illegal logging in tanjung puting national park

ILLEGAL LOGGING IN TANJUNGPUTING NATIONAL PARK An Update on The Final Cut Report

PENEBANGAN LIAR DI TAMANNASIONAL TANJUNG PUTINGUpdate Laporan ‘Final Cut’

www.eia-international.org

environmental investigation agency

Introduction

2

IntroductionOrangutans are disappearing, their foresthomes are being destroyed, and scientists areraising their status to ‘endangered’. Why shouldwe care? The answer is, of course, that everyhigh profile species such as an orangutan is ourindicator of the ecological health of the area inwhich it lives. The plight of the few remainingorangutans, Asia’s only great ape, tells us thatIndonesia’s forests are sick. Sick withcorruption, money-politics, greed, violence, andself-interest. And the sad fact, borne out by theinaction of President Wahid’s government, isthat nobody seems to have the courage to care.

The forests of Indonesia provide valuableresources to local communities, to wildlife thatcan generate valuable future income, and toregional and national treasuries through tariffsand taxes. The forests protect the land fromerosion and play a vital role in the provision offresh water. If a government ignores its trueassets and lets them be plundered by criminalsand thieves – even if some of these arepowerful people – then it ignores the very basisof civil society.

The situation is so serious that credibleestimates of illegal logging in Indonesia suggestthat 70 per cent of timber supplied to theprocessing sector comes from illegal logging.This means that 70 per cent of the industryavoids taxes and tariffs while uncontrollablydenuding vast tracts of land. One and halfmillion hectares of forest has been cleared everyyear for the past 15 years according to recentestimates from new mapping data.

In August 1999 EIA and Telapak Indonesiapublished ‘The Final Cut’, launched a campaignand showed the commercial illegal logging ofTanjung Puting National Park to millions oftelevision viewers in Indonesia and around theworld. This world-renowned area is the onlyprotected area for orangutans in CentralKalimantan. We named the culprits. Weprovided dossiers to the police and the Ministryof Forestry and Estate Crops. We returned toTanjung Puting on a further six investigationsafter the launch. We presented the evidence tothe then Governor of the province.

The international donor communitythrough the Consultative Group on Indonesiaraised the issue with our evidence at animportant seminar in January 2000. Thenational and international media continued toshow considerable interest in the issue withsome Indonesian journalists carrying out theirown investigations. When EIA and Telapak

PengantarOrangutan menuju kepunahan, hutan yangmenjadi ‘rumah’ mereka semakin menyusut,dan para ilmuwan mengangkat statuskerentanan mereka menjadi ‘terancam punah’.Mengapa kita harus peduli? Tentu saja,jawabannya adalah bahwa semua spesies besarseperti orangutan adalah indikator kesehatanekologis dari kawasan tempat tinggal mereka.Kondisi buruk dari orangutan – satu-satunyakera besar di Asia – yang tersisa, menunjukkanbahwa hutan Indonesia dalam keadaan rusak.Rusak karena korupsi, politik uang, kerakusan,praktek-praktek kekerasan, dan egoismepribadi. Dan fakta yang menyedihkan, tampak dari kepasifan pemerintahan PresidenAbdurrahman Wahid, adalah bahwa takseorang pun memiliki keberanian untuk peduli.

Hutan Indonesia menyediakan sumberdayaberlimpah untuk komunitas lokal, untukkehidupan liar yang bisa menghasilkan rezekiberlimpah pada masa depan, dan untukkekayaan daerah dan nasional melalui tarif dan pajak. Hutan melindungi tanah dari erosidan memainkan peranan penting sebagaipemasok air bersih. Bila suatu pemerintahanmengabaikan asetnya dan membiarkannyadijarah – yang justru biasanya adalah orang-orang yang berkuasa – maka ia telahmengabaikan prinsip-prinsip masyarakat sipilyang paling dasar.

Situasi kehutanan Indonesia sangat gawat karena perkiraan yang bisa dipercayamengenai penebangan liar di Indonesiamenunjukkan bahwa 70% kayu yang dipasokke sektor pengolahan berasal dari penebanganliar. Ini berarti bahwa 70% dari industri itumenghindari pajak dan tarif, dan sementaraitu, telah terjadi penggundulan hutan tanpakendali secara besar-besaran. Satu setengahjuta hektar hutan ditebang tiap tahun dalam 15 tahun terakhir menurut perkiraan terakhirdari data pemetaan baru.

Pada bulan Agustus 1999 EIA dan TelapakIndonesia menerbitkan ‘The Final Cut’,melancarkan kampanye dan menyiarkanpraktek penebangan liar berskala komersial di Taman Nasional Tanjung Puting dan TamanNasional Gunung Leuser kepada jutaanpenonton televisi di Indonesia dan di seluruhdunia. Taman Nasional Tanjung Puting yangterkenal di dunia itu merupakan satu-satunyakawasan lindung bagi orangutan di KalimantanTengah. Kami membeberkan nama para pelaku penebangan liar. Kami memberikan

If agovernmentignores itstrue assetsand lets thembe plunderedby criminalsand thievesthen itignores thevery basis ofcivil society

Introduction

3

personnel were viciously assaulted, threatenedwith murder and prevented from leavingPangkalanbun in early 2000 the world wasgiven a snapshot of why the park is beingblatantly destroyed in front of officials and the government. Many local officials have been bought.

World opinion of Central Kalimantan isdeservedly at an all time low. The province is socontrolled by corruption that the main timberthief has been elevated to represent its people inthe highest parliamentary body in Indonesia –the Peoples’ Consultative Assembly (MPR).

The fate of Tanjung Puting is a test case fora government that claims to be committed tofighting corruption and has made promises toits international donors that it will tackle illegallogging immediately, especially in NationalParks. There is no question of what ishappening, no question of who is behind it, and no question of the lawlessness it creates.The only question is whether the governmenthas the courage to move in.

Tanjung Puting provides an opportunity forthis government to hold the timber baronaccountable, root out local corruption andprovide a future for the local communities. If they can’t do that in Tanjung Puting wherethe issues are relatively clear, then Indonesia’sprecious forest resources have no future. Asia’sonly great ape is warning us all – act now or itwill be too late.

nama-nama tersebut kepada pihak Kepolisiandan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.Setelah peluncuran kampanye, kami kembalimelakukan enam kali investigasi di TanjungPuting, dan memaparkan bukti-bukti yangditemukan kepada Gubernur KalimantanTengah pada masa itu.

Dalam seminar Consultative Group onIndonesia (CGI) pada bulan Januari 2000,komunitas donor internasional mengangkat isu ini dengan bukti-bukti temuan kami. Medianasional dan internasional semakinmenunjukkan minat yang besar terhadap isuini. Sejumlah wartawan Indonesia bahkanmelakukan penyelidikan mereka sendiri. Ketikapersonil EIA dan Telapak dianiaya, diancamdan dicegah agar tidak meninggalkanPangkalanbun pada awal 2000, dunia disuguhitayangan sekilas tentang mengapa tamannasional itu dihancurkan secara terang-terangan di hadapan aparat dan pejabatpemerintah. Banyak pejabat daerah yang sudah dibeli.

Tidaklah mengherankan bila pandangandunia terhadap Kalimantan Tengah menjadisangat buruk. Propinsi itu begitu dikuasai olehiklim korupsi, mengingat si penjarah kayunomor wahid justru terpilih mewakili rakyatdaerah itu sebagai anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat.

Nasib Tanjung Puting menjadi batu ujianbagi pemerintah, yang mengaku memilikikomitmen untuk memberantas korupsi dantelah berjanji kepada lembaga-lembaga donorinternasional untuk secepatnya menghentikanpenebangan liar, terutama di Taman-TamanNasional. Tidak perlu dipertanyakan tentangapa yang terjadi, siapa tokoh yang beradadibelakangnya, dan tidak perlu didiskusikantentang ketiadaan hukum yang tercipta. Yangperlu dipertanyakan adalah apakah pemerintahmemiliki keberanian untuk bertindak.

Tanjung Puting memberikan kesempatanbagi pemerintahan ini untuk menangkap sangraja penjarah kayu, membasmi korupsi ditingkat lokal dan memberikan masa depan bagimasyarakat setempat. Bila mereka tidakmampu melakukannya di Tanjung Puting, dimana masalahnya relatif jelas, maka tiada lagimasa depan bagi sumberdaya hutan Indonesiayang begitu berharga. Orangutan, satu-satunyaspesies kera besar Asia memberikan peringatankepada semua kita – segeralah bertindak atausegala sesuatunya menjadi terlambat.

Dave CurreyDirector The EnvironmentalInvestigationAgency

A. RuwindrijartoExecutive DirectorTelapak Indonesia

July 2000

photo left

Illegal logging inGunung LeuserNational Park

Penebangan liar di Taman NasionalGunung Leuser

© A

. R

uwin

drija

rto

– E

IA/T

elap

ak

Illegal logging

4

Indonesia’s IllegalLogging EpidemicThe Indonesian archipelago contains ten percent of the world’s tropical forest cover,providing vital habitat for a unique array ofbiodiversity(1). Yet the systematic plundering ofthese forests for short-term profit is acceleratingthe country towards an environmentalcatastrophe with devastating socialimplications.

Emerging evidence vividly demonstrates theperilous state of Indonesia’s once abundantforests. Illegal logging, appalling managementof forest concessions, conversion to plantationsand annual forest fires are decimating therainforest, and forcing keystone species such asthe orangutan and Sumatran tiger to the brinkof extinction. Forest dependent communitiesare rapidly losing their future natural resources.At the present rate of logging the country’sproduction forests will be exhausted within twodecades.(2)

The World Bank in Jakarta estimates thatbetween 1985 and 1997 Indonesia lost anaverage of 1.5 million hectares of forest coverevery year – much higher than previously thought– and there are now only around 20 millionhectares of quality production forest left.(3)

The consumption of roundwood in

Epidemi PenebanganLiar di IndonesiaSepuluh persen dari hutan tropis dunia beradadi Indonesia, dan menjadi habitat penting bagikeanekaragaman hayati yang unik(1). Meskidemikian, penggundulan hutan yang sistematikdemi keuntungan jangka pendek, mempercepatkehancuran lingkungan hidup Indonesia dengandampak sosial yang dahsyat.

Bukti-bukti baru secara gamblangmenunjukkan betapa parahnya kondisi hutanIndonesia, yang dahulu begitu lebat.Penebangan liar, pengelolaan konsesi hutanyang sangat jelek, perubahan hutan menjadiperkebunan dan kebakaran hutan setiap tahunmembuat hutan tropik kian menyusut, danmendesak spesies-spesies unik macamorangutan dan harimau Sumatra ke jurangkepunahan. Komunitas-komunitas yangbergantung pada hutan dengan cepatkehilangan sumberdaya alam masa depanmereka. Dengan tingkat penebangan kayuseperti sekarang, hutan produksi negara akanhabis dalam dua dekade.(2)

Bank Dunia di Jakarta meramalkan bahwaantara 1985 dan 1997, Indonesia kehilanganrata-rata 1,5 juta hektar kawasan hutan tiaptahun – jauh lebih tinggi daripada perkiraansebelumnya – dan sekarang, hanya tersisa

photo above

Forest fires havedevastated vast areasof Indonesia

Kebakaran hutan telahmerusak kawasanyang luas sekali diIndonesia

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

Illegal logging

5

Indonesia is now far in excess of official supply.In 1997 the gap between consumption andsupply stood at 41 million cubic metres, but by1998 it had grown to 56 million cubic metres.This deficit is accounted for by rampant illegallogging, which now provides around 70 percent of timber supplied to the processing sector.The situation is so out of control thatunlicensed, illegal sawmills have a totalcapacity double that of licensed mills.(4)

Analysis carried out by the World Bankshows that the vital lowland dry forest type issuffering most from the onslaught. This foresttype has virtually been logged out in Sulawesi,and could disappear from Sumatra by 2005 andKalimantan by 2010.(5) These lowland forestsprovide vital habitat for a host of endangeredspecies. Tanjung Puting National Park is theonly protected lowland forest in CentralKalimantan and yet even this area has nowbecome a rich source of commercial illegal logs.

Although much of the responsibility forIndonesia’s forest crisis rests with formerPresident Suharto and his coterie of familymembers and close business cronies, there hasbeen an upsurge in illegal logging since he wasremoved from power. New, more locally basedand powerful timber barons are emerging usingthe same methods of corruption and violence toincrease their wealth. As with theirpredecessors, they are backed by officials andthe military, but use the new government’sdecentralisation policy to their advantage. Somehave already bought members of localparliaments and are responsible for corruptingpolicies designed to support local communities.The losers are, once again, the local people, theforests and the wildlife.

Other sources confirm a dramatic upsurgein illegal logging. In 1998 the value of teaktimber stolen in Java was seven times greaterthan in the previous year.(6) The Centre forInternational Forestry Research (CIFOR) notesthat while illegal logging has boomed duringthe economic crisis, the factors driving it pre-date the economic downturn.

CIFOR’s analysis of the impact of theeconomic and political upheaval on theIndonesian forest sector concludes: ‘The country’snatural forests are under serious threat, and thethreat pre-dates the economic crisis. Excessprocessing capacity by the timber industry,over-commitment to production at the expenseof conservation and insufficient forest accessrights at the local level are the key policy issues,as they were long before the crisis.’(7)

The situation has deteriorated to such an

sekitar 20 juta hektar hutan produksi yangcukup baik.(3)

Konsumsi kayu gelondongan di Indonesiasaat ini jauh melebihi persediaan dari sumber-sumber resmi. Pada 1997, selisih antarakonsumsi dan pasokan adalah 41 juta meterkubik, tetapi pada 1998, selisih tersebutmembengkak menjadi 56 juta meter kubik.Defisit ini disebabkan oleh penebangan liarsecara serampangan, yang sekarang memasok70 persen kayu bagi sektor pengolahan. Situasiini begitu tak terkendali. Sampai-sampai, totalkapasitas sawmill kayu liar dan tak berizinadalah dua kali lipat dibandingkan sawmillkayu resmi.(4)

Analisis yang dilakukan oleh Bank Duniamenunjukkan bahwa jenis hutan kering dataranrendahlah yang paling menderita akibatpenghancuran tersebut. Jenis hutan ini sudahhabis digunduli di Sulawesi, dan bisa lenyapdari Sumatra pada 2005 dan Kalimantan pada2010.(5) Hutan dataran rendah ini merupakanhabitat pokok untuk spesies langka. TamanNasional Tanjung Puting adalah satu-satunyahutan dataran rendah yang dilindungi diKalimantan Tengah dan sekarang justrumenjadi sumber kayu komersial liar yangberlimpah.

Kendatipun sebagian besar dari tanggungjawab atas krisis hutan di Indonesia ada dipundak mantan Presiden Suharto dan lingkaran

Sawmill processingillegal timber, northernSumatra

Sawmill mengolahkayu curian, Sumatrabagian utara

© A

. R

uwid

rija

rto

– E

IA/T

elap

ak

Illegallogging now providesaround 70per cent of timbersupplied to theprocessingsector

Illegal logging

6

extent that even the forestry industry inIndonesia, long characterised by malpracticeand corruption, is calling for action. The woodpanel industry association (APKINDO) claimsthat annual official exports of logs to China,Malaysia and Hong Kong have fallen by onemillion cubic metres in a year due to sales ofcheap illegal timber from Kalimantan andSumatra.(8)

National Parks in CrisisAs a consequence of such rampant illegallogging even so called protected National Parksare being devastated. These parks offer the lastrefuge for many endangered species, yet manyare being logged on a commercial scale, oftenwith the connivance of the local authorities

anggota keluarga serta kroni bisnisnya, telahterjadi kenaikan dalam skala penebangan liarsejak ia digusur dari kekuasaan. Cukong-cukong kayu dari berbagai daerah,bermunculan dengan menggunakan metodekorupsi dan kekerasan yang sama untukmenambah kekayaan mereka. Sebagaimanapara pendahulunya, mereka juga dibekingi olehpejabat, sipil maupun militer. Selain itu merekamemanfaatkan kebijakan desentralisasi untukkeuntungan sendiri. Beberapa orang telahmenyogok anggota DPRD dan bertanggungjawab atas tindakan mengkorupsi kebijakanyang dirancang untuk mendukung masyarakatlokal. Yang menjadi korban lagi-lagi adalahrakyat setempat, hutan dan hidupan liar.

Sumber-sumber lain mengkonfirmasikankenaikan luar biasa dalam penebangan liar.Pada 1998, nilai kayu jati yang dicuri di Jawaadalah tujuh kali lebih besar daripada tahunsebelumnya.(6) Centre for International ForestryResearch (CIFOR) mencatat bahwa meskipunpenebangan liar meningkat drastis sejak krisis,faktor-faktor pendorongnya telah ada sebelumkrisis ekonomi.

Analisis CIFOR mengenai dampak gonjang-ganjing ekonomi dan politik terhadap sektorkehutanan di Indonesia menyimpulkan: ‘Hutanalam Indonesia menghadapi ancaman serius,dan ancaman itu telah ada sebelum krisisekonomi. Kapasitas pengolahan yang berlebiholeh industri perkayuan, sikap mendahulukanproduksi yang keterlaluan denganmengorbankan konservasi serta hak atas hutanyang tidak memadai pada tingkat lokalmerupakan isu kebijakan pokok, yang telahada jauh sebelum krisis.’ (7)

Sedemikian parahnya situasi ini, sampai-sampai industri kehutanan di Indonesia, yangterkenal karena salah kelola dan korupsi,menyerukan untuk mengambil tindakan.Asosiasi Pengusaha Kayu Lapis Indonesia(APKINDO) mengklaim bahwa ekspor tahunankayu gelondongan ke Cina, Malaysia danHong Kong anjlok satu juta meter kubik dalamsatu tahun akibat penjualan kayu ilegal dariKalimantan dan Sumatra.(8)

Taman Nasional dalam KrisisSebagai konsekuensi penebangan liar yangmerajalela itu, Taman Nasional yang dilindungipun mengalami kerusakan parah. Kawasanlindung bagi spesies langka ini, banyak yangrusak karena kayu-kayunya ditebangi untukkemudian dijual. Bahkan tidak jarang terjadipersekongkolan dengan petugas setempat yang

photo above

Illegal loggingaccounts for 70 percent of timberprocessed inIndonesia

70 persen kayu olahandi Indonesia berasaldari penebangan liar

© A

. R

uwin

drija

rto

– E

IA/T

elap

ak

Illegal logging

7

charged with protecting the forest. Up to halfof National Park managers in Indonesia reportrecent increased encroachment in their areas,while budgets for protected areas have fallen inreal terms every year since 1996.(9)

EIA and Telapak Indonesia have highlightedblatant illegal logging in both Tanjung Putingand Gunung Leuser National Parks. Furtherreports of illegal logging have since flooded infrom areas in West Papua, Gunung PalangNational Park in West Kalimantan, Kerinci-SeblatNational Park in Sumatra and in many others.

Left unchecked the massive theft of timberwill have dire consequences for Indonesia –increased deforestation, dwindling wildlife, lossof vital state and local revenue, and a climate of corruption and lawlessness. It presents oneof the greatest challenges to the government of President Wahid, the country’s firstdemocratically-elected leader for over 30 years.

The Government’s response – wordsbut little actionThe main improvement in dealing with illegallogging has been in the form of greatertransparency by the government of PresidentWahid. This has allowed open discussion of the issues between Ministries, NGOs and theinternational community. Greater press interestin these issues has resulted from thisremarkable change. Yet there has been littleeffective action to date.

bertugas melindungi hutan. Baru-baru ini,setengah dari pejabat pengelola TamanNasional melaporkan meningkatnyapelanggaran batas dalam kawasan mereka,sementara itu anggaran untuk kawasan yangdilindungi semakin merosot dari tahun ketahun sejak 1996.(9)

EIA dan Telapak Indonesia telah menyorotipenebangan liar terang-terangan di TamanNasional Tanjung Puting dan Gunung Leuser.Semenjak kampanye itu diluncurkan, laporan-laporan lebih jauh mengenai penebangan liarterus mengalir dari berbagai kawasan, yaitudari Papua Barat, Taman Nasional GunungPalung di Kalimantan Barat, Taman NasionalKerinci-Seblat di Sumatra dan di berbagaitempat lainnya.

Pencurian kayu besar-besaran yang taktertangani akan berdampak mengerikan bagiIndonesia – meningkatnya penggundulan hutan,menyusutnya hidupan liar, hilangnyapendapatan vital bagi negara dan daerah, dansuburnya iklim korupsi serta ketiadaan hukum.Inilah salah satu tantangan terbesarpemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,pemimpin pertama yang terpilih secarademokratis sejak lebih dari 30 tahun terakhir.

Tanggapan Pemerintah – banyakbicara sedikit tindakanKemajuan utama dalam menangani penebanganliar adalah dalam bentuk transparansi yang

photo left

Protest against timbertheft, Jakarta

Protes terhadappencuri kayu, Jakarta

© T

elap

ak

Budgets forprotectedareas havefallen in realterms everyyear since1996

Illegal logging

8

Indonesian NGOs and the internationalcommunity have attempted to bring pressure to bear on the Indonesian government. TheEuropean Union’s Commissioner forDevelopment and Humanitarian Aid wasexplicit during a visit to Jakarta in December:‘Illegal logging is a problem that must beaddressed. I see it as a test case of governancefor the new Indonesian government – whetheror not they are able to do something real about this problem,’ he said. (10)

The Consultative Group on Indonesia,comprised of international donor agencies,persuaded the government to participate in anunprecedented forestry seminar, held in Jakartain January 2000. Unfortunately all but one ofthe Indonesian cabinet members attending themeeting left after the opening session.

As a result of the seminar the Indonesiangovernment agreed to immediately establish an Interdepartmental Committee on Forestry. It took four months for the committee to beagreed and to date it has not met. Thegovernment also stated it would take immediateaction to ‘impose strong measures againstillegal loggers, especially those operating within National Parks, and closure of illegalsawmills’.(11) But illegal loggers are still active in National Parks, including Tanjung Puting inCentral Kalimantan and Gunung Leuser innorthern Sumatra. Illicit sawmills in both theseareas are also operating with impunity.

Yet some sporadic actions have beenlaunched against the timber thieves, mostlyunder the authority of Mr Suripto, SecretaryGeneral at the Ministry of Forestry and EstateCrops (MOFEC). Little concrete change hasemerged from his actions other than the highprofile arrest and detention of Suharto crony,Mohamad ‘Bob’ Hasan. Some seizures haveoccurred, but illegal logging and the traffickingof these logs remains seriously out of control.

Suripto is reported to be working underextraordinarily difficult circumstances, withmost Ministry officials blocking him fromaccessing information. There are rumours ofdeath threats made to him by militarycommanders, warning him away from theirpatch.(12) The Minister announced that they had learned of a bribery fund that had been put together by leading timber barons todestabilise the efforts of the Ministry to combatillegal activities.(13)

In February Suripto visited the TanjungPuting National Park area and launchedinvestigations into Abdul Rasyid, the timberbaron. In April Suripto spearheaded an

lebih besar oleh pemerintahan PresidenAbdurrahman Wahid. Sikap ini memungkinkandiskusi terbuka mengenai isu-isu antaraberbagai Departemen, LSM dan komunitasinternasional. Minat pers yang besar terhadapisu-isu ini muncul akibat perubahan besartersebut. Kendati demikian, masih sedikittindakan yang benar-benar dilakukan.

LSM-LSM Indonesia dan komunitasinternasional telah berupaya menekanpemerintah Indonesia. Komisioner Uni Eropauntuk Bantuan Pembangunan danKemanusiaan mengungkapkannya dalamsebuah kunjungan ke Jakarta bulan Desember:"Penebangan liar adalah masalah yang harusditangani. Menurut saya itu merupakan ujianterhadap pemerintah Indonesia yang baru –apakah mereka mampu atau tidak melakukantindakan nyata dalam menghadapi masalah ini,’ujarnya.(10)

Consultative Group on Indonesia, terdiridari lembaga-lembaga donor internasional,mendorong pemerintah untuk berpartisipasidalam sebuah seminar kehutanan, yang barupertama kali terjadi, yang diselenggarakan diJakarta pada Januari 2000. Sayang, darianggota-anggota kabinet yang diundang, hanyasatu orang menteri yang tetap bertahan hinggaakhir seminar, selebihnya keluar ruangan segerasetelah sesi pembukaan.

Sebagai hasil seminar itu, pemerintahIndonesia setuju untuk selekasnya membentuksebuah Komisi Antar-Departemen untukMasalah Kehutanan. Perlu waktu empat bulanuntuk terbentuknya komisi itu dan hingga kinibelum ada pertemuan. Pemerintah jugamenyatakan akan mengambil langkah segerauntuk ‘menerapkan tindakan tegas terhadappenebang liar, terutama yang beroperasi didalam Taman Nasional, dan menutup sawmillkayu liar.’(11) Tetapi, penebang liar masihberaksi di dalam Taman Nasional, termasukTanjung Puting di Kalimantan Tengah danGunung Leuser di Sumatra bagian utara.Seakan-akan kebal hukum, sawmill liar dikedua kawasan itu juga masih beroperasi.

Meski demikian, tindakan-tindakansporadis telah dilakukan untuk menghadapipara pencuri kayu, terutama di bawahkoordinasi Suripto, Sekretaris JenderalKementerian Kehutanan dan Perkebunan.Selain penahanan mantan pejabat tinggi dankroni Suharto, Mohamad ‘Bob’ Hasan, hanyasedikit terjadi perubahan nyata dari tindakan-tindakannya. Langkah-langkah tegas telahdilakukan, tapi penebangan liar danpengangkutan kayu-kayu curian tersebut tetap

photo above

Wood from CentralKalimantan’s forests,turned into broomhandles for exportmarkets

Kayu dari hutanKalimantan Tengah,menjadi gagang sapu untuk pasarekspor

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

‘Illegallogging is aproblem thatmust beaddressed.I see it as atest case ofgovernancefor the newIndonesiangovernment’Poul Nielson,EuropeanCommissioner forDevelopment andHumanitarian Aid,December 1999

Illegal logging

9

investigation into the smuggling of logs fromEast Kalimantan to the Malaysian province ofSabah. The enquiry implicated securitypersonnel on both sides of the border insmuggling around 100,000 cubic metres oftimber every month, but the attemptedcrackdown failed as word of the covertoperation was leaked. Suripto has publiclyclaimed that illegal logs are moved from Jambiin Sumatra to west Malaysia, from WestKalimantan to Sarawak, and from West Papuato China.(14)

Increasingly frustrated by official complicityin the timber theft, Indonesian activists andstudents are attempting to stem the tide ofillegal logging. In May students held fourgovernment officials at the port of Pontianak,West Kalimantan, after the customs, navy, portauthority and forestry department all failed tohalt the departure of an illegal consignment oftimber bound for Singapore. As a result of theiractions the ship carrying 70 containers of illegallogs was forced to return to port and its cargoseized.(15)

International ResponsibilityResponsibility for tackling the illegal loggingcrisis also rests with the internationalcommunity, particularly the industrialisedcountries and China, which are the major

tidak bisa dihentikan.Diberitakan bahwa Suripto bekerja di

bawah tekanan amat berat, karena banyakpejabat di Departemen Kehutanan danPerkebunan yang menghalanginya untukmemperoleh informasi. Rumor menyebutkanbahwa ia diancam akan dibunuh oleh pejabat-pejabat militer, sebagai peringatan agar ia tidakmenghalangi ‘jalur’ mereka. (12) MenteriKehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwadepartemennya mengetahui adanya uang suapyang diberikan oleh cukong-cukong kayupapan atas untuk mendestabilisasi upayamembasmi aktivitas-aktivitas ilegal.(13)

Pada bulan Februari 2000, Suriptoberkunjung ke kawasan Taman NasionalTanjung Puting dan melakukan penyelidikanterhadap Abdul Rasyid, seorang pengusahakayu. Selanjutnya pada bulan April, Suriptomengepalai penyelidikan penyelundupan kayudari Kalimantan Timur ke Sabah, Malaysia.Penyelidikan itu mampu mengungkapketerlibatan personil keamanan dari keduapihak di perbatasan, yang didugamenyelundupkan sekitar 100.000 meter kubikkayu setiap bulan. Namun tindakan tegas gagaldilakukan karena rencana tersebut telahdibocorkan terlebih dahulu. Kepada pers,Suripto mengatakan bahwa kayu liardiselundupkan dari Jambi di Sumatra keMalaysia barat, dari Kalimantan Barat keSarawak, dan dari Papua Barat ke Cina. (14)

Para aktivis dan mahasiswa Indonesia, yang semakin frustasi setelah mengetahuiketerlibatan aparat dalam pencurian kayu,berupaya membendung penyelundupan kayuliar. Pada bulan Mei, para mahasiswa menahanempat pejabat pemerintah di pelabuhanPontianak, Kalimantan Barat, setelah KantorBea Cukai, Angkatan Laut, petugas pelabuhandan Dinas Kehutanan gagal menyetoppengiriman kayu liar ke Singapura. Buah dariaksi para mahasiswa tersebut, kapal yangmengangkut 70 kontainer kayu liar dipaksakembali ke pelabuhan dan muatannya disita.(15)

Tanggung Jawab InternasionalTanggung jawab menghentikan krisispenebangan liar juga terletak pada komunitasinternasional, terutama negara-negara industridan Cina, yang merupakan konsumen utamakayu curian dari Indonesia. Kelompok negara-negara G8 ditambah anggota-anggota UniEropa mengimpor lebih dari separuh kayu yangdiekspor dari Indonesia. (16) Mayoritas kayutersebut diperoleh dari penebangan liar di

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

photo left

Timber beingunloaded at TanjungPriok port, Jakarta

Bongkar muatan kayudi pelabuhan TanjungPriok, Jakarta

Increasinglyfrustrated by officialcomplicity in the timbertheft,Indonesianactivists andstudents areattempting tostem the tideof illegallogging

Illegal logging

10

consumers of Indonesia’s stolen timber. The G8group of countries plus the European Unionmembers import over half the timber exportedfrom Indonesia.(16) The majority of this timberhas been illegally felled in Indonesia. Timberssuch as ramin, which is the main target forillegal loggers operating in Tanjung PutingNational Park, are almost solely intended forexport from Indonesia.

The G8 has made a series of publiccommitments to tackle illegal logging,culminating in the formulation of an ActionProgramme on Forests in 1998, explicitlyrecognising the ecological damage caused bytimber theft.(17) The programme requires the G8countries to share information as a first steptowards developing counter measures againstillegal logging, to assess their internal measuresto control trade in illegal timber and to combatbribery and corruption in the forestry sector.

To date little of substance has emerged outof the G8’s pronouncements and programmes.Meanwhile illegal logging in Indonesiacontinues unabated, with much of the stolentimber ending up on the markets ofindustrialised nations.

CITES Appendix lllThere are very few mechanisms available tocontrol the export, import and re-export oframin and other timber species. However, theConvention on International Trade inEndangered Species (CITES) does provide legaland international mechanisms to attempt toregulate trade in flora and fauna. Indonesia andmost consuming countries are party to CITES.

If ramin was placed on Appendix lll ofCITES, which can be done by simple notificationby Indonesia to the CITES Secretariat, then allexports and imports of Indonesian ramin wouldhave to be accompanied by a certificate of originand an Indonesian CITES export permit. Thismechanism is open to corruption and it wouldbe recommended that, given the seriousness ofthe problem of illegal logging, Indonesia imposea zero quota on an Appendix lll listing for atleast two years.

Such a listing with a zero quota wouldmake all exports of Indonesian ramin illegal,and very importantly, provide consumingcountries with legal mechanisms through theirown CITES implementing legislation to preventimport of illegal logs and products made fromIndonesian ramin.

Indonesia. Kayu semacam ramin, yangmerupakan sasaran utama para penebang liaryang beroperasi di Taman Nasional TanjungPuting, hampir selalu menjadi komoditasekspor Indonesia.

Negara G8 telah membuat serangkaiankesepakatan resmi untuk menghentikanpenebangan liar, yang berpuncak dalamperumusan Program Aksi bagi Hutan tahun1998. Dalam kesepakatan itu, mereka mengakuisecara terbuka kerusakan ekologis akibatpencurian kayu.(17) Program itu menyatakanbahwa negara-negara G8 harus saling memberiinformasi sebagai langkah pertama ke arahperwujudan tindakan tegas terhadap penebanganliar, mempertimbangkan penerapan tindakaninternal untuk mengawasi perdagangan kayu liardan menggempur upaya penyuapan dan korupsidalam sektor kehutanan.

Hingga hari ini pernyataan dan programG8 tersebut sedikit sekali membuahkanperubahan. Sementara itu, penebangan liar diIndonesia masih belum dapat dibasmi, danbanyak kayu curian tersebut masuk di pasarnegara-negara industri.

CITES Appendix lllSangat sedikit mekanisme untuk mengendalikanekspor, impor dan re-ekspor (ekspor kembali)kayu ramin dan spesies kayu lainnya. NamunCITES (Konvensi Perdagangan Internasionaluntuk Spesies-spesies yang Terancam Punah)memiliki seperangkat mekanisma legal daninternasional dalam upaya mengaturperdagangan flora dan fauna. Indonesia dansebagian besar negara konsumen lainnyaberpartisipasi dalam CITES.

Apabila ramin dimasukkan dalam CITESAppendix III, yang bisa dilakukan pihakIndonesia cukup dengan mengirimkanpemberitahuan kepada Sekretariat CITES,maka semua ekspor dan impor ramin dariIndonesia akan harus disertai dengan sertifikatasal-usul dan ijin ekspor CITES Indonesia.Mekanisme ini terbuka untuk korupsi. Untukitu disarankan, mengingat parahnya masalahpenebangan liar, agar Indonesia menerapkanzero quota pada daftar Appendix III sedikitnyaselama dua tahun.

Daftar zero quota akan membuat semuaekspor ramin dari Indonesia berstatus ilegal.Yang paling penting, akan memberikan negarakonsumen mekanisme legal untuk penerapanlegislasi CITES mereka dalam rangka mencegahimpor kayu ramin ilegal dan produk-produkramin buatan Indonesia.

To date little ofsubstancehas emergedout of the G8’spronounce-ments andprogrammes

Destruction of Tanjung Puting

11

The ContinuingDestruction of TanjungPuting National ParkIn August 1999 EIA and Telapak Indonesialaunched ‘The Final Cut’ report, documentingmassive illegal logging in two of Indonesia’sorangutan reserves – Tanjung Puting NationalPark in Central Kalimantan, and GunungLeuser in northern Sumatra. (18)

EIA/Telapak made eleven separate fieldinvestigations in the Tanjung Puting area. Thispark provides the only protected habitat fororangutans in Central Kalimantan, but wasbeing devastated by blatant timber theft in fullview of the authorities.

In the East of the park EIA/Telapakdiscovered an informal system of loggingconcessions and even witnessed a logging roadbeing used to move stolen timber out of thereserve by truck. Along the Sekonyer River,where the park’s tourist lodges and scientificresearch stations are found, a series of loggingcamps were supplying an almost continual flowof illegal timber, principally the profitableramin logs.

EIA/Telapak tracked the stolen timber tounlicensed sawmills and steel barges in nearbyKumai Bay. Posing as timber buyersEIA/Telapak identified local timber baronAbdul Rasyid’s Tanjung Lingga company as

Penghancuran TamanNasional Tanjung Putingyang BerlanjutPada Agustus 1999 EIA dan Telapak Indonesiamenerbitkan laporan ‘The Final Cut’, yangmendokumentasikan penebangan liar besar-besaran di dua kawasan perlindunganorangutan – Taman Nasional Tanjung Puting diKalimantan Tengah, dan Gunung Leuser dibagian utara Sumatra.(18)

EIA/Telapak melakukan sebelas investigasilapangan terpisah di kawasan Tanjung Puting.Taman Nasional ini merupakan satu-satunyahabitat perlindungan orangutan di Kalimantan,namun dewasa ini sedang mengalamipenghancuran teramat parah karena pencuriankayu secara terang-terangan di hadapan parapejabat pemerintah.

Di bagian timur Taman Nasional,EIA/Telapak menemukan suatu persekongkolanrahasia tentang pengaturan konsesi kayu danbahkan menyaksikan sendiri jalur trukpengangkut kayu yang digunakan untukmembawa kayu curian ke luar kawasanlindung. Sepanjang Sungai Sekonyer, di manaterdapat tempat-tempat persinggahan turis danstasiun penelitian ilmiah, terdapat pula tempat-tempat persinggahan kayu liar, terutama jenisramin yang mahal harganya.

EIA/Telapak menelusuri jejak kayu curian

Large areas inTanjung Puting NP areseriously degraded

Suatu kawasan yangluas di TN TanjungPuting berangsurrusak

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak


12

the major recipient of logs stolen from Tanjung Puting.

Since the revelations about Rasyid’s leadingrole in the plunder of Tanjung Puting a series ofdramatic events have unfurled. Rasyid has beenable to consolidate his considerable politicalinfluence, at the local, provincial and evennational level.

In January Tanjung Lingga staff assaultedand held hostage two EIA/Telapak campaignerswho had been observing sawmill operationsaround Tanjung Puting. There have been aseries of sporadic crackdowns by the authoritieson both the loggers and sawmills, but Rasyid’soperation remains unscathed and timbercontinues to be looted from the park.

The devastation of Tanjung Puting hasemerged as a test as to whether the Indonesiangovernment has the will to tackle thecorruption and lawlessness permeating thecountry’s forest sector.

Impact on Local CommunitiesIt is true that many local people have joinedoutsiders in the looting of the Park. This clearlypresents complicated issues for the authoritiesto deal with, especially in the midst of aneconomic crisis and a political policy ofdecentralisation.

The local towns of Pangkalanbun andKumai are not stricken with abject poverty and many industries based on legal logging andtourism flourished prior to the accelerateddestruction of the Park. Tourism is at an alltime low because of the violence andlawlessness promoted by the illegal activities.

It is impossible for any government to

hingga ke unit-unit sawmill tak berizin dantongkang-tongkang baja di dekat Teluk Kumai.Menyamar sebagai pembeli kayu, EIA/Telapakmengidentifikasi perusahaan Tanjung Lingga,milik cukong kayu Abdul Rasyid, sebagai pihakutama yang menampungkayu curian dariTanjung Puting.

Sejak mengungkap peran utama Rasyidselaku penjarah Tanjung Puting, terjadilahserangkaian peristiwa dramatis. Rasyid mampumengkonsolidasikan pengaruh politiknya yang kuat, pada tingkat lokal, propinsi bahkan nasional.

Bulan Januari, staf Tanjung Linggamenyandera dan menganiaya dua aktivisEIA/Telapak yang sedang mengamati unitsawmill kayu di sekitar Tanjung Puting. Pihakberwenang melakukan serangkaian tindakantegas baik terhadap penebang maupunpengolah kayu, tapi bisnis Rasyid tetap berjalanmulus dan terus terjadi pencurian kayu diTaman Nasional itu.

Perusakan Tanjung Puting muncul sebagaiujian, apakah pemerintah Indonesia memilikitekad untuk memberantas korupsi danmengakhiri keadaan tanpa hukum yang telahmerambat ke sektor kehutanan.

Dampak terhadap Masyarakat LokalMemang benar bahwa banyak warga setempattelah bergabung dengan orang luar untukmenjarah Taman Nasional itu. Jelas, kenyataanini merupakan masalah rumit bagi pihakberwenang, terutama di tengah krisis ekonomidan ketika pemerintah sedang melaksanakankebijakan politik desentralisasi.

Sebelum terjadi pengrusakan TamanNasional yang kian cepat, kota Pangkalanbundan Kumai bukanlah kota yang miskin, telahada cukup banyak industri kayu yangmengandalkan penebangan legal sertapariwisata yang telah berkembang. Saat inisektor pariwisata justru menurun karenamerebaknya kekerasan dan ketiadaan hukumyang didukung oleh aktivitas ilegal.

Mustahil bagi sebuah pemerintahanmenggantikan pendapatan yang diperoleh dariaktivitas ilegal. Tetapi, pengrusakan cepatTaman Nasional itu sedang menghancurkansalah satu aset masyarakat lokal yang palingberharga dan merupakan aset masa depan yangpenting. Keuntungan yang diperoleh hari inisebagian besar masuk kantong cukongperkayuan dan para kroninya, dan ia akanberalih ke industri lain apabila sumberdayailegalnya habis. Sementara masyarakat lokal

photo above

Illegal timber in KumaiBay

Kayu curian di TelukKumai

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak

picture right

Rasyid was nominatedfor the MPR by thelocal Golkar Party

Rasyid dicalonkanmenjadi anggota MPR oleh PartaiGolkar lokal


13

replace the income provided by an illegalactivity. But the rapid destruction of the Park isdestroying one of the local community’s mostvaluable and important future local assets. Theprofits made today are largely in the hands ofthe timber baron and his cronies, and he willmove on into other industries when his illegalresources are used up. The local communitywill not have that option.

Abdul Rasyid’s hold on these communitiesis founded on lawlessness and corruption.There can be no future for ordinary citizens ifsuch anarchy is allowed to flourish.

The Rise of RasyidDespite the evidence supplied by EIA and Telapakto the authorities regarding the activities of AbdulRasyid, he has increased his influence and power.In the autumn of 1999 Rasyid continued to profitfrom the park’s destruction and used his illicitwealth to further his political aspirations. In ameeting between EIA, Telapak and the thenGovernor of Central Kalimantan RapiuddinHamarung, it was made clear that the Governorwas under pressure to award forest concessions toAbdul Rasyid. Immediate actions that followedthis August 1999 meeting speak volumes:

• The Governor of Central Kalimantanawarded forest concessions to Abdul Rasyid;

tidak memiliki pilihan seperti itu.Cengkeraman Abdul Rasyid terhadap

masyarakat itu tercipta karena kemampuannyamemanfaatkan ketiadaan hukum dan korupsi.Rakyat awam tidak akan memiliki masa depanbila anarki semacam itu dibiarkan merajalela.

Tampilnya RasyidWalau ada bukti yang diberikan oleh EIA danTelapak kepada pihak berwenang tentangaktivitasnya, Abdul Rasyid justru telahmeningkatkan pengaruh dan kekuasaannya.Pada semester kedua 1999, Rasyid terusmeraup keuntungan dengan merusak TamanNasional dan menggunakan harta haramnyauntuk memperkuat ambisi politiknya. Dalampertemuan antara EIA, Telapak dan GubernurKalimantan Tengah pada saat itu, RapiuddinHamarung, jelaslah bahwa Gubernur ditekanuntuk memberikan konsesi hutan kepada AbdulRasyid. Menyusul pertemuan Agustus 1999 initelah terjadi kejadian-kejadian lanjutan berikut:

• Gubernur Kalimantan Tengah memberikankonsesi hutan kepada Abdul Rasyid;

• Sebuah komisi baru dibentuk olehGubernur untuk mengawasi pengelolaanTaman Nasional Tanjung Puting. Duduksebagai ketua satu ialah Ruslan, saudarakandung Abdul Rasyid;

• Abdul Rasyid dicalonkan oleh partaiGolkar setempat untuk menjadi anggotaUtusan Daerah dalam MajelisPermusyawaratan Rakyat.

Cara khas yang digunakan oleh Tanjung Linggauntuk melegalkan kayu curian adalah membelikayu sitaan pada pelelangan. Pada 21 September

Abdul Rasyid

photo below

Rasyid’s launchferried the forestryminister andprovincial governor to a ceremony inTanjung Puting,September 1999

Kapal milik RasyidmengantarMenhutbun danGubernur Kalteng ke suatu acara diTanjung Puting,September 1999

© E

IA


14

• A new commission was set up by theGovernor to oversee the management ofTanjung Puting National Park. Its firstchairman was Mr Ruslan, Abdul Rasyid’sbrother;

• Abdul Rasyid was successfully nominatedby the local Golkar party to be a regionalrepresentative in the Peoples’ ConsultativeAssembly (MPR) – the national parliament’supper house.

A common ploy used by Tanjung Lingga tolegalise stolen timber is to buy confiscated logsat auction. On 21st September illegal timberseized as a result of an enforcement operationin Tanjung Puting the previous month wasauctioned. The first lot of 3,500 cubic metreswas purchased for Rupiah 306 million($50,000) by PT Sinarut Wirya Perkasa, part of Rasyid’s business empire.(19)

Later that week a farcical tree-plantingceremony was held in Tanjung Puting, andattended by Muslimin Nasution, then theMinister of Forestry and Estate Crops, andRapiuddin Hamarung, then the governor ofCentral Kalimantan. At the ceremony ten timberconcessions for clear-cutting (IPKs) were given tolocal firms, including Tanjung Lingga. Rasyid’sdistinctive motor launch ferried the minister andgovernor to a nearby lodge for lunch,accompanied by Rasyid himself. The three menlater left the park together by helicopter.(20)

At the same time Rasyid’s political fortunes were also prospering. In lateSeptember he was appointed as a regionalrepresentative for Central Kalimantan to thenational MPR, after being nominated by theruling Golkar Party.(21) His appointment sparked

1999, kayu liar yang disita sebagai hasil operasipenertiban di Tanjung Puting pada bulansebelumnya, telah dilelang. Tumpukan pertamasebanyak 3500 meter kubik dibeli seharga 306juta Rupiah (US$ 50,000) oleh PT SinarutWirya Perkasa, anak perusahaan kerajaanbisnis Rasyid. (19)

Beberapa hari setelah itu, sebuah upacarapenanaman – yang tidak lebih dari sebuahlelucon – diadakan di Tanjung Puting, dihadirioleh Muslimin Nasution, Menteri Kehutanandan Perkebunan, dan Rapiuddin Hamarung,Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu.Dalam upacara tersebut, sepuluh izinpenebangan kayu diberikan kepada perusahaansetempat termasuk Tanjung Lingga. Kapalmewah milik Rasyid mengantar menteri dangubernur ke sebuah tempat untuk makan siang,ditemani oleh Rasyid sendiri. Ketiga orang itumeninggalkan Taman Nasional bersama-samadengan helikopter.(20)

Pada waktu yang sama, nasib baik Rasyiddalam dunia politik tengah mekar. Pada akhirSeptember, ia ditunjuk sebagai utusan daerahuntuk Kalimantan Tengah di MPR, setelahdicalonkan oleh Golkar.(21) Penunjukkannyameimbulkan serangkaian protes di luar DPRDdi Palangkaraya. Sebagai anggota MPR iamemiliki hak suara langsung untuk pemilihanpresiden pada Sidang Umum MPR.

Rasyid juga mendirikan sebuah kelompoklokal yang mengaku bekerja melindungiTanjung Puting. Akan tetapi, kelompok yangbernama Rakyat Peduli Konservasi TanjungPuting, semata-mata merupakan tabir bagi paracukong kayu. Seperti halnya Rasyid, paraanggotanya termasuk saudara kandungnya,Ruslan, juga terlibat dalam bisnis kayu, danHalim, pemilik bisnis sawmill yang didugaterlibat dalam pengolahan kayu curian.

Langkah Rasyid berikutnya untukmeningkatkan kekuasaannya atas TamanNasional tampak pada bulan November, ketikaGubernur Kalimantan Tengah membentukkomisi khusus untuk mengawasi TanjungPuting. Meskipun pengelolaan TamanNasional tetap di bawah kontrol pemerintahpusat, komisi itu diberikan wewenang mutlakuntuk mengelola dan berada di atas PolisiHutan dan Direktorat Jenderal Perlindungandan Konservasi Alam Departemen Kehutanan(PKA). Orang yang ditunjuk oleh gubernuruntuk memimpin komisi tersebut adalahRuslan, kakak kandung Rasyid (22). Kini ia tidaklagi memimpin komisi itu.

photo above

Tanjung Linggasawmill. Rasyid andhis brother have beenaccused of processing60 per cent of illegaltimber in the area

Sawmill TanjungLingga. Rasyid dansaudara kandungnyadituduh mengolah 60persen kayu curian di kawasan tersebut

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak


15

a series of protests outside the regionalparliament in Palangkaraya. As a member ofIndonesia’s upper house he had a direct vote inthe presidential run-off on 20th October.

Rasyid also established a local groupclaiming to be working for the protection ofTanjung Puting. Yet the group, called ThePeople Care for the Conservation of TanjungPuting, was merely a front for the timber bossesand as well as Rasyid its members included hisbrother Ruslan, also involved in the timberbusiness, and Halim, a sawmill ownerimplicated in processing stolen timber.

Further manoeuvres by Rasyid to increasehis control over the park came to light inNovember, when the governor of CentralKalimantan established a special commission to oversee Tanjung Puting. Despite the Park’smanagement remaining under centralgovernment control, the commission was givenabsolute authority to run the park and wasgiven primacy over the national Forest Policeand Conservation Department (PKA). Thegovernor’s first appointment to the commissionwas Ruslan, the elder brother of Rasyid.(22)

He no longer chairs the commission.

Assault and Kidnap – the breakdownof law and orderAs if to illustrate the issues raised in theEIA/Telapak report ‘The Final Cut’ TanjungLingga executives openly flaunted violence and

Penganiayaan dan Penculikan –pelanggaran hukum dan ketertibanSeakan-akan mengilustrasikan masalah yangdiangkat dalam laporan EIA/Telapak ‘The Final Cut’, para eksekutif Tanjung Linggasecara terbuka melancarkan tindak kekerasandan intimidasi dengan menyerang stafEIA/Telapak pada Januari 2000. Kedua aktivisEIA/Telapak tersebut memerlukan waktu tigahari untuk dapat keluar dengan selamat dariPangkalanbun, walaupun para pejabat seniorpemerintah dan anggota korps diplomatiksudah ikut campur tangan.

Bermula dari berkembangnya ketidaksabarankomunitas donor internasional terhadap krisishutan di Indonesia, mendorong CGI untukmenyelenggarakan seminar khusus gunamembicarakan masalah tersebut. Seminardijadwalkan pada akhir Januari dan EIA/Telapakdiundang memberikan presentasi tentangpenebangan liar.

Untuk memperoleh informasi langsungtentang situasi terbaru di Tanjung Putingsebelum seminar, A. Ruwindrijarto, DirekturEksekutif Telapak dan Faith Doherty, penelitisenior dan aktivis EIA pergi ke Taman Nasionalitu. Pada awalnya mereka memperoleh beritabaik. Sebagian besar kawasan Sungai Sekonyerbebas dari tumpukan kayu ilegal. Sebuahkemajuan mencolok dibanding enam bulansebelumnya ketika setiap harinya sekitar 800balok kayu ramin dihanyutkan lewat sungai

Illegal log raft on theSekonyer River,January 2000

Rakit bermuatankayu curian diSungai Sekonyer,Januari 2000

© F

aith

Doh

erty

– E

IA/T

elap

ak

TanjungLinggaexecutivesopenlyflauntedviolence andintimidationin an attackon EIA andTelapak staffin January2000


16

intimidation in an attack on EIA and Telapakstaff in January 2000. It took three days to gainsafe passage out of Pangkalanbun for the EIAand Telapak campaigners, despite earlyintervention by senior government officials andmembers of the diplomatic community.

Growing impatience among the internationaldonor community over Indonesia’s forest crisisled to an insistence by the CGI that a specialseminar be convened to discuss a range ofproblems. The seminar was scheduled for lateJanuary and EIA/Telapak were invited to give apresentation on illegal logging.

To obtain direct information on the latestsituation in Tanjung Puting ahead of theseminar, A. Ruwindrijarto, Executive Directorof Telapak, and Faith Doherty, a seniorinvestigator and campaigner with EIAtravelled to the park. Initially the news wasgood. The Sekonyer River area was largelyfree of illegal log rafts, a marked improvementfrom six months before when up to 800 ramin logs were moving down the river on a single day. However, documentationobtained from the Sungai Buluh Kecil area ofthe park showed freshly cut ramin beingprepared for the sawmills. The campaignersalso saw ships moored outside Kumai Bayloaded with timber.

The pair decided to assess the operationsof sawmills along the nearby River Arut,known to be processing large quantities oftimber stolen from the park. One of TanjungLingga’s sawmills, PT Mendawai Putra wasvisited and unmarked ramin logs were seen infront of the sawmill, waiting to be processed.After requesting a meeting with Abdul Rasyidand speaking to personnel from the company,it was suggested that an appointment could be

tersebut. Akan tetapi, dokumentasi yangdiperoleh dari Sungai Buluh Kecil menunjukkansejumlah kayu ramin yang baru ditebang sedangdipersiapkan untuk diolah. Para aktivis jugamelihat kapal-kapal bermuatan kayu yangditambatkan di luar Teluk Kumai.

Kedua aktivis tersebut memutuskan untukmenilai operasi sawmill kayu sepanjang SungaiArut, yang dikenal memproses banyak kayucurian dari Taman Nasional. Merekamengunjungi salah satu sawmill TanjungLingga, PT Mendawai Putra dan kayu-kayuramin tak berizin terlihat di depan sawmill,menunggu untuk diproses. Ketika merekameminta bertemu dengan Abdul Rasyid danberbicara dengan karyawan perusahaan,disarankan agar pertemuan diatur melaluikantor Tanjung Lingga di Pangkalanbun.

Sementara kedua orang dari EIA/Telapak itupercaya bahwa pertemuan itu merupakankesempatan untuk membicarakan masalahpenebangan liar, staf Tanjung Lingga memilikiagenda tersendiri – yaitu mengintimidasi danmelakukan balas dendam.

Begitu sampai di kantor, kedua aktivitis itudiajak naik ke lantai atas, ke suatu ruangankantor. Sugianto Sabran Efendi, sepupu Rasyid,dan Een Juhaeriyah, keduanya direktur TanjungLingga, dengan didampingi oleh sekelompokorang tak dikenal telah menunggu di sana. Salahseorang mengatakan bahwa Rasyid sedangberada di Singapura. Sugianto langsungberteriak dan menyerang Ruwindrijarto,memukul dan menendangnya. Ia jugamenyerang Doherty sampai cacat - jarinya lukaparah, tendon sobek, dan persendian luka.Sampai hari ini jarinya masih cacat. Kamera danbarang-barang pribadi mereka dicampakkan kelantai dan dihancurkan. Een Juhaeriyah turut

opposite page rightand below, newspapercuttings

News of the assaulton EIA/Telapak hit theheadlines

Berita tentangpenyerangan aktivisEIA/Telapak menjadiBerita Utama

photo right

Tanjung Lingga’ssawmill where thekidnapping dramabegan

Sawmill TanjungLingga, tempat dramapenculikan berawal

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak


17

made through the Tanjung Lingga office inPangkalanbun.

While the pair from EIA/Telapak believedthe meeting provided an opportunity to discussthe illegal logging situation, Tanjung Linggastaff had a different agenda – intimidation and revenge.

On arriving at the office the pair were led to an upstairs room where Mr Sugianto SabranEfendi, Rasyid’s nephew, and Ms EenJuhaeriyah, both directors of Tanjung Linggawere waiting, flanked by a group ofunidentified men. One of the men said Rasyidwas in Singapore. Sugianto immediately startedshouting and attacked Ruwindrijarto, punchingand kicking him to the floor. He also assaultedDoherty, seriously dislocating her finger, rippingthe tendons and damaging the ligaments,leaving her to this day with a disability. Cameraequipment and personal belongings werethrown around the room and smashed. EenJuhaeriyah also joined in the attack. During thebeating Sugianto produced a pistol andthreatened to kill Ruwindrijarto.

Rasyid’s brother Ruslan, who at the timewas Chairman of the Commission to manageTanjung Puting National Park, entered theoffice and hit Ruwindrijarto. Shortly afterwardsthe local police arrived, responding to a callmade by one of the Tanjung Lingga staff. Thethree plainclothes policemen and one uniformedofficer took Ruwindrijarto and Doherty to thepolice station.

The pair were then taken across the road tothe detectives’ office to be interviewed and wereallowed to make a phone call and taken tohospital. Over the next three days a tensestand-off ensued, with the detective squadprotecting Ruwindrijarto and Doherty as a moborganised by Tanjung Lingga blocked their safe departure.

Despite direct orders by superior officers,local police commander Lt Col Koto refused toallow Ruwindrijarto and Doherty to leave. Heaccompanied Tanjung Lingga staff into thedetectives’ office and interrogated Ruwindrijartoand Doherty with Tanjung Lingga staff present.It was only after Indonesian NGO support andthe intervention from the highest level of theIndonesian government and the Britishambassador that they were escorted to theairport and able to board a charter aircraft.Attempts were made by Tanjung Lingga to stopthe escape by turning off the landing lights atan airport en route to the pick-up.

After the pair had safely reached Jakartareports came in of groups of Tanjung Lingga

menyerang. Ketika sedang memukuli, Sugiantomengeluarkan pistol dan mengancam akanmembunuh Ruwindrijarto.

Saudara kandung Rasyid, Ruslan, yang padawaktu itu menjadi Ketua Komisi Pengelola TamanNasional Tanjung Puting, masuk kantor danmemukuli Ruwindrijarto. Tak lama kemudian,polisi datang, setelah dihubungi oleh seorang stafTanjung Lingga. Tiga polisi berpakaian premandan seorang berpakaian dinas membawaRuwindrijarto dan Doherty ke pos polisi.

Kedua orang itu dibawa ke kantor reserseuntuk ditanyai dan diizinkan menelepon, lantasdibawa ke rumah sakit. Tiga hari berikutnya,terjadilah suasana mencekam, di mana regureserse melindungi Ruwindrijarto dan Dohertyketika demonstrasi yang diorganisir olehTanjung Lingga menghadang upaya merekakeluar dari Pangkalanbun.

Walau telah ada perintah langsung dariperwira atasan, Kepala Kepolisian Resort(Kapolres) Letkol Koto tetap melarangRuwindrijarto dan Doherty keluar dari kota itu.Ia bersama-sama staf Tanjung Lingga masuk kekantor reserse dan menginterogasi kedua aktivisitu. Hanya setelah adanya dukungan LSM-LSMIndonesia dan campur tangan pejabat tinggiIndonesia dan Duta Besar Inggris, merekadiantar ke bandara dan diperbolehkan naik kepesawat. Berbagai upaya dilakukan oleh TanjungLingga untuk menyetop kepergian kedua aktivisitu, diantaranya dengan mematikan lampulandasan di bandara untuk menghalangikedatangan pesawat yang datang menjemput.

Setelah kedua aktivis itu tiba di Jakarta,masuk laporan-laporan tentang orang-orangTanjung Lingga yang berupaya menangkapisiapa saja yang turut membantu EIA/Telapak,baik di Pangkalanbun dan Palangkaraya.

TanjungLingga staffhad adifferentagenda –intimidation and revenge


18

thugs trying to round up anyone who may haveworked with EIA/Telapak in both Pangkalanbunand the provincial capital of Palangkaraya.

The AftermathNews of the assault hit the headlines in bothJakarta and abroad, forcing the authorities tolook more closely at Rasyid’s businessdealings. Soon after the incident an inspection

Kelanjutan Peristiwa ituBerita tentang penyerangan itu menjadi beritautama, baik di Jakarta maupun luar negeri,memaksa pihak berwenang untuk meneliti lebihjauh bisnis Rasyid. Tidak lama setelah peristiwatersebut, Sekretaris Jenderal Kehutanan danPerkebunan melakukan kunjungan ke TanjungPuting dan secara terbuka mengungkapkanketerlibatan Rasyid dalam penebangan liar diTaman Nasional itu.

Menurut Suripto, Sekjen DepartemenKehutanan, tim mempunyai bukti bahwa Rasyiddan keluarganya sangat terlibat dalampembelian kayu liar, menambahkan bahwa nilaikayu yang dicuri dari Tanjung Puting adalahtujuh puluh milyar rupiah ($8 juta) setiaptahunnya.

Ia mengatakan: ‘Rasyid tidak hanyamembeli kayu curian dari Taman NasionalTanjung Puting, tapi juga kayu ilegal darikonsesi penebangan di kawasan tersebut. Ia dansaudara kandungnya Ruslan mengolahsedikitnya 60% kayu curian di kawasan itu.’ (23)

Suripto juga berbicara tentang perlindunganpolitik tingkat tinggi bagi Rasyid danketerlibatan oknum aparat keamanan dalam

photo above

Illegal logsKayu-kayu curian

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak

photo below

Log raft on theSekonyer River,November 1999

Rakit kayu di SungaiSekonyer,November 1999

© E

IA


19

team from MOFEC visited the area aroundTanjung Puting and confirmed theinvolvement of Rasyid in the illegal logging ofthe park.

According to Suripto, Secretary General ofMOFEC, the team had evidence that Rasyidand his family were heavily implicated inbuying illegal logs, adding that the value of thetimber stolen from Tanjung Puting was Rupiah70 billion ($8 million) every year.

He said: ‘Rasyid is not only buying stolenlogs from Tanjung Puting National Park but alsoillegal logs from logging concessions in the area.He and his brother Ruslan process at least 60% of stolen logs in the area.’ (23)

Suripto also spoke of Rasyid’s high-levelpolitical protection and the involvement ofelements in the security forces in facilitatingRasyid’s illegal operations. A news report inmid-February claimed that the ForestryMinister Ismail Nur Mahmudi wasconsidering an investigation into TanjungLingga’s activities.(24)

Faced with threats to his business empireand his political power, Rasyid went on theoffensive. At attempt by a team ofenvironmental police from Jakarta to auditRasyid’s sawmills failed when they were met by an angry mob. The team had to seekrefuge in the Pangkalanbun police stationbefore returning to Jakarta.

Violence also flared up at theheadquarters of the park in Kumai, when acrowd stormed the building and burned itdown. Eyewitnesses report that some of themob were paid by Tanjung Lingga.(25)

Rasyid’s defence over allegations ofmassive timber theft has been to accuseothers, and he has drawn criticism frommembers of the Parliament’s lower house, theDPR, for failing to counter the chargesagainst him. DPR Commissions 3 (Forestry)and 8 (Environment) sent a delegation to thePark and Pangkalanbun, but Rasyid knew the plane manifest in advance. Their reportrecommends returning 90,000 hectares of thepark (a former forest concession) to the localcommunity although no land claims areoutstanding in this area.

Members of these commissions confirmedthat Abdul Rasyid has been awarded fiveforest concessions, contracted by thegovernment company Inhutani. They alsoconfirmed that illegal ramin had beenconfiscated from five companies, but not fromRasyid’s companies.

membantu praktek ilegal Rasyid. Sebuah beritapada pertengahan Februari menyatakan bahwaMenteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismailmempertimbangkan suatu penyelidikan terhadapberbagai aktivitas Tanjung Lingga. (24)

Menghadapi ancaman bagi masa depanbisnis dan politiknya, Rasyid balik menyerang.Sebuah tim ‘polisi’ lingkungan dari Jakartauntuk melakukan audit terhadap sawmill milikRasyid gagal menjalankan tugasnya setelahdihadang aksi demonstrasi. Tim itu harusmencari perlindungan ke kantor PolresPangkalanbun sebelum kembali ke Jakarta.

Kekerasan juga terjadi di kantor pusatTaman Nasional di Kumai. Sejumlah massamenyerbu dan membakar bangunan kantortersebut. Saksi mata melaporkan bahwabeberapa orang dari para perusuh dibayar olehTanjung Lingga.(25)

Pembelaan diri Rasyid atas dakwaanpencurian kayu besar-besaran adalah denganmenuding pihak lain, dan ia mendapat kritikdari anggota-anggota DPR karena tidakmampu menyangkal dakwaan terhadapnya.Komisi 3 (Kehutanan) dan Komisi 8(Lingkungan) DPR mengutus delegasi keTaman Nasional dan ke Pangkalanbun, namunRasyid lebih dahulu mengetahui orang-orangyang akan berangkat ke lokasi. Laporanmereka merekomendasikan pengembalian90.000 hektar taman (bekas konsesi hutan)kepada masyarakat setempat kendati tidak ada

There have been noefforts to halt timbertheft from the BuluhBesar area of the park

Tidak ada upayauntuk menghentikanpencurian kayu darikawasan Buluh Besardi Taman Nasional

© P

ete

Kni

ghts

/BD

F

‘Rasyid andhis brotherRuslanprocess atleast 60% ofstolen logs in the area’Suripto, SecretaryGeneral of MOFEC


20

Following further discussions withmembers of the DPR commission, they havestated that they are prepared to forwardEIA/Telapak evidence of Abdul Rasyid’sinvolvement in illegal logging to the DPRCommission 1 (Police and military).

Failure to ActDespite the dramatic events of January 2000and the attention focused on the plight ofTanjung Puting, Rasyid remains largelyunscathed. While other sawmills in the areahave been closed down, his remain operational,testament to the level of his politicalconnections and support from senior elementsin the security forces. Tanjung Lingga staff havenot yet been prosecuted over the attack onEIA/Telapak personnel.

Since August 1999 the Indonesianauthorities have launched sporadic actionsagainst the illegal loggers – logging rails havebeen dismantled, stolen logs seized and somesawmills closed down. But most of theseactions have been superficial and usually targetthe well-visited area of the park along theSekonyer River, rather than more remote areas

klaim yang menonjol di kawasan ini.Para anggota komisi tersebut mengakui

bahwa Abdul Rasyid telah memperoleh limakonsesi hutan yang disetujui oleh Inhutani,sebuah perusahaan milik pemerintah. Merekajuga mengakui bahwa ramin liar telah disitadari lima perusahaan, tetapi bukan dariperusahaan Rasyid.

Menyusul pembicaraan selanjutnya denganpara anggota komisi DPR, mereka menyatakanuntuk siap meneruskan bukti dari EIA/Telapaktentang keterlibatan Abdul Rasyid dalampenebangan liar ke Komisi 1 DPR (Hankam).

Gagal BertindakWalau terjadi peristiwa-peristiwa dramatissepanjang Januari 2000 dan perhatian terpusatpada masalah Tanjung Puting, Rasyid tetap taktersentuh oleh hukum. Meskipun sawmill lain dikawasan itu telah ditutup, miliknya tetapberoperasi, yang merupakan bukti betapa kuatkoneksi politiknya dan betapa besar dukunganpejabat-pejabat keamanan senior.

Sejak Agustus 1999, pemerintah Indonesiamelancarkan tindakan sporadis melawanpenebang liar – jalur pengangkutan dibongkar,

photo above

Tanjung Puting’sorangutan populationis under siege

Populasi orangutanTanjung Putingterkepung

© D

ave

Cur

rey

– E

IA/T

elap

ak


21

such as the Sungai Buluh Besar and SungaiBuluh Kecil areas where the logging is moredeeply entrenched.

A news report stated that the policy ofgiving concessions to those involved in theillegal logging has clearly failed to halt timbertheft from the park. It quoted an unnamedtimber businessman as saying: ‘The richestramin population is in Tanjung Puting NationalPark. Whoever receives the logs can easily beidentified. The local forestry office and policemust have known it.’(26)

Loggers continue to loot timber from manyareas of the park, even reaching as far as theorangutan research area around Camp Leakey,previously unscathed. In late June a witnesscounted 160 stolen ramin logs moving downthe Sekonyer River on a single afternoon. Illegaltimber continues to flood out of the area, andin June a ship carrying stolen ramin from thepark was intercepted off the coast of Riauprovince, southern Sumatra. First reportsindicate that Rasyid’s Tanjung Lingga groupowned the ship.

Test CaseAt a meeting of a small group of CGI membersand the government of Indonesia in June 2000,Tanjung Puting and the involvement of AbdulRasyid were firmly placed back on the agenda.

The case of Tanjung Puting is seen as a testfor the Government of Indonesia. Althoughcomplicated by money-politics, corruption and intimidation, it is simpler than manyproblems facing the forestry sector. This is aprotected area and the responsibility of centralgovernment. Few contentious land claims areoutstanding on the area, and much of theevidence has already been provided to theauthorities.

It is time for the Government of Indonesiato show leadership and courage to honour itscommitments made in February and saveTanjung Puting. Every day action is delayedsees the park being further destroyed.

kayu curian ditahan dan sejumlah sawmillditutup. Tetapi, sebagian besar tindakantersebut tidak serius dan biasanya ditujukanpada kawasan sepanjang Sungai Sekonyer,ketimbang kawasan yang lebih jauh sepertiSungai Buluh Besar dan Sungai Buluh Kecil dimana penebangan dan penimbunan kayu telahberurat akar.

Sebuah berita menyatakan bahwa kebijakanmemberikan konsesi kepada mereka yangterlibat penebangan liar jelas-jelas gagalmenghentikan pencurian kayu dari TamanNasional. Laporan itu mengutip ucapan seorangpengusaha kayu: ‘Populasi ramin yang palingpadat adalah di Taman Nasional TanjungPuting. Siapa pun yang menerima kayu bisadiidentifikasikan dengan mudah. Kantor wilayahkehutanan setempat dan polisi pastimengetahuinya.’ (26)

Para penebang terus menjarah kayu daribanyak kawasan di Taman Nasional tersebut,bahkan mencapai area penelitian orangutan disekitar Camp Leakey, yang sebelumnya taktersentuh. Pada akhir Juni 2000, seorang saksimenghitung 160 batang kayu ramin curiandialirkan sepanjang Sungar Sekonyer dalamsemalam. Kayu curian terus mengalir keluar darikawasan itu, dan pada bulan yang sama, sebuahkapal yang mengangkut ramin curian dariTaman Nasional dicegat di pantai Propinsi Riau,bagian selatan Sumatra. Laporan pertamamenunjukkan bahwa pemilik kapal itu adalahTanjung Lingga, perusahaan milik Abdul Rasyid.

Batu UjianDalam pertemuan sekelompok kecil anggota-anggota CGI dan pemerintah Indonesia padaJuni 2000, Tanjung Puting dan keterlibatanAbdul Rasyid dicantumkan dalam agenda.

Kasus Tanjung Puting dipandang sebagaiujian bagi Pemerintah Indonesia. Kendatidibebani oleh politik-uang, korupsi danintimidasi, kasus ini lebih mudah ketimbangbanyak masalah yang menghadang dalam sektorkehutanan. Tanjung Puting merupakan kawasanlindung dan tanggung jawah pemerintah pusat.Beberapa klaim lahan yang diperdebatkanmengemuka pada kawasan itu, dan banyakbukti telah diberikan kepada pihak berwenang.

Sudah waktunya bagi pemerintah Indonesiamemperlihatkan kepemimpinan dan keberanianmenghormati komitmennya yang dibuat padabulan Februari dan menyelamatkan

Tanjung Puting. Setiap hari yang terlewatkantanpa tindakan, semakin menghancurkan TamanNasional.

The case of TanjungPuting isseen as atest for theGovernmentof Indonesia

Orangutans face extinction

22

Orangutans faceextinctionIllegal logging, land conversion and annualforest fires are conspiring to drive theorangutan to the very edge of extinction.Surviving orangutan populations are nowconfined to the islands of Sumatra and Borneo,with around 80 per cent of the remaining apesfound on Indonesian territory.

At the turn of the century around 315,000orangutans existed in the wild.(27). Todayaround 25,000 are believed to remain, and thelong-term viability of many of the smallerremnant populations is in serious doubt.Scientists are now warning that the orangutan –Asia’s only great ape and one of humankind’sclosest relatives – could disappear from the wildwithin two decades.

Present trends indicate that viablepopulations of orangutans in Sumatra are likelyto vanish within the next ten years. In the apes’last major stronghold on the island thepopulation has declined from 12,000 to 6,500in a decade (28). Latest estimates from Borneoshow that the fires which engulfed the areaduring 1997 and 1998 may have reduced theorangutan population on the island by as muchas a third in less than a year (29). Overall theBorneo population is down to around 15, 000,

Orangutan terancampunahPenebangan liar, konversi lahan dan kebakaranhutan tahunan merupakan semua faktor yangmendorong orangutan ke ambang kepunahan.Populasi orangutan yang tersisa hanya terdapatdi Sumatra dan Kalimantan, atau sekitar 80persen ditemukan di wilayah Indonesia.

Proposal terbaru dari International Unionfor the Conservation of Nature (IUCN) akanmengangkat status populasi orangutan dari‘rentan’ menjadi ‘sangat terancam punah’ bagispesies di Sumatra dan ‘terancam punah’ bagispesies di Kalimantan.

Pada pergantian abad ini, sekitar 315.000orangutan hidup di alam liar.(27) Dewasa ini,diyakini tinggal 25.000 yang masih ada, dankemungkinan hidup bagi banyak populasi yangtersebar dalam kelompok kecil pada masamendatang sangat diragukan. Saat ini parailmuwan memperingatkan bahwa orangutan –satu-satunya kera besar Asia dan salah satukerabat terdekat manusia – bisa lenyap dimuka bumi dalam dua dekade.

Kecenderungan terakhir menunjukkanbahwa populasi orangutan di Sumatra akandapat punah dalam 10 tahun mendatang. Padakawasan utama tempat hidupnya kera besartersebut, populasinya turun dari 12.000menjadi 6.500 dalam satu dekade (28). Perkiraanterakhir dari Kalimantan menunjukkan bahwakebakaran yang melanda daerah itu selama1997 dan 1998 telah mengurangi populasiorangutan hingga sepertiga dalam waktukurang dari setahun (29). Populasi orangutansecara keseluruhan di Kalimantan turun hingga sekitar 15.000 dari jumlah 30.000 padaawal 1990-an.(30)

Karena rendahnya tingkat reproduksi danadanya bahaya selama masa pertumbuhan,para ilmuwan telah menghitung bahwa hanyaada tiga kawasan lindung di mana terdapatpopulasi yang memadai untuk bisa tetaphidup dalam waktu lama, yaitu: TamanNasional Tanjung Puting (KalimantanTengah), ekosistem Leuser (bagian utaraSumatra) dan kompleks Betung Kerihun-Lanjak Entimau, sebuah kawasan datarantinggi yang belum banyak dikenal yangmelintasi perbatasan Kalimantan Barat danSarawak, Malaysia. Sementara ilmuwanlainnya yang pesimistis menyatakan bahwapopulasi di ekosistem Leuser-lah yangmemiliki harapan untuk kelangsungan hidupjangka panjang.(31)

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

photo above

Fewer than 25,000wild orangutansremain

Kurang dari 25.000orangutan liar yangtersisa

photo top right(opposite page):

Kutai NP, EastKalimantan, used tobe a haven fororangutans

TN Kutai, KalimantanTimur, dulu pernahmenjadi tempatberlindung bagiorangutan


23

Tanjung Puting is oneof only threeprotected areas whereorangutans have aviable future

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

© J

. W

illia

ms

– E

IA

© J

. W

illia

msy

– E

IA

Tanjung Puting salahsatu dari tigakawasan lindungtempat orangutanmemiliki masa depanuntuk kehidupannya


24

half what it was at the start of the 1990s.(30)

Recent proposals from the InternationalUnion for the Conservation of Nature (IUCN)will raise the status of orangutan populationsfrom vulnerable to critically endangered for theSumatran species and endangered for theBornean population.

Due to its low reproductive rate and thedanger of in-breeding scientists have calculatedthat there are only three protected areas wheresufficient populations for long-term viabilityexist: Tanjung Puting National Park (CentralKalimantan), the Leuser ecosystem (northernSumatra) and the Bentuang Karimun-LanjakEntimau complex – a little known uplandregion straddling the border between WestKalimantan and Sarawak in Malaysian Borneo.Other scientists with less optimistic viewsbelieve that only the Leuser ecosystempopulation may have a long-term future.(31)

In Tanjung Puting, as elsewhere, theremoval of food tree species, the secondarydestruction of associated creepers and smallertrees, and the clearing of tracks for the removalof logs, have a direct impact on orangutannumbers in areas affected by illegal loggingactivity. Studies have shown that orangutandensities decline by between 60 per cent and 95per cent in selectively logged forest, as a resultof forced migration, starvation, and fatalaccidents.(32)

The impact of this logging, combined withthe effects of forest fires in 1997, has resulted in a staggering decrease in numbers. Recentestimates suggest that the number oforangutans left in Tanjung Puting NationalPark could be as low as 500, compared with2,000 in 1994. Even the illegal loggers arereported to have noticed fewer orangutans inthe park over recent months.(33)

Scientists working in the Leuser ecosystemstate that 1,000 orangutans have been lostevery year since 1998, and blame rapid habitatdestruction caused by logging and landconversion. In the Gunung Leuser NationalPark, at the heart of the ecosystem, orangutannumbers have plummeted by 46 per cent in thelast six years.

Dr Carel van Schaik, who has studied theLeuser orangutans, blames illegal logging fortheir present plight. He said: ‘Indonesia hadhigh deforestation rates but, until the mid-1990s, we were always optimistic that thiswould not endanger orangutans because therewere national parks and even parts of loggingconcessions which were meant to be maintainedas unlogged in perpetuity. ’

Di Tanjung Puting, sebagaimana di laintempat, hilangnya spesies tanaman pangan,penghancuran sekunder tumbuhan jalar danpepohonan kecil, dan pembukaan jalur untukpengangkutan kayu, berdampak langsungterhadap jumlah orangutan di kawasan sebagaiakibat kegiatan penebangan liar. Penelitianmemperlihatkan bahwa kepadatan orangutanturun antara 60 persen dan 95 persen padahutan tebangan tertentu, sebagai akibatmigrasi-paksa, kelaparan dan kecelakaan.(32)

Kegiatan penebangan, ditambah denganakibat kebakaran hutan pada 1997,mengakibatkan penurunan populasi yangmengejutkan. Estimasi terbaru menyebutkanbahwa jumlah orangutan yang tersisa di TamanNasional Tanjung Puting tinggal 500,bandingkan dengan 2.000 pada 1994. Bahkanpada bulan-bulan terakhir, para penebang liarmengaku jarang melihat orang utan.(33)

Para ilmuwan yang bekerja di ekosistemLeuser menyatakan bahwa 1.000 orangutanmati setiap tahunnya sejak 1998. Merekamenyalahkan penebangan dan konversi lahansebagai penyebab kerusakan habitat yangcepat. Di Taman Nasional Gunung Leuser, dijantung ekosistem, jumlah orangutan menciut46 persen dalam enam tahun terakhir.

Dr Carel van Schaik, yang mempelajari

photo right

Bornean orangutans –endangered species

Orangutan Borneo –spesies terancampunah

There are only threeprotectedareas wheresufficientpopulationsfor long-termviability exist

© J

. W

illia

ms

– E

IA


25

Orangutan Taxonomy and itsRelevance to ConservationRecent data indicates that the differencebetween Sumatran and Borneanorangutans is as great as that betweengorillas and chimpanzees.(35) This has ledto agreement amongst a panel of apeexperts from the IUCN that the two pop-ulations should be re-classified as separatespecies. The same panel also recognisedthe existence of three sub-species oforangutan on the island of Borneo –Eastern, Northwestern and Southwestern.

These new classifications have a realimpact on the conservation status of theorangutan, as each of these species orsub-species will have a smaller and morevulnerable populations to that of theorangutan as a whole, and the loss of anyone of them will represent the irreversibleextinction of a separate taxonomic entity,rather than a sub-population of a largerwhole. As a result, the IUCN has decidedto upgrade the status of the Sumatranorangutan from ‘Vulnerable’ to ‘CriticallyEndangered’, while it is likely that thenewly recognised Bornean species will beupgraded to ‘Endangered’.(36)

If current trends continue, it seemslikely that at least some of these new taxawill be extinct within only a few years ofhaving been recognised by science.

Spesies dan Sub-Spesies: Taksonomi Orangutandan Relevansinya bagi KonservasiData terbaru menunjukkan bahwa perbedaan antaraorangutan Sumatra dan Kalimantan adalah sebesar perbedaanantara gorila dan simpanse.(35) Kenyataan ini disepakati olehsebuah panel ahli kera dari IUCN bahwa kedua populasitersebut harus diklasifikasikan kembali sebagai spesies-spesiestersendiri. Panel yang sama juga mengenali keberadaan tigasub-spesies orangutan di pulau Kalimantan – bagian Timur,Barat Laut dan Barat Daya.

Klasifikasi baru ini memiliki dampak nyata pada statuskonservasi orangutan, karena masing-masing spesies atau sub-spesies ini akan memiliki populasi yang lebih kecil dan lebihrentan bahaya ketimbang orangutan sebagai sebuah spesiestunggal. Hilangnya salah satu dari spesies-spesies tersebutakan menghasilkan kepunahan total dari sebuah entitastaksonomi tersendiri, ketimbang sebuah sub-populasi darispesies orangutan. Akibatnya, IUCN memutuskan untukmenaikkan status orangutan Sumatra dari ‘rentan’ menjadi‘sangat terancam punah’. Sementara itu, kemungkinan besarbahwa spesies baru di Kalimantan akan dinaikkan statusnyamenjadi ‘terancam punah’. (36)

Bila kecenderungan ini terus berlangsung, kemungkinanbesar bahwa sekurang-kurangnya beberapa dari taksa baru iniakan punah dalam beberapa tahun setelah diakuikeberadaannya oleh ilmu pengetahuan.

orangutan Leuser, menyalahkan penebanganliar sebagai penyebab keadaan ini. Iamengatakan: ‘Indonesia memiliki tingkatpenggundulan hutan yang tinggi, tapi, hinggapertengahan 1990-an, kami selalu optimisbahwa keadaan itu tidak akan membahayakanorangutan karena ada Taman-Taman Nasionaldan bahkan ada bagian dari konsesi hutan yangdimaksudkan sebagai hutan yang sengajadibiarkan tidak ditebang selamanya’.

‘Sejak rezim Suharto mulai kehilangankekuasaan pada pertengahan 1990-an, terjadianarki di hutan-hutan. Hukum menjadi obyekcemoohan. Banyak HPH melakukanpenebangan kayu secara berlebihan dan terjadipenebangan besar-besaran dan pembukaankawasan hutan untuk kelapa sawit, di kawasanyang tidak diperuntukan untuk tebanganbahkan di Taman-Taman Nasional. Kebakaranhutan dan musim kemarau 1998 semakinmenambah parah keadaan.’ (34)

Van Schaik memperingatkan bila krisis initetap berlangsung, dalam satu dekade tidakakan ada lagi populasi orangutan di dunia.

‘Since the Suharto regime got into trouble inthe mid-1990s, there has been anarchy in theforests. Laws have been flouted. A lot oflogging concessions have been woefully over-logged and there has been rampant logging andclearance for oil palms in areas not meant to belogged at all, even national parks. The fires andthe drought of 1998 were a double calamity.’ (34)

Van Schaik is warning that if the currentcrisis persists there will be no orangutanpopulations of undoubted viability left in theworld within a decade.

Conclusions

26

Conclusions• The Government of Indonesia has failed to

fulfil its promise to donors to immediatelydeal with illegal logging, especially inNational Parks.

• The Government of Indonesia has failed tohold the timber baron and MPR memberAbdul Rasyid accountable for illegal loggingin Tanjung Puting National Park.

• Illegal logging in Indonesia’s National Parksis completely out of control. In TanjungPuting National Park commercial illegallogging continues despite local, national andinternational protests.

• Corrupt local, provincial and nationalofficials are not being held accountable fortheir role in illegal logging.

• Illegal logging in Indonesia is on theincrease. Latest reports suggest that 70 percent of the logs supplied to the processingsector are from illegal sources. Indonesia islosing massive tax and tariff revenue fromthe theft of its forest resources.

• Local people, although sometimes involved inillegal logging, are losing their long-term suste-nance from the forest. Vast areas of forest arebeing destroyed with the bulk of the revenueending up in the bank accounts of timberbarons and corrupt officials and the military.

• Countless species are threatened by illegallogging. Orangutans have declined sorapidly that their status is being reassessedas ‘critically endangered’ or ‘endangered’.There may only be viable populations inthree areas, one of which is Tanjung PutingNational Park.

Kesimpulan • Pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi

janjinya kepada para donor untuk segeramenangani penebangan liar, terutama diTaman-Taman Nasional.

• Pemerintah Indonesia telah gagalmenangkap para cukong kayu dan anggotaMPR Abdul Rasyid yang bertanggungjawab atas praktik penebangan liar diTaman Nasional Tanjung Puting.

• Penebangan liar di kawasan Taman-tamanNasional di Indonesia semakin merajalela.Di Taman Nasional Tanjung Putingpenebangan komersial secara liar terusberlanjut ditengah-tengah protesmasyarakat lokal, nasional daninternasional.

• Aparat lokal, tingkat propinsi dan nasionalyang korup tidak dimintaipertanggungjawaban atas keterlibatanmereka dalam praktik penebangan liar.

• Penebangan liar di Indonesia semakinmeningkat. Laporan terakhir menyebutkanbahwa 70% kayu gelondongan yangdipasok ke sektor pengolahan berasal darisumber-sumber ilegal. Indonesia merugidalam bentuk kehilangan pemasukan besardari pajak dan tarif akibat pencuriansumber daya alam hutannya.

• Masyarakat lokal, walaupun kadang-kadang terlibat dalam penebangan liar,kehilangan daya dukung jangka panjangmereka dari hutan. Kawasan hutan yangluas dihancurkan dan sejumlah besarpemasukan negara masuk ke kocek paracukong kayu serta aparat dan pihak militeryang korup.

• Berbagai spesies yang tak terhitungterancam oleh praktik penebangan liar.Orangutan berkurang dengan sangat cepatsehingga status keberadaan merekadipertimbangkan kembali menjadi ‘sangatterancam punah’ atau ‘terancam punah’.Kemungkinan hanya ada tiga kawasanyang memungkinkan kelangsungan hiduppopulasi mereka, salah satunya adalahTaman Nasional Tanjung Puting.

© D

ave

Cur

rey

– E

IA

Recommendations

27

Recommendations• The Government of Indonesia must fulfil its

promise to deal with illegal logging inNational Parks and as a test case,immediately stop illegal logging in all partsof Tanjung Puting National Park and closesawmills using illegal logs.

• The Government of Indonesia mustsuccessfully conclude investigations into theactivities of timber baron Abdul Rasyid andany others known to have been behind thecommercial illegal logging of TanjungPuting National Park.

• Consultation with the local communityaround Tanjung Puting National Park mustfind solutions to any legitimate land claimsand seek ways to build up employmentopportunities around the Park. Legalforestry and alternative opportunities forlocal people should be sought by theprovincial government, but timber bosseswho have been involved in running illegallogging operations must not be allowed tobenefit.

• Corrupt local, provincial and nationalofficials must be prosecuted for their role inillegal logging.

• The Government of Indonesia should placeramin on Appendix lll of CITES with a zeroquota for at least two years

• The international community must preventconsumption of illegally produced timberfrom Indonesia by placing the onus of proofof legality on the timber industry.

• The international donors through theConsultative Group on Indonesia must holdthe Government of Indonesia to its promiseto stop illegal logging, especially inNational Parks.

Rekomendasi• Pemerintah Indonesia harus memenuhi

janjinya untuk menangani penebangan liar dikawasan Taman-taman Nasional dan sebagaibatu ujian, harus segera menghentikanpenebangan liar di seluruh kawasan TamanNasional Tanjung Puting dan menutupsawmill yang mengolah kayu liar.

• Pemerintah Indonesia harus berhasilmenuntaskan penyelidikannya terhadapkegiatan cukong kayu Abdul Rasyid danpihak lainnya yang berada dibalikpenebangan komersial liar di kawasanTaman Nasional Tanjung Puting.

• Konsultasi dengan masyarakat lokal disekitar kawasan Taman Nasional TanjungPuting harus menemukan jalan keluar atassetiap kasus tuntutan tanah yang sah danmengupayakan untuk membuka peluangkerja di sekitar kawasan. Peluang kerja disektor kehutanan yang legal dan alternatiflain untuk masyarakat setempat harusdiupayakan, tetapi para cukong kayu yangpernah terlibat dalam praktik penebanganliar harus disingkirkan.

• Aparat lokal, di tingkat propinsi dannasional harus dihukum atas peran merekadalam praktik penebangan liar.

• Pemerintah Indonesia perlu memasukkanramin kedalam CITES Appendix III denganzero quota sedikitnya selama dua tahun

• Masyarakat internasional harus mencegahkonsumsi kayu yang dihasilkan secara liardari Indonesia dengan menuntut industriperkayuan untuk membuktikanlegalitasnya.

• Melalui Consultative Group on Indonesia(CGI) donor internasional harus memaksapemerintah Indonesia untuk memenuhijanjinya dalam menghentikan praktikpenebangan liar, terutama di kawasanTaman Nasional.

© J

. W

illia

ms

– E

IA

environmental investigation agency

www.eia-international.org

EIA USPO Box 53343,

Washington DC 20009Tel (1) 202 483 6621Fax (1) 202 986 8626

e-mail: [email protected]

EIA UK69-85 Old Street,London, EC1V 9HX

Tel +44 (0)20 7490 7040Fax +44 (0)20 7490 0436


References/Referensi

1) Consultative Group on Indonesian Forestry (CGIF), Jakarta, Indonesia, 1996.

2) Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme (ITFMP), "RoundwoodSupply and Demand in the Forest Sector in Indonesia, December 1999.

3) Financial Times, "Indonesia’s Wood-processing Industry Under Scrutiny", 17/12/99.

4) ITFMP 1999, op cit.

5) International Herald Tribune, "Indonesia’s Forests Are Vanishing Faster Than Ever",25/1/00

6) Bisnis Indonesia, "Penjarahan Hutan Semakin Brutal", 14/6/99.

7) Sunderlin, William D, "The Effects of Economic Crisis and Political Change onIndonesia’s Forest Sector, 15/11/99.

8) Asia Pulse, "Illegal Loggers Steal Indonesia's Market Share in China", 22/6/00

9) National Resources Management Project, "Analysis of Natural Resource Impacts ofIndonesia’s Financial Crisis", 28/1/99

10) Agence France Presse, "EU Calls on Indonesia to Rein in Illegal Loggers", 16/12/99.

11) "Commitments on Forestry from the Government at CGI"

12) Pers comm., confidential, May 2000

13) Agence France Presse, "Slush Fund Set Up to Frustrate Indonesian Bribery Probe:Minister", 5/4/00

14) Jakarta Post, "Security Personnel Aid Timber Thieves", 15/5/00.

15) Reuters, "Indonesia Students Kidnap Officials in Logging Row", 4/5/00

16) Greenpeace, "Against the Law: The G8 and the Illegal Timber Trade", 2000.

17) University of Toronto G8 Information Centre.

18) Environmental Investigation Agency/Telapak Indonesia, "The Final Cut: IllegalLogging in Indonesia’s Orangutan Parks", August 1999.

19) Kapos, 22/9/99

20) Pers comm, confidential, 27/9/99

21) Partai Golkar, "Fraksi Partai Golkar Tingkat I Kalimantan Tengah", 25/9/99


23) Business Indonesia, "Two Sawmills Owned By General Assembly Member BuysIllegal Logs", 6/2/00.

24) Jakarta Post, 17/2/00


26) Media Indonesia, "Logging in Tanjung Puting National Park has Reached the CoreZone", 4/1/00

27) The Daily Telegraph, "Fires and Logging Push Orangutans Close to Extinction,8/5/00

28) Van Schaik et al, ‘Dramatic decline in Orangutan Numbers in the Leuser Ecosystem’,in press, 2000

29) Rijksen & Meijaard, ‘Our Vanishing Relative’, 1999

30) E-Wire, "World-renowned Primatologist Says Indonesian OrangutanPopulation May Have Declined by Half in the Past 10 Years", 7/3/00

31) Rijksen & Meijaard, 1999, op cit.

32) Van Schaik et al, 2000, op cit.

33) Asiaweek, ‘Chainsaw Massacre’ 26/11/99

34) Daily Telegraph, 8/5/00, op cit.

35) Xu & Arnason ‘The Mitochondrial DNA Molecule of Sumatran Orangutan and aMolecular Proposal for Two (Bornean and Sumatran) Species of Orangutan’, J MolEvol, 1996; Janczewski et al ‘Molecular Genetic divergence of Orangutan SubspeciesBased on Isozyme and Two Dimensional Gel Electrophoresis’, Jnl of Heredity, 1996

36) Russell A Mittermeier, pers comm to the Orangutan Wkg Grp, 2000; ConservationInternational, Press release, 2000. Sub-species definitions after Groves, C et al‘Unfinished business: Mahalanobis and a clockwork orang’, Jnl of Hum Evol, 1992

This report was written by Julian Newman, Dave Currey and Sam Lawson.Edited by Dave Currey and Hapsoro.

Translation by Maria Adriana Sri Adhiati.

Design by Clare Mellor at Full Stop.

Many thanks to Brian Emmerson and all at Emmerson Press for the printing of this report (Emmerson Press tel: 01926 854400).

Printed on 100% recycled paper.Photo on front cover © Dave Currey/EIA

EIA would like to thank the following organisations for their invaluable support;Barbara Delano Foundation, John Ellerman Foundation, Rufford Foundation,

Sustainable Solutions, Josh Mailman, Fast Frame (Rugby) and The Framing Centre (Croydon).

EIA/Telapak also wish to thank all those individuals and organisations who for their own safety we cannot name.

TELAPAKJL. Sempur Kaler No. 16BOGOR 16154, INDONESIA

Tel +62 251 320792Fax +62 251 351069


illegal logging in tanjung puting national park

Documents