iapi desember 2010

5/19/2018 IAPI Desember 2010

1/32

a Tahun II/edisi: 12/Desember 2010

Pengendalin Mutu KAP

DPN IAI Periode 2010-2014

Murabahah Bebas PPN

Beda Prinsip Pajak dan Akuntansi

Institut Akuntan Publik Indonesia


2/32

2 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik

Sidang pembaca Buletin Akuntan Publik yang terhormat, pada laporan utama edisi

Desember Buletin mengulas pengendalian mutu KAP. Setidaknya ada beberapa poin

yang harus diperhatikan, untuk memastikan KAP memiliki pengendalian mutu yang baik.

Diantaranya memiliki pedoman yang memadai untuk menerima atau menolak calon klien,

memastikan kualitas, mengendalikan risiko dan mutu penugasan, menjaga independensi,sampai penelahaan mutu.

Menjalankan bisnis jasa audit, susah susah gampang. Disaat ada klien yang berniat

membeli jasanya, Akuntan Publik tidak boleh serta merta menerimanya. Dalam Kode

Etik Profesi, mewajibkan Akuntan Publik untuk menguji integritas calon klien. Kewajiban

ini sebenarnya lebih diarahkan untuk menyaring atau meminimumkan risiko menerima

penugasan dari klien yang manajemennya kurang memiliki integritas. Oleh karena itu, di

setiap KAP, diwajibkan memiliki standar yang jelas dalam penerimaan, melanjutkan atau

menolak penugasan dari klien.

Laporan berikutnya, menyajikan pesta demokrasi yang digelar IAI pada Kongres XI di Hotel

Indonesia Kempinski Jakarta, 10 Desember. Kongres menetapkan Mardiasmo sebagai ketua

DPN IAI periode 2010-2014. Pesta demokrasi diikuti tiga kandidat yaitu Mardiasmo (kepala

BPKP), M. Afdal Bahaudin (Direktur PLN) dan Erick (Akuntan Publik). Setelah pemilihan ketua

DPN, pesta demokrasi memilih 14 anggota DPN. Peserta Kongres juga memilih 14 orang

anggota DPN, tiga diantaranya adalah akuntan publik.

Tema lain yang tidak kalah menarik adalah ulasan independensi AP sebagai ciri

menjalani profesi ini, murabahah yang bebas PPN, laporan konsolidasian prosedur dan

pengungkapannya. Lalu adanya perbedaan prinsip antara perpajakan dan akuntansi yangberbasis IFRS juga menjadi ulasan yang menarik. Dimana masalah konvergensi IFRS bukan

sekedar terkait masalah akuntansi, namun harus in linedengan peraturan perpajakan di suatu

Negara. Seperti ditegaskan dalam kesepakatan G20, dimana konvergensi standar akuntansi

keuangan harus mampu bersinergi dengan peraturan perpajakan.

Apa yang disajikan dalam buletin ini hanya mampu mengisi sedikit kebutuhan informasi

yang diperlukan anggota IAPI. Tak lupa kami sampaikan, redaksi sangat menghargai dan

menerima saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas buletin ini.

Salam Redaksi

Dari Redaksi

Diterbitkan:

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penanggung Jawab Humas IAPI

- Erick

- Arief Jauhari

Redaksi Buletin: Hari Suharto

Alamat Redaksi:

Jl. Kapten Tendean No. 1 Lt. 1 & 2

Jakarta 12710

Telp. (021) 2525181 (hunting)

Fax. (021) 2525175/77

E-mail: [email protected]


3/32

3Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik

Prosedur Penerimaan Calon klien

Menjalankan bisnis jasa audit,

susah susah gampang. Disaat ada

klien yang berniat membeli jasanya,

Akuntan Publik tidak boleh serta

merta menerimanya. Meski klien bagi

akuntan publik merupakan peluang

untuk meraih pendapatan, namun

dalam Kode Etik Profesi, mewajibkanAkuntan Publik untuk menguji

integritas calon klien. Kewajiban ini

sebenarnya lebih diarahkan untuk

menyaring atau meminimumkan

risiko menerima penugasan dari klien

yang manajemennya kurang memiliki

integritas.

Bila prosedur ini diabaikan, bisa jadi

AP yang bersangkutan tidak memiliki

pemahaman yang pasti terhadap

integritas manajemen klien. Ini cukup

berisiko bagi AP untuk menjalankan

penugasan audit. Oleh karena itu,

di setiap KAP, diwajibkan memiliki

standar yang jelas untuk menerima,

melanjutkan atau menolak penugasan

dari klien. Kewajiban ini sebagai bagianpengendalian mutu KAP

Seperti apa kewajiban itu? Kebijakan

dan prosedur yang harus dimiliki KAP

antara lain mengidentifikasikan calon

klien. Bagaimana KAP dapat memastikan

bahwa manajemen calon klien dapat

dipercaya dan bertanggung jawab.

Tentunya bisa ditempuh dengan

beberapa cara antara lain melakkukan

komunikasi dengan auditor pendahulu,mencari informasi dari pihak ketiga dan

Pengendalin Mutu KAPSetidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan, untuk

memastikan KAP memiliki pengendalian mutu yang baik.

Diantaranya memiliki pedoman yang memadai untuk menerima

atau menolak calon klien, memastikan kualitas, mengendalikan

risiko dan mutu penugasan, menjaga independensi, sampai

penelahaan mutu. Berikut uraian poin tersebut.


4/32


bisa mengandalkan dari pengalaman

dan pemahaman auditor tentang

kliennya.

Setelah memahami klien, baru

mengarah pada penugasan yang akandiberikan. AP dapat mengidentifikasi

penugasan seperti identifikasi maksud

dari pemakai laporan keuangan

auditan, apakah audit untuk tujuan

publik atau pihak ketiga yang akan

memakai laporan. Tak ketinggalan, AP

mengidentifikasikan nilai prospektif

hukum dan stabilitas keuangan klien,

identifikasi batasan lingkup audit sertaevaluasi sistem pelaporan keuangan

auditabilitas entitas.

Sampai di titik ini, AP bisa memahami

lebih dalam akan klien, apa saja yang

bisa mempengaruhi proses evaluasi

calon klien. Untuk memahami calon

klien, AP bisa mendapatkan informasi

dari pihak ketiga (jika ada) mengenai

calon klien termasuk informasi

manajemen dan pemiliknya. Dari

informasi yang diperoleh itu, AP dapat

mempertimbangkan keadaan yang

mungkin memerlukan perhatian khusus

atau memiliki risiko yang tidak wajar.

Atas semua informasi yang diperoleh itu,

AP dapat mereview mengenai informasi

data mengenai calon klien lebih dalam.Langkah berikutnya, dari data

dan informasi yang diperoleh,

dilakukan pertimbangan risiko

calon klien berdasarkan persyaratan

penerimaan dan penolakan KAP.

Apakah dari informasi tersebut

membawa kesimpulan untuk menerima

klien atau tidak. Jika mengarah ke

penerimaan klien, KAP mengidentifikasikesanggupannya untuk menerima

penugasan klien. Dengan demikian KAP

akan melakukan evaluasi tim yang akan

melakukan penugasan klien dengan

memperhatikan independensi, keahlian,

pengetahuan tentang industri serta

jumlah personel yang akan dilibatkan.

KAP yang bersangkutan bisa menunjuk

staf yang bisa bertanggung jawab

mengevaluasi calon klien dan membuat

keputusan penerimaan dan penolakan

klien.

Bila kesimpulan menerima calonklien, KAP bisa mengarahkan pada

persetujuan awal untuk melanjutkan

atau menerbitkan proposal persetujuan

menerima klien. Tentunya hal itu

didasarkan pada informasi yang

diperoleh, bisa untuk mendapatkan

persetujuan pendahuluan dari pimpinan

rekan untuk menerbitkan proposal

kepada calon klien.


5/32


Setelah itu baru melakukan

prosedur awal untuk verifiksisebelum

keputusan final penerimaan klien

apakah partner yang akan menerima

penugasan setuju dan bersedsia

bertanggung jawab atas penugasanyang diberikan. Partner yang dipilih

mampu selalu waspada terhadap setiap

masalah terkait dengan integritas atau

ketidaksepahaman dengan manajemen

klien atau direksi. Dan selalu waspada

terhadap alasan profesional mengapa

harus menolak atau tidak menerima

penugasan.

Bila semua langkah terakhir ini

mengarah pada kesimpulan yang

menyakinkan, KAP yang bersangkutan

dapat memutuskan menerima,

melanjutkan, atau menolak klien setelah

mendapatkan dan mempertimbangkan

seluruh informasi yang dibutuhkan

serta pertimbangan dari risiko klien.

Jika keyakinan mengarah padapersetujuan untuk menerima, KAP

yang bersangkutan membuat laporan

persetujuan penerimaan klien, yang

ditandatangani oleh partner yang

bersangkutan dan pimpinan rekan.

Jaminan Mutu

Sebagai penjual jasa audit, KAP

juga harus selalu berpegang teguh

pada kualitas dalam setiap penugasan

audit. Ibarat kata, tidak ada penugasan

yang tidak berkualitas. Kepastian

mutu ini selalu bisa ditampilkan KAP

dalam setiap penugasan. Sebab, mutu

menjadi cermin penjual jasa audit yang

kompeten. Bahwa KAP dan tenagaprofesional sebagai penyedia jasa audit,

selalu mematuhi dan melaksanakan

kode etik. Untuk mencapai mutu yang

diterima, KAP tersebut didukung tenaga

profesional yang handal dan cukup

dalam kemampuan, kompetensi dan

komitmen untuk mematuhi seluruh

prinsip etika. Sehingga KAP tersebutdapat menghasilkan laporan sesuai

dengan persyaratan yang ada.

Prosedur dan kepastian mutu dan

kebijakan etika dibagi dalam enam

bagian utama. Yaitu penugasan,

konsultasi, hiring (perekrutan),

pengembangan profesional, promosi

dan etika. Seperti penugasan mencakuptujuan penugasan dilaksanakan oleh

staf profesional yang memiliki tingkat

pelatihan dan keahlian teknis yang

memadai. Dimana prosedur minimum

untuk setiap penugasan KAP dapat

menunjuk saru atau lebih staf yang

tepat untuk bertanggung jawab dalam

penugasan. Ada pengaturan yang

tepat atas pelaksanaan dan kebutuhanstaf untuk penugasan. Pendekatan

KAP dalam setiap penugasan harus

dikomunuikasikan ke pada staf dalam

setiap penugasan personel.

Dalam penugasan staf itu harus

didukung konsultasi yang memadai.

Dimana tujuan dari konsultasi ini agar

personel dapat memperoleh informasisesuai yang dibutuhkan dari orang

yang memiliki tingkat pengetahuan,

kompetensi, dan pertimbangan yang

memadai. Prosedur minimum dalam

konsultasi ini mencakup, indetifikasi

masalah dan situasi khusus yang

mengharuskan staf untuk berkonsultasi

dan mendorong staf untuk berkonsultasi

mengenai masalah yang kompleks dantidak biasa. Dengan demikian KAP dapat


6/32


menunjuk satu atau lebih personel

sebagai spesialis yang berwewenang

untuk melakukan konsultasi dan

menetapkan wewenang mereka.

Lebih lanjut, hasil konsultasi harus di

dokumentasi secara memadai.

Untuk menghasilkan mutu jasa

audit, tidak lepas dari kualitas SDM yang

perekrutan. Bagaimana KAP merancang

atau menyelenggarakan program untuk

memperoleh staf berkemampuan yang

dapat dilihat dari perencanaan dan

sistem perekrutannya. Seperti apa staf

yang terlibat dalam fungsi perekrutan.Bagaimana KAP menetapkan kualifikasi

dan pedoman untuk mengevaluasi

orang-orang yang potensial dan dapat

dipekerjakan. Bagaimana sistem dan

kebijakan dan prosedur KAP yang terkait

dengan mereka. Ini bertujuan untuk

memastikan semua staf professional di

KAP memiliki karakteristik (kompetensi

dan integritas) yang tepat danmemungkinkan untuk melakukan

penugasan secara kompeten.

Setelah staf terlibat dalam KAP,

yang tak kalah penting, bagaimana

KAP tersebut mengembangkan

profesionalnya. Ini bertujuan untuk

mengembangkan staf agar memiliki

kemampuan yang cukup sehinggamemungkinkan mereka melaksanakan

tanggung jawab sesuai lingkup

pekerjaannya.

Prosedur minimum pengembangan

profesional sendiri mencakup ikut

sertanya staf dalam PPL baik internal

maupun eksternal, KAP memiliki kriteria

yang jelas persyaratan untuk program

pengembangan profesionalnya yangharus dikomunikasikan kepada seluruh

staf. Selain itu, jika ada perkembangan

terkini misal standar profesional,

standar akuntansi, peraturan harus

segera diinformasikan kepada staf. Atau

kebijakan dan prosedur teknis KAP,

manajemen KAP harus mendorongstaf untuk terlibat dalam aktivitas

pengembangan dirinya. KAP tersebut

bisa juga menyediakan sarana pelatihan

yang memadai di tempat kerja (on job

training).

Sementara, promosi untuk staf

memiliki posisi strategis untuk

mempertahankan staf di lingkunganKAP. Bagaimana KAP menetapkan

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh

berbagai tingkatkan. Selain itu,

promosi staf memiliki posisi strategis

untuk mempertahankan staf di KAP.

Bagaimana KAP menetapkan kualifikasi

yang harus dipenuhi oleh berbagai

tingkatkan tanggungjawab dalam

KAP. Promosi ini berdasarkan evaluasikinerja staf dan kemajuan yang selalu

dikomunikasikan. KAP memiliki staf yang

bertanggung jawab dan berwewenang

untuk mengambil keputusan promosi

dan kebutuhan pemberhentian,

melakukan wawancara evalusi staf yang

dipertimbangkan untuk promosi, dan

mendokumentasikan hasil wawancara.

Promosi ini bertujuan untuk semua stafyang terseleksi dan memiliki kualifikasi

seperti yang dipersyaratkan untuk

tingkat tanggung jawab yang lebih

tinggi.

Selain kepastian mutu, kebijakan

etika yang mengatur independensi,

integritas dan objektifitas, tanggung

jawab kepada klien, tanggung jawabkepada rekan seprofesi, tanggung jawab


7/32


dan praktik lain, serta komisi dan fee

referral, menjadi bagian dari yang sangat

penting bagaimana KAP memastikan

mutu kualitas audit yang diberikan.

Manajemen risiko

Dalam manajemen risiko, setiap

KAP harus memiliki system itu secara

memadai. Poin apa saja yang terkait

dengan manajemen risiko di KAP.

Prosedur minimum untuk manajemen

risiko mencakup, pertama, pedoman

penerimaan dan penolakan klien. Dalampedoman ini, jika hasil evaluasi calon

klien menunjukan adanya keraguan atas

integritas klien, KAP harus mengindari

penugasan dari klien yang meragukan.

Sebelum menerima penugasan, KAP

diharapkan melakukan analisa fee dan

manfaat lainnya sesuai dengan risiko

yang di tanggung. Bila dipastikan

dapat menerima penugasan KAP harusmenghindari hal-hal yang berkenaan

dengan pelanggaran independensi.

Jika KAP merasa aman untuk

menerima penugasan, KAP yang

bersangkutan membuat perikatan

secara tertulis. Dalam perikatan itu,

dijelaskan lingkup penugasan secara

jelas dan akurat. Dalam perikatan

itu pula, KAP menginformasikankepada klien secara jelas, jika perlu,

mengenai tanggung jawabnya dalam

hal kebenaran dan keakuratan data

yang diberikan. Bila dipandang

penting, KAP harus mendapatkan surat

pernyataan dari manajemen mengenai

segala hal yang dipandang signifikan.

Memastikan semua pekerjaan audit

didokumentasikan dengan memadai.Laporan audit ini hanya diungkapkan

kepada pihak-pihak yang semestinya.

Fee yang diterima sesuai dengan

tingkdanat risiko.

Kedua, pedoman kepastian mutu

dan kebijakan etika. Dalam pedoman

ini ditegaskan staf untuk berhati-hati

terkait dengan hal yang berpotensimenjadi kewajiban hukum. Memastikan

penugasan dilaksanakan staf profesional

yang memiliki tingkat pelatihan dan

keahlian teknis. Pastikan kontrak

kerja telah mendokumentasikan

semua hal yang signifikan.

Ketiga, pengendalian

mutu. Dalam pengendalianmutu harus dilakukan review

prosedur perencanaan tugas.

Review standar mutu KAP untuk

pekerjaan yang dilaksanakan

secara periodik. Keempat,

pedoman independensi

akuntan dan KAP. Disini lebih

ditegaskan bagaimana staf untuk

berhati-hati dengan hal yangberpotensi melanggar ketentuan


8/32


independensi. Selain itu, KAP juga

memastikan dokumentasi penugasan

telah dilaksanakan dengan baik. Kelima,

prosedur audit dan non audit. KAP

harus memastikan bahwa opini yang

dinyatakan dalam laporan audit disusunberdasarkan data dan informasi yang

cukup. Memastikan setiap laporan audit

telah disusun sesuai dengan SPAP yang

berlaku.

Melakukan penelaahan mutu.

Penelaahan mutu ini untuk memastikan

bahwa semua kertas kerja telah

didokumentasikan dengan baik.Memastikan review periodik dan

inspeksi telah dilakukan secara tepat

waktu dan dilakukan oleh staf yang

tepat. Assessment terhadap komitmen

direksi klien atas rencana perseroan.

Prosedur minimal ini harus dilakukan

KAP dalam rangka manajemen risiko

KAP untuk melaksanakan penugasan.

Pengendalian Mutu Penugasan

Sementara dalam tujuan untuk

memberikan keyakinan yang

memadai bahwa pelaksanaan

perikatan memenuhi standar mutu

yang ditetapkan oleh KAP. Prosedur

pengendalian mutu penugasan terdiri

dari dua bagian utama yaitu supervisi

dan inspeksi. Dalam supervisi ini,

tercakup kebijakan dan prosedur KAP

mengenai pengendalian mutu atas

pelaksanaan dan supervisi penugasan.

Ini untuk memastikan pelaksanaan

penugasan memenuhi standar

mutu pada KAP. Sementara inspeksi,

merupakan kebijakan dan prosedurKAP terkait dengan pengendalian mutu

dalam inspeksi. Dimana diatur prosedur

yang berhubungan dengan unsur-unsur

lain pengendalian mutu yang telah

diterapkan dengan efektif.

Dalam supervisi, prosedur

minimum yang harus dipenuhi untukpengendalian mutu penugasan. Antara

lain, membuat prosedur perencanaan.

Dalam prosedur ini KAP bisa menunjuk

staf yang bisa bertanggung jawab untuk

melaksanakan fungsi perencanaan

penugasan. Sementara hal yang

tercakup dalam perencanaan penugasan

antara lain, pengembangan usulan

program kerja, penentuan kebutuhanstaf dan kebutuhan pengetahuan

khusus, melakukan estimasi jumlah

waktu untuk menyelesaikan penugasan.

Tak ketinggalan KAP juga harus

membuat prosedur bagaimana

mempertahankan standar mutu KAP

dalam pekerjaan penugasan dapat

tercapai. Seperti melakukan supervisi

yang memadai pada semua tingkatan

organisasi. Staf yang diberikan

penugasan dapat memanfaatkan lembar

isian seperti daftar pengecekan, kuisener

standar untuk membantu memudahkan

pelaksanaan penugasan. Selain itu, KAP

juga harus menyediakan prosedur yang

dapat untuk menyelesaikan perbedaan

pertimbangan profesional diantaraanggota tim pelaksana penugasan jika

timbul.

Lebih lanjut terkait dengan supervisi,

KAP juga harus membuat prosedur

untuk melakukan review kertas kerja

untuk setiap laporan penugasan. Seperti

pedoman review kertas kerja dan

dokumentasi proses review, menunjuk

pe-review yang memiliki kompetensidan tanggung jawab yang memadai,


9/32


memastikan bahwa pekerjaan audit

telah dilaksanakan dengan lengkap

sesuai dengan SPAP dan kebijakan

KAP, membuat pedoman review

setiap laporan penugasan yang akan

diterbitkan, menunjuk pe-review laporanyang akan diterbitkan, yang tidak

memiliki tanggung jawab lain dalam

penugasan, sampai memastikan laporan

yang akan diterbitkan didukung bukti

pekerjaan dan kesimpulan kertas kerja

serta sesuai dengan SPAP dan kebijakan

KAP.

Sementara dalam inspeksi, prosedurminimum yang harus dipenuhi dalam

rangka menjaga pengendalian mutu

penugasan, mencakup menentukan

batas lingkup dan isi program

inspeksi KAP. Dalam prosedur ini KAP

menetapkan prosedur inspeksi untuk

memberikan keyakinan bahwa kebijakan

dan prosedur pengendalian mutu KAP

diterapkan secara efektif, menetapkanmetode inspeksi dan kualifikasi staf

pelaksana, serta melaksanakan inspeksi

seperti menguji kepatuhan terhadap

kebijakan dan prosedur pengendalian

mutu dan melakukan review kesesuaian

dengan penugasan tertentu terhadap

SPAP. Berikutnya melaporakn temuan

inspeksi dan tindakan pemantauannya

kepada tingkat manajemen.

Independensi AP

Bagaimana memastikan seluruh

staf di semua tingkatan organisasi

KAP, mampu mempertahankan

sikap independen-nya? Prosedur

minimum yang harus dibuat KAP untuk

mempertahankan sikap independensidi seluruh tingkatan organisasinya.

Tujuannya adalah untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa pada

setiap tingkatan organisasi, semua staf

profesional mampu mempertahankan

sikap independensi-nya.

Prosedur yang harus dibuat adalah

mewajibkan semua staf pada setiap

tingkat organisasi mematuhi kode

etik akuntan. Diantaranya, menunjuk

satu atau lebih staf untuk memberikan

panduan dan bertanggung jawab terkait

dengan masalah independensi.

Melakukan identifikasi

kebutuhan dokumentasi

penyelesaian hal-hal yang

terkait dengan independensi.

Serta melakukan konsultasi

dengan sumber atau pihak yang

berwewenang terkait dengan

peraturan yang berlaku.

Selain itu, KAP harus

membuat jalur komunikasi

untuk kebijakan dan prosedur

mengenai independensi kepada

semua tingkatan stafnya. Sepertiuntuk menginformasikan


10/32


kebijakan dan prosedur independensi

KAP kepada staf. Menginformasikan

kepada staf secara rutin mengenai

entitas yang harus diberlakukan

kebijakan independen. Dengan cara

membuat suatu daftar klien yang harusdiberlakukan kebijakan independensi.

Menyediakan daftar tersebut bagi staf

yang membutuhkan untuk menentukan

independensi. Serta menetapkan

prosedur pemberitahuan stafa mengenai

perubahan daftar tersebut. KAP juga

menyediakan fasilitas yang memadai

seperti literatur yang mengulas

indepedensi, baik yang diterbitkankalangan profesional, regulator, atau

organisasi profesi.

Setelah itu KAP juga harus melakukan

pemantauan atas kepatuhan terhadap

kebijakan dan prosedur mengenai

independensi. Menunjuk satu atau lebih

staf yang bertanggunag jawab untuk

menyelesaiakan berbagai pengecualiandari ketentuan independensi dengan

tingkat wewenang yang memadai. Serta

melakukan review secara periodik, bila

ada transaksi dari KAP terhadap klien

untuk memastikan apakah jumlah

transaksi tersebut dapat mengurangi

independensi.

Lebih lanjut KAP juga membuatkebijakan dan prosedur minimum yang

harus ada untuk memberikan keyakikan

yang memadai bahwa prosedur

perikatan, baik prosedur audit maupun

prosedur non-audit, telah dilaksanakan

dengan efektif. Minimum prosedur yang

harus dibuat seperti setiap penugasan

wajib dilakukan sesuai dengan SPAP

yang berlaku dan kebijakan KAP.KAP juga harus merumuskan

prosedur audit dan non audit. Rumusan

prosedur itu untuk memeperoleh

bukti yang memadai. Sebab opini dan

rekomendasi yang diberikan wajib

didasarkan pada data dan informasi

yang cukup sebagai dasar yangrasional. Mendokumentasikan semua

kertas kerja terkait dengan penugasan.

Melakukan review pekerjaan setiap

asisten mengenai pelaksanaan prosedur

audit dan konsisten dengan opini

atau rekomendasi serta melaksanakan

kebijakan dan prosedur closing

conference dengan klien mengenai

perikatan audit dan non audit.

Penelaahan Mutu

Ini bertujuan untuk memastikan

bahwa prosedur yang terkait dengan

unsur lain pengendalian mutu telah

diterapkan dengan efektif. Prosedur

penalaahan mutu minimum ini harusdibuat KAP. Prosedur minimum

penelaahan mutu mencakup review

setiap laporan penugasan yang

akan dikeluarkan, review pedoman

pengendalian mutu secara periodik,

mengkomunikasikan setiap perubahan

pedoman pengendalian mutu

KAP secara periodik, melakukan

monitoring dan pendidikan profesionalberkelanjutan yang dibutuhkan setiap

staf, melakukan review pengembangan

dan pelatihan staf yang dimiliki secara

teratur.

Lalu melalukan review terhadap

pekerjaan yang dilakukan tiap asisten

oleh staf yang memiliki kemampuan

yang setara. Seperti kesesuaianpekerjaan dengan SPAP dan kebijakan

KAP, pemecahan semua masalah


11/32


akuntansi yang signifikan, apakah

pekerjaan yang telah dilakukan di

domumentasi dengan baik, pencapaian

tujuan dari setiap prosedur penugasan

yang dilakukan, serta melakukan

simpulan yang diambil konsistendengan hasil pekerjaan dan mendukung

setiap hasil penugasan.

Lebih lanjut, dalam prosedur

minimum untuk penelaahan mutu,

KAP menetapkan batas lingkup dan

isi program inspeksi. Ini mencakup

penentuan tujuan, menyiapkan

petunjuk, dan melakukan reviewprogram pelaksanaan inspeksi,

menyediakan panduan mengenai

lingkup pekerjaan inspeksi pada unit

fungsi, kriteria pemilihan perikatan

yang akan direview, menetapkan

frekuensi dan saat pelaksanaan

inspeksi, menetapkan prosedur untuk

menyelesaikan ketidaksepakatan yang

mungkin timbul antara pe-review danstaf pelaksanaan atau manajemen

perikatan yang bersangkutan,

menetapkan kualifikasi staf pelaksana

inspeksi dan metode pemilihannya.

Untuk menetapkan batas lingkup

dan isi program inspeki mencakup

menetapkan tanggung jawab pemilihan

staf inspeksi, melakukan review danuji kepatuhan terhadap kebijakan dan

prosedur pengendalian mutu, serta

melakukan review atas penugasan

tertentu tentang kesesuaian dengan

standar penilaian, kebijakan dan

prosedur pengendalian mutu.

Begitu pula menyajikan pelaporan

temuan inspeksi dan tindakan

pemantauan yang dilaksanakanataua direncanakan kepada tingkatan

manajemen semestinya. Ini mencakup

pembahasan temuan review inspeksi

terhadap perikatan yang di-review

dengan staf pelaksana penugasan,

melakukan pembahasan temuan

inspeksi terkait unit, fungsi departemenyang di review dengan staf manajemen

yang bersangkutan, melaporan temuan

dan rekomendasi bersama dengan

tindakan perbaikan yang diambil atau

direncanakan kepada manajemen serta

memastikan tindakan perbaikan yang

direncanakan telah dilaksanakan.

Baru melakukan prosedur reviewsecara berkala. Dalam prosedur ini

keseluruhan rencana dan prosedur

penugasan dilakukan review.

Termasuk dokumentasi bukti-bukti

yang digunakan dalam penugasan,

sampai laporan yang digunakan

dalam penugasan, usulan penyesuaian

atas laporan yang digunakan dalam

penjugasan, dan usulan setiap laporanpenugasan. AP


12/32


BILA di bandingkan dengan pesta

demokrasi empat tahun lalu, pesta

kali ini, memang terlihat sangat

sukses. Dimana peserta yang hadir bisa

mencapai 1100 anggota IAI. Pemilihan

orang nomor satu di IAI, di warnai

persaingan yang sengit diantara calon

kandidat.

Akhirnya pesta demokrasi itu,

menetapkan Mardiasmo terpilih

menjadi ketua DPN IAI periode 2010-

2014. Perolehan suara Mardiasmo

mengalahkan dua kandidat lainnya yaitusebesar 520 suara dukungan. Sementara,

M. Afdal Bahaudin (306 suara) dan Erick

(214 suara).

Setelah pemilihan ketua DPN, pesta

demokrasi itu dilanjutkan dengan

pemilihan anggota DPN. Peserta Kongres

juga memilih 14 orang anggota DPN

yang akan mendampingi Mardiasmomenjalankan roda organisasi IAI.

Jika dilihat komposisi anggota DPN

IAI, terlihat cukup mewakili semua unsur

dan latar belakang anggota IAI. Susunan

anggota DPN IAI diisi dari unsur akuntan

pemerintah, akuntan pendidik, akuntan

manajemen, dan akuntan publik.

Sinergitas kepengurusan ini diharapkan

ke depan dapat semakin menjadikan

IAI sebagai partner in change bagi

anggotanya, serta mampu menjadikan

IAI sebagai organisasi yang memiliki

kiprah global. Tentunya tak ketinggalan

kualitas akuntan di bawah IAI, memilikikompetensi global.

Selain itu, Kongres XI juga

menetapkan Dewan Penasehat IAI

yang terdiri dari Ahmadi Hadibroto,

Moermahadi Soerja Djanegara, serta

Ainun Naim. Sedangkan Majelis

Kehormatan IAI diisi oleh Dani

Sudarsono, Eko Suwadi dan Adji

Suratman.

Perkembangan IAI

Selain menggelar pesta demokrasi,

Kongres XI IAI kali ini juga menerima

laporan pertanggung jawaban pengurus

sebelumnya. Seperti diuraikan, Ahmadi

Hadibroto (Ketua DPN IAI periode 2006 2010), dalam pidato pertanggung

jawabannya, bahwa IAI sudah

mengalami perkembangan yang cukup

baik. diantaranya telah melaksanakan

program Konvergensi International

Financial Reporting Standards 2012,

diterbitkannya Standar Akuntansi

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan

terbentuknya Tim Implementasi IFRSmenjadi salah satu keberhasilan dari

DPN IAI Periode 2010-2014

Pesta demokrasi yang digelar IAI pada Kongres XI di Hotel

Indonesia Kempinski Jakarta, 10 Desember lalu menetapkanMardiasmo sebagai ketua DPN IAI periode 2010-2014.


13/32


kepengurusan sebelumnya.

Lebih lanjut, Ahmadi

mengungkapkan bahwa peran IAI

di kawasan regional dalam masa

kepemimpinan sebagai PresidenASEAN Federation of Accountants

(AFA) juga mencapai kesuksesan.

Ini terbukti dengan Sekretariat

permanen AFA menjadi satu di

secretariat IAI. Begitu pula organisasi

IAI saat ini berkembang cukup luas,

dengan dibentuknya IAI wilayah

baru, seperti di Kepulauan Riau,

Sulawesi Tenggara, NTT, Bengkuludan terakhir di Ambon. Jadi total

wilayah yang dimiliki IAI menjadi 25

IAI wilayah, yang siap sebagai ujung

tombak IAI di setiap daerah.

Sementara, IAI Pusat sendiri terus

berupaya meningkatkan kompeten

SDM akuntansi melalui kegiatan

Pendidikan Profesional Berkelanjutan

secara terstruktur terlaksana bahkan

berhasil membentuk tiga IAI Knowledge

Center baru di Mall of Indonesia, Depok

dan Serpong.

Untuk pelaksanaan ujian sertifikasi

Akuntansi Syariah serta Certified

PSAK merupakan upaya yang berhasil

dikembangkan untuk meningkatkan

kualifikasi SDM Akuntansi. IAI juga telahberperan strategis dan memberikan

kontribusi turut merumuskan kebijakan

publik, membangun governance dan

pengembangan profesi akuntan di

Indonesia agar sesuai dengan standar

Internasional. Semua ini demi meraih

keberhasilan untuk meningkatkan peran

profesi akuntansi dalam pembangunan

ekonomi nasional dan global.

Tantangan IAI

Setelah terpilih sebagai Ketua

DPN IAI, dalam pidato sambutannya,

Mardiasmo melihat beberapa

tantangan dan kondisi yang dihadapi

profesi akuntansi di Indonesia saat

ini. Mardiasmo berharap IAI selaku

organisasi profesi mampu memberikan

solusi terhadap permasalahan yang

ada. Seperti meningkatkan corporate

governance, berperan aktif di dunia

internasional. Sebab Indonesia menjadi

anggota G-20 menghendaki organisasi

profesi international juga merupakan

tantangan yang harus direspons oleh

profesi.

Mardiasmo menambahkan gerakan

untuk memperkuat sistem governance,

pemberantasan korupsi, tuntutantransparan dan akuntabilitas publik


14/32


membutuhkan keterlibatan profesi

akuntansi. Tidak ada proses akumulasi

dan distribusi sumberdaya ekonomi

yang tidak memerlukan campur tangan

profesi. Jelasnya. Mardiasmo berjanji

untuk menjadikan IAI sebagai asetnasional yang terpercaya, menjadi

organisasi terdepan di kawasan ASEAN,

dan setara dalam peran di tataran

Internasional.

Melalui kepengurusan baru tersebut,

IAI dapat melakukan konsolidasi,

revitalisasi dan penataan organisasi

profesi untuk mampu berkiprah secaraglobal. AP

Susunan Ketua dan Anggota DPN IAI

Periode 2010-1014

Hasil Kongres XI di Hotel Indonesia

Kempinski Jakarta

1. Mardiasmo (Ketua)2. Cris Kuntadi

3. Sudirman Said

4. Ito Warsito

5. Jusuf Halim

6. Sidharta Utama

7. Dwi Setiawan Susanto

8. Khomsiyah

9. Ardan Adiperdana

10. Heliantono11. Kusmanadji

12. Maliki Heru Santosa

13. Erick

14. Wahyu Tumakaka

15. Eko Sunarko


15/32


PROFESI akuntan publik lebih

bercirikan profesional yang

independen. Ini tentunya

tidak lahir begitu saja tentu

melalui proses yang amat panjang.Bagaimana regulator dan profesi

ini meng-update ketentuan

independensi yang berlaku bagi

akuntan publik. Apalagi konsep

independensi ini terus mengalami

perkembangan seiring tantangan dan

perkembangan profesi ini.

Itulah setidaknya yang mampu

meningkatkan citra dan kredibiltias

profesi di tengah stakeholder profesi ini.

Melihat begitu pentingnya independensi

bagi pelaku profesi akuntan publik

baik organisasi maupun regulator

terus meningkatkan keandalan aturan

independensi.

Seperti adanya benturan

kepentingan, misalnya, jelas akanberpengaruh terhadap menurunnya

Independensi AP

Ciri utama profesi

akuntan publik adalah

independen. Meski

mereka memenuhi unsur

lain seperti profesional,

berintegritas, dan jujur.

independensi profesi ini. Oleh karena

itu, faktor penyebab terjadinya benturan

kepentingan, diatur secara tegas

dalam peraturan Bapepam-LK. Seperti

terlalu lamanya memberikan jasa

kepada satu pihak, adanya hubungan

tertentu dengan klien baik bisnis/usaha,

keuangan/investasi, karyawan, serta

pemberian jasa atestasi dan non atestasi

secara bersamaan. Faktor tersebut jelas

berpotensi menurunkan independensiakuntan publik.


16/32


Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2,

tentang Independensi Akuntan,

dilihat dari sudut terlalu lamanya

akuntan mengaudit atau memberikan

jasa kepada satu pihak. Dan adanya

hubungan tertentu antara Akuntan/KAP dengan klien/afiliasi klien seperti

hubungan usaha, keuangan, dan

kekaryawanan. Untuk itu, setiap KAP

sesuai peraturan ini harus memiliki

pengendalian mutu terkait dengan

independensi.

Sesuai peraturan ini pula, larangan

terkait dengan independensi yangharus dihindari akuntan seperti memiliki

kepentingan keuangan baik langsung

maupun tidak langsung kepada klien.

Kepemilikan investasi sebesar 5 % lebih

atau memiliki control terhadap klien,

sudah dianggap tidak independen

memberikan jasa. Kepentingan

keuangan lain yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan seperti adanya

pinjaman atau hubungan debitur dan

kreditur yang material kepada kllien.

Atau menjadi direktur/komisaris,

pemegang saham utama yang memiliki

lebih dari 10 % saham perusahaan.

Hanya yang dikecualikan adalah

pinjaman dari institusi keuangan dengan

prosedur, periode dan persyaratanyang normal. Seperti pinjaman untuk

pembelian atau sewa kendaraan

dengan menjaminkan kendaraan

tersebut. Pinjaman yang dijamin penuh

dengan nilai penyerahan dana yang

diasuransikan. Pinjaman yang dijamin

penuh dengan deposito pada institusi

keuangan (bank) yang sama, danpinjaman kredit rumah yang dijaminkan

dengan tempat tinggal peminjam.

Kepentingan keuangan lain

yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan, seperti memiliki

rekening giro, tabungan atau kartu

kredit berdasarkan plafon pada klien

sebesar 50 % atau lebih dari fee yangditerimanya. Mempunyai rekening pada

broker-dealer (perantara pedangan

efek) kecuali dengan syarat dan kondisi

normal. Atau mempunyai polis asuransi

pada klien dengan nilai atau jumlah

pertanggungan yang jumlahnya 50%

atau lebih bila dibandingkan dengan

fee yang diterima. Kecuali polis asuransi

tersebut telah dimiliki sebelum akuntan

menjadi orang dalam KAP.

Sementara KAP yang mempunyai

hubungan pekerjaan dengan klien,

seperti merangkap sebagai karyawan

kunci pada klien. sebagai anggota

keluarga dekat sebagai karyawan kunci

klien di bidang akuntansi dan keuangan.

Mantan rekan/karyawan professionalKAP bekerja pada klien di bidang

akuntansi dan keuangan. Kecuali lebih

dari satu tahun tidak bekerja lagi pada

KAP tersebut.

Mantan rekan/karyawan professional

KAP yang sebelumnya pernah bekerja

pada klien sebagai karyawan kunci

bidang akuntansi dan keuangan, kecualitidak terlibat melaksanakan audit dalam

periode audit.

Begitu pula KAP yang mempunyai

hubungan usaha secara langsung

maupun tidak langsung yang material

dengan klien, atau dengan karyawan

kunci yang bekerja pada klien atau

dengan pemegang saham utama klien.Hubungan usaha ini tidak termasuk

hubungan usaha dalam hal akuntan,


17/32


KAP, atau orang dalam KAP memberikan

jasa atestasi dan non atestasi, atau

merupakan konsumen dari produk

barang atau jasa klien dalam rangka

menunjang kegiatan rutin.

Larangan terkait dengan

independensi, memberikan jasa atestasi

lain, selain yang sedang mendapat

penugasan dan jasa non atestasi

kepada klien. seperti pembukuan atau

jasa lain yang terkait dengan catatan

akuntansi klien atau laporan keuangan.

Desain system informasi keuangan dan

implemetasi, audit internal, konsultasimanajemen dan SDM, konsultasi

perpajakan, penasehat keuangan atau

jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan. Dalam proposal

revisi peraturan ini ada tambahan

memberikan jasa perpajakan juga

dilarang. Kecuali telah memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari komite

audit-nya.

Lebih lanjut, KAP dilarang

memberikan jasa atau produk kepada

klien dengan dasar fee kontijensi atau

komisi, atau menerima fee kontijensi

atau komisi dari klien. Kecuali fee

kontijensi ditetapkan oleh pengadilan

sebagai hasil penyelesaian hukum,temuan badan pengatur dan atau

perpajakan. Begitu pula, klien dilarang

memiliki sengketa hukum dengan klien.

Akuntan juga dilarang bertindak

untuk mewakili klien di dalam maupun

di luar pengadilan perpajakan dan atau

bertindak untuk dan atas nama klien

dalam perhitungan dan pelaporanperpajakan.

Untuk membatasi agar KAP tidak

membentur independensi, KAP

yang bersangkutan wajib memiliki

system pengendalian mutu dengan

tingkat keyakinan yang memadai.

Bahwa KAP atau karyawannya dapat

menjaga sikap independen denganmempertimbangkan ukuran dan sifat

praktik dari KAP tersebut. AP


18/32


KEPALA Badan Kebijakan Fiskal

(BKF) Kementerian Keuangan Agus

Supriyanto mengungkapkan saat

konferensi pers akhir Desember 2010

lalu, kebijakan ini untuk memberikan

kesetaraan antara perbankan syariah

dengan bank konvensional. Keluarnya

peraturan itu, menjadi bagian dariimplementasi dari Undang-undang

No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPN dan PPnBM) yang berlaku sejak 1

April 2010.

Sebenarnya, sejak tahun 1997

pelaku perbankan syariah pernah

mengusulkan PPN itu dihapus untukmenghindari pajak berganda.

Namun baru terealisasi

setelah kebijkan ini di

keluarkan.

Transaksi Murabahah selama

ini dikenai PPN sebesar 10 persen,

sementara transaksi bank konvensional

tidak dikenai PPN. "Ini yang membuatpersaingan bisnis antara bank syariah

dengan bank konvensional tidak

Murabahah Bebas PPNNasabah dan calon nasabah Bank Syariah yang melakukantransaksi Murabahah boleh bernapas lega. Pasalnya, transaksi

yang selama ini dikenakan PPN 10 persen dihapus sejak

Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010. Transaksi

Murabahah, yang dilakukan sebelum 1 April 2010, bebas Pajak

Pertambahan Nilai. Dengan demikian, tak ada lagi pajak

berganda di perbankan syariah.


19/32


berimbang," ungkapnya.

Selama ini sistem pajak ganda

dikenakan pada transaksi pembiayaan

murabahah atas satu objek yang

sama. Dalam skema murabahah ini,bank syariah akan membelikan apa

yang diinginkan oleh nasabanhnya.

Misalnya, nasabah membutuhkan

mobil untuk kegiatan bisnis, bank

syariah akan membeli mobil dan

kemudian menjualnya ke nasabah.

Pajak ganda terjadi saat bank

syariah membeli mobil dari dealer dansaat nasabah membeli mobil tersebut

dari nasabah. Akibat pengenaan pajak

ganda tersebut, maka dana yang harus

dibayar nasabah menjadi lebih besar.

Dengan demikian, karena UU No

42/2009 tentang PPN dan PPnBM

berlaku sejak 1 April 2010, maka bagi

bank syariah yang sudah membayar PPN

transaksi murabahah akan dikembalikan

oleh pemerintah. Pagu anggaran yang

dialokasikan untuk membebaskan

transaksi murabahah dari Pajak

Pertambangan Nilai (PPN) sekitar Rp

328,45 miliar. Anggaran ini diberikan

kepada wajib pajak bank syariah yang

telah membayar surat ketetapan pajak

atas transaksi murabahah.Wajib pajak bank syariah yang

telah membayar surat ketetapan

pajak atas transaksi murabahah dapat

memperoleh pengembalian pajak sesuai

ketentuan perpajakan yang berlaku.

Murabahah adalah perjanjian jual beli

antara bank dan nasabah. Bank syariah

membeli barang yang diperlukan

nasabah, kemudian menjualnya kepadanasabah tersebut sebesar harga barang

ditambah margin atau keuntungan yang

disepakati bank syariah dan nasabah.

Pembiayaan dengan skema

murabahah ini menimbulkan pajak

ganda atas penyerahan obyek

murabahah, yaitu atas pembelian barang

oleh bank dan penjualan barang dari

bank kepada nasabah masing-masingdikenakan PPN 10 persen.

Agus Suprijanto menambahkan

pembebasan PPN, operasional bisnis

bank syariah menjadi sama dengan

perbankan lainnya. Untuk menyamakan

daya saing perbankan syariah, beban

PPN yang dikenakan pada jual beli aset

di sistem murabahah tidak dikenakan

lagi, ujarnya.

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

sebelumnya mengajukan netralisasi

untuk meniadakan pajak ganda

murabahah. Transaksi di perbankan

syariah 80 persen menggunakan akad

murabahah sehingga kalau terkena

pajak ganda akan menghambat bisnis

bank syariah. AP


20/32


PSAK (1994) tentang Laporan Keuangan

Konsolidasi.

Ruang lingkup pernyataan ini

diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangankonsolideasian untuk sekelompok

entitas yang berada dalam pengendalian

suatu entitas. Akuntansi untuk investasi

pada entitas anak, pengendalian

bersama entitas, dan entitas asosiasi

ketika suatu entitas menyajikan laporan

keuangan tersendiri sebagai informasi

tambahan.

Penyajian laporan

konmsolidasi dilakukan entitas

induk untuk menyajikan

laporan keuangan

konsolidasian yang

mengonsolidasikan

investasinya dalam

entitas anak.

Dan entitasinduk

menyajikan

laporan

keuangan

tersendiri

BANYAK alasan entitas bisnis

melakukan investasi pada

entitas lain. Langkah itu, untuk

memperluas jaringan usaha yang

lebih menguntungkan. Baik dari segiinvestasi yang menguntungkan,

meraih pengendalian perusahaan

lain, memasuki pasar baru melalui

perusahaan yang sudah dikenal,

memastikan pasokan bahan baku in

put maupun out put produksi secara

kontinu, melakukan diversifikasi usaha,

memperkuat struktur perusahaan,

menguasai teknologi, mengurangipersaingan sampai mengurangi

risiko. Langkah ini banyak di tempuh

perusahaan agar lebih eksis di masa

mendatang.

Konsep laporan keuangan

yang harus dikonsolidasikan,

sesuai PSAK 4 (R 2009)

tentang LapporanKeuangan Konsolidasi

dan Laporan Keuangan

Tersendiri, memberikan

batasan adanya legal

kontrol dan ekonomi

kontrol. PSAK 4 (R 2009)

efektif berlaku efektif

per 1 januari

2011. PSAK inimenggantikan

Prosedur danPengungkapan,Laporan Konsolidasian


21/32


memperoleh hak

mayoritas hak

residual dan

menanggung

risiko kepemilikan

terkait EBK.

Dalam ISAK

7 ini, diatur

bahwa laporan

keuangan

konsolidasian

mencakup

seluruh entitas

anak dari induk.Tidak ada pengecualian

terhadap konsolidasi

hanya karena, investor merupakan

organisasi modal modal ventura, reksa

dana, unit perwalian, atau entitas

sejenis. Aktivitas usahanya tidak sama

dengan entitas lain dalam kelompok

usaha, entitas anak dibatasi oleh suatu

restriksi jangka panjang sehinggamempengaruhi secara signifikan

kemampuannya dalam menstrafer dana

kepada entitas induk. Serta entitas anak

yang telah dikonsolidasikan sebelumnya

dan saat ini dimiliki untuk dijual. Dengan

begitu semua entitas anak harus

dikonsolidasikan.

Ruang lingkup laporan keuangankonsolidasian mencakup entitas

anak yang dikendalikan meskipun

untuk tujuan dijual atau dialihkan

dalam jangka pendek. Bila entitias ini

memenuhi kreteria sebagai aset dimiliki

untuk dijual maka dicatat sesuai dengan

PSAK 58 (R 2009).

Prosedur Konsolidasi

Dalam melakukan konsolidasi, entitas

harus melakukan eliminasi secara penuh

sebagai informasi tambahan.

Seperti persyaratan adanya

pengendalian, entitas induk yang

memiliki kurang lebih 50 % kekuasaan

suara suatu entitas. Seperti adanyakekuasaan yang melebihi setengah hak

suara sesuai perjanjian dengan investor

lain. Adanya kekuasaan untuk mengatur

kebijakan keuangan dengan operasional

entitas berdasarkan angggaran dasar

atau perjanjian. Kekuasaan untuk

menunjukan atau mengganti sebagain

besar dewan direksi dan dewan

komisaris atau organ pengatur setaradan mengendalikan entitas melalui

dewan atau organ tersebut. Adanya

kekuasaan untuk memberikan suara

mayoritas pada rapat dewan direksi dan

komisaris atau organ pengatur setara

serta mengendalikan entitas melalui

dewan atau organ tersebut.

Hak suara potensial itu dapat

dipertimbangkan ketika menilai

keberadaan pengendalian. Semua

fakta dan keadaan hak suara potensial

dipertimbangkan, kecuali maksud

manajemen dan kemampuan keuangan

untuk melaksanakan konversi tersebut.

Sementara konsolidasi entitas

bertujuan khusus (EBK), seperti

diatur ISAK 7, menjelaskan adanyaentitas bertujuan khusus ini harus

dikonsolidasikan jika menghasilakn

adanya pengendalian EBK. Ini bisa

dilihat dari adanya indikasi bahwa EBK

dijalankan untuk mewakili perusahaan

sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Entitas memiliki kewenangan untuk

memperoleh sebagian besar manfaat

EBK. Entitas tersebut menanggungrisiko dari aktivitas EBK. Atau entitas


22/32


atas saldo, transaksi, penghasilan dan

beban intra kelompok usaha. Laporan

keuangan entitas induk dan entitas anak

yang digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan konsolidasian disusun

dengan tanggal yang sama. Jika akhir

periode pelaporan berbeda antara

entitas induk dengan ana, maka entitas

anak menyusun laporan keuangan

tambahan dengan tanggal yang sama

dengan laporan keuangan entitas induk

untuk tujuan konsolidasian kecuali tidak

praktik. Jika laporan keuangan yang

digunakan tidak sama, maka dilakukan

penyesuaian atas dampak transaksi atau

peristiwa signifikan yang terjadi antara

tanggal laporan keuangan entitas anak

dengan tanggal laporan keuangan

induk. Tentunya dengan catatan

bahwa perbedaan antara akhir periode

pelaporan entitas anak dengan induk

tidak lebih dari tiga bulan. Lamanya

periode pelaporan dan perbedaan antarakhir periode pelaporan adalah sama

dari periode ke periode.

Prosedur konsolidasian ini disusun

dengan menggunakan kebijakan

akuntansi yang sama untuk transaksi

dan peristiwa lain dalam keadaan yang

serupa. Kepentingan nion pengendalian

disajikan di ekuitas dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian, terpisah

dari ekuitas pemilik entitas induk. Jika

terjadi perubahan kepemilikan, yang

menyebabkan hilangnya pengendalian

maka untuk atau rugi diakuki dalam

laporan laba rugi. Jika tidak hilang

p[engendalian maka untung atau rugi

diakui sebagai akuitas. Perubahan dalam

bagian kepemilikan entitas induk pada

entitas anak yang tidak mengakibatkan

hilangnya pengendalian dicatat sebagai

ekuitas.

Bila entitas induk kehilangan

pengendalian atas entitas anak maka

entitas induk, menghentikan pengakuanaset dan kewajiban entitas anak pada

nilai tercatatnya. Serta menghentikan

pengakuan jumlah tercatat setiap

kepentingan nonpengendalian pada

entitas anak terdahulu pada tanggal

hilangnya pengendalian. Dengan begitu

mengakui nilai wajar pembayaran

yang diterima (jika ada) dari transaksi,

peristiwa atau keadaan yangmengakibatkan hilangnya pengendalian.

Dan mendistrinbuskan saham, jika

transaksi yang menbgakibatkan

hilangnya pengendalian melibatkan

distribusi saham entitas anak ke pemilik

dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Selain itu, mengakui setiap sisa

investasi pada entitas anak terdahulu

pada nilai wajarnya pada tanggal

hilangnya pengendalian. Mereklasifikasi

ke laporan laba rugi atau mengalihkan

secara langsung ke saldo laba jika

disyaratkan oleh SAK lain, sejumlah yang

terindentifikasikan. Serta mengakui

setiap perbedaan yang dihasilkan

sebagai keuntungan atau kerugian

dalam laporan laba rugi yang dapatdiatribusikan pada entitas induk.

Bila induk menyusun laporan

tersendiri sebagai tambahan informasi,

investasi pada entitas anak di catat

sebesar biaya perolehan atau nilai

wajar nya. Entitas ini harus menerapkan

akuntansi yang sama untuk setiap

kategori investasi. Inmvestasi yang

dicatat sebesar biaya perolehan dicatatsesuai dengan PSAK 58ketika investasi


23/32


tersebut berniat untuk dijual kembali.

Meski demikian pengukuran investasi

yang dicatat sesuai dengan PSAK 55

tidak berubah. Dengan begitu entitas

induk mengakui dividen dari entitas

anak, pengendalian bersama entitas,atau entitas asosiasi pada laporan laba

rugi dalam laporan keuangan tersendiri

ketika hal menerima dividen ditetapkan.

Serta investasi dalam pengendalian

bersama entitas dan entitas asosisasi

yang dicatat sesuai PSAK 55 dalam

laporan keuangan konsolidasian dicatat

dengan cara yang sama dalam laporan

keuangan tersendiri investor.

Pengungkapan

Jika entitas induk tidak memiliki

setengah kekuasaan suara, baik

langsung maupun tidak langsung

harus diungkapkan. Alasan mengapa

kepemilikan lebih dari setengahkekuasaan suara tidak terlibat dalam

pengendalian. Terjadinya tanggal

atau periode dari tanggal pelaporan

keuangan entitas induk dan alasan

menggunakan tanggal atau

periode yang berbeda. Sifat dan

luas setiap restriksi signifikan

dalam kemampuan entitas anak

untuk mentrasfer dana ke entitasinduk dalam bentuk dividen tunai,

atau pembayaran kembali pinjaman

atau uang muka.

Daftar rincian yang

menunjukan dampak setiap

perubahan bagian

kepemilikan entias

induk pada entitasanak yang tidak

mengakibatkan

hilangnya pengendalian atas entitas

yang dapat diatribusikan ke induk. Jika

pengendalian atas entitas anak hilang,

entitas induk harus mengungkapkan

keuntungan atau kerugian. Keuntungan

atau kerugian yang dapat diatribusikanpada pengakuan sisa investasi pada

entitas anak terdahulu dengan

nilai wajar pada tanggal hilangnya

pengendalian. Dan pos keuntungan atau

kerugian yang diakui dalam laporan laba

rugi komprehensif.

Selain itu, pengungkapan ini juga

mengungkapkan juga laporan keuangantersendiri yang merupakan informasi

tambahan dalam laporan keuangan

konsolidasian. Daftar investasi yang

signifikan juga harus diungkapkan.

Begitu pula terhadap penjelasan metode

yang digunakan untuk mencatat

investasi yang terdaftar dalam daftar

investasi. AP


24/32


keuangan tersebut.

Kesalahan semacam itu termasuk

dampak kesalahan perhitungan

matematis, kesalahan penerapan

kebijakan akuntansi, kekeliruan

(oversights) atau kesalahan interpretasi

fakta, dan kecurangan.

Entitas harus melakukan koreksi

kesalahan material periode lalu. Seperti

entitas mengoreksi kesalahan material

periode lalu secara retrospektif pada

laporan keuangan lengkap pertama

KESALAHAN bisa timbul dalam

pengakuan, pengukuran, penyajian

atau pengungkapan unsur-unsur

laporan keuangan. Seperti laporan

keuangan tidak sesuai dengan SAK jika

mengandung kesalahan material. Meski

kesalahan tidak material, jika dilakukan

secara sengaja untuk mencapaipenyajian laporan posisi keuangan,

kinerja keuangan atau arus kas tertentu

masuk kategori ada kesalahan.

Kesalahan periode lalu seperti

penghilangan dari dan kesalahan-

pelaporan dalam laporan keuangan

entitas untuk satu atau lebih periode

lalu yang timbul dari kegagalan untuk

mempergunakan, atau kesalahan

penggunaan, informasi

andal. Informasi

tersebut tersedia

ketika laporan

keuangan

untuk

periode

tersebutdisahkan

untuk

diterbitkan.

Dan

secara rasional

diharapkan

dapat diperoleh dan

dipergunakan dalam

penyusunan danpenyajian laporan

Koreksi Kesalahan

Periode Lalu


25/32


yang

diterbitkan

setelah

ditemukannya.

Ini bisa

dilakukan

dengan

menyajikan

kembali jumlah

komparatif

untuk periode

lalu sajian

dimana

kesalahan

terjadi. Atau jika kesalahan terjadi

sebelum periode lalu sajian paling awal,

menyajikan kembali saldo awal aset,laibilitas, dan ekuitas untuk periode lalu

sajian paling awal.

Ketika langkah itu tidak praktis,

entitas dapat menentukan dampak

periode-tertentu dari kesalahan pada

informasi komparatif untuk satu atau

lebih periode sajian. Dengan begitu

entitas dapat menyajikan kembali saldo

pembuka aset, laibilitas, dan ekuitasuntuk periode paling awal di mana

penyajiankembali retrospektif adalah

praktis (mungkin periode berjalan).

Bila masih tidak praktis menentukan

dampak kumulatif, pada awal periode

berjalan, dari kesalahan pada semua

periode lalu, maka entitas menyajikan-

kembali informasi komparatif untukmengoreksi kesalahan secara prospektif

dari tanggal paling praktis.

Pengungkapan

Pemngungkapan yang harus

dilakukan entitas mencakup: sifat

kesalahan periode lalu; untuk setiap

periode sajian, sepanjang praktis, jumlah

koreksi: untuk setiap item laporan

keuangan yang terpengaruh; dan jika

menerapkan PSAK 56: Laba Per Saham,maka mengungkapkan laba per saham

dasar dan dilusian.

Jumlah koreksi pada awal periode

sajian paling awal dan jika penyajian-

kembali retrospektif tidak praktis untuk

suatu periode tertentu, keadaan yang

membuat keberadaan kondisi itu dan

penjelasan bagaimana dan sejak kapankesalahan telah dikoreksi. Laporan


26/32


MASALAH konvergensi IFRS

bukan sekedar terkait masalah

akuntansi, namun harus in

line dengan peraturan perpajakan di

suatu Negara. Hal itu ditegaskan dalamkesepakatan G20, dimana konvergensi

standar akuntansi keuangan harus

mampu bersinergi dengan peraturan

perpajakan.

Saat ini di Indonesia masih banyak

terdapat perbedaan prinsip antara

perpajakan dengan akuntansi yang

segera dicarikan jalan keluarnya.

Tentunya jalan keluar ini membutuhkan

kerjasama yang lebih erat antara DJP

dengan IAI agar terdapat sinkronisasi

antara peraturan perpajakan dengan

standar akuntansi.

Sebabaimana diketahui, konvergensi

IFRS banyak menggunakan konsep

fair value sebagai dasar pengukuran

dengan penekanan pada ukuran yangandal (harga pasar). Dengan begitu

lebih banyak menuntut pengungkapan,

yang disebabkan standar akuntansi

lebih bersifatprinciples basedyang

banyak menekankan pada interpretasidan penerapan prinsip akuntansi

dan membutuhkanjudgmentuntuk

menentukan bagaimana suatu transaksi

keuangan dicatat. Penilaian pada

substansi transaksi dan evaluasi apakah

laporan keuangan mencerminkan

realitas ekonomi.

SAK Umum hanya mengatur hal halyang bersifat prinsip. Seperti laporan

keuangan berdasarkan SAK umum

akan banyak dipengaruhi judgment

manajemen yang dapat berbeda

dengan sudut pandang perpajakan.

SAK akan mengacu kepada substansi

transaksi tanpa memperhatikan bentuk

hukumnya. Pengaturan dalam SAK

umum yang mendukung administrasiperpajakan, contohnya penyusunan

Beda PrinsipPajak danAkuntansi

Harus segera dicarikan

jalan keluarnya untuk

mengatasi perbedaan

prinsip antara perpajakan

dan akuntansi yangberbasis IFRS.


27/32


laporan keuangan tersendiri tanpa

konsolidasi, pengungkapan yang lebih

rinci.

Manfaat konvergensi IFRS sendiri

untuk memudahkan pemahaman atas

laporan keuangan dengan penggunaan

Standar Akuntansi Keuangan yang

dikenal secara internasional (enhance

comparability). Meningkatkan arus

investasi global melalui transparansi.

Menurunkan biaya modal dengan

membuka peluang fund raising melalui

pasar modal secara global. Menciptakan

efisiensi penyusunan laporan keuangan.Dibutuhkan kerjasama yang lebih erat

antara DJP dengan IAI agar terdapat

sinkronisasi antara peraturan perpajakan

dengan standar akuntansi.

Memudahkan pemahaman atas

laporan keuangan dengan penggunaan

Standar Akuntansi Keuangan yang

dikenal secara internasional (enhance

comparability). Meningkatkan arusinvestasi global melalui transparansi.

Menurunkan biaya modal dengan

membuka peluang fund raising melalui

pasar modal secara global. Menciptakan

efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan prinsip antara perpajakan

dan akuntansi lihat table.

Pembukuan dalam UU Perpajakan

Seperti dalam penjelasan memori

penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP

menjelaskan bahwa pembukuan harus

diselenggarakan dengan cara atau

sistem yang lazim dipakai di Indonesia,

misalnya berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan

lain. Pembukuan sesuai PSAK, namun

preferensi diberikan pada ketentuan

pajak jika ada pengaturan yang tidak

sejalan.

Untuk mengatasi masalah inilangkah-langkah yang akan diambil

oleh DJP untuk mengatasi konvergency

IFRS pertama, mengadopsi IFRS

dalam perumusan kebijakan pajak.

Seperti menyederhanakan pelaporan

keuangan, melakukan perubahan

aturan perpajakan sesuai dengan PSAK

berdasarkan IFRS.

Pilihan kedua, tidak mengadopsi.Dimana prinsip-prinsip dalam IFRS tidak

bisa diterapkan dalam penghitungan

pajak. DJP memiliki kewenangan untuk

menerapkan ketentuan perpajakan.

Selama ini telah dilakukan rekonsiliasi

fiscal.

Pilihan ketiga mengadopsi

sebagian IFRS. Langkah ini denganmenyederhanakan pelaporan

keuangan, melakukan perubahan

aturan perpajakan untuk hal yang

sangat penting. Dan tetap dibutuhkan

rekonsiliasi fiskal.

Pilihan yang mana yang akan

diambil, tentunya setelah melalui

simulasi dan penelitian yang

komprehensif untuk mengetahui

dampak secara menyeluruh dari

konvergensi IFRS. Untuk mempersiapkan

diri menghadapi adopsi IFRS, DJP saat ini

sedang inten melakukan diskusi dengan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), diskusi

dengan institusi terkait (Perguruan

Tinggi, KAP, Asosiasi), melakukan analisis

aturan perpajakan serta mempersiapkaninformasi dan diklat untuk pegawai DJP.AP


28/32


Perpajakan Akuntansi

mata uang pelaporan utama rupiah

UU KUP Pasal 28 ayat (4)

Pembukuan atau pencatatan harusdiselenggarakan di Indonesia dengan

menggunakan huruf Latin angka Arab Latin, Arab,

satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam

bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang

diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Memakai mata uang fungsional

PSAK 10 (revisi 2009).

Nilai perolehan (Historical Cost) Aset berdasarkan

nilai perolehan UU PPh Pasal 10 ayat (1) diatur

Harga perolehan atau harga penjualan Nilai

wajar (fair value)dalam hal terjadi jual beli harta

yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)

adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan

atau diterima, sedangkan apabila terdapat

hubungan istimewa adalah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Nilai wajar (fair value)

PSAK 10 (revisi 2009),

PSAK 50 & 55,

PSAK 57,

PSAK 22,

ISAK 10,

PSAK 30/ISAK 8,

ISAK 11,

PSAK 19.

Realisasi

Pengukuran berdasarkan realisasi

Harga perolehan atau harga penjualan dalam

hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi

hubungan istimewa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 4) d a sud da a asa 8 ayat ( ) adalah

jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau

diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan

istimewa adalah jumlah yang seharusnya

dikeluarkan atau diterima.

UU PPh Pasal 10 ayat (1)

estimasi atau perkiraan

pengakuan provisi (PSAK 57), ED PSAK 34

pengakuan taksiran kerugian , PSAK 16, PSAK

50/55.

Revaluasi tidak dapat dilakukan setiap saat.

PMK No. 79/PMK.03/2008

Tidak ada konsep materiality Pemeriksaan Pajak

untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain.Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan

Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

PMK 199/PMK.03/2007 Pasal 2

Revaluasi dilakukan sesuai perubahan nilai wajar .

PSAK 16 (revisi 2007)

Konsep Materiality

General Audit untuk menilai kewajaran

Umur manfaat aset tidak

berwujud maksimal 20 tahunUU PPh Pasal 11A ayat (2)

Aset Tidak Berwujud ditentukan

umur manfaatnya terbatas atautidak.

ED PSAK 19 (Revisi 2009)

Tabel Perbedaan Prinsip Antara Perpajakan dengan Akuntansi


29/32


ANGGOTA BARU IAPI

No IAPI : 1773

Terdaftar : 30-Sep-10

Nama : DANIEL KOHAR

Tahun Lahir : 1977

KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA

& REKAN

No IAPI : 1775

Terdaftar : 28 Okt 2010

Nama : ELISABETH

Tahun Lahir : 1982


& REKAN

No IAPI : 1777

Terdaftar : 22-Oct-10

Nama : HARIS WIYONO

Tahun Lahir : 1972

KAP : TONI H. RATIM

No IAPI : 1774


Nama : SHINTA HARYONO

HADIWIARDJO

Tahun Lahir : 1977

KAP : HENDRAWINATA GANI &

HIDAYAT (PUSAT)

No IAPI : 1776


Nama : WIRANI ANDRIANI

SETIAWAN

Tahun Lahir : 1971

KAP :

No IAPI : 1778


Nama : Yulazri

Tahun Lahir : 1960

KAP :


30/32


ANGGOTA BARU IAPI

No IAPI : 1779


Nama : MULYADI

Tahun Lahir : 1977

KAP : PURWANTONO,

SUHERMAN & SURJA

(PUSAT)

No IAPI : 1781


Nama : FENDRI SUTEJO

Tahun Lahir : 1979

KAP : PURWANTONO,

SUHERMAN & SURJA

(PUSAT)

No IAPI : 1783


Nama : HENDRA SETIADI

Tahun Lahir : 1986


& REKAN

No IAPI : 1780


Nama : ALFIANNOR

Tahun Lahir : 1968

KAP :

No IAPI : 1782


Nama : ANTHON SURYADI

Tahun Lahir : 1985


& REKAN

No IAPI : 1784


Nama : PAULA NOVIANA

Tahun Lahir : 1985


& REKAN


31/32


Peserta sosialisasi dan diskusi ilmiah, International

Financial Reporting Standars (IFRS) dan Rancangan

Undang-Undang Pelaporan Keuangan, di Surakarta, 3

Desember 2010, Fakultas ekonomi Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Pesrta Lokakarya kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen

Keuangan pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan

55: Contoh dan Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember

2010.

Peserta Lokakarya Akuntansi Keuangan Entitas tanpa

Akuntabilitas Publik (ETAP) pada perusahaan dan BPR,

di Bandung, 1 Desember 2010.

Peserta lokakarya Pajak, Aplikasi Metodologi dan

Pengungkapan Transfer Princing, Prianto Budi, Hotel

Atlet century, Jakarta 14 Desember 2010.

Peserta lokakarya Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan

pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh

dan Studi kasus, Di Jakarta 11 Desember 2010.

Peserta lokakarya Penyusunan dabn Penyajian Laporan

Keuangan Berdasarkan PSAK 1, 2, 5, dan 25 serta

tantangan penerapan konvergensi IFRS, 16 Desember2010. Di Jakarta.


32/32


Sosialisasi dan diskusi ilmiah, International Financial

Reporting Standars (IFRS) dan Rancangan Undang-

Undang Pelaporan Keuangan, di Surakarta, 3 Desember

2010, Fakultas ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan pada

Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh dan

Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember 2010.

Lokakarya Akuntansi Keuangan Entitas tanpa

Akuntabilitas Publik (ETAP) pada perusahaan dan BPR,

di Bandung, 1 Desember 2010.

Kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan pada

Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh dan

Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember 2010.

Ludovicus Sensi Wondabio

Memaparkan Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan

pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh

dan Studi kasus, Di Jakarta 11 Desember 2010.

Pemeriksaan AP dan KAP serta Penyusunan dabn

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 1, 2,

5, dan 25 serta tantangan penerapan konvergensi IFRS,16 Desember 2010. Di Jakarta.

iapi desember 2010

Documents