendirian mushala di komplek perumahan karena

dipandang tidak sesuai dengan aspirasi lingkungan yang

mayoritas Kristen.

3. Perselisihan kasus tempat ibadat di atas, berhasil diselesaikan

dengan damai melalui dialog dan musyawarah secara

kekeluargaan yang melibatkan tokoh-tokoh lingkungan,

pemuka agama, pengurus tempat ibadat, pemuka adat, aparat

Drs. Mursyid Ali

238

kelurahan sampai tingkat RT/RW sebelum dilaporkan ke tingkat

lebih tinggi (kota) dan FKUB. Untuk memelihara kerukunan dan

kebersamaan, kelompok Kristen atas kesadaran sendiri

menutup tempat kebaktian karena tidak sesuai dengan

ketentuan. Sekaligus juga menyetujui dibangun dan

difungsikannya mushalla yang termasuk kategori rumah ibadat

keluarga untuk pemenuhan kebutuhan kelompok Muslim

setempat.

Peran Pemerintah

1. Sehubungan dengan permasalahan rumah ibadat, Pemda

Propinsi Kalimantan Tengah tidak atau belum pernah

mengeluarkan perda atau pergub. Dalam hal ini menurut para

nara sumber, mengenai pengaturan rumah ibadat, Pemda

setempat mengacu pada PBM Nomor 9-8 Tahun 2006. Selaku

penaggung jawab utama, Pemda setempat bersama-sama

tokoh agama, adat dan pemuka masyarakat lainnya

memberikan perhatian dan dukungan politis yang tinggi

terhadap masalah kerukunan. Belajar dari pengalaman

kerusuhan Dayak-Madura beberapa waktu silam, Pemda

dengan segenap aparatnya berkomitmen dan berupaya tidak

ada perilaku tindak kekerasan dan anarkhis di Kalteng, serta

senantiasa meningkatkan kerukunan, kedamaian, harmonisasi,

sinergitas dalam kehidupan masyarakat.

2. Menyangkut persoalan FKUB, Pemda dan Kemenag telah

menyediakan fasilitas kantor dan dana, melaksanakan

sosialisasi PBM, dialog dengan para tokoh agama, adat, dan

masyarakat. Dalam hal pendirian rumah ibadat, Pemda selalu

memberikan kemudahan, khususnya bidang perizinan, dan

penyediaan lahan. Di wilayah Kalteng yang luas dan banyak


239

lahan kosong, tidak pantas ada rumah tinggal atau fasilitas

umum dijadikan rumah ibadat. (Wawancara dengan Kesbang).

Dalam penyelesaian konflik atau perselisihan, maka dialog dan

musyawarah harus dikedepankan.

3. Dalam penanganan konflik atau kasus, Pemda dipandang

kurang sigap dan relatif lamban. Tindakan baru dilakukan

setelah kasus terjadi dan melibatkan massa. Fungsi-fungsi

keamanan dan intelijen belum berperan optimal. Koordinasi

antar aparat dan monitor situasi di lapangan tentang

kerukunan sering diabaikan.

Peran FKUB

1. Pengaduan tentang konflik perselisihan rumah ibadat, lebih

banyak disampaikan pada tokoh agama, masyarakat, ormas,

dan aparat setempat, daripada disampaikan secara langsung

kepada pimpinan FKUB. Demikian juga penyelesaian

perselisihan rumah ibadat menurut para tokoh ormas, pada

umumnya melalui dialog dan musyawarah serta kesepakatan

lingkungan yang melibatkan para tokoh agama, adat,

masyarakat, dan aparat pemerintah setempat. Hal ini terjadi

karena beberapa faktor seperti: 1) FKUB, relatif masih baru,

belum terpublikasi secara luas; 2) Kewenangan dan fasilitas

terbatas; 3) Belum mewakili semua komponen umat beragama

setempat; 4) Keberadaan FKUB di tingkat kabupaten/kota,

sementara kasus/persoalan terjadi di tingkat

kelurahan/kecamatan.

2. Penanganan masalah kerukunan dan konflik umat beragama,

memerlukan pendekatan dan wawasan yang lebih

komprehensif, sementara komposisi kepengurusan FKUB pada

umumnya terdiri dari para tokoh agama. Oleh karena itu

Drs. Mursyid Ali

240

dipandang perlu mempertimbangkan kemungkinan perluasan

partisipasi personalia FKUB seperti dari kalangan perguruan

tinggi, pengusaha dan partisipan lainnya.

3. Dominasi kelompok mayoritas agama dalam komposisi

kepengurusan FKUB cenderung berdampak pada kelompok

minoritas lebih banyak bersikap pasif dan menyesuaikan diri

dengan sikap dan kehendak yang dominan, sehingga dapat

mengurangi nilai obyektifitas. Penyusunan pengurus ke depan

hendaknya relatif lebih longgar dan tidak berorientasi pada

faktor proporsional keagamaan semata secara kaku.

4. Di kalangan kelompok Kristen terdapat banyak sekte, aliran,

atau sub-kelompok yang berada di luar kendali PGI yang

dipandang representasi kelompok Kristen dalam forum-forum

resmi keagamaan. Begitu pula di lingkungan Muslim, juga

terdapat kelompok-kelompok kecil yang merasa aspirasinya

belum tertampung oleh MUI atau ormas keagamaan Islam

lainnya yang duduk di FKUB. Oleh karena itu, mungkin saja

kelompok yang tidak terwakili tersebut, merasa tidak terikat

dengan keputusan FKUB.


241

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan diskripsi di atas dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak berlakunya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sampai

sekarang (Februari 2011), tidak pernah terjadi kasus

perselisihan rumah ibadat secara terbuka, melibatkan massa

secara luas dan berlarut-larut. Beberapa kasus menyangkut

rumah ibadat yang terbilang kecil, sederhana, temporer dan

relatif mudah diselesaikan yakni: 1) Penggunaan rumah tinggal,

mall, dan ruang hotel sebagai tempat kebaktian yang diprotes

kelompok Muslim karena tidak sesuai dengan ketentuan PBM;

2) Pendirian mushala di tempat pemukiman yang ditolak

kelompok Kristen karena dipandang tidak sesuai dengan

aspirasi lingkungan yang menurut mereka mayoritas non-

Muslim.

2. Kedua kasus tempat ibadat di atas kemudian berhasil

diselesaikan melalui dialog dan musyawarah serta kesepakatan

lingkungan yang melibatkan para tokoh agama, tokoh adat,

aparat kelurahan serta pemuka masyarakat setempat. Atas

dasar kesadaran dan kerelaan sendiri serta untuk kepentingan

Drs. Mursyid Ali

242

berbagai pihak yang lebih besar yaitu terpeliharanya kerukunan

masyarakat, kelompok Kristen menutup tempat kebaktian

karena tidak sesuai dengan ketentuan PBM. Selain itu kelompok

Kristen juga menyetujui pembangunan mushala yang menurut

PBM masuk kategori rumah ibadat keluarga, untuk pemenuhan

kebutuhan ibadat kelompok Muslim setempat.

3. Belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman tragis

kerusuhan Dayak-Madura beberapa waktu silam, Pemda

Kalteng dengan segenap aparatnya berkomitmen dan

berupaya agar tidak ada perilaku dan tindak kekerasan dan

anarkhis serta senantiasa meningkatkan kerukunan, kedamaian

harmonisasi, toleransi, sinergitas dalam kehidupan masyarakat

setempat. Memberikan dukungan politis yang besar, fasilitas

kantor dan anggaran terhadap FKUB serta mempermudah

proses perizinan dan penyediaan lahan pendirian rumah

ibadat.

4. Dalam penanganan kasus konflik sosial, aparat sering dianggap

kurang sigap atau relatif lamban. Setelah kasus terjadi dan

membesar, baru aparat turun tangan. Hal ini menurut salah

seorang tokoh perguruan tinggi setempat lantaran fungsi-

fungsi keamanan dan intelijen belum optimal.

5. Peran FKUB dipandang masyarakat setempat masih kurang

optimal karena beberapa faktor antara lain: 1) FKUB relatif baru

terbentuk, belum terpublikasi secara luas; 2) Kewenangan dan

fasilitas terbatas; 3) Kurang mewakili segenap komponen umat

beragama yang ada dalam masyarakat; 4) Keberadaan FKUB di

tingkat kabupaten/kota, sementara persoalan/kasus yang

ditangani berada di tingkat kelurahan atau kecamatan.

6. Dominasi kelompok mayoritas agama dalam kepengurusan

FKUB, cenderung berdampak pada kelompok minoritas


243

bersikap pasif, dan senantiasa berupaya menyesuaikan diri

dengan kehendak kelompok mayoritas, sehingga

memperlancar proses tapi juga mengurangi nilai obyektifitas

dalam keputusan.

7. Penanganan masalah kerukunan dan konflik umat beragama

memerlukan wawasan dan pendekatan yang lebih

komprehensif, sementara umumnya pimpinan FKUB terdiri dari

para tokoh agama.

8. Secara umum FKUB banyak bergantung pada pemerintah,

terutama di bidang dana dan fasilitas lainnya, sehingga dapat

mengurangi kemandirian.

Rekomendasi

1. Diperlukan berbagai upaya peningkatan intensitas dan

efektifitas sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,

diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat secara lebih luas,

agar isi PBM lebih mudah dipahami dan diterapkan.

2. Perluasan partisipasi komponen masyarakat dan peningkatan

sinergisitas antara FKUB, dengan kalangan perguruan tinggi,

pemuka adat, dan pengusaha.

3. Menggalakkan dialog dan kerjasama kemanusiaan lintas

agama, etnis, budaya, sosial dan profesi.

4. Perlu dilaksanakan berbagai upaya agar secara bertahap

ketergantungan FKUB terhadap pemerintah bisa dikurangi,

misalnya melalui berbagai usaha pemberdayaan umat.

Drs. Mursyid Ali

244


245

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fedyani, Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Dalam

Ajaran Islam, Rajawali, Jakarta, 1986.

Atho Mudzar, Konflik Etnis-Religius Indonesia Kontemporer,

Balitbang dan Diklat Deoag, 2002.

Andik Purwasitho, Komunikasi Multikultural, Universitas Muham-

madiyah, Surakarta 2003.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2009.anya

Jawab, 2008.

Endang Turmudzi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKIS, 2003.

Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan, Mizan, Bandung, 2001.

Mursyid Ali, Choirul Fuad, Peta Kerukunan Umat beragama di

Indonesia, Kementrian Koordinator Bidang Kesra, 2005.

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalteng, Departemen Pendi-

dikan dan Kebudayaan, 1979

Peter. L. Berger, Thomas Huckman, Tafsir Atas Kenyataan, LP3ES,

1990.

Saiful Mudjani, Masalah Toleransi Antar Agama, LSI, 2006.

Drs. Mursyid Ali

246

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat ...

247

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadatdi Kota KupangNusa Tenggara Timur

Oleh :Haidlor Ali Ahmad

Haidlor Ali Ahmad

248


249

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan di seputar rumah ibadat memang tidak hanya

terjadi di Indonesia, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat

kasus terkait rumah ibadat juga terjadi. Rencana pembangunan

Islamic Center di Ground Zero (yang konon juga adalah

pembangunan mesjid), telah memicu pertentangan antara

kelompok masyarakat yang pro dan kontra rencana pembangunan.

Di India bahkan terjadi kekerasan dan konflik sosial yang dipicu oleh

penghancuran Masjid Babri di Kota Ayodhya, yang bahkan telah

meluas pula ke wilayah Pakistan dan Bangladesh. Sementara itu,

proses perdamaian antara Palestina dan Israel juga kembali

terganggu oleh adanya konflik horisontal akibat pembakaran Masjid

Beit Fajjar oleh pemukim Yahudi di dekat Betlehem, Tepi Barat.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah di seputar rumah

ibadat tidak khas Indonesia, melainkan dialami oleh negara-negara

lain yang memiliki setting dan karakter kehidupan keagamaan yang

berbeda dengan Indonesia.





Haidlor Ali Ahmad

250













pembangunan bangsa. Kerukunan umat beragama bukanlah

kondisi yang statis melainkan dinamis seiring dinamika kehidupan

umat beragama. Fluktuasinya dipengaruhi oleh banyak faktor dan

situasi, yang tidak semata-mata faktor keagamaan. Kajian Badan

Litbang dan Diklat, misalnya, mendaftar sejumlah faktor non-

keagamaan yang memengaruhi kerukunan umat beragama, yaitu:

politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Faktor-faktor non-keagamaan

ini biasanya berdampak besar dan luas. Adapun faktor keagamaan

sendiri ada sebelas, yaitu: penyiaran agama, bantuan keagamaan

luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda,

pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar

keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama,

kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan,

dan pendirian rumah ibadat.







251



menjadi isu penting dan juga merupakan salahsatu permasalahan


RPJMN 2010-2014.



gangguan terhadap rumah ibadat tersebut. Pada tahun 2009 lalu

Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) mencatat

terdapat 18 kasus di seputar rumah ibadat, dengan cakupan wilayah

yang sama pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 39 kasus;60 The

Wahid Institute mencatat adanya peningkatan gangguan terhadap

rumah ibadat. Pada tahun 2010 terjadi 28 kasus pelanggaran dan 34

tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat (total 62 kasus).61 Angka

ini lebih besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 meski dengan

adanya perluasan wilayah laporan. SETARA Institute pada tahun 2010

lalu mencatat terdapat 59 tempat ibadat yang mengalami

gangguan dalam berbagai bentuknya, baik penyerangan,

penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain.62

Moderate Muslim Society mencatat dari 81 kasus intoleransi,

sebanyak 63 kasus (80%) merupakan aksi penyerangan, penolakan

rumah ibadat, dan intimidasi.63



60 Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010, Yogyakarta: CRCS UGM,

2011, hlm. 34. 61 Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010, Jakarta: The Wahid

Inst., 2011, hlm. 17. 62 Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010,

Jakarta: SETARA Institute, 2011, hlm. 9. 63 Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi,

Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011, hlm. 12.

Haidlor Ali Ahmad

252















Muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat


mushalla, sementara warga Muslim bermaksud meningkatkan








ibadat) yang sedang dan terus disosialisasikan oleh pemerintah,



akan mengadakan penelitian khusus mengenai berbagai kasus di


Jakarta: SETARA Institute, 2011, hlm. 12.


253

seputar rumah ibadat. Selain menjawab problem-aktual di lapangan,

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengklarifikasi data dan












Permasalahan


penutupan rumah ibadat terjadi, dan mengapa

diperselisihkan?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian

perselisihan?




Tujuan dan Kegunaan

1. Mengetahui dan mendiskripsikan perselisihan tentang

pendirian, penertiban, atau penutupan rumah ibadat terjadi

dan alasan diperselisihkan.

Haidlor Ali Ahmad

254

2. Mengetahui dan mendiskripsikan peran pemerintah dalam


3. Mengetahui dan mendiskripsikan peranan FKUB dan majelis

agama dalam penyelesaian perselisihan.

4. Mengetahui dan mendiskripsikan respon masyarakat terhadap

hal perselisihan dimaksud.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain untuk

memberi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya di

lingkungan Kementerian Agama dan umumnya di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri serta fihak-fihak lain yang terkait dengan

pemeliharaan kerukunan umat beragama dan lebih spesifik dalam

penanganan kasus-kasus pendirian rumah ibadat.








Pancasila dan UUD 1945 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I psl 1

ayat 1). Dengan demikian, kerukunan umat beragama akan

terwujud jika segenap umat beragama memiliki toleransi yang

tinggi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan pada tingkat

tertentu dapat melakukan kerjasama. Artinya, dalam konteks di

seputar masalah rumah ibadat, umat beragama hendaknya dapat

menerima dan memahami kebutuhan rumah ibadat umat agama

lain, serta memberikan penghormatan, penghargaan atas


255

kesetaraan pengamalan agama, dan jika dapat, membantu dalam

prosesnya.





kantor departemen agama kabupaten/kota atau dengan FKUB












ibadat.

Perselisihan dalam penelitian ini terkait pendirian, penertiban,

atau penutupan rumah ibadat. Perselisihan pendirian dan

penutupan dimaksudkan terhadap rumah ibadat yang

diperselisihkan oleh masyarakat. Sedangkan penertiban

dimaksudkan pada tempat bukan rumah ibadat yang digunakan

untuk rumah ibadat (rumah ibadat sementara).

Adapun yang dimaksud dengan rumah ibadat dalam

penelitian ini adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang

khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-

masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat

keluarga. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang

Haidlor Ali Ahmad

256

dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus

rumah ibadat (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat (7).

Kerangka Berpikir





di sekitarnya bersinggungan satu sama lain, yang dalam satu dan









menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang terganggu














257

Dari perspektif itu, pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami kasus-kasus terkait rumah ibadat, khususnya dalam konteks Indonesia yang dalam penelitian ini digunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

Ranah regulasi

Alasan yang kerap diberikan ketika sejumlah rumah ibadat dipermasalahkan adalah soal izin pendirian bangunan rumah ibadat, serta serangkaian persyaratannya sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 atau peraturan lainnya. Rumah ibadat atau tempat bukan rumah ibadat yang digunakan untuk ibadat kerap dipermasalahkan dan diperselisihkan ketika belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan. Meski demikian, dalam beberapa kasus terjadi perselisihan terhadap rumah ibadat yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk itu, pada ranah regulasi ini penting melihat keterpenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur, yakni terkait persyaratan admnistratif, persyaratan teknis, dan persyaratan khusus. Hal ini merujuk pada Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Ranah sosial-ekonomi-budaya

Kehadiran komunitas pendatang ke dalam struktur komunitas pribumi yang telah mapan kerap menimbulkan friksi sosial—yang tidak jarang ‘meminjam’ sentimen agama. Penelitian Usman Pelly (1999) yang mencari akar kerusuhan etnis di era reformasi mengonfirmasi hal ini. Penelitian itu menyimpulkan bahwa kerusuhan etnis sejak awal era reformasi berakar pada kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberi petunjuk kuat bahwa tatanan sosial kehidupan majemuk telah hancur. Kelompok menengah telah memaksa kelompok etnis

Haidlor Ali Ahmad

258

pribumi untuk puas hidup di papan bawah dan terpinggirkan. Potensi konflik kemudian memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan.65

Konsep ingroup-outgroup juga kerap berperan dalam hal ini. Kehadiran rumah ibadat agama lain dalam struktur sosial yang telah mapan sebelumnya, kerap menimbulkan penolakan dan/atau perselisihan. Demikian juga di ranah budaya, kehadiran rumah ibadat lain yang mengindikasikan adanya komunitas umat beragama lain kerap dianggap ‘gangguan’ bagi stabilitas budaya masyarakat setempat yang telah mapan. Demikian pula dalam hal ekonomi, pendatang yang secara ekonomi lebih kuat, kerap mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas pribumi yang secara ekonomi lebih rendah.

Ranah keberagamaaan

Intoleransi beragama kerap juga dituding sebagai penyebab adanya penolakan atau perselisihan terkait rumah ibadat. Inklusifitas keagamaan tidak bisa menerima kehadiran (rumah ibadat) pemeluk agama lain di sekitarnya.



Keagamaan tahun 2010 lalu.


Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia,


259

Penelitian yang dilakukan di 6 lokasi penelitian ini

menghasilkan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadat merupakan kebutuhan dasar dari tiap

agama, yang berfungsi sebagai pusat peribatan dan

peradaban yang dijiwai dengan nilai-nilai kesucian (sacral).

Dalam pendirian rumah ibadat, termasuk renovasi bangunan

menjadi tuntutan dari pertumbuhan umat, dan kompleksitas

kegiatan.

2. Dari segi proses pendirian rumah ibadat dalam kaitan dengan




menyadari pentingnya dan berwawasan ke depan. Sedangkan

pada umumnya di pedesaan, dan terutama pada panganut

agama mayoritas di suatu tempat belum menjadikan prioritas

kegiatan.

3. Pendirian rumah ibadat yang diterima dengan damai, selain

karena terpenuhi sesuai aturan PBM dan peraturan

pemerintah daerah, juga karena adanya komunikasi dan

kerukunan hidup antar umat beragama, serta nilai-nilai

kearifan lokal yang terpelihara sebagai media pendekatan.

Pendirian rumah ibadat yang bermasalah dan mendapatkan

penolakan, lebih disebabkan faktor perbedaan paham

keagamaan, dan berbagai kepentingan para elite agama dalam

prestise sosial, pengembangan jumlah umat, kehidupan

ekonomi dan kekuasaan. Di samping itu, karena ego mayoritas

dan arogansi minoritas.

4. Permasalahan di seputar pendirian rumah ibadat yang

dikomunikasikan oleh media massa dan oleh sebagaian LSM

ialah terbebankan pada umat Kristiani, tetapi sesungguhnya

Haidlor Ali Ahmad

260

juga terbebankan pada umat Islam, Hindu dan Buddha yang

minoritas di tengah pemeluk agama mayoritas.

5. Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait dengan








rumah ibadat.

Metode Penelitian


menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebelum

melakukan kajian lapangan peneliti melakukan studi kepustakaan.

Bahan pustaka yang digunakan antara lain Laporan Tahunan

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, laporan tahunan beberapa LSM

berkaitan, dan media massa. Karena bersifat verifikatif, maka data

awal itu akan menjadi pedoman pada pelaksanaan pengumpulan

data di lapangan (spotchecking).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan,1)

Metode wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci,

meliputi beberapa pejabat dan staf pegawai kantor kemenag

tingkat propinsi, kota dan KUA, pejabat kesbang linmas, anggota

FKUB, panitia pembangunan rumah ibadat, dan tokoh-tokoh

agama dan tokoh masyarakat, lurah, RW dan RT; 2) Observasi secara

terbatas dan cenderung secara kebetulan, karena keterbatasan

peneliti berinteraksi dengan masyarakat; 3) Studi dokumentasi,


261

untuk melengkapi data yang diperoleh melalui metode wawancara

dan observasi.


dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Menurut

Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan

dan mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui


wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen,



dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara

informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang

waktu.66

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, melalui



Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Kota Kupang Nusa Tenggara

Timur (NTT). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan adanya

kasus-kasus perselisihan terkait pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu,

pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan keterwakilan wilayah

Indonesia bagian tengah, sebagai bentuk keseimbangan mayoritas-

minoritas pemelukan agama di wilayah tersebut.


2002, hlm. 178.

Haidlor Ali Ahmad

262


263

GAMBARAN UMUM

KOTA KUPANG

Kondisi Geografi

Kota Kupang terletak di antara 10°36’14”-10°39’58” lintang

selatan dan 123°32’23” -123°37’01” bujur timur. Luas wilayah Kota

Kupang mencapai 180,27 km2. Berdasarkan administrasi

kepemerintahan Kota Kupang dibatasi oleh:

• Teluk Kupang di sebelah utara,

• Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten

Kupang di sebelah timur.

• Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang di sebelah selatan,

• Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan TelukSemau di

sebelah barat.

Kota kupang terdiri dari 47 kelurahan, yang tergabung

dalam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo dan

Kelapa Lima. Keempat kecamatan tersebut memiliki luas wilayah

yang berbeda-beda, Kecamatan Alak merupakan kecamatan

dengan wilayah paling luas,sedangkan Kecamatan Kelapa Lima

Haidlor Ali Ahmad

264

merupakan kecamatan dengan wilayah paling sempit. Secara rinci

luas wilayah kecamatan di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Kupang

No. Kecamatan Luas Wilayah

(km2)

Prosentase dari luas

wilayah kota

1 Alak 86.91 48.21

2 Maulafa 54.80 30.40

3 Oebobo 20.32 11,27

4 Kelapa Lima 18.24 10,12

Kota Kupang 180,27 100

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jenis

Kelamin Laki-laki Perempuan

1 Alak 23.802 22.001 45.803 108

2 Maulafa 28.276 27.557 55.853 102

3 Oedobo 57.702 57.227 114.979 100

4 Kelapa Lima 38.092 37.067 75.227 102

Jumlah 147.872 143.922 291.794 102

Catatan: Berdasarkan Registrasi Penduduk 299.67

67 Kota Kupang Dalam Angka2010: 43.


265

Kehidupan Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Kota

Kupang cukup variatif dan masing-masing etnis yang ada di sana

identik dengan pekerjaan atau mata pencaharian tertentu. Meski

pulau-pulau di NTT merupakan pulau-pulau kecil dan dikelilingi

lautan yang luas, namun putra-putra daerah lebih akrab dengan

budaya darat, berenang pun banyak yang tidak bisa. Orientasi mata

pencaharian putra daerah cenderung menjadi pegawai negeri.68

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh informan yang lain,

etnis Timor pada umumnya bekerja sebagai PNS (dari staf hingga

pejabat), sebagai karyawan rendahan, buruh di sektor-sektor non

formal antara lain sebagai buruh nelayan, menjalankan perahu milik

orang-orang Bugis dan pedagang kecil-kecilan.69 Menurut Pdt. Hd

belakangan ini ada dinamika yang dialami putra-putra daerah,

misalnya dari pengalaman menjadi pembantu di warung-warung

milik orang Lamongan, sekarang sudah ada beberapa warung milik

putra daerah yang menjajakan makanan sebagaimana yang biasa

dijajakan oleh pendatang dari Lamongan.70

Selain etnis Timor, etnis Jawa pada umumnya juga bekerja

sebagai PNS, selebihnya mereka menguasai pasar di Kota Kupang

sebagai pedagang pakaian, sembako, dan sayur-sayuran, usaha

pemotongan ayam, tukang bakso, dan yang perempuan berjualan

jamu gendong. Sedangkan pengusaha restoran besar dari etnis

Jawa pada umumnya didominasi para pendatang dari Solo,

sedangkan pendatang dari Lamongan mendominasi restoran,

warung makan hingga penjaja makanan kaki lima dengan ciri khas

68 Wawancara dengan Pdt. Hd, 25-2-2011. 69 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani maslah

keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 70 Wawancara dengan Pdt.Hd, 25-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

266

dagangan ikan bakar, ayam bakar dan pecel lele yang biasanya

diberi label Lamongan.71

Etnis Minang dikenal sebagai pedagang bersekala besar,

sebagai pemilik toko dan rumah makan Padang; Etnis Bugis juga

sebagai pedagang bersekala besar, sebagai pemiliki toko pakaian,

toko sembako, pemilik tambak, pemilik perahu.72 Pada umumnya

para pendatang dilihat dari sisi ekonomi lebih baik dibandingkan

dengan penduduk pribumi. Karena para pendatang memiliki etos

kerja yang lebih tinggi, memiliki kegigihan dan mereka serius dalam

bekerja.73

Karena roda perekonomian di Kota Kupang dikuasai oleh

etnis-etnis pendatang terutama Bugis sehingga ketika terjadi

kerusuhan tahun 1998 ekonomi di Kupang mengalami kelumpuhan

selama 3 bulan.74 Demikian juga ketika muncul SMS provokatif

(bertepatan dengan waktu penelitian ini dilaksanakan), hampir saja

terjadi kelumpuhan ekonomi. Di pasar-pasar tradisional banyak

kios-kios tutup dan beberapa jenis barang kebutuhan sehari-hari

sulit didapat, karena banyak pelaku-pelaku ekonomi yang tidak

melakukan aktifitas.

Jumlah Pemeluk Agama

Jumlah pemeluk agama mayoritas di Provinsi NTT penganut

agama Katolik (55%), pada urutan kedua Kristen (35%) sedangkan

71 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani maslah

keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 72 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani maslah

keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 73 Wawancara dengan Pdt. Hd, 25-1-2011. 74 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani

masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011.


267

Islam menduduki urutan ke 3 atau termasuk minoritas (8.6%).

Namun persebaran penganut agama di wilayah Provinsi NTT tidak

merata, sehingga penganut Katolik bukan sebagai penganut agama

mayoritas di semua wilayah kabupaten/kota. Penganut agama

Katolik sebagai penganut agama mayoritas di Kabupaten Timor

Tengah Utara (TTU), Belu, Ende, Flores Timur, Ngada, Manggarai,

Manggarai Barat, Sikka, dan Lembata. Sedangkan penganut agama

Kristen sebagai penganut agama mayoritas terdapat di wilayah Kota

Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Alor,

Sumba Timur, Sumba Barat, dan Rote Ndao.

Jumlah pemeluk agama di Kota Kupang mayoritas adalah

penganut agama Kristen (178,944 jiwa), pemeluk agama Katolik

pada urutan kedua (67, 582 jiwa), dikuti penganut agama Islam

(41.741 jiwa), penganut agama Hindu (2.111 jiwa) dan penganut

agama Buddha (416 jiwa).

Jumlah Rumah Ibadat

Jumlah rumah ibadat di Kota Kupang sebanyak 319 buah,

dengan rincian umat Kristen memiliki 208 gereja, umat Katolik 49

gereja, umat Islam 56 masjid, dan umat Hindu 6 pura.75 Data rumah

ibadat yang bersumber dari Kota Kupang dalam Angka 2010 di atas

memiliki perbedaan dengan data yang bersumber BPS Provinsi NTT

dan dari Kanwil Kementerian Agama NTT. Menurut data BPS

Provinsi umat Katolik memiliki 38 gereja (termasuk kapela) selisih 11

gereja; umat Kristen memiliki 138 gereja, selisih 70 gereja; umat

Islam memiliki 54 masjid (termasuk mushala), selisih 2 masjid.76

75 Kota Kupang dalam Angka 2010: 104. 76 BPS Provinsi NTT dari Kanwil Kementerian Agama NTT.

Haidlor Ali Ahmad

268

Rumah ibadat (khususnya masjid) di Kota Kupang dahulu

sebelum kerusuhan tahun 1998 dalam kondisi yang

memprihatinkan. Pada waktu terjadi kerusuhan banyak masjid yang

dibakar, maka setelah direnovasi pada tahun 1999-2000, banyak

masjid-masjid di Kota Kupang yang berubah menjadi bagus, kecuali

Masjid Raya.

Ormas keagamaan

Ormas keagamaan Katolik yang terdapat di Kota Kupang

antara lain, Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Pemuda Katolik, Wanita

Katolik Republik Indonesia (WKRI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik

Republik Indonesia (PMKRI), dan kelompok kategorial antara lain

Legio Maria, Serikat St. Vinsensius, dan Karismatik.77

Sedangkan ormas keagamaan Kristen yang terdapat di Kota

Kupang antara lain, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan

Gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persatuan Gereja Pantekosta

Indonesia (PGPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),

Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Forum Pemuda Kristen

(FPK), Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris), Forum

Komunikasi Intern Pimpinan Gereja Kristen (FKIPGK), dan Lembaga

Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD).78

Ormas keagamaan Islam yang terdapat di Kota Kupang

antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan

ormas-ormas under bow-nya, [Muslimat NU, Gerakan Pemuda

Ansor, Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)],

77 Sumber Kasi Urusan Agama Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT

dikoreksi oleh RD dari Bimas Katholik Kemenag dalamrapat konsinyering tanggal 20 -4-2011 .

78 Wawancara dengan salah seorang pejabat di Kanwil Kemenag Provinsi NTT,


269

Muhamadiyah dan ormas-ormas under bow-nya, [Aisyiah, Nasyiatul

Aisyiyah], Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Dewan Masjid

Indonesia (DMI), Ikatan Persaudaraan Haji, Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia (ICMI), Al-Iryad, Wanita Islam, Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid

Indonesia (BKPRMI), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga

Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Badan Penasehat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

Hubungan dan Kerjasama Antarumat

Menurut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dan

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kupang hubungan antarumat

beragama di Kupang tidak ada masalah, justru yang bermasalah

adalah hubungan intern umat Kristen, karena ada denominasi yang

belum terdaftar tapi sudah melakukan aktivitas keagamaan, dan

memiliki banyak cabang, serta anggotanya diperoleh dari

denominasi-denominasi yang lain dengan iming-iming materi.79

Kepala Kantor Kemenag Kota Kupang menambahkan, bahwa di

Kota Kupang antar penganut agama saling menghargai.

Masyarakatnya cinta damai. Terdapat banyak keluarga dengan

berbagai pemeluk agama.80 Namun faktanya, tidak seperti yang

diungkapkan tiga pejabat Kementerian Agama di atas. Di NTT atau

khususnya di Kota Kupang ternyata rawan konflik antaragama.

Masyarakat Kota Kupang sangat mudah terpicu oleh konflik-konflik

yang terjadi di daerah lain. Sebagaimana saat penelitian ini sedang

berlangsung, suasana Kota Kupang cukup tegang dengan adanya

79 Wawancara dengan Kakanwil Kemenag Prov. NTT tanggal 22-2-2011 dan Kepala

Kantor Kemenag Kab. Kupang tanggal 24-2-2011. 80 Wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Kupang, 24-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

270

isu SMS provokatif untuk melakukan pembalasan konflik yang

terjadi di Temanggung Jawa Tengah.

Lebih dari itu, beberapa informan kami menyampaikan

bahwa di Kota Kupang hubungan antar umat beragama Islam di

satu sisi dengan umat Katolik dan Kristen di sisi lain masih sering

terjadi konflik. Hingga tahun 2007 ceramah keagamaan yang

dilakukan oleh umat Islam masih sering dilempari batu. Mendirikan

rumah ibadat bagi umat Islam banyak mengalami kesulitan, jika

bukan masjid Amal Bakti Muslim Pancasila selalu menghadapi

banyak kendala.81

Dalam hubungan antar etnis, di kalangan masyarakat Kota

Kupang terdapat sentimen antaretnis tertentu. Misalnya, orang

Kupang ketika menjual tanah lebih memilih pembeli dari kalangan

Tionghoa, mereka tidak suka menjual tanah kepada orang Bugis

karena takut kelak tanahnya untuk membangun masjid.82 Hal yang

sama disampaikan oleh salah seorang anggota panitia

pembangunan salah satu masjid di Kota Kupang “jika ada non-

Muslim jual tanah, kemudian ada orang Islam yang mau beli,

biasanya akan dipersulit proses pembeliannya”.83

Hubungan antar umat di tingkat provinsi NTT agak rawan.

Namun karena minoritas (Islam) cenderung mengalah sehingga

hubungan antarumat beragama di NTT secara semu kelihatan

harmonis. Misalnya, di Kabupaten Manggarai ada orang yang

melempar masjid sehingga kaca jendela masjid pecah, namun fihak

yang berwajib mengatakan hal tersebut hanya masalah kecil.

81 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani

masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 82 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani

masalah keagamaan, 1-3-2011. 83 Wawancara dengan SS, ,2-3-2011.


271

Insiden tersebut sudah dibicarakan di FKUB, tapi karena jumlah

wakil umat Islam di FKUB kecil, maka fihak Islam cenderung

mengalah.84

Faktor Pendukung Kerukunan

Karena masyarakat beragama di Kota Kupang dapat saling

bekerjasama hingga memasuki ranah keagamaan. Misalnya, pada

hari raya Iedul Fitri, ketika umat Islam sedang menunaikan shalat

Ied, sebagai penjaga keamanannya dari kalangan pemuda Kristen

dan Katolik. Sebaliknya ketika umat Kristen dan Katolik sedang

melaksanakan ritual pada hari Natal/Paskah dijaga oleh muda-mudi

Muslim. Selain itu, di Kota Kupang biasa diselenggarakan Natal

bersama, dalam acara tersebut juga dihadiri tokoh-tokoh agama

lain, antara lain dari MUI dan juga disuguhkan lagu-lagu kasidah dari

muda-mudi Muslim. Demikian pula pada waktu bulan Ramadlan

diadakan buka bersama juga hadir tokoh-tokoh dari agama lain, dan

fokal group Kristen/Katolik. Di kantor, setelah apel pagi hari Senin

biasa dilakukan doa bersama selain doa-doa khusus. Masyarakat

merasa semuanya bersaudara. Pada waktu kerusuhan 1998, meski

Asrama Haji Kupang dan beberapa buah masjid dibakar oleh

pemuda-pemuda Kristen, tapi masih ada beberapa pemuda Kristen

ikut bersama-sama menjaga masjid agar tidak dibakar.85

Masyarakat Kota Kupang memiliki kearifan lokal berkaiatan

dengan kerukunan hidup bersama, yaitu “kitong samua basodara”

(kita semua bersaudara).86 Dalam realita kehidupan masyarakat di

daerah-daerah masih sering terjadi kawin mawin antar penganut

84 Wawancara dengan AM, 1-3-2011; dokumen fax terlampir. 85 Wawancara dengan Pdt HD. 86 Drs. Abdulkadir Makarim, Timor Express, 1 Maret 2011.

Haidlor Ali Ahmad

272

agama.87 Selain itu, kerukunan yang masih melekat antar individu

misalnya salah seorang informan mengatakan bahwa dia memiliki

saudara seorang Muslim yang dengan suka rela menyekolahkan

keponakannya yang berbeda agama ke Seminari, sehingga menjadi

pastur. Sebagai anak yang baik, ketika pamannya berkeinginan

menunaikan ibadah haji, ia pun membiayai keinginan pamannya

untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima. Selain itu di wilayah

NTT yang lain hingga tahun 1998 banyak pembangunan rumah

ibadat yang panitianya terdiri dari berbagai penganut agama.

Demikian juga panitia Musabaqah Tilawati Quran (MTQ) gabungan

dari berbagai penganut agama.88

Keraifan lokal, gotong royong dahulu kuat sekali di

masyarakat kelas bawah. Dalam upacara perkawinan maupun

upacara kematian mereka yang mengalami kekurangan biaya bisa

meminjam uang, setelah selesai dan memperoleh sumbangan dari

sanak saudara dan tetangga baru dilakukan pembayaran pinjaman.

Sekarang kearifan lokal ini telah mengalami pergeseran.89

Faktor Penghambat Kerukunan

Faktor penghambat kerukunan misalnya konflik antarumat

beragama yang terjadi pada tahun 1998, merupakan imbas dari

konflik Ambon dan peristiwa Ketapang Jakarta. Sebagai imbas

konflik Ambon pada waktu itu diisukan ada dua kapal yang

mengangkut orang Islam (Laskar Jihad) yang sedang menuju ke

NTT, akibatnya anak-anak muda yang tidak berfikir panjang

87 Wawancara dengan Ant, 88 Wawancara dengan ARB, 2-3-2011. 89 Wawancara dengan Pdt. Hd, 25-3-2011.


273

kemudian membakar asrama haji, dan selanjutnya sekitar 20 masjid

di Kota Kupang dibakar dan dirusak 90.

Pada saat penelitian ini dilakukan di Kota Kupang sedang

diguncang SMS yang berbunyi antara lain “Bakar, Usir dan

Hancurkan” Yang maksudnya “bakar asrama haji dan masjid, usir

umat Islam dari Kupang dan hancurkan aset milik umat Islam” Batas

waktu ancaman tersebut antara tanggal 22-27 Februari 201191.

Drs.H.Abdulkadir Makarim, mengatakan fantastis ketika di

Kota Kupang di tabuh Gong Perdamaian oleh Presiden Susilo

Bambang Yudoyono, 8 Februari 2011 pada waktu yang bersamaan

di Temanggung Jawa Tengah terjadi kerusuhan.92

Untuk mengatasi isu SMS provokatif tersebut agar tidak

meresahkan masyarakat atau menimbulkan konflik antar umat

dilakukan berbagai upaya antara lain:

1) Sejak tanggal 22 Februari 2011 Asrama Haji Kupang, semua

rumah ibadah umat Islam, baik berupa masjid maupun

mushala, kampus perguruan tinggi milik umat Islam dijaga oleh

polisi. Polda NTT tidak mau mengambil resiko dengan adanya

SMS provokatif tersebut.

2) Pemda tanggal 22 Februari 2011 mengeluarkan Seruan Bersama

Pemerintah Provinsi NTT Bersama Pemimpin Agama-Agama

NTT yang isinya:

a) Agar masyarakat tetap tenang dan senantiasa menjaga

kerukunan di antara pemeluk agama serta tidak

90 Wawancara dengan Im, 24-2-2011 dan Imam di salah satumasjid Masjid di Kota

Kupang, 25-2-2011 91 Wawancara dengan Sng,24-2-2011 92 Drs. Abdulkadir Makarim, Timor Express, 1 Maret 2011.

Haidlor Ali Ahmad

274

terprovokasi dengan berbagai isu dan aksi kekerasan di

daerah lain belakangan ini.

b) Masyarakat NTT meningkatkan dialog dan komunikasi

antarumat lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

dan mahasiswa serta komponen strategis masyarakat terkait

lainnya untuk mencegah semua jenis konflik dan tetap

menjaga kerukunan yang telah terpelihara di Provinsi NTT

selama ini.

c) Mengimbau dan mendukung aparat keamanan menjaga

ketertiban dan keamanan di wilayah NTT guna menciptakan

suasana damai dan kundusif di tengah-tengah masyarakat

NTT.

Seruan bersama tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTT,

Drs. Frans Lebu Raya; Wagub NTT, Ir. Esthon L. Foenay, MSi;

a.n.Uskup Agung Kupang, Rm. Gerandus Duka, Pi; Sinode Gereja

Masehi Injili Timor, Pdt. Robert Litelnoni, STh; Ketua Majelis

Ulama Indonesia, Drs.H.Abdulkadir Makarim; Ketua PHDI,

Drs.I.G.M.Putra Kusuma. MSi;

3) Pada tanggal 25 Februari 2011 MUI Provinsi NTT mengundang

rapat berbagai ormas Islam di Kota Kupang, termasuk tokoh

agama dan tokoh pemuda Islam untuk menyikapi munculnya

SMS provokatif tersebut. Yang pada kesimpulannya “Kita harus

melindungi diri kita, keluarga kita, umat Muslim, masjid kita dan

aset-aset yang dimiliki umat Muslim”.

4) MUI Provinsi NTT membentuk SMS Senter (085237068685).

Dengan adanya SMS Senter ini diharapkan setiap individu

Muslim yang menerima SMS yang bersifat provokatif agar tidak

disampaikan kepada orang lain (teman) tapi disampaikan ke

SMS Senter. Sejak dibentuknya SMS Senter yang baru sehari,

sudah 117 sms yang masuk.


275

5) Tokoh pemuda melakukan safari ke sejumlah tempat ibadat di

Kota Kupang, yang dilakukan pada hari Sabtu-Minggu (26-27

Februari 2011), untuk melakukan sosialisasi bahwa Kupang

dalam kondisi aman. Aksi yang difasilitasi oleh Novanto Center

(NC) dihadiri oleh Ketua BP Sinode GMIT, Ketua Pemuda Katolik

NTT, Ketua GMKI Cabang Kupang, Ketua Pemuda Gereja, Ketua

HMI Cabang Kupang, Ketua BKPRMI NTT, Ketua BKPRMI Kota

Kupang, beberapa tokoh pemuda Kristen Protestan dan

pemuda Muslim, Asisten I Kota Kupang dan Asisten II Kota

Kupang. Rombongan dipimpin oleh Direktur NC, H.Muhammad

Ansor. Lokasi safari adalah Masjid Al-Hidayah Oesapa, Masjid

Nurul Huda Pasar Inpres Naikoten, Masjid Al-Istiqomah BTN

Kolhua, dan Masjid Al-Muhajirin Tuak Daun Merah. Di setiap

lokasi, rombongan diterima Imam Masjid, pengurus yayasan

dan jamaah masjid setempat sekitar 50 orang. Aksi ini untuk

melakukan sosialisasi bahwa Kota Kupang dalam suasana

kundusif dan tidak akan terjadi kerusuhan sebagaimana

ancaman SMS provokatif, dan masyarakat dianjurkan untuk

kembali beraktifitas karena ekonomi pada sektor-sektor tertentu

nyaris lumpuh.93

6) Seorang provokator ditangkap oleh intel ketika memasuki

gereja. Setelah digeledah di dalam tasnya diketemukan ada KTP

93 Wawancara dengan MAR, 27-2-2011; Kupang Metro, Senin, 28 Februari 2011; Pengamatan peneliti dan wawancara dengan pemilik salah satu warung makan, gejala kelumpuhan ekonomi antara lain terlihat di pasar-pasar komoditas tertentu, misalnya ikan laut dan sayur-sayuran sulit didapat. Selama dua hari tanggal 26-27 Februari 2011 kami ingin makan ikan bakar tidak tersedia di warung langganan kami. Kata pemilik warung “di pasar langka ikan, karena banyak angin, nelayan enggan melaut. Harga ikan mahal sekali Pak. Ikan yang biasanya Rp 15 ribu per ekor, menjadi Rp 75-100 ribu”. Padahal sebenarnya orang-orang Bugis bukannya enggan melaut karena banyak angin, tapi lebih memilih di rumah, siap siaga menghadapi ancaman kerusuhan yang puncaknya jatuh pada tanggal 27 Februari 2011. Selain itu juga banyak pedagang yang menutup toko dan kiosnya, dan banyak juga orang tua yang melarang anak-anak mereka masuk sekolah, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan yang meliburkan sekolahnya.

Haidlor Ali Ahmad

276

dari berbagai daerah, sarung dan kufiah, seolah-olah dia

seorang Muslim, padahal dia seorang Kristen.94 Senada dengan

yang disampaikan oleh AM, ada seorang mantan satpam dari

Bogor beragama Kristen masuk Gereja Paulus di Jl Suharto.

Orang tersebut membawa bungkusan seperti bom yang

ternyata isinya antara lain berupa kufiah, baju dinas brimob dan

borgol. AM menginginkan kasus ini dipublikasikan, agar

diketahui oleh masyarakat umum. Supaya tidak menyinggung

perasaan umat Kristiani redaksinya dibuat sedemikian rupa “Ada

orang yang mengalami gangguan jiwa yang memasuki gereja

dengan membawa kufiah. Padahal dia beragama Kristen dan

berasal dari Bogor.” AM menyayangkan penangkapan ini tidak

pernah dipublikasikan.95

Menurut seorang imam salah satu masjid di Kota Kupang,

faktor-faktor yang menjadi penghambat kerukunan di Kupang

antara lain adalah: 1) pengaruh/imbas dari konflik/kerusuhan yang

terjadi di luar NTT; 2) Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli

dan pendatang. Dimana pada umumnya kondisi para pendatang

secara sosial ekonomi lebih baik dibandingkan dengan penduduk

asli. Sehingga terjadi kecemburuan sosial.96

Yang menjadi faktor penghambat kerukunan lainya ialah

masyarakat Kupang non-Muslim sepertinya alergi melihat sesuatu

yang berbau Islam, sehingga bangunan yang memiliki ciri keislaman

sering menghadapi hambatan. Misalnya, pembangunan Rumah

Susun Mahasiswa Muhamadiyah di Liliba Atas yang merupakan


masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 95 Wawancara dengan AM, 1-3-2011. 96 Wawancara dengan berbagai kalangan (salah seorang pejabat Kanwil

Kementerian Agama Provinsi NTT, salah seorang pejabat Kesbang Linmas Kota Kupang, Im, dan Pdt. Hd) di tempat dan waktu yang berbeda namun jawabannya kurang lebih sama.


277

bantuan dari Menteri Perumahan didemo oleh masyarakat non-

Muslim. Memang bangunan tersebut belum memiliki IMB, namun

sudah memperoleh persetujuan dari pemerintah setempat.97

Hasil pengamatan peneliti ketika baru sehari di Kupang,

peneliti melihat staf di Bidang Urusan Agama Katolik ketika

menghadap kepada atasannya mereka selalu menunduk apalagi

ketika memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada atasanya

(misalnya, map atau buku), mereka menunduk seperti orang Islam

sedang ruku’ (gerakan menunduk dalam shalat) dan mereka juga

merendahkan nada bicaranya. Sehingga peneliti sempat berkelakar

dengan Kabid Urusan Agama Katolik, sementara kami sedang

membicarakan masalah kerukunan antar umat beragama di Kota

Kupang “bagaimana orang sesopan itu bisa melakukan konflik, bisa

berperang? Apakah kalau mau membunuh permisi dulu?”. Seorang

sopir yang selalu mengantar peneliti mengatakan dalam berbicara

dengan atasan selalu merendahkan nada suaranya.98 Namun

ternyata dalam kesempatan wawancara dengan informan yang lain,

kami peroleh pemeo “Masyarakat Kupang di depan menunduk di

belakang menanduk”.99 Artinya, fenomena tingkah laku sopan

mereka tidak sesuai dengan perilaku sebenarnya yang

temperamental.

Di Kupang sentimen etnis (ta’asub ashabiyah) cukup tinggi.

Informan kami mencontohkan, panitia pembangunan Mushala Al-

Faidah menggunakan Mir orang asli Alor, sebagai tameng. Padahal

Mir kurang memiliki kecakapan untuk berdialog maupun

melakukan bargaining dengan pihak-pihak yang menentang


masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 98 Wawancara dengan Yf, 27-2-211. 99 Wawancara dengan ARP, 2-3-2011.

Haidlor Ali Ahmad

278

pembangunan mushala. Sementara yang lain adalah orang-orang

pendatang, seperti Jun (imam mushala) pendatang dari Jawa tidak

berani di depan. Sebaliknya Mir sebagai orang asli Alor lebih aman

jika berada paling depan.100

100 Wawancara dengan MAR di kediaman ARP, 2-3-2011.


279

HASIL KAJIAN

Kasus Pendirian Rumah Ibadat

Di Kota Kupang umat Islam sebagai kelompok minoritas

setelah kerusuhan tahun 1998 merasa kesulitan untuk membangun

rumah ibadat. Hal ini tercermin di kantor-kantor pemerintahan

seperti Kantor Gubernur NTT, Kantor Wali Kota Kupang, dan

Universitas Nusa Cendana tidak tersedia mushala, meski hanya

berupa sebuah ruangan kecil. Karena sifat peribadatan umat Muslim

(shalat) dengan frekuensi hitungan jam, berbeda dengan

peribadatan umat lain, maka ketiadaan sarana (tempat ibadat) bagi

umat Muslim ini dirasakan menyulitkan bagi umat Muslim

(pegawai/mahasiswa maupun tamu) untuk menunaikan ibadah

shalat lima waktu khususnya untuk shalat dzuhur dan ashar.

Sebaliknya untuk kalangan mayoritas sangat mudah mendirikan

rumah ibadat, bahkan banyak ruko-ruko yang dijadikan sebagai

tempat ibadat.101

Hampir setiap pendirian masjid di Kota Kupang selalu

dipermasalahkan, kecuali pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim

Pancasila. Di Kota Kupang terdapat empat buah Masjid Amal Bakti

101 Wawancara dengan MAR, 27-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

280

Muslim Pancasila, yaitu: 1) Masjid Darul Hidayah di Perumahan BTN

Kolhua; 2) Masjid Nurul Iman di Oebobo; 3) Masjid Baitur Rahman di

Perumnas Kelapa Lima; 4) Masjid Al Mutaqin WK Kelapa Lima102.

Pada mulanya pembangunan Masjid Amal Bakti Nurul Iman

di Oebobo tidak berjalan mulus, tapi kemudian Presiden Suharto

memberi intruksi kepada Gubernur NTT (pada waktu itu), maka

akhirnya Gubernur yang meletakkan batu pertama pembangunan

masjid tersebut. Demikian pula pembangunan Masjid Al-Mutaqin

yang semula merupakan swadaya masyarakat, tapi karena dipersulit

bahkan tidak jauh dari lokasi rencana pembangunan masjid

tersebut kemudian dibangun gereja. Sehingga di lokasi

pembangunan masjid tersebut dibangun Masjid Amal Bakti dan

diberi nama yang sama dengan masjid yang direncanakan

pembangunannya oleh masyrakat, yakni Masjid Al-Mutaqin103.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, berkenaan dengan kasus

perselisihan pendirian rumah ibadat yang masih terjadi perselisihan

hingga/setelah berlakunya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, di Kota

Kupang terdapat 5 kasus, yaitu: 1) Kasus pendirian rumah ibadat

Rodlotul Jannah di Mantasih; 2) Kasus pendirian rumah ibadat di RSS

Baumata; 3) Kasus pendirian Masjid Baitur Rahman Batuplat

Kecamatan Alak; 4) Kasus pembangunan Masjid Al Ikhwan di Jl.

Bajawa; dan 5) Kasus pembangunan Mushala Al-Faidah di RSS Liliba

Oesapa.104 Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan

penelitian pada 3 kasus yang disebut terakhir.


maslah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 103 Wawancara dengan kepala suatu instansi pemerintah yang menangani

masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011. 104 Meski sebenarnya pebangunan mushala tidak diatur oleh PBM, karena

mushala masuk kategorirumah ibadat keluarga.


281

1) Pendirian Masjid Baitur Rahman Batuplat Kecamatan Alak

Sebelum terjadi kerusuhan tahun 1998, umat Muslim di

Batuplat biasanya melakukan shalat Jumat dan tarawih di masjid

bawah105 yang berjarak sekitar dua kilo meter dari tempat tinggal

mereka. Namun pada waktu terjadi kerusuhan tahun 1998, masjid

tersebut dibakar oleh para perusuh. Pada bulan Ramadlan tahun

1999 umat Muslim Batuplat melakukan shalat tarawih di rumah

seorang warga, karena masjid sedang dalam perbaikan. Pada tahun

2001 dalam rapat warga Muslim untuk menyambut bulan Ramadlan

diputuskan sebagai tempat shalat tarawih direncanakan di teras

rumah warga. Namun sebelum datang bulan Ramadlan rencana

shalat tarawih di teras rumah itu berubah, berpindah ke rumah

warga yang lain yang kebetulan kosong. Untuk itu, kemudian

diadakan gotong royong menghilangkan sekat-sekat kamar rumah

tersebut dan menambah bagian mighrabnya. Setelah itu panitia

penyelenggara shalat tarawih berkirim surat kepada Lurah untuk

meminta izin penggunaan rumah sebagai tempat shalat jamaah

warga Muslim. Menjelang Ramadlan tiba tanah lokasi rumah

tersebut diwakafkan oleh pemiliknya untuk dijadikan tempat ibadat.

Maka sejak itu (awal tahun 2002) umat Muslim di Batuplat berniat

untuk membangun masjid di tanah yang sudah diwakafkan oleh

pemiliknya itu.106

Berkenaan dengan adanya niat membangun rumah ibadat,

maka masyarakat pun segera menggalang dana. Setelah dana

terkumpul masyarakat Muslim Batuplat kemudian memulai

pembangunan rumah ibadat (masjid). Karena belum ada ijin, maka

105 Karena topografi pemukaan tanah di Kota Kupang tidak merata/turun naik,

maka masyarakat Kota Kupang biasa menyebut tempat yang tinggi dengan sebutan atas dan tempat yang rendah dengan sebutan bawah.

106 Wawancara dengan SS,2-3-2011.

Haidlor Ali Ahmad

282

pihak panitia diminta agar segera mengurus perijinan. Masih pada

tahun 2002, panitia sudah melengkapi persyaratan administrasi

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Akan tetapi

sebelum ijin pembanguan rumah ibadat itu diperoleh,

pembanguan masjid tersebut diprotes oleh warga non-Muslim

Batuplat dan akhirnya proses pembangunannya dihentikan.

Dengan alasan tempat ibadat (masjid) tidak boleh dibangun di

tengah-tengah pemukiman penduduk107.

Setelah lahirnya PBM, panitia berupaya melengkapi

persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan PBM, termasuk

daftar pengguna 90 orang dan pendukung 60 orang.108 Karena pada

waktu itu FKUB belum terbentuk, sehingga tidak ada rekomendasi

dari FKUB dengan didampingi Ketua MUI Kota menghadap kepada

Sekda untuk menyerahkan berkas persyaratan perijinan tersebut.

Dengan demikian panitia tinggal menunggu rekomendasi dari

Walikota. Selanjutnya panita memperoleh memo dari Walikota.

Namun memo tersebut tidak diberikan kepada panitia, melainkan

hanya ditujukkan oleh Wakil Walikota, sebagai pejabat yang

menerima kedatangan panitia dan panitia hanya memoto memo

tersebut, tidak mengambilnya. Setelah itu, Wakil Walikota

menyarankan agar panitia pembangunan masjid menghadap

kepada Kepala Dinas Tatakota untuk penyelesaian IMB.109

Karena memo tidak diambil oleh panitia, akhirnya memo

tersebut ada di pihak Binsos, tapi ketika ditanyakan oleh panitia,

Binsos mengatakan bahwa memo itu tidak ada di pihaknya.

Sebaliknya Binsos menunggu dikeluarkannya memo dari Walikota.

Sehingga panitia merasa “dipingpong”. Akhirnya ijin pendirian

107 Wawancara dengan imam salah satu masjid di Kota Kupang, 25-2-2011. 108 Wawancara dengan SS, 2-3-2011. 109 Wawancara dengan SS,2-3-2011.


283

Masjid di Batuplat masih berputar antara Walikota, Binsos dan Dinas

Tata Kota. Dengan kata lain permasalahannya masih berputar di

birokrasi tingkat atas di Pemkot Kupang. 110

Padahal apabila mengacu kepada PBM, setelah penyerahan

semua persayaratan perijinan, selambat-lambatnya setelah 90 hari

Walikota harus memberikan jawaban. Tapi setelah melewati waktu

tersebut panitia tidak memperoleh jawaban apa-apa dan berkas

perijinan diserahkan kembali tanpa rekomendasi.111

Alasan Penolakan Masyarakat

Sebagian masyarakat non-Muslim sekitar menolak rencana

pembangunan masjid di lingkungan mereka, dengan alasan

mengganggu ketenangan, antara lain penggunaan pengeras suara.

Padahal, umat Muslim sejak semula menggunakan rumah tinggal

yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk masjid, dalam

pelaksanaan peribadatan, shalat, khutbah ataupun ceramah

keagamaan tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dari

semula umat Muslim di Batuplat telah berupaya dalam pelaksanaan

peribadatannya untuk tidak mengganggu masyarakat

lingkungannya yang berbeda agama.112

Sebagian masyarakat non-Muslim di Kota Kupang

umumnya dan Batuplat khususnya dalam bersikap terhadap umat

Islam setempat selalu mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang

terjadi di daerah lain, misalnya kasus eksekusi hukuman mati Tibo di

Poso dan terakhir kasus pembakaran gereja di Temanggung Jawa

110 Wawancara dengan SS,2-3-2011. 111 Wawancara dengan SS,2-3-2011. 112 Wawancara dengan SS,2-3-2011.

Haidlor Ali Ahmad

284

Tengah. Jika terjadi peristiwa-peristiwa semacam itu di daerah lain,

maka sebagian umat non-Muslim di Kupang pun bersikap kurang

harmonis terhadap umat Islam, demikian pula reaksinya terhadap

pembangunan masjid termasuk pembangunan masjid di Batuplat.

Demikian pula sikap mereka terhadap fihak pendukung

pembangunan masjid (60 orang) jika mau tandatangan diancam,

antara lain dengan kata-kata ”awas, jika nanti terjadi apa-apa!” 113

Solusi Pemkot

Pada bulan Oktober 2008 diadakan pertetemuan antara

tokoh-tokoh agama dan MUI Kota Kupang dengan Walikota. Pada

waktu itu Walikota memberikan solusi sebidang tanah untuk

pembangunan masjid di Batuplat.114 Tanah pemberian Wali Kota

tersebut berjarak sekitar satu kilo meter dari lokasi pembanguan

masjid yang dibatalkan/dari tempat pemukiman umat Muslim

sebagai calon penggunanya. Sedangkan di lokasi pemberian

Walikota itu tidak ada pemukiman.115 Di lokasi baru hanya ada satu

KK Muslim. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat

Muslim setempat, tanah itu untuk apa jauh dari pemukiman?

Seandainya jadi dibangun masjid di sana, siapa yang mengurus?116

Tanah pemberian Wali Kota itu ternyata juga menimbulkan

permasalahan tersendiri. Karena tanah tersebut kemudian

dipertanyakan oleh DPRD setempat, kebijakan Walikota itu

menggunakan dana apa? Menggunakan dana APBD atau APBN?

Demikian pula dari kalangan panitia pembangunan masjid juga

113 Wawancara dengan SS,2-3-2011. 114 Wawancara dengan SS,2-3-2011. 115 Wawancara dengan MAR,27-2-2011. 116 Wawancara dengan SS, 2-3-2011.


285

mempertanyakan status tanah tersebut, apa dasar hibahnya?117

Akhirnya, umat Muslim di Batuplat menjadi sangsi dengan status

tanah tersebut, sehingga mereka minta kejelasan keabsahan hibah

dari pemkot, kalau tidak jelas, mereka khawatir sewaktu-waktu

tanah tersebut bisa diambil kembali.118

Dengan adanya lokasi baru untuk pembangunan masjid,

maka kemudian dibentuk panitia pembangunan masjid yang baru.

Karena status tanahnya masih belum jelas, maka panitia yang baru

pun tidak melakukan aktivitas apa-apa.119 Disamping karena tidak

ada dana, maka panitia tidak mampu membangun. Hingga

penelitian ini dilaksanakan, tanah tersebut masih berupa lahan

kosong.120

Para informan dari non-Muslim memberikan informasi yang

berbeda berkenaan dengan kasus pendirian masjid di Batuplat, dua

orang pejabat Kesbang Linmas mengatakan “sekarang kasus

perselisihan masjid di Batuplat ini sudah teratasi”.121 Sedangkan Pdt.

Hd mengatakan, bahwa rekomendasi dari FKUB untuk pendirian

masjid di Batuplat sudah keluar.122 Namun faktanya, di tempat yang

lama, pembangunan masjid yang sudah sampai pada

pembangunan dinding dan kusen pintu maupun jendela itu

akhirnya terbengkelai karena belum ada atapnya. Sedangkan di

tempat yang baru (tanah pemberian Walikota) masih berupa tanah

kosong.

117 Wawancara dengan SS, 2-3-2011. 118 Wawancara dengan SS, 2-3-2011. 119 Wawancara dengan SS, 2-3-2011. 120 Wawancara dengan MAR,27-2-2011. 121 Wawancara dengan Ant dan Yog, 25-2-2011. 122 Wawancara dengan Pdt. Hd.

Haidlor Ali Ahmad

286

Saran Masyarakat

FKUB menyarankan agar bangunan (di tempat lama) yang

sudah terlanjur berupa dinding batu itu dialihkan untuk

pembanguan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Karena

pembangunan TPA proses perijinannya tidak serumit

pembangunan masjid. Jangan sampai bangunan yang sudah

separoh jadi itu terlalu lama terbengkelai, nanti kusen pintu dan

jendela yang sudah terpasang dan balok kayu yang sudah tersedia

sejak tahun 2002 bisa lapuk karena kehujanan dan kepanasan.123

2. Kasus Pendirian Masjid Al-Ikhwan di Jl. Bajawa

Rencana pembangunan Masjid Al Ikhwan di Jl.Bajawa sudah

dimulai sejak April 1996, sepuluh tahun sebelum PBM disusun.

Tanah lokasi pembangunan masjid seluas 500 m2 dan sudah ada

sertifikatnya. Masjid tersebut rencananya akan dibangun dua

tingkat ke bawah, memanfaatkan kemiringan tanah. Luas bangunan

lantai 110x10 m dan lantai bawah 70 m2 untuk kamar marbot,

kamar mandi, tempat wudlu, WC dan lain-lain.124

Namun rencana pembangunan masjid ini diprotes oleh

masyarakat non-Muslim sekitar. Sehingga rencana

pembangunannya dibatalkan. Padahal renacana pembangunan

masjid di Jl. Bajawa sudah merupakan kebutuhan nyata karena di

sekitar lokasi terdapat umat Muslim yang jumlahnya mencapai 80

KK. Lebih besar dari jumlah pengguna (90 orang) sebagaimana

ketentuan PBM.125

123 Wawancara dengan MAR, di kediaman SS, 2-3-2011. 124 Wawancara dengan ARB, 2-3-2011. 125 Wawancara dengan imam salah satu masjid di Kota Kupang, 25-2-2011.


287

Kelengkapan Persyaratan

Untuk pembangunan masjid di Jl Bajawa ini panitia sudah

berupaya melengkapi persyaratan perijinan sebagai berikut: 1)

pembentukan panitia pembangunan masjid, 2) Ijin tingkat

kelurahan, 3) Gambar proyeksi, 4) Ikrar wakaf (tahun 1996). Setelah

berlakunya PBM, rencana pembangunan masjid diulang dari awal,

mengikuti proses sesuai ketentuan PBM.126 Hingga penelitian ini

dilaksanakan tanah lokasi pembangunan masjid ini masih berupa

lahan kosong.

Kasus-kasus yang muncul

a) Shalat berjamaah di rumah (sementara belum ada masjid)

dilempari batu.

b) Ada seorang guru MAN yang sedang membangun rumah

tinggal, dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar dikira akan

membangun masjid.127

Karena suasananya kurang kundusif, sekarang sedang

cooling dawn, dan sementara kegiatan yang dilakukan hanya

membersihkan lokasi tempat pembangunan masjid.128

Peran FKUB

Dalam kasus pembangunan masjid di Jl. Bajawa ini FKUB

tidak bisa berbuat banyak. Salah seorang anggota FKUB dari unsur

Islam hanya bisa memberi saran agar pembangunan masjid

126 Wawancara dengan ARB, 2-3-2011. 127 Wawancara dengan ARB,2-3-2011. 128 Wawancara dengan ARB,2-3-2011.

Haidlor Ali Ahmad

288

dibatalkan dan diganti dengan pembangunan mushala, karena

pembanguan mushala tidak perlu ijin seperti pembangunan

masjid.129

3. Kasus Pendirian Mushala Al-Faidah Oesapa

Mushala Al-Faidah, sebuah bangunan semi permanen

didirikan pada tahun 2003. Lokasi didirikan Mushala Al-Faidah di

Komplek RSS Liliba Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Latar

belakang didirikan Mushala Al-Faidah ini karena developer tidak

menyediakan fasilitas untuk rumah ibadat (masjid/mushala) di

pemukiman RSS Liliba. Oleh karena itu umat Muslim yang tinggal di

RSS tersebut mengumpulkan dana dan kemudian membeli tanah

untuk mendirikan rumah ibadat. Mushala Al-Faidah didirikan di atas

tanah kapling milik Masri Irwan Blegur yang dibeli dari Oliva Odje

tanggal 6-9-2002 dan tanah milik Rasda Lima Diding yang dimiliki

sejak tahun 2002. Kemudian pada tahun 2005 diperluas dengan

tanah milik Said Umar yang dibeli dari Orgen Romas Belu, 24-2-

2005. Luas masing-masing kapling 270 m2 sehingga total tanah

yang disediakan untuk pembangunan mushala tersebut seluas 810

m2. Namun tanah tersebut masih merupakan milik pribadi belum

diwakafkan.

Meskipun hanya berupa mushala, sejak rencana awal

pembangunannya sudah banyak menghadapi kendala, antara lain:

Pertama, dari Koperasi Pegawai Negeri Dirtag Provinsi NTT

berupa rekomendasi dengan nomor: 07/Kpn,Dirtag-NTT/2002. Inti

dari isi rekomendasi tersebut kurang lebih: 1) Tanah kapling yang

dibagi dengan hak milik adalah untuk tujuan perbaikan tunjangan

129 Wawancara dengan MAR di kediaman ARB, 2-3-2011.


289

kesejahteraan anggota dengan dilatari anggota belum memiliki

tanah untuk kebutuhan rumah tinggal; 2) Bahwa kapling dimaksud

diperuntukkan bagi pembangunan rumah tinggal, bukan untuk

tujuan pengbangunan yang lain; 3) Tanah kapling yang sudah

dibagikan kepada anggota dilarang untuk dipindahtangankan

kepada pihak lain/pihak ke tiga, baik itu pegawai negeri non

anggota, keluarga maupun pihak luar (masyarakat umum).

Rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Pengurus Koperasi

Dirtag Prov NTT, Sumral B. Manoe, SH. Menurut Mir jika ditelusuri

rekomendasi tersebut illegal.130

Kedua, Lurah Oesapa melalui surat nomor:

451.2/266/KOSP/2003 tanggal 5 November 2003 ditandatangani

oleh RA Penna, Lurah Oesapa. Isi surat meminta agar pembangunan

mushala dihentikan. Surat Lurah tersebut berdasarkan protes warga

non-Muslim sekitar mushala karena tidak setuju atas pembangunan

mushala. Mir meragukan alasan Lurah tersebut, karena banyak

tanda tangan yang kelihatannya dipalsu. Selain itu menurut Mir

tidak semua warga non-Muslim sekitar mushala menolak

keberadaan mushala, karena sebagian di antara mereka ada yang

meminta aliran listrik dan air dari mushala untuk kebutuhan sehari-

hari dan pada hari Iedul Adha penduduk sekeliling tidak terkecuali

non-Muslim biasa dibagi daging korban131.

Belakang jamaah mushala Al-Faidah semakin banyak

meliputi warga Muslim di RSS Liliba, Komplek Politeknik, warga

Muslim yang tinggal di belakang asrama Sumba dan belakang

lembaga pemasyarakatan. Sehingga jika waktu shalat Jumat atau

waktu bulan Puasa jamaahnya luber ke luar. Pada tanggal 18 Januari

130 Wawancara dengan MIB, 27-2-2011. 131 Wawancara dengan salah seorang penggagas berdirinya mushala Al-Faidah, 23-

2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

290

2010 Pengurus Mushala Oesapa berkeinginan mengembangkan

bangunan mushala yang sudah ada, sebagai tindak lanjut dari hasil

rapat umat Muslim Oesapa Tanggal 10-01-2010. Alasan pengem-

bangan bangunan mushala karena jumlah jamaah semakin banyak

dan persyaratan suatu pemukiman, yang salah satunya adalah

tersedianya rumah ibadat. Untuk itu, pengurus mushala kemudian

berkirim surat kepada Wali Kota Kupang dengan nomor surat:

02//PPM-RSS/OESAPA/I/2010. Dalam surat tersebut juga

dikemukakan bahwa pembangunan mushala tersebut sudah

berlangsung ±7 tahun dengan berbagai jalan formal dan prosedural

dan sebelumnya sudah berkirim surat, 1) No.76/PPM-RSS/Oesapa-

LLB/II/2003 perihal: Pemberitahuan; 2) No.80//PPM-RSS/Oesapa-

LLB/II/2003 perihal: Pemberitahuan; 3) No. 04/PPM-RSS/OESAPA-

LLB/III/’09 perihal: Keberadaan Al-Faidah. Surat yang ditandatangani

Masri Irwan Blegur (Ketua) dan Zilman Syarif (sekretaris)

mengharapkan adanya kebijakan Wali Kota sebagai wujud toleransi

antarumat beragama. Tembusan surat disampaikan kepada: 1)

Ketua DPRD Kota Kupang, 2) Kapolresta Kupang, 3) Ketua Bappeda

Kota Kupang, 4) Kadin Pemukiman dan Tata Ruang Kota Kupang, 5)

Kaban Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, 6)

Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi NTT (sekarang Kanwil

Kementerian Agama Provinsi NTT), 7) Ketua Majelis Ulama Indonesia

Kota Kupang, 10) Ketua FKUB Kota Kupang, Camat Kelapa Lima,

Lurah Oesapa, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT).

Dengan adanya rencana pembangunan mushala tersebut

berkembang isu di kalangan masyarakat khususnya non-Muslim,

bahwa mushala Al Faidah akan dikembangkan menjadi masjid,

sebagaimana dikatakan oleh Pdt. Hd, bahwa permasalahan muncul

karena mushala mau dikembangkan menjadi masjid.132 Akan tetapi

132 Wawancara dengan Pdt.Hd, 25-2-2011.


291

bukti-bukti berupa dokumen dari panitia tidak ada yang menyebut

kata masjid.

Faktor Lingkungan

Di Oesapa terdapat lima gereja, yakni GMIT terdiri dari 1)

Gereja Nazaret, 2) Gereja Bethel Oesapa, dan 3) Gereja Ora Et Labora;

dan Gereja Pantekosta terdiri dari 1) Gereja Jamaat Tunas Daun dan

2) Gereja Jemaat Bukit Zaitun, serta satu Kapela Santo Petrus.

Disamping itu terdapat dua masjid, yaitu Masjid Al-Hidayah dan

Masjid Al-Fitra.133

Faktor lingkungan lokasi pendirian rumah ibadat dipandang

tidak memenuhi syarat. Di tengah-tengah tempat pemukiman

penduduk, berbatasan langsung dengan rumah penduduk dan

penduduk sekitarnya adalah non-Muslim. Pada umumnya

masyarakat menganggap bahwa rumah ibadat tidak boleh

dibangun di tempat pemukiman, sebaliknya jamaah lingkungan

Mushala Al-Faidah menginginkan di lingkungannya ada sarana

ibadah, di mana seharusnya pihak pengembang (developer)

menyediakan fasos dan fasum (termasuk sarana ibadat). Dengan

adanya masjid/mushala di dekat lingkungan tempat tinggal, mereka

tidak kesulitan melakukan shalat jamaah lima waktu, dan sekaligus

dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana mengajarkan ilmu-

ilmu agama kepada anak-anak mereka.134

Keberatan masyarakat non-Muslim sekitar karena faktor

lingkungan, Ant dan Yog yang merupakan pejabat di Kesbang

Linmas mengatakan di Oesapa sudah ada 4 masjid.135 Ternyata yang

133 Wawancara dengan EHB, 28-2-2011. 134 Wawancara dengan AN, SB, Sis, SJ, dan Fu. 135 Wawancara dengan Ant dan Yog, 25-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

292

dikatakan oleh Ant dan Yog itu tidak benar, karena Pdt. Hd

mengatakan alasan masyarakat non-Muslim karena di Oesapa

sudah ada 2 buah masjid. Setelah peneliti crosscheck, menurut

beberapa orang pengurus (takmir) Mushala Al-Faidah di Oesapa

memang sudah ada dua masjid. Demikian juga menurut keterangan

Lurah Oesapa yakni Masjid Al-Hidayah sekitar 5 km dan masjid Al

Fitra sekitar 2 km dari lokasi Mushala Al-Faidah. Karena letaknya

cukup jauh, sehingga masyarakat Muslim sekitar Mushala Al-Faidah

merasa kejauhan untuk melakukan shalat jamaah lima waktu dan

terutama untuk menunaikan shalat Jumat.136

Lurah Oesapa – merujuk kepada rekomendasi Koperasi

Pegawai Negeri yang melarang pemindahan hak tanah –

mempertanyakan boleh tidaknya tanah yang diperuntukkan

sebagai perumahan/tempat tinggal kemudian difungsikan untuk

rumah ibadat. Sementara ke lima gereja Kristen dan satu kapela

berada di luar komplek perumahan.137 Dalam hal ini dari kalangan

Muslim di Kota Kupang, (antara lain Pengurus FKUB, Dosen Unmuh

Kupang yang salah seorang panitia pembangunan mushala)

mengatakan bahwa ada perbedaan karakter peribadatan Islam

dengan agama-agama lain. Peribadatan Islam (khususnya shalat

lima waktu) dilakukan dengan hitungan jam, sedangkan kebaktian

yang dilakukan umat Kristiani dilakukan seminggu sekali. Karena

frekuensi peribadatannya berbeda, maka kebutuhan akan rumah

ibadatnya juga sangat berbeda. Karena kebaktian bersifat

mingguan, maka tempat peribadatannya agak jauh atau terpisah di

luar perumahan tidak ada masalah. Tapi karena karakter

peribadatan Islam dalam hitungan jam, maka sangat sulit bagi umat

Islam jika rumah ibadatnya jauh di luar perumahan. Apa lagi untuk

136 Wawancara dengan AN, SB, Sis, SJ, dan Fu. 137 Wawancara dengan EHB,28-2-2011.


293

shalat Isya (waktu malam) dan Subuh (dini hari) tentu akan lebih

aman bila dilakukan di tempat ibadat yang letaknya berdekatan

dengan tempat tinggal.

Faktor Ekonomi dan Kecemburuan Sosial

Penduduk Kelurahan Oesapa mayoritas dari etnis Bugis

yang secara ekonomis lebih baik dibandingkan dengan penduduk

pribumi.138 Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi

kelompok masyarakat yang lain baik secara etnis maupun

keagamaan. Sebagaimana dikatakan Pdt. Hd “masalah perselisihan

rencana pembangunan masjid adalah masalah komunikasi.

Sebaiknya di fihak panitia pembangunan tidak mengatakan sudah

memiliki dana untuk membangun masjid. Hal itu justru dapat

menimbulkan iri hati di kalangan masyarakat sekitar yang berbeda

agama. Sehingga untuk rencana pembangunan masjid ini masih

butuh waktu.”139 Kecemburuan itu juga tampak dari wawancara

peneliti dengan RT di RSS Oesapa, RT yang wilayahnya meliputi

Mushala Al-Faidah ini mempertanyakan dana yang dimiliki oleh

panitia pembangunan mushala tersebut dari mana asalnya?140

Peran FKUB

Menurut Mir, FKUB belum berbuat banyak terhadap kasus

perselisihan pendirian rumah ibadat di Oesapa.141 Sementara

seorang anggota FKUB mengatakan bahwa FKUB sudah pernah

138 Wawancara dengan beberapa informan, Ant, Im, Pdt Hd dll dalam waktu dan

kesempatan berbeda. 139 Wawancara dengan Pdt. Hd 25-2-2011. 140 Wawancara dengan Jer, 28-2-2011. 141 Wawancara dengan Mir, 27-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

294

membahas masalah Mushala Al-Faidah142. FKUB sudah pernah

memediasi hingga ke Wali Kota. Namun yang paling menghambat

peran FKUB karena proses perijinan sudah dihambat pada tingkat

kelurahan dan camat. Misalnya daftar pengguna dan pendukung

pendirian rumah ibadat tidak memperoleh pengesahan di tingkat

kelurahan. Sehingga FKUB tidak bisa memberikan rekomendasi.143

Solusi yang Ditawarkan Pemkot

Karena berlarut-larutnya perselisihan pembangunan

Mushala Al-Faidah, maka Pemkot Kupang memberikan solusi

mencarikan tanah, tapi hingga sekarang belum berhasil. Pada

awalnya Wali Kota berjanji akan mencarikan tanah sebagai

pengganti lokasi pembanguan mushala dan tanah lokasi mushala

yang lama tetap sebagai milik umat Muslim dan akan digunakan

sebagai tepat Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), tapi hingga

sekarang belum ada realisasinya.144

142 Wawancara dengan Ant dan Yog, 25-2-2011. 143 Wawancara dengan MAR, 27-2-2011. 144 Wawancara dengan Mir, 27-2-2011.


295

ANALISIS

Administratif/Prosedural/Regulasi

Masalah perselesihan pendirian rumah ibadat (masjid/

mushala) yang terjadi di Kota Kupang, pada umumnya

rencana/awal pembangunannya sudah dilakukan sebelum tahun

2006, atau sebelum diterbitkannya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Namun sejak awal berdirinya masjid/mushala tersebut sudah

menghadapi tantangan dari sebagian anggota masyarakat

setempat yang berbeda agama. Kemudian setelah lahirnya PBM,

panitia pendirian rumah ibadat menghadapi permasalah proses

perijinan, ada yang dihambat di tingkat bawah (RT/RW dan lurah)

dan yang lain ada yang di tingkat dinas di pemerintah kota.

Dengan kata lain, meskipun panitia pembangunan masjid

sudah berupaya memenuhi persaratan-persaratan yang diperlukan,

namun pihak penentang (termasuk di dalamnya aparat pemerintah)

berupaya menghambat dengan berbagai cara. Hal itu lebih tampak

jelas pada pembangunan mushala (rumah ibadat keluarga) – yang

tidak diatur oleh PBM – masih dituntut untuk melengkapi

persyaratan-persaratan layaknya masjid.

Haidlor Ali Ahmad

296

Hubungan Pribumi-Pendatang

Hubungan antara pribumi dan pendatang dapat dikatakan

dalam suasana “keharmonisan semu”. Pertama, karena pada

umumnya pendatang memeluk agama yang berbeda dengan

agama mayoritas penduduk pribumi Kota Kupang. Ketika ada isu

SMS provokatif antara lain ada SMS yang berbunyi “bakar,

hancurkan dan usir”. Kata usir secara mudah dapat diketahui

ditujukan kepada para pendatang. Meskipun di sisi lain keberadaan

pendatang juga dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Kota

Kupang dan umumnya Provinsi NTT.

Hal itu terbukti ketika terjadi kerusuhan tahun 1998, Kota

Kupang mengalami kelumpuhan ekonomi selama 3 bulan dan

ketika muncul SMS provokatif, beberpa sektor ekonomi nyaris

lumpuh. Disamping itu ada perlakuan yang berbeda terhadap

pribadi-pribadi pribumi dibandingkan dengan pendatang. Misalnya

kasus perselisihan pembangunan mushala di RSS Oesapa, yang

lebih menampilkan Mir sebagai orang asli Alor dari pada yang lain

sebagai pendatang. Padahal Mir kurang memiliki kecakapan untuk

berkomunikasi. Sementara yang lain sebagai pendatang meskipun

banyak yang sarjana sebagai dosen tapi akan lebih riskan jika

diposisikan di garis depan.

Fungsi Pemerintah Sebagai Regulator, Fasilitator dan

Dinamisator

Berdasarkan informasi dari beberapa orang staf Urais Kanwil

Kementerian Agama Provinsi NTT, salah seorang pejabat Kantor

Kemenag Kota Kupang dan Mir bahwa pihak Kelurahan Oesapa

selama ini tidak bersedia memberikan rekomendasi. Padahal Camat


297

Kelapa Lima sudah menyetujui.145 Ketika peneliti mempertanyakan

“yang memberikan rekomendasi kan FKUB dan Kepala Kantor

Kemenag Kabupaten/Kota?” Salah seorang takmir mushala

mengatakan bahwa untuk perijinan tersebut sudah disediakan

blanko dari pemkot yang antara lain ada kolom rekomendasi dari

kelurahan dan camat.146

Menurut pengamatan peneliti terhadap salah seorang

pejabat di Kanwil Kemenag Provinsi NTT dan salah seorang pejabat

Kantor Kemenag Kota Kupang kelihatan ada rasa takut dan

berupaya menutup-nutupi kasus perselisihan rumah ibadat di Kota

Kupang. Lebih jelas lagi pada diri salah seorang pejabat Kantor

Kemenag Kota ketika kami wawancarai mengatakan “tidak tahu

tentang perselisihan pendirian rumah ibadat di Oesapa”. Tetapi

ketika hal itu kami sampaikan kepada salah seorang takmir di

Oesapa, takmir tersebut mengatakan bahwa, tidak mungkin pejabat

tersebut tidak mengetahui permasalah Mushala Al-Faidah Oesapa,

karena yang bersangkutan sering khutbah dan ceramah di sini (pen:

Mushala Al-Faidah) dan isterinya juga orang sini (pen: Oesapa)”.147

Demikian pula ketika saya konfirmasi kepada salah seorang anggota

FKUB Kota Kupang, kami memperoleh jawaban ada kesan ketakutan

di kalangan para pejabat Kanwil Kemenag dan Kantor Kemenag

Kota, sehingga dalam kasus perselisihan pendirian rumah ibadat,

mereka selalu menyuruh FKUB yang bicara.148 Dalam hal ini, peneliti

tidak menyalahkan para pejabat Kanwil Kemenag dan Kantor

Kemenag Kota karena suasana di NTT khususnya di Kota dan

Kabupaten Kupang memang tidak kundusif untuk mengungkapkan

145 Wawancara dengan dua orang sataf di Kanwil Kemenag Provinsi NTT, 23-2-2011

dan pejabat di jajaran Kantor Kemenag Kota Kupang, 24-2-2011. 146 Wawancara dengan Mir, 23-2-2011. 147 Wawancara dengan Mir, 27-2-2011. 148 Wawancara dengan MAR, 27-2-2011.

Haidlor Ali Ahmad

298

fakta secara apa adanya. Apa lagi pada saat penelitian ini

berlangsung suasana Kota dan Kabupaten Kupang sedang tegang

dengan adanya ancaman kerusuhan melalui SMS provokatif.

Lurah Oesapa mengharapkan agar perselisihan masalah

pendirian mushala ini dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme

dan ketentuan yang berlaku, mengacu kepada PBM dan ada

kepastian hukum dan administrasi yang benar.149 Menurut hemat

peneliti, justru di sini letak peliknya permasalahan sehingga pihak

panitia pembangunan mushala merasa dipermainkan, karena

pendirian mushala tidak diatur oleh PBM.

Edialnya fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan

dinamisator tapi faktanya banyak orang dari kelompok keagamaan

tertentu ketika menjadi PNS atau pejabat pemerintah yang

seharusnya melepaskan baju kelompok keagamaannya dalam

artian melepaskan diri dari kepentingan kelompok keagamaannya,

sebaliknya dapat memposisikan diri sebagai yang mewakili

pemerintah dalam mengayomi seluruh umat beragama.

Dari deskripsi di atas masih banyak aparat pemerintah yang

masih berusaha menghabat proses perijinan pembangunan rumah

ibadat. Sehingga dari beberapa orang panitia pembangunan rumah

ibadat ada yang merasa proses pengurusan perijinannya dijegal di

tingkat RT/RW dan lurah dan ada pula yang merasa “dipingpong” di

tingkat pemkot. Pendirian rumah ibadat di Kota Kupang, khususnya

bagi umat Muslim, baik mushala maupun masjid sarat dengan

unsur-unsur politik. Sehingga sering masalah perselisihan antar

umat sudah selesai tapi kemudian dipolitisasi, sehingga ada saja

hambatan yang muncul. Jika ada solusi dari pejabat tinggi di

pemkot lebih dikarenakan kepentingan politik berkaitan dengan

149 Wawancara dengan EHB,28-2-2011.


299

pemilukada. Sebaliknya, ketika ada aparat (non-Muslim) yang

berupaya berbuat adil menjadi pengayom bagi semua penganut

agama termasuk di dalamnya umat Islam, justru akhirnya tersingkir

dari percaturan politik elit di NTT.150

Perlu Ada Dialog Antarumat

Dalam suatu wawancara dengan Pdt. Hd, ia menanyakan

kepada peneliti tingkat urgensinya rumah ibadat bagi umat Islam,

peneliti sampaikan bahwa bagi umat Islam ada ajaran yang

mengatakan bahwa shalat jamaah memiliki pahala yang berlipat

ganda dibandingkan salat sendiri-sendiri di rumah. Sehingga hal ini

mendorong umat Islam untuk mendirikan sarana untuk shalat

jamaah, baik sekedar berupa mushala lebih-lebih bisa berupa

masjid. Di samping itu, ada hikmah yang bisa dipetik dari kebiasaan

shalat berjamaah, antara lain akan meningkatkan pergaulan antar

individu (Jawa: sesrawungan); menumbuhkan nilai sosial

kemasyarakatan, misalnya jika ada jamaah yang sakit akan mudah

diketahui oleh anggota masyarakat yang lain, selanjutnya mereka

akan membesuknya; Jika ada yang kena musibah mereka juga akan

lebih cepat menerima informasi dan menggalang solidaritas.

Sebenarnya, nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan rasa solidaritas

semacam itu juga bisa ditumbuhkembangkan kepada seluruh

anggota masyarakat tanpa pandang agamanya. Sehingga

masyarakat umum akan dapat merasakan kemanfaatannya. Untuk

itu kiranya cukup beralasan apa yang dikatakan Pdt. Hd di atas

“masalah perselesihan rencana pembangunan masjid adalah

masalah komunikasi”.


masalah keagamaan dan dua orang stafnya, 1-3-2011.

Haidlor Ali Ahmad

300


301

P E N U T U P

Kesimpulan

1. Dari ketiga kasus perselisihan pendirian rumah ibadat yang ada,

pihak panitia pembangunan sudah berupaya mengikuti

peraturan yang ada baik sejak sebelum lahirnya PBM maupun

setelah diberlakukannya PBM. Hambatan itu tampak jelas, ketika

yang dibangun hanya mushala yang tidak diatur oleh PBM juga

masih memperoleh hambatan.

2. Peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan belum

maksimal, karena masih banyak aparat pemerintah yang belum

bisa melepas baju kelompok keagamaannya dan menjadi

aparat yang mampu mengayomi seluruh penganut agama. Jika

ada solusi cenderung untuk kepentingan politik dalam

pemilukada.

3. Peranan FKUB penyelesaian perselisihan pendirian rumah

ibadah juga belum bisa maksimal, karena proses perijinan

sudah dihambat pada tingkat bawah RT, RW dan kelurahan.

4. Respon masyarakat yang terhadap pembangunan rumah ibadat

tampak ada yang menggerakkan maupun yang menakut-

nakuti, disamping mereka juga masih belum mengetahui

urgensinya pembangunan rumah ibadat bagi umat lain.

Haidlor Ali Ahmad

302

Rekomendasi

1. Berkenaan dengan uapaya panitia pembangunan rumah ibadat

yang sudah memenuhi persayaratan perijinannya diharapkan

agar aparat pemerintah terkait dapat memberikan kemudahan

dan FKUB serta kepala kantor kementerian agama

kabupaten/kota dapat segera memberikan rekomendasi.

Demikian pula kepala daerah juga dapat menerbitkan IMB-nya

sesuai dengan peraturan yang berlaku (PBM).

2. Berkenaan dengan kasus-kasus perselisihan pembangunan

rumah ibadat aparat pemerintah terkait hendaknya dapat

berlaku adil dan dapat mengayomi terhadap semua penganut

agama sehingga dapat mewujudkan hubungan antarumat

beragama dan pemerintah yang lebih kondusif.

3. FKUB hendaknya dapat bersikap lebih proaktif dan dapat

menjadi mediator bagi mereka yang sedang berselisih dalam

masalah pendirian rumah ibadat.

4. Untuk lebih memberikan pemahaman masyarakat yang berbeda

agama terhadap urgesinya pembangunan rumah ibadat bagi

umat lain perlu adanya dialog antarumat bergama sehingga

dapat meminimalisasi terjadinya perselisihan masalah pendirian

rumah ibadat.


303

DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Sosialisasi PBM

dan Tanya Jawabnya.

CRCS UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010, Yogyakarta: 2011.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profil

Pelayanan Bidang Urusan Agama Katholik,2009.

Kupang Metro, Senin, 28 Februari 2011.

Makarim, Abdulkadir, Drs. H., “Pentingnya Kerukunan (Antara Harapan dan Kenyataan)”, Timor Express, Selasa, 1 Maret 2011.


2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi, Jakarta: 2011.

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2009.




Toleransi 2010, Jakarta: 2011.

Haidlor Ali Ahmad

304


305

Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadatdi Kota/Kabupaten JayapuraProvinsi Papua

Oleh :Ibnu Hasan Muchtar

Kata Pengantar

306


307

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan di seputar rumah ibadat tidak hanya terjadi di

Indonesia saja, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kasus

terkait rumah ibadat juga terjadi. Rencana pembangunan Islamic

Center di Ground Zero (yang konon juga adalah pembangunan

mesjid), telah memicu pertentangan antara kelompok masyarakat

yang pro dan kontra rencana pembangunan. Di India bahkan terjadi

kekerasan dan konflik sosial yang dipicu oleh penghancuran Masjid

Babri di Kota Ayodhya, yang bahkan telah meluas pula ke wilayah

Pakistan dan Bangladesh. Sementara itu, proses perdamaian antara

Palestina dan Israel juga kembali terganggu oleh adanya konflik

horisontal akibat pembakaran Masjid Beit Fajjar oleh pemukim

Yahudi di dekat Betlehem, Tepi Barat. Fakta-fakta ini menunjukkan

bahwa masalah di seputar rumah ibadat tidak khas Indonesia,

melainkan dialami oleh negara-negara lain yang memiliki setting

dan karakter kehidupan keagamaan yang berbeda dengan

Indonesia.




Kata Pengantar

308














pembangunan bangsa. Kerukunan umat beragama sendiri diartikan

sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi





Pancasila dan UUD 1945.

Kerukunan umat beragama bukanlah kondisi yang statis

melainkan dinamis seiring dinamika kehidupan umat beragama.

Fluktuasinya dipengaruhi oleh banyak faktor dan situasi, yang tidak

semata-mata faktor keagamaan. Kajian Badan Litbang dan Diklat,

misalnya, mendaftar sejumlah faktor non-keagamaan yang

mempengaruhi kerukunan umat beragama, yaitu: politik, ekonomi,

dan sosial-budaya. Faktor-faktor non-keagamaan ini biasanya

berdampak besar dan luas. Adapun faktor keagamaan sendiri ada

sebelas, yaitu: penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri,

perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan

anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan,


309

perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan

kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan, dan









menjadi isu penting dan juga merupakan salahsatu permasalahan


RPJMN 2010-2014.



gangguan terhadap rumah ibadat tersebut. Pada tahun 2009 Center

for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) mencatat terdapat 18

kasus di seputar rumah ibadat, dengan cakupan wilayah yang sama

pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 39 kasus.151 Demikian juga

The Wahid Institute mencatat adanya peningkatan gangguan

terhadap rumah ibadat. Bahwa pada tahun 2010 ini terjadi 28 kasus

pelanggaran dan 34 tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat

(total 62 kasus).152 Angka ini lebih besar dari jumlah angka kasus

tahun 2009 meski dengan adanya perluasan wilayah laporan.

Adapun SETARA Institute pada tahun 2010 lalu mencatat terdapat 59

tempat ibadat yang mengalami gangguan dalam berbagai

151 Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010, Yogyakarta: CRCS UGM,

2011, hlm. 34. 152 Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010, Jakarta: The Wahid

Institute, 2011, hlm. 17.

Kata Pengantar

310

bentuknya, baik penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan

aktivitas ibadah, dan lain-lain.153 Bahkan, Moderate Muslim Society

mencatat dari 81 kasus intoleransi, sebanyak 63 kasus (80%) adalah

aksi penyerangan, penolakan rumah ibadat, dan intimidasi.154

















muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat


mushalla, sementara warga muslim bermaksud meningkatkan




Jakarta: SETARA Institute, 2011, hlm. 9. 154 Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi,

Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011, hlm. 12. 155 Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010,

Jakarta: SETARA Institute, 2011, hlm. 12.


311






ibadat) yang sedang dan terus disosialisasikan oleh Pemerintah,



akan mengadakan penelitian khusus mengenai berbagai kasus di

seputar rumah ibadat. Selain menjawab problem aktual di lapangan,

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengklarifikasi data dan












Permasalahan





sebagai berikut:

Kata Pengantar

312


penutupan rumah ibadat terjadi, dan mengapa diperselisihkan?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan?




Tujuan


1. Mengetahui perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau

penutupan rumah ibadat terjadi dan alasan diperselisihkan.


3. Mengetahui peranan FKUB dan majelis agama dalam


4. Mengetahui respon masyarakat terhadap perselisihan dimaksud.

Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat

diperoleh dan terverifikasinya data dan informasi faktual mengenai

sejumlah rumah ibadat yang mengalami penutupan/diper-

selisihkan. Dengan adanya informasi mengenai data faktual ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Agama, Kemen-

terian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sebagai bahan untuk

menyusun kebijakan terkait dengan implementasi peraturan

pendirian rumah ibadat dalam rangka upaya peningkatan

kerukunan umat beragama. Selain itu, hasil penelitian ini


313

diharapkan memberi penjelasan atas kedalaman penyebab dan

berbagai motivasi kasus-kasus rumah ibadat yang dilaporkan oleh

beberapa lembaga swadaya masyarakat.







dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (PBM No. 9 dan 8

Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat 1). Dengan demikian, kerukunan umat

beragama akan terwujud jika segenap umat beragama memiliki

toleransi yang tinggi, saling pengertian, saling menghormati,

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan

pada tingkat tertentu dapat melakukan kerjasama. Artinya, dalam

konteks di seputar masalah rumah ibadat, umat beragama

hendaknya dapat menerima dan memahami kebutuhan rumah

ibadat umat agama lain, serta memberikan penghormatan,

penghargaan atas kesetaraan pengamalan agama, dan jika dapat,

membantu dalam prosesnya.





kantor kementerian agama kabupaten/kota atau dengan FKUB





Kata Pengantar

314








ibadat.

Perselisihan dalam penelitian ini terkait pendirian, penertiban,

atau penutupan rumah ibadat. Perselisihan pendirian dan

penutupan dimaksudkan terhadap rumah ibadat yang

diperselisihkan oleh masyarakat. Sedangkan penertiban

dimaksudkan pada tempat bukan rumah ibadat yang digunakan

untuk rumah ibadat (sementara).

Adapun rumah ibadat dalam penelitian ini adalah bangunan

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk

beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara

permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Panitia

pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh

umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat

(PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I psl 1 ayat 7).

Kerangka Berpikir





di sekitarnya bersinggungan satu sama lain yang, dalam satu dan




315







menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang terganggu














memahami kasus-kasus terkait rumah ibadat, khususnya dalam

konteks Indonesia yang dalam penelitian ini digunakan pendekatan

antara lain sebagai berikut:

1. Ranah regulasi

Alasan yang kerap diberikan ketika sejumlah rumah ibadat

dipermasalahkan adalah soal izin pendirian bangunan rumah

ibadat, serta serangkaian persyaratannya sebagaimana diatur dalam

PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 atau peraturan lainnya. Rumah ibadat

atau tempat bukan rumah ibadat yang digunakan untuk ibadat

kerap dipermasalahkan dan diperselisihkan ketika belum memenuhi

Kata Pengantar

316

persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan. Meski

demikian, dalam beberapa kasus terjadi perselisihan terhadap

rumah ibadat yangt sudah memiliki izin mendirikan bangunan

(IMB). Untuk itu, pada ranah regulasi ini penting melihat

keterpenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur, yakni terkait

persyaratan admnistratif, persyaratan teknis, dan persyaratan

khusus. Hal ini merujuk pada Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun

2006.

2. Ranah sosial-ekonomi-budaya

Kehadiran komunitas pendatang ke dalam struktur komunitas

pribumi yang telah mapan kerap menimbulkan friksi sosial—yang

tidak jarang ‘meminjam’ sentimen agama. Penelitian Usman Pelly

(1999) yang mencari akar kerusuhan etnis di era reformasi

mengonfirmasi hal ini. Penelitian itu menyimpulkan bahwa

kerusuhan etnis sejak awal era reformasi berakar pada kesenjangan

sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberi

petunjuk kuat bahwa tatanan sosial kehidupan majemuk telah

hancur. Kelompok menengah telah memaksa kelompok etnis

pribumi untuk puas hidup di papan bawah dan terpinggirkan.

Potensi konflik kemudian memanfaatkan label etnis dan agama

untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap

ketidakadilan.156

Konsep ingroup-outgroup juga kerap berperan dalam hal ini.

Kehadiran rumah ibadat agama lain dalam struktur sosial yang telah

mapan sebelumnya, kerap menimbulkan penolakan dan/atau

perselisihan. Demikian juga di ranah budaya, kehadiran rumah

156 Usman Pelly, “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik

dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia,


317

ibadat lain yang mengindikasikan adanya komunitas umat

beragama lain kerap dianggap ‘gangguan’ bagi stabilitas budaya

masyarakat setempat yang telah mapan. Demikian pula hal

ekonomi, pendatang yang secara ekonomi lebih kuat, kerap

mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas pribumi yang secara

ekonomi lebih rendah.

3. Ranah keberagamaaan

Intoleransi beragama kerap juga dituding sebagai penyebab

adanya penolakan atau perselisihan terkait rumah ibadat. Inklusifitas

keagamaan tidak bisa menerima kehadiran (rumah ibadat) pemeluk

agama lain di sekitarnya.

Dari ketiga ranah ini, dapat digambarkan kerangka pikir

penelitian ini yang sekaligus menunjukkan pendekatan yang

dilakukan dalam proses analisis kasus ini:

Ranah

Regulasi/peraturan

Apakah proses pendirian gereja sesuai ketentuan PBM, SKB1/1969, atau peraturan khusus lainnya?

Fakta-fakta

dalam kasus

rumah ibadat

Ranah Politik-Ekonomi-

Sosial-Budaya

Apakah ada motif/unsur ekonomi, politik, sosial, atau budaya dalam kasus perselisihan ini? Kesenjangan poleksosbud? Dinamika politik lokal?

Ranah Keberagamaan

Bagaimana kondisi kehidupan beragama? Adakah intoleransi beragama? Isu agama/SARA?

Kata Pengantar

318



Keagamaan tahun 2010 lalu. Penelitian yang dilakukan di 6 lokasi

penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain sebagai

berikut:

• Pendirian rumah ibadat merupakan kebutuhan dasar dari tiap

agama, yang berfungsi sebagai pusat peribatan dan peradaban

yang dijiwai dengan nilai-nilai kesucian (sacral). Dalam

pendirian rumah ibadat, termasuk renovasi bangunan menjadi

tuntutan dari pertumbuhan umat, dan kompleksitas kegiatan.

• Dari segi proses pendirian rumah ibadat dalam kaitan dengan




menyadari pentingnya IMB dan berwawasan ke depan.

Sedangkan pada umumnya di pedesaan, dan terutama pada

panganut agama mayoritas di suatu tempat belum menjadikan

prioritas kegiatan.

• Pendirian rumah ibadat yang diterima dengan damai, selain

karena terpenuhi sesuai aturan PBM dan peraturan pemerintah

daerah, juga karena adanya komunikasi dan kerukunan hidup

antar umat beragama, serta nilai-nilai kearifan lokal yang

terpelihara sebagai media pendekatan. Pendirian rumah ibadat

yang bermasalah dan mendapatkan penolakan, lebih

disebabkan faktor perbedaan paham keagamaan, dan berbagai

kepentingan para elite agama dalam prestise sosial,

pengembangan jumlah umat, kehidupan ekonomi dan

kekuasaan. Di samping itu, karena ego mayoritas dan arogansi

minoritas.


319

• Permasalahan di seputar pendirian rumah ibadat yang

dikomunikasikan oleh media massa dan oleh sebagaian

lembaga swadaya masyarakat (LSM) ialah terbebankan pada

umat Kristiani, tetapi sesungguhnya juga terbebankan pada

umat Islam, Hindu dan Buddha yang minoritas di tengah

pemeluk agama mayoritas.

• Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait dengan








rumah ibadat yang terjadi di lokasi penelitian.

Metode Penelitian


menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi

kepustakaan/dokumen dan pengamatan lapangan serta

wawancara. Pengamatan lapangan dengan cara mendatangi rumah

ibadat yang menjadi sasaran penelitian dalam hal ini 3 rumah ibadat

Islam yaitu Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura, Masjid

Kuba Koya Barat dan Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jl. Feliyau II

Hawai Sentani Kab. Jayapura. Wawancara dilakukan dengan

berbagai informan di antaranya: Kepala Bidang Pendidikan Agama

Islam Kantor Kemenag Wilayah Papua, Kepala Kantor Kemenag Kota

Jayapura, Kasub TU dan Kasi Pendais dan Pemberdayaan Masjid

Kata Pengantar

320

Kota Jayapura, PWNU, Pengurus MUI Provinsi dan Kota Jayapura,

Kepala KUA Distrik Abepura, pengurus FKUB Kota dan Kabupaten

Jayapura. Bahan pustaka yang digunakan antara lain laporan

tahunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, laporan tahunan

beberapa LSM berkaitan, dan media massa. Karena bersifat

verifikatif, maka data awal itu akan menjadi pedoman pada

pelaksanaan pengumpulan data di lapangan (spotchecking). Dalam

melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman

wawancara.

Analisis data dilakukan dengan memperhatikan semua unsur

yang menjadi fokus kajian dengan cara deskriptif-analitik, melalui




dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain dengan kata

lain informasi dari satu informan ditanyakan ulang dan dikroscek

kepada informan lainnya baik dari pihak yang mengusulkan

pembangunan maupun pihak yang menolak. Menurut Patton

(1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui


wawancara denan hasil pengamatan, dengan dokumen,



dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan informasi pada

saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang waktu.157


2002, hlm. 178.


321

Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dan

Kabupaten Jayapura Papua. Pemilihan di dua wilayah ini mengingat

keterbatasan kasus yang ada di satu wilayah sebagai mana dalam

desain operasional semula adalah di salah satu kabupaten/kota

dengan jumlah kasus minimal 3 (tiga) kasus perselisihan terkait

pendirian, penertiban, atau penutupan rumah ibadat yang terjadi di

daerah tersebut yaitu 2 masjid dan 1 vihara. Setelah dilakukan

pembahasan dan diskusi bersama pejabat Kantor Kementerian

Agama Wilayah maupun Kota Jayapura, Sekretaris FKUB Kota

Jayapura, Pengurus MUI kota dan provinsi, pengurus ormas Islam

(PWNU), dan pengecekan di lapangan ternyata tidak terdapat kasus

untuk vihara dan rumah ibadat agama lain selain masjid, maka

diputuskan untuk melakukan penelitian khusus rumah ibadat Islam

yaitu masjid dan ditemukan hanya dua masjid di Kota Jayapura dan

satu masjid di Kabupaten Jayapura yang lokasinya cukup berjauhan.

Kata Pengantar

322


323

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi Geografis

Provinsi Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang

terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea.

Provinsi Papua yang memiliki luas 317.062 km2 atau 17,04 persen

dari luas Indonesia (1.860.359,67 km2), merupakan provinsi

dengan wilayah terluas di Indonesia. Provinsi ini dulu dikenal

dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973,

namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada

saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama

yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama

provinsi ini kemudian diganti menjadi 'Papua' sesuai UU

No.21/2001 Otonomi Khusus Papua.

Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini

Belanda (Dutch New Guinea), asal kata Irian adalah Ikut Republik

Indonesia Anti-Netherland. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai

protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah

Indonesia; bagian timur tetap memakai nama 'Papua' sedangkan

bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat. Ibu kota Provinsi papua

adalah Jayapura, provinsi ini terbentuk dari 28 kabupaten, dua di

antaranya adalah kabupaten pemekaran yaitu Kab. Deiyay dan

Kab. Intan Jaya dan 1 Kota yaitu Jayapura.

Kata Pengantar

324

Batas wilayah Provinsi Papua sebelah utara Samudera Pasifik,

sebelah selatan Laut Arafuru, sebelah barat Laut Seram-Laut Banda

Provinsi Maluku, sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua

New Guinea. (www.papua.go.id).

Kondisi Demografis

Pada tahun 2009, berdasarkan hasil proyeksi SUPAS05 BPS,

penduduk Papua berjumlah 2.097.482 jiwa, dengan rasio jenis

kelamin 51,83% laki-laki dan 48,17% perempuan (Papua dalam

Angka 2010: 77). Mengacu pada perbedaan tofografi dan adat

istiadat, penduduk Papua dapat dibedakan menjadi tiga kelompok

besar. Pertama, penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan

ciri-ciri umum rumah di atas tiang (rumah panggung) dengan

mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan; Kedua,

penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa

danau dan lembah serta kaki gunung. Umumnya mereka bermata

pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil

hutan; Ketiga, penduduk daerah dataran tinggi dengan mata

pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana.

Dalam bidang kerohanian pada tahun 2009, jumlah

penduduk Papua yang memeluk agama Kristen tercatat 1.956.749

orang, atau sekitar 64,3 persen dari total penduduk Papua.

sementara pemeluk agama Katolik mencapai 21,99%, Islam 13,43%

dan sisanya pemeluk agama Hindu dan Buddha. Jumlah tempat

peribadatan yang ada di Papua juga didominasi oleh tempat

peribadatan Kristen yang tercatat sebanyak 4.121 gereja.

Sedangkan jumlah tempat peribadatan Katholik mencapai 1.427

gereja, tempat peribadatan Islam mencapai 757

masjid/musholla/langgar, tempat peribadatan Hindu sebanyak 33


325

pura dan tempat peribadatan Buddha sebanyak 11 vihara. (Papua

dalam angka 2010: 136).

Kehidupan Sosial-Budaya

Kelompok asli di Papua terdiri atas 193 suku dengan 193

bahasa yang masing-masing berbeda. Seni tradisional yang

terkenal di dunia dibuat oleh suku Asmat, Kamoro, Dani, dan

Sentani. Sumber berbagai kearifan lokal untuk kemanusiaan dan

pengelolaan lingkungan yang lebih baik di antaranya dapat

ditemukan di kalangan suku Aitinyo, Arfak, Asmat, Agast, Aya

Maru, Mandacan, Biak, Arni, dan Sentani.

Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem

kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (patrilineal).

Budaya setempat berasal dari Melanesia. Masyarakat asli Papua

cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi

oleh alam laut, hutan dan pegunungan.

Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah masyarakat yang

sangat unik, seperti yang ditunjukkan oleh budaya suku Komoro di

Kabupaten Mimika, yang membuat genderang dengan

menggunakan darah. Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang

gemar melakukan perang-perangan, yang dalam bahasa Dani

disebut win. Budaya ini merupakan warisan turun-temurun dan

dijadikan festival budaya lembah Baliem.

Kehidupan Keagamaan

Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting

bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal kerukunan

antar umat beragama di sana dapat dijadikan contoh bagi daerah

Kata Pengantar

326

lain, mayoritas penduduknya beragama Kristen, namun demikian

sejalan dengan semakin lancarnya transportasi dari dan ke Papua,

penganut agama lain termasuk Islam juga semakin berkembang.

Pada umumnya masyarakat Papua majemuk, baik dalam hal suku,

agama maupun budaya. Dalam kemajemukan itu, mereka tetap

membina kerukunan hidup antarumat beragama, kelompok umat

beragama senantiasa memahami sejarah perkembangan agama-

agama di wilayah ini dan atas kesadaran akan sejarah itulah maka

mereka pun saling menghargai satu sama lain.

Kota Jayapura

Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Hollandia. Nama

tersebut diberi oleh Kapten Sachse pada tanggal 07 Maret 1910.

Kata Hollandia berasal dari kata hol = lengkung atau teluk, land =

tanah atau tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung

atau tanah/tempat yang berteluk. Sebagaimana keadaan geografi

Negeri Belanda atau Holland atau Nederland yang berteluk-teluk,

keadaan geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai

utara Negeri Belanda itu. Kondisi alam yang berlekuk-lekuk inilah

yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama

Hollandia di atas nama asli Numbay. Numbay diganti nama sampai

4 kali Hollandia, Kotabaru, Sukarnopura, dan terakhir Jayapura.

Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura berdiri sejak tanggal

21 September 1993 berdasarkan Undang - undang No. 6 Tahun

1993. Luas wilayah Kota Jayapura 94.000 ha. Di wilayah tersebut

terdapat ±30% tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang

terjal, rawa-rawa dan hutan dengan kemiringan tanah 40% yang

bersifat konservasi dan hutan lindung. Kota ini terdiri dari 5 distrik

yaitu Distrik Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Muara


327

Tami dan Heram. Kota Jayapura terbagi dalam 24 kelurahan dan

15 kampung.

Wilayah Kota Jayapura mempunyai batas administratif, di

sebelah utara Lautan Pasifik, selatan Distrik Arso Kabupaten

Keerom, timur Negara PNG, barat Distrik Sentani dan Depapre

Kabupaten Jayapura (www.papua.go.id).

Penduduk

Menurut data dari kantor Kemenag Kota Jayapura pada tahun

2009, penganut agama yang berada di wilayah ini terdiri dari

Kristen 113.314 jiwa, Katolik 43.248 jiwa, Islam 94.953 jiwa, Hindu

2.495 jiwa, Buddha 1.927 jiwa. Dari komposisi penduduk menurut

penganut agama, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota

Jayapura mayoritas adalah penganut agama Kristen. (BPS Kota

Jayapura, Kota Jayapura dalam Angka 2010: 26).

Data Umat Pemeluk Agama dirinci Menurut Kecamatan

Kota Jayapura Tahun 2009

No Distrik Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Jumlah

1. Jayapura Utara 27.450 37.796 11.831 1.102 701 78.880

2. Jayapura Selatan 30.649 30.680 15.683 689 745 78.626

3. Abepura 23.263 20.775 8.740 621 379 53.778

4. Muara Tami 13.591 10.690 3.203 83 102 27.669

5. Heram - 13.373 3.611 - - 16.984

Jml 94.953 113.314 43.248 2.495 1.927 255.937

Sumber: Kantor Kemenag Kota Jayapura 2010,

Kata Pengantar

328

Sedangkan data mengenai jumlah tempat ibadat menurut

agama yang terdapat di Kota Jayapura pada tahun 2009 terdiri

dari, gereja Kristen 270 buah, gereja Katolik 19 buah, masjid 106

buah, vihara 2 buah, dan pura 1 buah.

Jumlah Tempat Ibadat di Kota Jayapura per-Distrik

Tahun 2009

No Distrik Mas-jid Mush

ola

Gereja

Kristen

Gereja

Katolik

Viha

ra Pura Jumlah

1. Jayapura Utara

38 2 85 3 - - 128

2. Jayapura Selatan

31 4 57 4 1 - 97

3. Abepura 21 5 68 5 1 1 101 4. Muara Tami 4 36 25 4 - - 69 5. Heram 12 4 35 3 - - 54 J U M L A H 106 51 270 19 2 1 449

Sumber: Kantor Kemenag Kota Jayapura 2010, hal.75

Perselisihan tentang pendirian rumah ibadat juga terjadi di

daerah ini, program penelitian di Kota Jayapura di fokuskan di 2

tempat yaitu di Masjid Quba di Jln. Trans Papua, Sowakarsa, Koya

Barat, Distrik Muaratami dan Mesjid Al – Muhajirin Komplek Mako

Brimob Polda Papua yang berada di Jl. Raya Abepura No.1, Distrik

Jayapura Selatan.

Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura adalah salah satu kabupaten di

Provinsi Papua. Ibukota kabupaten ini terletak di Sentani, 33 km

dari Kota Jayapura. Berdasarkan hasil pengolahan cepat sensus

penduduk 2010 di Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk

Kabupaten Jayapura 114.515 jiwa, terdiri dari 60.672 laki-laki dan

53.843 perempuan. Penduduk terbanyak di Distrik Sentani (41,66


329

%) dan Distrik Airu dengan persentase terkecil (0.70 %). Luas

wilayah Kabupaten Jayapura 17.516.60 km2 yang terbagi dalam 19

distrik 139 kampung dan 5 kelurahan. Penyebaran penduduk

Kabupaten Jayapura masih terpusat pada distrik Sentani dan

distrik-distrik sekitarnya seperti Sentani Timur, Sentani Barat dan

Waibu.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten ini meliputi;

sebelah utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi, sebelah

selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo

dan Kabupaten Tolikara, sebelah timur Kota Jayapura dan

Kabupaten Keerom, sebelah barat Kabupaten Sarmi. (BPS Kab.

Jayapura, Angka Sementara Sensus Penduduk 2010 Kab. Jayapura

:3).

Di wilayah ini terdapat sebuah danau yang luas dan

menjadi ciri khas, danau yang berada di wilayah Kabupaten

Jayapura yaitu Danau Sentani yang luasnya 9.639 ha, yang

meliputi wilayah Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw dan

Waibu. Keadaan topografi berupa lereng relatif terjal dengan

kemiringan 5%-30% serta mempunyai ketinggian 0,5m-1500m dpl.

Daerah pesisir pantai utara berupa dataran rendah yang

bergelombang dengan kemiringan 0%-10% yang ditutupi dengan

endapan alluvial. Secara fisik, selain daratan juga terdiri dari rawa

(13.700 ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%)

berada pada kemiringan di atas 41%, sedangkan yang mempunyai

kemiringan 0-15% berkisar 23,74%. Secara fisik, selain daratan juga

terdiri dari rawa (13.700 ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten

Jayapura (72,09%) berada pada kemiringan diatas 41%, sedangkan

yang mempunyai kemiringan 0-15% berkisar 23,74%.

(www.jayapurakab.go.id).

Kata Pengantar

330


331

KASUS-KASUS RUMAH IBADAT

A. Kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura

1. Kasus perselisihan terkait pendirian

a. Sejarah berdirinya Masjid

Rencana pendirian masjid ini bermula dari desakan

kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh yang dirasakan para

anggota satuan Brimob Polda Papua dan keluarganya yang

beragama Islam bertempat tinggal di Asrama dalam satu komplek

dengan Mako Brimob di Jalan Raya Abepura Nomor 1 Jayapura.

Mengingat sejak berdirinya Mako Sat Brimob Papua dari tahun 1968

hingga pertengahan tahun 2006 belum terdapat sarana ibadat

berupa masjid bagi anggota yang beragama Islam. Berdasarkan hal

di atas maka dilakukan pertemuan seluruh anggota Sat Brimob

Polda Papua (Islam dan non-Islam) pada tanggal 26 September 2006

di Aula Koesjaeri Brimob Kotaraja tentang rencana pembangunan

masjid di lingkungan Sat Brimob Polda Papua dan menghasilkan

kesepakatan:

1. Seluruh anggota menyetujui rencana untuk dibangunnya sarana

ibadat satu masjid di lingkungan Satuan Brimob Polda Papua;

Kata Pengantar

332

2. Tempat akan dibangung masjid adalah eks lapangan tennis yang

sudah dua tahun terakhir tidak dipakai lagi;

3. Dana untuk pembangunan masjid adalah dana sumbangan

sukarela anggota yang beragama Islam;

4. Dana yang berasal dari luar bersifat bantuan yang tidak mengikat

berdasarkan proposal usulan kepada instansi pemerintah,

suwasta, perusahaan-perusahaan dan kaum Muslimin Kota

Jayapura melalui masjid-masjid yang sudah ada.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Kasat Brimob yang

pada saat itu dijabat oleh Drs. Irwanto KBP NRP 61050755 pada

tanggal 22 Januari 2007 mengeluarkan Surat Perintah No. Pol:

Sprin/23/I/2007/Sat.Bm memerintahkan kepada Para Perwira dan

Bintara yang nama, pangkat, jabatan dan NRP yang tercantum

dalam lampiran untuk nomor 1 sd. 24 disamping melaksanakan

tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai panitia

dalam rangka Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Sat Brimob Polda

Papua di Jayapura hingga selesainya Pembangunan Masjid

dimaksud.

Dengan surat perintah disebut di atas maka panitia mulai

bekerja dengan mengumpulkan dana dan beberapa administrasi

untuk mendukung kelancaran rencana dimaksud di antaranya

melakukan:

1. Menulis surat kepada Kakanwil Kemenag Papua untuk

penentuan arah kiblat;

2. Memohon rekomendasi pembangunan masjid dari Kanwil

Departemen Agama (waktu itu);

3. Membuat surat edaran tentang rencana pembangunan Masjid

Al-Muhajirin;


333

4. Membuat rencana anggaran yang dibutuhkan dalam

pembangunan dan;

5. Membuat gambar rencana arsitektur, struktur, mekanikal dan

elektrikal masjid.158

b. Terjadinya Protes

Setelah berlangsung pembangunan selama dua sampai tiga

bulan dan telah mencapai ± 40%, terjadi protes dari sebagian

anggota Satuan Brimob yang beragama Kristen dengan melakukan

demonstrasi di depan Kantor Polda Papua dan menuntut untuk

bertemu dengan Kepala Polisi Daerah Papua untuk menyampaikan

aspirasi mereka tentang pembangunan masjid yang sedang

berlangsung.

Para pendemo menuntut agar Kepala Polda Papua

menghentikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin di lingkungan

Mako Sat Brimobda di Kotaraja Jayapura. Dengan adanya demo

yang dilakukan oleh sebagian anggota Brimobda yang beragama

Kristen – mereka juga merupakan jemaat dari Gereja Kristen Injili di

Tanah Papua (GKI) yang terletak hanya berkisar 50 M dari komplek

Mako Brimobda – maka Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol.

Drs. Tommy T. Jacobus mengeluarkan surat No. Pol. B/862/IV/2007

Prihal: Penghentian Sementara Pelaksanaan Proyek Pembangunan

di Sat Brimobda Papua yang ditujukan kepada Kepala Satuan

Brimobda Papua walaupun dalam rujukan surat Kapolda tidak

tercantum atas desakan para pendemo159.

158 Kronologis Pembangunan Masjid Al-Muhajirin 159 Wawancara dengan beberapa jemaah shalat zuhur Masjid Al-Muhajirin

tanggal, 24 Februari 2011

Kata Pengantar

334

Isi surat Kepala Kepolisian Daerah Papua yang ditujukan

kepada Kepala Satuan Brimobda Papua adalah sebagai berikut:

1. Rujukan: Surat Kasat Brimob Polda No. Pol. B/1107/XI/2006/Sat

Bm. Tanggal 20 Nopember 2006 tentang Permohonan Bantuan

Dana Pembangunan

2. Diperintahkan kepada Kasat untuk menghentikan semua proyek

pembangunan secara swadaya yang sedang dilaksanakan di Sat

Brimobda Papua.

3. Penghentian tersebut didasarkan pada fakta sebagai berikut:

a. Belum adanya izin tertulis dari Kapolda Papua tentang

pemanfaatan lahan untuk pembangunan tersebut;

b. Lahan yang sekarang digunakan untuk pembangunan

tersebut sudah direncanakan untuk pembangunan

perluasan kantor Sat Brimob, yang telah dalam proses

pengajuan ke Mabes Polri;

c. Setelah diberlakukannya sistem DIPA dalam pengelolaan

keuangan negara yang berbasis kinerja, maka pembangunan

yang bersifat swadaya harus dilengkapi persyaratan yang

ketat termasuk sumber anggarannya;

d. Untuk pembangunan yang sudah terlanjur dibangun sampai

saat ini, akan dialih fungsikan menjadi Kantor Sat Brimob

sesuai dengan perencanaan semula.160

Berdasarkan surat Kepala Polda tersebut di atas maka panitia

pembangunan Masjid Al-Muhajirin dihentikan, walaupun

pelaksanaan ibadah dan kegiatan-kegiatan pengajian baik secara

dinas maupun di luar dinas tetap berjalan.

160 Surat Kepala Polda Papua ke Kasat Brimobda tanggal 30 April 2007


335

2. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota

Jayapura Papua pada awal rencana pembangunan Masjid Al-

Muhajirin telah menerima permohonan pengajuan untuk

didaftarkan sebagai sebuah masjid sarana ibadat di lingkungan

Kesatrian Satuan Brimob Papua dengan nomor surat No. Pol.:

B/246/XII/2006/ Sat. Bm yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan

Brimob Polda Papua Drs. Irwanto tanggal 10 Desember 2006.

Merespon surat permohonan ini maka Kepala Kontor

Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama) telah

mengeluarkan surat nomor: Kd.26.13/1/BA.00.5/008/2007

tertanggal 5 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembangunan

Masjid Al-Muhajirin Kompleks Sat Brimob Polda Papua Kotaraja Kota

Papua yang isinya Kepala Kantor responsife, mendukung dan

memberikan rekomendasi terhadap pembangunan Masjid Al-

Muhajirin Kompleks Sat Brimob Polda Papua Kota Jayapura.

Terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah proses

pembangunan di dalam lingkungan internal antar anggota Sat

Brimob yang pro dan yang kontra, Kantor Kementerian Agama Kota

merasa tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan

perselisihan ini, disebabkan keberadaan masjid yang diperselisihkan

di bawah satu institusi pemerintah yaitu institusi Polda Papua.

Oleh Karen itu maka dari pihak pemerintah dalam hal ini

Kementerian Agama Kota Jayapura sampai tulisan ini di buat

belum/tidak bertindak untuk menyelesaikan perselisihan yang ada

dalam internal Mako Brimob Polda Papua.161

161 Wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Papua tanggal 25 Februari

2011.

Kata Pengantar

336

3. Peran FKUB

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus FKUB

Kota Jayapura dapat disimpulkan bahwa FKUB Kota Jayapura

sampai saat ini belum bertindak atau melakukan sesuatu untuk

penyelesaian perselisihan pendirian masjid yang berada di Satuan

Brimob Polda, bebarapa kali sering dimunculkan dalam bentuk

pertanyaan ketika rapat-rapat yang membahas masalah kerukunan

antarumat beragama oleh sebagian majelis/pemuka agama

misalnya pemuka agama Hindu dalam berbagai kesempatan,

namun tidak mendapat respon yang memadai.

Di antara alasan FKUB tidak mengambil peran cukup dalam

perselisihan pendirian rumah ibadat ini selain pihak panitia

pembangunan tidak pernah mengajukan permohonan

rekomendasi dari FKUB sebagai kelengkapan persyaratan khusus

sebagaimana diatur dalam PBM tahun 2006 pasal 14, juga karena

pembangunan rumah ibadat ini di dalam wilayah internal Satuan

Brimob Polda Papua dan perselisihan terjadi antar anggota Satuan

Brimob itu sendiri dan penanganannya telah dilakukan oleh institusi

Polda Papua.

Sedangkan alasan panitia pembangunan masjid tidak

mengajukan permohonan rekomendasi kepada FKUB Kota Jayapura

disebabkan karena pemahaman panitia pembangunan terhadap

PBM tahun 2006 belum ada, pembangunan rumah ibadat itu sendiri

di bawah suatu institusi pemerintah, juga pada saat merencanakan

pembangunan dan dimulainya pembangunan keberadaan FKUB

Kota Jayapura sendiri belum diketahui oleh masyarakat.162

162 Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kota Jayapura Drs. I. Made Sunartha

tanggal 28 Februari 2011


337

4. Peran Majelis Agama (MUI)

Sebagaimana dikemukan di atas bahwa baik pemerintah

(Kementerian Agama Kota Jayapura) maupun FKUB Kota Jayapura

tidak bisa berbuat banyak berkenaan dengan perselisihan yang

terjadi dalam pembangunan Masjid Al-Muhajirin, hal serupa juga

terjadi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jayapura.

Walaupun dalam berbagai kesempatan sering permasalahan Masjid

Al-Muhajirin dipersoalkan namun tidak menjadi perhatian penuh

yang harus dilakukan disebabkan karena perselisihan ini terjadi di

dalam salah satu institusi pemerintah yang dianggap dapat

menyelesaikan persoalannya sendiri163.

5. Respon Masyarakat terhadap Penyelesaian Kasus

Kerukunan antarumat beragama di Kota Jayapura

khususnya dan umumnya di Provinsi Papua sangat baik dan

berjalan secara natural/alami. Sepanjang kedatangan penganut

berbagai agama ke Papua dengan niat baik, maka mereka akan

dapat hidup bersama dengan baik pula. Tetapi jika kedatangan

mereka dengan niat/tujuan yang tidak baik maka bukan orang

Papua yang akan menghukum mereka, tetapi alam yang akan

menghukum mereka.

Tingkat toleransi penduduk Papua cukup kuat. Mereka

dapat ada saling menghargai dan saling pengertian. Tetapi jika ada

orang baru datang kemudian membuat aturan sendiri tidak

mengindahkan kearifan lokal yang ada, maka bukan hanya orang

Papua yang menentang tetapi orang yang sudah lama tinggal di

163 Wawancara dengan salah satu pengurus MUI Kota Jayapura tangal, 23 April

2011.

Kata Pengantar

338

daerah ini bersama-sama dengan penduduk asli akan

menghadapinya, akan melaporkan ke pihak yang berwenang,

karena jika terjadi sesuatu aparat yang berwenanglah yang

menghadapi mereka.

Di Provinsi Papua juga terdapat forum-forum pemuda,

keagamaan tetapi mereka tetap bergerak dalam wilayah

kewenangan mereka dan mereka masih sangat patuh kepada induk

organisasinya.

Berkenaan dengan keberadaan masjid yang dibangun dan

sedang terhenti di komplek Brimob sesungguhnya secara resmi

pihak gereja tidak pernah ikut campur menentang atau

menolaknya, namun sebagian anggota jemaat yang mereka juga

anggota Sat Brimob yang tinggal di asrama yang memprotes

pembangunan masjid. Ada beberapa alasan penolakan mereka, di

antaranya:

a. Tidak mengikuti prosedur sebagaimana Telah diatur dalam PBM

tahun 2006;

b. Keberadaannya di dalam instansi pemerintah (jika ada tempat

ibadat muslim maka juga harus ada tempat ibadat agama lain);

c. Sudah ada dua masjid yang tidak terlalu jauh dari lingkungan

komplek Brimob;

d. Pada awal pembangunannya diperkirakan hanya mushalla

tetapi ternyata masjid;

e. Tinggi masjid melebihi tinggi kantor itu sendiri karena

bertingkat dua.

Sebagai tanggapan terhadap keberadaan masjid yang

terhenti pembangunannya sudah cukup lama maka:


339

a. Posisinya dikembalikan kepada institusi Polda Papua yang

telah meminta diberhentikan pembangunannya;

b. Karena pembangunannya sudah permanen maka jika ada

pembangunan kantor agar bangunan masjid itu

diintegrasikan menjadi perkantoran, sedangkan untuk

beribadah anggota yang beragama Islam cukup dibangunkan

mushalla yang letaknya agak ke belakang.164

B. Kasus Rumah Ibadat/Masjid Kuba Kampung Koya Barat

Abepura

Masjid Kuba ini terletak di Jalan Trans Papua Kampung Koya

Koso Distrik Abepura Kota Jayapura, berjarak kurang lebih 25 km

dari ibukota Distrik/Kecamatan Abepura dan 30 km dari ibukota

Jayapura menuju arah Kabupaten Keerom. Daerah ini terkenal

dengan daerah tranmigrasi dari Jawa/Bali dan transmigrasi lokal,

selain itu banyak juga warga pendatang berasal dari Sulawesi

Selatan yang telah lama bermukim di Kota Jayapura baik mereka

sebagai pedagang atau pegawai negeri sipil yang sukses dan

membeli tanah dan berusaha di bidang pertanian, perikanan

ataupun peternakan di wilayah ini. Wilayah ini juga terkenal dengan

daerah pemancingan ikan tawar, yang kolam-kolam ikan buatan

yang dimiliki oleh para pendatang dari Kota Jayapura.

Mengingat daerah ini sejak dibuka tahun 1990-an sampai

sekarang terus membuka diri untuk didatangi oleh para pendatang

tidak terkecuali yang beragama Islam maka kebutuhan akan tempat

ibadat tidak dapat terelakkan.

164 Disarikan dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris

pengurus Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) Kotaraja Abepura tanggal 28 Februari 2011.

Kata Pengantar

340

Pada tahun 1996 atas prakarsa beberapa warga pendatang

berasal dari Sulawesi Selatan untuk mendirikan sebuah masjid yang

diberi nama Masjid Kuba. Maka mulailah mereka membuat pondasi

masjid di atas tanah seorang warga Muslim berasal dari Sulawesi

Selatan. Namun proses pembangunan masjid ini dikemudian hari

dipersoalkan oleh ondoafi (ketua adat setempat yang sekaligus

menjadi kepala kampong) karena belum mendapatkan

persetujuan/surat pelepasan tanah ulayat. Pembangunan terhenti

cukup lama karena dari pihak ondoafi minta uang ganti rugi.

Beberapa tahun terakhir atas kemurahan hati seorang

pengusaha (H. Syukur) dilakukan pendekatan kepada ondoafi yang

mempersoalkan tanah tempat pendirian masjid dan dapat dicapai

kesepakatan untuk membayar sejumlah uang sebagai tanda

pelepasan dari adat. Dengan demikian berdasarkan surat

keterangan nomor: 64/ K.4/2006 tanggal 25 Juni 2006 yang ditanda

tangani oleh ondoafi Pdt. Elly Waskai, T atas nama ondoafi dan

kepala kampung dan H. Syukur atas nama Masjid Kuba maka

pembangunan Masjid Kuba dapat diteruskan.

Persoalan terhentinya pembangunan Masjid Kuba bukan

disebabkan perselisihan antar warga Muslim dengan non-Muslim

atau karena gugatan mengapa membangun masjid, akan tetapi

semata-mata karena persoalan tanah yang belum mendapatkan

surat keterangan pelepasan dari adat setempat, dalam hal ini dari

ondoafi. 165

Keterangan dan informasi yang kami dapatkan dari pihak

panitia pembangunan Masjid Kuba, kami jadikan bahan untuk

dikonfirmasikan kepada Pdt. Elly Waskai selaku ondoafi dan kepala

165 Wawancara dengan H. Muhammad Nong Panitia Pembangunan Masjid Kuba

24 Februari 2011


341

kampung pada saat itu (sekarang sudah diganti) dan mendapatkan

pembenaran bahwa terhentinya pembangunan masjid bukan

persoalan agama atau peraturan menurut PBM tahun 2006 namun

karena persoalan tanah yang belum mendapatkan keterangan

pelepasan dari adat.

Kerukunan umat beragama di wilayah ini khususnya dan

umumnya di Kota Jayapura sangat kondusif, dalam pembangunan

rumah ibadat sampai saat ini belum menggunakan peraturan

bersama (PBM tahun 2006) tetapi masih berjalan sebagaimana biasa

menggunakan kearifan lokal setempat. Banyak pembangunan

rumah ibadat yang dilakukan dengan saling membantu/gotong

royong. Masjid Kuba misalnya dari pihak ondoafi sendiri sering

memberikan bantuan baik tenaga maupun berupa support moral.

Sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama Pdt. Elly Waskai

banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan wilayah Koya

Barat dan umumnya wilayah di sekitarnya seperti Kampung Nafri,

Koya Koso dengan cara memberikan kesempatan kepada para

pendatang membuka lahan pertanian dengan perjanjian yang

diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal pertanian

misalnya pembagian antara pemilik lahan dan yang menggarap

dahulu adalah 1:2 jika lahannya 3 ha maka pembagiannya 1 ha

untuk pemilik dan 2 ha bagi penggarap setelah dalam waktu jangka

3 tahun perkebunannya sudah dapat dipanen. Sedangkan hasil

dalam jangka pendek dapat dinikmati oleh para penggarap. Namun

akhir-akhir ini perjajian bergeser menjadi 1:1. Dengan prakarsa ini

maka semakin terbukalah wilayah ini dengan hadirnya para

pendatang baru.166

166 Wawancara dengan Andoafi Pdt. Elly Waskai T. tanggal 24 Februari 2011

Kata Pengantar

342

C. Kasus Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jl. Feliyau II Hawai

Sentani Kab. Jayapura

1. Kasus Perselisihan terkait Pendirian

a. Sejarah berdirinya

Memperhatikan kenyataan bahwa kebutuhan nyata dan

sungguh-sungguh tentang tempat ibadat masyarakat Muslim di

sekitar wilayah RW 9 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani karena

mengingat semakin bertambah jumlah warga Muslim yang

bermukim di wilayah ini, maka beberapa warga yang dianggap

sesepuh berinisiatif untuk mendirikan sebuah rumah ibadat

(masjid). Untuk mewujudkan niat baik ini maka mulailah

mengumpulkan dana/sumbangan dari masyarakat Muslim sekitar

dan membeli sebidang tanah berukuran 30 x 30 M, milik seorang

Muslim pendatang yang telah dibeli dari warga asli sebelumnya

dengan harga Rp. 42.000.000,- dicicil sampai dengan tahun 2010.167

b. Kelengkapan Administrasi

Mengawali rencana pembangunan masjid ini maka dibentuk

panitia pembangunan yang diketuai oleh H. Usman David.

Selanjutnya panitia menyiapkan berkas-berkas administrasi untuk

bahan pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

peruntukan pembangunan rumah ibadat sebagaimana diatur

dalam PBM Nomor: 9 dan 8 tahun 2006.

Dalam PBM tahun 2006 ini pengaturan tentang pendirian

rumah ibadat diatur di dalam Bab. IV pasal 13 dan pasal 14 di

167 Wawancara dengan Imam Masjid Al-Mawaddah Hasan tagl 25 Februari 2011


343

antaranya pada pasal 13 ayat 1 disebutkan pendirian rumah ibadat

didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh

berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat

beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Sedangkan pada pasal 14 ayat 1 berbunyi pendirian rumah ibadat

harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis

bangunan gedung, pada ayat 2 selain memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendirian rumah ibadat harus

memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah

ibadat sebanyak 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat;

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang

disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama

(sekarang Kementerian Agama) kabupaten/kota;

d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Untuk memenuhi persyaratan khusus yang disebut di atas

maka panitia telah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur

yang berlaku sbb:

a. Untuk memenuhi persyaratan yang pertama maka panitia telah

mengumpulkan nama-nama colon pengguna dan

mendapatkan tanda tangan yang disahkan oleh pejabat

kelurahan melalui RT dan RW dengan jumlah usulan sebanyak

104 orang calon pengguna.

b. Memenuhi persyaratan kedua yaitu persetujuan warga sekitar

maka dapat terkumpul sebanyak 71 orang warga sekitar

lengkap dengan tanda tangan dan pengesahan dari pejabat

kelurahan setempat melalui RT dan RW dengan Surat

Pernyataan Nomor: 24/RT. 01/IX/2008, yang ditandatangani

Kata Pengantar

344

oleh Ketua RT. Ismail Yoku, mengetahui/menyetujui

Ondoafi/Ketua Adat Sentani Daneil H. Yoku dan

disahkan/mengetahui Kepala Kelurahan Sentani Kota Porto

Imbiri, S. STP, M. Ap.

c. Sedangkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kantor

Kementerian Agama juga panitia telah melayangkan

permohonan dan mendapatkannya melalui surat Rekomendasi

Pembangunan Masjid yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor

Departemen Agama (waktu itu) Kabupaten Jayapura Ferdinan

Makadada, A. Ma., SE pada tanggal 13 Juni 2007.

d. Untuk rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Jayapura

sampai saat penelitian dilakukan memang belum diajukan

permohonannya disebabkan ketika saat pengurusan surat-surat

persetujuan, rekomendasi dan izin mendirikan bangunan (IMB)

FKUB Kabupaten Jayapura baru terbentuk dan belum dilantik

oleh Bupati Jayapura. Namun demikian menurut penuturan

ketua panitia pembangunan masjid secara lisan ketua FKUB

Kabupaten Jayapura telah mengetahui dan memberikan

persetujuan untuk melanjutkan pembangunannya.

Sebagaimana juga dituturkan oleh salah satu wakil ketua dan

bendahara FKUB Kabupaten Jayapura kepada penulis.

Sedangkan untuk persyaratan adminstratif dan persyaratan

teknis bangunan gedung hal ini telah terpenuhi dengan telah

diterbitkannya IMB oleh Bupati Kabupaten Jayapura Habel Melkias

Suwae, S. Sos., MM dengan surat Nomor: 10/645/PEM. KAN-

JPR/2010 yang ditandatangani tanggal 23 Februari 2010.168

168 Dirangkum dari hasil pertemuan dengan panitia pembangunan masjid

tanggal 26 Februari 2011 dan dukumen lengkap yang ada surat pernyataan dan daftar calon pengguna, surat pernyataan tidak keberatan warga sekitar, surat pernyataan tanah


345

c. Munculnya perselisihan

Sebagaimana dituturkan oleh ketua panitia pembangunan

masjid yang dihadiri juga oleh Sekretaris dan Imam Masjid Al-

Mawaddah dalam pertemuan dengan peneliti pada tanggal 26

Februari 2011 bertempat di Masjid Al-Mawaddah bahwa pada awal-

awal perencanaan dan pembangunan tidak ada persoalan yang

berarti terkecuali persoalan penyelesaian surat tanah dari

ondoafi/ketua adat169. Untuk kasus ini penyelesaiannya telah

dilakukan dan telah mendapatkan surat pernyataan persetujuan

tidak keberatan yang diketahui oleh ondoafi/ketua adat setempat

bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan masjid ini

tidak bemasalah karena telah diselasaikan antara pihak panitia dan

pihak pemilik semula yaitu Gustaf A. Yoku, Yakop A. Yoku dan Ismail

Yoku dengan imbalan sebesar Rp. 12.000.000,- dua kali

pembayaran.

Protes muncul dari seorang warga bernama Panitua (Pnt)

Abner Inggamer, seorang pensiunan PNS Kantor Wilayah

Kementerian Agama Papua. Pada mulanya dia termasuk yang

membubuhkan tanda tangan persetujuan tidak keberatan, namun

setelah berjalan pembangunan dia protes dan sering marah-marah

dari depan rumahnya yang berjarak cukup dekat hanya 50 m dari

pagar masjid. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Abner

Inggamer ini:

a. Memaki-maki tukang ketika bekerja namun oleh jemaah masjid

tidak ditanggapi;

tidak bermasalah, surat rekomendasi Kementerian Agama Kab. Jayapura, IMB dari Bupati Kabupaten Jayapura.

169 Catatan: Seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa di tanah Papua sistem hukum adat masih sangat kuat dan berlaku bahkan dapat saja lebih kuat dari hukum ketatanegaraan yang ada khusunya dalam soal-soal tanah ulayat.

Kata Pengantar

346

b. Ketika jemaah masjid pada hari Minggu beberapa waktu lalu

melakukan kerja bakti membersihkan masjid dan sekitar dia

melapor kepada polisi bahwa warga terganggu dengan kegiatan

yang dilakukan oleh jemaah masjid karena jemaah masjid

melakukan keributan, polisi sempat datang dan mendapatkan

jemaah sedang kerja bakti maka polisi pun pulang kembali;

c. Beberapa waktu lalu juga ketika dikumandangkan azan maghrib

Abner Inggamer marah-marah dan berkata “apakah Tuhan Yesus

itu tuli?’

d. Pada bulan Januari 2010 Abner Inggamer menulis surat kepada

Bupati Jayapura perihal Permohonan Pembatalan Pembangunan

Masjid dengan melampirkan daftar pernyataan warga yang

menolak berjumlah 95 orang. Namun setelah dikonfirmasi

panitia kepada yang namanya tertera mereka mengatakan

bahwa mereka tidak pernah menandatanganinya dan

kemungkinan tanda tangan palsu. Surat pengaduan ini juga

ditembuskan kepada: 1). Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, 2).

Kapolres Kabupaten Jayapura, 3). Kepala Kementerian Agama, 4).

Kepala Kantor Pos Cabang Jayapura di Sentani, 5). Lurah Sentani

Kota, dan 6). Ondoafi/Ondofolo Ifar Besar, namun tidak

mendapat tanggapan.170

Di antara isi surat pengajuan keberatan yang juga

melampirkan daftar tanda tangan warga, walaupun oleh panitia

diragukan keabsahannya dan sudah mengkonfirmasikannya kepada

Ketua RW. Adapun isi surat keberatan tersebut sebagai berikut:

a. Masjid dibangun di tengah-tengah warga non-Muslim (umat

Kristen);

170 Hasil wawancara dengan panitia pembangunan Masjid tanggal 26 Feruari

2011


347

b. Terdapat unsur “penipuan” pada saat meminta persetujuan

warga dikatakan untuk pembangunan mushalla bukan masjid;

c. Masjid dibangun di atas tanah miring “daerah aliran sungai”

(DAS) sehingga mengganggu mengalirnya air hujan dan

menyebabkan banjir;

d. Dengan adanya pembangunan masjid maka muncul

ketidakrukunan antarwarga;

e. Dengan berdirinya masjid menggangu ketenangan warga;

f. Suara loud speaker ketika azan terlalu kuat menggangu warga

sekitar.

g. Yang paling pokok dalam surat keberatannya adalah bahwa

pendirian rumah ibadat (masjid) ini melanggar peraturan yang

berlaku yaitu PBM tahun 2006 Bab IV pasal 13 dan 14. Tidak ada

rekomendasi Kementerian Agama, tidak ada rekomendasi FKUB

dan tidak ada izin Bupati Kabupaten Jayapura.

d. Upaya Penyelesaian

Bedasarkan informasi yang dihimpun dari pihak panitia dan

dari penelaahan dokumen-dukumen yang ada maka dilakukan

pertemuan untuk menggali lebih lanjut kebenaran informasi

dengan mengundang pihak-pihak terkait yaitu FKUB Kabupaten

Jayapura, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura dan pihak

yang berkeberatan yaitu Abner Inggamer di Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Februari 2011.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Jayapura masing-masing diminta untuk

menyampaikan kondisi, peran masing-masing dan solusi

Kata Pengantar

348

pemecahan serta harapan. Berikut kesimpulan dari penuturan

masing-masing narasumber:

1. Pimpinan FKUB Kabupaten Jayapura

Pimpinan FKUB dalam hal ini Ketua FKUB diwakili oleh 2

orang masing-masing Wakil Ketua FKUB dari unsur Islam Faisal

Shaleh, S. Ag, M. HI dan Bendahara FKUB Pdt. Lambert Sarwuna, S.

Th. Selain menyampaikan permohonan maaf ketua karena tidak

dapat hadir keduanya menyampaikan bahwa FKUB sampai saat ini

belum mengetahui ada persoalan terhadap pembangunan Masjid

Al-Mawaddah. Tetapi disampaikan bahwa walaupun izin tertulis dari

FKUB untuk pembangunan Masjid ini tidak ada tetapi izin lisan

kepada ketua FKUB pernah disampaikan.

2. Warga yang mencabut dukungan terhadap pembangunan (Pnt.

Abner Inggamer)

Pnt. Abner Inggamer dalam waktu yang cukup lama

menyampaikan alasan mengapa mencabut dukungan dan menolak

keberadaan masjid sebagaimana telah diuraikan di atas yang paling

pokok adalah bahwa pembangunan masjid ini tidak sesuai prosedur

dan PBM tahun 2006 dan juga terdapat unsur penipuan yang

semula di rencana pembangunan mushalla tetapi yang terjadi

adalah pembangunan masjid. Dengan bukti dokumen yang peneliti

miliki, semua yang dituduhkan dan menjadi alasan penolakan,

ditunjukkan dan dibacakan maka terbantahlah semua yang menjadi

alasan Pnt. Abner Inggamer.

2. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus

Dari penuturan panitia pembangunan sebenarnya yang

mencabut persetujuan pembangunan masjid ini hanya satu orang,

yaitu Abner Inggamer. Semula dia ikut menandatangani surat tanda


349

persetujan warga, tetapi pada tahap berikutnya berbalik dan

membuat surat laporan serta menyertakan daftar warga lain yang

katanya ikut menolak, walaupun kebenarannya diragukan dan

dalam kenyataan tidak ada warga non-Muslim seorang pun yang

pernah secara langsung menyatakan keberatan mereka. Hal ini

sudah dikonfirmasikan kepada ketua RW setempat.

Walaupun dari surat pengaduan Abner Inggamer kepada

Bupati terlihat adanya tembusan untuk berbagai instansi terkait,

tetapi Kepala Kantor Kementerian Agama merasa tidak pernah

menerima surat tembusan dimaksud. Oleh karenanya Kepala Kantor

Kementerian Agama beserta jajarannya sangat responsif ketika

informasi ini disampaikan dan bersama-sama turun langsung

meninjau lokasi pembangunan masjid.

Selanjutnya diagendakan pertemuan untuk memfasilitasi

dengan cara mendengar langsung dari pihak yang merasa

berkeberatan terhadap pembangunan masjid dimaksud, sekaligus

mengundang pihak FKUB yang diwakili oleh Wakil Ketua dan

Bendaharanya. Lebih lanjut Kepala Kantor Kementerian Agama akan

berusaha menyelesaikan perselisihan terhadap pendirian Masjid Al-

Mawaddah.

Kegiatan pembangunan masjid ini sendiri tetap berlangsung

sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya yang

diperkirakan baru 25 % dari rencana pembangunannya yang dua

lantai. Demikian pula kegiatan beribadat baik shalat lima waktu

maupun shalat Jum’at juga terus berlangsung.

3. Peran FKUB dan Majelis Agama

Keberadaan FKUB Kabupaten Jayapura sendiri sudah sejak

tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Kata Pengantar

350

Jayapura yang kemudian mengalami perubahan lampirannya

Nomor 301 tahun 2008 menjadi lampiran Nomor: 86 tahun 2009

tertanggal 27 Maret 2009. Perubahan ini selain disebabkan karena

ada perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura juga karena ada usulan

perubahan pengurus.

Dilihat dari susunan lampiran Surat Keputusan Bupati

Kabupaten Jayapura, kepengurusan FKUB Kabupaten Jayapura ini

cukup lengkap karena terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: 1) Dewan

Penasehat FKUB, 2) Pengurus FKUB dan, 3) Sekretariat FKUB dalam

satu lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor: 86 Tahun 2009

tanggal 27 Maret 2009. Walaupun isi Surat Keputusan Bupati ini

demikian lengkap, namun FKUB Kabupaten Jayapura belum bekerja

secara optimal sebagaimana dituturkan oleh masing-masing Wakil

Ketua dan Bendahara FKUB kepada penulis. Adapun beberapa

kegiatan yang pernah dilakukan oleh FKUB selama ini baru terbatas

sosialisasi PBM tahun 2006 yang baru dilaksanakan di 4 distrik dari

19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura. Selain sosialisasi,

kegiatan lain yang dilakukan FKUB baru sebatas menulis ucapan

selamat dalam spanduk pada hari-hari besar keagamaan atas nama

FKUB.

Belum optimalnya peran FKUB selama ini, antara lain terlihat

dari: 1) FKUB belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi

berkenaan dengan pendirian rumah ibadat; 2) Persoalan

perselisihan menyangkut pembangunan Masjid Al-Mawaddah luput

dari pengetahuan FKUB. Sampai pada pertemuan yang dilakukan di

Kantor Kementerian Agama pengurus FKUB tidak mengetahui

adanya perselisihan yang terjadi.

Alasan utama belum berperannya secara optimal FKUB

selama ini adalah belum sepenuhnya ada perhatian dari Pemda

Kabupaten Jayapura terhadap keberadaan dan manfaat dari FKUB


351

itu sendiri. Hal ini terlihat dari belum adanya sarana dan prasara

yang disediakan untuk FKUB seperti kantor dan sarana lainnya. Dari

segi pendanaan selama ini ada beberapa kegiatan yang dibiayai

oleh pemda kabupaten melalui Kantor Kesbanglinmas yang

pengaturan keuangannya juga oleh Kantor Kesbanglinmas. Dari

Kantor Kementerian Agama juga tidak rutin mendapat anggaran

misalnya pernah ada tahun 2010 sebesar Rp 20 juta namum tahun

ini 2011 tidak ada.171

Selain FKUB Kabupaten Jayapura yang belum sepenuhnya

berfungsi sehingga belum berperan dalam penyelesaian kasus-

kasus seperti perselisihan pembangunan Masjid Al-Mawaddah

Hawai, majelis agama dalam hal ini MUI juga belum berperan,

karena MUI Kabupaten Jayapura tidak/belum mendapat laporan

dari panitia pembangunan masjid.

4. Respon Masyarakat terhadap Penyelesaian Kasus

Terdapat berbagai respon dan tanggapan dari masyarakat

terhadap perselisihan dan penyelesaian kasus Masjid Al-Mawaddah.

Inti dari tanggapan mereka berupa harapan, karena perselisihan

yang terjadi baru diketahui oleh sebagian kecil anggota masyarakat

dan yang mempersoalkan pembangunan masjid ini hanya satu

orang. Dalam hal ini Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten

Jayapura diharapkan dapat segera memfasilitasi penyelesaian kasus

ini. Masyarakat khususnya yang beragama Islam dan sebagai

pendatang menyadari bahwa kedatangan mereka ke wilayah ini

semata-mata untuk mencari nafkah, menjalankan tugas sebagai

PNS, menginginkan dapat hidup dalam lingkungan kebersamaan.

171 Dirangkum dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua dan Bendahara FKUB,

Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 28 Februari 2011.

Kata Pengantar

352

Oleh karenanya sebelum ada rencana pembangunan Masjid ini

mereka berusaha memahami dan mengikuti peraturan yang

berlaku yaitu PBM tahun 2006.

Pembangunan masjid ini didasari oleh kebutuhan nyata dan

sungguh-sungguh karena di wilayah Hawai belum ada

masjid/mushalla, sedangkan umat Islam yang ada di sekitar

kampung Hawai ini cukup banyak dan melebihi persyaratan yang

disyaratkan oleh PBM tahun 2006.


353

ANALISIS PENELITIAN

Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi

persoalan yang pelik. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan

dalam konsep keumatan antara Islam dan non-Islam

khususnya Nasrani (Kristen dan Katolik). Bagi umat Islam yang

datang dari berbagai latar belakang aliran, organisasi dan

mazhab dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di

masjid atau mushalla tanpa melihat perbedaan ras, suku,

bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi

pendirian rumah ibadat pada umat Islam dilatar belakangi

oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan melihat

kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah masjid/mushalla.

Sebaliknya di kalangan penganut agama Kristen khususnya

yang terdiri dari berbagai denominasi, sekte, aliran maupun

suku menyulitkan mereka untuk sebuah gereja menjadi

tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi jemaat.

Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah

ibadat pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan

gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi di beberapa

daerah.

Untuk mengatur lalulintas di seputar pendirian rumah

ibadat maka pemerintah mulai pertengahan tahun 2005 sd.

Kata Pengantar

354

2006 lalu memfasilitasi majelis-majelis agama untuk

merumuskan sebuah peraturan yang dapat disepakati

bersama, maka lahirlah Peraturan Bersama Menag dan

Mendagri yang dikenal dengan PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun

2006 yang berlaku untuk semua agama di seluruh wilayah

NKRI. Dalam kasus penolakan 2 (dua) masjid yang menjadi

fokus penelitian ini dapat dilihat pembahasan kesesuaian dan

ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada sehingga menjadi

penyebab terjadinya penolakan atau faktor nonregulasi yang

lebih menonjol:

A. Ranah Regulasi

Dari dua masjid yang mendapat penolakan dari sebagian

masyarakat masing-masing dapat kita lihat posisinya jika kita

sesuaikan dengan regulasi yang ada (PBM Tahun 2006). Dari

penelusuran data-data dan wawancara, ditemukan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Kasus Rumah Ibadat/Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob

Abepura

PBM 2006

Bab IV pasal 13 & 14

Terpen

uhi

Ya/tdk

Keterangan

Pasal 13 1. keperluan nyata dan sungguh-sungguh

ya

Menurut ketua panitia sejak berdirinya Mako Brimob Papua tidak ada tempat ibadat khusus sehingga keperluan anggota maupun keluarga untuk beribadat harus keluar komplek yang berjarak ± 800 – 1 km. Ibadat dilakukan 5 kali dalam sehari dan


355

juga keperluan tempat pendidikan agama anak-anak dan orangtua. Dari jumlah personil 1520 org, 1043 org beragama Islam.

Pasal 14 Ayat 1

tdk Keberadaan masjid di dalam lingkungan institusi pemerintah

Pasal 14 Ayat 2 poin a sd. c

ya

Calon pengguna 1043 org Pendukung lebih dari cukup karena semua anggota non-Muslim menyetujui Terbit rekomendasi dari Kakandepag (waktu itu).

Pasal 14 Ayat 2 poin d

tdk Ayat 2 poin d tidak terpenuhi karena walaupun FKUB sudah terbentuk namun belum efektif

Pasal 16 Persyaratan diajukan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan IMB rumah ibadat

ya Telah diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Tata Kota tanggal 8 Mei 2007

2. Kasus Masjid Al-Mawaddah Jl. Feliyau II Hawai Sentani Kab.

Jayapura

PBM 2006

Bab IV pasal 13 & 14

Terpenuhi

Ya/tdk Keterangan

Pasal 13

1. keperluan nyata dan

sungguh-sungguh

ya

Tidak terdapat masjid dalam radius 3 km dan dan terdapat jumlah umat Islam jauh

melebihi ketentuan dalam PBM yang bermukim di sekitar

Kata Pengantar

356

masjid yang sedang dibangun

Pasal 14

Ayat 1 ya Semua persyaratan terpenuhi

Pasal 14

Ayat 2 poin a sd. c ya Dokumen lengkap

Pasal 14

Ayat 2 poin d tdk

Ayat 2 poin d tidak terpenuhi

karena walaupun FKUB sudah terbentuk namun belum efektif, rekomendasi tertulis tidak ada,

tapi secara lisan sudah dan diakuai oleh ketua melalui 2 orang wakil ketua dalam

pertemuan tgl 1 Maret 2011

Pasal 16 ya

Sudah mendapatkan IMB dari

Bupati tertanggal 23 Februari 2010.

B. Ranah Non Regulasi

Setiap terjadinya suatu persoalan di seputar kehidupan

sosial tidak disebabkan oleh sesuatu yang tunggal, melainkan

banyak faktor yang terlibat dan berperan. Dalam kasus dua masjid

di atas, akan dilihat pula dari sisi non regulasinya.

Kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimop Adepura

Jayapura, dari sisi regulasi dapat dikatakan belum sepenuhnya

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM tahun

2006, namun hal ini tidak menjadi hal utama yang dipersoalkan

oleh para penentang atau penggugat karena awalnya seluruh

anggota baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sudah

menyatakan setuju. Selain itu PBM tahun 2006 untuk wilayah


357

Papua belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari sejak

terbentuknya FKUB di kedua wilayah Kabupaten dan Kota

Jayapura belum pernah memberikan rekomendasi samasekali bagi

pendirian rumah ibadat. Dari hasil pantauan di beberapa tempat

yang sedang dibangun tempat ibadat (gereja dan masjid)

sebagian besar tidak mengajukan/mengurus izin. Munculnya

perotes justru setelah proses pembangunan berjalan. Hal ini pula

yang menjadi tanda tanya dari pihak panitia pembangunan Masjid

Al-Muhajirin. Dari hasil penelusuran terungkap berbagai dugaan di

antaranya: 1) Sebagian anggota yang beragama Kristen mendapat

hasutan dari pihak luar; 2) Muncul rasa iri hati mengapa di

berbagai institusi pemerintah hanya tempat ibadat Muslim,

sementara tidak tidak tersedia tempat ibadat bagi agama lain; 3)

Pengaruh media massa yang sering memberitakan tentang

kesulitan-kesulitan pembangunan tempat ibadat (khususnya

gereja) di wilayah Indonesia bagian barat, sehingga menjadi salah

satu pemicu perselesihan pembangunan masjid di wilayah timur,

khususnya di Jayapura.

Dalam kontek keagamaan nampaknya tidak menjadi satu

persoalan yang dianggap sangat serius, para pendatang yang

berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan dari berbagai latar

belakang agama dan suku tentu tidak datang ke tanah Papua

untuk mencari perselisihan namun kedatangan mereka hanya

untuk mencari nafkah. Oleh karena itu mereka sangat menghindari

hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan perselisihan terutama

dengan penduduk pribumi yang notabene berama Kristen.

Sedangkan untuk kasus Masjid Al-Mawaddah Hawai

Sentani, karena yang memprotes hanya satu orang, yang

membawa-bawa atas nama warga lain. Hal ini dianggap sebagai

persoalan pribadi antara tetangga, namun demikian perlu

diselesaikan dengan cara memfasilitasi antara kedua belah pihak

Kata Pengantar

358

oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, yakni

Kementerian Agama, FKUB dan majelis agama.

Faktor non regulasi di atas disinyalir kuat memengaruhi

munculnya protes sebagian anggota Sat Brimobda terhadap

pembangunan Masjid Al-Muhajirin, dapat pula dimaklumi dan

dipahami, jika semula diperkirakan masjid yang akan dibangun

adalah tempat yang hanya cukup menampung anggota shalat

berjamaah lima waktu dan shalat Jum’at, namun tiba-tiba

bangunan yang berdiri menjadi dua lantai dengan ukuran yang

cukup besar (± 40 m x 40 m), bangunan menara masjid menjulang

tinggi melebihi kantor induk Mako Brimob itu sendiri, sedangkan

tidak berjauhan dari tempat berdirinya masjid sedang dibangun

gedung Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang cukup besar

bahkan terbesar di Provinsi Papua. Disini perlunya kearifan

masing-masing pihak diperlukan.


359

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Di kedua wilayah penelitian terdapat penolakan sebagian

warga terhadap pembangunan rumah ibadat (masjid);

2. FKUB di kedua wilayah penelitian sudah terbentuk pada awal-

awal setelah ditandatangani PBM Tahun 2006 namun sampai

sekarang belum efektif;

3. Penolakan terhadap pembangunan Masjid Al-Muhajirin oleh

sebagian anggota yang beragama Kristen di Komplek Sat

Brimob Papua, bukan disebabkan karena tidak sesuai dengan

yang diatur oleh PBM karena PBM itu sendiri belum efektif

berjalan, namun lebih disebabkan oleh pengaruh ekternal

seperti hasutan dari pihak luar, rasa cemburu dan pengaruh

media massa;

4. Untuk Kasus Masjid Al-Mawaddah menurut peraturan sudah

terpenuhi sesuai dengan PBM tahun 2006, namun masih

terjadi penolakan, lebih disebabkan oleh dendam pribadi;

Kata Pengantar

360

5. Pemerintah dalam hal ini institusi Polri melalui Polda Papua

telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan untuk

menghentikan pembangunan Masjid Al-Muhajrin dan telah

dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan beribadatnya tetap

berjalan seagaimana biasa;

6. Tidak berperannya FKUB dan majelis agama dalam kasus

Masjid Al-Muhajirin disebabkan karena lokasi pembangunan

itu sendiri terletak di dalam instansi pemerintah dan sudah

ditangani secara baik oleh institusi yang bersangkutan;

7. Untuk kasus Masjid Al-Mawaddah belum berperannya

pemerintah, FKUB dan majelis agama karena tidak

mendapatkan laporan dan informasi adanya penolakan dari

salah satu warga sekitar;

8. Kasus Masjid Kuba Kampung Koya Barat Abepura, sempat

terhentinya pembangunan masjid ini bukan disebabkan

penolakan masyarakat setempat karena tidak sesuai dengan

PBM tahun 2006 atau karena sentimen agama, akan tetapi lebih

disebabkan oleh persoalan adat, yaitu setiap pembelian

sebidang tanah harus ada surat tanda pelepasan dari ketua adat

setempat (ondoafi).

Rekomendasi

1. Pemerintah baik Kementerian Dalam Negeri maupun

Kementerian Agama perlu terus mendorong pemerintah

daerah untuk memfasilitasi FKUB agar dapat berjalan efektif

melalui instruksi dan himbauan;

2. Perlu penanganan yang lebih arif terhadap kasus Masjid Al-

Muhajirin yang cukup dilematis karena pembangunan masjid

sudah bejalan 60% dengan dana swadaya masyarakat Muslim


361

Papua. Jika sangat mendesak bangunan masjid berlantai dua

itu akan dirobohkan. Oleh karena itu perlu dilakukan dialog

sebelum pelaksanaan pembangunan;

3. Untuk kasus Masjid Al-Mawaddah, pemerintah dan pihak

terkait, yakni Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, FKUB

dan majelis agama perlu duduk bersama dan memediasi

perselisahan antar tetangga sehingga tidak menimbulkan

konflik yang lebih luas;

4. Sosialisasi PBM tahun 2006 untuk wilayah Papua perlu

diintensifkan, memperhatikan masih minimnya pengetahuan

sebagian besar masyarakat terhadap isi peraturan bersama ini.

Kata Pengantar

362


363

DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Sosialisasi PBM

dan Tanya Jawabnya: Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.

Jakarta: 2010.

Bagir, Zainal Abidin, dkk., Pluralisme Kewargaan, Bandung: CRCS-

Mizan, 2011.

CRCS UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia

2010, Yogyakarta:, 2011.

Demetouw, Timothius J., Menyusuri Perubahan Kinerja Pegawai Di

Kabupaten Jayapura, Badan Pengembangan dan Penelitian

Derah Papua, 2009.

International Crisis Group, Asia Briefing No. 114, Indonesia:

“Christianisation” and Intolerance, Brussel: ICG, 2010.

Memahami Konflik dan Strategi Penanggulangannya, DIPA

Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen

Agama Jawa Barat, 2006.

Menengok Perjalanan GKI Bogor-Bakal Pos Taman Yasmin, slide yang

dipresentasikan pada gelar perkara di Komnas HAM, 21 Mei

2010 oleh GKI.

Kata Pengantar

364


2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi, Jakarta:, 2011.


Rosdakarya, Bandung, 2002.

Pelly, Usman, “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal

Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi,” dalam

Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXII, No. 58, Januari-April

1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama

dengan Yayasan Obor Indonesia.



Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali

Press, 1990.


Toleransi 2010, Jakarta:, 2011.

________________, Nawala, No. 3/TH I/Agustus-November 2006.

-o0o-





Hubung

an Um

at Berag

ama

Studi K

asus Penutupan/Perselisihan Rum

ah Ibadat

ISBN 978-602-8739-09-2





Di satu sisi rumah ibadat adalah merupakan tempat bahkan pusat kegiatan ritual keagamaan, pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, kegiatan sosial, budaya, dan penyiaran agama. Oleh karenanya rumah ibadat dipandang sebagai simbol agama. Karena fungsinya yang sedemikian rupa, di sisi lain rumah ibadat suatu agama sering dipandang oleh penganut agama lain sebagai ancaman. Keberadaan rumah ibadat terutama yang akan didirikan di suatu tempat sering dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi agama yang telah ada lebih dulu di tempat itu. Sebagaimana hasil penelitian yang tertuang dalam buku ini, hampir setiap pendirian rumah ibadat mengalami hambatan, karena tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan (PBM). Ada pula yang karena sejak awal rencana pembangunannya sudah ditolak oleh penganut agama lain yang mayoritas, sehingga upaya-upaya pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan selalu dihambat, baik oleh masyarakat sekitar, maupun oleh aparat yang seharusnya memfasilitasi pendirian rumah ibadat yang sudah merupakan kebutuhan nyata dan sungguh bagi penganut agama yang ingin mendirikannya.

Tentunya sangatlah memprihatinkan melihat realita betapa sulitnya membangun rumah ibadat. Apalagi jika kesulitan itu merupakan rekayasa yang dilakukan oleh kalangan yang menetang kehadirannya. Sehingga peraturan yang dengan kehadirannya dapat mempermudah, memberikan solusi dan bahkan mewajibkan pihak berwenang untuk memfasilitasi, tetapi justru oleh para penentang dimanfaatkan untuk mempersulit dan bahkan kalau dapat untuk menggagalkannya sama sekali. Disini menunjukkan ketaatan umat beragama kepada peraturan dan sikap toleransi sedang diuji.

hubungan umat beragama - simbisimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/hubungan umat... ·...

Documents