Identifikasi Masalah Bidang Revitalisasi

Manajemen Pemerintahan

Dari Perspektif Policy System &

Process

Focus Group Discussion Penyusunan Program Reformasi

Administrasi Negara dan Birokrasi RI, 2012-2016

UNDP, Bappenas, dan LAN-RIJakarta, Februari 2012

Tri Widodo W. Utomo

Policy System Policy Process

Nilai-Nilai(Pancasila, Konstitusi)

CITA2 & TUJUAN

(Indonesia Merdeka)

Sistem Kebijakan Dalam Rangka Penjabaran Sistem

Nilai Guna Mewujudkan Cita2 Indonesia Merdeka

dijabarkan melalui

untuk mewujudkanMasalah fundamental muncul, ketika:1. Kebijakan Publik (KP) tdk

mengandung values & philosophy bernegara.

2. KP tdk mampu mewujudkan cita-cita negara.

Policy System Policy Process

Lingkup / Komponen

POLICY SYSTEM & PROCESS

• Interdependensi antara INPUT – PROSES – OUTPUT;

• Interaksi & Interkoneksi antara PELAKU – LINGKUNGAN – KELOMPOK SASARAN – KEBIJAKAN PUBLIK.

• PERUMUSAN MASALAH (Pengenalan, Pencarian, Pendefinisian, Spesifikasi)

• PENGEMBANGAN & PEMILIHAN ALTERNATIF (inc. Kriteria, Teknik Analisis)

• IMPLEMENTASI • MONITORING &

EVALUASI.

Masalah pada Dimensi INPUT

• Banyak KP yg kurang berorientasi pemecahan masalah (problem solving), dan kurang memperhatikan analisis perumusan masalah yg baik, sehingga seringkali justru menimbulkan masalah baru.

• Banyak KP yg kurang didukung oleh informasi yg valid dan lengkap (policy relevant information), sehingga mengurangi kualitas KP.

• Banyak KP yg tidak melalui proses analisis yg baku & tidak didahului oleh agenda setting yg benar, sehingga sebuah kebijakan lebih mencerminkan sebagai keinginan dari pada kebutuhan.

• Pendekatan sosiopolitis cenderung mendominasi pendekatan teknis (technocratic competence).

• Belum mantapnya sistem kelembagaan yg berperan melakukan pengelolaan proses KP, bahkan belum terbentuk sistem kelembagaan yg secara eksplisit bertugas mewujudkan keserasian, keharmonisan & keterpaduan, serta efektivitas & akuntabilitas pengelolaan kebijakan pembangunan nasional & daerah.

Masalah pada Dimensi PROSES

• Belum berfungsinya nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan Konstitusi sbg guiding values and principles, yg menyebabkan kurang optimalnya kinerja KP.– Dari 2003-2012, MK menerima 425 permohonan Pengujian

UU, dengan 100 diantaranya dikabulkan (MK, 2012).– Banyaknya Perda bermasalah & dibatalkan pemerintah

pusat.

Masalah pada Dimensi OUTPUT (KP) – 1

• Kurang efektifnya KP sebagai instrumen distribusi & redistribusi sumber daya, serta pemberdayaan potensi masyarakat, sehingga KP belum mampu mewujudkan tertib sosial, tertib politik, maupun kemajuan ekonomi & peradaban bangsa.– Maraknya konflik horizontal baik yg berlatar SARA,

pertanahan, olahraga, atau tawuran biasa antar gank.– Angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2010 yg relatif

masih tinggi. Angka kemiskinan sebesar 13,13% atau 31.02 juta jiwa sedang pengangguran terbuka sebesar 6,80% (BPS, 2011).

– Kinerja sektor pelayanan dasar (pendidikan & kesehatan) yg masih belum optimal.

Masalah pada Dimensi OUTPUT (KP) – 2

• Rendahnya kohesi organisasional dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik, yg ditandai oleh banyaknya silang pendapat, kontrasnya perbedaan opini, merebaknya egoisme jabatan/sektoral/ kedaerahan, melemahnya koordinasi, dsb.

• Masih tingginya ketidakkonsistenan, kekurangharmonisan, dan kekurangselarasan antara tujuan pembangunan pusat dan daerah, serta kesulitan dalam menjalin kerja sama antar stakeholder. Masing2 stakeholder memiliki pemahaman yg berbeda tentang issu kebijakan yg berkembang, serta prinsip2 dan langkah2 pengelolaan kebijakan yg harus ditempuh.

Masalah pada Dimensi PELAKU/AKTOR KP – 1

• Rendahnya integritas & kepatuhan para penyelenggara negara terhadap sistem hukum (seperangkat peraturan perundang-undangan) yg menjadi pedoman dalam implementasi tugas-tugas publik, sehingga kewibawaan kebijakan publik menjadi sangat lemah.– Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dan

tingginya pejabat terlibat kasus korupsi;– Tradisi “kompromi” dalam penyelesaian kasus;– Gejala “pembangkangan” daerah terhadap pusat,

misal dalam kasus BLT (mantan Mendagri Mardiyanto).

Masalah pada Dimensi PELAKU/AKTOR KP – 2

• KP kurang adaptif dan lemah dalam merespon lingkungan yg dinamis, untuk kemudian mentransformasikan menjadi norma kebijakan. Pada saat yg sama, formulasi KP juga sering kurang mengakomodir kebutuhan & tuntutan publik, sehingga penetapan KP sering ditolak oleh masyarakat (public veto). Kondisi ini antara lain disebabkan oleh lemahnya dukungan riset terhadap policy making process.– Frekuensi dan materi tuntutan dalam demonstrasi

yg makin beragam.– Frekuensi perubahan kebijakan yg cukup tinggi

bahkan sering ada klausul khusus untuk mengakomodir perubahan kebijakan.

Masalah pada Dimensi LINGKUNGAN KEBIJAKAN

• KP sering menutup diri terhadap partisipasi publik, sehingga terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang dan kurang ada keberpihakan pada rakyat banyak. Beberapa KP juga memiliki bahasa yg sangat elitis dan tidak dimengerti oleh rakyat banyak (technocratic cabal).

Masalah pada Dimensi KELOMPOK SASARAN

Catatan Akhir

• Identifikasi masalah ini tidak berarti mengabaikan kinerja positif dari KP yg ada, melainkan untuk menemukan solusi-solusi yg lebih kreatif & inovatif dalam rangka lebih meningkatkan output & otcomes kebijakan.

• Eksplorasi masalah kebijakan ini selanjutnya akan diikuti dengan identifikasi terhadap alternatif solusi untuk mengatasinya, aktivitas yang dibutuhkan, serta target outputs/outcomes yg diinginkan.

Mustopadidjaja, Program Nasional Pengembangan Kapasitas PENGELOLAAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Dalam Penyelenggaraan Negara dan pembangunan Bangsa.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.RekapitulasiPUU

http://www.bps.go.id/brs_file/naker-05mei11.pdfhttp://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf

Referensi

T E I M A

K A

R

S I H ...