Usaha BPI( Rl Perwalsitan pnovinsi Bali

.,,jifilr.",

w&'F'

I(akak Wabup Bangli Aiukan PKsetelah Divonis MA 7 Tahun Kasus Korupsi LPDB

sang Pltu Putra Yoga yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bantuan LpDB di KUD Sutahan ;TTffiiibebas Pengadilan Tipikor Denpasar peda 2016 lalu.

Edisi

Hal

KarnG., \ ieb ao t o

I ,. ',i.

M

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

; t(on'\nl-, I Rb ,or0

DENPASAR, NusaBaliSang Putu Putra Yoga [Man-

ager KUD Sulahan) yang di-vonis 7 tahun dalam kasuskorupsi bantuan LembagaPenyaluran Dana BergulirILPBDJ Kementrian Koperasidan UMKM di KUD Sulahan,Bangli resmi mengajukanPK [Peninjauan Kembali] diPengadilan Tipikor Denpasar,Rabu (31l1).

Sidang PK yang diajukanSang Putu Putra Yoga yang

" merupakan kakak Wakil Bu-pati Bangli, Sang Nyoman Se-dana Arta ini dipimpin majelishakim I Wayan Sukanila. Se-me_ntara. Sang Putu Putra yogadidampingi kuasa hukumnya,Suryatin Lijaya dkk.

Dalam PK yang diajukanmenyatakan ada kekeliruandalam putusan hakim MAdalamperkara korupsi penyaluranbantuan LPDB di KUD Sulahan.Dalam putusan hakim MA me-nya_takan'mengadili sendiriperkara KUD Sulahan denganbunyi putusan menyatalianSang Putra Yoga terbuliti secarasah dan meyakinkan bersalahmelalukan tindak pidana ko-rupsi secara bersama-sama,,

. Meski dalam putusan dise_butkan secara bersama-sama,namun putusan untuk kedua

negara Rp 3,15 miliar darikerugian

.neg_a ra sel uruhnyaRp 6,3 miliar. Sementara XadbkBudiartawan diputus bebasKarena hakim menyatakanmeski Kadek Budiartawan ter_bukti bersalah namun bukan. merupakan perbuatan pidanaKorupsi, tetapi masalah keper_dataan ka.rena ada perjanliandengan pihak LpDti . ,,baiangsiapa turut serta melakukaiadalah pelaku. Jika seseoranebersama-sama melakukaisuatu kejahatan maka satuterhadap yang Iain dinamakansebagai turut melakukan,,, jelasSuryatin dalam pK.

Atas dasar itu, Suryatinmemohon majelis haki;n pKagar mengabulkan permohonanPK Sang puru putra Vog" J;nmembatalkan putusan trle ntlu. Agustus 20'1.6 yang mem-oaralkan putusan pengadilanr lplKor Denpasar. Menyatakanperbuatan Sang yoga tersebutrerbukti, akan tetapi perbuatantersebut bukan merupakantindak pidana.,,Melepaskanterpidana dari segala tuntutannukum, dan nemerintahkan

l,lldrkrr y_airu Sang puru purraroga d.an^Kadek Birdiartawanberbeda. Sang putu putra yogq

dinyatakan bersalah dan di_Jarunt hukUman 7 tahun pen_lara da[ r!enSqanti kenrpiar

te.rpidana dikeluarkan dari-l-al.anan " t1111rn $,-,,-rir €\ E^a

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan provinsi Bali,,.il,J

, ,1;lli ii:;';' ',

q{ffi'\1${i-i

, Meski d.emikian, pihaknya mengak(tetap meng-hormati alasan Winasa itu. Apaligi, waktir untu-i<meminta kepastian dari Winasa iersebut, masihsangat lama. Terkecuali masa hukuman penlaranya,sudah mau berakhir. Hanya saja, sepengetahuannya,ketika tirl-ak memenuhi pembayaran uang penggantictan denda itu, terpidana tidak bisa mendapat re-misi. "Hukumannya 7 tahun. Belum lagi dalam kasuspe-rjalanan dinas, dengan vonis hukuman penjaraselama 4 tahun dari putusan tingkat pertama, yangsekarang masih tingkat kasasi. Bisa-bisa nanti lebihtinggi kasasinya yang perjalan dinas itu. Masih adawaktu sambilmenunggu salinan putusan lengkap-nya, tamoan Fasek.

Yang jelas, sesuai dengan putusan tingkat kasasiMA terkait kasus korupsi beasiswa STITNA danSTIKES tahun 2009-2010 itu, selain mejalani huku-man pidana selama 7 tahun, Winasa juga diminta1nerylqfa1 ugng pengganti Kerugian Negara sebesar

serta dendanserta dendan sebesar Rp 500 Juta yan! juga dijaruhike_paclanya, disamping hukuman penjara selama 7tahun. "Dia belasan menunggu dulu putusan yanglengkap. Kemudian pak Winasa gugi bilane mauajulal PK fPeninjauan Kembali),'' katanya.

Padahal, menurut Pasek, unluk menandatangiSKM itu, tidak harus menunggu salinan putusanlengkap. !u\up dengan salinan petikan putusan1ang sudah diterima Winasa, sudah bisa diladikandasar membuat kepastian tentang pembayaranuang penganti den denda tersebut. "salinan ou-tusan lengkap memang belum turun. Tetapi yingpenting, purusan sudah ada. Kalau mau alui<an lXlbisa-menyusul setelah diterima salinan putusanlengkap. Sebenarnya tidak menjadi masaiah sali-nan putusan lengkapnya," ujar mantan Kasi pidsusKejari Klungkung ini.

Edisi : Kqmrs, L februacr zorSAHal :>

WinasaTolakTandatanganiSKM dan Denda

NEGARA, NusaBaliMeski sudah ber-jalan empat bulan

lebih pasca eksel.rusiseba-gai terpidana ka-sus korupsi beasiswaSTITNA dan STIKEStahun 2009-20L0, man-tan Bupati Jembrana,I Gede Winasa, tetanmenolak menandatan-gani Surat Kesanggu-pan Membayar (SK-U)uang pengganti dandenda. Alasannya, man-tan orang nomor satu. NUSABAL'I8 DIWANGKARA di Gumi Makepune se-

Made Pasek Budiawan lama dua periode" ini,belum menerima sali-

?.p uilla-n lengka p kasasi tvlA ( Mahka nrahAeullIll* .Kasi Pidana Khusus [pidsus) Keyari ;embir"iil

membayar uang pengganti Kerugian Negara sebesarRp 2,322 Milyar serta denda sebesar Rp 500 futa.Ketika tidak membayar uang pengganti itu, WinasaKetika tidakmembayar uang pengganti itu, Winasa

n " lI !l*l 1n

I e n g-ka p ka s-1li rvlA ( M ah ka nr ah AguaeL-

Y-11: f.p:k Bud iawan, yaqrl f i r /_i). m e n gata r<a n, harus menjalani tambahan h-u-kuman pidana selamapasca dilaksanakan ekseku siniau' ei tgl ;t'; h;rn-pir tiga bulan lebih, pihaknya sudah beiusaha be-

3 tahun. Begitu juga ketika tidak membayar denda,Winasa harus mengganti dengan tambahan huku-Winasa- harus mengganti dengan tapir tiga bulan lebih, pihi

berapakali memandalanir tiga bulan lebih, pihaknya sudiherapakali memandaianei Winasa di

wrnasa harus mengganti clengan taman pidana selama 8 bulan. 6 odeberapakali memandatangi Winasa di Rutan Negara,

Teranya4, pihak-nya megaku sempat datang keribatiseminggu lalu. Namun tetap belim diteriria kenas-tian apakah Winasa akan membayar atau tidak iangpengganti kerugian Negara sebes ar Rp 2,322 Miliarserta dendan sebesar Rp 500 luta van! iusa diiaru hi