i. 1.1. pendahuluan · ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan untuk itulah perlu dilakukan...

1

KAJIAN

REVOLUSI AGRARIA INDONESIA

OLEH

Dr.HABIB, S.H., SpN., M.HuM.

2

I. 1.1. PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia sangat dibutuhkan

penanganan secara berencana baik itu jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang, dapat diprediksi akan terjadi pertambahan penduduk Indonesia

yang terus meningkat dikarenakan tingginya angka harapan hidup rakyat

Indonesia, dapat diestimasikan penduduk Indonesia pada tahun 2040 akan

tumbuh menjadi 400 juta jiwa, hal ini akan memiliki implikasi baik secara social,

ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan untuk itulah perlu dilakukan revolusi

agraria yang dikandung maksud untuk melindungi kekayaan Bangsa Indonesia

berupa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan Bangsa Indonesia

dikemudian hari.

Bahwa sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), luas

wilayah laut Indonesia mencapai 5.076.800 Km2 dan bilamana dijadikan ke

dalam hektar adalah 507.680.000 hektar, sedangkan luas daratan Indonesia

mencapai 1.904.569 Km2 dan bilamana dijadikan ke dalam hektar adalah

190.456.900 hektar dan bilamana luas wilayah laut dan daratan Indonesia

dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran secara

maksimal kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Bahwa di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Indonesia Agrarian Watch (IAW), lebih dari 28 juta hektar atau

sekitar 14,7% dari seluruh jumlah daratan di Indonesia merupakan tanah terlantar

dan diterlantarkan baik itu tanah kawasan hutan, tanah Negara yang dikuasai

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota maupun tanah hak perseorangan/badan hukum, hal ini

mengakibatkan tanah menjadi tidak produktif dan menyalahi prinsip

kemanfaatan dan keadilan yaitu fungsi tanah bertujuan digunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Bahwa sesuai hasil penelitian IAW (Indonesia Agrarian Watch), lebih dari

3,4 juta hektar kawasan hutan berizin, hutan produksi, yang meliputi

Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi

yang dapat di Konversi (HPK) dan tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha dan

bekas Hak Guna Usaha untuk perkebunan besar yang tidak dikelola dengan baik

karena pemegang tanah tersebut tidak memiliki dan tidak menggunakan modal

usaha yang cukup, sehingga dengan demikian tanah-tanah tersebut kurang

produktif dan ini menyalahi pemberian HGU sebagaimana diatur dalam pasal 28

ayat 2 UUPA yang berbunyi :

Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar,

dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai

3

investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan

perkembangan zaman.

Bahwa tanah yang diterlantarkan dan tidak dikelola dengan baik tersebut

manakala dikelola dengan menggunakan modal usaha yang cukup, maka

Indonesia akan mampu mandiri dan swasembada dalam sektor pertanian,

peternakan, perikanan, bahkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

Bahwa sesuai yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar,

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, meliputi tanah, hasil

tambang, mineral dan air wajib dikelola oleh Negara dan hasilnya dipergunakan

untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, selama ini perusahaan

tambang hanya membayar pajak kepada negara, bahkan banyak tambang illegal

yang tidak memberikan pemasukan apapun kepada Negara, hal ini menyalahi

prinsip Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar, yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 33 ayat 2 UUD yang berbunyi

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajad

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dengan demikian, maka perusahaan

yang melakukan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan menambang wajib membeli

dan/atau melakukan bagi hasil tanah, hasil tambang, mineral dan air kepada

Negara, yang mana hasil penjualan dan/atau bagi hasil tanah, hasil tambang,

mineral dan air merupakan potensi yang sangat besar dalam rangka

mengembangkan perekonomian Indonesia, yaitu dengan cara meningkatnya

pendapatan dalam APBN.

Pendapat Menteri Negara BUMN saat itu, Mustafa Abubakar, dalam

keterangan tertulis di sidang uji materi UU Nomor 30/2009 menafsirkan

“dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan

operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan

fasilitator.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

15/PUU-XVI/2018, makna dikuasai oleh Negara adalah rakyat secara kolektif

mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan

(betheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa revolusi agraria mengandung maksud agar fungsi-fungsi agraria

dilakukan secara sinergis dan terintegrasi, sehingga dengan demikian persoalan

agraria tidak bersifat sektoral dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial

4

bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai maksud tersebut maka

Kementrian Sektor Agraria tersebut disusun dibawah Menteri Koordinator

Bidang Agraria yang membawahi kementrian-kementrian yang meliputi :

1. Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang.

2. Kementrian Kelautan, Perikanan dan Jasa Tirta.

3. Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

4. Kementrian Pertanian, Perternakan dan KaBulog.

5. Kementrian ESDM/Pertambangan.

Bahwa di Indonesia belum ada lembaga atau institusi yang mengatur dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan

terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara

terintregrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan pasal 2 ayat

1 dan 2 UUPA, sehingga dengan demikian di Indonesia perlu didirikan Badan

Usaha Milik Negara, yang meliputi :

1. Bank Tanah Indonesia.

2. Bank Air Indonesia.

3. Bank Ikan Indonesia.

4. Bank Kayu Indonesia.

5. Bank Tambang Indonesia yang meliputi Bank Emas, Bank Nikel, Bank

Alumunium, Bank Batu Bara dan Bank Pasir.

Bahwa sejak mulai berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berlaku mulai tanggal 24 September

1960 sampai dengan saat ini, pelaksanaan Agraria di Indonesia masih bersifat

sektoral dan belum terintegrasi secara nasional, sehingga dengan demikian

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

belum dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran secara maksimal

kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Bahwa Kementrian Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, selama ini hanya

mengelola salah satu fungsi Agraria yang bersifat administratif dalam bidang

pertanahan yang tugas pokoknya mengurusi pendaftaran tanah/sertipikasi tanah,

yaitu mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, sehingga dengan

demikian hak menguasai Negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya belum ada instansi atau lembaga yang

mengaturnya secara nasional.

Bahwa dengan adanya pendirian bank-bank tersebut di atas, maka akan

memberikan pendapatan ke dalam APBN, yaitu sebagai berikut :

1. Pendirian Bank Tanah Indonesia maka akan memberikan pendapatan ke

dalam APBN kurang lebih sekitar 2900 Triliun Rupiah yaitu dengan cara

5

mengelola lahan-lahan terlantar, tanah sengketa dan tanah kelebihan luas

maksimum yang ada di Indonesia.

2. Pendirian Bank Kayu Indonesia akan memberikan pendapatan ke dalam

APBN per tahunnya sekitar 250 Triliun Rupiah.

3. Pendirian Bank Air Indonesia maka setiap perusahaan yang menjual air

mineral akan membeli kepada Negara, dan hasil penjualan air tersebut akan

memberikan pemasukan ke dalam APBN sebesar 225 Triliun Rupiah.

4. Pendirian Bank Ikan Indonesia di setiap titik zona laut di Indonesia akan

memberikan pendapatan ke dalam APBN sebesar 350 Triliun Rupiah.

5. Pendirian Bank Tambang Indonesia yang keseluruhannya akan

memberikan pendapatan ke dalam APBN sekitar 3700 Triliun Rupiah.

sehingga dengan demikian, Revolusi Agraria Indonesia dapat menjadi solusi

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana

sila ke-5 Pancasila yaitu APBN Indonesia akan meningkat secara drastis menjadi

7.425 Triliun Rupiah setiap tahunnya.

Lembaga-lembaga ini didirikan dengan Undang-undang/PERPPU dalam

bentuk Holding Company secara nasional, sesuai dengan fungsi dan hak untuk

mengelola dari Negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya, sehingga dengan demikian bumi, air, ruang angkasa dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikelola oleh Negara secara

maksimal dapat mewujudkan kesejahteraan kepada Bangsa dan Rakyat

Indonesia.

Pendirian bank-bank tersebut di atas dimaksudkan Negara Republik

Indonesia dapat melakukan monopoli sektor agraria baik untuk skala nasional

maupun global, sehingga Indonesia dapat mengatur, menentukan dan

mengendalikan harga-harga produk sektor agraria di dunia dalam rangka

menghadapi perdagangan bebas yang terus berkembang dengan masif.

6

I. 1.2. Dasar Ideologi / Filosofi :

Pancasila yang berbunyi :

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I. 1.3. Dasar Konstitusi :

Alinea ke-4 UUD 1945, yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 ayat 3 UUD, yang berbunyi :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.


Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur

dalam undang-undang.

7

I. 1.4. Dasar Hukum :

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria

Pasal 1 UUPA, yang berbunyi :

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh

rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa

termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat

abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula

tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut

wilayah Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan

air tersebut ayat 4 dan pasal 5 ini.


(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan

ruang angkasa, termaksud kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai

organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

tersebut ;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai

bumi, air dan ruang angkasa.

8

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut

pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang

merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat

dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan

Pemerintah.


Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam

Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum

agama.


(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan

agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan

kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3

serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang

sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun bagi

keluarganya.

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria

dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli

swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat

monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial

termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

9

Pasal 14 ayat 1 UUPA, yang berbunyi :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan

3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintah dalam rangka

sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa

serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :

a. untuk keperluan Negara ;

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,

sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,

kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan ;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan

dan perikanan serta sejalan dengan itu ;

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan

pertambangan.


Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta

mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum

atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu,

dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Dalam penjalasan pasal 32 ayat 2 alinea 3 dan 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya

tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai

tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatas diatasi dengan menggunakan

lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita

yang memakai dasar hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum

adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan

sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga

rechtsverwerking.

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan

tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang

memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut

kembali tanah tersebut. Ketentuan didalam UUPA yang menyatakan

hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34, dan 40 UUPA)

adalah sesuai dengan lembaga ini.

10

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu hapusnya hak atas tanah

adalah karena diterlantarkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan

sebagai berikut:


Hak milik hapus bila :

a. tanahnya jatuh kepada Negara :

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 yang berbunyi untuk

kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,

dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang

diatur dengan Undang-undang ;

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;

3. karena diterlantarkan ;

4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.

b. tanahnya musnah.


Hak guna-usaha hapus karena :

a. jangka waktunya berakhir ;

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak

terpenuhi ;

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ;

d. dicabut untuk kepentingan umum ;

e. diterlantarkan ;

f. tanahnya musnah ;

g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.


Hak guna bangunan hapus karena :

a. jangka waktunya berakhir ;

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak

terpenuhi ;

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ;

d. dicabut untuk kepentingan umum ;

e. diterlantarkan ;

f. tanahnya musnah ;

g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

11

II. 2.1. KONSEP REVOLUSI AGRARIA INDONESIA

Untuk memperoleh kemerdekaan NKRI, maka ribuan pahlawan telah

mengorbankan jiwa dan raga mereka sebagai wujud dharma bakti kepada nusa

dan bangsa Indonesia, puncaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai

Negara yang merdeka, maka memiliki tujuan bersama yang dituangkan dalam

UUD NKRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga

dengan demikian, maka UUD 1945 merupakan cita-cita luhur, dan sekaligus

cita-cita proklamasi yang merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia,

maka revolusi agraria Indonesia adalah strategi/cara yang dilakukan secara cepat

dan tepat untuk mewujudkan cita-cita luhur dan cita-cita proklamasi 17 Agustus

1945, oleh karena itu revolusi agraria adalah sejalan dan bahkan merupakan

perintah konstitusi UUD NKRI yang bukan hanya hak Negara tetapi merupakan

kewajiban Pemerintah dan Negara guna mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI.

Bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh

Rakyat Indonesia perlu dilakukan Revolusi Agraria Indonesia, menurut

Wikipedia revolusi adalah perubahan politik atau sosial yang cepat dan bilamana

konsep revolusi dihubungkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD dan pasal 1 ayat 2,

ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 UUPA, maka konsep agraria itu meliputi bumi, air,

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sehingga

dengan demikian, maka konsep revolusi agraria mengandung pengertian, yaitu

perubahan politik dan sosial secara cepat, yang berkaitan dengan bumi, air, ruang

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, singkat kata, revolusi

agraria adalah perubahan politik dan sosial secara cepat dan masif yang

dilakukan secara terencana, terukur dan terstruktur dengan tetap memperhatikan

ideologi, konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap sektor-sektor

agraria yang meliputi :

1. Sektor pertanahan dan turunannya ;

2. Sektor kehutanan dan lingkungan hidup beserta turunannya ;

3. Sektor kelautan dan tata guna air beserta turunannya ;

4. Ruang angkasa dan turunannya ;

5. Energi dan sumber daya alam beserta turunannya.

Untuk mewujudkan Revolusi Agraria Indonesia, seyogjanya dilakukan

kajian secara cermat dan mendalam terhadap UUD Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dari pengertian-pengertian terhadap rumusan UUD inilah akar

permasalahan agraria di Indonesia ini muncul, mari kita cermati pasal 33 ayat 3

UUD menegaskan dengan jelas dan tegas yang berbunyi sebagai berikut :

12

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur dari pasal 33 ayat 3 UUD adalah :

a. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara ;

b. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya, yaitu unsur pertama pasal 33 ayat 3 UUD lebih lanjut tersurat

pokok-pokoknya saja, sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat 1 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

yang berbunyi :

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai

yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.


Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi

wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.


didalamnya, walaupun sudah diatur didalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUPA

tetapi pengaturan tersebut masih bersifat pokok-pokoknya saja, dan belum

mengatur secara jelas dan lengkap tentang peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan carut

marut terhadap persoalan agraria di Indonesia.


didalamnya menjadi sangat penting karena banyaknya pelanggaran terhadap

kepemilikan/penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga/instansi, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, dan warga negara

13

(perseorangan), yaitu adanya penelantaran tanah dan kepemilikan tanah yang

melampaui batas baik jumlahnya maupun luasnya, sehingga tanah-tanah tersebut

tidak produktif dan tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, sehingga hal ini akan membahayakan persatuan dan keutuhan NKRI,

pasal 5 UUPA berbunyi :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-

undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum Agraria Indonesia berdasarkan pada hukum adat, sehingga dengan

demikian didalam hukum adat dilarang menterlantarkan tanah, karena

menterlantarkan tanah berakibat hak atas tanahnya hapus, sebagaimana diatur

dalam pasal 27, 34 dan 40 UUPA.

Pendapat Menteri Negara BUMN saat itu, Mustafa Abubakar, dalam

keterangan tertulis di sidang uji materi UU Nomor 30/2009 menafsirkan

“dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan

operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan

fasilitator.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

15/PUU-XVI/2018, makna dikuasai oleh Negara adalah rakyat secara kolektif



(betheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari Negara terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XVI/2018 adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk mengadakan kebijakan (beleid) ;

b. Hak untuk melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad) ;

c. Hak untuk melakukan pengaturan (regelendaad) ;

d. Hak untuk melakukan pengelolaan (betheersdaad) ;

e. Hak untuk melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) ;

Semua hak-hak menguasai dari Negara tersebut di atas ditujukan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Begitu juga terhadap unsur kedua pasal 33 ayat 3 UUD, yang berbunyi

“Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”, untuk

14

mewujudkan unsur kedua ini perlu diterbitkan undang-undang yang mengatur

penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, yaitu dengan dibuatkan korporasi tentang Holding Company dengan

dasar undang-undang/PERPPU yang mengatur tentang penguasaan negara atas

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya khususnya

pengelolaan tanah dan kekayaan alam yang diterlantarkan dan kepemilikan tanah

yang melampaui batas maksimal agar supaya dapat memberikan kemakmuran

secara maksimal kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, hal tersebut diatas

merupakan perintah konstitusi untuk membuat undang-undang pelaksanaan dari

pasal 33 UUD yang secara jelas dan tegas diperintahkan oleh pasal 33 ayat 5

UUD, yang berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

Berdasarkan pasal 33 UUD dan penjelasannya, maka sumber-sumber

ekonomi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk

juga sektor agraria wajib dikelola oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, hal ini merupakan prinsip dasar

perekonomian Indonesia yang dipergunakan untuk mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan rakyat Indonesia, perekonomian Indonesia memiliki karakteristik

yang khas sejalan dengan situasi dan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia

yang memiliki tradisi dan budaya gotong royong, guyub rukun dan kekeluargaan,

konsekuensi dari prinsip tersebut diatas adanya pelarangan dan pembatasan

monopoli penguasaan sumber-sumber ekonomi yang penting dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak termasuk juga sektor agraria oleh swasta,

artinya monopoli sektor agraria merupakan hak penuh dari Negara, sedangkan

monopoli oleh swasta terhadap sektor agraria merupakan pengecualian selama

monopoli tersebut diberikan wewenang dalam bentuk undang-undang. Hal ini

sebagaimana diatur oleh penjelasan pasal 33 UUD yaitu :

(1) Perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan

(brotherhood), yang menjunjung kesejahteraan bersama sebagai tujuan

utama, bukan persaingan individualisme (liberalism).

(2) Memberi kewenangan penuh kepada Negara untuk mengelola cabang-

cabang produksi yang penting bagi Negara, dan menguasai hajat hidup

orang banyak.

(3) Penguasaan oleh Negara ini ditunjukan untuk kemakmuran bersama,

bukan kemakmuran orang per orang.

Hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 33 ayat 2 UUD, yang berbunyi :

15

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hajad hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hak menguasai Negara atas bumi, air,

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Negara

memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk mengelola dan melakukan monopoli

terhadap cabang-cabang ekonomi yang penting dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak, yaitu dengan cara mendirikan dan mengelola usaha-usaha dalam

sector sebagai berikut :

a. Mendirikan dan mengelola Bank Tanah Indonesia ;

b. Mendirikan dan mengelola Bank Kayu Indonesia ;

c. Mendirikan dan mengelola Bank Air Indonesia ;

d. Mendirikan dan mengelola Bank Ikan Indonesia ;

e. Mendirikan dan mengelola Bank Tambang Indonesia.

16

II. 2.2. REVOLUSI SEKTOR PERTANAHAN

Persoalan agraria bukan hanya sektor pertanahan saja, agraria pada dasarnya

meliputi sektor pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan

(ESDM), udara/ruang angkasa dan tata guna air baik air darat maupun laut

wilayah, sektor-sektor diatas untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya

kepada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia haruslah dikelola secara

terintegrasi dan tidak dapat dilakukan secara sektoral, sehingga dengan demikian

Revolusi Sektor Pertanahan Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Perlu diketahui jumlah tanah semakin berkurang, sedangkan pihak-pihak

yang membutuhkan tanah semakin bertambah, maka konsekuensi logis adalah

semakin mahalnya harga tanah, tetapi pada sisi lain banyak tanah-tanah yang

tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dialih fungsikan dari tanah pertanian

menjadi perumahan, dan bahkan banyaknya tanah-tanah yang terlantar atau

sengaja diterlantarkan baik oleh lembaga-lembaga, Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta oleh perorangan maupun badan

hukum, padahal semua itu menyalahi prinsip-prinsip hukum agraria yang

berlaku.

Untuk mewujudkan Revolusi Sektor Pertanahan diperlukan langkah-langkah

sebagai berikut :

A. Bank Tanah Indonesia.

Persoalan pertanahan harus dibuat regulasi sedemikian rupa sehingga

tanah dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada Rakyat

Indonesia, untuk itulah perlu dibuat suatu badan yang mengelola dan

mengatur masalah pertanahan dalam bentuk Bank Tanah Indonesia (BTI),

Bank Tanah Indonesia dibuat dengan undang-undang atau PERPPU sebagai

regulator yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk juga menentukan harga nilai

ganti rugi bagi pihak-pihak yang membutuhkan tanah dan hasil dari

perolehan keuangan Bank Tanah Indonesia akan menjadi salah satu sumber

pendapatan dalam APBN, dengan didirikannya Bank Tanah Indonesia

maka diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan dan penyimpangan sektor

agraria di Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi Negara produsen

pangan dunia dalam sektor pertaniaan, perternakan dan perikanan, Bank

Tanah Indonesia sangat penting terutama dalam rangka sumber pendapatan

dalam APBN dan lebih penting lagi diperlukan dalam rangka memperoleh

tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Bank Tanah Indonesia tidak

akan menyentuh atau menangani tanah hak masyarakat yang telah dikelola

dengan baik, Bank Tanah Indonesia juga tidak akan menangani tanah yang

dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

17

Kabupaten/Kota, aset BUMN, aset BUMD, aset desa dan aset badan usaha

milik desa selama tanah tersebut dikelola dengan baik. Bank Tanah

Indonesia akan menangani dan mengelola serta mengambilalih tanah-tanah

(obyek Bank tanah Indonesia), yaitu :

a. Semua tanah terlantar atau diterlantarkan baik itu tanah negara yang

dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan tanah BUMN, BUMD serta

tanah BUMDes.

b. Tanah obyek sengketa, agar tanah tersebut tidak terlantar atau

diterlantarkan, dan tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada

pemenang sengketa yang berhak setelah putusan IN KRACHT van

GEWIJSDE.

c. Tanah PERHUTANI atau INHUTANI yang tidak dikelola dengan baik.

d. Tanah HGU atau bekas HGU yang di terlantarkan dan tidak dikelola

dengan baik.

e. Tanah hak yang terlantar atau diterlantarkan oleh pemegang haknya ;

Jumlah tanah yang terlantar atau diterlantarkan lebih dari 28 juta hektar,

dan bilamana ini dikelola dengan baik, setidaknya akan memberikan

tambahan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang cukup besar, Bank Tanah Indonesia diharapkan dapat meberikan

pemasukan ke dalam APBN sejumlah 2900 Triliun Rupiah.

Bank Tanah Indonesia ini dibuat berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD, yang

berbunyi :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini berdasarkan pula pada pasal 33 ayat 5 UUD, yang berbunyi :


undang-undang.


Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa,

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

18


Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi

wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;





ruang angkasa.

Hal ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 15/PUU-XVI/2018, makna dikuasai oleh Negara adalah

rakyat secara kolektif mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan

(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan

(regelendaad), pengelolaan (betheersdaad) dan pengawasan

(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Percepatan Sertipikasi Tanah Secara Nasional Untuk Semua Bidang Tanah.

Percepatan sertipikasi tanah dalam rangka melaksanakan tertib

administrasi pertanahan dan guna untuk memperoleh kepastian hak dan

kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, pemerintah

berkewajiban melaksanakan percepatan sertipikasi tanah secara nasional

terhadap seluruh bidang tanah di NKRI baik itu aset pemerintah, kawasan

hutan, bandara, pelabuhan, jalan raya, tanah hak masyarakat, tanah milik

badan hukum, tanah tempat-tempat ibadah, kawasan industri dan semua

bidang tanah di NKRI, dengan memiliki sertipikat hak atas tanah, maka hal

ini akan memberikan potensi meningkatnya pertumbuhan ekonomi

nasional, karena dengan memiliki sertipikat hak atas tanah, maka

masyarakat memiliki potensi memperoleh modal untuk usaha dengan

meminjam uang dari bank dengan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan,

percepatan sertipikasi tanah dilakukan sebagi berikut :

- WNI perseorangan diberikan sertipikat hak milik atau hak guna

bangunan atau hak pakai.

- Pemerintah atau pemerintah daerah propinsi, pemerintah

kabupaten/kota, pemerintah desa dapat diberikan hak pakai.

- Pemerintah atau pemerintah daerah propinsi, pemerintah

kabupaten/kota pemerintah desa, BUMN, BUMD dan badan usaha

milik desa diberikan hak pengelolaan.

19

- Badan hukum, WNI perseorangan dapat diberikan hak guna bangunan

atau hak pakai diatas tanah hak milik atau hak guna bangunan atau hak

pakai diatas tanah hak pengelolaan.

Perlu diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Indonesia Agrarian Watch (IAW) pada tahun 2017 jumlah bidang tanah

yang telah bersertipikat diseluruh wilayah NKRI baru mencapai 40%,

sedangkan sisanya yang 60% belum dilakukan pendaftaran (bersertipikat)

dan bahkan sejak awal Pemerintahan Ir. Joko Widodo, IAW telah

mendorong pemerintah untuk secepatnya melakukan percepatan sertipikasi

tanah secara nasional dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk

melakukan sertipikasi tanah diseluruh wilayah NKRI, percepatan sertipikasi

tanah akan dapat berjalan secara maksimal dalam waktu yang singkat dan

tepat bila dilakukan secara sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa serta pihak-pihak yang

terkait. Sertipikasi tanah dilakukan dengan penyajian data fisik dan data

yuridis tanah, hasil dari penyajian data fisik berupa peta bidang tanah,

apabila tanah sudah ada peta bidangnya, berarti proses pendaftaran tanah

sudah dilakukan 70%, sisanya berupa penyajian data yuridis tanah tersebut

dilakukan dengan cara melengkapi bukti-bukti hak atas tanah yang meliputi

buku C desa, girik, pipil termasuk bukti-bukti peralihan dan perolehan hak

atas tanah tersebut.

C. Pembatasan Kepemilikan/Penguasaan Hak Atas Tanah.

Pembatasan kepemilikan/penguasaan hak atas tanah bertujuan untuk

mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradap (sila ke-2 Pancasila) dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5

Pancasila), argumen hukum pembatasan kepemilikan/penguasaan hak atas

tanah ini adalah logis/wajar, hal ini telah sejalan dengan prinsip keadilan

dalam hukum, artinya bagi rakyat yang mampu secara ekonomi dikenakan

pajak progresif yang tinggi atas kepemilikan/penguasaan hak atas tanah

yang dimiliki atau dikuasai, sedangkan bagi masyarakat miskin yang

memiliki hak atas tanah yang sedikit/kecil dikenakan pajak yang rendah

atau tanpa pajak progresif, pembatasan kepemilikan/penguasaan hak atas

tanah ditujukan untuk warga negara Indonesia perseorangan maupun

korporasi atau badan hukum, untuk tanah pertanian maupun tanah darat

atau perumahan, untuk perkebunan besar/kecil yang peruntukannya

meliputi pertanian, peternakan dan pemukiman, hal ini dilakukan terhadap

semua hak atas tanah yang meliputi :

- Hak milik.

- Hak guna usaha.

- Hak guna bangunan, maupun

20

- Hak pakai, pengecualian pembatasan terhadap kepemilikan atau

penguasaan hak pakai adalah untuk instansi pemerintah baik

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Pembatasan kepemilikan/penguasaan hak atas tanah dilakukan dengan

cara, yaitu :

- Zonasi/wilayah/tempat khusus untuk tanah pertanian.

- Luas/jumlah tanahnya.

- Peruntukan tanah.

- Pengenaan uang pemasukan secara progresif, BPHTB secara progresif

dan pajak bumi dan bangunan secara progresif.

Salah satu pembatasan kepemilikan/penguasaan hak atas tanah

dilakukan dengan pembayaran uang pemasukan secara progresif yang

berasal dari surat keputusan pemberian hak yang berasal dari tanah Negara

atau dengan cara pengenaan pajak secara progresif, pengenaan pajak

meliputi :

- BPHTB untuk pendapatan APBD Kabupaten/Kota.

- Uang pemasukan/bagi hasil untuk APBN.

- Pajak Bumi dan Bangunan untuk pendapatan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota untuk APBD Kabupaten/Kota.

a. Pembatasan kepemilikan/penguasaan tanah pertanian telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas

Tanah Pertanian. Hal ini sesuai dengan kepadatan penduduk

perkilometer di tiap-tiap daerah di Indonesia dengan catatan

kepemilikan minimum adalah 2 hektar setiap keluarga dan kepemilikan

kelebihan dari kelipatan 2 hektar akan dikenakan pajak progresif sesuai

dengan kepemilikan/penguasaan hak atas tanah, sedangkan

kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang melebihi luas maksimum

sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, akan

diambil alih dan dikuasai oleh negara dan akan menjadi sumber

pendapatan di dalam APBN.

b. Pembatasan kepemilikan/penguasaan tanah darat/tanah perumahan

kepemilikan/penguasaan hak atas tanah maksimal 5 bidang setiap

keluarga, dengan ketentuan setiap kelebihan dari satu bidang hak atas

tanah dikenakan pajak progresif sesuai dengan kelipatannya dengan

ketentuan apabila kepemilikan/penguasaan setiap keluarga melebihi 5

bidang tanah maka kelebihan tersebut akan diambil alih/dikuasai oleh

negara dan akan menjadi sumber pendapatan APBN.

c. Pembatasan penguasaan/kepemilikkan Hak Guna Usaha, hal ini

dimaksudkan agar supaya pemegang Hak Guna Usaha sanggup dan

21

mampu untuk mengelola tanah yang diberikan oleh Negara dengan

baik, sehingga dihindari adanya penelantaran tanah dan/atau

pengelolaan HGU yang tidak maksimal dikarenakan pemegang HGU

tidak memiliki modal yang cukup, sebagaimana diketahui pada saat ini

begitu gampangnya Negara/Pemerintah memberikan HGU kepada

perseorangan/badan hukum, padahal pemegang HGU tersebut tidak

memiliki modal dan tidak memiliki tenaga ahli untuk mengelola HGU

dengan baik, sebagaimana diperintahkan dan diatur dalam pasal 28 ayat

2 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut :

Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5

hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus

memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik,

sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi :

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Hal ini diatur lebih lanjut didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang

berbunyi :

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuau hak atas tanah

pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut

dengan peraturan perundangan.

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam

peraturan perundangan.

Selanjutnya pasal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian.

Pengaturan terhadap kepemilikan/penguasaan hak atas tanah pertanian

diakukan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang berbunyi :

(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu

keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah

22

pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun

miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya

tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2

pasal ini.

(2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-

faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal

ini ditetapkan sebagai berikut :

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah

kering, maka untuk mengitung luas maksimum tersebut, luas sawah

dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama

dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan

20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah

pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

D. Penerbitan Sertipikat Bangunan Gedung.

Bahwa Indonesia menganut Asas Pemisahan Horizontal terhadap tanah

dan bangunan, sehingga dengan demikian perlu dibuatkan perangkat hukum

baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun

Peraturan Daerah sebagai dasar diaturnya kepemilikan bangunan yang

berdiri diatas hak atas tanah. Karena Ijin Mendirikan Bangunan Gedung

(IMB) bukan bukti kepemilikan bangunan.

Penerbitan dan kepemilikan sertipikat bangunan gedung, hal ini

menjadi sangat penting untuk melindungi Kepemilikan Bangunan Gedung

karena dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia, maka bisa jadi

nilai atau harga suatu bangunan gedung jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan harga hak atas tanahnya, sehingga dengan demikian penerbitan

sertipikat bangunan gedung tersebut dapat dikenakan retribusi/PNBP

sebagai sumber pendapatan dalam APBN/APBD.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung, yang berbunyi :

Di daerah-daerah yang :

Sawah

(hektar) atau

Tanah kering

(hektar)

1 Tidak padat 15 20

2 Padat

a. kurang padat 10 12

b. cukup padat 7,5 9

c. sangat padat 5 6

23

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif

yang meliputi :

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak

atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau

bagian bangunan gedung.

3. Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan

tertib pembangunan dan pemanfaatan.

4. Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan,

dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E. Pendirian BUMN dan BUMD Secara Terintegrasi.

Untuk mewujudkan Revolusi Sektor Pertanahan secara maksimal

diperlukan upaya-upaya secara cepat dan strategis dan salah satu cara

mewujudkannya yaitu dengan melibatkan pemerintah untuk berperan aktif

dengan mendirikan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa yang

dibiayai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa

yang menangani dan mengelola sektor pertanahan yang meliputi pertanian,

peternakan dan perikanan.

24

II. 2.3. REVOLUSI SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan hutan disamping berfungsi sebagai paru-paru Indonesia dan paru-

paru dunia, juga sebagai sumber kehidupan makhluk hidup dalam bentuk

oksigen, hutan juga berfungsi sebagai sumber mata air, disamping itu hutan

berfungsi sebagai sumber bahan baku kayu yang berguna sebagai sumber

kesejahteraan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

Kawasan hutan wajib dikelola lebih baik sehingga dapat memberikan hasil

guna dan daya guna secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga dengan demikian Kementerian

Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus memetakan dari jenis hutan tersebut,

yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, hutan-hutan tersebut

harus dikelola dengan baik tidak boleh terlantar dan diterlantarkan, hal ini

menyalahi prinsip yang diatur dalam UUPA, yaitu pasal 13 dan 15 UUPA.

Kawasan hutan lindung yang sudah ada tanamannya dan tidak diterlantarkan

tetap dipertahankan sebagai hutan lindung, terhadap kawasan hutan lindung yang

terlantar dan diterlantarkan dan menjadi tanah tidur untuk dilepas dan diserahkan

kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa termasuk juga kepada instansi-instansi terkait untuk dijadikan

hutan kota/desa, terhadap hutan produksi yang terlantar dan diterlantarkan akan

diserahkan kepada Bank Tanah Indonesia yang kemudian untuk dikelola oleh

BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa dan dapat pula dikerjasamakan

dengan pihak ketiga.

1. Bank Kayu Indonesia (BKI)

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terhadap pengembangan

industri kayu dalam skala global, hal ini dikarenakan banyaknya tanah-

tanah yang terlantar dan diterlantarkan, manakala tanah-tanah tersebut

dikelola dengan baik, hal ini akan menjadi potensi dalam rangka produksi

kayu sebagai bahan ekspor dunia, sehingga dengan demikian diharapkan

Indonesia akan menjadi eksportir kayu terbesar di dunia dan sekaligus

dapat menentukan, mengatur dan mengendalikan harga kayu dunia.

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

didirikan Bank Kayu Indonesia dalam bentuk BUMN, Bank Kayu

didirikan dengan undang-undang/PERPPU, bahwa kebutuhan kayu dalam

negeri untuk pembangunan dunia industri setiap tahun selalu meningkat

termasuk juga kebutuhan kayu untuk bahan baku ekspor ke luar negeri

semakin bertambah, tetapi pada satu sisi produksi kayu Indonesia semakin

berkurang, sehingga perlu adanya satu lembaga/institusi sebagai regulator

sektor kayu dalam bentuk Bank Kayu Indonesia, Bank Kayu Indonesia

dibentuk dan didirikan dengan undang-undang yang mengatur dan

25

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan

produksi kayu di Indonesia, sehingga industri kayu Indonesia dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada Bangsa Indonesia,

pendirian Bank Kayu Indonesia (BKI) diharapkan dapat memberikan

tambahan pendapatan ke dalam APBN sejumlah 250 Triliun Rupiah,

pendapatan ini diperoleh dengan cara Bank Kayu Indonesia sebagai

regulator terhadap produsen dan pengolahan kayu di Indonesia yaitu fungsi

dan tugas PERHUTANI dan INHUTANI dilebur didalam Bank Kayu

Indonesia.

2. Memaksimalkan hutan lindung untuk ditanami tanaman sehingga dapat

menjadi paru-paru Indonesia dan paru-paru dunia.

3. Melakukan reboisasi dan penanaman tanaman hutan lindung sesuai dengan

kondisi geografis daerah yang bersangkutan, sehingga dapat meningkatkan

kualitas dan kuantitas sumber mata air sebagai sumber kehidupan makhluk

hidup.

4. Terhadap hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dapat dikelola

dengan baik oleh Kementrian Kehutanan, maka akan dilakukan upaya

sebagai berikut :

a. Untuk diserahkan menjadi hutan konservasi kepada Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan

lembaga-lembaga lainnya sehingga fungsi hutan menjadi maksimal.

b. Terhadap hutan yang tidak dikelola dengan baik, maka akan

dilakukan upaya pelepasan oleh Kementrian Kehutanan guna

meningkatkan swasembada sektor pertanian, peternakan dan

perikanan di Indonesia, baik itu diserahkan kepada Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan kepada masyarakat.

Dasar untuk didirikan Bank Kayu Indonesia, yaitu :


Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai




undang-undang.

26

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-

XVI/2018, makna dikuasai oleh Negara adalah rakyat secara kolektif



(betheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

27

II. 2.4. REVOLUSI SEKTOR KELAUTAN / TATA GUNA AIR

Begitu sangat pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup, maka dari itu

tata kelola air baik itu air darat dan air wilayah laut Indonesia harus diatur

sedemikian rupa guna sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan dan

kemakmuran kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam

pasal 16 ayat 2 yang berbunyi :

Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4

ayat 3 UUPA ialah:

a. hak guna air,

b. hak pemiliharaan dan penangkapan ikan.

Lebih lanjut dalam pasal 47 UUPA, yang berbunyi :

1. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau

mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

2. hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan

peraturan Pemerintah.

Pengelolaan dan regulasi wilayah perairan baik air darat maupun laut

wilayah Indonesia perlu dikelola secara terintegrasi dengan pembangunan sektor

agraria lainnya. Hal ini diharapkan supaya pengelolaan perairan Indonesia dapat

berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal untuk kesejahteraan Bangsa

dan Rakyat Indonesia.

Perlu diketahui 2/3 luas wilayah NKRI adalah merupakan laut, disamping

laut wilayah Indonesia memiliki air darat baik itu air tanah maupun sungai besar

dan sungai kecil, danau, bendungan, waduk, tetapi pada saat ini ada potensi besar

sungai-sungai tersebut mulai mengering, hal ini dikarenakan rusaknya kawasan

hutan yang dipergunakan untuk menampung air pada saat hujan, hal ini

mengakibatkan semakin matinya jutaan mata air di Indonesia.

Air merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup termasuk juga

tumbuh-tumbuhan dan binatang, tanpa air semua jenis makhluk hidup akan mati

dan punah, oleh karena itu perlu regulasi dalam tata kelola air, manakala hal ini

tidak segera dibenahi, maka dipastikan 20 tahun lagi di Indonesia akan

mengalami krisis air termasuk juga krisis air bersih.

Untuk itulah perlu dibuatkan regulasi berkaitan dengan pengelolaan air yaitu

dalam bentuk Bank Air Indonesia (BAI).

28

A. Bank Air Indonesia

1. Pada saat ini jumlah penduduk dunia berkisar 7,7 milyard, hal ini sangat

membutuhkan air bersih dan air mineral dalam rangka melangsungkan

hidupnya artinya manusia tidak dapat hidup tanpa mengkonsumsi air,

oleh karena itu kebutuhan air bersih dan air mineral dunia akan terus

meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dunia, potensi sumber

daya air ini bilamana dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia

secara maksimal akan memberikan kontribusi pendapatan dalam APBN,

Indonesia sebagai Negara tropis dan 2/3 dari wilayahnya adalah

merupakan laut, maka Indonesia memiliki potensi yang sangat besar

bilamana dibandingkan dengan Negara lainnya terhadap potensi air

bersih dan air mineral, sehingga dengan demikian manakala potensi

sumber daya air dikelola secara maksimal oleh Negara maka Indonesia

akan menjadi eksportir air mineral terbesar di dunia dan sekaligus

Indonesia dapat mengatur, menentukan dan mengendalikan harga air

mineral dunia.

Bank Air Indonesia dibuat dalam bentuk undang-undang/PERPPU yang

berfungsi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan air baik itu air darat maupun laut Indonesia,

hal ini dilakukan terhadap perusahaan yang menjual bahan baku air

secara komersial diatur sedemikian rupa untuk membeli bahan baku air

kepada Bank Air Indonesia, tetapi terhadap keperluan irigasi dan

keperluan keluarga yang bersifat perseorangan tidak perlu membeli air

kepada Bank Air Indonesia, pendirian Bank Air Indonesia diharapkan

dapat memberikan tambahan pendapatan ke dalam APBN yaitu sejumlah

225 Triliun Rupiah, hal ini dengan tujuan hasil dari Bank Air Indonesia

akan digunakan secara keseluruhan untuk membuat mata air mata air

baru dengan cara menanam kembali kawasan hutan dan tanah-tanah

fasilitas umum yang terlantar dan diterlantarkan, hal ini dilakukan supaya

air dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada Bangsa

Indonesia. Pengaturan tata kelola air dalam bentuk Bank Air Indonesia

diatur berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD, yang berbunyi :


oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.



undang-undang.

29


Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat.


Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;





ruang angkasa.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

15/PUU-XVI/2018, makna dikuasai oleh Negara adalah rakyat secara

kolektif mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan

tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),

pengelolaan (betheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)

untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Keuntungan dari Bank Air Indonesia akan dipergunakan untuk

merehabilitasi kawasan hutan dan membuat kawasan hutan baru dalam

rangka membuat mata air baru yang akan dipergunakan untuk memenuhi

kebutuhan sumber air bersih bangsa Indonesia dikemudian hari.

3. Pemanfaatan dalam pengelolaan air baik itu air darat maupun laut

wilayah secara maksimal untuk terwujudnya Negara maritim yang dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

4. Membuat regulasi berkaitan dengan tata guna air yang berpihak pada

masyarakat adat dan masyarakat lokal guna memberikan hak guna usaha

perikanan kepada masyarakat adat dan lokal yang salah satu fungsi

peruntukannya tambak perikanan.

B. Bank Ikan Indonesia

1. Indonesia merupakan Negara tropis dan sekaligus 2/3 wilayah NKRI

merupakan laut, sehingga dengan demikian Indonesia memiliki potensi

yang sangat besar terhadap produk ikan dunia, untuk itu manakala

potensi sumber daya ikan ini dikelola secara maksimal oleh Negara,

30

maka Indonesia akan menjadi eksportir ikan terbesar di dunia dan

sekaligus Indonesia dapat menentukan, mengatur dan mengendalikan

harga ikan dunia.

Bank Ikan Indonesia dibentuk atas dasar undang-undang/PERPU, Bank

Ikan Indonesia dibuat sebagai penampungan hasil tangkapan ikan nelayan

maupun hasil produksi pengusaha ikan air tawar, pendirian Bank Ikan

Indonesia sangat diperlukan karena Indonesia merupakan negara

kepulauan, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pencurian ikan oleh

nelayan asing, pendirian Bank Ikan Indonesia (BII) diharapkan dapat

memberikan kontribusi dan pemasukan ke dalam APBN yaitu sejumlah

350 Triliun Rupiah dan anggaran ini cukup besar dalam rangka

pemberian modal kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk

membangun sektor kelautan dan yang lebih penting lagi digunakan untuk

mengawasi wilayah laut Indonesia dari pencurian nelayan asing, Bank

Ikan Indonesia dibuat sebagai berikut :

a. Bank Ikan yang dibuat secara terapung di tengah laut wilayah

Indonesia sebagai tempat penampungan ikan nelayan dan sekaligus

membeli hasil tangkapan nelayan guna untuk dijual baik dengan cara

ekspor maupun dijual untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri,

dengan dibuatkan Bank Ikan di tengah laut wilayah Indonesia, hal ini

bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan sekaligus menjaga

stabilitas harga ikan nasional, dengan demikian diharapkan akan

meningkatkan taraf hidup nelayan Indonesia.

b. Bank Ikan yang dibuat didaratan, Bank ikan ini dibuat dengan

maksud untuk membeli tangkapan ikan dari laut termasuk juga

membeli hasil produksi peternak ikan air tawar, dengan dibuatnya

Bank Ikan didaratan ini diharapkan kualitas produk ikan termasuk

juga ikan air tawar maupun ikan tangkapan nelayan dapat terjaga

keawetannya agar supaya tidak rusak dan membusuk, dengan

demikian dapat memberikan nilai tambah dan menurunkan biaya

produksi yang dilakukan oleh peternak ikan air tawar maupun

nelayan dari laut wilayah.

c. Memberikan bekal keterampilan dan memberikan fasilitas kapal

motor kepada nelayan guna meningkatkan produksi nelayan dan

keluarganya.

d. Membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi untuk membeli hasil

tangkapan nelayan untuk dilakukan ekspor, sehingga dengan

demikian sektor perikanan ini dapat memberikan nilai tambah untuk

devisa Negara.

31

2. Bank Ikan dibuat dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah.

3. Operasional Bank Ikan dikerjasamai dan diawasai oleh Armada Laut

Indonesia.

4. Titik-titik Bank Ikan di laut untuk wilayah yang mempunyai potensi

maksimal hasil tangkapan ikan.

Dasar untuk didirikan Bank Ikan Indonesia, yaitu :






undang-undang.







32

II. 2.5. REVOLUSI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Di Indonesia banyak dilakukan pelanggaran terhadap eksplorasi dan

eksploitasi sektor Energi Sumber Daya Mineral atau kekayaan alam yang

menyalahi peruntukan dan penggunaannya, sektor Energi Sumber Daya Mineral

atau kekayaan alam perlu dikelola secara terintegrasi secara nasional dan tidak

ditangani secara sektoral, karena sektor ini, bilamana di kelola secara maksimal

akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada bangsa

Indonesia, eksplorasi dan eksploitasi Energi Sumber Daya Mineral atau

kekayaan alam yang dilakukan di kawasan hutan/laut wilayah semestinya

terlebih dahulu harus ada pelepasan kawasan hutan/laut dari Kementrian

Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Menteri Kelautan.

Regulasi yang berkaitan dengan Energi Sumber Daya Mineral atau kekayaan

alam dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bank Tambang Indonesia (BTI)

Kondisi geografis Indonesia serta banyaknya gunung berapi dimana

Indonesia dikelilingi oleh lempeng tektonik pada satu sisi merupakan

ancaman bagi keselamatan penduduk Indonesia, akan tetapi pada sisi

lain, ini merupakan potensi melimpahnya sumber daya tambang dan

mineral Indonesia, potensi tambang dan mineral Indonesia manakala

dikelola secara maksimal, maka Indonesia akan menjadi eksportir

terbesar tambang dan mineral dunia, sehingga dengan mengoptimalkan

potensi tambang dan mineral, maka Indonesia akan mampu mengatur,

menentukan dan mengendalikan harga tambang dan mineral dunia

Bank Tambang Indonesia (BTI) didirikan dengan dasar undang-

undang/PERPPU, yaitu Bank Tambang Indonesia yang meliputi Bank

Emas, Bank Nikel, Bank Alumunium, Bank Batu Bara dan Bank Pasir,

yang wewenangnya mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan peralihan terhadap sumber daya alam

Indonesia, untuk dijual dan diberikan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan, dan hasil dari penjualan sektor Energi Sumber Daya

Mineral atau kekayaan alam akan menjadi sumber pendapatan APBN,

pendirian Bank Tambang Indonesia merupakan perintah konstitusi pasal

33 ayat 3 UUD, pendirian Bank Tambang Indonesia cukup potensial

dalam rangka untuk meningkatkan regulasi sektor pertambangan

disamping itu pula pendirian Bank Tambang Indonesia akan menjadi

sumber pendapatan ke dalam APBN yaitu sejumlah 3700 Triliun Rupiah,

dengan APBN sebesar ini tentunya untuk membangun NKRI tidak perlu

berharap hutang dari luar negeri.

33

b. Pengolahan Energi Sumber Daya Mineral atau kekayaan alam yang

berdiri di atas tanah hak milik masyarakat dapat diberikan hak pakai

diatas tanah hak milik masyarakat.

c. Pengolahan Energi Sumber Daya Mineral atau kekayaan alam yang

berdiri diatas tanah kawasan hutan dapat diberikan hak pakai di atas

tanah hak pengelolaan (Kementerian Kehutanan).

d. Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral atau kekayaan alam yang berdiri

diatas laut wilayah dapat diberikan dalam bentuk hak pakai diatas tanah hak

pengelolaan (Kementerian Kelautan).

Pendirian Bank Tambang Indonesia dibentuk berdasarkan :






undang-undang.







34

II. 2.6. REVOLUSI SEKTOR UDARA / RUANG ANGKASA INDONESIA

Bahwa persoalan ruang angkasa juga diatur pokok-pokoknya di dalam

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 UUPA pasal 48, yang berbunyi :

(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan

tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha

memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang

bersangkutan dengan itu.

(2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada saat ini Indonesia sudah memiliki UU Nomor 16/2002 tentang ratifikasi

Pengaturan Ruang Angkasa yang mengatur kegiatan Negara-negara dalam

eksploitasi dan penggunaan antariksa, tetapi Undang-undang ini tidak sesuai

dengan jiwa dan kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Bahwa sesuai dengan pasal 48 ayat 1 UUPA, yang berbunyi :

Hak Guna Ruang Angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan

tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara

dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Dan penjelasan pasal 48 ayat 1 UUPA, yang berbunyi :

Hak Guna Ruang Angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa

ini dan kemungkinan-kemungkinannya dikemudian hari.

Sampai dengan saat ini, belum ada undang-undang yang berlaku secara

nasional mengatur tentang wilayah udara/ruang angkasa Indonesia, pada saat era

internet dan iptek berkembang sangat pesat seperti saat ini, perlu adanya regulasi

untuk mengatur wilayah udara/ruang angkasa, sehingga wilayah udara/ruang

angkasa Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat memberikan

kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, wilayah udara/ruang angkasa Indonesia

perlu adanya perlindungan dan pengawasan sedemikian rupa guna melindungi

wilayah darat dan perairan Indonesia.

Begitu pentingnya regulasi wilayah udara/ruang angkasa Indonesia, sehingga

perlu dilakukan regulasi yang mengatur peruntukan, penggunaan dan

pemeliharaan wilayah udara/ruang angkasa yang ditujukan untuk melindungi

pertahanan dan keamanan NKRI, sekaligus dapat mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran Bangsa dan Rakyat Indonesia.

35

Dengan perkembangan teknologi saat ini, ruang angkasa begitu penting

dengan ditempatkannya satelit-satelit asing di atas wilayah ruang angkasa

Indonesia, hal ini akan berdampak terganggu dan terancamnya keberadaan bumi,

air dan kekayaan alam Indonesia yang semakin diketahui oleh negara-negara

asing.

i. 1.1. pendahuluan · ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan untuk itulah perlu dilakukan...

Documents