hukum perizinan
DESCRIPTION
Hukum Perizinan adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya kaitannya dengan permohonan izin yang diajukan .TRANSCRIPT
HUKUM PERIZINAN
DISUSUN OLEHIKOMATUSSUNIAH, SH., MH
2012
TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH
TINDAKAN NYATA
(FEITELIJKE HANDELING
EN)
TINDAKAN HUKUM
(RECHTS HANDELINGE
N)
TINDAKAN DALAM
LAPANGAN HUKUM PRIVAT
TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM PUBLIK
TINDAKAN NYATA
VAN VOLENHOVEN: SEBAGIAN BESAR YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH ADALAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN NAYATA
DAN BERGERAK DI LUAR BIDANG HUKUM . TINDAKAN TERSEBUT DISEBUT BUKAN
TINDAKAN HUKUM MELAINKAN TINDAKAN WAJAR SESUAI
TINDAKAN NYATA DAN TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM
(RECHTSGEVOLG)
CONTOH: SUATU SAAT PEMERINTAH MELAKUKAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN. KARENA KURANGNYA RAMBU-RAMBU MAKA
TERJADILAH KECELAKAAN SEHINGGA ADA PIHAK YANG
DIRUGIKAN.ORAN GYANG DIRUGIKAN BISA MENUNTUT
GANTI RUGI KAREN KELALAIAN TERSEBUT. TETAPI GANTI RUGI INI
TIDAK SEJAK AWAL DIPERHITUNGKA OLEH
PEMERINTAH
TINDAKAN HUKUM
TINDAKAN-TINDAKAN
PEMERINTAH YANG
BERAKIBAT HUKUM
ASAS LEGALITAS; KEPATUHAN HUKUM
WARAGA DAN NEGARA
SARANA-SARANA HUKUM
FUNGSI HUKUM MENURUT PRAJUDI
ATMOSUDIRDJO
1. MENERTIBKAN MASYARAKAT2. MENGATUR LALU LINTAS KEHIDUPAN
BERSAMA3. MENCEGAH ATAU MENYELESAIKAN
KONFLIK4. MENEGAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN5. MERUBAH TATANAN MASYARAKAT
SEPERLUNYA, BILAMANA PERLU DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN
YANG DIBUTUHKAN6. MENGATUR TATA CARA PENGUBAHAN
ATAU PERUBAHAN KEADAAN
MENIMBULKAN BERUBAH DAN
HILANGNYA HUBUNGAN
HUKUM TERTENTU ANTARA
PEMERINTAH DAN WARGA
MAUPUN SWASTA
PERUBAHAN PEMERINTAH YANG BERKUALIFIKASI YURIDIS
TINDAKAN DALA M LAPANGAN HUKUM
PRIVAT
TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM
PUBLIK
TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM
PRIVAT
BERTINDAK ATAS NAMA
INSTITUSI BUKAN
JABATAN
KEMAMPUAN TIDAK DILIHAT DARI KEWENANGAN TETAPI
KECAKAPAN
UU NO 5/1986:
TINDAKAN PEMERINTAH YANG
MERUPAKAN
TINDAKAN HUKUM
PERDATA TIDAK
TERMASUK PERBUATA
N YANG BISA
DIAJUKAN KEHADAPAN HAKIM
TATA USAHA
NEGARA
TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM PUBLIK
PEMERINTAH MELAKUKAN
PERAN SEBAGAI HUKUM PUBLIK YANG
MENJALANKAN
KEKUASAAN PUBLIK SESUAI
KEWENANGAN
BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG
BERSEGI
SATU
BERSEGI DUA
PERBUATAN INI AKIBAT HUKUMNYA YANG TIMBUL SECARALANGSUNG SEIRING DILAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT OLEH PEMEIRNTAH TANPA MENUNGGU REAKSI DAI PIHAK YANG TERKENA
AKIBAT HUKUMNYA BARU
TIMBUL SESUDAH ADA KATA SEPAKAT
ANTARA PEMERINTAH
DENGAN PIHAK YANG TERKENA
TINDAKAN HUKUM PUBLIK DALAM HAN
PERBUATAN PEMERINTAH
YANG BERSEGI SATU
ATAS DASAR
KEWENAGAN
JABATAN
BESCHIKKING
PERBUATAN PEMERINTAH DALAM
LAPANGAN TATA USAHA NEGARA
ALAT PERLENGKAPAN
NEGARA SEBAGAI PENGUASA
MENETAPKAN PERATURAN & KEPTSAN YANG
MENGIKAT WARGA & BADAN HUKUM
PERDATA
PERBUATAN HUKUM PERDATA DILAKUKAN
ATAS WEWENANG STIMEWA YANG
DIBERIKAN OLEH HUKUM IN ABSTRACTO & UNPERSONAL YANG
LEBIH TINGGI TINGKATANNYA DARI
PADA YANG DIBENTUK OLEH PEMERITAH
ASAS KEWENANGAN HUKUM PEMERINTAHAN
KEWENANGAN LEGISLATIF
POWER PEMERINTAHPENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN DI BIDANG
PERUNDANGAN
Prajudi; hendaknya UU mengatur:1. Uu harus menetapkan asas-asas & premis-
premis mana yang tidak bolh dijabarkan lebih jauh
2. Pendelegasian dibatasi secara tegas dengan menetapkan dalam pasal yang bersagkutan
butir atau hal apa yang didelegasikan, menetapkan dalam pasal UU yang
bersangkutan semacam pedoman berupa standar pokok atau kriteria untuk pejabat adm
yang bersangkutan3. Masy dengan uu supaya sebelumnya diadalan
study secukupnya4. Uu menetapka jens dan beratnya sanksi
pelanggaran5. Pelimpahan hanya kepada pejabat pemerintah
atau admisitrsasi6. Uu menetapka badan atau instasi untuk menampung keluhan pengaduan atau gugatan
WEWENANG HUKUM YANG BERUPA
KETETAPAN KEPUTUSAN.
KEPUTUSAN TUN
BERSIFAT PENGATURAN
BERSIFAT PENETAPAN
ABSTRAK, UMUM DAN PRINSIPIL,
BIASANYA DIBERI JUDUL KEPUTUSAN
KONKRET, KHUSUS DAN INDIVIDUAL BASANYA DIBERI
JUDUL SURAT KEPUTUSAN
FREIS ERMESSEN
KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK ATAS INISIATIF SENDIRI
MELAKUKAN PEMBENTUKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG DIARAHKAN PADA SASARAN
INDIVIDUAL UNTUK MENYELESAIKAN HAL-HAL KONKRET
TINDAKAN PEMERINTAH
(BESTUUR HANDELINGEN)
TINDAKAN MATERI
TINDAKAN HUKUM
TINDAKAN HUKUM PRIVAT
TINDAKAN HUKUM PUPLIK
BERBAGAI PIHAK
SEPIHAK
UMUMABSTRAK
INDIVIDUALKONKRET