MAKALAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MUSLIM DI INDONESIA

DOSEN PENGAMPU : Khalid Rahman, S.Pd.I, M.Pd.I

Kelompok 3:

Fajar Daniyal (135090400111018)

Mufid Saifullah (135090400111023)

Meri Endika Rani (135090401111013)

Nilna Amalia Hasna (135090401111037)

Diva Alfreda Hanifah. (135090407111003)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL.......................................................................................

DAFTAR ISI....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang....................................................................................

1.2 Tujuan..................................................................................................

1.3 Rumusan Masalah...............................................................................

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Hukum Islam.....................................................................

2.2 Sumber Hukum Islam..........................................................................

1. Al-Qur’an...........................................................................

2. Sunnah................................................................................

3. Ijtihad.................................................................................

2.3 Prinsip Hukum Islam...........................................................................

2.4 Fungsi Hukum Islam...........................................................................

2.5 Demokrasi dalam Islam.......................................................................

2.6 Hak dan Kewajiban Asasi dalam Islam...............................................

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Muslim...........................

3.2 Kontribusi Umat Islam dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..........................................................................................

4.2 Saran....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

i

ii

1

1

1

2

3

4

6

7

9

11

12

14

15

18

21

21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi

Muhammad SAW. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah mencakup

segala aspek kehidupan manusia yang berlaku bagi seluruh umat manusia

di seluruh penjuru dunia. Di dalam Agama Islam mempunyai hukum-

hukum yang harus dipatuhi yaitu Hukum Islam. Hukum Islam adalah

hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist nabi. Dengan maraknya

masa modernisasi, globalisasi, dan adat/kebudayaan sekarang ini,

membuat manusia sulit untuk menelaah apakah Hukum Islam yang

berlaku di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Hukum Islam yang

berlaku dalam Islam? Hal ini dapat menimbulkan kontraversi di dalam

kehidupan masyarakat, hal ini terjadi karena banyak para ulama’ yang

berbeda pendapat.

Oleh karena itu, tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk

memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat khususnya Umat

Islam mengenai Apakah Hukum Islam itu, Sumber-Sumber Hukum Islam,

Asas pembinaan Hukum Islam, Fungsi dari Hukum Islam, dan prospek

penerapan Hukum Islam, semoga dengan ini masyarakat jauh lebih

mengetahui tentang Hukum Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam

kehidupan sehari-hari.

A. KAJIAN TEORI 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian

dari islam. Ada dua istilah yang berhubungan dengan Hukum Islam.

Pertama syari’at, kedua fiqh. Syari’at merupakan Hukum Islam yang

ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah. Sementara fiqh

merupakan hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja. Hukum ini

dapat atau perlu dikembangkan dengan ijtihad1. Hasil pengembangannya

inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fiqh.

“Hukum Islam kategori syariat bersifat konstan, tetap, maksudnya

tetap berlaku di sepanjang jaman, tidak mengenal perubahan dan tidak

boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang

menyesuaikan dengan syari’at. Sedangkan Hukum Islam kategori fiqh

bersifat fleksibel, elastis, tidak (harus) berlaku universal, mengenal

perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.”2

Fiqh merupakan penjelasan dari syari’at yang terang serta

pemahaman dan penggalian terhadap kandungan yari’at yang masih samar.

Sebagaimana diuraikan di atas, fiqh senantiasa berubah. Karena sifatnya

yang berubah-ubah itu, fiqh biasanya disandarkan pada ulama’ mujtahid

yang memformulasikannya, seperti fiqh hanafi, fiqh syafi’i, fiqh hanbali,

fiqh maliki, dan sebagainya. Sedangkan syari’at senantiasa disandarkan

kepada Allah dan Rasulnya.

“Mengenai sifat Hukum Islam, yakni: pertama, bidimensional,

artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan. Disamping itu,

sifat bidimensional yang dimiliki Hukum Islam juga berhubungan dengan

sifatnya yang luas atau kompeherensif. Hukum Islam tidak hanya

mengatur satu aspek kehidupan saja, tetapi mengatur berbagai aspek

kehidupan manusia. Kedua, adil. Sifat yang kedua ini mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan sifat bidimensional. Dalam Hukum

Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang

1 Ijtihad: (1) usaha sungguh-sungguh yg dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yg penyelesaiannya belum tertera dl Alquran dan Sunah; (2) pendapat; tafsiran.

2 Amrullah Ahmad,1996

melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari’at ditetapkan. Keadilan

merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia baik sebagai

individu maupun masyarakat. Sifat yang ketiga adalah individualistik dan

kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transendental3, yaitu wahyu

Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat ini,

Hukum Islam memiliki validitas4 baik bagi perorangan maupun

masyarakat.”5

Hukum Islam, baik dalam pengertian syari’at maupun fiqh

membahas dua lapangan bidang pembahasan, yakni bidang ibadah dan

bidang mu’amalah. Bidang ibadah membaha tata cara dan upacara yang

wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti

menjalankan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, dan

melakanakan haji. Adapun mu’amalah dalam pengertian luas adalah

ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial

manusia walaupun ketetapan itu terbatas pada yang pokok-pokok saja,

seperti perdagangan, pernikahan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena

itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad (pemikiran)

manusia yang memenuhi syarat yang melakukan hal itu ( M. Daud Ali,

1996).

2. Sumber Hukum Islam

“Sumber hukum dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, materiil dan

formil. Sumber hukum materiil merupakan salah satu bidang kajian filsafat

hukum yang menentukan dari mana dan apakah suatu hukum sudah dapat

dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai norma yang ditaati.

Sedangkan sumber hukum formil berisi tentang aturan yang merupakan

hukum positif (yang berlaku), antara lain, perundang-undangan, kebiasaan

(adat), yurisprudensi (keputusan hakim), perjanjian (traktat) dan ilmu

pengetahuan hukum.”6

3 Transendental: (1) menonjolkan hal-hal yg bersifat kerohanian; (2) sukar dipahami; (3) gaib; (4) abstrak.

4 Validitas: sifat benar menurut bahan bukti yg ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum

5 M. Tahir Azhary, 1992

6 Suparman Usman, 2001

“Hukum Islam digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-

Qur’an, Sunnah dan beberapa metode yang di tafsirkan kepada dua sumber

uatama tersebut. Pada dasarnya Al-Qur’an dan Sunnah baik secara jelas

dan gamblang (eksplisit) maupun samar-samar (implisit) mengandung

keseluruhan Hukum Islam. Namun demikian, yang samar-samar perlu

digali lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan akal, inilah yang

biasa disebut dengan ijtihad.”7

1. Al-Qur’an

Al-qur’an berasal dari kata qira’ah, artinya “bacaan”, yaitu kitab

suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad (Q.S. Al-

Qiyamah : 18). Ada juga yang berpendapat bahwa “ al-qur’an”

merupakan kata sifat dari al-qar’u yang berarti al-jam’u (kumpulan),

karena Al-Qur’an terdiri dari sekumpulan surah dan ayat yang

memuat kisah, perintah dan larangan, selain itu juga karena Al-Qur’an

mengintisarikan kitab-kitab suci sebelumnya (Taurat, Zabur dan Injil).

Menurut Imam Ghazali, kata “Al-Qur’an” adalah nama, bukan kata

bentukan. Dari pendapat diatas, maka Al-Qur’an adalah firman Allah

yang diturunkan kepada Muhammad, memiliki kemukjizatan lafal,

membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis

dalam mushaf8; dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri surah al-

Nas.

Al-Qur’an mempunyai beberapa nama, antara lain : al-Kitab,

Kitabullah, al-Furqan, al-Dzikr, al-Mubin, al-Karim, al-Kalam, al-

Nur, dan sebagainya. Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa arab, suatu

bahasa yang kaya kosa kata dan sarat kandungna makna.

Namun demikian bukan berarti semua orang (Arab) yang mahir

bahasa Arab dapat memahami Al-Qur’an secara rinci. Menurut

Ahmad Amin, para sahabat tidak sanggup memahami kandungan Al-

Qur’an hanya dengan mendengar dari Rasullullah. Karena itu, dalam

memahaminya diperlukan berbagai ilmu yang menunjang.

7 Said Agil al-Munawwar, 2002

8 Mushaf: bagian naskah Al-quran yg bertulis tangan

Dalam menetapkan hukum ada tiga cara yang dipergunakan Al-

Qur’an, yaitu :

a. Mujamal, Al-Qur’an hanya menerangkan pokok dan kaidah

hukum saja, sedangkan perincian dijelaskan dalam Sunnah dan

ijtihad para ulama. Cara ini banyak berkaitan denga masalah-

masalah ibadah.

b. Agak jelas dan terperinci, seperti dalam hukum jihad, undang-

undang perang ( tawanan, rampasan), hubungan umat islam

dengan umat lainnya.

c. Jelas dan terperinci, berkenaan dengan masalah hutang-piutang,

makanan halal-haram, sumpah, memelihara kehormatan wanita

dan perkawinan.

Dalam menyimpulkan suatu ayat Al-Qur’an agar dapat dipahami

dan diambil sebagai sumber hukum, diperlukan penafsiran, diantara

metode penarsiran yang berkembang antara lain:

a. Tafsir Tahlil, yaitu mengkaji Al-Qur’an dari segala segi dan

maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan

urutan dan mushaf Utsmani. Dalam metode ini ada tujuh macam:

- Tafsir bi al-Ma’tsur, adalah menafsirkan Al-Qur’an dengan

hadist Rasulullah.

- Tafsir bi al-ra’yi, menafsirkan Al-Qur’an dengan pendapat

(akal). Metode ini ada yang menerima dan ada yang menolak.

- Tafasir Sufi, penafsiran yang dilakukan oleh para sufi yang pada

umumnya dipengaruhi oleh mistisme9 (tasawuf).

- Tafsir Fiqh, adalah penafsiran yang dilakukan oleh (tokoh) suatu

mazhab10

untuk dijadikan dalil atas kebenaran madzhabnya.

9 Mistisme: ajaran yg menyatakan bahwa ada hal-hal yg tidak terjangkau oleh akal manusia

10 Mazhab: aliran mengenai hukum fikih yg menjadi ikutan umat Islam

- Tafsir Falsafi, menafsirkan Al-Qur’an menggunakan teori-teori

filsafat, biasannya berdasarkan pada ilmu kalam dan simantik

(logika).

- Tafsir ‘Ilmi, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu

pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang.

- Tafsir Adabi, penafsiran dengan menggunakan segi balaghah

dengan kemukjizatan Al-Qur’an. Selain menjelaskan makna,

sasaran Al-Qur’an, juga mengungkap hukum-hukum alam dan

tatanan kemasyarakatan. Tujuannya menarik dan menumbuhkan

kecintaan kepada Al-Qur’an.

b. Tafsir Ijmali, penafsiran secara singkat , global tanpa uraian

panjang lebar dengan penjelasan yang mudah dipahami.

c. Tafsir Muqaran (membanding), adalah memilih ayat Al-Qur’an

lalu mengemukakan penafsiran seorang ulama sekaligus

membandingkan penafsirannya dari sisi dan kecenderungan

masing-masing.

d. Tafsir Maudhu’I (tematik), yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-

Qur’an yang berbicara tentang suatu masalah/tema (maudhu)

yang mempunyai tujuan dan pengertian yang satu.

2. Sunnah

Secara etimologi “sunnah” berarti “jalan yang biasa dilalui”,

“cara yang senantiasa dilakukan”, “kebiasaan yang selalu

dilaksanakan”. Secara terminologi11

sunnah ( menurut ulama ushul

fiqh) adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik

perkataan, perbuatan maupun persetujuan/ penetapan (taqrir). Ada

beberapa istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan sunnah,

antara lain:

- Hadist, biasa digunakan hanya terbatas kepada apa yang datang

dari Nabi SAW.

11

Terminologi: ilmu mengenai batasan

- Khabar, digunakan terhadap apa yang datang dari selain Nabi

SAW.

- Atsar, apa yang datang dari sahabat, tabi’in dan orang sesudahnya.

Para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum

kedua sesudah Al-Qur’an. Hal ini berdasarkan pada Q.S. Ali Imran :

31; Al-Nisa’:59; Al-Hasyr : 7; Al- Ahzab : 21; dan Hadist Rasul yang

artinya, “Sesungguhnya padaku telah diturunkan Al-Qur’an dan

sejenisnya” (HR. Bukhari-Muslim).

Sebagai sumber hukum, sunnah mempunyai tiga fungsi :

a. Bayan ta’kid, sebagai penetap dan menegaskan hukum- hukum

yang terdapat pada Al-Qur’an.

b. Bayan tafsir, berfungsi sebagai penjelas atau memperinci atau

membatasi yang secara umum dijelaskan Al-Qur’an.

c. Bayan tasyri’ , sunnah berfungsi menetapkan suatu hukum yang

secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur’an.

3. Ijtihad

Ijtihad berarti “mencurahkan segala kemampuan” dan “memikul

beban”. Secara terinologi berarti mencurahkan kemampuan untuk

mendapatkan hukum syara’ (Hukum Islam) tentang suatu masalah dari

sumber (dalil) hukum yang tafsili/rinci (Al-Qur’an dan sunnah).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan suatu

upaya (metode) para ulama dalam merumuskan suatu hukum yang

secara rinci tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun sunnah.

Terlepas dari pertentangan apakah Ijma’ dan Qiyas masuk

dalam sumber Hukum Islam atau tidak, akan dijelaskan beberapa

metode ( ijtihad ) yang digunakan ulama dalam memutuskan suatu

hukum.

a. Ijma’

Artinya konsensus atau kesepakatan. Menurut ahli ushul

fiqh adalah kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat

islam tentang Hukum Islam pada suatu masa setelah Rasulullah

SAW wafat. Ijma harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- Sejumlah mujtahid terlibat langsung dalam menetapkan suatu

konsensus,

- konsensus lahir tanpa memandang perbedaan,

- konsensus didiringi dengan pendapat masing-masing secara jelas,

baik secara tertulis, perkataan dan tindakan.

- konsensus semua mujtahid dapat diwujudkan dalam suatu

keputusan berbentuk hukum.

b. Qiyas

Secara etimologi qiyas berarti ukuran, membandingkan (

menyamakan sesuatu dengan yang lain). Arti terminologinya,

menyamakan sesuatu yang tidak disebut oleh nash (Al-Qur’an dan

sunnah) dengan sesuatu yang tidak disebut oleh nash.

c. Istishlah (al- mashlahah al-mursalah)

Adalah sifat-sifat yang sejalan dengan tindakan perintah

Allah SWT dan Rasul-Nya serta sejalan dengan tujuan syara tetapi

tidak terdapat ketentuan yang pasti baik mendukung atau menolak

masalah tersebut oleh nash secara rinci.

d. Istihsan

Berarti memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Salah

satu metode penetapan hukum yang dipakai oleh madzhab Hanafi,

Maliki dan hanbali, sedangkan madzahb Syafi’I menolak.

e. ‘urf

Yaitu kebiasaan mayoritas umat dalam menilai suatu

perkataan atau perbuatan dijadikan salah satu dalil dalam

menetapkan hukum.

f. Sad- al-dzara’i

Yaitu menutup segala cara (jalan) yang menuju kepada

suatu perbuatan yang dilarang/merusak.

g. Istishhab

Arti etimologinya “meminta barsahabat” atau

“membandingkan sesuatu dan mendekatinya” yaitu

memberlakukan hukum yang sudah ditetapkan sebagaimana adanya

sampai ada dalil yang menunjukan bahwa hukum itu diubah.

h. Madzhab shahabi

Adalah pendapat para sahabat (baik berupa fatwa maupun

ketetapan hukum di pengadilan) tentang sauatu kasus yang menjadi

dasar ulama daalm menentukan hukum.

i. Syar’u man qabalana

Merupakan hukum syari’at sebelum islam datang yang

berkenaaan dengan syari’at islam.

3. Prinsip Hukum Islam

Terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan yang memerlukan

jawaban hukum, Hukum Islam bertitik tolak prinsip-prinsip hukumnya,

yakni:

1. Prinsip tauhid

Tauhid adalah prinsip umum Hukum Islam. Prinsip ini

menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan

yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat

la ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip

ini, maka pelakanaan Hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah

dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada

Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan

demikian, tidak boleh terjadi saling menuhankan sesama manusia

dan atau sesama makhluk lain. Pelaksanaan Hukum Islam adalah

ibadah dan penyerahan diri kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid ini melahirkan prinsip-prinsip khusus yang berlaku

dalam fiqh ibadah, yakni:

a. prinsip berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara.

Prinsip ini berarti bahwa tidak seorangpun manusia dapat

menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan

rasul pun hanyalah manusia pilihan yang bertugas menyampaikan

firman-firman Allah. Allah sangat dekat dengan manusia

walaupun dia tetap transenden.

b. Beban Hukum (taklif) ditujukan untuk memelihara akidah dan

iman, pensucian jiwa, dan pembentukan pribadi yang luhur. Atas

dasar prinsip ini, manusia dibebani ibadah sebagai tanda

kesyukuran atas nikmat Allah, seperti shadaqah dan sebagainya

semata-mata ditujukan demi terpeliharanya akidah dan iman serta

pensuciannya.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan berarti keseimbangan. Prinsip keadilan meliputi

keadilan dalam berbagai hubungan antara manusia dengan dirinya

sendiri, hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan

masyarakatnya, dan hubungan manusia dengan pihak yang terkait.

Dalam Hukum Islam keadilan berarti keseimbangan antara

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan

manusia untuk melaksanakan kewajiban itu.

3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Amar ma’ruf berarti Hukum Islam digerakkan untuk

merekayasa manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang

dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Nahi munkar berarti fungsi

kontrol sosialnya. Atas dasar prinsip inilah dalam Hukum Islam

mengenal istilah hukum yang lima (al-ahkamul khamsah). Yakni:

wajib/fardhu, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

4. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan

Kebebaan dalam arti luas mencangkup berbagai jenis, baik

kebebasan individu maupun kebebaan kelompok/golongan. Prinsip

kebebasan ini menghendaki agar agama dan Hukum Islam tidak

disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan,

argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan.

5. Prinsip Persamaan atau Egaliter

Pelaksanaan prinsip ini adalah islam menentang perbudakan.

Kemuliaan manusia bukan terletak pada ras dan warna kulit.

Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya itu sendiri dan

pada tinggi rendahnya ketaqwaan seseorang.

6. Prinsip Ta’awun

Prinsip ta’awun berarti tolong-menolong antara sesama

manusia. Prinsip ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid,

terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada

Allah.

7. Prinsip Toleransi (tasamuh)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai

di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi

yang dikehendaki islam adalah toleransi yang menjamin tidak

terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat

diterima apabila tidak merugikanagama islam.

4. Fungsi Hukum Islam

Tujuan ditetapkannya Hukum Islam ada lima, yaitu:

1. Memelihara kemaslahatan Agama

Agama islam harus dipelihara dari ancaman orang-orang

yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah,

ibadah akhlaknya. Agama islam memberi perlindungan dari

kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan

melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya.

2. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan

diancam hukuman qishash (pembalasan yang seimbang), sehingga

diharapkan agar sebelum orang mau melakukan pembunuhan, dia

berpikir dua kali, karena apabila orang dibunuh meninggal, maka

pembunuh juga akan menerima hal serupa.

3. Memelihara Akal

Akal sangat penting peranannya dalam kehidupan di dunia

ini. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dengan itu manusia dapat mengelola

dan memakmurkan dunia dengan sebaik-baiknya.

4. Memelihara keturunan

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Islam

menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini. Hal ini

dilakukan sebagai upaya pemurnian dan pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara harta benda

Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah,

namun islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena

manusia itu sangat tamak pada harta benda, maka islam mengatur

supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

Islam mensyari’atkan peraturan-peraturan mengenai jual beli,

sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Islam melarang penipuan,

pencurian, dan riba.

5. Demokrasi Dalam Islam

Perbincangan agama dalam konteks demokrasi, sering kali

behadapan dengan persoalan yang bersifat empirik12

. Masalahnya, bukan

karena pada basis empirik nya, agama dan demokrasi terdapat perbedaan.

Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari kumpulan

pemikiran filosofis manusia. Persoalannya adalah kesulitan mencari bukti-

bukti historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara eksplisit

mampu menjalaskan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara

agama dan demokrasi. Dalam kaitan yang bersifat dialektis13

, agama

memberikan dukungan yang positif terhadap demokrasi dan sebaliknya.

Alasan dipilihnya demokrasi sebagai paradigma sosial politik dalam

kehidupan masyarakat adalah karena hakikat etika. Dalam konteks sosial

politik, demokrasi dilihat sebagai satu-satunya bentuk kenegaraan yang

12

Empirik: berdasarkan pengalaman (terutama yg diperoleh dr penemuan, percobaan, pengamatan yg telah dilakukan)

13 Dialektis: hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah

memiliki legitimasi14

etika. Sedangkan agama, menyediakan formulasi-

formulasi etika dan moral yang dapat dikembangkan dalam konteks

demokrasi.

Untuk melihat hakikat etis agama dan demokrasi, dapat ditinjau dari

awal munculnya demokrasi dan muatan teologis-etis15

dari agama. Dalam

sejarahnya, demokrasi muncul sebagai bentuk reaksi dan dekonstruksi

terhadap system sebelumnya yang cenderung totaliter, diktator, dan

otoriter. Demokrasi pertama-tama menawarkan kerangka pandang

filosofis, sebelum dikembangkan dalam suatu sistem politik, pandangan

ilosofis yang paling pokok dari demokrasi adalah pengakuan terhadap

harkat dan martabat manusia, yang berimplikasi pada adanya pengakuan

ham.

Sementara itu dalam islam, kedaulatan mutlak dan keesaan tuhan

yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang

terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya

para cendikiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu

yang dapat diangggap demokratis. Didalamnya tercakup definisi khusus

dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat

manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan.

Demokrasi Islam dianggap sebagai system yang mengukuhkan

konsep-konsep islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (syura),

persetujuan (ijma’), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad).

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan

manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam Al-

Qur’an surat al-Syura : 28, yang isinya berupa perintah kepada para

pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka

yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian tidak

akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap

rakyat yang dipimpinnya.

14

Legitimasi: pernyataan yg sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang) 15

Teologis-etis: pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci)

Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam

masalah demokrasi, yakini konsensus atau ijma’. konsensus memainkan

peranan yang menentukan dalam perkembangan Hukum Islam dan

memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir

hukum. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem

yang mengakui suara mayoritas. Beberapa cendekiawan kontemporer

menyatakan bahwa dalam sejarah islam, karena tidak ada rumusan yang

pasti mengenai stuktur Negara dalam Al-Qur’an, legitimasi Negara

bergantung pada sejauhmana organisasi dan kekuasaan Negara

mencerminkan kehendak umat. Sebab seperti yang pernah ditekankan oleh

pada ahli hukum klasis, legitimasi pranata-pranata Negara tidak berasal

dari sumber tekstual tetapi terutama didasarkan pada prinsip ijma’ . atas

dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam

suatu demokrasi islam.

Selain syura’ dan ijma’ ada konsep yang yang sangat penting dalam

konsep demokrasi islam, yaitu ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya

ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan disuatu

tempat atau waktu.

6. Hak dan Kewajiban Asasi dalam Islam

Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah : 56 Allah menyatakan secara

implisit bahwa pada hakekatnya jin dan manusia diciptakan untuk

mengemban kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban mereka yang

utama adalah menyembah Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk

menunaikan kewajiban-kewajibannya, dan apabila kewajiban-kewajiban

itu telah dipenuhi maka dengan sendirinya ia akan memperoleh hak-

haknya. Pada hakekatnya hak-hak manusia itu merupakan imbalan

daripada kewajiban-kewajiban yang telah ditunaikannya. Salah satu ciri

khas Hukum Islam adalah memberikan kepada setiap manusia kewajiban-

kewajiban sebagai tugasnya yang pertama dan utama, berlainan dengan

sistem hukum Barat yang mengutamakan hak-hak seseorang.

B. PEMBAHASAN 1. Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Muslim

Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an kepada Rasulullah secara

bertahap sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Karena seperti yang

telah dijelaskan dalam Surat Al-Anbiya ayat 107,

”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam.”

Ketika satu ayat diturunkan, maka segera beliau menyampaikannya.

Apabila ayat itu berisi suatu perintah, maka beliau dan kaum muslimin

segera melaksanakannya. Apabila berisi larangan, maka beliau dan kaum

muslimin juga segera meninggalkan dan menjauhinya. Sehingga, beliau

segera menerapkan hukum-hukum tersebut, begitu ayat-ayat tentang

hukum itu turun. Tanpa menunggu-nunggu barang sejenak, maupun

menangguhkannya.

Itulah penerapan Hukum Islam pada zaman Rasulullah. Penerapan

Hukum Islam yang turunnya dari Allah hukumnya adalah wajib sesuai

firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 49,

“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan

mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka

memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah

kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan

Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak

menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa

mereka. Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Sedangkan penerapan Hukum Islam pada zaman sekarang lambat

laun mengalami degradasi16

penggunaan Hukum Islam secara menyeluruh.

Banyak hukum yang digunakan tidak berasal dari hukum Allah, melainkan

dipadu-padankan dengan hasil pemikiran manusia. Penerapan Hukum

Islam sekarang lebih mengedepankan pendapat masing-masing individu

yang terkadang juga dituliskan dalam perundang-undangan.

Jika penerapannya diserahkan kepada setiap individu, setiap orang

akan menyatakan dirinya sebagai hakim, mujtahid17

, dan munafik18

, yang

berakibat terjadinya kekacauan struktur sosial. Sebab itu, pemerintah

merupakan jalur terbaik untuk menerapkan hukum-hukum itu. Jika cara ini

tidak terwujud, maka umat Islam harus turun tangan bekerja sama dengan

ikhlas untuk melakukan munasabah19

, amar ma'ruf nahi munkar kepada

mereka. Jika mereka tidak menghiraukannya, maka umat Islam harus

membentuk sebuah lembaga (as-sulthah) yang memiliki kekuatan hukum

sebagai wacana mewujudkan hukum-hukum itu.

Sebagai contoh diterapkannya perda syariat Islam di Bulukumba

yang sukses menurunkan kriminalitas hingga 85%. Mantan Bupati

Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda

syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa

tenteram dengan diberlakukannya perda-perda Syariat Islam. “Umat non

Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di

Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut

membentangkan spanduk dukungan”.20

Diungkapkan juga, sejak diterapkannya Perda syariat Islam pada

2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%. Tidak ada lagi

warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian

16

Degradasi: kemunduran, kemerosotan, penurunan 17

Mujtahid: ahli ijtihad 18

Munafik: berpura-pura percaya atau setia kpd agama dsb, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak;

19 Munasabah: sesuai; tepat benar

20 (Andi Partabai Pokobori, 2013).

pelajar. Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang

menurun drastis.

Keinginan masyarakat untuk menerapkan syariah Islam semakin

meningkat. Terbukti dari berbagai survei dan penelitian ilmiah oleh

beberapa peneliti di berbagai daerah, diantaranya :

a. Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at

Islam melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi

Selatan). Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11

April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah

Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman

mengemukakan dampak positif Perda Syariat di Desa Padang.

Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan.

Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun

drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.

b. Irfan Noor, peneliti pada Lembaga Kajian Keislaman dan

Kemasyarakatan Banjarmasin, dalam hasil penelitiannya bertajuk

Perda Syariat Islam: Kajian tentang Penerapan Syariat Islam di

Indonesia mengungkapkan, maraknya gerakan formalisasi syariat

Islam di berbagai daerah ke dalam perda bernuansa syariat Islam

menunjukkan kegagalan pelayanan negara demokrasi. Masyarakat

kemudian menghendaki Syariat Islam yang mencerminkan

keadilan dan ketegasan hukum.

c. Hasil survey Roy Morgan Research pada Juni 2008 yang

menunjukkan: 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah

Islam. Juga senafas dengan hasil Survei World Public Opinion.org

bekerjasama dengan University of Maryland Amerika di empat

negara Islam (Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko) pada

Desember 2006 hingga Februari 2007. Khusus di Indonesia, survei

menunjukkan 53% responden menyetujui pelaksanaan syariah

Islam.

d. Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus

utama di Indonesia tahun 2006 juga membuktikan, bahwa 80%

mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan.

2. Kontribusi Umat Islam dalam Perundang-Undangan di Indonesia

a. UUD 1945

i. “Dilihat dari segi naskah dan isinya, UUD 1945 tidak

bertentangan dengan islam (islami), sebagaimana yang

dikemukakan oleh Ahmad Subardja, bahwa kedudukan

agama dalam UUD 1945 cukup mantap dan terhormat,

suasana keagamaan di Indonesia cukup baik dan

“semarak”, ibadah dapat dilaksanakan tanpa ada rintangan

dari pemerintah, bahkan memberi jaminan dan dorongan.”21

ii. “Teuku Muhammad Radhi mengemukakan, salah satu

syarat agar hukum dapat berlaku dengan baik dalam

masyarakat antara lain, hukum tersebut harus sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami bila

masyarakat Indonesia yang mayoritas islam menghendaki

agar dalam penyusunan hukum nasional hendaknya

memperhatikan Hukum Islam dan tidak bertentangan

dengan Hukum Islam.”22

b. Perundangan Lainnya

i. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menyatakan bahwa

Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian

kesatuan dengan UUD 1945. Dalam Piagam Jakarta,

redaksi sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-

pemeluknya.”

ii. Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 (Pedoman

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980)

tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada pasal 4 ayat 2

21

Ahmad Subardja, 1995 22

Teuku Muhammad Radhi, 1983

disebutkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum

dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

iii. Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan

di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara

Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomor

3019).

iv. Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan

diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

3400).

v. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU ini

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

menurut prinsip syari'ah yang antara lain meliputi: bank

syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi

syari'ah, reasuransi23

syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi24

syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,

sekuritas25

syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian

syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan

bisnis syari'ah.

vi. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan

dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 3885).

23

Reasuransi: pengasuransian balik (oleh perusahaan asuransi) atas sesuatu yg telah diasuransikan oleh pihak lain (kpd perusahaan asuransi tsb) kepada perusahaan asuransi lainnya

24 Obligasi: surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yg dapat diperjualbelikan

25 Sekuritas: (1) bukti utang atau bukti pernyataan modal, misal saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito; (2) surat berharga

vii. Kompilasi Hukum Islam Perwujudan hukum bagi umat

Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman

yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering

terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu

diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan

bagi kesatuan Hukum Islam.

viii. Undang-undang tentang Wakaf Undang-Undang No. 41

Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di

Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459).

ix. Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998,

menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai

memberlakukan sistem ganda duel system banking di

Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan

piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-

akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. KESIMPULAN

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian

dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya

ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan

manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam

masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur

kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus

dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan,

dan larangan agama. Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial

dari Hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang

berlaku. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di

kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan Hukum

Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan terwujudnya Hukum

Islam yang sesuai dengan sumber hukum islam.

Apabila umat Islam Indonesia mau melakukan pengkajian hukum

Islam, maka kontribusi umat Islam dalam perumusan hukum nasional yang

bernafaskan hukum Islam semakin besar. Di samping itu, berbagai

problematika hukum Islam yang muncul dalam kehidupan sosial dapat

dipecahkan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Dosen PAI. 2012. Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas

Brawijaya. Editor cet VII; Subky Hasbi. Malang: Pusat Pembinaan Agama.

http://www.slideshare.net/moufiedsay/savedfiles?s_title=umat-islam-dan-

kontribusi-umat-islam-indonesia&user_login=ayusefryna

http://lusiya191110.blogspot.com/2013/10/makalah-agama-hukum-islam-

dalam.html

https://www.facebook.com/permalink.php?id=458127690912621&story_fbid=46

4982463560477

http://cyberdakwah.com/2014/01/hasil-survei-penerapan-perda-syariah-di-

indonesia/#

http://ppitunisia.150m.com/artikel/Hukum%20Islam.htm