6

II. PENDEKATAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam kemiskinan struktural,

kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural merupakan

kemiskinan yang disebabkan karena kondisi struktur sosial yang ada dalam suatu

masyarakat tidak dapat memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber-

sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemiskinan kultural merupakan

kemiskinan yang disebabkan karena faktor budaya yang ada pada masyarakat,

seperti malas, pola hidup kosumtif, sulit dalam mengorganisasi diri, dan

sebagainya. Sedangkan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan

oleh faktor alam,dimana kondisi sumber daya alam yang ada pada suatu daerah

tidak mendukung untuk kegiatan ekonomi produktif, melainkan secara alamiah

rusak karena faktor alam maupun faktor manusia.

Pada wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat

miskin adalah tidak memiliki akses dalam pemanfaatan sarana dan prasarana

dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman

yang jauh dibawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Pada kasus kemiskinan dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kemiskinan termasuk

dalam kemiskinan struktural yang bersifat multidimensional yaitu;

1. Dimensi politik dapat dilihat dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi

yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin,

sehingga mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta

berdampak pada tidak ada akses pada sumber daya dan informasi.

2. Dimensi sosial berkaitan dengan internalisasi budaya kemiskinan yang

berpengaruh pada kualitas hidup manusia dan etos kerja serta masyarakat

miskin tidak diintegrasikan ke dalam institusi sosial yang ada.

7

3. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan lebih tampak dalam bentuk rendahnya

penghasilan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup

mereka sampai pada batas hidup yang layak.

4. Dimensi aset ditandai oleh rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap

modal serta kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja dan perumahan.

(Sulistyowati,2002)

2.1.2 Pengembangan Masyarakat dan Partisipasi

Menurut Ambadar (2008), pengembangan masyarakat adalah salah satu

pendekatan yang harus menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit

kepemerintahan maupun pihak korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan sosial. Bagi perusahaan, pengembangan masyarakat

merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada sekedar

aktivitas charity ataupun tujuh dimensi CSR lainnya. Hal ini disebabkan dalam

pelaksanaan pengembangan masyarakat terdapat kolaborasi kepentingan bersama

antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, dan

keberlanjutan.

Menurut Nasdian (2006) komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial

yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Aktivitas suatu

komunitas dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung anggota

komunitas dalam kegiatan tersebut, dimana semua usaha swadaya masyarakat

diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf

hidup dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri,

serta pembentukan pelayanan teknis, sifat berswadaya dan kegotongroyongan

sehingga proses pembangunan berjalan efektif.

Peran serta masyarakat selama ini hanya dilihat dalam konteks yang sempit,

yaitu manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya

pembangunan. Pada kondisi ini, partisipasi masyarakat hanya sebatas biaya

pembangunan. Melihat kondisi ini, partisipasi masyarakat hanya sebatas pada

implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya

menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah

diambil “pihak luar”. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak

8

memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2006). Payne (1979) dalam Nasdian (2006)

menjelaskan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien memperoleh

daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang harus ia

lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia

miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

2.1.2.1 Definisi Partisipasi

Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi diantaranya adalah sebagai

berikut (Masril,2011):

1. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan

emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya

untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan

serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam

Sastropoetro, 1988:13).

2. Partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau

badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah

masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang

(UU 24/1992).

3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan

kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam

tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan

pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus Tata

Ruang,1998:79).

Sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat

merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan

hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat

sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya

dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan

dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan

pelaksanaan berbagai kegiatan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi

9

masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan

dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan

serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan

dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga,

timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan

bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam

menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan

konsep man-centreddevelopment (suatu pembangunan yang dipusatkan pada

kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi

perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai

suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu:

1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang

disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.

2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan

minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa

manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.

3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya

bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran,

tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya (Slamet, 1994).

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah

jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku

individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu:

10

1. Jenis Kelamin; partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam

pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan

sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan

derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan

menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

Di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki

sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka

kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi.

2. Usia; perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar

senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda,

yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan

mengambil keputusan. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk

berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman

atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal

menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pendidikan; demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Salah

satu karakteristik partisan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat

pengetahuan masyarakat tentang usahausaha partisipasi yang diberikan

masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang

pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang

pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang

diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat

tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan; tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi

masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran

tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang

berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi

masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi

11

kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan

bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai

akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka

5. Mata Pencaharian; mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat

penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata

pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang

seseorang untuk terlibatdalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri

pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

2.1.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu

suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan

merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Partisipasi

masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan masyarakat (citizen power).

Hal tersebut menyangkut redistribusi kekuasaan yang memperbolehkan

masyarakat miskin dilibatkan secara sadar dalam proses-proses ekonomi dan

politik. Partisipasi masyarakat juga merupakan strategi dimana masyarakat miskin

ikut terlibat dan menentukan bagaimana pemberian informasi, tujuan dan

kebijakan dibuat, jumlah pajak yang dialokasikan, pelaksanaan program-program,

dan keuntungan-keuntungan seperti kontrak dan perlindungan-perlindungan

diberikan. Arnstein (1995) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu

pola bertingkat (ladder patern). Suatu tingkatan yang terdiri dari delapan tingkat

dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat

rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi

masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Tingkatan partisipasi masyarakat di atas

bisa dijelaskan sebagai berikut.

1. Manipulasi (Manipulation); pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di

tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang

kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk

mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan

sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran”

12

atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan

kendaraan public relation oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan

ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang

untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya.

Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan

informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.”Dengan melibatkan

masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklain bahwa program

sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alas

an utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai

daerah.

2. Terapi (Therapy); untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat

penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk

menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit

masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi

(kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

3. Pemberian Informasi (Informing); tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini

merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat

melihat dua karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi

mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah

langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi

ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat

pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (feedback)

dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah

adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

4. Konsultasi (Consultation); konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat

masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi.

Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah

menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya

tetap buatan (artificial) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian

masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang

biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai

perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi

13

tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya

menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada

berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-

brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

5. Penentraman (Placation); strategi penentraman menempatkan sangat sedikit

masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan

pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan.

Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam

pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk

memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan

tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran

tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan: (1) kualitas pada

bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas mereka; (2)

tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas tersebut.

6. Kemitraan (Partnership); pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat

memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan

tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka

yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk

membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui

badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk

memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan

menjadi efektif adalah: (1) adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di

dalam masyarakat di mana pemimpin pemimpinnya akuntabel; (2) pada saat

kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya,

diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; (3) ketika

kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi,

pengacara, dan manajer (community organizer) mereka sendiri.

7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power); pada tingkat ini, masyarakat

memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-progam

pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang

kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan

memberikan respon yang menekan.

14

8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control); pada tingkat tertinggi ini,

partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan

masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah

tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk

dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh

baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan

kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Tabel 2.1 Matriks Tangga Partisipasi Arnstein, 1969

Tangga/Tingkatan Partisipasi Hakikat Kesertaan Tingkatan Pembagian

Kekuasaan

1.Manipulasi (Manipulation)

Permainan oleh pemerintah

Tidak ada partisipasi

(Non-Participant) 2.Terapi (Therapy) Sekedar agar masyarakat

tidak marah/mengobati

3.Pemberitahuan

(Information)

Sekedar pemberitahuan

searah/sosialisasi Tokenisme/sekedar

justifikasi agar masyarakat

mengiyakan (Degree of

Tokenism)

4.Konsultasi (Consultation) Masyarakat didengar, tapi

tidak selalu dipakai

sarannya

5.Penentraman (Placation) Saran masyarakat diterima

tapi tidak selalu

dilaksanakan

6.Kemitraan (Partnership) Timbal-balik dinegosiasikan

Tingkatan kekuasaan ada di

masyarakat

(Degree of Citizen Power)

7. Pendelegasian Kekuasaan

(Delegated power)

Masyarakat diberi

kekuasaan (sebagian/seluruh

program)

8. Kontrol Masyarakat

(Citizen control)

Sepenuhnya dikuasai oleh

masyarakat

Sumber: Suciati, 2006

2.1.3 Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan

Angka kemiskinan di dunia menunjukan bahwa 2/3 perempuan di dunia

termasuk kategori miskin. Perempuan masih menjadi pihak yang dirugikan oleh

kemiskinan dan dipinggirkan oleh proses pembangunan. Dalam bidang

pendidikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih

banyak diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan. Di Indonesia 65 persen

anak tidak sekolah adalah perempuan. Dalam bidang kesehatan angka kematian

15

ibu, merupakan angka terbesar di Asia yaitu 375 per 100.00 kelahiran.

(Masril,2011)

Untuk pembangunan keterlibatan perempuan, masih banyak di sektor

domestik dibandingkan dalam sektor publik. Perempuan, terutama di kalangan

miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat

dalam rembug-rembug yang diselengarakan untuk memecahkan permasalahan

masyarakat. Memang dibeberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan

keputusan terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali

suaranya kalah dengan suara laki-laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan

kadang-kadang mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan suaranya.

Padahal rembug-rembug yang dilakukan warga merupakan asset yang besar

sebagai modal sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses memecahkan

persoalan kehidupan mereka. Menjadi strategis melibatkan perempuan dalam

proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

monitoring dan evaluasi, karena:

1. Penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak

untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya.

2. Ada pemecahan masalah-masalah; termasuk masalah kemiskinan yang

menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan

perempuan karena merekalah yang betul-betul merasakan masalah dan

kebutuhannya. Keputusan yang diambil hanya oleh kaum laki-laki seringkali

hanya berhubungan dengan „dunia laki-laki‟ dan tidak mempunyai sensitivitas

kepada masalah perempuan. Bila memikirkan masalah perempuanpun

seringkali dasarnya tidak kuat karena mereka tidak mengalami masalahnya.

3. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung

jawab sosialnya sebagai manusia.

4. Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan, akan sangat berarti apabila

digunakan bukan hanya sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik

sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. Keterlibatan dalam semua proses pembagunan memberikan kesempatan untuk

mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

16

Pendekatan pembangunan yang dipakai adalah pendekatan yang adil dan

setara, sehingga ada jaminan terbukannya seluruh akses baik bagi laki-laki

maupun perempuan untuk ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan masyarakat,

karena sebagai manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban

yang sama. Pendekatan yang sejajar dan setara memberi peluang kemitraan bagi

laki-laki dan perempuan sehinggga akan saling melengkapi sesuai dengan potensi

yang dimiliki masing-masing bukan untuk saling menguasai. Pada kenyataanya

perempuan harus berjuang untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Makin banyak pembangunan tersebut semakin memunculkan fenomena

mensubordinsaikan perempuan. Selama ini bukan pembangunan untuk perempuan

akan tetapi perempuan untuk pembangunan. Upaya memberdayakan perempuan

perlu terus dilakukan agar mereka tidak terlibat sebagai objek melainkan sebagai

subjek dan memberikan seluruh potensinya untuk proses pembangunan.

Proses pembangunan, seperti yang didefinisikan oleh sebagaian besar agen-

agen pembanguanan, memerlukan keterlibatan aktif kelompok sasaran sebagai

peserta dalam proses pembangunan itu, mereka tidak boleh hanya menjadi

penerima bantuan proyek yang pasif, tetapi harus memperbaiki kapasitas mereka

agar mampu mengenali dan mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Untuk

sampai definisi ini, proses pembangunan perempuan harus mengkombinasikan

konsep kesetaraan gender dan konsep pemberdayaan perempuan dimana

perempuan dapat terlibat dalam semua proses pembangunan.

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan tujuan hakiki

pembangunan perempuan, maka wajar pemberdayaan perempuan menjadi alat

utama untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan kesetaraan

perempuan. Menurut Sudirja (2007), terdapat lima tingkat kesetaraan perempuan

agar perempuan terlibat dalam proses pembangunan, yaitu :

1. Kesejahteraan; perempuan lebih dianggap sebagai penerima pasif

kesejahteraan. Kesenjangan gender dapat diidentifikasi melalui tingkat

kesejahteraan yang berbeda diantara laki-laki dan perempuan dengan indikator

keadaan gizi, angka kematian dan lain sebagainya. Pemberdayaan perempuasn

tidak terjadi secara murni pada tingkat kesejahteraan ini karena tindakan untuk

memperbaiki kesejahteraan masyarakat mensyaratkan akses perempuan atas

17

sumber daya harus meningkat dan ini berarti perempuan maju ke tahap

berikutnya.

2. Akses; tingkat produktivitas perempuan lebih rendah karena adanya

pembatasan akses atas sumberdaya pembangunan dan produksi dalam

masyarakat, seperti tanah, kredit, lapangan kerja dan pelayanan. Mengatasi

kesenjangan gender berarti akan meningkatkan akses perempuan sehingga

setara dengan laki-laki. Pemberdayaan berarti perempuan disadarkan akan

situasi-situasi yang tidak adil ini dimana kesadaran baru tersebut akan

mendorong untuk berjuang mendapatkan haknya , termasuk memperoleh akses

yang setara dan adil atas berbagai macam sumber daya baik di dalam rumah

tangga komunitas dan masyarakat.

3. Kesadaran Kritis; tingkat kesadaran ini akan meningkatkan kesadaran

perempuan bahwa masalah-masalah mereka tidak bersal dari ketidakmampuan

pribadi mereka, melainkan karena ditundukan oleh sistem sosial diskriminasi

yang sudah terinstitusi di dalam diri perempuan. Kesadaran ini akan

membangkitkan kemampuan perempuan untuk menganalisis masyarakat secara

kritis dan mengenai semua hal yang dianggap perlu “normal” atau bagian dari

“pemberian dunia” yang permanen dan tidak bisa diubah jika menyebabkan

ketidakadilan bagi perempuan. Keyakinan pada kesetaraan gender ni

merupakan elemen ideologis yang sangat penting dalam proses pemberdayaan,

yang menyediakan basis konseptual untuk penggalangan kekuatan menuju

keadilan dan kesetaraan perempuan.

4. Partisipasi; konsep partisipasi disini diartikan bahwa perempuan setara

terhadap laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

Kesetaraan dalam tingkat ini diartikan sebagai partisipasi setara perempuasn

dalam proses pengambilan keputusan.Dalam sebuah proyek pembangunan,

partisipasi dapat berarti bahwa perempuan perempuan diwakili oleh perempuan

dalam proses penilaian kebutuhan, identifikasi masalah, perencanaan proyek,

manajemen, penerapan dan evaluasi. “Kesetaraan dalam partisipasi” juga

berarti melibatkan perempuan dari komunitas dampingan dalam proses

pengambilan keputusan dikomunitasnya. Kesetaraan dalam partisipasi ini tidak

mudah diperoleh. Mobilisasi perempuan yang meningkat akan menghasilkan

18

meningkatnya jumlah perempuan yang duduk dalam institusi-institusi yang

berhak mengambil keputusan. Meningkatnya jumlah perempuan dalam posisi-

posisi penting dalam komuitasnya merupakan hasil pemberdayaan sekaligus

menjadi sumbangan potensial bagi peningkatan upaya pemberdayaan

perempuan.

5. Kontrol; partisipasi perempuan yang meningkat pada proses pengambilan

keputusan akan berdampak pada akses dan distribusi keuntungan yang adil

bagi perempuan jika partisipasi tersebut diikuti dengan kontrol yang meningkat

pula atas faktor-faktor produksi. Kesetaraan dalam hal kontrol berarti sebuah

keseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dimana tidak ada

satu pihak pun berada di bawah dominasi yang lainnya. Ini berarti perempuan

mempunyai kekuasaan yang sama dengan laki-laki untuk mempengaruhi masa

depan mereka dan masa depan masyarakat mereka. Hanya dengan memiliki

kontrol inilah perempuan dapat meningkatkan aksesnya terhadap sumberdaya

dan karenannya akan mensejahterakan diri dan anak-anaknya. Kesetaraan

dalam partisipasi dan kontrol merupakan persyaratan yang diperlukan jika kita

mau membuat kemajuan pada kesetaraan gender dalam hal kesejahteraan.

Mengacu pada konsep tersebut, maka tingkat keberhasilan program dilihat

dari sejauhmana tercapai tingkat keberdayaan perempuan yang diukur dari tingkat

akses dan kontrol perempuan dalam program tersebut. Hal ini juga merujuk dari

Soeharto (2005), tentang indikator pemberdayaan ekonomi

Tabel 2.2 Matriks Keberdayaan Ekonomi (Suharto, 2005)

Jenis Hubungan Kekuasaan Kemampuan Ekonomi

Kekuasaan di dalam:

Meningkatknya kesadaran dan

keinginan untuk berubah

Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya

Keinginan ekonomi yang setara

Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang

ada pada rumahtangga dan masyarakat

Kekuasaan untuk:

Meningkatnya kemampuan

individu untuk berubah.

Meningkatnya kesempatan

untuk memperoleh akses.

Akses terhadap pelayanan keuangan mikro

Akses terhadap pendapatan

Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan

rumahtangga

Akses terhadap pasar

Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk

perawatan anak

19

Kekuasaan atas:

Perubahan pada hambatan-

hambatan sumber dan

kekuasaan pada tingkat

rumahtangga, masyarakat dan

makro.

Kekuasaan atau tindakan

individu untuk mengahadapi

hambatan-hambatan tersebut.

Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta

keuntungan yang dihasilkannya

Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga

Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga

Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses

terhadap sumber dan pasar

Kekuasaan dengan:

Meningkatnya solidaritas atau

tindakan bersama dengan orang

lain untuk menghadapi

hambatan-hambatan sumber dan

kekuasaan pada tingkat

rumahtangga, masyarakat dan

makro

Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain

terutama dalam pekerjaan publik dan modern

Mampu memberi gaji terhadap orang lain

Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses

terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan

diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro

Sumber: Suharto, 2005

2.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PNPM –MP)

Pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama

ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat.

Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun

organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan

kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta

kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial,

ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Penguatan

kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya

penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam „melembagakan' dan

„membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-

nilai dan prinsip-prinsip di PNPM-MP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi

aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui

kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat

yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain

diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih

layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial

20

masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk

masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi PNPM-MP secara

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan,

yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam

bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan

masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya

perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk

penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan

struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan

ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik

bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan

kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya

dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka

dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan

pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran. Melalui pendekatan

kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat

kelurahan sasaran, PNPM-MP cukup mampu mendorong dan memperkuat

partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam

penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan

berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk

masyarakat. (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri,2008)

21

2.1.4.1 Tujuan PNPM-MP

1. Memperbaiki sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman

masyarakat miskin di perkotaan.

2. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara

mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin di perkotaan, baik

masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya

menjadi tidak berarti karena inflasi, maupun masyarakat yang kehilangan

sumber nafkah karena krisis ekonomi.

3. Tercipta organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan

kolektif yang representatif, akseptabel, inklusif, tanggap, dan akuntabel

yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan

dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

4. Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha, dan kelompok

peduli) untuk membantu masyarakat miskin.

2.1.4.2 Sasaran PNPM-MP

Kelompok sasaran program PNPM Mandiri perkotaan adalah warga

masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan

setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat

yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak

berarti akibat inflasi serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena

krisis ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-

MP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam

penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan

pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok

peduli setempat, sehingga dapat terbangun "Gerakan Kemandirian

Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan”.

22

Program ini memiliki tujuan yaitu: (1) memperbaiki sarana dan prasarana

dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin di perkotaan, (2)

mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara

mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin di perkotaan, (3) tercipta

organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang

representatif, akseptabel, inklusif, tanggap, dan akuntabel yang mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat

suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan kebijakan publik dan (4) memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia

usaha, dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di dalam

PNPM-MP tersebut. Salah satu program (kegiatan) PNPM-MP yang sasarannya

ditujukan pada perempuan miskin adalah program dana bergulir. Partisipasi

perempuan peserta program dana bergulir dipengaruhi oleh faktor tingkat

kemauan, kemampuan, dan kesempatan peserta program. Tingkat kemauan

peserta program meliputi persepsi dan sikap peserta terhadap program dan

motivasi peserta untuk terlibat dalam program. Tingkat kemampuan peserta

program meliputi tingkat pendidikan dan pendapatan peserta. Tingkat kesempatan

peserta program meliputi tingkat keterdedahan informasi peserta dan tingkat

pendampingan yang diterima peserta dari pihak perusahaan. Serta mencakup

faktor demografi: usia dan status perkawinan.

Partisipasi perempuan diukur dari tingkat partisipasi Arnstein, yaitu:

manupulasi, terapi, pemberitahuan, konsultasi, penentraman, kemitraan,

pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selanjutnya digolongkan

menjadi tiga tingkat partisipasi: rendah, sedang, dan tinggi. Partisipasi perempuan

dalam program ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan ekonomi

perempuan peserta program, mencakup: akses dan kontrol terhadap sumberdaya

dan manfaat program. Akses mencakup: Akses terhadap pelayanan keuangan

mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap aset-aset produktif dan

kepemilikan rumahtangga, Akses terhadap pasar, Penurunan beban dalam

pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Serta kontrol mencakup: Kontrol

atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya,

23

kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga, kontrol atas alokasi tenaga

kerja keluarga. (Gambar 1)

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan: :mempengaruhi

- - - - - - - - - - : variabel yang diteliti

Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan

Akses : Akses terhadap pelayanan keuangan mikro,

Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap pasar,

Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk

perawatan anak

Kontrol : Kontrol atas penggunaan pinjaman dan

tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya, Kontrol

atas alokasi tenaga kerja keluarga.

Keberhasilan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan (PNPM-MP)

Faktor-faktor Pendorong Partisipasi

Tingkat Kemauan

Persepsi terhadap manfaat program

Sikap terhadap program

Motivasi untuk terlibat dalam program

Tingkat Kemampuan

Tingkat pendidikan

Tingkat pendapatan

Tingkat Kesempatan

Tingkat keterdedahan informasi

Tingkat pendampingan yang diterima

Faktor Demografi

Usia

Status Perkawinan

Tingkat Partisipasi

Perempuan

Manipulasi

Terapi

Pemberitahuan

Konsultasi

Penenangan

Kemitraan

Pendelegasian

Kontrol masyarakat

24

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Terdapat hubungan antara tingkat kemauan perempuan dalam program

PNPM Mandiri Perkotaan dengan tingkat partisipasi.

2. Terdapat hubungan antara tingkat kemampuan perempuan dalam

program PNPM Mandiri Perkotaan dengan tingkat partisipasi

3. Terdapat hubungan antara tingkat kesempatan perempuan dalam program

PNPM Perkotaan dengan tingkat partisipasi.

4. Terdapat hubungan antara tingkat partisipasi perempuan dalam program

PNPM dengan tingkat keberdayaan ekonominya.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini

mengenai faktor pendorong partisipasi dan tingkat partisipasi untuk mengukur

sejauh mana partisipasi peserta program dan pengaruhnya terhadap tingkat

keberhasilan program terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

A. Faktor pendorong partisipasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi

responden sehingga untuk turut serta dalam program, diantaranya:

1. Tingkat kemauan adalah keinginan responden untuk berpartisipasi dalam

program. Tingkat kemauan diukur melalui akumulasi skor dari aspek

psikologis individu, meliputi persepsi dan sikap responden terhadap

program. Sedangkan motivasi untuk berpartisipasi digunakan untuk melihat

alasan keterlibatan komunitas dalam program.

a. Persepsi terhadap manfaat program adalah pemberian makna oleh

responden terhadap manfaat program dengan mengenali dan memahami

stimulus yang diterima responden. Responden diberikan pernyataan

dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah sampai

tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), setuju

(skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan

dikategorikan menjadi tidak bermanfaat, bermanfaat, dan sangat

bermanfaat dengan mengakumulasi jumlah skor persepsi.

25

b. Sikap terhadap program adalah pernyataan evaluatif yang

mengindikasikan kecenderungan responden dalam menanggapi program,

berupa penerimaan atau penolakan. Responden diberikan pernyataan

dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah sampai

tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), setuju

(skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan

dikategorikan menjadi positif, netral, dan negatif dengan mengakumulasi

jumlah skor persepsi.

c. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri responden untuk terlibat dalam

program. Motivasi mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi

responden untuk berpartisipasi dalam program. Responden diberikan

pernyataan dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah

sampai tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2),

setuju (skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan

dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi dengan mengakumulasi

jumlah skor motivasi.

Penilaian terhadap tingkat kemauan yaitu dengan mengakumulasi jumlah

skor persepsi, sikap, dan motivasi dan dikategorikan menjadi rendah,

sedang, dan tinggi.

Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai

berikut:

2. Tingkat kemampuan adalah daya yang dimiliki responden sehingga sanggup

berpartisipasi dalam program karena adanya pengetahuan, pendapatan, dan

lokasi tempat tinggal yang berada di Kelurahan Semplak, Kabupaten

Kemang, Kota Bogor.

a. Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang penuh

ditamatkan oleh responden. Pengukurannya akan dikategorikan menjadi

rendah, sedang, dan tinggi.

26

b. Tingkat pendapatan adalah besarnya penghasilan responden dalam

waktu satu bulan yang dinyatakan dalam rupiah. Pengukurannya akan

dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi.

Penilaian terhadap tingkat kemampuan yaitu dengan mengakumulasi

jumlah skor pendidikan dan pendapatan dan dikategorikan menjadi

rendah, sedang, dan tinggi.

3. Tingkat kesempatan adalah faktor luar yang berasal dari lingkungan yang

mempengaruhi responden sehingga mempunyai peluang untuk

berpartisipasi dalam program meliputi tingkat keterdedahan informasi dan

tingkat pendampingan yang diterima responden.

a. Tingkat keterdedahan informasi adalah besarnya informasi mengenai

program yang diterima responden. Responden diberikan pernyataan

dengan pilihan jawaban “tidak” (skor 1) dan “ya” (skor 2).

Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah dan tinggi dengan

mengakumulasi jumlah skor keterdedahan informasi.

b. Tingkat pendampingan yang diterima adalah frekuensi pendampingan

pelaksana program yang diterima responden dalam pelaksanaan

program. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan jawaban

“tidak” (skor 1) dan “ya” (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan

menjadi rendah dan tinggi dengan mengakumulasi jumlah skor

pendampingan. Penilaian terhadap tingkat kesempatan yaitu dengan

mengakumulasi jumlah skor keterdedahan informasi dan

pendampingan yang diterima dan dikategorikan menjadi rendah,

sedang, dan tinggi.

Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai

berikut:

27

B. Tingkat partisipasi adalah tingkat keterlibatan responden dalam tahapan

program.

1. Tingkat manipulasi dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang tidak

menuntut responden untuk terlibat banyak dalam suatu kegiatan dan

pihak perusahaan yang aktif karena ingin kepentingannya tercapai

melalui program.

2. Tingkat terapi, sudah terjadi kegiatan dengar pendapat antara responden

dengan perusahaan, namun pendapat dari responden tidak akan

mempengaruhi kebijakan program.

3. Tingkat pemberitahuan, komunikasi sudah banyak terjadi namun hanya

satu arah dan sifatnya sosialisasi dari perusahaan kepada responden.

4. Tingkat konsultasi, responden diberikan pendampingan dan konsultasi

sehingga terjadi komunikasi dua arah dimana wakil dari responden dapat

menyampaikan pandangannya dan aspirasi akan didengar, namun belum

ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan.

5. Tingkat penenangan, dalam komunikasi sudah ada negosiasi antara pihak

yang terlibat, dicirikan dengan pemberian insentif kepada responden

tetapi sebatas untuk meredam keinginan responden menolak program.

6. Tingkat kemitraan, dimana responden dan perusahaan bersama

stakeholder lainnya bertindak sebagai mitra sejajar sehingga dapat

mewujudkan keputusan bersama melalui negosiasi.

7. Tingkat pendelegasian, perusahaan sudah memberikan kewenangan

kepada responden untuk mengelola program mulai dari perencanaan,

implementasi, dan monitoring terhadap program tetapi tetap dipantau

oleh perusahaan.

8. Tingkat kontrol masyarakat, sudah terbentuk independensi dari

responden untuk mengelola program tanpa intervensi dari perusahaan.

9. Responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak (skor 1)

dan ya (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah

(tidak ada partisipasi), sedang (tokenisme), dan tinggi (kontrol pada

masyarakat).

28

Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut:

C. Tingkat keberdayaan ekonomi perempuan sebagai indikator keberhasilan

program pemberdayaan ekonomi yang mencangkup akses terhadap

keuangan mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap aset-aset

produktif dan kepemilikan rumahtangga, Akses terhadap pasar, Penurunan

beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Serta kontrol

yang mencakup: Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta

keuntungan yang dihasilkannya, Kontrol atas aset produktif dan

kepemilikan keluarga, Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga.

1. Akses yang mencangkup akses terhadap keuangan mikro adalah

responden dapat memperoleh pinjaman modal dari bank atau lembaga

keuangan sejenis.

2. Akses terhadap pendapatan adalah pendapatan yang responden peroleh

dari usaha yang dijalankan yang modalnya berasal dari program.

3. Akses terhadap pasar adalah responden dapat menjual barang yang

diusahakan

4. Penurunan beban dalam pekerjaan domestik adalah pengurangan

intensitas pekerjaan rumah responden setelah penerimaan program

5. Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang

dihasilkan adalah responden dapat menggunakan pinjaman modal dari

program untuk membuka usaha dan mengembangkannya serta mampu

mengembalikan dana pinjaman secara teratur dan tepat waktu.

6. Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga teratur dan tepat waktu adalah

responden dapat mengontrol dan membagi alokasi waktu dalam bekerja

dalam rumah tangga secara teratur dan tepat waktu.

7. Responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak (skor 1)

dan ya (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah,

sedang, dan tinggi.

Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut: