identifikasi risiko k3 (rk3k) dan ... - sibima.pu.go.id
TRANSCRIPT
IDENTIFIKASI RISIKO K3 (RK3K) DAN PEMBIAYAAN
DALAM K3
OLEH
Ir. PRIJONO WIRYODININGRAT
ASOSIASI AHLI K3 KONSTRUKSI INDONESIA
2
KEGIATAN KONSTRUKSI
- Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting
dalam pembangunan di Indonesia.
- Kegiatan Konstruksi berpotensi menimbulkan
berbagai dampak yang tidak diinginkan antara
lain aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan
lingkungan.
- Kegiatan Konstruksi harus dikelola dengan
memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang
berlaku.
DAMPAK KECELAKAAN KERJA
3
LEVEL MAKRO:• Competitiveness Index• Biaya kecelakaan kerja 4% PDB
2013
LEVEL MESO:• Performance Corporate
LEVEL MIKRO:• Project delay• Cost over run• Human aspect: injury,
fatality
Sumber: ILO, 2003; Chen, et al 2004; Courtney, 2007, Hoosseinian, 2012, Hinze 1997)
4
PENYEBAB UTAMA KECELAKAAN KERJA
Karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, sifat unik dimiliki oleh setiap proyek konstruksi meskipun proyek konstruksinya sama, karena hal ini berbeda dengan tipikal hasil produksi prabrik.
Lokasi/ lingkungan kerja proyek konstruksi yang berbeda-beda misalnya, lokasi terbuka atau tertutup, apakah berdiri di atas atau di dalam tanah di daerah datar, daerah perbukitan, daerah pantai, di dalam atau di atas air sungai, danau maupun di laut.
Pengaruhi cuaca pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, pelaksanaan pada musim kemarau akan berbeda dengan pelaksanaan dimusim penghujan.
Waktu pelaksanaan proyek konstruksi yang terbatas atau waktu pelaksanaan yang panjang lebih dari 1 tahun, maka akan dituntut dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi,
5
PENYEBAB UTAMA KECELAKAAN KERJA
Tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, seberapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dan seberapa banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya, dan.
Peralatan kerja yang digunakan pada proyek konstruksi, belum memperhatikan persyartan spesifikasi alat, kondisi alat, pemeriksaan dan uji alat secara periodik.
Material/ bahan yang digunakan untuk proyek konstruksi, jenis B3, kandungan pengaruh bahan kimia terhadap manusia, peledakan dan kebakaran,
Kebijaksanaan dan komitmen manajemen, Metode kerja pelaksanaan proyek,sistem pengawasan dan pelaporan, evaluasi dan pencegahan kecelakaan
6
Kecelakaan kerja di PT SI di wilayah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Minggu (30/8/2015).
Kecelakaan kerja di proyek konstruksi hanggar kalibrasi di kompleks Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi 5 orang. Korban luka berjumlah 14 orang. Senin 09 Mar 2015, 15:24 WIB
KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA
Oleh: Ir. Lazuardi N, CSP 7
Dua CRANE yang mengangkut
girder pembangunan LRT
Palembang, Sumatera Selatan
terjatuh menimpa rumah di zona 5
pada (1/8/2017). menimpa dua
rumah warga dan mengakibatkan
delapan orang luka ringan pada
Selasa (1/8/2017) dini hari.
(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Ambruknya girder pembangunanjembatan flyover tol Pasuruan,Probolinggo mengakibatkan jatuhnyakorban jiwa. Satu orang tewas tertimpaambruknya Girder pembangunan flyoverproyek tol Pasuruan-Probolinggo di DesaCukurgondang, Kecamatan Grati,Kabupaten Pasuruan ambrukmengakibatkan 4 kendaraan padatanggal 29/10/2017(news.detik.com)
KEBIJAKAN PEMERINTAH – K3 KONSTRUKSI
PENYELENGGARAAN K.3. KONSRTRUKSI
•UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)•UU No. 28/2002 (Bangunan Gedung)•UU No. 13/2003 (Ketenagakerjaan)•UU No. 30/2009 (Kelistrikan)•UU No. 36/2009 (Kesehatan)•UU No. 2 TAHUN 2017 (Jasa Konstruksi)
DASAR HUKUM
- S.K.B. MEN. NAKER & MEN. PUNo. 174/MEN/1986 & No. 104/KPTS/1986
- KEP.MEN.KIMPRASWIL No.384/KPTS/M/2004 (Pedoman Teknis K3 pada tempat kegiatan konstruksi bendungan)
- SE. MEN.PU No. 03/SE/M/2005- SE. MEN.PU No. UM.03.01-Mn/451- S.E.MEN. PU NO.08/SE/M/2004 (Penerapan
K3)- S.E. MENTERI P.U. No. 08/SK/M/2005 tgl.13
Maret2006- SK Dirjen PPK No. 20DJPPK/VI/2004 (Ahli
K3 )
PERATURAN PEMERINTAHNo..28/2000 (Usah & Peran Jakon)No.29/2000 (Penyelenggaraan Jakon)No.74/2001 (Pengelolaan B3)No.36/2005 (Pelaksanaan Bang.Gedung)No. 53/2012 (Jam.soial TK)No. 50/2012 (smk3)No. 12/2015 (K3 Listrik)
Intinya : K3 adalah suatu yang penting dan wajib untuk dilaksanakan 8
- PERATURAN MENTERI:• Naker
•No.01/1980 (K3 Konst. Bang)•No.02/ 1980 (Pemeiksaan Kes. TK•No.04/1980 (Pemeliharaan APAR•Permen PU No 05-PRT-M-2014 Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pu
Bab I : Ketentuan UmumBab II : Maksud, Tujuan dan Ruang LingkupBab III : Penerapan (SMK3) Konstruksi Bidang PUBab IV : Tugas, Tanggung Jawab dan WewenangBab V : Biaya Penyelenggaraan (SMK3) Konstruksi Bidang PUBab VI : SanksiBab VII : Ketentuan Penutup
LAMPIRAN:Lampiran I : Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 KonstruksiLampiran II : Format Rencana K3 Kontrak (RK3K)Lampiran III : Format Surat Peringatan, Surat Penghentian
Pekerjaan dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja
PERATURAN MENTERI PU NO.05/PRT/M/2014
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SMK3 BIDANG PEKERJAAN
UMUM
Terdiri dari7 BAB 24 Pasal
3 Lampiran
PEK
KONST
SMK3
Pasal 4
POTENSI BAHAYA
Pasal 5
AHLI K3PETUGAS K3
Pasal 6
PRA KONSTRUKSIPasal 7
PEMILIHAN PENYEDIA B/J
Pasal 8
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pasal 9
PENYERAHAN AKHIR PEK
Pasal 10
Survey, FS, Investigasi: Telaahan aspek K3DED: Buat Managemen Risiko K3Penetapan Potensi Bahaya K3 & Identifikasi Bahaya K3
Kriteria Penilaian persyaratan K3 pada Dok Pemilihan
Dok Pemilihan; persyaratan & evaluasi RK3K, biaya K3
RK3K ; sbg acuan, revisi, pelaporan kecelakaan kerja, perbaikan
Prosedur K3 telah dilaksanakan, Lap. Kinerja SMK3, kecelakaan kerja, usulan perbaikan
WAJIB
BAB III
PENERAPAN PEK. KONSTRUKSI
7 Pasal
Hal 1 dari 11
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
a) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket
pekerjaan konstruksi;
b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3
Konstruksi;
c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya
K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan
atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi;
d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya
memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3K Bid. PU;
e) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd
saat rapat persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3/Petugas K3
Pasal 16Hal 1 dari 3
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
e) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan
evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu
oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal
dan/atau eksternal organisasi PPK;
f) Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia
Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang
telah ditetapkan, dengan menggunakan contoh format sesuai
Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2;
g) Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3
apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia
Jasa, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.3;
Pasal 16Hal 2 dari 3
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
h) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat
berakibat fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai
upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;
i) Segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan
sebagaimana pada pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf
d, 15 huruf e, dan pasal 16 huruf k dan huruf l menjadi tanggung
jawab Penyedia Jasa;
j) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi,
apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf k, huruf l dan/atau huruf m di atas;
Pasal 16Hal 3 dari 3
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
POKJA ULP
a) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danmemastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalambiaya umum.
b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 KonstruksiBidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahankepada PPK untuk dilengkapi.
c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuaikriteria yang didalamnya memuat:
1. Uraian Pekerjaan;
2. Potensi Bahaya;
3. Identifikasi bahaya K3;
Pasal 17Hal 1 dari 2
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
POKJA ULP
d) memberikan penjelasan pd saat aanwijzing serta
menuangkannya dlm berita acara tentang potensi dan
identifikasi bahaya dari pelaksanaan pek. yg akan
dilelangkan.
e) menilai pemenuhan RK3K terkait dg ketentuan dalam
pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa.
Pasal 17Hal 2 dari 2
RANGKAIAN PROSES SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Perbaikan
berkelanjutan
1. Kebijakan
K3
2. Perencanaan
2.1 Ident Bahaya,Penilaian Resiko &
Pengendalian
2.2 Pemenuhan Per UU &
Persyaratan Lainnya
3.3 Sasaran dan Program
3. Penerapan & Operasi
3.1 Sumberdaya,Struktur Org dan Pertanggungjwb
3.2 Kompetensi,Pelatihan, & Kepedulian,
3.3 Komunikasi, Keterlibatan& Konsultasi
3.4 Dokumentasi
3.5 Pengendalian Dokumen
3.6 Pengendalian Operasional
3.7 Kesiagaan & Tanggap Darurat
4. Pemeriksaan
4.1 Pengukuran & Pemantauan
4..2 Evaluasi Kepatuhan
4..3 Penyel Insiden,Ketidaksesuaian,
Tidakan Perbaikan & Pencegahan
4.4 Pengendalian Rekaman
4.5 Audit Internal
5. Tinjauan Manajemen
16
17
Rencana K3 Kontrak (RK3K)
RK3K adalah dokumen lengkap rencana
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan
merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak
suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh
Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa,
untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana
interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna
Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
Bidang PU.
JKS-BINTEK SMK3-2014
18 Kepri 29 Nopember 2010PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
KONTRAK
Jenis K3 Kontrak (RK3K)
Rencana K3 Kontrak (RK3K)
Pelaksanaan
KEBIJAKAN K3
Kita, Segenap jajaran PT Abdi Karya (Persero) tbk selalu mengemban kepercayaan dengan :
Meningkatkan cara kerja K3 sesuai peraturan perundang-undangan
Melaksanakan pengendalian risiko K3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan serta menciptakantempat kerja yang aman, sehat dan bebas resiko kecelakaan,
Melakukan perbaikan kinerja K3 secara berkelanjutan; untuk memenuhi kepuasanpelanggan dan stakeholder lainnya.
Jakarta, 23 Nopember 2011
PT Abdi Karya (Persero), Tbk
Direksi,
Ttd
M. Saiful Abdi
Manejer Proyek
STRUKTUR ORGANISASI PROYEK : MENGGAMBARKAN POSISI K3 MEMADAI UNTUK BERJALAN
K3
TANGGUNGJAWAB UTAMA : MANAJER PROYEK
MANAJER K3
21
22
CONTOH Tabel 2.1: Identifikasi Bahaya,
Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian
Risiko K3 dan Penanggung Jawab K3
Method statementHIRADC
Work PermitConstruction MethodJob Safety Analysis
Inspection Record
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi;
Peraturan Pemerintah Nomor 50
tahun 2012 tentang Penerapan
SMK3;
Surat Keputusan Bersama Menteri
Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan
Umum No. KEP.174/MEN/86 dan
No. 104/KPTS/1986
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 05/PRT/M/2014
Dan peraturan terkait lainnya
23
Contoh Pemenuhan Peraturan
Perundang-Undangan
24
Contoh Tabel 2.3: Sasaran dan Program K3)
JKS-BINTEK SMK3-2014
Contoh Tabel Sasaran & Program
Hasil Identifikasi Bahaya
CONTOH
No Kode dokumen Uraian P-D-C-A
1 P6-WK-K3LM-01 Penilaian Risiko
2 P6-WK-K3LM-02 Peraturan dan Undang-Undang
3 P6-WK-K3LM-03 Rencana K3LM
4 P6-WK-K3LM-04 Dokumentasi, Pengendalian Dokumen & Rekaman
5 P6-WK-K3LM-05 Konsultasi dan Komunikasi
6 P6-WK-K3LM-06 Perolehan Kontrak Baru
7 P6-WK-K3LM-07 Rekruitment dan Pelatihan
8 P6-WK-K3LM-08 Prasarana & Lingkungan Kerja
9 P6-WK-K3LM-09 Desain & Pengembangan
10 P6-WK-K3LM-10 Pembelian
11 P6-WK-K3LM-11 Identifikasi & Mampu Telusur Produk ( IMTP )
12 P6-WK-K3LM-12 Identifikasi, Penanganan ,Penyimpanan & Perlindungan Produk
13 P6-WK-K3LM-13 Pengendalian Proses Produksi
14 P6-WK-K3LM-14 Kesiagaan & Tanggap Darurat
15 P6-WK-K3LM-15 Pemantauan dan Pengukuran
16 P6-WK-K3LM-16 Rapat Koordinasi & RTM
17 P6-WK-K3LM-17 Audit Internal
18 P6-WK-K3LM-18 Analisa Data
19 P6-WK-K3LM-19 Tindakan Koreksi & Pencegahan
20 P6-WK-K3LM-20 Perbaikan BerkelanjutanACTION
CHECK
DO
PLAN
DOKUMEN PROSEDUR PEMENUHAN K3
CONTOH DOKUMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL
26
27
JKS-BINTEK SMK3 -2014
Inspeksi Gondola
Inspeksi Gondola Inspeksi Gondola
Inspeksi Gondola
Sarana
PENGAWASAN - INSPEKSI
28 JKS-BINTEK SMK3 -2014
Perencanaan K3
Penerapan dan Operasi
Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan
yang dilaksanakan pada Elemen Pengendalian dan Operasi K3, berdasarkan upaya
pengendalian pada Elemen Perencanaan K3
E. PEMERIKSAAN DAN
EVALUASI KINERJA K3
Pemeriksaan
RANGKAIAN PROSES SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Melalui Proses Tinjauan Manajemen
Tinjauan ulang penerapan SMK3 Konstruksi dilakukan secara berkala sesuai
jadwal dalam program K3.
Tinjauan ulang membahas hasil evaluasi /inspeksi dan kesesuaiannya terhadap:
Kebijakan K3;
Sasaran dan Program K3;
Hasil temuan inspeksi penerapan K3; dan
Efektifitas penerapan SMK3 Konstruksi
Keselamatan Kerja /terjadi kecelakaan kerja
F. TINJAUAN ULANG PENERAPAN
SMK3 KONSTRUKSI
PERMEN PU nomor : 05 tahun 2014
Tentang Pedoman Penerapan SMK3 Bidang PU
Pasal 20
1) Biaya penyelenggaraan SMK3 Bidang PU dialokasikan kedalam Biaya
Umum, yang mencakup :
1. Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak
(RK3K);
2. Sosialisasi dan Prornosi Keselarnatan dan Kesehatan Kerja
(K3);
3. Alat pelindung kerja;
4. Alat pelindung diri;
5. Asuransi dan perijinan;
6. Personil K3;
7. Fasilitas sarana kesehatan;
8. Rambu- rambu; dan
9. Lain lain yang terkait perigendalian risikoK3, beserta biayanya
yang dialokasikan pada biaya umum.
2) Yang disepakati dan disetujui pada Rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi (Pre Construction Meeting )
1. Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K);
2. Sosialisasi dan Prornosi Keselarnatan dan Kesehatan Kerja
(K3);
3. Alat pelindung kerja;
4. Alat pelindung diri;
5. Asuransi dan perijinan;
6. Personil K3;
7. Fasilitas sarana kesehatan;
8. Rambu- rambu; dan
9. Lain lain yang terkait perigendalian risikoK3, beserta biayanya
yang dialokasikan pada biaya umum.:
SURAT EDARAN
Nomor ; 66/SE/M/2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM:
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
Rincian kegiatan pentelenggaraan SMK3 Bid PUPR, sesuai Permen PU no. 5
tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan SMK3 Bidang PU
DASAR HUKUM DITERBITKAN SURAT EDARAN TERSEBUT :
• PP no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang sudah diubah terakhir dengan PP no. 4 tahun 2015.
• Keppres. No. 21/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014 – 2019
• Permenakertrans. No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
• Permen PU no. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang sudah diubah terakhir kali dengan Permen PUPR no. 1/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Permen PU no. 07/PRT/M/2011
Surat Edaran tersebut ditujukan kepada :
1. Para Gubernur di seluruh Indonesia2. Para Wali Kota/ Bupati di seluruh Indonesia3. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR4. Para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PUPR5. Para Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR6. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian PUPR