Hukum Perusahaan

& PengangkutanTiyas Vika Widyastuti.

SH.,MH

Pengantar Hukum

Perusahaan 1. Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan

2. Sumber-sumber Hukum Perusahaan

3. Kedudukan Hukum Perusahaan

4. Bentuk-Bentuk perusahaan

Pengertian Perusahaan

Pasal 1 Huruf b UU No 3 th 1982

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”

MolengraaffKeseluruhan perbuatan yang

dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk

memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian

perdagangan

Polak Memandang perusahaan dari

sudut komersial, jadi dapat dikatakan perusahaan apabila

diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan

dicatat dalam pembukuan.

Polak menambahkan unsur “pembukuan”

Pemerintah Belanda

Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara

tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu

dan untuk mendapat laba.

Unsur –Unsur Perusahan

1. Badan Usaha2. Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi3. Terus Menerus 4. Terang-terangan5. Keuntungan dan/atau laba6. Pembukuan

Badan Usaha

Badan Usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai bentuk tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan comanditer, PT, Perum, Koperasi.

Bagi perusahaan yang tidak mempunyai akta pendiriandapat diketahui melalui izin Usaha.

Kegiatan dalam Bidang Ekonomi Objek dalam bidang ekonomi : Harta

kekayaan Tujuan memperoleh keuntungan dan atau

laba Kegiatannya meliputi perdagangan,

pelayanan dan industri Segi hukum : harus halal, tidak dilarang oleh

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak melawan hukum

Terus-menerus•Molengraaff, Polak dan Pembentuk undang-undang mengartikan dilakukan secara terus menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidential, bukan sambilan, jangka waktu lama yang ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.

•Segi hukum : kegiatan dijalankan untuk jangka waktu lama, yang ditetapkan oleh Akta Pendirian atau Surat Izin Usaha : merupakan Legalitas berjalannya Perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan

Terang-terangan Molengraaf : bertindak keluar,

yang berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga)

Segi hukum : pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar dalam akta pendirian, penerbitan surat ijin tempat usaha dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan

Keuntungan atau laba• Molengraaff : menggunakan

istilah penghasilan , Polak menggunakan istilah laba dan pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba

• Segi hukum : keuntungan atau laba harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan UU, tidak diperoleh secara melawan hukum

Pembukuan Molengraaff : tidak menyinggung

unsur pembukuan Polak : menggunakan unsur

pembukuan sebagai pencatatan dan keuntungan atau laba yang diperoleh dapat diketahui dari pembukuan , dasar perhitungan pajak

Segi hukum : menitik beratkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti

Apakah Hukum Perusahaan itu?

“Hukum yang secara Khusus Mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta segala aktifitas

atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu

perusahaan.”

Hukum Perusahaan

Kompleks peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yantg bersifat memaksa, yang mengatur perbuatan-perbuatan

yang dilakukan secara terus menerus dalam kedudukan

tertentu dilingkungan perniagaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

A. Jika dilihat dari subyeknya, maka Subyek Hukum :• Pribadi kodrati• Pribadi hukum

B. Jika dilihat dari obyeknya, maka: Dapat berupa benda baik berwujud atau immaterial

C. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka Berasal dari perikatan karena perjanjian atau UU

Dari ketiga hal tersebut dapar disimpulkan bahwa letak atau kedudukan hukum perusahaan ada dihukum perdata,

tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum harta kekayaan.

Hukum Perusahaan dalam praktek diatur dalam :

• KUH Perdata • KUH Dagang• Peraturan lain diluar KUH Perdata dan

KUHD mis: • UU No. 1/1995 Tentang PT;• UU Pasar Modal;• Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA

• Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komlek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb:- Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat

Lex Generalis

Sebagai bahan bukti dapat dilihat

• Pasal 1 KUHD :

Ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula bagi KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus.

• Pasal 1319 KUH Perdata

Semua Perjanjian yang bernama atau tidak bernama tunduk pada titel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata.

Sumber-sumber Hukum Perusahaan

Lex Generalis : KUHD dan KUHPerdataLex Spesialist :• UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; • UU Nomor 5 tahun 1968 tentang Konvesi Washington Mengenai

Sengketa Modal Asing di Indonesia; • UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negara

(PMDN)• Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha

Negara• Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan.• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal• UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;• Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan• Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen;• Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara

(BUMN); • Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas• Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai

bentuk peraturan, misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dsb.

BENTUK PERUSAHAAN & BADAN HUKUM

21

22

BENTUK PERUSAHAAN• PEMILIHAN

BENTUK PERUSAHAAN

HARUS DITETAPKAN PADA

SAAT PERUSAHAAN AKAN DIDIRIKAN

ATAU AKAN MEMULAI

OPERASINYA

23

FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

1. JENIS USAHA YANG AKAN DILAKSANAKAN (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN)

2. JUMLAH MODAL UNTUK USAHA DAN KEMUNGKINAN MENAMBAH MODAL

3. RENCANA PEMBAGIAN LABA

4. PENENTUAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN5. PENANGGUNGAN RESIKO YANG AKAN DIHADAPI6. PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN YANG AKAN

DIGUNAKAN7. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

24

BADAN HUKUM PERUSAHAAN

1. PERSEORANGAN2. PERSEKUTUAN3. PT (PERSERO)4. PERUSAHAAN DAERAH5. PERUSAHAAN UMUM

(PERUM)6. PERUSAHAAN JAWATAN

(PERJAN)7. YAYASAN8. KOPERASI9. BENTUK PERUSAHAAN

YANG LAIN: TRUST, JOINT VENTURE DST

25

Elemen Perseorangan Persekutuan Perseroan

Proses Pembentukan

Mudah Mudah Kompleks

Kewajiban/Tanggung jawab

Tidak terbatas

Tidak terbatas

Terbatas

Modal Terbatas Relatif terbatas

Dapat ditingkatkan

Kepemilikan Sulit dialihkan Sulit dialihkan

Mudah dialihkan

Umur Usaha Tergantung pemilik

Tergantung pemilik

Tidak tergantung

Perpajakan Mudah/ringan

Mudah /Ringan

Tinggi

SDM Sulit direkrut Relatif sulit direkrut

Mudah direkrut

Keuntungan Seluruhnya untuk pemilik

Tergantung pemilik

Tergantung saham

Perbandingan bentuk usaha

Perusahaan Bukan Badan Hukum

1. Perusahaan perseorangan/Usaha Dagang

2. Persekutuan Perdata (PP)

3. Persekutuan Firma (Fa)

4. Persekutuan Comanditer (CV)

27

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

• DIMILIKI, DIKELOLA, DIPIMPIN OLEH SESEORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP SEMUA RESIKO DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN

28

KEBAIKAN DAN KELEMAHANPERUSAHAAN PERSEORANGANKEBAIKAN IZIN USAHA LEBIH RINGAN

DAN SEDERHANA TIDAK ADA PEMISAHAN

MODAL DARI KEKAYAAN PRIBADI

BEBAS MENGAMBIL KEPUTUSAN

SELURUH LABA MENJADI HAK PEMILIK

KERAHASIAAN PERUSAHAAN TERJAMIN

KEPUASAN PRIBADI

KELEMAHAN TANGGUNG JAWAB

PEMILIK TIDAK TERBATAS SUMBER KEUANGAN

TERBATAS KESULITAN MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA

KURANG TERJAMIN KURANGNYA

KESEMPATAN PADA PARA KARYAWAN

29

PERUSAHAAN PERSEKUTUAN

1. FIRMA (Fa)

2. PERSEROAN KOMANDITER (CV)

3. PERSEKUTUAN TERBATAS (PT)

30

FIRMAPERSEKUTUAN ANTARA

DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN:

NAMA BERSAMA, TANGGUNG JAWAB

ANGGOTA TIDAK TERBATAS

LABA YANG DIPEROLEH DIBAGI BERSAMA-SAMA

KERUGIAN DITANGGUNG BERSAMA

31

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN FIRMAKEBAIKAN: JUMLAH MODAL RELATIF BESAR KEMAMPUAN MANAJEMEN LEBIH BAIK KARENA ADA

PEMBAGIAN KERJA PENDIRIANNYA MUDAH

KELEMAHAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK TERHADAP HUTANG

PERUSAHAAN TIDAK TERBATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH SEORANG ANGGOTA

HARUS DITANGGUNG BERSAMA-SAMA KELANGSUNGAN PERUSAHAAN TIDAK MENENTU

32

PERSEROAN KOMANDITER (CV)

BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK BERUSAHA ANTARA :

Orang-orang yang bersedia memimpin dan mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya

Dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan

33

KEANGGOTAAN DALAM CV

1. SEKUTU PIMPINAN (GENERAL PARTNER)

2. SEKUTU TERBATAS (LIMITTED PARTNER)

3. SEKUTU DIAM (SILENT PARTNER)

4. SEKUTU RAHASIA (SECRET PARTNER)

5. SEKUTU SENIOR DAN YUNIOR (SENIOR DAN JUNIOR PARTNER)

6. DORMANT (SLEEPING PARTNER)

34

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN CV KEBAIKAN

MODAL LEBIH BESAR MUDAH MEMPEROLEH KREDIT PENDIRIANNYA RELATIF MUDAH KEMAMPUAN MANAJEMEN LEBIH BESAR

KELEMAHAN

SEBAGIAN ANGGOTA/SEKUTU MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB TIDAK TERBATAS

KELANGSUNGAN HIDUPNYA TIDAK MENENTU SULIT UNTUK MENARIK KEMBALI MODALNYA TERUTAMA

UNTUK GENERAL PARTNER

Perusahaan Berbadan Hukum

1. Perseroan 2. Koperasi 3. Yayasan

36

PERSEROAN TERBATAS (PT)

• Terdiri atas para pemegang saham (stockholder/pesero) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan

37

PERSEROAN TERBATAS (PT)

• MERUPAKAN BADAN HUKUM KARENA KEKAYAAN PRIBADI TERPISAH DARI KEKAYAAN PERUSAHAAN

• KALAU UNTUNG, PEMEGANG SAHAM MENDAPATKAN DEVIDEN ATAU PEMBAGIAN LABA

38

SAHAM PT

1. SAHAM BIASA (COMMON STOCK), PARA PEMILIK MEMILIKI HAK SUARA DALAM RUPS DAN AKAN MEMPEROLEH DEVIDEN KALAU PERUSAHAAN UNTUNG

2. SAHAM PREFEREN (PREFERED STOCK)/SAHAM ISTIMEWA, PEMBAGIAN DEVIDEN DIDAHULUKAN, JIKA PERUSAHAAN DIBUBARKAN, MENDAPATKAN PEMBAGIAN KEKAYAAN YANG DIDAHULUKAN, TAPI TIDAK MEMPUNYAI HAK SUARA DALAM RUPS

39

SAHAM PT

3. SAHAM BONUS, SAHAM YANG DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM LAINNYA KARENA KEUNTUNGAN PERUSAHAAN YANG LALU DALAM BENTUK CADANGAN TERLALU BESAR DAN PERLU DIKURANGI DENGAN MEMBENTUK SAHAM BARU

40

SAHAM PT

4. SAHAM PENDIRI, ADALAH SAHAM YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PENDIRI PERSEROAN KARENA JASA-JASANYA PADA MASA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERSEBUT

41

SAHAM PT

5. SAHAM KOSONG, SAHAM-SAHAM YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM YANG KEMUDIAN DISIMPAN DAN TIDAK IKUT SERTA LAGI DALAM MODAL PERSEROAN

42

RUPS

• MEMPUNYAI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM PT

• DIADAKAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM SETAHUN

• KEPUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK

• DAPAT DILAKUKAN PROXY, YAITU PENYERAHAN HAK SUARA KEPADA ORANG LAIN JIKA BERHALANGAN HADIR DALAM RUPS

43

PT NEGARA (PN)-BUMN

• MERUPAKAN PERUSAHAAN NEGARA DITAMBAH DENGAN MODAL DARI PIHAK SWASTA

• TUJUANNYA MENCARI LABA MAKSIMUM DENGAN MENGGUNAKAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI SECARA EFISIEN• TELKOM, PLN

44

CIRI-CIRI PT NEGARA (PN)

• TUJUAN USAHA ADALAH MENCARI KEUNTUNGAN

• BERSTATUS HUKUM PERDATA, YAITU PT• MODALNYA BAIK SELURUH MAUPUN

SEBAGIAN MERUPAKAN MILIK NEGARA DAN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN, DIMUNGKINKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA DENGAN MENJUAL SAHAM MILIK NEGARA

45

CIRI-CIRI PT NEGARA (PN)

• TIDAK MEMILIKI FASILITAS NEGARA• DIPIMPIN OLEH SEORANG DIREKSI• STATUS KARYAWANNYA ADALAH KARYAWAN

SWASTA• PERANAN PEMERINTAH HANYA SEBAGAI

PEMEGANG SAHAM

46

PERUSAHAAN NEGARA UMUM (PERUM)

• KEGIATANNYA TERUTAMA DITUJUKAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

• BIDANG USAHA : PUBLIC UTILITIES• PIHAK SWASTA DIPERBOLEHKAN

MENANAMKAN MODAL MESKIPUN SELURUH MODAL PERUM DIMILIKI OLEH PEMERINTAH

• PERUM DIPIMPIN OLEH DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK LAIN • PEGADAIAN, PERUMNAS

47

PERUSAHAAN NEGARA JAWATAN (PERJAN)

• KEGIATAN: PELAYANAN MASYARAKAT DAN UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM

• TETAP MEMPERHATIKAN SEGI EFISIENSI• MERUPAKAN BAGIAN DARI DEPARTEMEN

ATAU DIRJEN• STATUS KARYAWAN PEGAWAI NEGERI• DAPAT MEMILIKI FASILITAS-FASILITAS

NEGARA• HARAPAN KITA, RSCM

48

PERUSAHAAN DAERAH (PD)

• ADALAH PERUSAHAAN YANG MODAL/SAHAMNYA DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PERUSAHAAN DIPISAHKAN DARI KEKAYAAN NEGARA

• TUJUANNYA UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DAN MEMBANGUN DAERAH

• KEPENGURUSAN DISERAHKAN KEPADA KEPALA PEMERINTAH DAERAH• BANK PEMBANGUNAN DAERAH, PERUSAHAAN

AIR MINUM

49

YAYASAN

• MERUPAKAN BADAN HUKUM DENGAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN

• TUJUAN PENDIRIANNYA BUKAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN (NON PROFIT) TAPI LEBIH KE USAHA-USAHA YANG BERSIFAT SOSIAL

• ADA JUGA YAYASAN YANG MENJALANKAN SUATU USAHA BAIK SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN

50

YAYASAN

• DIBENTUK SEBAGAI BADAN HUKUM YANG SESUAI UNTUK BERBAGAI MACAM KEGIATAN YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR KONDISI PERSAINGAN USAHA

• CONTOH: YAYASAN UNTUK PANTI ASUHAN, YAYASAN UNTUK PEMBERI BEASISWA, YAYASAN YANG MENJALANKAN USAHA RUMAH SAKIT

51

KOPERASI

• MERUPAKAN SUATU PERKUMPULAN YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN YANG BEKERJASAMA SECARA KEKELUARGAAN, MENJALANKANKAN USAHA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANGGOTA UNTUK MASUK ATAU KELUAR DARI KOPERASI

52

UNSUR-UNSUR DALAM KOPERASI

1. KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG2. BERTUJUAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA

DAN MASYARAKAT DAERAHNYA3. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA4. PEMBAGIAN HASIL USAHA DIDASARKAN ATAS

KESEIMBANGAN JASA5. KEKUASAAN TERTINGGI TERLETAK PADA RAPAT

ANGGOTA6. MENDIDIK ANGGOTA UNTUK: SADAR

BERKOPERASI, MENJALANKAN USAHA, MEWAJIBKAN DAN MENGGIATKAN ANGGOTA UNTUK MENABUNG SECARA TERATUR

53

FUNGSI DAN TUGAS KOPERASI1. Alat perjuangan ekonomi

yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat

2. Alat pendemokrasian ekonomi

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional

4. Alat pembinaan masyarakat untuk memperkokoh ekonomi indonesia

5. Pendidikan sosial: mendidik untuk bekerjasama, musyawarah dan mufakat

6. Mendidik anggota agar hemat dengan cara menabung, jujur disiplin dan bertanggung jawab

54

JENIS KOPERASI

1. KOPERASI KONSUMSI:KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI

2. KOPERASI PRODUKSI: BATIK, SEPATU3. KOPERASI KREDIT: SIMPAN PINJAM4. KOPERASI DESA: SERBA USAHA5. KOPERASI PRIMER6. KOPERASI PUSAT7. GABUNGAN KOPERASI DAN INDUK

KOPERASI

55

MODAL KOPERASI

1. SIMPANAN POKOK, DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA, TIDAK BOLEH DIAMBIL SELAMA MENJADI ANGGOTA KOPERASI

2. SIMPANAN WAJIB3. SIMPANAN SUKARELA: TERGANTUNG

KEMAMPUAN ANGGOTA DAN BISA DITERIMA JUGA DARI YANG BUKAN ANGGOTA

4. SIMPANAN TITIPAN: GIRO, DEPOSITO, KEUNTUNGAN KOPERASI YANG BELUM DIBAGIKAN, KREDIT DARI LEMBAGA PEMBERI KREDIT

56

BENTUK PERUSAHAAN YANG LAIN

1. JOINT VENTURE (PATUNGAN): MERUPAKAN BENTUK KERJASAMA ANTARA BEBERAPA PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI BEBERAPA NEGARA MENJADI SATU PERUSAHAAN UNTUK MENCAPAI KONSENTRASI KEKUATAN-KEKUATAN EKONOMI YANG LEBIH KUAT

57

TRUST

• SUATU BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN MASING-MASING ANGGOTA DAN MEMPERBESAR KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

• TRUST DIBENTUK DENGAN MENGGABUNGKAN BEBERAPA PERUSAHAAN (MERGER) MENJADI SATU DAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERGABUNG TELAH MELEBURKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN YANG BARU, SEHINGGA GABUNGAN TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PERUSAHAAN YANG BESAR

58

HOLDING COMPANY

• SEBUAH PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KONDISI KEUANGAN YANG KUAT, MENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN LAIN DENGAN MEMBELI SAHAM-SAHAMNYA SEHINGGA PERUSAHAAN YANG DIBELI TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN APA-APA DALAM MENENTUKAN KELANJUTAN PERUSAHAAN KARENA SEMUA DITENTUKAN OLEH HOLDING COMPANY

59

SINDIKAT

• MERUPAKAN KERJASAMA ANTARA BEBERAPA ORANG UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK KHUSUS DI BAWAH SUATU PERJANJIAN, PENGGUNAAN BENTUK INI TERBATAS PADA BIDANG KEUANGAN

60

KARTEL

• MERUPAKAN PERSEKUTUAN ANTARA BEBERAPA PERUSAHAAN SEJENIS DI BAWAH SUATU PERJANJIAN TERTENTU, MASING-MASING PERUSAHAAN TETAP BERDIRI SENDIRI, MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT MEMBATALKAN PERJANJIAN BILA DIINGINKAN

61

ASURANSI

• DISEBUT JUGA PERTANGGUNGAN MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN DENGAN MANA SEORANG PENANGGUNG MENGIKATKAN DIRI PADA SEORANG TERTANGGUNG, DENGAN MENERIMA SUATU PREMI, UNTUK MEMBERIKAN PENGGANTIAN KEPADANYA KARENA SUATU KERUGIAN, KERUSAKAN, ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN YANG MUNGKIN AKAN DIDERITANYA KARENA SUATU PERISTIWA YANG TIDAK TERTENTU

62

LEASING (SEWA GUNA USAHA)

• ADALAH SUATU KEGIATAN PEMBIAYAAN BARANG-BARANG MODAL YANG DIGUNAKAN OLEH PENYEWA (LESSEE) UNTUK MEMBAYAR IMBALAN ATAS PENGGUNAAN BARANG MODAL DENGAN MENGGUNAKAN DANA YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BARANG MODAL YANG BERSANGKUTAN

63

Anjak Piutang (Factoring)

• Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transksi perdagangan dalam atau luar negeri

Modal Ventura

• Bentuk usaha yang dibiayai oleh sekelompok pemilik modal/kemitraan yang memberikan bantuan modal dan ikut berpartisipasi aktif di dalam perusahaan yang dibiayai. Jangka waktu pembiayaan bersifat jangka panjang dan MV akan menarik kembali modalnya jika PPU sudah bisa berdiri sendiri

64

65

WARALABA (FRANCHISE)

• PEMBERIAN LISENSI ATAS SUATU FORMAT BISNIS SECARA KESELURUHAN DI MANA PIHAK PEMILIK HAK GUNA NAMA (FRANCHISOR) MEMBERIKAN LISENSI ATAS PENERIMA HAK GUNA NAMA (FRANCHISEE) UNTUK MEMASARKAN PRODUK/JASA DAN MELAKUKAN BISNIS YANG DIKEMBANGKAN OLEH FRANCHISOR DENGAN MENGGUNAKAN MERK NAMA, MERK DAGANG, MERK JASA, KEAHLIAN KHUSUS DAN CARA MELAKUKAN BISNIS YANG DIMILIKI OLEH FRANCHISOR