i disertasi esensi keadilan pada perjanjian...
TRANSCRIPT
i
DISERTASI
ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
ESSENSE OF JUSTICE IN NEGOTIATIONS COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT (CLA) BETWEEN THE UNION OF EMPLOYEES AND THE
COMPANY
BELA INDI SULISTIO
P0400311030
FAKULTAS HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
ii
ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
Disertasi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
Program Studi
Ilmu Hukum
BELA INDI SULISTIO
kepada
FAKULTAS HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
iii
HALAMAN PERSETUJUAN
ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
Disusun dan diajukan oleh :
BELA INDI SULISTIO P0400311030
Menyetujui :
Komisi Penasehat
Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Promotor
Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. Dr. Mustafa Bola, S.H., MH. Kopromotor Kopromotor
Mengetahui,
Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum
Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., MH.
iv
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bela Indi Sulistio
Nomor Pokok Mahasiswa : P0400311030
Program Studi : Ilmu Hukum
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang
penulis tulis ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, dan bukan
pengambilalihan suatu tulisan ataupun pemikiran orang lain. Apabila
dikemudian hari terdapat atau dapat dibuktikan bahwa sebagian ataupun
keseluruhan disertasi tersebut merupakan hasil karya orang lain, saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Makassar, Januari 2017
Yang menyatakan,
Bela Indi Sulistio
v
PRAKATA
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala,
atas segala karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyusun dan
menyelesaikan disertasi yang diberi judul “Esensi Keadilan Pada
Perjanjian Kerja Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha”.
Penulisan disertasi ini diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh
gelar Doktor Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas
Hasanuddin, Makassar.
Melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, banyak
kendala yang telah penulis lalui dalam penulisan disertasi ini. Namun
dengan segala bimbingan, arahan, dukungan, kedisiplinan, ide, serta
saran yang konstruktif dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini pada
akhirnya dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan segala
hormat, penulis patut memberikan apresiasi dan penghargaan yang tak
terhingga kepada:
1. Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Prof. Dr. Dwia Aries
Tina Pulubuhu, MA, yang telah berkenan menerima dan
memberikan kesempatan kepada penulis sejak tahun 2011 untuk
mengikuti studi bidang ilmu hukum program pascasarjana
Universitas Hasanuddin, Makassar.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin,
Makassar, Prof. Dr. Muhammad Ali, SE,. MS yang telah berkenan
memberikan kebijakan dalam penerimaan mahasiswa program
vi
doktor, sehingga penulis dapat diterima mengikuti studi pada
bidang ilmu hukum program pascasarjana di Universitas
Hasanuddin, Makassar.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof.
Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang telah berkenan
memberikan berbagai fasilitas kampus yang dapat menunjang
suasana belajar dalam mendapatkan tambahan ilmu secara
formal.
4. Ketua Program Studi Pascasarjana S3 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof. Dr. Abdul
Razak, S.H., MH., yang telah berkenan memberikan kesempatan
dalam memenuhi persyaratan administrasi pada penulis untuk
dapat menyelesaikan disertasi ini.
5. Promotor, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, yang dengan bijak
dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini
dapat diselesaikan.
6. Kopromotor, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., dan Dr. Mustafa
Bola, S.H., MH., yang telah berkenan memberikan bimbingan,
saran, dan arahan yang konstruktif ditengah-tengah kesibukan
beliau hingga disertasi ini dapat selesai.
7. Dosen Penguji, Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., MH., Prof. Dr.
Aminuddin Ilmar, S.H., MH., Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., MH.,
dan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., MH., yang telah banyak
vii
berkenan memberikan arahan, masukan, saran dan koreksi yang
konstruktif untuk perbaikan disertasi ini.
8. Penguji eksternal, Dr. Sukardi, S.H., MH., dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya yang telah berkenan
meluangkan waktu untuk hadir menguji penulis pada ujian
promosi.
9. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar yang telah berkenan memberikan ilmu
dan pengalamannya sehingga penulis bisa mendapatkan
pencerahan keilmuan hukum.
10. Dosen Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Universitas
Hasanuddin, Makassar, Dr. Anshori Ilyas, S.H., MH. yang telah
berkenan berdiskusi dan memberikan arahan yang sangat berarti
dalam perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
11. Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) sekaligus Dosen Hukum
Ketenagakerjaan, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Dr. Asri
Wijayanti, S.H., MH, yang dengan setia memberikan berbagai
bahan pustaka, jurnal, prosiding, dan buku-buku tentang
ketenagakerjaan serta diskusi dalam menyusun disertasi ini,
meskipun dalam kesibukannya sebagai Ibu Rumah Tangga,
Dosen, serta Ketua P3HKI.
viii
12. Direktur Utama PT. Kaltim Daya Mandiri, Drs. Tedy Nawardin,
M.Si., yang telah berkenan mendukung dan memfasilitasi dalam
penulisan disertasi ini.
13. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang beserta staf
yang telah berkenan diwawancarai sebagai responden dalam
penulisan disertasi ini.
14. Pimpinan PT Pupuk Kalimantan Timur dan Pengurus Korps
Karyawan Pupuk Kaltim serta Pengurus Serikat Pekerja Pupuk
Kaltim yang telah berkenan diwawancari sebagai responden
dalam penulisan disertasi ini.
15. Pimpinan PT. Badak LNG dan Pengurus Forum Pekerja LNG
Badak serta Pengurus Serikat Pekerja LNG Badak yang telah
berkenan diwawancari sebagai responden dalam penulisan
disertasi ini.
16. Pimpinan PT. Kaltim Nusa Etika dan Korps Karyawan Kaltim
Nusa Etika yang telah berkenan diwawancari sebagai responden
dalam penulisan disertasi ini.
17. Pimpinan PT. Yepeka Usaha Mandiri yang telah berkenan
diwawancari sebagai responden dalam penulisan disertasi ini.
18. Rekan-rekan mahasiswa S3 angkatan 2011 Program
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
serta kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberikan
motivasi dalam penyusunan dan penulisan disertasi ini.
ix
19. Kedua orang tua penulis, Agoeng Soerono, WS dan Sri Surjati
yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga melalui
doa beliau telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan
tugas akhir ini.
20. Kedua mertua penulis, Suryadinata dan Rosma Tandoh, berkat
doa dan nasehatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini.
21. Isteri tercinta, Maya Amellia, S.Ilkom dan buah hati yang saya
cintai, ananda Beliamor Bramantyo, atas doa dan harapannya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
22. Seluruh kakak, adik dan kakak ipar, sepupu serta keponakan
yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
23. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang
memberikan dukungan moril maupun materiil selama penulis
mengikuti studi ilmu hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin, Masakassar.
Akhir kata, semoga Allah S.W.T sebagai penguasa dari segala ilmu
memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala doa, kebaikan, ilmu,
jasa, motivasi, dan dukungan serta seluruh pengorbanan yang telah
diberikan kepada penulis. Aamiin ya Rabbalalamin.
Makassar, April 2017
Bela Indi Sulistio
x
ABSTRAK
Bela Indi Sulistio (P0400311030), Esensi Keadilan Pada Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha, dibimbing oleh Tim Promotor: Marwati Riza, Sukarno Aburaera dan Mustafa Bola).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis esensi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama; (2) mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama; dan (3) mengkaji, menganalisis, dan merumuskan konsep Perjanjian Kerja Bersama yang ideal.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa peraturan yang terkait dengan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama, serta bahan hukum sekunder berupa literatur lainnya yang menunjang penelitian ini, seperti literatur-literatur dan makalah-makalah, karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Esensi keadilan dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah adanya kesederajatan, keikhlasan, dan kebebasan para pihak dalam pelaksanaan perundingan. kesederajatan, keikhlasan, dan kebebasan para pihak ini ditandai dengan kepuasan yang secara sadar dicapai oleh para pihak (pekerja dan pengusaha) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang berlandaskan pada itikad baik. (2) Implementasi keadilan dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama tercermin melalui kesetaraan dan persamaan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama secara musyawarah dalam bingkai norma hukum serta adanya itikad baik untuk melaksanakan perundingan sampai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. Untuk mewujudkan prinsip keadilan, harus dipastikan bahwa semua tim perunding Perjanjian Kerja Bersama memperoleh kesempatan dan peluang yang sama agar terhindar dari kondisi yang diskriminatif. 3). Perjanjian Kerja Bersama yang ideal diwujudkan melalui perundingan yang objektif yang berlandaskan asas kekeluargaan antara serikat pekerja/ serikat buruh. Perundingan yang objektif ditandai dengan adanya pemahaman akan hak-hak masing-
xi
masing pihak, kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan sukarela atas klausul perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian dengan baik. Kata Kunci: Keadilan, Perjanjian Kerja Bersama, Musyawarah, Itikad Baik,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
ABSTARCT
Bela Indi Sulistio, Essense Of Justice In Negotiations Collective Labour Agreement (Cla) Between The Union Of Employees And The Company (guided by a dissertation supervaisor: Marwati Riza, Sukarno Aburaera dan Mustafa Bola).
This research aimed to find out: 1). define the meaning of justice embodied in the process of negotiating the Collective Labour Agreement; 2). formulate the concept of fairness in the process of negotiating the Collective Labour Agreement; and 3). formulate a form of Collective Labor Agreement which is ideal. So as to give birth to products Collective Labor Agreement equitable Pancasila.
This research was carried out in the upper course of Bontang City.
This type of research is a normative legal research using the approach of legislation and approach to the concept. This study uses a source of primary legal materials in the form of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and some regulations related to negotiations CLA and secondary legal material in the form of other literature that support this research, such as articles, journals, study other libraries as well as interviews collected and associated with the object of research. While the analysis of the results of this study qualitative analysis method.
The results shows that: 1). Basic philosophical Bargaining Collective Labor Agreement is freedom. 2). Implementation of justice in the Collective Labor Bargaining Agreement is to have balance. 3). Existence ideal Collective Labor Agreement which is equitable Pancasila, the authors offer a new concept and model of Collective Labour Bargaining benaar completely in the spirit of the nation of Indonesia under Pancasila as the protector in them with various stages. Keyword: freedom, deliberation, and mutual cooperation
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i
HALAMAN PENGAJUAN ..................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iv
PRAKATA ............................................................................................ v
ABSTRAK ............................................................................................ x
ABSTRACT .......................................................................................... xi
DAFTAR ISI ........................................................................................ xii
DAFTAR TABEL .................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................... 17
C. Tujuan Penelitian ............................................................. 17
D. Kegunaan Penelitian ........................................................ 18
E. Orisinalitas Penelitian ...................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori ............................................................... 23
1. Teori Keadilan ........................................................... 25
2. Teori Kontrak Sosial .................................................. 38
B. Perjanjian Kerja Bersama ............................................... 43
C. Tinjauan Tentang Perjanjian ........................................... 50
D. Falsafah Hubungan Industrial ......................................... 61
E. Kesejahteraan Sosial ...................................................... 73
F. Kerangka Pikir ................................................................ 81
G. Definisi Operasional ....................................................... 82
xiii
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian .............................................................. 85
B. Pendekatan Penelitian .................................................. 85
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ................................. 87
D. Teknik Analisis Bahan Hukum ...................................... 89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Makna Keadilan Dalam Perundingan Perjanjian Kerja
Bersama ....................................................................... 91
1. Kesederajatan dan Keikhlasan Dalam Perundingan
Perjanjian Kerja Bersama ....................................... 91
2. Kebebasan Dalam Perundingan Perjanjian Kerja
Bersama .................................................................. 112
B. Implementasi Keadilan Dalam Perundingan Perjanjian
Kerja Bersama .............................................................. 146
1. Itikad Baik Dalam Perundingan Perjanjian Kerja
Bersama .................................................................. 146
2. Negosiasi dan Musyawarah Perjanjian Kerja
Bersama .................................................................. 151
C. Perjanjian Kerja Bersama yang Ideal ........................... 190
1. Pemahaman, Kesepakatan, dan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Bersama ....................................... 190
2. Perjanjian Kerja Bersama Yang Objektif ................. 230
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................... 237
B. Saran .............................................................................. 238
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 240
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbedaan Antara LMC Dengan Perundingan Bersama ... 133 Tabel 2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1957 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ....................................................... 214
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Alur Proses Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2011 .................................... 141
Gambar 2 Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama ............................ 181 Gambar 3 Tahapan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Menurut
Indah Budiarti ................................................................... 223 Gambar 4 Skema Perundingan Kerja Bersama ................................ 225 Gambar 5 Strategi Perundingan Kerja Bersama ............................... 227
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dinamika pembangunan ketenagakerjaan dewasa ini sangat terasa
mempunyai banyak dimensi. Dimensi tersebut tidak hanya berhubungan
dengan kepentingan atau hak setiap orang yang akan bekerja, sedang
berkerja maupun yang telah melakukan hubungan kerja. Kondisi tersebut
berkaitan juga dengan bagaimana caranya agar setiap orang berhak
mendapatkan pekerjaan dan berkehidupan yang layak.
Ketika lahir kedunia, manusia telah mempunyai hak, yang secara
hakiki tidak dapat dirampas oleh siapapun melainkan harus dipenuhi.
Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin pemenuhan hak dari setiap
warga negaranya termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya yang di
dalamnya terdapat hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Untuk
memperoleh penghidupan yang layak, maka sejatinya setiap warga
negara harus memiliki pekerjaan yang merupakan kebutuhan penting bagi
setiap individu untuk memperoleh penghasilan. Di samping itu, pekerjaan
juga penting untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa seseorang
masih memiliki kemampuan dalam berusaha memenuhi kebutuhannya.
Dalam konteks demikian, pekerjaan adalah bagian dari bentuk
2
penghormatan terhadap martabat manusia atau pengakuan diri seseorang
karena ia mampu memberikan dan melakukan sesuatu.1
Kesempatan memperoleh pekerjaan bagi setiap warga negara,
disamping merupakan hak yang secara konstitusional dijamin oleh negara
sebagai hak setiap warga negara, juga merupakan perwujudan dari tujuan
negara. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan profesi sebagai
pekerja/ buruh, merupakan pekerjaan mulia untuk mendapatkan sebuah
penghidupan yang layak dan hak tersebut dengan jelas dijamin dalam
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Menjadikan masyarakat adil dan makmur
juga sejahtera merupakan salah satu tujuan negara kita, Indonesia. Tidak
ada warga negara kelas 1 dan warga negara kelas 2 di Indonesia.
Sehingga tidak perlu ada standar ganda dan pemberlakuan khusus bagi
golongan warga negara tertentu. Karena hukum adalah panglima yang
mengatur masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera. Artinya bahwa
meskipun secara sosial ekonomi kedudukan pekerja/ buruh dan majikan
berbeda namun terhadap hak-hak yang diatur oleh undang-undang
sebagai manusia yang mempunyai harkat bermartabat adalah
sama.2 Hukum berada dan berkembang dalam setiap aktivitas kehidupan
manusia. Dalam sektor ekonomi, baik formal maupun informal, hukum
dapat ditemukan dalam setiap relasi dan transaksi.
1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penelitian Peraturan dan Kebijakan
Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja bagi Pengungsi Internal (IDPs), Jakarta, hal. 32.
2 Revency Vania Rugebregt, Hak Buruh atas Penghidupan yang Layak (Kajian HAM), http://amboinamanise.blogspot.co.id/2014/11/hak-buruh-atas-pekerjaan-dan.html, diakses tanggal 08 Maret 2016
3
Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar yang
menghasilkan omset milyaran rupiah setiap hari tidak memerlukan
prosedur formal namun tetap ditaati. Tetapi akan berbeda jika kita
berbicara tentang pekerja/ buruh dan majikan (pengusaha), karena
apapun itu, kedudukannya berbeda. Dalam hidup manusia mempunyai
kebutuhan yang beragam dan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia
dituntut untuk bekerja. Pekerjaan tersebut baik yang diusahakan sendiri
ataupun bekerja pada orang lain. Bekerja sendiri adalah bekerja atas
usaha dan modal sendiri sedangkan bekerja pada orang lain adalah
bekerja dengan tergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan
mengutusnya. Oleh karena itu, ia harus tunduk dan patuh pada orang lain
yang memberikan pekerjaan tersebut.3
Terhadap bidang ketenagakerjaan, realitas ketidakadilan dalam
perusahaan sudah menjadi fenomena dalam hubungan industrial.
Hubungan kerja lahir karena adanya perjanjian kerja. Idealnya, perjanjian
kerja adalah perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara pemberi
kerja (pengusaha) dengan pekerja sebagai penerima kerja dengan
pemenuhan hak dan kewajiban secara adil. Namun, keadilan semakin
jauh dari arasnya. Berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia
merupakan realitas dalam kehidupan bernegara dan menjadi pembicaraan
hangat akhir-akhir ini di berbagai media. Kasus perburuhan pun, tidak
pernah diselesaikan secara adil dan tegas. Kasus seperti 36 buruh
3 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Pengertian, Sifat, dan Hakekat
Hukum Perburuhan), Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1
4
perempuan di PT. Surya Pasific Sejahtera (PT. SPS) yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan secara sepihak, padahal
mereka sudah bekerja antara 5 – 15 tahun.4 Semuanya berujung untuk
keadilan, yaitu keadilan yang tidak terwujud dalam bentuk pemenuhan
hak-hak pekerja/ buruh. Artinya, bahwa keadilan yang dituntut di sini
adalah keadilan yang konkrit. Keadilan yang berdasarkan sila kelima
Pancasila, yaitu “keadilan sosial” yang bukan pelaksanaannya pada
kehendak pribadi namun sebagai perilaku untuk memberikan kepada
orang lain atas kebutuhan yang menjadi haknya demi terwujudnya
masyarakat yang sejahtera.5
Kesejahteraan menjadi tujuan utama dari keadilan sosial. Maka
tidak dapat dipungkiri jika kebanyakan kasus-kasus yang timbul dimulai
dengan masalah kesejahteraan, dalam hal perusahaan tidak
membayarkan upah yang layak kepada pekerja/ buruhnya, tidak
membayar lembur, juga pembayaran Tunjangan Hari Raya yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,
permasalahan hubungan kerja juga menjadi salah satu pola pelanggaran
4 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta 1), Catatan Akhir Tahun,
Laporan Hukum dan HAM, LBH Jakarta, Jakarta, 2014, hal 28. Dalam catatan ini dikatakan bahwa 36 orang Buruh dipaksa menulis surat pengunduran diri dengan hanya dibayarkan ½ bulan upah. Mereka berinisiatif mengajukan pertemuan dengan perusahaan. Sayangnya setelah 10 kali mengundang berdiskusi, perusahaan tetap bersikukuh tak ingin menemui mereka. Buruh tersebut kemudian mengadukan permasalahan mereka ke LBH Jakarta untuk meminta pendampingan dalam memperjuangkan nasib mereka melalui jalur hukum.
5 Bachri S, Dkk, Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan
Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Jakarta, 2009, hal. 20.
5
terhadap hak ini. Masih banyaknya pekerja/ buruh yang dikontrak
bertahun-tahun dengan status alih daya (outsourcing) diberbagai lini
pekerjaan juga masih banyak terjadi. Padahal pekerjaan pada hakikatnya
haruslah memanusiakan manusia. Melalui pekerjaan, seorang manusia
seharusnya dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, yang tidak
melulu harus diukur lewat pencapaian materi. Tidak boleh terjadi akibat
pekerjaan, seorang manusia kehilangan atau terganggu kemanusiaannya
(dehumanisasi) apalagi dijadikan sebagai komoditas (dijadikan objek).
Mengingat hal tersebut, maka ketersediaan lapangan pekerjaan yang
layak menjadi sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah
dalam suatu negara.6 Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga
kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat manusia. 7
Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap
tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/
buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan
pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha.
6 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta 2), Catatan Akhir Tahun,
Laporan Hukum dan HAM, LBH Jakarta, Jakarta, 2011, hal. 16 7 Wijayanti A (Wijayanti 1), Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009, hal.6
6
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang
Ketenagakerjaan) bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Kemudian ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan
atas keterpaduan melalui koordinasi funsional lintas sektoral pusat dan
daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang
ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi.
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Dalam konteks globalisasi, hukum perburuhan lebih banyak di
dominasi oleh kepentingan pemilik modal atau pengusaha. Hak-hak
pekerja/ buruh terabaikan akibat prioritas pertumbuhan ekonomi, investasi
dan kebijakan utang Indonesia. Padahal, Indonesia telah mengakui
adanya hak-hak atas pekerjaan yang layak dalam UUD 1945, yang
kemudian diikuti oleh hak-hak pekerja/ buruh, seperti kelayakan kerja,
keselamatan kerja, standar pengupahan layak bagi pekerja/ buruh dan
7
keluarganya, kebebasan berserikat, dan jaminan sosial tenaga kerja, yang
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Namun, ancaman-ancaman terhadap
pengurangan hak-hak pekerja/ buruh sangat jelas terlihat dari berbagai
pasal kontroversial dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan,
utamanya dalam flexibilitas pasar pekerja/ buruh soal tenaga kontrak
(Pasal 56 dan Pasal 59), outsourcing (Pasal 64 dan Pasal 66), ketentuan
PHK dan pesangon (Pasal 164, Pasal 165 Pasal 168).
Dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaaan, serikat pekerja/
serikat buruh dan pengusaha mempunyai peranan penting karena serikat
pekerja/ serikat buruh dan pengusaha merupakan salah satu pilar dalam
pelaksanaan pembangunan sehingga pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah sangat mengandalkan dan menaruh perhatian besar
atas kehadiran serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Peran serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan
penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan
kerja, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara.
Bahkan dalam beberapa aspek, peranan serikat pekerja/ serikat buruh
dan pengusaha melebihi peranan dan pengaruh suatu negara.8
8 Pangkerego O., Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Kontrak Karya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 1.
8
Dalam sejarah hubungan industrial, pada awalnya, serikat pekerja/
serikat buruh dan pengusaha hanya merupakan suatu wadah kerja saja
dari beberapa pekerja/ buruh melalui serikat pekerja/ serikat buruh dan
beberapa pemilik modal usaha melalui pengusaha. Mereka hanya
berusaha untuk mendapatkan keuntungan masing-masing dan belum
mempunyai peranan yang lebih baik seperti terlihat sekarang ini.
Dewasa ini, serikat pekerja/ serikat buruh merupakan mitra kerja
pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya, menjamin
kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan
dengan hal itu, serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha dituntut
untuk dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan. Oleh karena itu, serikat pekerja/ serikat buruh harus memiliki
rasa tanggung jawab atas kelangsungan operasional perusahaan dan
sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja/ buruh sebagai
mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Serikat pekerja/ serikat buruh yang telah dibentuk oleh pekerja/
buruh merupakan sarana bagi pekerja/ buruh untuk memperjuangkan
persamaan hak dihadapan hukum. Selanjutnya menjadi kewajiban negara
untuk menciptakan situasi yang kondisif berkaitan dengan hak berserikat
bagi pekerja/ buruh melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.
9
Aturan hukum yang dibuat oleh negara tidak boleh membatasi hak
berserikat bagi pekerja/ buruh maupun pengusaha.
Salah satu upaya untuk dapat menyamakan kedudukan antara
serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha adalah dengan
dibentuknya Lembaga Kerja Sama (LSK) Bipartit. Sedangkan wujud lain
dari kesamaan kedudukan tersebut adalah dalam pelaksanaan
perundingan Perjanjian Kerja Bersama dengan tujuan dapat membuat
Perjanjian Kerja Bersama yang berkeadilan.
Perjanjian Kerja Bersama menurut Pasal 1 angka 21 Undang-
Undang Ketenagakerjaan ialah:
Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama adalah untuk
memberikan dan memperbaiki syarat-syarat kerja pada suatu perusahaan,
meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja serta meningkatkan
produktivitas kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup pekerja/
buruh dan keluarganya.9
Persyaratan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di antaranya
adalah dirundingkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan
9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan sertaPembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
10
pengusaha atau beberapa pengusaha, didasari dengan itikad baik dan
kemauan oleh serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha, dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat serta lamanya perundingan ditetapkan
berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.10
Produk perundingan berupa Perjanjian Kerja Bersama diharapkan
mengandung nilai keadilan, yaitu adil bagi pekerja/ buruh dan adil bagi
pengusaha atau dengan kata lain ada keseimbangan antara keinginan
pekerja/ buruh dan keinginan pengusaha (equal). Selain itu, Perjanjian
Kerja Bersama dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang
harmonis antara pekerja/ buruh dengan pengusaha. Pekerja/ buruh dan
pengusaha pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Pekerja/
buruh membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan penghasilan,
sedangkan pengusaha membutuhkan pekerja/ buruh untuk melakukan
aktivitas perusahaan dalam berusaha.
Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh serikat
pekerja/ serikat buruh dan pengusaha serta didaftarkan pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, idealnya menjadi
undang-undang bagi serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha (pacta
sunt servanda).
Mengingat adanya saling ketergantungan, pekerja/ buruh
merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses
produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan
10
Darmanto, In House Training Pedoman Pembuatan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama, Menurut UU dan Regulasi Terkait, 13-14 Agustus 2011.
11
keluarganya, menjamin kelangsungan hidup perusahaan.11 Sehubungan
dengan hal itu, serikat pekerja/ serikat buruh merupakan sarana untuk
memperjuangkan kepentingan pekerja/ buruh dan menciptakan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu,
pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh harus memiliki rasa
tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya
pengusaha harus memperlakukan pekerja/ buruh sebagai mitra usaha
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Perjanjian Kerja Bersama merupakan istilah yang menunjuk pada
suatu perjanjian yang pembuatannya dilakukan dengan cara negosiasi
melalui perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan
pengusaha. Namun pada pelaksanaannya, jika pekerja/ buruh
mengetahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan memberikan
lebih, pekerja/ buruh tidak mau dikaitkan dengan masalah di luar
perusahaan tempat pekerja/ buruh bekerja. Begitu juga jika perusahaan
mengalami kesulitan, biasanya pekerja/ buruh tidak mau dikurangi hak-
haknya atau terkesan tidak mau tahu dengan kesulitan perusahaannya.
Kondisi tersebut di atas, berdasarkan fakta pada saat pelaksanaan
perundingan Perjanjian Kerja Bersama akan berpotensi menjadi ganjalan
dalam menyelesaikan proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (Das
Sein). Contohnya, ada Perjanjian Kerja Bersama yang penyelesaiannya
memerlukan waktu satu tahun enam bulan. Bahkan, Perjanjian Kerja
11
Ibid
12
Bersama ke-4 (2009-2012) di PT Pupuk Kalimantan Timur mencapai 18
bulan. Hal ini diduga karena terjadi konflik kepentingan di antara tim
perunding dalam hal ini serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha
yang ditunjuk untuk berunding. Dalam kaitan dengan penulisan disertasi
ini, konflik kepentingan tersebut di atas muncul karena tidak adanya
keadilan dalam perencanaan, proses perundingan serta produk Perjanjian
Kerja Bersama.
Bentuk ketidakadilan tersebut terjadi pada penyusunan draf atau
rancangan Perjanjian Kerja Bersama, seperti adanya tuntutan kenaikan
kesejahteraan berupa pendapatan pekerja/ buruh yang berlebihan yang
dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan dan pada gilirannya
dapat mengancam kesejahteraan pekerja/ buruh sendiri.
Selain ketidakadilan dalam penyusunan rancangan Perjanjian Kerja
Bersama juga muncul dalam pelaksanaan perundingan Perjanjian Kerja
Bersama. Serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha biasanya selalu
membawa kepentingan dan memiliki sudut pandang yang berbeda.
Pengusaha berupaya sedapat mungkin melakukan penghematan dalam
memberikan kompensasi dan benefit kepada pekerja/ buruhnya. Disisi
lain, pekerja/ buruh yang diwakili serikat pekerja/ serikat buruh sedapat
mungkin menginginkan kenaikan kompensasi dan benefit bagi pekerja/
buruh.12
12
Yasar I, Menyusun Perjanjian Kerja Bersama Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis Pengusaha – Pekerja, PPM, 2010.
13
Adanya faktor kepentingan dari pihak serikat pekerja/ serikat buruh
dan pihak pengusaha atau tidak adanya keseimbangan serta terdapat
ketidakadilan, menjadikan proses pelaksanaan perundingan Perjanjian
Kerja Bersama menjadi lama, sehingga berdampak tidak ekonomis dan
tidak efektif.
Kondisi perundingan yang tidak efektif dapat berdampak pada
timbulnya hubungan kerja yang tidak kondusif. Bahkan, tujuan dan
sasaran utama dari perundingan Perjanjian Kerja Bersama menjadi tidak
terpenuhi. Kondisi seperti itulah yang dapat berakibat pada terhambatnya
tujuan dari serikat pekerja/ serikat buruh dalam upaya menyejahterakan
anggota dan keluarganya.
Tidak terpenuhinya tujuan serikat pekerja/ serikat buruh melalui
perundingan Perjanjian Kerja Bersama dapat dipastikan berakibat pada
perselisihan hubungan kerja di perusahaan. Berbagai bentuk, jenis atau
sifat perselisihan atau pertikaian hubungan industrial pada dasarnya
sangat disadari oleh pihak serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha.
Perselisihan atau pertikaian hubungan industrial berpotensi merugikan
bagi semua pihak, baik pekerja/ buruh, pengusaha maupun pemerintah.13
Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam
proses pelaksanaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama, jika dikaitkan
dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
13
Wijayanti A (Wijayanti 2), Konflik Norma Pada Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 3 September 2009. Bagian II, edisi Kamis 10 September 2009. Sumber: https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/09/03/konflik-norma-pada-pembuatan-perjanjian-kerja-bersama-bagian-i/, diakses tanggal tanggal 08 Maret 2016
14
2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diakibatkan karena tidak adanya
keseimbangan atau terdapat kepentingan serikat pekerja/ serikat buruh
dan pengusaha yang dimungkinkan adanya ketidakadilan.
Di sisi lain, dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama,
kepentingan serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha menjadi
dominan, karena dalam pembahasan perundingan Perjanjian Kerja
Bersama, selalu terjadi kebuntuan (deat lock) ketika membahas pasal-
pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/ buruh. Pihak wakil
pekerja/ buruh berusaha agar peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh
dapat diterima pihak pengusaha. Sementara pihak pengusaha lebih
cenderung bertahan atau merespon dengan harga tawar yang rendah.
Perselisihan kepentingan pun juga banyak disebabkan oleh
kenaikan harga pasar, salah satunya adalah karena naiknya harga bahan
baku minyak yang berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan
bahan pokok. Sehingga pekerja/ buruh menuntut penyesuaian (equal
treatment) kenaikan kesejahteraan berupa kenaikan uang transport dan
uang makan.
Mengingat Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu sarana
hubungan industrial, sehingga secara teori harus menguntungkan pihak
serikat kerja/ serikat buruh maupun pengusaha. Dalam hal ini, pemerintah
mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya, supaya tercipta
hubungan industrial yang harmonis/ kondusif. Perwujudan hubungan
industrial yang harmonis/ kondusif harus dapat menyelaraskan
15
kepentingan pekerja/ buruh dan pengusaha serta kepentingan negara.
Bagi pekerja/ buruh kualitas klausula perjanjian yang baik apabila isinya
lebih baik dari pada aturan normatif. Bagi pengusaha, terjadi peningkatan
kualitas dan kuantitas produktivitas dan pemasaran. Bagi negara,
hubungan industrial yang harmonis/ kondusif apabila mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.14
Kewajiban negara untuk menciptakan aturan hukum yang dapat
menjamin adanya equality before the law yang tidak membatasi hak
berserikat. Aturan hukum itu harus mendorong terciptanya perundingan
bersama secara sukarela antara serikat pekerja/ serikat buruh dan
pengusaha. Makna perundingan bersama tidak hanya terbatas pada
Perjanjian Kerja Bersama saja, tetapi meliputi juga perundingan yang
terjadi sebelum, selama berlangsungnya atau pada saat berakhirnya
hubungan industrial. Muatan perundingan harus berdasarkan prinsip
kepercayaan antara serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha.
Masing-masing pihak dengan berlandaskan itikad baik akan
menyampaikan informasi secara terbuka guna mencapai ketenangan
bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace). Industrial peace
merupakan landasan bagi terciptanya suasana hubungan industrial yang
harmonis.
Pada prinsipnya, konsep tersebut harus tumbuh dan hadir seiring
dengan keinginan serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha tentang
14
Ibid. Hal. 11
16
pentingnya memberikan penghormatan kebebasan terhadap serikat
pekerja/ serikat buruh dan pengusaha melalui upaya musyawarah. Dalam
disertasi ini berupaya melihat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap
proses perundingan sampai dengan terwujudnya Perjanjian Kerja
Bersama tentunya harus dipahami oleh serikat pekerja/ serikat buruh dan
pengusaha. Karena bagi pihak yang keperluannya lebih besar tentunya
dalam posisi perundingan berada pada posisi yang lebih lemah. Oleh
karena itu harus ada upaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin
dapat memberikan pengaruh tambahan yang lebih baik dan tepat. Faktor-
faktor tersebut adalah:
a. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha saling
membutuhkan;
b. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha saling
percaya;
c. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha
menghormati;
d. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha memiliki
rasa kebersamaan;
Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap terwujudnya
makna keadilan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis
disertasi ini dengan judul: “Esensi Keadilan Pada Perjanjian Kerja
Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha”.
17
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak adanya
ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Adanya ketidakadilan
tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji esensi keadilan dalam
Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, agar lebih terarahnya
penelitian ini pada pokok persoalan yang menjadi objek pembahasan,
maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah esensi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian
Kerja Bersama?
2. Bagaimanakah implementasi keadilan dalam proses perundingan
Perjanjian Kerja Bersama?
3. Bagaimanakah konsep Perjanjian Kerja Bersama yang ideal?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini meliputi:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis esensi keadilan dalam proses
perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan dalam proses
perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan konsep Perjanjian
Kerja Bersama yang ideal.
18
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis, kegunaan
praktis dan kegunaan filosofis yang diuraikan sebagai berikut:
1. Kegunaan secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum,
khusunya hukum ketenagakerjaan terkait dengan esensi keadilan pada
Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan
pengusaha.
2. Kegunaan secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan bagi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh
sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan perundingan
Perjanjian Kerja Bersama yang berkeadilan, sehingga dapat menjamin
tercapainya tujuan perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang efektif,
cepat, murah dan berkeadilan.
3. Kegunaan secara filosofis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai masukan kepada pengusaha dan serikat pekerja/
serikat buruh yang bertanggung jawab terhadap pembuatan dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang berkadilan, sehingga
dapat memberikan jaminan ketenangan bekerja dan ketenangan
berusaha bagi pengusaha dan pekerja/ buruh serta dapat memberikan
manfaat berupa produktivitas kerja yang bermuara pada kesejahteraan
pekerja/ buruh dan keluarganya.
19
E. Orisinalitas Penelitian
Setelah melalui penelusuran mengenai penelitian yang berkaitan
dengan hukum ketenagakerjaan yang mencakup buku, makalah, jurnal,
tesis, disertasi dan juga internet, penulis menemukan beberapa penelitian
mengenai hukum ketenagakerjaan dalam bentuk disertasi yang dituliskan
oleh:
1. Nursyamsuddin (Universitas Hasanuddin), dengan judul Peranan
Hukum Di Bidang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (rule of law in
sosial security sektors for employees). Dalam penelitiannya,
Nursyamsuddin ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum
tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja. Dia juga ingin
mengetahui fungsionalisasi pengawasan terhadap program jaminan
sosial tenaga kerja dalam menunjang terwujudnya kesejahteraan
sosial bagi tenaga kerja serta ingin mengetahui penerapan sanksi
hukum terhadap pengabaian program jaminan sosial tenaga kerja,
sehingga dapat menunjang perlindungan hukum bagi tenaga kerja.
Sedangkan dalam penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah
sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam perundingan Perjanjian
Kerja Bersama.
2. Abdul Rachmad Budiono (Universitas Brawijaya), dengan judul
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (mengakomodir perlindungan
kemiskinan bagi pekerja anak). Dalam penelitiannya, Abdul Rachmad
20
Budiono ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
pekerja anak. Abdul Rachmad Budiono juga ingin mengetahui
fungsionalisasi pengawasan terhadap program pengentasan
kemiskinan terhadap pekerja anak serta ingin mengetahui penerapan
sanksi hukum terhadap pengabaian program perlindungan hukum bagi
pekerja anak. Sedangkan dalam disertasi ini, fokus penelitiannya
adalah sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam perundingan
Perjanjian Kerja Bersama.
3. Marwati Riza (Universitas Hasanuddin), dengan judul Perlindungan
Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam penelitiannya,
Marwati Riza ingin mengetahui bagaimanakah substansi hukum ideal
di bidang hukum ketenagakerjaan yang mengatur pekerja migran
Indonesia. Marwati Riza juga ingin mengetahui bagaimanakah
kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian
penempatan dan perjanjian kerja sebagai instrumen perlindungan
hukum pekerja migran Indonesia serta ingin mengetahui seberapa jauh
faktor sosial dan budaya berperan terhadap pengaturan perlindungan
pekerja migran Indonesia. Sedangkan dalam disertasi ini, fokus
penelitiannya adalah sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam
perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
4. Asri Wijayanti (Universitas Airlangga), dengan judul Hak Buruh untuk
Berunding (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Philipina dan
Australia). Dalam penelitiannya, Asri Wijayanti ingin mengetahui
21
bagaimana dasar filsafati perlunya jaminan hak berunding. Dia juga
ingin mengetahui prinsip-prinsip hukum hak dalam berunding serta
bagaimana perkembangan hak berunding di Indonesia. Sedangkan
dalam penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah sejauh mana
nilai keadilan terwujud dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
5. Salesius Jemaru (Universitas Hasanuddin), dengan judul Hakikat
Kedudukan Hukum Pekerja Outsourcing Dalam Membangun Model
Hubungan Kerja Yang Berkeadilan. Dalam penelitiannya, Salesius
Jemaru ingin mengetahui, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip
keadilan terhadap kedudukan hukum pekerja outsourcing, eksistensi
kedudukan hukum pekerja outsourcing, dan model hubungan kerja
bagi pekerja outsourcing dari perspektif keadilan. Sedangkan dalam
penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah untuk menemukan
esensi keadilan pada perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
Objek penelitian yang telah dilakukan penulis kali ini, secara umum
mengenai bagian-bagian dari hak-hak serta kewajiban-kewajiban serikat
pekerja/ serikat buruh dan pengusaha. Sedangkan perbedaan yang ada
pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terwujudnya
esensi atau perihal yang bersifat inti atau pokok yang memiliki tujuan
keadilan pada perundingan Perjanjian Kerja Bersama.
Kajian penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan secara
komperehensif dari objek yang diteliti mengenai Esensi Keadilan Pada
Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan
22
Pengusaha. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan
sebuah konsep keadilan yang berkeseimbangan. Di sinilah perbedaan
penelitian ini dengan penelitian disertasi yang telah dilakukan
sebelumnya.