hukum penitensier

5/13/2018 Hukum Penitensier - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-penitensier-55a753fec8092 1/39

6/1/2011

1



o Menurut van Bemmelen

Hukum Penitensier artinya : hukum yang

berkenaan dengan tujuan, daya kerja, danorganisasi dari lembaga-lembaga

pemidanaan.

o Secara harafiah Hukum Penitensier adalahkeseluruhan dari norma-norma yang mengatur

masalah pidana dan pemidanaan.

6/1/2011 2



K esimpulan :

Menurut Sudarto Hukum Penitensier adalah bagian dari

hukum yang nengatur atau memberi aturan tentang stelselsanksi.

Dari beberapa uraian di atas maka

Hukum Penitensier adalah : sebagai suatu keseluruhan

dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga

pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan

dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh

pembentuk Undang-undang di dalam hukum pidana

material.

6/1/2011 3



Peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengandung norma-norma, yang sebagai keseluruhan disebut sebagai hukum penitensier,

antara lain :

a. K etentuan-ketentuan pidana, seperti diatur dalam Bk. I Bab II KUHP.

b. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat (Ordonantie op de

voorwaardelijke invrijheidstelling ) disingkat VIc. Lembaga Pidana Bersyarat : Pasal 15 ayat (1) KUHP)

³Orang yang dipidana dengan pidana penjara dapat dibebaskan

dengan syarat , jika 2/3 dari masa pidananya yang sebenarnya

dan sekurang-kurangnya 9 bulan dari masa pidana

tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal terpidana harusmelaksanakan beberapa pidana penjara, untuk maksud ini

semuanya dipandang sebagai satu pidana´.

6/1/2011 4



d. Peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat

(U itvoeringsordonantie voorwaardelijke veroordering ) disingkat

VV

³ Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 1 th atau

pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan penggantidenda , hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut

tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan hakim

ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya

masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah , telah

melakukan suatu tindak pidana, atau selama masa percobaan telah

tidak mentaati sesuatu syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan di

dalam perintah´.

6/1/2011 5



e. Peraturan mengenai lembaga-lembaga pemasyarakatan

yang dikenal dengan Gestichten Reglement (GR)

f. Peraturan pendidikan paksa ( Dwangopoeding Regeling ).

g.U

ndang-undang Nomor 20 Tangal 31 Oktober1946tentang Pidana Tutupan.

6/1/2011 6



Hukum Penitensier tidak selalu berkenaan denganmasalah pidana dan masalah pemidanaan.

¾ A pabila kita melihat Rumusan Pasal 45 KUHP, akansegera dapat diketahui bahwa KUHP tidak semata-matamengatur masalah pidana-pidana atau pemidanaan-

pemidanaan saja, melainkan juga mengatur masalah-masalah tindakan-tindakan atau maatregelen dan masalahkebijaksanaan-kebijaksanaan.

Pasal 45 KUHP Pidana terhadap seorang di

bawah umur (sebelum mencapai usia 16 th). Hakimdapat memerintahkan: dikembalikan kepada orang tua; diserahkan kepada pengawasan pemerintah,memidana yang bersalah dengan pidana.

6/1/2011 7



Tindakan oleh hakim mengembalikan anak di bawah umur kepada orang tua disebut dengankebijaksanaan bukan suatu pemidanaan atau

penindakan.

Tindakan yang diambil oleh hakim anak di bawah umur diserahkan kepada pengawasan pemerintah disebut sebagai suati penindakan.

Tindakan oleh hakim untuk memidana terdakwadengan suatu pidana jelas merupakan pemidanaan, bukan sebagaikebijaksanaan/penindakan

6/1/2011 8



Lembaga Pemidanaan, yaitu lembaga-lembaga

hukum yang disebutkan dalam hukum positif

yang secara langsung ada hubungannya dengan

pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dan

termasuk pula Lembaga Pemasyarakatan.

6/1/2011 9



1). Lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda, dan pidana tambahan (seperti yang diatur dalam Pasal 10 hrf a dan b KUHP).

2). Lembaga Pidana tutupan.

3). Lembaga Pidana Bersyarat

4). Lembaga Pemberatan pidana kurungan karena adanya samenloop van strafbare feiten, residive, atau karena

tindak pidana itu telah dilakukan oleh seorang pegawainegeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang

bersifat khusus (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

5). Lembaga tempat orang menjalankan pidana (GR).

6/1/2011 10



Lembaga Penindakan

Adalah lembaga-lembaga hukum yang

disebutkan dalam hukum positif yang secara

langsung ada hubungannya dengan putusanhakim dalam mengadili perkara-perkara pidana,

akan tetapi yang bukan merupakan suatu

pemidanaan atau suatu kebijaksanaan

6/1/2011 11



Lembaga Penindakan antara lain :

1). Lembaga penempatan di bawah pengawasan

pemerintah.2). Lembaga penutupan secara terpisah

3). Lembaga penutupan dengan seorang diri didalam sebuah kerangkeng

4). Lembaga pendidikan paksa.

5). Lembaga penempatan di dalam lembaga kerjanegara

6/1/2011 12



Lembaga K ebijaksanaan

Adalah lembaga-lembaga hukum yang

disebutkan dalam hukum positif yang secara

langsung ada hubungannya dengan putusanhakim dalam mengadili perkara-perkara pidana,

akan tetapi yang bukan merupakan suatu

pemidanan atau suatu penindakan.

6/1/2011 13



Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentangtujuan yang ingin dicapai dengan suatu

pemidanaan :x Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri.

x Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukankejahatan-kejahatan.

x Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak

mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain,yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapatdiperbaiki lagi.

6/1/2011 14



Lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaanmempunyai hubungan yang sangat erat , karena lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan padahakekatnya merupakan sarana-sarana yang dapat dipergunakan

orang untuk dapat mencapai tujuan dari suatu pemidanaan. Pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan ,

seringkali mendorong orang untuk menciptakan lembaga-lembaga pemidanaan,penindakan dan kebijaksanaan yang baru.

Agar lembaga-lembaga baru tersebut dapat dipergunakan sah

menurut hukum, sudah barang tentu lembaga-lembaga tersebutharus dituangkan terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan

6/1/2011 15



Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai orang dengansuatu pemidanaan dengan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakandan kebijaksanaan , dapat dilihat secara jelas di dalam cara orangmemperlakukan para terpidana di Lembaga-lembaga Pemasyarakatandihubungkan dengan pemikiran orang mengenai pidana, yang tumbuhdalam sejarah, yakni dari pemikiran-pemikiran yang tidak manusiawihingga pemikiran-pemikiran yang menghendaki agar harkat danmartabat dari terpidana sebagai manusia itu tetap dihargai, walaupun

ia telah melakukan suatu tindakan yang melaan hukum . Di dalam sejarah orang mengenai perlakuan terhadap orang-orang

yang sedang menjalankan pidana di rumah-rumah penjara denganmempergunakan sistem Pensylvania (yang berlaku negaraPensylvania) . Menurut sistem ini, orang-orang yang sedangmenjalankan pidana di rumah-rumah penjara masing-masing telahdipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel, baik pada siang maupun padamalam hari sampai mereka itu selesai menjalankan pidananya. Darisistem Pensylvania orang mengenal sistem penutupan dalam sel(cellulair stelsel )

6/1/2011 16



Dikenal pula sistem pemidanaan yaitu Sistem

Auburn (sistem yang berlaku di negara

Ausburn New York), dimana para narapidana

dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentusecara bersama-sama pada siang hari, dapat

menghirup udara segar, berjemur diri dan makan

secara bersama-sama, akan tetapi mereka secara

mutlak tidak diperbolehkan untuk berbicaradengan sesama mereka. Dan pada malam hari

setiap narapidana ditutup di dalam selnya

masing-masing.6/1/2011 17



Sistem pemidanaan menurut Maconochie (Th.1840), yangdisebut

Mark System, yaitu dengan memberikan suatu mark

atau suatu angka bagi tindak pidana yang telah dilakukan olehseorang terpidana, di mana angka tesebut selalu dapat dikurangidengan angka-angka yang ia peroleh, karena prestasi kerjayang telah ia tunjukkan, karena kelakuannya dan karenasikapnya terhadap sesama terpidana. Bagi tindakan-tindakanatau bagi sikapnya yang bersifat positif, setiap minggu iamemperoleh angka positif, dan bagi tindakan-tindakan atausikapnya yang bersifat negatif, setiap minggu ia memperolehangka negatif. Angka-angka tersebut tidak diberikan kepadaseseorang terpidana secara pribadi, melainkan kepada suatukelompok narapidana yang terdiri dari enam orang. A pabilaseseorang terpidana telah berhasil menghapus nilai atau angkanegatif yang pernah ia peroleh karena tindak pidananya, maka iamemperoleh hak untuk dibebaskan.

6/1/2011 18



Setelah pendeportasian para narapidana ke benua Australia

dihentikan, di Inggris orang telah menggantinya dengan penalservitude, dengan pelaksanaannya yang bersifat progressip.:¾ Pada tahap pertama ,seorang terpidana ditempatkan dalam suatu

probation, atau suatu sikap percobaan, di mana ia selama 9 (sembilan) bulan mendapat perlakuan yang sangat keras, yakni dengan ditutupseorang diri dan wajib melakukan pekerjaan berat.

¾

Pada tahap kedua, ia ditempatkan di dalam public work prison, atau penjara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum, dimana ia dapat melakukan pekerjaannya secara bersama-sama denganlain-lain narapidana, akan tetapi harus kembali ke selnya sendiri padamalam hari.

¾ Pada tahap ketiga, apabila ia telah menjalani tiga perempat (3/4) darimasa pidananya, maka ia akan dibebaskan dari penjara dengan syarat

(ditempatkan di bawah suatu parole, yang artinya secara arafiah suatuconditional release from prison

6/1/2011 19



Sistem pemidanaan progressip di Inggris

dikembangkan kembali di Irlandia, telah

didirikan intermediate prison, untuk dijadikan

suatu lembaga antara, yakni antara penempatandi dalam public work prison dengan tahap

penempatan di bawah suatu parole. Di dalam

intermediate prison, terpidana dapat bergerak

secara bebas, bahkan juga bebas untuk meninggalkan penjara.

6/1/2011 20



Sementara diAmerika Serikat telah

mengembangkan suatu sistem pemidanaan baru,

berupa penempatan di dalam reformatory bagi

apa yang disebut first offenders , atau bagi

orang-orang yang baru pertama kali terpaksadipidana karena telah melakukan tindak pidana.

Yang ditempatkan di dalam reformatory

hanyalah mereka yang berusia antara 16 th

hingga 31 th. Reformatory pertama didirikan diAmerika Serikat adalah Reformatory di Elmira,

di negara bagian New York.

6/1/2011 21



Th 1902 di Inggris telah didirikan suatu

Lembaga Pendidikan Paksa di kota Borstal.

Diikuti pula oleh Belanda mendirikan sebuahRumah penjara Khusus Orang-orang muda

di kota Zutphen.

6/1/2011 22



P engertian P idana menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telahdijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

penangung jawab dari ketertiban hukum umum bagiseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orangtersebut telah melanggar suatu peraturan hukumyang harus ditegakkan oleh negara.

P engertian P idana menurut Simons yakni suatu

penderitaan yang oleh undang-undang pidana telahdikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu normayang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

6/1/2011 23



P engertian P idana menurut Algra Jansen, yakni

alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim)

untuk memperingatkan mereka yang telah

melakukan suatu perbuatan yang tidak dapatdibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah

mencabut kembali sebagian dari perlindungan

yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas

nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaituseandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak

pidana.

6/1/2011 24



Dari tiga buah rumusan diatas mengenai pidana, dapatdiketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanyamerupakan penderitaan atau suatu alat belaka. Ini

berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

P engertian P emidanaan menurut P rof, Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataanpenghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkanhukum atau memutuskan tentang hukumnya.Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak sajamenyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga

hukum perdata. Berkaitan dengan hukum pidana, maka penghukuman dalam perkara pidana, bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana olehhakim.

6/1/2011 25



Pidana mati

Beberapa Pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati. Menurut R Soesilo , 1974 :

31), tindak pidana yang diancam pidana mati

¾ Pasal 104 (makar membunuh kepala negara)

¾ Pasal 111 ayat (2) ( mengajak negara asing menyerang Indonesia).

¾ Pasal 124 ayat (3) memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang

¾ Pasal 140 ayat (1) membunuh kepala negara sahabat

¾ Pasal 140 ayat (3) dan 340 , pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu

¾ Pasal 365 ayat (4), pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih

berkawan,pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dsb yang menjadikan ada

orang terluka berat atau mati.

¾ Pasal 444, pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati.

¾ Pasal 124 bis , dalam waktu perang menganjurkan huru-hara , pemberontakan dsb,

antara pekerja-pekerja dalam pertahanan negara.

¾ Pasal 127 dan Pasal 129, dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan

angkatan perang.

¾ Pasal 368 ayat 2), pemerasan dengan pemberatan

6/1/2011 26



Di luar KUHP, pidana mati sering dijatuhkan thd

pelaku tindak pidana subversi, dan pelaku tindak

pidana Narkotika.

6/1/2011 27



Pelaksanaan Pidana mati.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorangalgojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan,yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidanayang terikat pada tiang gantungan, dan kemudian denganmenjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. DenganPenpres tgl 27 A pril 1964 Nomor 2 Th 1964, yang kemudian

telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Th 1964, telahdirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Pidana Penjara

Pidana K urungan

Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Pidana denda

6/1/2011 28



¾ Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutip orangtersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, denganmewajibkan orang itu untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku,yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi mereka yangmelanggar peraturan tersebut.

¾

Tujuan pidana penjara : bukan saja dengan maksud untuk menutupdan membuat jera pada terpidana melainkan juga memperbaiki siterpidana , dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan- peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan

¾ Bagaimana jika terpidana yang dimasukkan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan adalah seorang wanita yang masih menyusui

anaknya?.¾ Seseorang yang diterima didalam suatu lembaga pemasyarakatan

untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankanmembawa barang apapun juga ( hubungkan dengan UU No12, Tahun1995 tentang Pemasyarakatan).

6/1/2011 29



¾

MenurutP

asal 36 ayat (1) Gestichtenreglement (GR),di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan

pemisahan antara :

laki-laki dengan wanita

orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia 16 th. Orang-orang yang harus menjalankan pidana perampasan

kemerdekaan dengan dengan orang-orang tahanan

lainnya.

Orang-orang militer dengan orang-orang sipil.¾ Golongan orang-orang di dalam penjara : Golongan

BI, Golongan BIIA, Golongan BIIB, Golongan BIII

6/1/2011 30



¾ Menurut Pasal 57 GR :

x Semua orang terpidana , baik yang telah dijatuhi pidana penjara maupun

yang telah dijatuhi pidana kurungan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan.

x Mereka itu dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam

lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan di

mana mereka itu sedang menjalankan pidana mereka.

x K epada mereka yang sedang menjalankan pidana kurungan mereka itu

diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada mereka yang sedang

menjalankan pidana penjara

x Yang tidak dapat diperintahkan untuk melakukan pekerjaan di luar lembaga

pemasyarakatan adalah :

¾ mereka yang telah dijatuhi pidana penjara untuk seumur hidup.

¾orang-orang wanita

¾ mereka yang menurut hasil pemeriksaan kesehatan dianggap tidak mampu

untuk melakukan pekerjaaan di luar lembaga pemasyarakatan.

¾ mereka yang menurut putusan hakim memang telah dinyatakan tidak boleh

dipekerjakan di luar lembaga pemasyarakatan.

6/1/2011 31



¾ Lamanya pidana penjara, sekurang-kurangnya satuhari dan selama-lamanya untuk seumur hidup.

¾ Pada dasarnya pidana penjara merupakan satu-satunyaancaman pidana bagi apa yang disebut ³opzettelijke

gepleegde misdrijven ´atau bagi kejahatan-kejahatanyang dilakukan dengan sengaja, sedang bagi apa yangdisebut ³ culpose misdrijven´ atau bagi kejahatan-

kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak sengaja, pidana penjara hampir selalu telah diancamkan secaraalternatif dengan pidana kurungan.

¾ Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakimitu harus dinyatakan dalam hari (24 jam), minggu

(tujuh hari), bulan (tiga puluh hari) atau tahun (tigaratus enam puluh lima atau tiga ratus enam puluhhari).

6/1/2011 32



¾ Seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah diputuskan oleh

hakim, harus dilaksanakan secara tidak terputus-putus hingga selesai,kecuali apabila diputuskannya pelaksanaan dari pidana penjara seperti

memang dapat dibenarkan oleh undang-undang misalnya karena

adanya suatu pembebasan bersyarat.

Dalam Pasal 32 ayat (1) KUHP, bagi terpidana yang berada dalam

penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telahdijatuhkan bagi mereka dianggap mulai berlaku, yaitu sejak hari di mana

putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau

mempunyai suatu kracht van gewujsde, sedang bagi terpidana yang tidak

berada dalam penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan

yang telah dijatuhkan oleh hakim dianggap berlaku, yaitu sejak hari di

mana terpidana mulai menjalankan pidana penjara atau pidanakurungannya.

6/1/2011 33



¾ Pasal 33 ayat (1) KUHP, bahwa di dalam putusannya hakim dapat menetapkan bahwasebagian atau seluruh waktu di mana terpidana

berada dalam penahanan sementara, akandipergunakan untuk mengurangkan lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang ia jatuhkan bagi seorang terpidana.

6/1/2011 34



x TINDAK A NADALAH LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM YA NGDISEBUTK A N DALAM HUKUM POSITIF YA NG SECAR ALA NGSU NGATAU ADA HGUBU NGA NNYADENGA N PUTUSA NHAK IM DALAM MENGADILI PER K AR A-PER K AR APIDA NA,AK A N TETAPI YA NG BUK A N MER UPAK A N SUATU

PEMIDA NAA N DA N K EBIJAKSA NAA N.x SESEOR A NG DIBAWAH PENGAWASA N PEMERINTAH `, DI

MA NA SESEOR A NG ITU DAPAT DIMASUKK A N K E DALAMSUATU LEMBAGA PENDIDIK A N NEGAR A,ATAU DAPATDISER AHK A N K EPADA SESEOR A NG , SALAH SATU LEMBAGA HUKUM YA NG DISEBUT TINDAK A NADALAH LEMBAGA PENEMPATA N K EPADA SEBUAH LEMBAGA, ATAU

K EPADA SEBUAH YAYASA N U NTUK DIDIDIK SESUAIDENGA N K EINGINA N DARI PEMERINTAH, HINGGAOR A NGTER SEBUT MENCAPAI USIADELAPA N BELAS TAHU N.

x PENEMPATA N SESEOR A NG DIBAWAH PENGAWASA NPEMERINTAH ,WALAUPU N MEMA NG LEBIH TEPAT DISEBUTSEBAGAI TINDAK A N, NAMU N TIDAK DAPAT DISA NGK ALTINDAK A N SEPERTI ITU MEMBAWA SUATU PENDERITAA N .

6/1/2011 35



x LAIN HALNYA JIK A HAK IM YA NG MENGADILI

SEOR A NGA NAK , WALAUPU N IAYAK IN BAHWA A NAK TER SEBUT SEBENARNYA TELAH TERBUK TIMELAKUK A N TINDAK PIDA NA ,AK A N TETAPIK EMUDIA N IA TELAH MEMUTUSK A N U NTUK MENGEMBALIK A N A NAK TER SEBUT K EPADA OR A NG TUA NYA, K EPADA WALIATAU K EPADA

OR A NG YA NG MENGUR US NYA., A NAK SEPERTI ITU JELAS TIDAK AK A N MER ASAK A N SUATU PENDERITAA NAPAPU N

x K EPUTUSA N HAK IM U NTUK MENGEMBALIK A NSEOR A NGA NAK K EPADAOR A NG TUA ,WALIATAU

K EPADAOR A NG YA NG MENGUR US A NAK TER SEBUT TENTU TIDAK DAPAT DISAMAK A NDENGA N K EPUTUSA N U NTUK MEMIDA NA ATAU U NTUK MENINDAK SEOR A NG. PUTUSA N HAK IMSEPERTI ITU LEBIH TEPAT DISEBUT DENGA NK EMUR AHA NATAU SEBAGAI SUATU

KEBI JA K SANAAN. 6/1/2011 36



Dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di

Indonesia apakah akan tercapai tujuan

pemidanaan tersebut?x Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri.

x Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan

kejahatan-kejahatan.

x Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjaditidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan

yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain

sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

6/1/2011 37



TINDAK A N YA NG DIAMBIL OLEH HAK IM PADA WAK TU MENGADILI SESEOR A NG YA NG PADA WAK TU MELAKUK A NPIDA NABELUM MENCAPAI USIA 16 TAHU N.

U NTUK DAPAT MEMERINTAHK A NAGAR SEOR A NGA NAK DITEMPATK A N DI BAWAH PENGAWASA N PEMERINTAH ,A NAK ITU SENDIRI HAR US MEMENUHI BEBER APA PER SYAR ATA N

¾ TINDAK PIDA NAYA NG DILAKUK A N MER UPAK A N SUATU K EJAHATA N

¾ TINDAK PIDA NAYA NG DILAKUK A N MER UPAK A N SUATU PELA NGGAR A N(K ENAK ALA N TER HADAP OR A NG OR A NG ATAU BAR A NG-BAR A NG YA NG DAPAT

MENIMBULK A N BAHAYA, K ER UGIA N ATU K ESULITA N).

TINDAK PIDA NA YA NG DILAK AUK A N OLEH A NAK HAR US MER UPAK A N

PENGULA NGA N YA NG TELAH IA LAKUK A N SEBELUM LEWAT JA NGK A WAK TU

DUA TAHU N SEJAK IA PERNAH DIJATUHI PIDA NA OLEH HAK IM YA NG TELAHMEMPU NYAI K EKUATA N HUKUM TETAP, K ARENA TELAH MELAKUK A N

SESUATU K EJAHATA N ATAU K ARENA TELAH MELAKUK A N SALAH SATU DARI

PELA NGGAR A N-PELA NGGAR A N TER SEBUT DIATAS. DAPAT DIK ETAHUI

HAK IM TIDAK PERLU HAR US MEMUTUSK A N U NTUK

6/1/2011 38



MENEMPATK A N SEOR A NGA NAK DI BAWAH PENGAWASA NPEMERINTAHAPABILAA NAK TER SEBUT BAR U U NTUK

PERTAMA K ALINYA MELAKUK A N SUATU K EJAHATA NATAU

BAR U PERTAMA K ALINYA MELAKUK A N PELA NGGAR A N

BAGI SEOR A NG A NAK YA NG TELAH MENCAPAI USIA 18

TAHU N DAPAT DIJATUHK A N SEMUA JENIS PIDA NA POK OK DA N SEMUA JENIS PIDA NA TAMBAHA N.

A NAK -A NAK YA NG DIMASUKK A N K E DALAM PENDIIK A N

NEGAR A SETIAP WAK TU DAPAT DIBEBASK A N DARI

LEMBAGA PENDIDIK A N NEGAR A, APABILA PENYEBAB

DA

RI DIMASUK A

NNYA

MEREK A K

E DA

LA

M LEMBA

GA

PENDIDIK A N NEGAR A TERNYATATELAH BER HASIL

DITIADAK A NATAU K EADAA N JASMA NIAH ATAU

ROHA NIAHA NAK TER SEBUT TERNYATA TELAH TIDAK

MENGIZINK A N U NTUK MEMBIAR K A N A NAK ITU TETAP

BER ADA DI DALAM LEMBAGA PENDIDIK A N NEGAR A6/1/2011 39

hukum penitensier

Documents