hukum penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

17
Menurut Undang-Undang Terkait 1.Lama : PMA UU No. 1/1967 PMDN UU No. 6/1968 2.Revisi : PMA UU No. 11/1970

Upload: ince

Post on 13-Jan-2016

116 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Menurut Undang-Undang Terkait 1.Lama : PMA  UU No. 1/1967 PMDN  UU No. 6/1968 2.Revisi : PMA  UU No. 11/1970. Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI. Menurut Undang-Undang Terkait - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Terkait1.Lama : PMA UU No. 1/1967

PMDN UU No. 6/1968 2.Revisi : PMA UU No. 11/1970

Page 2: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM

NEGERIMenurut Undang-Undang Terkait

1.Lama : PMA UU No. 1/ 1967 PMDN UU No. 6/1968

2. Revisi : PMA UU No. 11/1970

PMDN UU No. 12/1970

Page 3: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengertian Penanaman Modal Asing Penanaman modal asing

yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman modal tersebut secara langsung. (Pasal 1)

Sedangkan Modal Asing itu sendiri adalah Alat pembayaran luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia. Termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru milik orang asing yang diimpor. (Pasal 2)

Page 4: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Ketentuan-Ketentuan Perusahaan yang dimaksud harus berbentuk

Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya berada di Indonesia atau sebagian besar berada di Indonesia (Pasal 3)

Perusahaan asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja WNI dengan tujuan suatu saat tenaga kerja WNA dapat digantikan oleh tenaga kerja WNI (Pasal 12)

Izin penanaman modal asing jangka waktu berlakunya maksimal 30 tahun (Pasal 18). Kalo ini sudah berakhir, maka perusahaan asing ybs harus melanjutkan usahanya di bidang yang lain atau mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. (Pasal 7 UU No.6/1968)

Page 5: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Investor diberikan hak transfer yaitu hak untuk mengkonversi nilai suatu barang dengan mata uang asli dengan nilai tukar rupiah pada saat itu. Untuk akun-akun seperti :

1. Laba Bersih

2. Biaya tenaga kerja asing

3. Penyusutan aktiva tetap

4. Lain-lain

(Pasal 19) Dalam penanaman modal dapat dilakukan kerjasama

antara modal asing dan dalam negeri (Pasal 23) Perusahaan wajib menjalankan perusahaannya dengan

azas-azas ekonomi yang tidak merugikan kepentingan negara (Pasal 26)

Perusahaan – perusahaan yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan bagi modal dalam negeri untuk masuk setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang telah ditentukan pemerintah (Pasal 27)

Page 6: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Larangan-Larangan Investor modal asing dilarang untuk menjalankan

perusahaannya pada bidang-bidang tertentu, seperti :

1. Pelabuhan

2. Produksi, Transmisi, dan distribusi listrik

3. Telekomunikasi

4. Pelajaran

5. Penerbangan

6. Air minum

7. Kereta Api Umum

8. Pembangkitan Tenaga Atom

9. Mass Media

10.Bidang Pertahanan Negara. Mis: Produksi Senjata, Peledak, dsb

(Pasal 6)

Page 7: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Perusahaan asing tidak boleh melakukan usaha gabungan dengan modal asing (Pasal 23 UU No.6/1968)

Page 8: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Revisi Undang-Undang Penanaman Modal Asing

Pasal 15 UU No. 6/1968 dirubah bunyinya seluruhnya, namun untuk isinya yang berubah hanya: Ada tambahan pembebasan bea balik nama

untuk kapal-kapal yang baru mendaftarkan untuk pertama kalinya, selama 2 tahun setelah perusahaan ybs. mulai berproduksi.

Pembebasan pajak dividen selama 2 tahun pertama selama di negara si penerima dividen tidak dikenakan pajak dividen.

Page 9: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengertian

Modal dalam negeri adalah Modal yang berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional, atau swasta asing (sepanjang tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1/1967). Pihak swasta yang dimaksud dapat berupa perorangan atau badan hukum. (Pasal 1)

PMDN Penggunaaan modal dalam negeri baik secara langsung atau tidak, untuk menjalankan usaha. (Pasal 2)

Penanaman modal langsung : membeli perlengkapan.

Penanaman modal tak langsung : beli saham, obligasi, dll. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang minimal

51% adalah modal dalam negeri. (Pasal 2)

Page 10: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Ketentuan-Ketentuan

Pemilik modal berhak sepenuhnya menentukan direksi perusahaan ybs (Pasal 18)

Perusahaan2 (Nasional/Asing) yang berkedudukan di Indonesia, wajib menggunakan tenaga kerja WNI, kecuali ada suatu posisi yang belum bisa dijabat oleh tenaga WNI (Pasal 19)

Page 11: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pembebasan dan Keringanan Perpajakan

Modal-modal yang ditanam dalam usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, peternakan, perindustrian, pariwisata, perumahan rakyat, dan bidang produktif lain, tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak dan dibebaskan dari pajak kekayaan serta tidak dikenakan bea materai modal. (Pasal 9, 10, 11)

Penanaman modal baru pada bidang – bidang usaha di atas dibebaskan dari pajak perseroan. Pemegang sahamnya juga dibebaskan dari pajak dividen. Kedua pembebasan ini dalam jangka waktu dua tahun sejak perusahaan mulai produksi.(Pasal 12 ayat 1)

Keringanan pajak ini bisa berupa tarif selektif atau penyusutan yang bermanfaat bagi perusahaan, dll.

Page 12: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Kalau akibat penanaman modal itu bisa menambah devisa negara atau menghemat dalam jumlah yang material, diberikan tambahan pembebasan pajak selama 1 tahun(Pasal 12 ayat 2)

Kalau penanaman modal itu di luar Jawa, diberikan tambahan pembebasan pajak selama 1 tahun (Pasal 12 ayat 3)

Kalau penanaman modal itu membutuhkan modal yang besar, maka diberikan tambahan pembebasan pajak selama 1 tahun (Pasal 12 ayat 4)

Kalau penanaman modal dilakukan di bidang prasarana, diberikan tambahan pembebasan pajak selama 1 tahun (Pasal 12 ayat 5)

Impor barang-barang modal yang diperlukan untuk penanaman modal baru atau rehabilitasi bidang-bidang usaha di atas diberikan keringanan bea masuk (Pasal 15)

Page 13: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembebasan / keringanan pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 17)

Page 14: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Revisi Undang-Undang PMDN

(3) Kelonggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1)

Pasal 11 dihapuskan (Pasal 1 ayat 2) Pasal 12 diubah seluruhnya menjadi:

Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal.

Pembebasan bea balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kalinya

Pasal 15 dihapuskan (Pasal 2)

Page 15: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Perubahan-perubahan lain yang terdapat di Undang-Undang No. 12/1970 tidak seluruhnya mencakup perubahan isi Undang- Undang PMDN yang lama. Maksudnya hanya bunyinya saja yang berubah. Isinya tetap sama.

Page 16: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

THE END

Mohon dimaafkan seandainya banyak terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan.. Wassalam.

Page 17: Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Penyusun

Arthuro Rustam Haga B. Sebayang Emeraldy Putra Petrus Muhammad Aidil Rizal Nugroho