i sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan … bupati...i 12. peraturan bupati pacitan nomor 28...

; B E R I T A DAERAH ; KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2010 [ \ NOMOR 36

* • PERATURAN BUPATI PACITAN • ' ; NOMOR 35 TAHUN 2010

' TENTANG -i

S I S T E M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN B E A P E R O L E H A N H A K ATAS TASAU DAN BANGUNAN

. i BUPATI PACITAN,

Menimbaag : bahwa sebagai pelaksimaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten ?sicixan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolefaan Hak atas Tanah dan

^ Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat: , 1. Undang-Undang l^omoT 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

^ . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahm 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425S);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 53, Tambahan Lemhaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang liomoT 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ,

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun '2004 tentajig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. \}^dm%-\}vdmg Nomor 28 Tahun 2009 tentang ^ai'ak. Daerah dan Retribusi .Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, \ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049)'^ '•

7. i Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangm^ J Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2005 Nomor 14 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten^g Pedoman ; Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

• ; Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahm 2007; 9. j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 XenXang Tata Cara

: Penalausahaaa dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; • ' . - x

10. Peraturan Daerah Kabupaten Vacitaa liomoi 7 Tahun 2006 tentang Pokok-; pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 I 'Ndmbr?);- - •

11; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor T7 Tahun 2010 tentang Bea f Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

i

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

! MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN B E A P E R O L E H A N H A K ATAS TANAH DAN BANGUNAN

' B A B I • K E T E N T U A N UMUM

{ Pasal 1 i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dm Aset Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut DPPKA. 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

. mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan. '• 7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta

" bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam imdang-undan.g dibidang pertanahan dan bangunan. ]

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke kas daerah raelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. I

11. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keletapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar,

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan. ^

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak temtang dan tidak ada kredit pajak.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

I t

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lalnnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organlsasi sosial politik, atau organisasi lalnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pejabat Pembuat . Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fiingsional yang ditunjuk untuk menerima, menyirapan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam r a n ^ pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fongsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

20. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

21. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

J Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan ' Iain-lain yang memiliki kekuatan hukum,

22. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat Iain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus imtuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

23. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Fajak serta pengawasan penyetorannya

' BAB 11 I RUANGLINGKUP

i Pasal 2 i

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BFHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

i

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; b. prosedur pembayaran BPHTB; c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB); d. prosedur pendaftaran Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; e. prosedur pelaporan BPHTB; f. prosedur penagihan; g. prosedur pengurangan. '

(3) Prosedur pengurusan,' Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan DPPKA atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. j

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Ta^han Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh DPPKA.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

! Pasal 3 i

(1) Untuk melaksanakan sislem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkanj meliputi: a. fungsi pelayanan; ; b. fungsi data dan informasi; dan c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

i (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi

dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

! \ BAB I I I

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB I

; Bagian Pertama Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

I Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengums Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan. \

i I i

!

!

I Pasal 5 t

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). '

(2) Tata cara pengurusan Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

[ Bagian Kedua I Pembayaran BPHTB i

[ Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. ;

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada DPPKA.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran n.

j Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB

I Pasal? i

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. ]

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III. |

i ' ! Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemiadahan Hak i'

; Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) DPPKA dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.

i (3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantiun dalam lampiran IV.

1

: Bagiaa Kelima : Pelaporan BPHTB

Pnsal 9 I •

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

] Pasal 10

(1) Fimgsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. ;

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

I Bagian Keenam ; Prosedur Penagihan BPHTB

: Pasal 11 i

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB. \

i (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Tegurau

dan/atau Surat Paksa jika diperlukan. i

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

I i Bagian Ketujuh i Prosedur Pengurangan BPHTB E i Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Fajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan tmtuk diteliti. j

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vll .

i

i BAB I V I FASILITASI

i Pasal 13 1

(1) Kepala DPPKA melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tm. «

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempumakan lampiran-Iampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi tmtuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

i Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB paling lama 1 (satu) bulan i

I B A B Y I K E T E N T U A N FENUTUP

i Pasal 15 *

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beiita Daerah Kabupaten Pacitan

I Ditetapkan di Pacitan

j Pada tanggal 29 - 12 - 2010

i W A K I L BUPATI PACITAN

j Cap. ttd

I H. G. SOEDIBJO t >

Diundangkan di Pacitan I Pada tanggal 29 Desember 2010

S E K R E T A R I S DAERAH

Pembina Utama Muda NIP. 19571017198303 1014

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 36

i

i

t i

I 1

f

P R O S E D U R P E N G U R U S A N A K T A

P E M I N D A H A N H A K A T A S T A N A H

D A N / A T A U B A N G U N A N

i A. GAMBARANUMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah ' dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur tni meiibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang , • menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/alau '

Bangunan. ; Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan

kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. -Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di • Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK T E R K A I T i

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB alas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur in! Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

i 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyal otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dalam prosedur ini, DPPKA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Sural Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). j

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT iaiah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kanlor Bidang

Pertanahan; dan b, menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

t

\ i

[ Lampiran I - Pengurusan Akta | I

i i •

k

i

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010 . TANGGAL: 29 - 12 - 2010

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

•i

' C. LANGKAII-LANGKAII TEKNIS / \

Langkah 1 ! Wajil Pajak {selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen

pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan Iain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.*

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2 j Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan,

Langkah 3 * Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4 ; PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5 ) PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen Ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i Langkah 6 ; Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. ;

J Lampiran I - pengurusan Aklg 2

i i

! • . • i i

I ! i >

j

{

i

r i } i

i

Langkah 7 ' Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak 'digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus • untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

> Lembar 1: ^ Untuk Wajib Pajak.

> Lembar 2: ; Untuk PPAT sebagai arsip.

> Lembar 3: i Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

> Lembar 4: 1 Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

> Lembar 5: ' Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

> Lembar 6 : t Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8 \ PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. \

Langkah 9 Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.

i i t i

t • • 1 I

Lampiran I - Pengiirman Akia 3 '

I

i

i

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

! SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROtBH AN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S P O - B P H T B ) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERfTAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

L s m b a r 1

UnlikWqib P a i *

WNASPENOAPATANPEMDELOLAAH KEUANGAN* ASETDAERAIt PERHATIAH BaoMi fftfUYu* ttnpaai wtfa haBirun bBlrtano lemba hi WNOli UJIIUU

A LNamaWaiibPaiik • J. NPWP;

3. AlwNW^bPq*'.

4 K>bfiii*^*u J HTJPW 6 Kecamaiw-

7. KlbuHM'VKdl t. KSUIPM:

). N o ™ Oho* P j | « |NOP| Pffl Q

t L»UA BnN'tt" WU birBunarr

] [ n

3 KtUiAan^nr 4 RTIfM'

S. Ktdmoun:

l ngtilLingwiNJOPPBB

B.KNxipBlerkkUila:

( / r « i < A

Tgnih [ bun 1

E u A l (thblmtlMMmm nAnuivivn

NJOPPffi'm' iOMi AvdKHi SPfJ fits prm Ptmim luMiKIOPPSB/m'

ml i Rfl 11 Rfl

ml 10 Re i: fe

KICPPeB 13 Re

14. HaigatnniikB/Niloipasar IRP

eii>g;™i

IS JtAil pmoMan had linab dan atau bangunan:

ISNomofSaitildH. :

C AXUMUlASIMUUPERCLEHANmKSEBELlAMYA Re

D. PEN9IITUNGAN GP1ITBlHamraui*ntiiima>«mnff'iUnienttabPip>|

1. NiBi Parofeban OiRd PAA INPOP | msmparbalrtan iWa pads B U . S. '4.. dan C

i MbPtiol<4>anaagl>PA«r4al[KanaPaiaA(M>OP1XP)i>wmr'i«draii i(*paobC

3. H t a P « i i c » v a « i « P a H t f t i u P A a A | l « V f K P )

4 e«iP*n>«AaiHaAau>IanaA4weaiie,mMf*<tla°i>*ne

mpm'-t^l

»<*<0WI

I tt Rp

) tt Rp

3 tt flp

4 tt Ap

E. Jumlab SaiDian baidiH Aan: •

I «. PinghilunetnlA8bPNNi

b STPOBPHTBJXPOBHJHANGBAYARISKPES KLRANG BAYAR lAMSAHAN •)

I c Panguiargpi diNUng landifi menjadi:

r d ; I

J1M4H YANG nSETOR jdengan anpliit

NurnDBi

% Midasa PaaluranKDH Hi:.

Tarsal

[Bp

(dengai hund):

iMdlHiMnHAIaigm 01 d m p t m n S t )

IConlrmgl^atetiai •

i>l WMJIB PAJAK ' PgjYEIOft

MENGETAHA: PRATIIOrWE

OTERlMAOLEIt 1EUPAT PaiHYARJN BPHTB

TangpN:

TaWi Caw *i ail DNASPENUPATANPENGEEOIAAN

KEUMON ASET [WE RAH

iMniane.vmnl"MlpaM mm* lai m.llin'Hl 4m Vdl Vgm hlHI*ipiia.UvnH flaiinAtaimn PtoA*W •ImvU. mnurdBlaigin

HmH'iPdlA UannDpimu:

NOPPBBberu:

UmMi 16-amb Pant

. LompifQp I - Penfpirman Akta

f


Logo Pimtrtrftih Qurih

j SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S P D - B P H T B ) i BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

_* PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

L e m b a r 2

Uniuk PPATfNoians sebagai amp

OIHAS PENOaptTAW PENGELOLAAN KEUANGAN * ASET QAERAH:. PERHATIAN. BacNW wunjuk permisan pada riaiaman telakang laintiar Pii leilebli U iulu

K I.NamaWjtiliPfiiak:

2. NPWP:

a.AlarulWaePâk:

4. KeiurgmviDMa:

7, KabiipaWniKoa;

5 RTiPW EKecamaiai'

S. KodbPus:

B. 1. Nornor Objek Pâk (NOP) PBB: 2 LeUAlanah dan atau bangunan: 3. KekrmanOKA S.KacanHivi:

• 4 nrm-. 5 KabupatenKola^

u r t f a n \ L u a s

f b* Nit FmiU «fi Miu M w w IWruiliwMTl

nJOPPBB'm' ( Q i a l i M l » m SPBTPeamantantmrt rattlmWnakrTafain !

tuadiAUOPRSB/nP

Tanah ( t u n ) 7 m> 9 Rfl 11 Rp Tanah ( t u n ) m> Rfl 11 Rp 1 anfiAlif^Vii

Bangunan ! i 10 Rp 12 np Bangunan ! 10 Rp 12 np 1 tPiâli^t ID

r NJOPPBB- 13 Rfl NJOPPBB- 13 Rfl Ink! rr -viiê xi

1S. Jens jieiblenanhaiaaslanandanaiai bangunan 1 1 1 14. Harga uansaksl 1 Niiai pasar Rfl

IGNonKKSertrtkat:

C AKUMUlASINILAIPEROLEHANHAKSEeeLUMNYA Rfl

D. PENGKITUNGANBPHre|H(nwdli>t4nuianiai>[«,glillungiinWijlaPijik)

1. Mlal Peiolehan Objek Pajak ( NPOP ) mentpaitiailkm nllal pada S. U . S14,. flan C 1 tt Rfl

2. Nkal Perolehan OC]sK Palak Tidak Kena Pqak (NPOPTKP) mBovemaliKxi niW pada C 2 tt Rfl

1 Nlai Penilehan Objak Paja* Kena Pwk (NPOPKP1 • > ^ l - n « i > 2 3 tt Rfl

4. Bea Peiolehan HM alas Tanah dan Banginan yaig tenjtang j B t a e n d 4 tt Rp

E. JirMah Sewan tMasaikan: ;

s PenglkliaigBn Wajib Pajak

b. STPOBPHTB/SKPOe KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN •)

c. Pengurangan dl billing sendid manjadi:

d. .,; i

Nomor langgal:

% bardaear PeiatLirari KDN No .

JUMLAH YANG OSETOR (dengan aigka): (dengan luu):

Rp

i i 0 4 d « > p « w i * E )

"91 WAJIB PAJAK/PENYETOR

MENGETAHUi: : PPAI/W3TARIS

J

DI1ERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggfl: .,,

Telah Diwennkasi: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Mamt IBn7ie dm met unpM Netdlttem ••"dd. dm unei Irgm Hmwrnuv erne* dpileidtmiem

(ImnflitKM peeMO

•

Nomoi Dokumen: I

NOPPBBbaru:

Lampiran I - Penîmsan Aklg

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTI

FETUNJUK PENGISIAN SSPD BFHTB

• FonmHir i n Krdin dui 6 Ivnbar Lembar peiUfna diKmna Wiîb ft|>k (WP) icbi|u bukLb ponbayann. L t m b u bedui dnenmi PPAT. Lembar lHi|^ Aienme Kepeli KemDr Biding Penanihm kibupiwWKov. Lembar lieonpii duenma FungBi Paliyanan meblui Wijib P « j i k (WF>, L e n b u kelimi dilenma Bank Vang Dihinjjli dan Lembai keenam dtienmi Bendahan Penenmaen.

• iiilib SSPD BPHTB mi dengu hunifceuk kapital aiaudikaiik • Gunakansalu SSPD BPHTB w u k tetiap aoanndan a e i i a p > c n 4 p « r e b h a n h a k a a i H n a h diiViiiu bangunan.

« Fonnulirinidapiipufidigiauktf tfiOik pembiyvi i iui iauaiu pembrtiLanmu penîngkafinii kcndakbefiaian panghmifigaai WP rASAPiNCISlAN HURl/F A E > i i s i i l e n ^ d « a W F *

Angka I i d angka I Cwk-^ Jeba

H U R U F B DiiSi dengan ditidan jema peinlehan hak aias tanah dan aiau bangunan Angka I Diiil dengan hpiiwr Objek Pajak (NOPJ yang lercaniumdibm S P P T P B B i a i muh danaUu bangunan yang beningkuian Angke 11 d Bngka b Dun doigan teak U n h dan^bu bangunan yang haknya diperoM

Angka 7 f d angka 13 MefupakmiabdunhAperîiwiian HH>P PBB u i bnah dan/aiau buigunen yang hiluiya dipemkh Padakotom mgkeVdin lOagvdiicbMkiaTiihiMSPPTPBB i iai terjadinya peivlehan Dilam hal NlOP PBB bcluni diletapkin Jbduin ada SFPT pBB ingkab din angka lOdnai b a t d v i k i n a u K Kuarangin NJOP PUB yang diKrtiiikjin obh Kepali Kantor Pelayanan PBB/KPP Pnuma yang wiliyih kerjinya mckputi leiikianih tlan bangunan aua pennuhonan WP

Angka 14 Diiaidengin hafgi nniakai yang lajatli/hirga iranuLu ying w e a n u n dalim Riulah Leiang/nibi p i i a r o b ^ tarubu) Angka 13 Ouaidfn^n k<i4* j m * p n l f l u f i hak BUI tanah dan boigwun achagai henkut

)EAil PifOlchan Hak

Kode VcwtfeiDkhanHal

Pemmdihin Hak - lu l l Bell

Tukar MenuUr -Hibah - H i b i h W a i u i - W a r n

01 07 OJ 04 03

' PamahiLari Oilam gerKfoan /badan bukum bmnya ' Pamoahan hak yang mengakibadiBn peialihan • PenuiuLiUri peniben dalam leluig > P e b k H U H puiuaan hakim yang fneinpunyai kekueian

hukun Wap - Poiggabungan uaaha ' Pelebuan maha

oe 01 06 09 10 I I

- Pcmckaian U H I U ' Nadiih ' Peroletian bail Rumah Sedrhina Schai dm RSS melalui KPR

bersubiidi *) • Pcmbenin hak biru • Pcmbenin hik bun vebagai keUnjiKin pelepuan hik • Pembcnan hiL tmn dilum pebpnin hak

12 13 14 13 lb 17

*) Dalam hal Perolehan Hik Rkimah Sedertiaiu SeliaE (Rt Sehal/RSHl sebagaimana dialur dalam k ^ i u u n Menicn PtfauLimandan Pruaiana Wifayah Na 24/KPTVM^003 Ctfiuig pfligidiin pemiiuhin dan panvjkiimn dengan dukuigin îliiaaSubsidi Ptiumthin tebagiimana iclah diubah dengan Kepunisin Mentcn Pemukimen dm P r u i n u v Wiliyah No 3g^FTS?AQOU4 dan ruriuh Susun Sedcrhani ying dilikukan mcUlui Kredrt Runuh bcTUbiidilKPK beestteidijyaflg pcmbanguimtya ihcnôj patit peniunn Moiien Pekeqain Umum NO b O f P R T ' l ^ loiung pcisyuaian Tckuiu Fvnbangonaai Ittfnah Sinuft

Angka lb Diiai dengan arenoeacnilVai a i u u n t h d i n auu bangunan betungkuian

H U R U F C Diisi dergan akumvliBi a u i hilai-nilii perolehan hak yang pernih 6iptti>\tli lebeluirnyi Uniuk mendukung angka ihi. dapai digunakin lembar umbahan uniuk

menunjukkin deml prrhiinngan

H U R U F O Dim penghihingi^ Ekea Perolehan BIH m h dan Bingumn [GPHTBloleh WP

Dalaai hal SSPD BPHTB digunakan imuL sdonn berdaufkm S T B . S k B K B S K B K B T sctognmini hufuTD b auu bcrdiiiikan hunirD d buruFC Udik perlu dim Angka I

Angka 7

Aogke)

Angkid

Nilai Pttakhtm ObjcL Pajik (NPOP) dim dengui harga w o i k t i ' mill paiei objek pmik a • hunireingkt 14 Nimun, dalam hal NPOPteriebuiiidikdikeiahui auu lebih iHKiBh din NlOP PBB maki NPOP dim dengan NJOP PBB sebigiimini huiufBuigka 13 Dalam M W P

yang buitngkuUn pemih mertenma peralihui hak, mtki ingki NPOP ini haiui nempemmbangkan ikumuliii mi, j i k i akumulaai lebeluninya b«1kim ppnth dikenii BPHTB maka NPOP dihnung icbigai puiiumlihan dengan akumulm idi

D n u aeauii dengan beumya NPOPTKP untuk Kabuptien/Kwi ying benangkuiu. yangdiitiapkHi Kcpaki Oaenh ( i f l W i H i m e n g m baaamya NPOPTKP dipit dipffukh melalie DPPKA HtenipilJ

Cvkupieda ' Dim dengiei hitil pMlialian imiia NPOPKP (angka Jîknuinlafsf pe>ak Kbesir 5 % (letuii P i » l Peidi No Tahun \

HURUF E Diisi dengan memberi landa ~)C ^ d i koiak yang aeiuai dengan datu leoring WPmelakukap leionr pajak Hunirm. Hunifb

Hurufc

Huruf d.

Jika irtoran l U n diLikukan Kbagamana huiurC Jika idDmn dtlakuken Kdik menggunakan perhmaigv di kmiTC. laiipi r nakai 1 Sum Tagihan Pajak Daeiah BPKTB (STPDL Sural Keteiipan B e i P w I e h u i Hak a u i Tanah dan Bingvwi Kurang Beyar ( S K B k e k w v Sural KmebVin Bea Perolehw Hak aiai Tanah dan Banguun Kumng BayvTambihin ( S K B K B T )

jika WP mernamdii l y a m leiieniu untuk nwndipaikan pengunngin dan jumlah ying lehiniuiyi a i ^ di huniFC Duv dengan piOieniaH sesuai dengan 4 e « i t a a n yang berlaku

jika lerdipii duar/keieniuan lam lelain huniF i , humf dan huruF c aepeili leioiin berdutikan SK PembetularwSK Kebenun/Puiutdn Binding/Puuian lain ying manyebabkan |urn|th pijik yinghirui dibayirberbcda dengan ymy tcrtend' HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK VAHO DlS^TOH diie* memperimiiian H U R U F [ M ^ n pilihan pada HURUF E.

4 Jike € 4 dipilih^meka jumlah l e m n menggiMkv t>-4

a Jika E'bdipihh. nakajianlah letonn Sejurnlah mlai yang daryelekan di E-b

4 Jika E-cdipilih. make juiTilah leionn mcnggunikan D-d dikahkandmgan pmeniaae ying dmyeiBkan di E-«

• Jika E-d dipilih, miki jumlah leiaian Kjunilih mlai yang dmyalaken di E-d

lumlih u U n n icixbul dnti dengan angka (dalam koHk) dm hunif Epidi bagian yang diaiairt.

C t u n n OaUin hil B P H I B yang sehinnnya Mniiang aihil (ivik m k i WP R&p fnengiu SSPD BPHTB dengan membaikv keieringin "NIHIL' pada begun JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihilcukupdikcrahui oleh PPAT/NottrddeiiBVmerundaiinganikDkH^ I Bendahara PeneriimMi) *

Lampiran I - Pertsurusan Akta

D . B A G A N A L U R

n w B d u f Pengurusan Akta f e m i n d s n a n Hak a t a s T s n a r i d a r M a l m Cteigunan

Oaian

1. Wajib pajak (penerima h * ) mengurus perolerian hsk a 3 5 tanah dan al au bangunan >(0 F P y r dengan menyeraikan dokumen leikait p a d e h a n hak a a s j tanah d a n / a a u b a i g u n a i .

2. PPAT menerima dokumen perolehan tia* dari Wajib Fejak. I=FAT kemudian memeriksa d a s mengenai objek p a j a i ke l^pala Kanlor B d a n g Ffertanahan. "

3. i<epâ \(ar»ot B d a n g Pertanahan menyediakan dEta yang dibutuhkan d o h P * W lerkail pemeriksaan objek pafak.

W^'ib Pbjak Setaku Fêrima Hak

4. FRAT menyusun Crati Akia Ptemindahdi Hsk a l a s Tanah d a d a l a j EBngunan.

5. FPYAT kemudian menylnipan C r ^ l Akta Pemindahan 1 - ^ a l a s Tanah d a d a a u Bangunan.

6 Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT menerima formulir S3-t> E F H T B dari D n a s Pengeldaan F^ndapaan tttuangan dan Aset D a e r a h .

7. FRAT m e n ^ l u n g EFHTB terutang, menyiapkan S S T M F H T B

8. W P bersama.ssina dengan FRAT kemudlan menarxlatangani S S D - B F H T B i

( • • c i M v i h i k a a r t n h O s i a a i

twignan ke IRIT

Fâbal F^buat Akta Tanah

Miaiiua •!— ftidvea-T)-raaiwurar nieiYift«»r renrm «| i

ijlikiibo-e) '

S T > « H T B

henyediun KoniKillr SSPD-

BPHTB

VYPOViFRVT trndelangm

Cciqmen lerkat drciehHiIUiAas

Tai^dan eanginai

Menerikmdde lertat ob,^ [K)ik

B d a i Q l ^ a u h a n

Menyuain Mas Fknincaiai

tUt a s ranch e a r

Lrai Mds '

a n T a i O i d a r a a i

- Mental ""SBHTB taul a>9 fnenyiapkai

sffoeFHias . aro-FFHiB

niBitBa'*

. Anip

l^pala Kantor Bidang Ftertanahan

MenyeckSai baa yaigdixtiAkm

F * V T I e i » a l pamaikmai ofciflh

PA*

WAKIL BUPATI PACITAN

Cap. ttd

H. G. SOEDIBJO

i i

LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010

! T A N G G A L : 29 - 12 -2010

P R O S E D U R P E M B A Y A R A N B P H T B O L E H

P E N E R I M A H A K T A N A H D A N / A T A U

B A N G U N A N

A. GAMBARAN UMUM >

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak lanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunal melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIIIAK T E R K A I T

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan 1 pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bag! Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

i

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang untuk:

menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; - memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; - mengembaiikan SSPD BPHTB yang penglslannya tidak lengkap/ kurang; - menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap penglslannya; dan - mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANCKAH-LANCKAH TEKNIS

Langkah 1 ' Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

, Lampiran 1! - Pemhavargn PPHTB 8

t (

• Lembar 1: ; Untuk Wajib Pajak.

• Lembar 2: ; Untuk PPAT sebagai arsip.

• Lembar 3: \ Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

• Lembar 4: i Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

• Lembar 5: T Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

• Lembar 6: i Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

i

Langkah 2 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Langkah 3 ' Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

T r

Langkah 4 Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 6 ! Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar I, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.

i

Lampiran ll - Pembayaran BPHTB 9

i

i

i i


j SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA P E R O L £ H A N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S P D - B P H T B )

L e m b a r 5

irtiM QaWVangDiluriul

< BERFVNCSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEX PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

L e m b a r 5

irtiM QaWVangDiluriul

nnu!!PFMnafl!nNPfMnrini AuiKFiiAMRiHi i t ftnAFMH-

PERHATIAH a J c s M p W u n | * p « n g i i n p K l a l u B r n w t « * M g l g n e i i i M 1 i ' M > h i W i u U

A INampWaiibPajak

2 WKVP.

3 Ataim *«)6 PjjNi:

4 Kfb'MinfHt i BT/RW ( K«BT1lUfl

T KibuPMAACai

e. 1. Nana Cup* PNaAfiOPFPeB:

2 LaNita'Hliilainaulm'flunait

AKnltPM:

I X I I • 3 KeLuhanPttr 4 RT/RW

S KKtmein: ;

l^nqniunEtfiNJOPPBB: '

1. Knipmn/Kaia'

UriiAA

Ta^Milbuin)

LuA 1

ml

} 1S. j«nB piidaUn lial a s Ian4li dai Mu bargwioi

i

WHirmSiirM: ,

t Rp

iim'HIOPPBBIaf

ml 10 Rp

HJCPPBB:

14 H a v t a > < * 0 ' H < l a > l » a r

Rp •^1 Tami^at

^Mlar^K

|RP

C AKlMIJlASINHAIPERaEHANHAKSEKLtJMNT* Rp

D. PEHOHnMOlM aPHTe(HtnvAPi>IHaaa<a'i>ngLiUngnHqBPi«H(| ;

1 . M U P t < » K i n a p b P R » ( N P 0 P l itiBn|wMiMn>i4afua>e)3.B.lf.MilC

I. t*f PMNctian Ob|M pRat liiW K s u P^Hi( U>OPTKP) mavsrluMn/HttpaOt C

3. HW PioWian CBtat PR* Hen Pai*( rPOPKP)

4. Be9pMil>'HnH* Nat Tanah dan Baiginai |Hiq Mang

•val-ai*a;

MiargaJ

I tt Rp

I tt Rp

3 tt Rp

4 tt Rp

E. Ji<T4*iS«ai4nliaid8aAan: ',

I » PangraiLiiganWafbPaiali

I h SrPOePHTB/SIPOBIAIFWHCBATAB/SKPOe I KURAHC BAYAR TAHBAWN'I

c Ptngmangandibituiigiandiilirenjadi.

r < ; ; I

JUHIW TAHG PSETOR (Otn(|3naf>!j'iat

WxTu; \

% MiOaiRpaiatutanKCMM) .

Tuigjal

[Rp

(dengan hi hi<].

IbinMi MifigaOlilnpl'widEt

*)CeiMr*>4'4>>pM'

- - '* wuie PAjAKiPBivEroR

t^wkr^m tm \im\arpan

i MENGETAHU' pPAT/rorafie

DITERWAOEEIE TEMPAT PEMttYARm BPHTB

Tmggd

THh DvaiiKfii 0IW S PE NDAPA lANPENGELOLAAN

HEUaMGAH ASET DAERAH

NamHip^v ilan— ommmmqan NimaivqHp.ea.pa dapivAiaia. NvnaNrgip viPTpa. SAwidBlvqap

Hiipa dial Pat pauqaa DPPKMI

Nomor Oolunhil ' f

NOP PBB Uru:

1 Hiipa dial Pat pauqaa DPPKMI

Nomor Oolunhil ' f

NOP PBB Uru: 1 1 1 • LanCarSG - B a u rjAaDawnpHBaiddiaiaPnianaai

i

I 1

J.ampir(in II - Pembayaran BPHTB 10

http://NimaivqHp.ea.pa


1000 Matli'hh DMqh

! SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S P D - B P H T B )

Lembar 6 UnlitBanil yang

[fbnjuliBentlanara aieiimaansbgLaporanl

DPPKAO 1000 Matli'hh DMqh

> BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ^ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 6 UnlitBanil yang

[fbnjuliBentlanara aieiimaansbgLaporanl

DPPKAO

niNAqpFMlU>AT*NPCIJRFini lUN KFIIAHRAN* ACFTnif PERHATtAM B)abhp«injutp*flgi»wpadinalaff laibel*angl*<ib«l i i tHMhiUliul i .

A l.tomtWaiitiPaiak

2 NPWP:

]. AhnmWajb Palak-

I I I

4. KatiNitrLOasa: t RTlWC B Kecainabn

7. KatMxHnAColz t-KadaPoi:

t H i ™ a i a 4 P M i p K ) P l P s ' C

!. laaA unKi dan aiau tft man:

• 1 KeluiahsiUDasa: 4.RT/RW:

i. Karnaan:

nnghlLdgan NJOPPBB

(. KatMMtgnA(oU:

Tananiburn)

OBHIHiliiIliJ

ITi!

bnginan

I S . J a « F a » l i i h a n r i * aaOnieilaaaavNnsiinaic

IB.NvTaSeniAal: :

niOPPSBIaf lOs te*m swr Pti H n pu

* Rp

m> 10 Rp

HJCPPBB:

M niiB>ianiak>rMiB|HB[

ftp

Lutti HlOPPBB/m'

antaT >m»k9

C AKUMULASlNILAIPEROEHANHAKSEBELUMNYA Rp

0. PENGHITIMOIN BPHTBi H>i>r*diWt«iaaaiK nnflnunia."*' PN*)

t . M W P « p e n a n a i p A P A * ( N P D P ) i n a 7 > « A a M B > i a B p a d a 8 l l . B . M . . ( l a i C

2 Mb P * a i a i » a | * P « * r i d N i K a n a p R * ( NPOPTKP] « a n y i v M a i « ' W a p a * C

3. MW PrDUNan Ctyet Pai* Kana P^ali (l«>OPKP)

4.SaaPaiP>alunHehata>Tanab dan Bangunan yanq HUang 9Kiia.pcl J

1 tt Rp

i tt Rp

3 tt Rp

4 tt Rp

E. Jumlah StO'V bwdasaAin j

I • Pmpnuogan Waib Peak

h S T P 0 B P H T B / » P O B M J R A M G B A Y A H / S K P O a KURANS BAYAR TAHBAHAN')

r~ c Pangurangan diiiilung Mndi4 iwifaii

r * I. i

JUML Nl YANG DISETOH (dangan angka) (danganhuiuS:

lUinoi: Tanggal

% hantoaPMbiMnKCHNb: , „

ftp

IhMMintepaMnnpiiPaaiapdniaEJ

ICawpaigiiMpadi ;

UK WAJIB PAJAKIPBIYETOR

tmaa bfipuf am Ink IHgui

WENGETAHU: PPAlyhOTAfiS

DUE ftlMA OLEH TEWPAT POI BAYAR AN BPHIB

TrnMP'

I O H kipiv nnupu dm ima mw V awwv *• im* Imqan

TaWi Daeflikait DINAS PE NOAPATAN PE NGE LOLAAN

KE U AN QkN ASET D AER AH

kmw urgm PmvK m.imniiva—

•awn da BimVnuO

HjmarOqluiian:

NOPPBBbaiu: ,

L U L U L L •

Lampiran If - Pembayaran Bf*HTB 11

1

1

I

D. BAGANALUR

Rosedur Ftembayaran BR-fTBoleh Fêrima Hek Tanah dan/atau Bangunan

Uraian W lbF%iJak selaku Ftenerima Hak Bank yang Dtunjuk/ Bendahara Ftenerimaan

1. Berdasarkan prosedir p e n g u i u s n a k i a pemindahan hak, maka Wajib Rijak menerima S T O -B R f T B d a r i r n k T .

Z Wajib FSjak membayar ER/TB terutang d 3 l menyerahkan

Ceri Ftoaedu'1 ( h a e d w

rhmndaron Hsk)

saoêFHTB kepada jniunjuk/ Bendahsra Fbnerlmaan.

IwmsTT 1 mamarj) '|

( I k n b a a i I M I H M 4 ) — ^

IWmby'BJ ^

3. Bank yang Dtunjuk' Bertdahara l%nerjii iaai menerima pembayaran, menandatangani S 3 4 > BFHIB. mengarsip B g P g F f T B lembar 5 dan 6. dan menyerahkan OT>BRrrB lembar 1. 2. 3. dan 4 kepada Wajib FSjak.

MflnerimB Fhmbayaran e^TTB & m a n a H H a n ( ^ 4

a B O B * r i B

4. Wajib Fbjak menerima S E F D - B F H I B lembar 1. 2, 3 . dan 4.

T

(lanfcarij— UlsniMrj)

lleoiliirij •'• merrcaraT"

ESOSFHIB

5. Wajib Fâk kemudian mengajukan permohonan penelillai SSXt-EFHTB kepada Rjrigd Fâyanan.

f p f o a T I i f M n * » 4 J H

Ltenyjneaun p o r n o t w

penMnianSSO. B H n B i v n n w i o {Soivkuinra dieunakwi

dalam proHa pdiaporan }

W A K I L BUPATI PACITAN

Cap.ttd

H. G. SOEDIBJO

Lampiran II - Pembayaran BPfLfB 12

LAMPIRAN I I I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010

( T A N G G A L : 29 - 12 - 2010

P R O S E D U R P E N E L I T I A N S U R A T S E T O R A N

P A J A K D A E R A H - B P H T B ( S S P D - B P H T B )

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Fenerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

i

B. PIHAK T E R K A I T

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

t

2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan informasi; memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & InTormasi Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: |

mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya; dan menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

t

C, LANGKAH-LANGKAII TEKNIS •

Langkah 1 | Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor); > Sural Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keierangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu NPWP; Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

1 : i j

Lampiran 111 - Penelitian SSPD BPHTB i 13

I ) i

\ \ \ i

W a j i b P a j a k m e n g i s i F o r m u l i r P e r m o h o n a n P e n e l i t i a n S S P D B P H T B . W a j i b P a j a k k e m u d i a n

m e n y e r a h k a n F o r m u l i r P e r m o h o n a n P e n e l i t i a n S S P D B P H T B , S S P D B P H T B ( l e m b a r 4 ) , d a n

d o k u m e n p e n d u k u n g k e p a d a F u n g s i P e l a y a n a n .

L a n g k a h 2 |

F u n g s i P e l a y a n a n m e n e r i m a F o r m u l i r P e r m o h o n a n P e n e l i t i a n S S P D B P H T B , S S P D B P H T B ( l e m b a r

4 ) , d a n d o k u m e n p e n d u k u n g d a r i W a j i b P a j a k . F u n g s i P e l a y a n a n k e m u d i a n m e n g a j u k a n p e r m i n t a a n

d a t a t e r k a i t o b j e k p a j a k b e r d a s a r k a n F o r m u l i r P e r m o h o n a n P e n e l i t i a n S S P D B P H T B y a n g d i t e r i m a .

P e n g a j u a n d i l a k u k a n d e n g a n m e n g i s i d a n m e n y a m p a i k a n F o r m P e n g a j u a n D a t a k e p a d a F u n g s i

P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i .

i L a n g k a h 3 ;

F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i m e n e r i m a F o r m P e n g a j u a n D a t a d a r i F u n g s i P e l a y a n a n . F u n g s i

P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i m e n a r i k d a t a y a n g d i b u t u h k a n d a r i s i s t e m d a t a b a s e o b j e k p a j a k .

F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i k e m u d i a n m e n c a n t u m k a n i n f o r m a s i o b j e k p a j a k p a d a F o r m

P e n g a j u a n D a t a . F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i l a l u m e n y e r a h k a n k e m b a l i d a t a F o r m

P e n g a j u a n D a t a k e p a d a . F u n g s i P e l a y a n a n .

L a n g k a h 4 f

F u n g s i P e l a y a n a n m e n e r i m a F o r m P e n g a j u a n D a t a y a n g t e l a h d i i s i d a t a o b j e k p a j a k d a r i F u n g s i

P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i . F u n g s i P e l a y a n a n k e m u d i a n m e m e r i k s a k e b e n a r a n d a t a y a n g

t e r c a n t u m d a l a m S S P D B P H T B d a n d o k u m e n p e n d u k u n g S S P D B P H T B b e r d a s a r k a n d a t a o b j e k

p a j a k d a r i F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n f o r m a s i . D a l a m k o n d i s i t e r t e n t u , D P P K A D b e r l i a k

m e l a k u k a n p e n e l i t i a n l a p a n g a n u n t u k m e n g e c e k k e b e n a r a n d a t a s e c a r a r i i l . M e k a n i s m e d a n t a t a c a r a

p e n e l i t i a n l a p a n g a n a k a n d i a t u r t e r s e n d i r i .

L a n g k a h 5 \ ;

S e t e l a h s e m u a k e b e n a r a n i n f o r m a s i o b j e k p a j a k d a l a m S S P D B P H T B d a n k e l e n g k a p a n d o k u m e n

p e n d u k u n g t e r p e n u h i , m a k a F u n g s i P e l a y a n a n m e n a n d a t a n g a n i S S P D B P H T B ( l e m b a r I , 2 , 3 . d a n

4 ) . F u n g s i P e l a y a n a n m e n g a r s i p S S P D B P H T B ( l e m b a r 4 ) s e b a g a i d o k u m e n t a s i . F u n g s i P e l a y a n a n

l a l u m e n y e r a h k a n S S P D B P H T B ( l e m b a r 1 , 2 , d a n 3 ) k e p a d a W a j i b P a j a k .

L a n g k a h 6 i

W a j i b P a j a k m e n e r i m a S S P D B P H T B ( l e m b a r I , 2 , d a n 3 ) d a r i F u n g s i P e l a y a n a n .

i i

I

' i

t

s

J

« 1

*

Lampiran HI - Penelilian SSPD BPHTB I 1 4 t


f

1 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lsmbar 4

( S S P D - B P H T B ) OPPKAO dalam p i M t pEnailian

Lp0aA»mthitfhDHfl1l ' BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

OPPKAO dalam p i M t pEnailian

niMBPENIWAUNWNfiFlOl » * * I K F l l A M n A N « * S F T n * F R A H .

PEHHATIAN BSBbhpglLinjaipangiawpsdahatamsnMafcanglambainitiiilebihdeKiiti.

1. Nana Wajib Pqak

1 W W :

JWrialWMBPaiak

4 Ktki'aliB'VCesa: i mm. S Krairalan

7.Kabiip3tar>4Uilr ftKodePot

B 1. Nomor Ot«iiFajal: (NOP) FEB

1 Lilaklarah Janalai]bant|ijrai

• ] KatirihirVDna' 4. RT/Rff-

£ KKamnan.

I^iqntip^ NJOP P6B

6. KatupalanaCD*

Uiaim

T4nah(buni)

L u l l

r IBiravafllvrrtfB nmnfaOpeiaiiPl

HlOPPm/m' tarn ImmmEm' O'vrFflBbibfBrafe'ia

fEtmrEph^/ onin ) tuasimOPPB8/nF

Rp 11 Rp

Canguran * ml Id Rp

15 JwiBpaiDlehan hak a* ln*i dan alav bangunan:

16 NonuiSaitBial: 'i

12 Rp

KJCPPBS. 13 Rp

14 HaigaliansakafNilapKar | R »

•VBI' OR. ri

m R t i 1 - a . a . 11

C AKUUUUSINMIPEROEHANHAKSEBELlltnYA Rp

O P e N Q < i n j N & k N B P H T B ( H n « * B U i H z a l i i i | i > i i f l > i l > ™ < W a f e P ^ |

t H I > P « r o l e h a n a i e l i P a j * ( N R 3 P ] mqoarliatrkainfarpaiMBIJ.BW.danC

2.MlaPaiBWiMO^<liPq*riO*K4aaPq*( WY1P1KP) swigisluNimi rdm pada C

} WHpM4ahnajiiliPR*HaraPRat|MiOPKP)

4 B M P a > o l a h a n H * a U i T i n * i t t n B a n g L « a n ) e r g i e i U a n e

wqmt-flttl

Nia<gM3

1 tt Rp

] tt Rp

3 tt Rp

4 tt Rp

E. JumltfiSalOiinbmdBSBiliBn i

f ~ a. PanghilunganWigb Pajak

b. STPOePHTB'BIPDBIllRANGBAYAR/SKPCS KURANG BAYAR TAWaiAN 1 Nomor

[ ~ C PangurangandlaiimgtanflninMgail % b « 4 a M Paraian KOH No:.

r 4 :

Imggat

jyl*4H YANG a S E TOR (den!nnan}Va)

ftp

(donjaitiiiul):

rbmruiirLanpartirt/ipai Ortfmpl'HiidjEJ

']ComrjimglilitMili r

WUia PAJAK/PB1YET0R

Umi*ai<a* dm Imdi tmom

MENGETAHUI' PRAT/NOT ARB

NmiBimpm nrnipii dmaidBmam

DITERIMA OLEH: lEMPAT PBI BAYARW BPHTB

TaigjJl' . .

Hm himpm. umml. dm m laqd.

Talan OaarAkair OINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Nrniaanqtm nrnioil mrim«>imam

Hmn * M « m pmqmOPPKW

Nomor Ootajmoi

NOP PBBbanj;

Iambi '4 -Funmi ANaiHim

i i

Lampiran HI ~ Pertelitian SSPD BPHTB

[ CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

F D H M U U R F B Y M O H O N A N P B J Q J T I A N S E F D - E P H T B

1 L 3 n i [ j r 3 n , 1 (SSU) a n

Hal ; PeryampeiariimJBPHreuntukditelill )

Dinas F^galolaan Fterdapalan K e u a n ^ CBerah Femerlnlah l ^ i f i a e r V K i l a , . . :

I

ytrg bsftanda targai d beweri in : NamaiA^ibPqai

M i 1 1 i 1 1 1 1 1 I 1 1 T Alama

BsrsamainI menyampakanEa^-GFHTBijnlukditeiltiaasperoieTwnhaiaastainari dan/aaubangunai setega ber ikU:

N C F : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A a n a

Oaa/Keluiahan ]: l^bif iaerVKita

t

Teriampr ddtumen s e b a ^ benkul: (1) E m j - B F H T B y a i g l w 1 w » N o m c r T r a n s a k 9 F^nerknaanCeerahCHTK)}/ S S D ^ m i B d a i t a Bukli

R s n e r i m a a n D a a a i l E m * ) ; (2) FbtokopiiH4 aiau S H U S r u k A l M bukli p e m b e y a a n P ^ EUktl F^mteyaranFBB

lainnya Tahun *) ;

(4) EWal K j a s cbri V&jib FE|ak " } (5) Friiokopi idertitasKuasaWqib P a j a k " ) (6) Fblokopj Kartu N F W

Dernikai dsampakan uniiii d a p a diiaiukan pshaitian i:tJ4>BI4TIE

i^taangan: | ' . 2 0 ' } c s r a y a n g t i d a t p a l u Wajibpsjak/KuaaWqibPqak*) " ) ddam haidkuaekan

{

P e J B J T l A N ^laeiah cneiaKuiMn pemeriksaanoai penaaaian dCMP-tatimoai aaanmen pentJukungaai vwgm rrqak. oengan mi kam menyaaian tefivba: j

- Ceta objek pejakyang t a c s n l u m dalam £ £ n > t * H i i b i e i a i n s u a - M i a BFHTBteraang y a r g t a c a n l i r n ffitamSS^DePHTBtelahsasus - Dokumen pendikung perolehan hak aaslanahf dan ban^nan l a a i l e n ^ p

\ . 20 ; Rjnga Fyayanan i

1

i

I

I

t

CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal

FORW PB GftJUAN DATA

Dengan hormal, \ SBhubun^ dengan proses penelitian SEFD-HXTByangsedang berjalan, dengan ini karri mengajukan permintaai dataterkait perolehan h*bumi dan/atau bangjnan atas:

ffemaVtfejibPqak

] c

Sbrtadataobjekpajakatasl :

Nomor Objek F^jak(NOf) j [JJ r m P m F m I I I I

Aas perha ian dan kerjasamanya kami mengucapkan ter ima kaah.

t

. 20 Funga pelayanan

Lampiran III - Penelitian SSPD BPHTB

CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal

DATAOaB<PAiy<

Dengan Hormat, i Dbawahini merupakan data y^gsndabutuhkan dalam prosespanelitianS9T>ERTTEt yaitu:

LNamaWajibF^* ; j _

2, NFVyP : I I I

3. Perolehan Pbk Seta ma Tahun Berjalan: a. b / [ c d.'' [

] •

4. N)mor Objek F jak (NOP)

5. Lftaktanah/bangunsn: 6. I lurahan/Oesa 9. Kecamalart

Rengritui^n NJDPFBB

TFTT/FW 9 Kabupden/Kola

U r a i a n ] Luas

piisi iLasiaich da> aaubcn inan yang haWys

dperokh)

NJOP FEB/ m ' (•isi b«rd3Barkan SWFeGtahin

terjadinya p«rol*an h*/imun . .)

LuaSKHJCPfEB/irf

Tanah {bum!) : 7 9 1 1 RT

Bangiran e m' 1Q 1 2

NJCPFEB 1 3

amogadatairi dapat bergunaddam proses penelitian SEFT>EFmR TerimaKasih

,20_ Rjngsi Pengelolaan ^ 3

& Irf ormae '

Lampiran III - Penelilian SSPD BPHTB I

: 1 8

D. BAGAN A L I R

U r a i a n W a j i b P a j a k s e i a k u P e n e r i m a H a k F u n g s i P e l a y a n a n F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a &

I n l o r m a s i

1. Waj ib P a j a k s e i a k u p e n e r i m a h a k m e n y i a p k a n cfokumen terkail penelitian S S P O - B P H T B . W a j i b Pajak| k e m i K l i a n m e n g a j u k a n Formulir P e r m o h o n a n P e n e l i t i a n S S P D - B P H T B y a n g dilampiri d e n g a n ; S S P D - B P H T B l e m b a r 1, 2 , 3 , d a n 4 , d a n d o k u m e n ' p e n d u k u n g l a i n n y a k e F u n g s i P e l a y a n a n .

BvHie

_ • ;"1

I (wmwa—n I rWUfiJUT-i l -

2 . B e r d a s a r k a n Formulir P e r m o h o n a n P e n e l i l i a n S S P D - B P H T B y a n g diterima. F u n g s i P e l a y a n a n m e n g a j u k a n d a i a terkait objek p a j a k k e p a d a F u n g s i P e n g o l a t r a n D a t a A Infomiasl d e n g a n m e n g g u n a k a n F o r m P e n g a j u a n D a t a .

I i '3. F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n l o r m a s i m e n y e d i a k a n d a t a terkail objek p a j a k d e n g a n m e m b u k a datal>ase.

:objek p a j a k . ;

I 4 . F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & Inlormasi m e n g i s i d a t a objek p a j a k p a d a F o r m P e n g a j u a n D a t a . F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & Informasi k e m u d i a n m e n y e r a h k a n F o r m P e n g a j u a n D a t a k e p a d a F u n g s t P e l a y a n a n .

i 5. F u n g s i P e l a y a n a n meneliti S S P D - B P H T B d a n lamplran- lamplran pertdukurrg t>erdasarkan d a t a objek p a j a k y a n g diterima dari F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a A Infonnasi .

6. F u n g s i P e l a y a n a n m e n a n d a t a n g a n i S S P D - B P H T B d a n m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a W a j i b P a j a k . !

IHMVTI ( W « H I 7 | —

'AiMp


Cap.ttd

11. G. SOEDIBJO

Lampiran III - Penelilian SSPD BPHTB 19

J

I

f ; LAMPIRAN I V : PERATURAN BUPATI PACITAN • NOMOR : 35 TAHUN 2010 i T A N G G A L ; 29 - 12 - 2010 1 — — ^ \ r

I I

P R O S E D U R P E N D A F T A R A N A K T A K E K E P A L A

K A N T O R B I D A N G P E R T A N A H A N

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. <

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B, PIHAK T E R K A I T )

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

I

2. Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk: - mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan - menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

i 1

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk: - memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan • memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH-LANGKAH T E K N I S i

Langkah 1 Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak mempcroleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Iembar2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). \

I I

Langkah 2 • PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

i

Lampiran fV- Pendaflaran Akta 20 I

Langkah 3 ; PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4 ; Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah. '

Langkah 5 Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6 ) PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7 ; PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

1 i

Langkah g Wajib Fajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. ,

f K \ 1 \ I

t

i

I

(

i

I 1 (

f


SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lam bar 3 BEA PERO L £ H A N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lam bar 3

( S S P D - B P H T B ) U n U Kepala Kanbr BIdaig Paitanttiai

Logo hniliMh Dai* ] BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN O B J E K PAJAK

PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

U n U Kepala Kanbr BIdaig Paitanttiai

DINAS PENMPATANPENnFliNJUUI KFIIANGAN1 ASFTnAfFUhL PtRHATUW: B » a M i p W u n | * paioiaan pada M n o n M * a q lanUr hi hrhbihdtfuk

I M W :

3.AhmaWa)bPaj*:

1 1

4 . K * f r * i n O « > B

T. K*iupalMW<ola: LKOMPDS:

1, Nonw Obi* P 4 * (NOP) PBB:

t l a l * l^nahJanalaib*qjiai:

• S KetotfanPaia: a.rmpw S K a a m a a :

FhrgMuvftlUOPPBB:

f. K«ht«aaM(aa:

V r a l a n

Tan* (burl)

luaa c /avnaMallx ••••<v>a»<«

ml

KJOPPS/nf anViviH/ UMt J

S Rp

t 4 « » i W 0 P P B f l / m '

--'- ntalim^^t Ehngunan m" 10 fip

11 M t panUhan h * a» tan* d n Mw baiauiai: a

l l N n w a a i k * :

WOP PBB:

K H a g a t m t t d / M i a p a a c

12

1J

I ftp

Rp again I * ! Id

v a « " - " * * I '

C AKlAKAASdXJUPEROLOIANHUCSEDaiAMYA Rp

a PENGHITUNGUIBPHTB(H**diUbwda**p**itir>:^W4bPipk)

1. Hhl P a o b M a a i * P « * ( N n P ) m a n p a ( i * l a R n i a p K i i S 1 1 , S . I 4 . « k i i C

2. MH PaCPhan Ctj* P i j * TVM Kana PH*( NPOPTKP) iDBmparbadtannta/pada C

3. Nl W PaWahan 0D|« Paj* tena PNabI NPOPKP)

4. Baa PaWanan Hak alaa Toi* dm Banguun laig iBiutiiig

*cl l l -ac*l2

(MianAaJ

1 tt Rp

2 tt Rp

3 tt Rp

4 tt Rp

t JunWiSHcianbaidB<BAan <

I s PanghibaiganW^bPaldi I D SrPOBPHTBJSIPDSHJRANGBAYARJSKPOS KIAIANG BAYAR TAbBAtWI •)

C PaagirangandirihPBMnildniaqadl:

r d JUMLW YANG DISETOR (dengan angle):

Nonor

% banUMPattranKOHNo:.

Timgat

Rp (dmganhunl)'

ItMaaaitoi painiinen 01 da> pDiandl E)

•)CaW|Wi«l*lpai*i )

WUB PAJAK J P » Y E T O R

• m knoa — • « i™!

MENGB-AHU: pmT/IOIARB

DITERIMA O l £ t t TEVAT PSJttYARAN BPHIB

Tangg*

MHI ina i ia .aa i ia * i l M l n g »

T a U n w i a a t DIIAS PEMMPATAN PENGELOIAAH

KEUNHWIASErCMEHAH

N M k i a a . I l a i M ••IMiUfaH

toaaiaa* p a a a P a a i u o

NamnDcHimen:

NOPPBBbaiu; , ! 1 l a J T • LamlaiM-KvilaKUlOfaiBcBPBnirahai .

Ipmplrarf }V- Pendafiaran Akta 22

D. B A G A N A L U R R o a e d u r n n d a f t v a n A k t a F ^ m l n d a h a n t - t e k e t a a T e r a h darVotau B a n g i r a n k e l ^ c i e l a l ^ n t o r F t a n o i e h a n

Oaian W^lbF^sk ^ a k u Ftenerima F-^ ftjabat Ftembuat jAWa Tanah Hfepala l ^ t o r Bdang Ftertanahan

1. BBTdasarkan p r o s d u r p e m b o y f r a n d a n p r o a e d i r p a n a l k l s n , W ^ i b Ftejdc m e n e r i m a E B O E F H T B tembar 1. 2 , d a n 3 . W e j l b (tejak I d u m e m b e r i k a n S E F D E F H T B lember 2 d o i 3 k e p a d a F W T .

Z Eterdasarksn t r a n s a k d p e m b a y a r a n F R t d l ^ o r Ftelayanai Ftejak, V ^ i b F E j d r Juga menyerebkar) E k M ) Ftertenmaen E B ^ ras6 4 a y a l (2) k e p a d a FFAT.

X F H M menyleptttn A H a Ftemlndahan H e k A i e a T a n s h d a r V a i a u Etenguian. F F A T h a m u d a n m e n y f a p l w p e n ^ u a n pendaftaran h e k a e a t a n a h d a u p e r d i h a n h e k a a s t a n a h . F R A T m e n ^ d p SFO E F H T B lembar Z

4. F F A T m e n y e r a h k a n A M a F t e m l n d d i d i F b k M a e Tanah d a n / a l a u B d i g j n a n , S R 3 E F H T B lembar X d e n B u M l Ftenertmaen EB^Raeal 4 a y d (T^ k e p a d a Kefxia Kanlor B d a n g Ftertanahan.

5. I ^ p d a l ^ o r B d a n g Ftertanahan m e n d a e h p e n ^ u e n d a n m a n n p e r t s d w n i daftar p e r d e h a n l peralihan h a k a i a a d a s i s t d i . I t e p d a Kantor B d a n g Ftertanahan m e n ( p r d p S S O B F H I B lembar X

8 . K a p d a t^ntor Etdang n r t a n a h a n m e n y e r a h k a n A M a FtemlndGhan Hek A t a a T a n a h d a i / a t a u Bangunan d a n E k d i l Ftenerimaan S S ^ F t e s I 4 a y d [2) k e p a d a FTteiT.

7. F R A T m e n a n d d a n g a n l A M a Ftemlnddtan H e k M a a T a n a h d a n l d a u E t e n g j n e a F R A T k e m u d a i menyterahkan A M a F t e t d n d d w i Ftek A t a s T v t f t d a r V d e u B a n g m o n k e p a d a VVB|lb Ftelak.

O B l l r v i B * * p e m b a ^ a n

r R i a h « r >

O r l p r o w k i r (eMumnye

• • • n a i 4 n « c B

5; T d " W i > 1 (lemcarjo *n

M a . ^ e w P o n M U o n

p a n d O m i a u

OflmMrl) » T > e F M I B

n > n H 4 a a c a

[ w w a t t

p v u M i w n H * • • • i « i a > a i u

t w n t w a j

s a r M f H i B 0 « — 3 )

p r o n i n e

3)

fb4dll

• n a r g v t H V i v u ( U l t v [ H r a H r w a B i D s o i n i n

k M i a w T a n i n

X a*t*raMMi™i V ( M 4 H C a

MaonManggii A u a R n k K M i m

k t a k a B T s i k i d s V • a.1 esnajrae


Cap. ttd

H. G. SOEDIBJO

Lampiran IV- Pendafiarm Aktq 25

I LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN ; NOMOR : 35 TAHUN 2010 ( T A N G G A L ; 29 • 12 -2010 I

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARANUMUM t

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini meiibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

i B. PIHAK T E R K A I T

1. Bank yang ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk: i - menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak; - menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap

pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan - menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk: • menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran tunai; - menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah; - menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah; - menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang

melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan; • mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran; - menyiapkan Register STS; dan - mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i 4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk: - menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan; - menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan; - menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan; - menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;

I

Lampiran V- Pelaporan BPHTB 24

I \ t t

- menerima Laporan Penerbitan Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan ;

• menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C . LANGKAH-LANGKAH T E K N I S C . l . Pelaporan B P H T B yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya. Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2 1 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3 Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4 • Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5 \ Secara periodik. Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

t f i

Langkah 6 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan B P H T B yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1 • Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. \

Langkah 2 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5. ] .

Langkah 3 Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4 Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C J . Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

I

1

Langkah 1 • Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2 PPAT membuat Laporan" Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

I

Langkah 3 PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

i Langkah 4 ! Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. ',

t

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah1 Berdasarkan prosedur C.I, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

1 Langkah 2 ' Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD. '

Lampirarf V- Pelaporan BPHTB 26

C O N T O H L A P O R A N P E N E R B I T A N

lAPCRAN FOBBIAN MUOBi FW fllai _ w m . „ „ ffemaFWT

UVP

M a Mil

RMan, Ihigsldaan Vaai^ 6ir\M

-ifHa-

NO m j T

AKTA

EBiIUK r 0 B 1 A T I U

HUKJH

NMAAlAMAT,MNNnVP

BISDANNCMOR HAK

UJASIM') •'KAflM*

1FMI3Vg

AUHWHAK(If)

- 8 E F 0 a W B -

IQSiliiGAH

-ifHa-

NO m j T NCMCR HNGGtL

EBiIUK r 0 B 1 A T I U

HUKJH

RH4XYWG

NBKAUHUN/H BIEBIKW

HBIBIMA

BISDANNCMOR HAK

LETAXWIAHUN SANGUNAN TANW MKUNAN

•'KAflM* 1FMI3Vg

AUHWHAK(If) lAHUH

lANGOL lANQGAL m IQSiliiGAH

1 2 1 4 i ( 7 1 1 10 11 12 13 14 IS 16 17 tt

...,-.2011

Lampiran Y-Pelaporatt BPHTB 27

t i

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN

P A N D U A N P E N G I S I A N L A P O R A N P E N E R B I T A N A K T A O L E H P P A T

Dituar Tabel

Nama PPAT

Alamat

NPWP

Daerah Kerja

Bulan

Tahun

Didalam Tabel

Kolom I

Kolom 2

Kolom}

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom?

Kolom 8

KolomSdania

Kolom I t

Nama PPAT yang benangkucan, atau PPAT Penggand.

Alamal PPAT yang beisangkulan.

NPWP PPAT yang benangkutan.

Daeiah Kerja PPAT yang betsangkutan.

Bulan bereangkuian ;

Tahim benangkuion

Nomor unit pengisian label. \

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibual PPAT yang bersangkulan.

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.

Bentuk perbuatan hukum. Conloh: jual beli. tukar menukar, hibah. dsb. • I

Kama, tiamat, dan NPWP pihak yang mengallhkan/memberikan.

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menenrtia (can penutisan seperti kolom 3).

Jenis dan nomor hak. a. Apabila lanah audah bersertifikal ditebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/den sesuai yang tercantum di

sertifikaL • HakMilik - M - . HakCunaUsaha - U • HakPakai -P Comoht Hak Milik Na 373/

Ditulij: M.373/Pacitan (apabila dialihkan seluruhnya) M.373/Pacitan sebagian (apabila dialihkatt sebagian)

I b. Apabila tanah bckaa hak milik adaU diiai nomor kohi dari petuk pajak yang bersangkutan berikut pemilnya atau

nomor dan tanggal alat bukti hak yang benangkutan. Conloh ; Dilulis i Conloh i Ditulis i

VerospondingIndone3iaKohiriK>mor47/4dSmasa pajak tahun 1960-1964 V.lNo47/463 tahun 1960-1964 Petuk Pajak C. No 393 Blok U.D persil 30 CNo.39)BlokII.Dps.3a

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebul kelurahan/dcst yang bersangkulan.

Diiii Itmi tanah dan atau bangunan yangdialihkan/diperoleh/dibehanl. Contoh :JUB1 beli tanahseluas 200 m'dengan bangunan laniai dasar seluas 50 m'dan lantai satu setuas 25 m'. Ditulis :Kolom9 - 200,kolom 10-73.

I^isi harga yang sebcnamya sesuai akta. Contoh :Hargi jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000 Diulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, atdangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan aiau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.


Kolom 13 Diisi berdasarkin nomor lahun SPPT.

Conloh •.No,SPIT31.74.{(21.0(n.040-0124.(Vll*l Ditulis :021.(X12.O40-0124.aa011 (dapatdisambungkebawahsehubungandengan terbalasnyaM

Kolom 13 Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurwigi NJOPTKP pada tahun perokhan/pengolihan. Contoh I : Pengalihan/pciolehan sdurnh Tanah yang ada pada SPPT (NlOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah

• Rp, 250.000.000 Ditulis : 250.000.000

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

Conloh 2: Ptngalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah leluas ; 100m' dan bangunan 25 m' adalah sebagian tanah atau setuas 30 m* dan keselunihan bangunan scluas ' 23 m*. Dikelahui NJOP (SPPT) lanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m') dan bangunan adalah Rp. < 50.000.000 (untuk 23 m'X maka: ; 0 NJOPtaiuhseluasSOm' : Rp. 100.000.000 t o NJOP bangunan seluas 25 m' : Rp, 30.000.000 ; o Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 130.000.000

Diisi tanggal pembayaian (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran PPh alas penghasilan dari pengalihan hak alas tanah dan atau bangunan (data diperolch dari pihak yang mengalihkan).

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran BPHTB. ;

Mencantumkan keadean tanah dan bangunan yang dipmoleh/dialihkan dengan keierangan

a. Penuhhelurtihnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan • Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicanlumkan pemenuhan kewajiban pcnyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kanlor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh:-d.i 301/4097/11 atau • tanggd IO-7-20I1

c. Diisi hubungan keluarga antara pembert hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak Ditulis : ayah-anak

Lampiron V~ Frlanoran BPHTB 29

• COPaOH DOKUMEN REGISTER SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN REGISTER SSPD

DINAS P E N D A P A T A N . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN

Bendahara

No N o / -.z-pf'- T a n g g Kode Uraia J u m l a 6

Penyet K e t e r a n g 8

Mengetahu i /Menyet Pengguna

N a m

NIP,

Pac i tan . tangga l Bendahara

N a m

NIP.


CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACfTAN BUKU PENERIMAAN DAN

BENDAHARA

No

Penerlmaa Penyetora Keteranga

No Tangga No.Buk Cara Kode

Rekenin Urala Jumla Tangga No. Jumla -Keteranga

-1 ... 2 . 3 4 S e 7 8 9 10 11

Kas dl Bendahara - Satdo Awal • Jumlah Penerimaan - Jumlah yang Olsetorkan Saido Kas dl Bendahara Penerlmaaa Terdiri a. Tunal Sebesar b. Bank Sebesar c. Lainnya

SKP Perio

Mengetahul/MenyetuJ Pacitan, tanggal... Pengguna Anggaran Bendahara

Nama Nama, NIP. NIP.


CONTOH DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN REGISTER

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN T A H U N ANGGARAN

Bendahara

No No. T a n g g Kode Ura ia Jumla Penyet Kete rang 1 2 3 4 S 6 7 8

Mengetahui /Menyet Pac i tan , tangga l Pengguna Bendahara

Nama Nama

NIP. NIP.

Lampiran V- Pelaporgr\ BPHJS 32

D. BAGAN A L I R \

P r o s e t h j T P e l a p o r a n B P H T B

Uraian

I . B s O a u r U n S S P M P H T B l e n q i w 5 . B M t w u DtmntuH H i w t M U n NMB K m a a m p a w t m BPHTB dart W l W b P ^ M l .

p . Bank y a n g D H u n l i * m a n y e n h k a i N c U K r M l k e B a n d a n a n Panartmsan.

a. Ban lasa ikan S S P O a P H T B lembar «, p a a y u k R e g i ™ S S P O a P M T B .

I . Bank |«ng O N u r * * iweneer tkan S S P O a p H T B tonttw } d a n Regtne r S S P D ^ P H T B k e Fiaigsi P e m D u k i w i d a n ^*elapann.

Bank y a n g

•r im i S e m a n e n t u . Bendanara P m n l n i a a n m SSPD-BPHTB l e m b v S d a n l e n n a r 6 a m gana lembayaran BPHTB M c a r a kaiak

y. B a n d a t v a P a n a r t r t m n mancv la t panartrnaan d a l a m BaJiu rn inn l iT iaan B p e n r a a n n n d a n marnbuaa B a g l i l a r 5 S P D 4 P K T B b a r d a i a r t a n S 3 P O B P H T B lambar a

7. B a m M M P a n a i l n m n k a n w i l a n a i e n y a r a N i a n t e o i m S S P C B P H I B y a i g daamgir t d a n g a n S S P O -I P H T B lamba i B ka F ia igai P a n e a l o j a n d a n Palaporan.

Nota ICredK dart B a r * L S a d i n | * a n a m pwiar t . r a n g d U i a * . m a u Oanaabata . — j u m w a a r t BPHTB daban B i * u i m y t a o r a n d a n Begaaaa STS .

I . B a m U n i n Panartmaan k a m u d a n i n a n y d i k a n Birtnii Panmlmaan d a n Panya lman b e s a r * P e g l i t a r S T S repada F t m g d Pembukuan « Pe lspo ra t .

10. PPAT manartma B S P r ^ B P H T B la inbar 3 d a n manytsckan L a p m n Penartwian Ham Pamlndaaian H a k a m l a n a t i t l m a l a u B a n g w i a n .

I I . PPAT a n H M r t k a n L a p m n P a n a r t k a n A k t a Jaad idahan a m a m T a n a n d a n i a t w B a n g i n n k a i j r i g i a Panttnaajan A P a b p m a f L

1 2 F i F i g i l Pamlwl iuan 4 P*apc i ran m a f H r b n a d o k u n e n H u p a R a g l a w S S P O B P H T B . S S P O B P H T B lambar B, B u l u P n r M m n 4 P w i y a k a e i . R e g i n a r S T S , d a n

ran Panartaaan A k t a P—Mndahan Hak a m T a n a l i banTatau BangunaiL

h s . BanlBsafkan dokutna tH lok i imen t e n e b u t . F i a ^ i l IPemtxikuan 4 Pataporan manyuaun laporan iaaiiaaBl

W A K I L BUPATI PACITAN Cap. ttd

H. G. SOEDIBJO


LAMPIRAN V I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010

i T A N G G A L : 29 - 12 - 2010 (

1

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARANUMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. |

Prosedur penetapan Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan. |

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindakianjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo. !

Prosedur ini meiibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK T E R K A I T j

1. Wajib Fajak i Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - memeriksa SSPD BPHTB - menerbitkan STPD BPHTB - menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB - menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

. LANGKAH-LANGKAH T E K N I S C. l . Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

E

{

Langkah 2 \ Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3 ', Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,' dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut

1

1

Langkah 4 I \ Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5 I Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6 i

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7 ; Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 I Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. \

i i a

a

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) K u r a n g Bayar B P H T B / Kurang Bayar Tambahan B P H T B

i Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 I Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib PajzJc Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut Atas SSPD BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3 ! Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4 ; Berdasarkan daftar yang telah dibuat Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5 ; Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). ;

Langkah 6 i Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar I ) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7 I Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8 ; Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

>

I !

I Lampiran VI- Penaeihan 35

I

Langkah 9 Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB, '

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 i Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB • Daftar SKPD Kurang Bayar • Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekatl jatuh tempo.

Langkah 2 Selama 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masUi terutang. Pendekatan persuasif, meliputi: I

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon - Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

I

Langkah 3 \ Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4 ! Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). |

J '

Langkah 5 :

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6 | Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar I) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 ', Wajib Fajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. !

Catatao: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo; - Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo; - Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh

Wajib Pajak; ; - Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib

Pajak; ' - Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

1 t i

;

I

Lampiran VI - Penagihan i 36

STPO BPHTB

FBumrrtAHiftafAifflmaiAN ; QKASIVIOAMTAN, FBCBOAW IflJANON WN AST

i EEAPBOBWiHAKATASTANAHlMNffiNGUNAN Nomor Tahun: TarggiftnertMlaT. i

I

Jjmlah pqak yangtemtang yang maah harus cGbc f-(• .)

I

Jjmlah pqak yangtemtang yang maah harus cGbc LctakCbjeftF'ak :-

Ifecamatan: Desllurahan: t fiam: \

Nama a Alamat VlbiibFak LctakCbjeftF'ak :-


LctakCbjeftF'ak :-


LctakCbjeftF'ak :-


LctakCbjeftF'ak :-


LctakCbjeftF'ak :-


NOR NfWR ftrindanftjakyanglenitang \ itakyartgtenAangmenuruttmJtHilty tiUU6u[<ngt£arJ mUtuangticar tambahan') Tahun ZTelahdibayartan i IFfengurangan ; 4. Jjmlah yang dapat dipeitiiluncfcan (an 2+an 3) & Fak yanglojrang dibayar (an i • aa 4) 6. Danda adrnnistraEi Tua buian xf . (antka /. KjaKyangtemtangberaasarkan putussi bKt'aiKurang an i a Fcfc yang masih harus dibayar (5*647) ft)

Tanggal ifuh Tempo: > i

Tempat Fbmbayaran:

1. 3j4 Tagihan tea Fbrolehan Hsk alasTansh S Ebngunan {SIPERtlBini Imsdilunasi pallnglambat satu (1) bulan sejaktan diterima. ; 2. iIasetelah1ewaltansialjatuhtempoutangpajak belumdiluns.makatindskan penxjhan skan diliutkan dengn peneititan Sjral Fbksa, pelaksanaan sta, dan lelang 1

ftdtan JZOlO lpala Dnas Fnddan, Fngelolaan luangan dan Aset

i i

i

i !

I

i i (

!

] ' t i

I \

j Lampiran VI- Penagihan 37

Daftar SSPD BP rtg tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung. dan kena

PEMERINTAH KABUPATEN PACtTAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar. aalah tulis, salah httung, dan kena bunga/denda

NAMA DAN ALAMAT WP, NO _LETAK TANAH DAN/ATAU_

BANGUNAN, NOP P80 NOMOR a. TANGGAL PENERBITAN

esPO BPHTB PAJAK YANG KURANO

DIBAYAR (Rp) SANKSI

AOMINISTRASI ( R p )

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

( R p )

- 4*« . . . . . . KETERANOAN

Fungsi Pelayanan

NIP

Lampiran VI • Penagihan 38

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDAPATAN . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB yang kurang

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

NO NAMA DAN ALAMAT WP. LETAK TANAH DAN/ATAU

D n r i u u r t n T i a n U r ran

NOMOR & TANGGAL PENERBITA SSPO BPHTB

IPAJAKYANG KURAN DIBAYAR (Rp)

SANKSI ' AOMINISTRASI

- -™ Wl ••—

PAJAK YANG MASIh HARUS DIBAYAR

(Rp) - 4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 r

Fungsi Pelayanan

NIP

Lampiran VI-Penagihan 39

Daftar Surat

PEJWIH=aMT"AM K O B U F W T B J R A a T A N P N A S P O M O W f t T A I M , P B - K 3 & O L A A N w a J A N Q A N E V O N

I D A F T A R S U R A T T B 3 U R A N T A H U N

N o .

N A M A C M N A L A M A T W R . L E T A K O R . V A N Q B i - m « T K B N S U R A T

T A H U N n < V A K

N O R , N O A T A N O G A 1 . S U R A T

T B 3 U R A N

T A N O O A l . J A T U H T H I J P O

P S A A K Y A N O M J R A N O D I B A Y A R

DRMCM/SATs lKB A C M I t U I S m A B

F Y L J A K Y A N O M A 3 H H A R L J 3

D I B A Y A R CRR) 7*«

1 0

l\>ng^ R e t a y a n a n

N I R

Lampiran VI- Penagihan 40

Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINA8 PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kepada Yth, , Nama : NOP : ' Atamat :

i S U R A T T E G U R A N Nomor :

; >_ Menuruttatausaha kaml, hingga saat ini Saudaramaslh mempunyal tunggakan pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak Tahun Pajak

NOP, NO & TANGGAL STPD BPKTB/ SKPDB KURANG

BAYAR/ SKPDB KURANO BAYAR TAMBAHAN (-)

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

)

i

1

(*) Coret yang Udak perlu Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggllan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor „. Tahun.... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dlmlnta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut dlatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kaml.

PERHAT1AN

PAJAK HARUS OILUNASI DALAM WAKTU 21 (OUA PULUH SATU} HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATA3 WAKTU TERSE BUT. TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan

NIP

Lampirap VI-Penagihan 41

D. B A G A N A L U R

B a g a n A l i r 1 : R a n e t a p a n S T F D B F H T B

O a l a n R j n g s i F t e n a g h a n

1. i t 1111 • ll • I p n » d i > - p a m b a y w a n E R - f T B aebelumnya. m s + a R m a * Ftena^han m o n i ^ i U p BFHTB yang (eiaFi d l b s y a r K a n o M i Waiib Fteiak.

Z F u n ^ Ftenarahan frwmadkaa M i a p S m 3 BFHTB terutang yang tidak/kurang dUsayar, a t a l i tul l i , aelah astsft httung. d a n k e n a txjnga/danda.

3. M a s a3=D S H f i B tarutang yang tidak/kurang dltnyor, n l a h t u l i a a r a ^ a l * i Ntung, d v i k a n a bunga/denda maka F u n ^ F^naphan rnenertiitkan C M i a r aSFOa^-fTByangtktek/kurang dtbayar, s U a h t u l i « aBtaft httung, d e n k a n a bunga/dendEi. Ftingd FtenaOhan kemudlan m a n f ^ r d p O^tm taraataa.

4 . R m g d Fteragihsi m a i O l i k a n S T H J B F H T B berdasarkan c M i a r S B D BPHTB yang i k M c / k u a n g d b ^ o r , setsh t i 4 i a

hlttaig, ctan k a n a bunga/danda. B i r d T a p h m ST-fTB dkstett rand>af> Z

5. F u n ^ FtenaUhdi m a n | ^ r « p S I H J BFHTB ( l a n t t d 2 ) .

A. R m g d Ftenaplien manUrtrnttan S T F D BR-fTB ( l e m l n r 1 ) kepada Wajib Ftejdt.

7. Rinosi Ftenaffhat marrajwtMharul Oellar ER-TTB a l a s setiap Eljrat Ta^rhan yang talah dlMrlmksn kepada Waj ib FBjak.

Rosedur rkrnbeirerBn

EFHIB

z

EFHTB

Iwiwlbapddi MwiwlRiap43r~

tu-angdbvyir. aam lUlx I i i tms k n

b U M ' ' ' — I q

M m d r t i H n A n T>anm Wpsda

Wijlb Fsjrk

8. Waj ib Ftejak marrdN^wkdi GR+TB tarutang menurut S T F D E F H T B B B s i a d e n ^ n proaadur pemtwyaran B F H T R

U t n b a l

S n D EFHTB

immym'nenamu

BBtH/umnta ( CHter srm ( f JHIO I

Lampiran VI - Penagihan 42

i

Bagan Alir 3: F^etapan Bjrat Teguran

'• Uraian

|1. EBrdasarkan pfosxij penetapan 3 j r a T a d h a n EFHTB' K j r a n a Ba/erf a<FO Kxmg Ba/3 T a m b e t m , Fungsi

Ftenaghan menyimpan: •MlaSIH3EmTB ' Ctftar 9 ^ NjTOig EQyar - c m a - a q D M r a i g E t y a ' T a m b a h a n Dengan menggunakan d c f t a r - d ^ a - tersebut, F u n ^ Ftenaghan memantau surat hetelapen E F H T B yang ekan mendekati jat i i i tenipo., . . - —

Z EEtama 7 (tuitit) hari sejek j a t i r i tempo. R r g ^ Ftenaghan men^y±unff d a n m e l ^ a k a n p e n d e t e l a n parsuasK tepada Wejib Ftej^ aga- melunari B=HTByang masih t e r u t a n g

X S h i e l d 7 (tujuh) hari s q ^ I ^ u h tempo, e t a s permintaan 3erundaan S a u pembaya-an pejek s e c a r a m e n g a n g u oleh Wajib R f d c yang d s e i i i i J , m a k a Fungsi Fteraphan terus melakukan pendekatan persuasif kepada V ^ l b FBjak agar melunasi BFHTByang masih terutang

4. ^ e l a h 7 ( l i ( i b ) hari s ^ a k Jatuh t e m p a a t a s permintaan pemmdaan atau pembayaian pajak s e c a r a m e n g a n ^ oleh Wajib Ftejak yang tidak cisetujul, m a k a R m g d Ftenaghan menerbitkan B r a i Teguran ( r a n ^ c p Z-

5, Funga Ftenagtian m e n g a s i p S o d T e g r o n ( l e m b a r ^ .

B. F i m ^ Ftenaghan mengrimkan a r a l Tegraan (lembar 1) <epadaVi^lbl%)ck.

7, Wfejib F ^ i * menerima B r a t Teguran.

X Ftengd Ftenaghan mempertiahanji C t f t a - B s a l Teguran a l a s s e i i a p a i a l Teguran yang did rimkan kepada Wajib Ftejak.

Wajib Ftiiak Funga Ftenaghan

[ W i a r S I F O EFHTB

K r a r g & y a r

D s f t a B F D N r a n g ^ y a r |

- Tambaian

Rosedur Ftenetapan STFD EFHTB 9 * 0

Kjrang E B y 3 / 9 « 5 Hirang E ^ a r

TamOanan

s e c s a p o s a s t lii(>aaaMilopei*

•setujui

had S E i d c s a Jatuh tempo pernbayeroc meliputi: -Mengiubung wcjiDpqdimelsId telepon -Mengrimkan 3 r a Ftenberttahuandan Hmbauen

IkTakdiseiijii

MflmtMkan Bret Tegran

b


Cap.ttd

H. G . SOEDIBJO Lampiran VI-Penagihan 4 4 -

LAMPIRAN V I I : PERATURAN BUPATI PACITAN I NOMOR : 35 TAHUN 2010 1 TANGGAL: 29 - 12 - 2010

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB i

A. GAMBARANUMUM ! I

Prosedur pengurangan BPHTB merupalcan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan pcrsetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib

, Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdiar Peraturan Kepala Daerah yang berlsi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkulan. Prosedur Inl meiibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak dl wilayah administratifiiya.

R PIHAK TERKAIT \

1. Wajib Fajak ; Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB - menerbitkan Tanda Terlma Pengajuan Pengurangan BPHTB - mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi - menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan - menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan

Pengurangan BPHTB. \

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan - menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 } Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Sural Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

i

I i i i ! Lampiran VII - Penagihan 45

\

1

1

Langkah 2 Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3 ; Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangaa Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data, i

Langkah 4 Fungsi Pelayanan menguimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Infonnasi.

i Langkah 5 i Fungsi Pengolahan Data & Infonnasi menerima Form Pengajuan Data. Fun^i Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6 | Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

! Langkah 7 Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan. *

Langkah 8 1 Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9 ' Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan: - Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, • Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

I

Langkah 10 ;

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11 Fungsi Pelayanan mengjrimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak. Langkah 12 \ Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. \

V 1 t

i i • f i

• Lampiran VII - Penagihan 4 6

i

D. BAGANALUR

Ftenetevin S w a i K e p u i u n n Ftengurangan E F H T B

1. Wflib m * m i n y * i * i n a n rargiluan n n ^ m n g e n 9*9m *r;oqiinVffrtira>ff a — w p a n d O o n p a r a A m

B j ( * F a * w i

2 HU E * ranaiyiwi { p W i i a ^ p i G R f l a a j i ^ rbf—0/wi Un' i x w . f r w n b v h v . ranoa T o m ranMuoi f b n a n i B o i B H I B hapoM w q i b

2 ttrxrt fwaianan m n g o a p dcaaanan p o i o r t m 0 H n i teYonoi l U a a m l o n a a , fiaiart

— a a a n a n a a n u a o i n w i Q 4 m panraraaan d u a a r m i c h * P O * a o p a n m o o o j w form rtrai*n a n

|4. K a q * h a a a o n A w g r m a n R a n tai^qm CMB n p a d a n n > f m n v t a u 4 aaannad.

a H a n FOapaOwl O a s 4 W c a ™ a n w t t r o rann Fantnuan C m a n * l a n g n w i t m 4 a a o t r m h o n u u n manara daia t a r w pctaH p m > m P a O i n l o m n m

UrelBn

dalaanan p o i v r t m

a H a n F O v U i a n rata 4 i MncMuan C m d t r g o i ooa l a i W M a K pat*.

7. H a n H v n t m C o a 4 Irtfoinn r n o i g i h m i R a m f o n n c m i y o i a u i o i t a r i a ) m m H a n n n o m

& H a n Mayanoi manalaOi Pan mamefifcaa p o n m p a n n o n r t BRYIB Do Jatoian oata otyek p R * n v m i a t a n m

a H a n M a n a n inanilapiian Barlla M m n m l i m i OK a n m a m i t o n H o i F O n M o a * ' ^ t * H t e c m a n o i o

Icaicaoc) oaia fin Hapjuaan R n n a n o a n B R f l B ^ a m n q o a o i n T -

i a H a n R M « n < m a i n * ) B i n u i k m M m

11. H a n ' n a n M n o m n Mngatuan ' t o r n o n i * * H 4 ( b m n o o m p o o i a n i i t t a i m | ( * i a a - i n emiB(taa io<a*M<4ui w t w o w t t e n i * .

t Z W d n R n a o o b l O o a * M O q i o i B m i B P o l Imaiaaoan p a o P v r a v taauO oanoan ptoaaPia p a n n b a n o i E m r a

1" 1. ' : R n g d FblEyanan

' MflWHtidin ^

• • • • v B i i T j i n

Hjngsl Ftengslahan CBta & Informasi


Cap.ttd

I L G. SOEDIBJO

Lampiran VJI- Pena^han 47

i sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan … bupati...i 12. peraturan bupati pacitan nomor 28...

Documents