impeachment presiden menurut uud 1945 hasil...

IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT UUD 1945

HASIL AMANDEMEN DALAM TINJAUAN

KETATANEGARAAN ISLAM

OLEH:

IRWANTO

103045228184

KONSENTRASI SIYASAH SYAR'IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH DAN SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1429H/2008M

IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT UUD 1945

HASIL AMANDEMEN DALAM TINJAUAN

KETATANEGARAAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

IRWANTO

NIM : 103045228184

Di Bawah Bimbingan :

Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag

NIP. 150275509

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1429H / 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta pada hari Kamis, 12 Desember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi

Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah Syar’iyyah.

Jakarta, 12 Desember 2008.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M. NIP. 150 210 422

Panitia Ujian :

1. Ketua : Asmawi, M.Ag. ( ………….…… )

NIP. 150 282 394

2. Sekretaris : Sri Hidayati, M.Ag ( …………….… )

NIP. 150 282 403

3. Pembimbing : Dr.H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag ( …………….… )

NIP. 150 275 509

4. Penguji I : Dedy Nursyamsi, S.H, M.Hum ( …………….… )

NIP. 150 264 001

5. Penguji II : Sri Hidayati, M.Ag ( …………….… )

NIP. 150 282 403

ا�� ا�� ا� ��ـ�

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berbagai karunia dan anugerah yang

diberikan kepada segenap hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh

dengan ikhlas mengharapkan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu

tercurahkan kepada hamba pilihan-Nya yang membawa risalah kebenaran, pemimpin

bagi pembawa cahaya keridhaan-Nya yang abadi, yaitu Sayyidina Muhammad SAW,

sebaik-baik makhluk dan dipenuhinya dengan akhlak yang sempurna.

Penulis bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah

satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul

“IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

HASIL AMANDEMEN DALAM TINJAUAN KETATANEGARAAN ISLAM”.

Penulis menyadari dengan kerendahan hati bahwa dalam setiap tahap

penyusunan skripsi ini begitu banyak bantuan, bimbingan, dorongan serta perhatian

yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH,

MA.,MM.

2. Ketua Program Studi Jinayah dan Siyasah, Asmawi, M.Ag., dan Sekretaris

Program Studi Jinayah dan Siyasah, Sri Hidayati, M.Ag., beserta staff dan seluruh

dosen yang telah memberi ilmu, membimbing dan mengarahkan penulis sejak

masa perkuliahan hingga berakhirnya skripsi ini.

3. Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya dan bimbingannya serta

do’anya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pimpinan Perpustakaan, baik Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum maupun Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah yang telah

memberikan fasilitas pada Penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.

5. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang telah

memberikan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah.

6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sugiono dan Ibunda tercinta Emma. Serta

keluarga yang telah mendukung penulis dengan sepenuh hati dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Syaikh kyai H. Sa’adih dan H. Syahrulloh selaku guru spiritual penulis. Dan guru-

guru penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namun tidak mengurangi

rasa ta’dzim dan mahabbah penulis kepada beliau-beliau.

8. Teman-teman Siyasah Syar’iyyah angkatan 2003, Ahmad Syaifudin dan family

(terima kasih banyak untuk semuanya karena telah bersedia meluangkan

waktunya), Ahmad Nazir Al Batawie, Qosim Al Batawie (makasih atas

bimbingan belajar kitabnya sehingga saya dapat lulus ujian komprehensif), Iiz,

Iswara , Abd. Nawi , Ana Prawati, dan Rory Artha (Owie) yang mau disibukkan

oleh penulis meskipun sedang kerja. Yang selalu mendukung dan memberi

semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sang kekasih dan pujaan hati Marissa Putriana K (X), yang selalu menemani

penulis saat susah ataupun senang, yang tidak lelah-lelahnya memberikan

perhatian dan perhatian, juga bantuan baik materil maupun spiritual kepada

penulis untuk selalu menyelesaikan skripsi penulis. Juga keluarganya yang selalu

memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikannya, agar bisa

cepat-cepat kerja.

10. Teman-teman penulis lainnya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Kakaku Syauqi (A.oki), terima kasih atas bimbingan dan doanya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini, Guruh, Dayat, Hasbih, Heru, Djamal, serta

Imam, yang membantu penulis ketika kesulitan.

Semoga bantuan, bimbingan, dorongan serta perhatian yang diberikan oleh

mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, penulis

berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca

pada umumnya. Amîn.

Jakarta, 26 November 2008

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Review Studi Terdahulu 10

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II IMPEACHMENT DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

A. Impeachment Menurut Perspektif Politik Islam 16

B. Alasan-alasan Terjadinya Impeachment dalam Islam 18

C. Institusi yang Berwenang Melakukan Impeachment dalam Islam 24

D. Mekanisme Impeachment Menurut Perspektif Politik Islam 39

BAB III LEMBAGA KEPRESIDENAN NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. Pemerintahan Presidentil 47

B. Presiden dan Wakil Presiden 53

C. Syarat Presiden dan Wakil Presiden 59

D. Kewenangan Presiden 63

BAB IV ANALISIS PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN

MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN DAN DALAM

PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

A. Mekanisme Impeachment Presiden dalam Ketentuan UUD 1945

Hasil Amandemen 65

B. Alasan-alasan Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 Hasil

Amandemen 76

C. Proses Pembuktian di MK 86

D. Proses Impeachment di MPR 89

E. Analisis 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara Hukum yang mengidealkan prinsip supremasi hukum,

Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi dan juga perubahan dalam sistem

ketatanegaraan, seperti perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Setelah

diselenggarakannya pemilihan umum pada tahun 1999, dibentuklah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan komposisi keanggotaan tidak ada partai

politik yang menguasai mayoritas mutlak kursi dalam MPR. Dalam sidangnya

diadakan pada bulan oktober 1999 untuk pertama kali, MPR menggunakan pasal

37 UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945. Dalam kepustakaan teori konstitusi

hal itu disebut sebagai formal amandement. Ternyata, setelah tahun 1999 MPR

masih melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal itu dilakukan berturut-turut

pada bulan Agustus 2000, pada November 2001, dan selanjutnya pada Agustus

2002. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan selama empat kali

berturut-turut itu telah terjadi perubahan terhadap sistem ketatanegaraannya.1

Dalam bahasa Inggris, to amend the Constitution artinya mengubah

Undang Undang Dasar dan Constitutional Amandement artinya perubahan

Undang-Undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian kata

1 Firmansyah Arifin dkk, Hukum dan Kuasa Konstitusi, (Jakarta: Konsorsium Reformasi

Hukum Nasional (KRHN), 2004), h. 15

mengubah dan perubahan yang berasal dari kata dasar “ubah” sama dengan to

amend atau amandement, dan pemakaian kata yang lebih tepat adalah

amandement. Lebih lanjut kata “amandement” itu diserap atau diIndonesiakan

menjadi “amandemen”, dan kata mengubah berarti menjadikan lain atau menjadi

lain dari, sedangkan kata perubahan berarti berubahnya sesuatu (dari asalnya).

Dengan demikian apabila kita menyebut kata perubahan berarti sama dengan

“amandemen”, tetapi dalam Bahasa Indonesia resmi yang dipergunakan adalah

kata “perubahan”2

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara

eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil

Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela,

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7A dan 7B perubahan ketiga UUD 1945.3

2 Sri Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987),

Cet.4, h. 133-134.

3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), h. 42-43 dan 61-62

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan / atau

Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik,

bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem

pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan ketiga UUD 1945 memuat

ketentuan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis

dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam

konstitusi.

Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah

didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang

akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan /

atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela,

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis

ketatanegaraan disebut dengan istilah Impeachment.

Apabila menelusuri perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia hampir

setengah abad di bawah UUD 1945, terlihat bahwa persoalan yang mendasar

tidak hanya terletak pada tidak lugasnya UUD 1945, akan tetapi lebih kepada

kelemahan-kelemahan elementer yang terdapat dalam UUD 1945 itu sendiri.

Kasus ketatanegaraan yang diawali dengan kejatuhan presiden Soeharto di tengah

masa jabatannya pada awal reformasi 1998 yang diikuti krisis dalam berbagai

sektor kehidupan terutama hukum dan moral, memberikan kesempatan untuk

melakukan perubahan secara mendasar terhadap UUD 1945.

Salah satu penyebab krisis ketatanegaraan antara lain terletak pada

ketidakmampuan penyelenggara negara. Seperti penyelewengan kekuasaan

eksekutif yang cenderung otoriter dan berujung pada praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN). Oleh karena itu di era reformasi agenda tuntutan perubahan

UUD 1945 menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan.4

Sesuai dengan sistem presidensial, keberadaan institusi, fungsi, tugas

Presiden dalam menjalankan pemerintahan tegas diatur dalam UUD dan

perundang-undangan, termasuk calon Presiden dan/ atau Wakil Presiden dipilih

oleh rakyat dalam satu paket pun diatur di dalamnya. Karena kedua jabatan itu

dipandang sebagai satu kesatuan institusi sehingga untuk menjatuhkan Presiden di

masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan pelanggaran hukum. Satu-

satunya jalan untuk membatasi agar institusi kepresidenan tidak larut dalam

persoalan-persoalan pribadi atau kelompok, diperlukan pengaturan institusi

kepresidenan dan sikap tindak Presiden yang diikat dengan norma-norma hukum

yang tegas. Implementasi hukum membutuhkan adanya suatu kekuasaan terutama

agar hukum tidak berarti hanya serangkaian aturan atau kaidah moral atau berlaku

4 Bambang Wijoyanto, Konstitusi Baru Melalui Komisi Independen, (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2002), h. Xii

sebaliknya. Kekuasaan juga membutuhkan hukum paling tidak untuk dua

kondisi;5

1) Adalah guna memberikan legitimasi terhadap penyelewengannya di dalam

kehidupan masyarakat. Berdasar kepada kaidah-kaidah hukum, otoritas

kekuasaan ataupun kewenangan yang dianggap dan diakui sah oleh

masyarakat yang dikuasainya.

2) Bahwa hukum dibutuhkan agar kekuasaan tersebut dapat menjelma dan

berkembang tidak sewenang-wenang.

Sikap tindak pejabat administrasi negara dalam menjalankan kekuasaan

dapat berupa sikap tindak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

sikap tindak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sikap

tindak presiden yang bertentangan dengan perundang-undangan dapat berupa:

1) Sikap tindak yang melebihi kekuasaan (exess de pouvier).

2) Sikap tindak menyalahgunakan kekuasaan (deternemount depouvier).

3) Sikap tindak bertentangan dengan hukum perdata (onrecmatigedaad).

4) Sikap tindak yang bertentangan dengan hukum pidana.

5 Jimly Ashiddiqie dkk, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,

(Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002), h. 13

Setelah perubahan UUD 1945 berdasarkan ketentuan pasal 7A pada

prinsipnya menegaskan bahwa presiden dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban presiden yang berujung dapat memberhentikan Presiden jika

dalam masa jabatannya karena sikap tindak Presiden yang bertentangan dengan

hukum (pidana) secara rinci diatur dalam pasal 7A UUD 1945.6

Perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum dapat saja

dilakukan Presiden apabila Presiden melakukan pelanggaran yang telah

ditetapkan dalam UUD maupun peraturan perundang-undangan lain, karena tidak

jelasnya batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Jika terjadi

demikian maka Presiden dapat saja dikatakan sudah melakukan pelanggaran

terhadap jiwa dan semangat UUD 1945, yang merupakan salah satu butir haluan

penyelenggaraan negara yang ditentukan dalam UUD 1945.

Dalam Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang terjaga dari kesalahan.

Tapi dia adalah manusia biasa yang boleh salah dan benar, boleh adil dan pilih

kasih. Menjadi hak kaum Muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat

salah dan meluruskan penyimpangannya.7

6 Jimly Ashiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD

1945, (Yogyakarta: FH. UII, 2003), h. 10 7 Yusuf Al-Qardawy, Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, Terjemahan

Kathur Suhardi, dari Min Fiqhid-Daulah Fil-Islam, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2001), Cet II, h.

224

Menurut Al-Mawardi, yang menyebabkan rakyat wajib mentaati dan

membela kepala negara adalah selama tidak berubah keadaannya. Yang dimaksud

dengan berubah keadaannya adalah kepala negara yang cacat keadilannya, dan

sesuatu menimpa fisiknya sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan.8

Ulil amri ditaati karena ia menaati Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa di antara

ulil amri itu menyuruh dengan apa yang sesuai dengan yang diturunkan Allah dan

Rasul-Nya, wajiblah umat menaatinya. Tetapi barang siapa yang menyuruh

(memerintah) dengan menyalahi apa yang dibawa oleh Rasul, perintah itu tidak

boleh didengar dan ditaati. Sebab, ketentuan sunnah telah mengatur tentang batas-

batas ketaatan terhadap ulil amri dan melarang rakyat untuk menaatinya, jika ulil

amri menyalahi hukum yang telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hadits

itu antara lain adalah:

ا� �� و�� : � ��ل�و �� ا�� ر�� ا� �� ا�� " ا��ء ا�� ا� �� وا�

،��& �� و% $� � ��ن ام� ��)'� ،� 9)روا- م ��)ا0/ وآ�- ا% ان ی+ م� ��('�

Artinya: “Dari Ibnu’Umar ra. Dari Nabi SAW., beliau bersabda: “Seorang muslim

wajib mendengar dan taat baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang

dibencinya kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia

diperintah untuk mengerjakan maksiat maka ia tidak wajib untuk mendengar dan

taat”. (H.R. Muslim)

8 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja

Grafindo, 1999), h. 261-262 9 Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya, Terjemahan kitab Riyadhus Shalihin I, oleh

Muslich Shabir, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 340

Oleh karenanya, pemimpin yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat

sebagai pemimpin kepala negara haruslah diberhentikan. Berdasarkan latar

belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya

menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “IMPEACHMENT PRESIDEN

MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 HASIL AMANDEMEN

DALAM TINJAUAN KETATANEGARAAN ISLAM”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pembatasan masalah dan focus kajian skripsi ini,

penulis akan membatasi masalah dan merumuskan permasalahan. Pembatasan

permasalahan merupakan hal yang penting untuk menghindari dari melebar dan

meluasnya obyek kajian, sedang perumusan masalah ditujukan untuk

mengarahkan alur bahasa dan menjawab berbagai permasalahan sebagai suatu

substansi dari skripsi ini.

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang skripsi ini, penulis membatasi

permasalahan pada mekanisme impeachment Presiden yang terdapat di UUD

1945 hasil amandemen, dan kemudian ditelaah secara komparatif menurut hukum

Islam.

Dari pembatasan masalah di atas, secara lebih rinci perumusan masalah

dalam skripsi ini lebih mengkhususkan pada beberapa pembahasan sebagai

berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan impeachment Presiden dan mekanisme

impeachment Presiden menurut UUD 1945 dan menurut tinjauan

ketatanegaraan Islam?

2. Bagaimana pandangan menurut ketatanegaraan Islam terhadap alasan dan

mekanisme impeachment Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945

dengan ketatanegaraan Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja alasan-alasan impeachment Presiden dan

mekanisme impeachment Presiden menurut UUD 1945 dan tinjauan

ketatanegaraan Islam.

2. Untuk mengetahui tentang pandangan menurut system ketatanegaraan Islam

terhadap alasan dan mekanisme impeachment Presiden menurut UUD 1945

dan dalam tinjauan ketatanegaraan Islam.

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tambahan

tentang ilmu pengetahuan dan wawasan tentang impeachment pada umumnya.

Manfaat praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat pada umumnya, adalah

mengetahui apa pengertian impeachment dalam ilmu hukum, dan menurut UUD

1945. Secara akademis dapat bermanfaat bagi para fakultas akademisi Fakultas

Syariah dan Hukum pada umumnya dan bagi program studi Jinayah Siyasah

Syar’iyyah khususnya, sebagai tambahan referensi tentang studi komparatif

mengenai impeachment baik dalam UUD 1945 dan dalam Hukum Islam.

D. Review Studi Terdahulu

Dari literatur yang telah penulis telaah, terdapat beberapa karya tulis yang

dijadikan acuan awal oleh penulis, dan untuk menjaga keaslian judul yang akan

penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya penulis uraikan juga beberapa buku

atau karangan yang berkaitan atau mengkaji isu seperti ini.

Skripsi dengan Judul: Implementasi Syura Pada Masa Al-khulafa Al-

Rasyidun Dan Relevansinya Pada Masa Kini. Oleh Kholik, program studi

Siyasah Syar’iyyah Jurusan Jinayah Siyasah Tahun 2006. bertolak pada substansi

musyawarah yang diimplementasikan pada masa kepemimpinan dan khalifah

pertama dan artikulasi yang dihadirkan melalui pemikiran dan pandangan ulama

ahli hukum islam pada masa kini dan tentunya perkembangan konsep

musyawarah yang diterapkan saat ini.

Skripsi dengan Judul: Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah di Indonesia: Studi

Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD’1945. Oleh Ihdi Karim

Makin Ara Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Jurusan Jinayah Siyasah Tahun

2004, memberikan deskripsi mengenai studi lembaga-lembaga negara di

Indonesia (Pasca amandemen 1945) dalam klasifikasi Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah.

Secara spesifik skripsi ini mengulas keberadaan, kedudukan dan peranan serta

hubungan antar lembaga satu dengan lembaga yang lain.

Dalam buku Hukum dan Kuasa Konstitusi karya Arifin Firmansyah dkk,

dijelaskan tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem

ketatanegaraan, hukum acara, kewenangannya, dan buku ini juga merupakan

kumpulan dari kegiatan seminar yang diambil dari kegiatan seminar dan diskusi

public tentang RUU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KRHN

(Konsorsium Reformasi Hukum Nasional ).

Dalam buku Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer,

dijelaskan tentang gagasan dan pemikiran Jimly Assyiddiqie dalam konstitusi dan

ketatanegaraan Indonesia kontemporer, konstitusi dan konstitusionalisme, negara,

demokrasi dan lembaga politik, seputar amandemen UUD 1945. Buku ini

mendokumentasikan perkembangan pemikiran tentang konstitusi dan

ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945 yang kemudian diharapkan dapat

berkembangnya pemikiran mengenai hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan

Indonesia.

Dalam buku Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran

Islam, membahas tentang hukum tata negara dan kepemimpinan agama. Imamah

(kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-

ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga

kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.

Dalam buku Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, yang

ditulis oleh Ridwan HR, SH., M.hum. Berisikan tentang sejarah pemerintahan

Islam dari periode khilafah nubuwah dilanjutkan khilafah rasyidah, sert atentang

prinsip-prisnsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam buku Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, yang ditulis

oleh M. Hasbi Amiruddin. Bahwa buku ini berisi tentang pemikiran ataupun

gagasan Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam

Dalam skripsi tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU

No. 23 tahun 2003 dalam Perspektif Politik Islam yang ditulis oleh Sugiyono.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep PEMILU untuk memilih

khalifah (Presiden) menurut UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dalam perspektif politik Islam.

Secara umum dan komprehensif tinjauan review dan pustaka diatas telah

banyak menyinggung mengenai penerapan konsep pengangkatan atau pemilihan

presiden atau khalifah serta membahas lebih sedikit tentang pemberhentian

presiden.

Akan tetapi, belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik

mengenai mekanisme impeachment presiden, baik menurut UUD 1945 maupun

menurut sistem ketatanegaraan Islam. Atas dasar itu, penulis berinisiatif untuk

meninjau lebih dalam mengenai mekanisme impeachment dalam sistem

ketatanegaraan Islam dengan UUD 1945 yang merupakan perbedaan spesifik

dibanding karya tulis yang telah ada.

Mengenai pedoman penulisan skripsi ini, penulis menggunakan “Buku

Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah & Hukum.10

Penggunaan dari berbagai macam tinjauan pustaka ini untuk menjadi acuan dalam

melaksanakan penulisan agar dapat mencapai tujuannya. Dengan adanya patokan

diharapkan dapat membuat penulis dapat lebih mudah dalam melaksanakan

penulisan skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel,

makalah, majalah, koran serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang diangkat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku atau literatur yang relevan

dengan topik masalah dalam penelitian ini.

10 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan penulisan

antara lain UUD 1945, UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan bahasan penulisan.

b. Data Sekunder yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu

artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian

rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai

untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data

tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode

menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu

gambaran secara jelas hingga menemukan jawaban yang diharapkan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulisan mengacu pada buku

"Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007".

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, metode penelitian dan teknik penulisan, sistematika

penulisan.

Bab II: Tinjauan umum tentang pengertian impeachment dalam perspektif

politik Islam, alasan-alasan terjadinya impeachment dalam Islam,

institusi yang berwenang melakukan impeachment dalam Islam

mekanisme impeachment menurut perspektif politik Islam.

Bab III: Lembaga Kepresidenan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), terdiri dari, pemerintahan presidentil, Presiden dan Wakil

Presiden, syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden, kewenangan

Presiden.

Bab IV: Analisis proses impeachment menurut UUD 1945 hasil amandemen

yang mencakup mekanisme dan alasan-alasan impeachment menurut

ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, proses pembuktian MK, dan

MPR, serta analisis.

Bab V: Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

IMPEACHMENT DALAM PERPEKTIF POLITIK ISLAM

Sebelum membahas lebih dalam tentang impeachment dalam Islam, perlu

diketahui bahwa, Impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris

sinonim dengan kata accuse atau charge yang berarti menuduh atau mendakwa.

Impeachment merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya

pemberhentian seorang Presiden atau Pejabat Tinggi Negara (a public official) dari

jabatannya itu berakhir.11

Impeachment adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan

dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana

(criminal conviction) atau pengenaan ganti kerugian perdata.12

A. Impeachment Dalam Perspektif Politik Islam

Impeachment dalam Islam dapat diartikan di dalam pengertian al-khalla’

(pencopotan); adalah mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu

Manzur mengatakan, kata mencopotnya sama pengertiannya dengan mencabut-

nya; hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna “penangguhan atau

11 Achmad Roestandi., Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Cet I, h. 168

12 Iwan Permadi, Jurnal Konstiusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

2007), Volume 4 No.3, h. 131

proses secara perlahan”. Dengan demikian, istilah al-khalla’ (“pencopotan”) ini

erat kaitannya dengan an-nakstu (“pelanggaran”). Jadi istilah pelanggaran dan

pemecatan terkandung pengertian “tipu daya muslihat”. Dan di dalam syara’ atau

hukum, istilah tersebut tidak diperkenankan.13

Di dalam shahih Muslim, Abu Hurairah ra meriwayatkan sebuah hadits

Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Dر: �� اا بA �� و��آ8@ی% و��إ�<�ی% و�� م�= ا� م: ا� ی78��ی % ث&4

�&� E ا�I� ا�� م�)�� یة&G� ��ء م ��)� �&D ر�� ی �Dرو, � (L

��'�)اM�N� �� % م� �0 ا� A�7@ ,آو A�'IL� �Dرو, R � ذ�� P& �:هو, � �

�, �� نI%� L ا�)� ی ی %� مم ا�یTا ن �� N ی�� م��) ی� �ناو, "� و�� م� -

14 )روا - م ��(

Artinya: “Ada tiga orang yang tidak akan berjumpa dan berbicara kepada Allah di

hari kiamat kelak, tidak disucikan dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yaitu:

orang yang tidak mau memberi minum orang dalam perjalanan (musafir) padahal

ia kelebihan air, orang yang membai’at seorang pemimpin karena pertimbangan

duniawi semata (hanya dilaksanakannya jika menguntungkan dirinya); orang yang

berjual beli suatu barang sesudah Asar, lalu ia bersumpah demi Allah, sungguh

barang itu telah ditawar sekian dan sekian, lalu ia dibenarkan (oleh pembeli) maka

ia (pembeli) mengambil (membeli)-nya sedangkan ia (yang bersumpah) tidak di

tawar senilai itu pada barangnya”. (H.R. Muslim)

13 Yahya Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah, (Jakarta: Gema

Insani Press, 1995), hlm.191-192

14 Muslim An-Naisabury, Shahih Muslim , (Beirut: Darul Fikri, 1978), Cet III, Bab Iman, h.

109

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, al-khalla (pencopotan)

dapat dikatakan dengan pemecatan atau bisa disebut juga dengan pemakzulan,

namun di dalam ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal dengan sebutan

pemberhentian.15

Yang dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat tiga

Presiden (Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid) yang berhenti sebelum masa

jabatannya berakhir. Soekarno dan Abdurrahman Wahid karena melanggar

konstitusi, sedangkan Soeharto mundur secara sepihak, karena mendapat tekanan

dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia (people power).16

B. Alasan-alasan Terjadinya Impeachment dalam Perspektif Politik Islam

Jika seseorang menduduki kepemimpinan negara Islam tidak berarti

bahwa ia tetap akan menjadi kepala negara tanpa ada yang boleh menggangu

gugat, apapun yang terjadi, dan apapun yang ia taklukan meskipun bertentangan

dengan syariah Islam.17

Khalifah secara otomatis akan diberhentikan, manakala

terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung

mengeluarkan dari jabatan khilafah.

15 Yahya Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah, h. 193

16 Iwan Permadi, Jurnal Konstiusi, h. 131

17 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, Terjemah dari Musthalah

Maufur, Kitab an-Nizham as-Siyasi fil-Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 174

Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan

dalam dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari

jabatan khilafah, namun menurut syara’ dia tidak boleh melanjutkan jabatannya18

.

Para Yuris Muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (al-adalah) yang rusak

dan cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikannya kepala negara.

Alasan lain berhentinya seorang khalifah adalah karena meninggal dunia,

pengunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila.

Abdul Qadim Zallum membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah:

1. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari

jabatannya, yaitu terdiri dari;

a) Kalau khalifah murtad dari Islam19

: Apabila imam keluar dari agama

Islam riddah (seperti jika ia secara terus terang mengeluarkan kata-kata

kufur atau mengingkari salah satu prinsip agama Islam, atau mendustakan

Al-Qur’an atau menafsirkan ayat Al-Qur’an menurut seleranya sendiri

dan bertentangan dengan maksud yang disepakati, atau melakukan

perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekufuran maka dengan

sendirinya keabsahan imamah-nya telah gugur.20

Karena Islam

18 Taqqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; doktrin sejarah dan realitas

empirik; Terjemah dari Moh. Mahfud Wachid, Kitab Nidhamul Hukmi fil Islam, Cet I, (Bangil: Al-

Izzah, 1996), h. 135 19 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press,

2007), h. 275

20 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, h. 176

merupakan hal salah satu syarat pengangkatan khilafah. Bahkan ini

merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa terus menjadi

khilafah. Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka

wajib dibunuh kalau dia tidak kembali dari kemurtadannya. Karena orang

kafir itu tidak boleh menjadi penguasa atas kaum muslimin. Demikian

orang kafir tidak diperbolehkan untuk memiliki jalan untuk menguasai

orang-orang mukmin.

Hal sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Pertama, Firman Allah SWT:

��

�� ⌧� �� ⌧ !�� "#�$% &��

'(�� )*��+, #��- ��./0%

�1�+ ��⌧� ��23�45��6�� 7689 �-

'(�� )*��+, :;<�)��=)>�-

��:?@6�A �� /�BC☺�-�+ "#�$%

��E�B�% �F☺:�� G H�� :��J

��KLMN O�� P�� Q.☺5�8R1:��

#��+ ST./:U�J H�� 23�45��6��

V@� ��E�B�% �-�Y� Z⌧?�L.[

)١٤١: ٤/ ا�� ء( Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang

akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi

bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut

berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat

keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka

Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah

sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk

memusnahkan orang-orang yang beriman”.

Kedua, Firman Allah SWT:

�Q\]^+_`5�� '(�N�%��

'�/?�+, �� '�/?�+,�+

�b�F[c3�� Ve_+f,�+ g�h!i�

)*��B�% ' �� j�kC�l5�B� V��

,�)�⌧& @+m83�� V@e�1 &��

Rb�F[c3��+ �1 j�kN��

��B�% �/ &�� Y��?:��+

239"!.� G .n��o�; p��3."

F#q>Cr+,�+ Z⌧�+�_� ) ٥٩: ٤/ ا�� ء(

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya”.

Maka kata minkum (dari kamu sekalian) bersamaan dengan kata ulil

amri tersebut merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syarat Islam

bagi seorang waliyul amri, selama ia masih menjadi waliyul amri. Kalau dia

telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum

muslimin). Dengan demikian sifat yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an bagi

seorang waliyul amri, yaitu harus Islam itu telah hilang. Karena itu, khalifah

akan dikeluarkan dari jabatan khilafah karena kemurtadannya dan dia tidak

akan kembali menjadi khalifah kaum muslimin sehingga hukum menta’atinya

menjadi tidak wajib.

b) Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan21

/ hilang

akal; apabila imam kehilangan akal atau terganggu mentalnya sehingga

membuatnya gila dalam waktu pendek atau lama maka imam dalam hal

ini keluar dari imamah dan berhak diberhentikan.22

Hal itu, karena

memang akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khilafah,

disamping hal itu juga merupakan syarat keberlangsungan akad (syurt

istimrar) hal ini berdasarkan sabda Rasullulah SAW:

Artinya: “Telah diangkat pena itu atas tiga orang: …Orang gila, hingga

sembuh.” Dalam riwayat lain: “Orang gila, yang kesadarannya, hingga

sembuh”.

Siapa saja yang diangkat pena atasnya, maka dia tidak sah untuk

mengurusi urusannya sendiri, maka tentu dia juga tidak boleh tetap

menjadi khalifah yang mengurusi urusan orang-orang. Dan hal itu

merupakan sesuatu yang lebih jelas — karena mengurusi urusannya

sendiri saja tidak boleh, apalagi mengurusi urusan orang lain.23

21 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, h. 275 22 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, h. 174

23 Taqqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, h. 136

c) Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat24

, yaitu jatuh di bawah

kekuasaan dan cengkraman musuh, ia digerakkan olehnya semaunya

sehingga tidak bisa mengatur lagi urusan kaum muslimin sebagaimana

yang dikehendaki.25

2. Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari

jabatan khalifah namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya yaitu

terdiri dari:

a) Khalifah telah kehilangan ‘adalah-nya, yaitu telah melakukan kefasikan

terang-terangan. Hal itu karena memang ‘adalah merupakan salah satu

syarat keberlangsungan akad pengangkatan khilafah. Karena ketika Allah

SWT telah mensyaratkan ‘adalah (adil) pada saksi, maka syarat tersebut

justru lebih utama bagi keberkangsungan akad pengangkatan jabatan

khalifah.26

b) Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.27

Hal itu karena salah satu syarat akad pengangkatan jabatan khilafah,

bahkan menjadi syarat keberlansungan akadnya adalah laki-laki. Karena

adanya sabda Rasulullah SAW:

24 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, h. 275


26 Ibid, h. 137


Artinya: “Tidak akan pernah suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan

(pemerintahan) mereka kepada seorang wanita”.28

c) Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang

gila.

d) Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah

karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit

keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.

e) Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi

menangani urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang

sesuai dengan hukum syara’. 29

C. Institusi Yang Berwenang Melakukan Impeachment dalam Perspektif

Politik Islam

Dalam hal ini, Islam tidak menentukan institusi mana yang berwenang

melakukan impeachment (pemberhentian) Presiden. Namun menurut pendapat

Abdul Rashid Moten, institusi yang berwenang melakukan impeachment Presiden

ada 3:



1. Mahkamah Mazhalim

Mahkamah Mazhalim adalah lembaga peradilan yang dimaksud untuk

merealisir keadilan di tengah kehidupan masyarakat, yang fungsinya untuk

menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara, atau sebagai media untuk

mengimplementasikan ajaran Islam di bidang penegakkan dan perlindungan

hukum.

Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang mengatur tentang

keadilan dan penegakkan dan perlindungan hukum, di antaranya;

0�1 �� 3%�_�� +, '+m8⌧�/

�s5�B5�%!i� V@e�1 �.U�6 t+,

�;�1�+ *!C☺��.r �� E�� 0�0B��

+, '�F☺��:�+% RbC^./:�� G 0�1

�� v�/�- ��K�/�� 4w�r��

0�1 �� ⌧� �☺/?�4⌧x B�39 �� )

)٥٨: ٤ /ا�� ء

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

�Q\]^+_`5�� '�N�%��

'�-�� E�%oc�� 9�)>R1:��

��.^Q\K� y� ��+ V@�

��9>K4-+, ++, <�:�.^��o��:��

��E��3:�!i��+ G �1 �z�� J?�N⌧{

++, B�3R1�� H�� GV@e ++, �.☺\|

' S⌧�� '�/�n�!� l��M}�~� +,

'��^ /� G �1�+ '4��6� ++,

'�K�23 // 0�� ⌧�

�.☺�� /6.☺ /� B�3�L." ) ٤:١٣٥/ا�� ء(

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin,

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

<+,�+ ��Cr� �A��B O�� .☺��

�b�l-+, H�� S��+ C��n�v�

��/t�� t+, ��/t��⌧? @��+ +,

]��B�!:4�� #� �� /�� % �b�l-+,

H�� .n:?��1 ' �� '��

��@6 A�� v`-+, F^�23� H�� +,

�\"�O9 � �� /�n�� \|�-/; �

0�1�+ B�3��⌧� "#�$% 0�0B��

��K19>5⌧4�� )٤٩: ٥/ا�� \L ة (

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa

nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak

memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah

kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah),

Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa

mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang

fasik”.

Dalam ayat-ayat Al-Qur’an ini tidak ditentukan bahwa keadilan dan

perlindungan hukum itu harus dilakukan dengan sistem kelembagaan atau

individu yang diserahi kekuasaan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam,

sesungguhnya yang penting bukan saja bagaimana keadilan dan perlindungan

hukum itu diwujudkan di tengah kehidupan masyarakat, tetapi apakah

keadilan dan perlindungan hukum itu dapat direalisir dalam kehidupan

manusia secara efektif dan efisien.

Mahkamah mazhalim merupakan lembaga yang bertugas memberikan

penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan hukum, dan memutuskan

perkara. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dijalankan oleh tiga pelaksana

peradilan, yakni;

Hakim, )"� �=ا�( , yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan

hukum, menyelesaikan sengketa, perselisihan dan persoalan wakaf. Muhtasib,

yakni pelaksana hisbah atau yang bertugas melaksanakan amar ma’ruf nahy

munkar, menegakkan ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang-orang yang

mempermainkan syariat Islam. Qadhi Mazhalim )�� >ا�� "� ��( , yang bertugas

menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputus oleh Qadhi dan Muhtasib

atau menyelesaikan perkara banding.30

Oleh karena itu, apabila kepala negara tidak memenuhi syarat sebagai

kepala negara dan telah memiliki kriteria akan adanya alasan-alasan yang

dapat memberhentikannya maka institusi atau lembaga yang berhak

memberhentikannya adalah Mahkamah Mazhalim.

Mahkamah Mazhalimlah yang paling berhak menentukan keputusan

(memvonis berhenti dan tidaknya), kalau memang keadaan khalifah telah

mengalami perubahan yang bisa mengeluarkannya dari jabatan khilafah. Dia

juga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberi

peringatan kepadanya.

Hal itu dilakukan kalau terjadi salah satu dari beberapa hal yang

menyebabkan diberhentikannya Khalifah, sementara dalam hal ini yang

berhak memberhentikannya adalah Mahkamah Mazhalim. Beberapa hal itu

harus dihilangkan, dimana dia merupakan hal-hal yang harus ditetapkan, dan

untuk menetapkannya harus diputuskan oleh seorang qadli.

Begitu pula wewenang qadli mazhalim untuk memberhentikan

khalifah itu adalah wewenang menjatuhkan vonis untuk menghilangkan

kedzaliman. Sebab kalau salah satu kondisi yang bisa menjadikan seorang

khalifah diberhentikan atau kondisi yang menjadikannya wajib diberhentikan

30 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, h. 286-287

itu ada, maka kalau kondisi itu tetap ada itu merupakan suatu kedzaliman.

Karena Mahkamah Mazhalimlah yang bertugas memberhentikannya (agar

kedzaliman itu hilang). Karena itu sesungguhnya vonis Mahkamah Mazhalim

untuk memberhentikan khalifah tersebut hanyalah vonis untuk

menghilangkan kedzaliman. Oleh karena itu, Mahkamah Mazhalim memiliki

wewenang untuk memutuskan apapun bentuk kedzaliman itu.31

Karena Mahkamah Mazhalimlah yang berhak memutuskan hilangnya

kedzaliman-kedzaliman tersebut, dimana qadhi mazhalimlah memiliki

wewenang untuk menetapkan kedzaliman serta keputusan terhadapnya, maka

Mahkamah Mazhalimlah yang juga berhak menentukan kalau salah satu

keadaan tersebut telah terjadi atau tidak. Termasuk dialah yang berhak

menentukan pemberhentian Khalifah.

Hanya saja, kalau Khalifah mengalami salah satu keadaan ini, lalu dia

mengundurkan diri, maka masalahnya selesai. Sedangkan kalau kaum

muslimin berpendapat, bahwa dia wajib diberhentikan karena keadaan itu

telah terjadi, maka keputusannya harus dikembalikan kepada qadli.

Berdasarkan firman dari Allah:

�Q\]^+_`5�� '(�N�%��

'�/?�+, �� '�/?�+,�+

�b�F[c3�� Ve_+f,�+ g�h!i�

)*��B�% ' �� j�kC�l5�B� V��


,�)�⌧& @+m83�� V@e�1 &��

Rb�F[c3��+ �1 j�kN�� B�% �/

&�� Y��?:��+ 239"!.� G

.n��o�; p��3." F#q>Cr+,�+ Z⌧�+�_� )

)٤:٥٩/ ا�� ء

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Maksudnya, kalau kalian berselisih dengan pemimpin kalian, di mana

perselisihan tersebut merupakan perselisihan antara umat dengan pemimpin,

maka mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu

berarti mereka harus mengembalikannya kepada qadli, yaitu mahkamah

mazhalim. 32

2. Dewan Kepemimpinan

Semua kekuasaan yang dinikmati oleh peradilan madzalim diserahkan

kepada dewan hukum agung dalam konstitusi Republik Islam Iran yang

disetujui oleh 98,2 % mereka yang mempunyai suara dan diimplementasikan

pada tahun 1979. Meskipun konstitusi tersebut memberikan kepada dewan

hukum kekuasaan untuk menentukan kasus presiden yang menyimpang dari


ketentuan konstitusi, kekuasaan untuk menuntut impeachment presiden

diserahkan diluar batas hukumnya.

Kekuasaan ini diberikan ke vilayat-e-faqih, yang terdiri dari pimpinan

dewan pimpinan. Pasal 5 konstitusi Iran 1979, yang mewujudkan prinsip-

prinsip pemerintahan Islam syi’ah, menegaskan bahwa;

Selama ghaibnya wali al- asr (pemimpin zaman) (semoga Tuhan

mempercepat penampakannya kembali), wilayah dan kepemimpinan umat

berpindah kepada faqih yang adil (a’dil) dan bertaqwa (muttaqin) yang benar-

benar menyadari keadaan masanya; berani, banyak akal, dan memiliki

kecakapan administratif; diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh

mayoritas masyarakat; dalam peristiwa di mana tidak ada faqih yang diakui

oleh mayoritas, pimpinan/ dewan kepemimpinan.

Konstitusi tersebut memberikan terhadap vilayat al-faqih sebagaimana

menurut pasal 110, kekuasaan terdiri dalam pemerintahan, menjadikan

jabatan-jabatan kepresidenan terpilih dan parlemen sebagai sub-ordinasi bagi

wilayat al-faqih. Berkaitan dengan kepresidenan, fungsi-fungsi dewan

meliputi;

a. Menandatangani keputusan yang merumuskan pemilihan presiden

republik oleh masyarakat.

b. Memecat presiden republik; demi kepentingan negara, karena peradilan

agung menangkapnya bersalah melanggar tugas-tugas konstitusionalnya,

atau karena satu suara. Majelis permusyawaratan nasional melihat ketidak

mampuan politiknya (pasal 110 ayat 4&5).33

3. Majelis Syura’

Menurut Fazlur Rahman, kata syura’ berasal dari kata kerja syawara-

yusyawiru yang berarti menjelaskan menyatakan atau mengajukan dan

mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara adalah tasyawara, artinya

berunding, saling bertukar pendapat; syawir, yang artinya meminta pendapat

atau musyawarah. Dalam konteks budaya Indonesia, syura’ dalam bentuk

institusi disebut majelis syura.

Syura’ mempunyai arti sangat penting dalam organisasi apapun atau

jama’ah manapun. Setiap negara maju memusatkan perhatian pada asas

musyawarah dan mengajak rakyatnya untuk mencapai keamanan dan

ketentraman, keberhasilan, dan kebahagiaan. Sebab musyawarah adalah jalan

yang benar untuk mencapai pendapat dan solusi yang lebih bijaksana baik

untuk kemaslahatan individu maupun kelompok serta Negara, bahkan

internasional. Maka tidak mengherankan jika Islam sebagai agama Rabbani

begitu besar perhatiannya pada asas musyawarah alias syura’ sehingga salah

satu surat Al-Quran ada yang dinamakan surat asy-Syuura. Surat ini berbicara

tentang sifat-sifat orang mukmin yang diantaranya menjadikan kehidupan

33 Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 144-145

orang-orang mukmin berdiri diatas asas syura’, bahkan urusan mereka

seluruhnya adalah musyawarah di antara mereka.

Syura (musyawarah) merupakan sebuah prinsip dalam Islam yang

hampir semua umat Islam mengakui urgensitasnya dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Secara etimologi musyawarah mempunyai arti

nasehat, konsultasi, perundingan, atau konsideran pemufakatan. Sedangkan

secara terminologi berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran

dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam urusan negara.34

Di zaman modern, para pemikir kontemporer seperti Rasyid Ridho

dan lain lain, telah mendukung penggantian syura pemerintahan Islam awal

dengan badan perwakilan (legislatif) rakyat yang dipilih melalui sistem

pemungutan suara modern. As-Sayyid Al-Maududi secara aktual menegaskan

bahwa legislatif adalah apa yang dalam terminologi fiqh lama dikenal dengan

ahlul halli wal aqdi, mereka juga setuju mendudukkan eksekutif kepada

kebanyakan keputusan legislatif. Mereka mendapat dukungan, dalam hal ini

dari para pemikir muslim modernis semisal Fathur Rahman yang berpendapat

bahwa; karena pelanggaran penting terhadap kepercayaan masyarakat, kepala

pemerintahan dapat dipecat setelah nilai suara legislatif yang besar

menentangnya.35

34 Sugiyono, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No. 23 Tahun 2003 dalam

Perspektif Politik Islam, (Jakarta, 2006), h. 12-13

35 Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam, h. 145

Indikasi atas pentingnya musyawarah dalam ayat Al-Quran adalah

bahwa asas ini dibarengi dengan kewajiban shalat, shadaqah (zakat), dan

menjauhi perbuatan keji. Allah SWT berfirman:36

� وا�A ی��n��=:U�J ��<�`5�L⌧� �:*s��

q�ro��⌧4:��+ �;�1�+ ��%

'�L97⌧{ ��/t �+3�4:)�� .

��+ '��.��=)[�

��\�|�3�� '�%��+,�+

@MG�@6� �� /t3:%+,�+ �l��

��A��B O�� ☺�%�+ ��FU5�B:�.��

��K1�4B�

)٣٧-٤٢:٣٨/ا�^:رى (

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan

perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.

Dan bagi orang-orang yang apabila mereka dipelakukan dengan zhalim,

mereka membela diri”.

Indikasi lain bahwa Al-Qur’an telah mencatat aplikasi Syura’ agar

memberi manfaat bagi kehidupan empiric, dalam mencari solusi atas

masalah-masalah yang mereka alami. Allah SWT dalam hal ini berfirman:

F�o��o��:��+ "# /9��3�

�#/t.^5�� ++, <� ��.r <� E@6�%�⌧�

' C#.☺�� .8��+, +, 0jRk�

�Q��q�c3�� G V@��+ �8��Q-�Y�

�,�� #FU/�:�� #\/��)>��+

36 Musthalah Maufur, M.A., Sistem Politik Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 54

9�+3 /Q-�Y�� G S� F`6��/ c:4�-

��1 �.U./)[+ G S� c��S7/ �M��o�+

�.t�� S��+ p8��% �r��

w@�� G V@��+ ��:��

T ��% .n��o�; � �� .8��+,

5��q �� #� e��3� ��v\ ��$%

��+��+ S⌧�� ..�MN� �.☺\��@6� �

�1�+ ��8��+, +,

'(�/9� ��)>@T ��.^5�� ++, S⌧��

..��B� ��:?@6�A �;�1 �!C☺`6.[

��0% j�k:?�� 9�+ O /Q-�Y��

'�K10��+ �� '(�F☺@6C��+

0+, �� M4�� /6�v /� p�39 �� )

)٢:٢٣٣/ا� =�ة

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban

ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang

ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Nabi Muhammad sendiri disuruh oleh Al-Qur’an dalam surat Asy-

Syura ayat 159 untuk memutuskan setelah berkonsultasi dengan pemuka-

pemuka masyarakat.37

�.☺�L�� nQ.☺Cr�� "#�$% &�� qsB��

��FU�� ' ��+ qsN�� ¡K�� ⌧ ?�6⌧{

R6�6�1:�� '��7⌧4-�� C#�% .n��.r

' FC�� \ �� 3�4:)�=)[��+

��}r~ ��/t��+�⌧��+ V�� g�h!i� '

�;�� qs:%"¢� �T��=�� V@� &��

G 0�1 �� O6��J

��£��=F☺:� )٣:١٥٩ /ال ��ان ( �

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai rang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya”.

Musyawarah sebagai salah satu prinsip negara dan pemerintahan

Islam memiliki kedudukan penting dan strategis dalam kehidupan umat

manusia.38

Dalam konteks budaya Indonesia, syura’ dalam bentuk institusi

disebut dengan Majelis Syura’. Nama populer untuk majelis ini yang


38 Ibid, h. 289

digunakan oleh lembaga negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan

Rakyat atau badan legislatif.39

Dengan melihat pada petunjuk Nabi SAW sebagai kepala negara

Islam di madinah-dalam menjalankan pemerintahan dan syura; pada contoh

yang dilakukan oleh al khulafa ar-Rasyidin, pada generasi terdahulu yang

menjalankan pemerintahan dan syura’ dapat dikatakan batasan-batasan fungsi

majelis syura’:

a. Memililih kepala negara dan mencalonkannya: Ahli syura’ dalam negara

Islam melakukan pemilihan kepala negara dalam pemilihan awal,

membai’atnya dengan bai’at khusus, kemudian memaparkan kepada umat

untuk memperoleh bai’at umum.

b. Membantu kepala negara dalam menangani urusan negara, menyelesaikan

persoalan-persoalan ummat, seperti perang, pengesahan perjanjian,

membuat perundang-undangan yang bersifat ijtihad-lah dan pelaksanaan

hukum-hukum syariah.

c. Mengontrol kepala negara dan para pejabat tinggi lainnya seperti

gubernur dan mentri.

d. Memberhentikan kepala negara atau pejabat tinggi yang dipilih oleh

majelis syura’. Karena yang memilih kepala negara adalah majelis syura’,

juga membai’atnya atas dasar akad bai’at antara kedua belah pihak;

39 Fazlur Rahman, Konsep Negara Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Cet I, h. 123

kepala negara dan majelis syura’ yang mewakili umat ini, maka majelis

syura’ berhak memberhentikan kepala negara. Dalam akad ini terdapat

kewajiban bagi kepala negara dan juga ditetapkan hak-haknya. Apabila ia

meninggalkan kewajiban maka ahli syura’ memberi nasehat. Jika nasehat

ini dilaksanakan maka ia disambut baik, tetapi jika tidak, melainkan tetap

melanggar kewajiban maka ahli syura’ berkewajiban untuk memecatnya

dan mengumumkan pemberhentiannya itu dari jabatan kepala negara

kepada umat.40

Apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang

dilakukan oleh seorang khalifah, para ulama dan cendikiawan Muslim

berpendapat bahwa khalifah semacam itu harus diberhentikan dari jabatannya

sebagai kepala negara atau pimpinan eksekutif.

Al-Ghazali mengajukan 2 macam bentuk kekuasaan khalifah yang

harus diberhentikan, yaitu:

a) Khalifah Zhulm, yaitu khalifah yang menjalankan politik tirani yang

bertentangan dengan keadilan dan kehendak rakyat.

b) Khalifah Ghair al-Syaukah, yaitu khalifah yang tidak mampu

menjalankan kebijakan politik yang adil, yang digariskan oleh syariat dan

rakyat.

40 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem politik Islam, h. 83-86

Kedua macam penguasa ini akan merusak negara dan agama. Karena

itu, ia harus diberhentikan.

Jadi wajar apabila Majelis Syura’ (lembaga legislatif) sebagai

penjelmaan wakil rakyat, berhak untuk mengangkat seorang khalifah yang

dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika khalifah itu melakukan

penyalahgunaan kekuasaan, Majelis syura’ berhak pula untuk

memberhentikannya.41

Apabila Majelis Syura’ menilai khalifah telah

melakukan pelanggaran terhadap syariat, konstitusi, dan perundang-undangan

lainnya.

Orang yang harus menilai situasi tersebut—tentang sudah atau belum

terjadinya kemurtadan pada pihak penguasa—adalah ulama yang dari

kalangan ahlu-halli wal-‘aqdi (majelis syura’). Menurut al-Juwaini,

merekalah yang berhak mencopot penguasa. Itulah kondisi atau syarat

pertama yang memperbolehkan umat Islam menuntut pencopotan kekuasaan

imam.42

Dalam hubungan ini, konferensi para ulama dan para cendikiawan

muslim yang mewakili semua aliran, Sunni dan Syi’ah, yang diselenggarakan

pada tanggal 21 sampai dengan 24 Januari 1951 dari Karachi, Pakistan,

memberi rekomendasi sebagai berikut: Lembaga (dalam hal ini Majelis

41 Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, h. 178-179

42 Yahya Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah, h. 204

Syura’) yang diberi kuasa memilih kepala negara (khalifah), juga memiliki

kekuasaan untuk memecatnya atas dasar suara mayoritas.43

D. Mekanisme Impeachment Menurut Perspektif Politik Islam

Mengenai mekanisme impeachment, dalam Islam tidak ditemukan

penjelasannya secara eksplisit dan meyakinkan. Namun dalam kitab-kitab fiqh al-

siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian

presiden;

Pertama, sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarij, Mu’tazilah,

Zaidiyah, dan para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk

memberhentikannya. Cara inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sall

as-saif (menghunuskan pedang).44

Golongan Khawarij berpendapat, ’Imam yang

telah berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka ia wajib

dipecat atau dibunuh’. Abu Hanifah mendukung pendapat ini. Ia mengatakan

bahwa keimaman seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebih dari itu, dibolehkan

melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan seyogyanya hal itu dilakukan

dengan syarat pemberontakan itu memiliki faktor-faktor untuk dapat berhasil dan

berfaedah dengan seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim

dan fasik, dan bukan semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan

43 Yahya Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah h. 191

44 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, h. 180

nyawa. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya memberontak terhadap pimpinan

negara yang tidak sah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syari’at. Pendapat

ini mendapat dukungan dari fuqaha lainnya seperti Sa’id bin Jubair, al-Sya’bi,

Ibnu Abi Laila, dan Abdul Bukhturi. Juga para qurra berdiri di pihaknya.

Abu ya’ala juga percaya bahwa kontrak imamah tidak dapat dibubarkan

selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala Negara harus meletakkan

jabatannya apabila merasa telah memiliki kekurangan yang permanent, tetapi

selama mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala Negara (Presiden),

ia tidak boleh meletakkan jabatannya. Al-Juwayni beranggapan bahwa, kalau

kepala Negara tidak bermoral dan menyimpang dari akhlak yang baik, maka ia

boleh turun; tetapi apakah orang lain harus atau dapat memberhentikannya

diperlukan ijtihad dalam kasus seperti ini. Ironisnya ia juga menganggap bahwa

kepala Negara boleh meletakan jabatannyakapan saja ia mau.45

Ibnu Hazm mengemukakan bahwa sebagian besar Ahli Sunnah,

Mu’tazilah, Khawarij, dan Zaidiyah memandang bahwa mengangkat senjata

dalam amar ma’ruf dan nahi munkar adalah wajib jika mencegah kemungkaran

itu tidak ada jalan lain selain dengan senjata. Pendapat itu mengacu pada sabda

Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits panjang yang berbicara mengenai

sebab-sebab Bani Israil mendapat laknat Allah SWT; “Sekali-kali tidak, demi

Allah, sungguh kamu mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang

45 Mumtaz Ahmad, (ed), Masalah-masalah Teori Politi Islam, penerjemah Ena Hadi,

(Bandung: Mizan, 1996), Cet III, h. 104

munkar. Kemudian sungguh-sungguh kamu mencegah perbuatan orang zalim,

menggiringnya dengan gigih pada kebenaran, dan mengajaknya pada jalan

kebenaran-tanpa memberi peluang pada jalan kesesatan-atau jika tidak demikian

niscahya Allah akan mencampur aduk hati sebagian kalian dengan sebagian

lainnya kemudian menimpakan laknat terhadap kalian seperti laknat terhadap

mereka (Bani Israil)”.46

Secara umum Ahlusunnah melihat pada dua pertimbangan: Pertama,

akibat negatif menggunakan kekuatan senjata. Kedua, adalah akibat negatif dari

kelanjutan imam yang fasik pada kekuasaannya. Mereka lebih condong untuk

memilih akibat buruk yang lebih kecil. Apabila pemberhentian menimbulkan

fitnah yang lebih besar maka tidak dibenarkan mengangkat senjata terhadapnya.

Para ulama Ahlusunnah yang berpendapat demikian diantaranya ialah Al-

Aiji, ia mengemukakan bahwa umat harus memberhentikan imam bilamana

terdapat alasan yang mengharuskan demikian, akan tetapi jika menimbulkan

fitnah maka yang diambil adalah akibat buruk yang lebih kecil. Sedangkan Al-

Kamal bin Abu Syarif mengemukakan bahwa pada dasarnya imam tidak

dibenarkan diberhentikan akan tetapi berhak diberhentikan manakala

kelangsungan imamah-nya menimbulkan fitnah.47

Sementara itu, Ibnu Taimiyah

selaku pemikir besar dan berpandangan luas mendukung sikap ini dengan alasan

46 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem politik Islam, h. 181

47 Ibid, h. 45-46

bahwa mwnjatuhkan seorang kepala Negara akan menggangu ketentraman di

dalam masyarakat dan melemahkan persatuan umat. Karena Ibnu Timiyah

berpendapat, bahwa keberadaan kepala Negara, meskipun zalim, lebih baik bagi

rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala Negara. Dia meminjam

suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun dibawah kepala Negara yang zalim

lebih baik daipada satu malam tanpa kepala Negara. Bahkan ia memberi

dukungan kepada absolutisme yang tiada henti-hentinya. Demi ketentraman dan

menjauhkan anarki ditengah masyarakat telah menjadi alasan utama untuk tidak

menjatuhkan kepala Negara yang melakukan penyimpangan.48

Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada

Negara, sekalipun senantiasa melaksanakan kemungkaran, bertindak zalim, dan

memakan hak-hak rakyat, selama tidak memrintah berbuat maksiat dan tidak

jelas-jelas kafir.49

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

� ش �ا �� ت ا� ��cرق ا� ��T ن� م� �� ' �� D م� رأم� ام��ه^�e ��7ه� gم� ت م� %

�50)روا- م ��( ه��

Artinya: “Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujui) dari amirnya

hendaknya bersabar. Karena tidak seorangpun yang meninggalkan jama’ah

sejengkal saja kemudian mati, kecuali dia mati seperti jahiliyyah”. (H.R. Muslim)

48 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI

Press, 1993), CetV, h. 89 49 Abdul Qadim Zallum, System Pemerintahan Islam, h. 129

50 Muslim An-Naisabury, Shahih Muslim Syarah An-Nawawy, (Beirut: Darul fikri, 1978), Cet

III, Jiilid XII, h. 240

Kedua, untuk memberhentikan pemimpin adalah melalui apa yang

diistilahkan pada zaman modern ini dengan civil disobedience (pembangkangan

sipil). Cara ini dilakukan apabila umat merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak

takut dosa melakukan maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam. Umat-

melalui wakil-wakil mereka menghadap kepadanyauntuk memberi teguran dan

nasihat akan tetapi ia menolak dan menyombongkan diri. Maka dlam keadaan

demikian tidak ada jalan lain selain memboikotnya dan juga orang-orang yang

menjadi kroninya. Ketika itu ia merasa bahwa dirinya tercampakkan dari umat

atau rakyatnya; kembali kepada kebenaran atau meletakkan jabatan. Pengertian

ini diambil dari sabda Rasulullah SAW;

-L�� -�8�h�� ن�, م� رأى م7�� م7��ا � ��g �ن �� ی� ,� �= � ��g �ن �� ی�روا- ) وذR� ا�N( اjی��ن

51م ��(

Artinya, “Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemunkaran maka hendaklah

ia merubahnya dengan tangannya, dan jika ia tak mampu maka dengan lisannya,

dan jika ia tak mampu juga maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah

iman”. (H.R. Muslim)

Sebab pengertian mengingkari dengan hati tidaklah bersifat pasif tanpa

memberikan reaksi konkrit terhadap pelaku kemungkaran baik penguasa maupun

bukan penguasa, melainkan bersifat aktif yang berarti menolak kemungkaran

dengan hatinya lalu tidak menyukainya dan tidak menyukai pelakunya serta

memboikotnya: tidak makan bersamanya, tidak berhubungan dengannya dan

51 HR. Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri dalam Kitab Riyadus Sholihin karangan Syekh al-

Islam Muhyiddin Abi Zakariya, (Surabaya: Mahkota,tt), h. 108

begitu seterusnya. Apabila setiap individu umat Islam melakukan demikian

terhadap imam yang zalim dan fasiq maka tidak ada jalan lain baginya selain

kejatuhan yang mengenaskan.

Pengertian inilah yang terkandung dalam sebuah hadits Rasulullah SAW

yang dituturkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya

sesuatu kekurangan yang masuk pada Bani Israil adalah bahwa orang laki-laki

bertemu orang laki-laki lalu berkata: “Mengapa itu kamu lakukan? Takutlah

kepada Allah, tinggalkanlah apa yang kamu lakukan itu. Yang demikian tidak

halal bagimu. “Kemudian berjumpa lagi esok harinya tetapi ia masih tetap

melakukan apa yang diperingatkan kemarin. Yang demikian itu tidak

menghalanginya menjadi teman makan dan minum serta bersahabat dengannya.

Karean orang-orang Bani Israel melakukan demikian maka Allah mencampur

aduk hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya-yang baik dan buruk-

kemudian berfirman; “Orang-orang kafir dilaknati….hingga pada firman-Nya

‘orang-orang fasiq’. Bahkan dalam hadits riwayat At-Thabrani terdapat sabda

Rasulullah SAWl; “Pada akhir zaman terdapat umara yang zalim, para menteri

yang fasiq, para jaksa yang penghianat, para fuqaha pembohong. Maka diantara

kalian mengalami zaman itu, janganlah sekali-kali menjadi petugas pajak

mereka, pejabat mereka, dan aparat kepolisian mereka”.

Ketiga, adalah bahwa masa jabatan imam lebih baik dibatasi hingga

jangka waktu tertentu. Jika imam melakukan perbuatan fasiq maka umat

menghindarkan diri dari keburukannya dengan tidak memilihnya pada periode

lain. Ini tampaknya menjadi cara yang baik untuk menghindarkan diri dari

pemimpin yang fasiq dan zalim tanpa harus menumpahkan darah selain juga

dapat menjadi ajang untuk menampilkan keahlian dan pengalaman yang orang-

orang yang layak menjadi pemimpin umat.52

Dapat disimpulkan, bahwa Islam menolak ketidak pedulian dan sebagai

gantinya, menegaskan kewajiban umat untuk tidak mentaati dan melawan

pemimpin yang tidak memenuhi hukum Tuhan. Al-Quran juga mewajibkan

ketaatan kepada mereka yang berkuasa. Namun ia juga mewajibkan kepada para

pemimpin memenuhi syariah dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kegagalan dalam hal-hal ini akan membenarkan jabatan dari posisi kekuasaan

legislatif atau majelis as-syura’ dalam menjalankan dalam kekuasaan menuntut

pertanggungjawaban harus mencari bantuan dari pengadilan untuk menyelidiki

masalah dengan cara yang tidak memihak dan adil.53

52 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, h. 184-185

53 Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam, h. 151-152

BAB III

LEMBAGA KEPRESIDENAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA (NKRI)

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau

pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Jabatan Presiden RI

adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan. Karena

itu harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam penjelasan UUD 1945

sebelum amandemen disebutkan “Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk

dan bertanggung jawab kepada Majelis”. Dalam praktek ketatanegaraan yang

berlaku, pengertian bertunduk dan bertanggung jawab tersebut tidak sekedar

diartikan pengawasan, tetapi termasuk juga pemberhentian Presiden dari

jabatannya.54

Semenjak amandemen 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah beralih

dari system pemerintahan campuran kepada system pemerintahan presidential.

Dalam sistem ini kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai

kepala Negara diorganisasikan ke dalam satu tangan dengan sebutan lembaga

kepresidenan. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu institusi

tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi ataupun

54 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta, FH.UII Press, 1999), Cet I, h. 107

dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.55

Dalam rangka

memperkuat sistem presidensial, pengaturan terhadap kekuasaan Presiden adalah

suatu keniscahyaan. Selama ini yang terjadi tidak adanya legal (aturan) yang

mengaturnya. Sehingga, tidak jarang sang Presiden berlindung di balik hak

prerogatifnya.56

Yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau

organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi

dari jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.57

A. Pemerintahan Presidentil

Sebelum memasuki penjelasan dalam sistem pemerintahan presidensil,

telah kita ketahui bahwa Indonesia sebelum menganut sistem presidensil

menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah

sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam

pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat

perdana menteri atau Presiden, dan parlemen pun dapat menjatuhkan

pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki

seorang Presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap

55 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD

1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 59

56 Indria Samego, MA, Kita Butuh Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, Majalah figur,

edisi XI, Tahun 2007


1945, h. 59

jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, Presiden berwenang terhadap jalannya

pemerintahan, namun dalam sistem parlementer Presiden hanya menjadi simbol

kepala negara saja.

Pada mulanya, tujuan dibentuknya parlemen bikameral itu memang

biasanya dihubungkan dengan bentuk negara federal yang memerlukan dua kamar

untuk maksud melindungi formula federasi itu sendiri. tetapi, dalam

perkembangannya bersamaan dengan terjadinya kecenderungan tuntutan kearah

desentralisasi kekuasaan dalam bentuk negara kesatuan sistem bicameral juga

dipraktekkan di banyak negara kesatuan. dalam sistem pemerintahan parlementer,

ada dua alasan utama yang sering digunakan untuk menerapkan sistem bicameral

ini, yaitu; (a) adanya kebutuhan untuk menjamin keseimbangan yang lebih stabil

antara pihak eksekutif dan legislatif (the unbridled power of a singlechamber

being restrained by the creation of a second chamber recruited on diferend

basic), dan (b) keinginan untuk membuat sistem pemerintahan benar-benar

berjalan lebih efisien dan setidaknya lebih lancer (smooth) melalui apa yang

disebut ‘revising chamber’ untuk memelihara “a careful check on the sometimes

hasty decisions of the first chamber”.58

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah

tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif,

atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena

58 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi

Press, 2005), h. 22

itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang

legislatif.

Adapun sistem pemerintahan ini memiliki kelebihan dan kelemahan

sebagai berikut:

a. Kelebihan

a) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam hal

ini, kekuasaan parlemen sangat dominan sebagai

perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga asas demokrasi

dapat terwujud.

b) Kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk

membawa kesejahteraan rakyat.

c) Parlemen bertugas membuat undang-undang yang harus

dijalankan pihak eksekutif, disamping mengawasi jalannya

pemerintahan, apakah sesuai dengan undang-undang atau

tidak.

d) Menteri-menteri harus dapat mempertanggungjawabkan

semua tindakannya kepada parlemen (DPR) agar mendapat

kepercayaan (mosi) dari parlemen.

e) Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan

dengan tujuan poliitk sebagian besar anggota parlemen.

f) Kedudukan kepala Negara hanya merupakan lambang atau

simbol yang tidak dapat diganggu gugat.

b. Kelemahan

a) Penyusunan kabinet demikian terlalu sulit, karena

memperhatikan konstelasi anggota-anggota parlemen,

sehingga setiap partai akan memperebutkan kedudukan

kementerian yang dianggap mempunyai posisi penting dan

menentukan, misalnya menteri luar negeri, keuangan,

pertahanan, dan menteri dalam negeri.

b) Jika menteri-menteri tidak dapat

mempertanggungjawabkan tindakannya, maka diberikan

mosi tidak percaya dari parlemen yang mengakibatkan

krisis kabinet dan akhirnya kabinet jatuh (bubar).

Akibat dari jatuh-bangunnya kabinet, maka kabinet tidak mungkin dapat

melaksanakan programnya, karena parlemen sering menjatuhkan kabinet yang

disebabkan kelompok oposisi terlalu kuat. Karena kabinet tidak dapat

melaksanakan programnya, berarti tidak mungkin tercapai tujuan nasional, yaitu

masyarakat adil dan sejahtera; timbulnya dampak negative, yaitu mulai

disintegrasi.

Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen negara

kita di idealkan berkamar tunggal (unikameral) tetapi dengan variasi yang

dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan

secara total ke dalam suatu organ bernama MPR. Majelis inilah yang dianggap

sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat itu,

sehingga diidealkan sebagai lembaga yang tertinggi dalam bangunan organisasi

negara. Pandangan demikian inilah yang tercermin dalam rumusan pasal 1 ayat

(2) dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.59

Seperti yang dikemukakan di atas, dalam sistem pemerintahan

parlementer, jabatan Presiden biasanya dikaitkan statusnya sebagai kepala

Negara, sedangkan kedudukan kepala pemerintahan biasanya dipegang oleh

jabatan lain yang lazimnya disebut sebagai Perdana Menteri. Berbeda dari sistem

parlementer tersebut, maka dalam sistem presidensil, kedudukan sebagai kepala

Negara dan kepala pemerintahan itu menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil

Presiden. Karena itu, sistem presidensil tidak mengenal pembedaan apalagi

pemisahan antara kedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang masing-masing ditentukan

tugas dan kewenangannya dalam konstitusi ataupun dalam peraturan perundang-

undangan di bawahnya.

Beberapa ciri yang penting dalam sistem pemerintahan presidensil adalah:

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun,

sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah

masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa Negara, periode masa

jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya, hanya 1 kali masa

jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.


1945, h. 157

2. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik

tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung

bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat

diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang

biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan

tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius

seperti misalnya pengkhianatan pada Negara, pelanggaran yang nyata

terhadap konstitusi, dan sebagainya.

3. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden itu

dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara

tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakekat

lembaga parlemen. Dalam system parlementer, seorang Perdana Menteri,

meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum, tetapi pemilihannya sebagai

Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung melainkan karena yang

bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi

mayoritas tertentu.

4. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada

parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga

tidak dapat menjatuhkan presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana

dalam praktek system parlementer.

5. Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala

Negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer,

pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala Negara dan kepala

pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscahyaan.

6. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena itu

presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan,

menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta

pejabat-pejabat publik dan pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan

berdasarkan ‘political appointment’. Karena itu, dalam sistem ini, biasa

dikatakan ‘concentrasion of governing power and responsibility upon the

president’. Di atas presiden tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali

konstitusi. Karena itu, dalam sistem ‘constitusional state’, secara politik

Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum

ia bertanggungjawab kepada konstitusi.60

B. Presiden dan Wakil Presiden

Lembaga Kepresidenan atau Presidential institution merupakan istilah

yang kerap dipergunakan dalam berbagai arti; di Indonesia, perkataan Presiden

dipergunakan dalam dua arti; yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat

(ambtsdrager). Sedangkan dalam bahasa asing (seperti Inggris) untuk lingkungan

jabatan digunakan istilah presidency atau kalau sebagai ajektif dipergunakan

istilah presidential, misalnya; presidential government, sedangkan sebagai


1945, h. 61

pejabat digunakan istilah president. Dalam UUD 1945, penggunaan kata

”Presiden” menunjukkan pejabat. Hal ini tampak dari rumusan-rumusan yang

menyebut Presiden. Misalnya,”Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang

warga Negara Indonesia sejak kelahiran……”. Tetapi karena Presiden adalah

pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan

peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Presiden sekaligus

mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan Kepresidenan.

Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu

yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu

organisasi. Jadi Jabatan (sebagai Presiden) dalam suatu negara merupakan

lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi - fungsi tertentu untuk mencapai tujuan

Negara sebagaimana diamanatkan oleh rakyat. Sedangkan Pejabat adalah orang-

perorangan yang didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang

(taak en bevoegdheid) untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Jadi

Pejabat (Presiden) merealisasikan berbagai fungsi lingkungan jabatan Presiden

dalam tindakan-tindakan yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik

secara politik, hukum maupun sosial.61

61 Fristian Humalanggi, Tinjauan historis-Yuridis Lembaga kepresidenan Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, Artikel ini diakses pada 21 Oktober 2008 dari www.Tempo interakif.com

Menurut UUD 1945, Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala

Pemerintahan yang menjadi penyelenggara Pemerintah Negara Tertinggi di

bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan untuk membantu menjalankan

kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Istilah Presiden merupakan derivatif dari to preside yang berarti

memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata Latin presidere berasal dari kata

prae yang berarti didepan, dan kata sedere berarti duduk. Jabatan presiden yang

dikenal sekarang ini, yaitu muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18. 62

UUD 1945 juga memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga

kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Selain menjalankan

kekuasaan eksekutif, Presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan

perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi,

amnesti, dan abolisi) dan lain sebagainya.63

Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dan Wakil Presiden

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil

62 Harjono dan Maruarar Siahaan, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, 2005), Cet I, h. 23

63 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, h. 30

Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat di

pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.64

Jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang

pemangku jabatan. Pemangku jabatan Presiden juga disebut Presiden. Dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden bukan merupakan pejabat yang

tertinggi, karena dia berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

sehingga jabatan majemuk yang melakukan kedaulatan rakyat dan merupakan

Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes (badan perwakilan yang

menyuarakan kemauan rakyat). Kepada badan negara tertinggi ini Presiden wajib

memberikan pertanggungjawaban.

Di Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang menjalankan tiga

kekuasaan yang berbeda, yakni; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,

kekuasaan yudikatif. Hal ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan yang

diajukan pertama kali oleh Montesquie dalam karyanya yang berjudul ”Esprit des

Lois” yang diterbitkan pada tahun 1748. Pemerintah menjalankan kekuasaan

eksekutif, badan perwakilan menjalankan kekuasaan legislatif, dan badan yudisial

menjalankan kekuasaan yudikatif. Sebagai Negara yang menganut sistem

Presidensil, di Indonesia Presiden sebagai pemerintah Negara merangkap sebagai

kepala Administrasi Negara Republik Indonesia. C. F. Strong mengemukakan

kekuasaan eksekutif dalam Negara yang dijalankan oleh Presiden, antara lain:


Konstitusi, h. 23

1. Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar

negeri.

2. Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang

dan administrasi Negara.

3. Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan

pelaksanaan perang.

4. Kekuasaan Yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan,

penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku

kriminal.

5. Kekuasaan Legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-

undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang–undang.65

Sedangkan di Indonesia jabatan Wakil Presiden dalam struktur

ketatanegaraan hanya difungsikan sebagai “ban serep” belaka. Artinya, Wakil

presiden tidak mempunyai posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan dan

hanya menjadi pengganti dari presiden belaka. Dalam kewajibannya, Presiden

dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Apabila Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Presiden dan

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam

hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam

65 Fristian Humalanggi, Tinjauan historis-Yuridis Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, www.Tempo interakif.com

puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari

dua calon yang diusulkan oleh Presiden.66

Akan tetapi meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan,

keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu, meskipun

di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi yang lain, keduanya

memang merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua

organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang

lain.

Wakil Presiden, menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan pembantu bagi

Presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan sebutannya,

Wakil Presiden itu bertindak mewakili Presiden dalam hal Presiden berhalangan

untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan

kewajiban konstitusional Presiden. Dalam berbagai kesempatan di mana Presiden

tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang

dapat dibenarkan menurut hukum, maka Wakil Presiden dapat bertindak sebagai

pengganti Presiden. Sementara itu dalam berbagi kesempatan yang lain, Wakil

Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam

melakukan kewajibannya.


Konstitusi, h. 24

Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (demikian

pandangan yang berlaku) dan juga tidak bertanggung jawab kepada Presiden

karena Wakil Presiden dipilih dan diangkat bukan oleh Presiden. Bahwa Wakil

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sungguh wajar. Tetapi tidak

demikian halnya terhadap MPR, karena:

1. Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Wajar kalau bertanggung

jawab kepada MPR.

2. Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban,

menyalahi prinsip pemerintahan negara demokratis. Dalam negara

demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan

tempat bertanggung jawab (geen macht zonder ver aant woordelijkheid).

Apabila jabatan Wakil Presiden tergolong sebagai jabatan politik, sudah

semestinya ada forum bagi pertanggungjawaban secara politik.

C. Syarat Presiden dan Wakil Presiden

Syarat untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden

adalah sama, karena pada satu saat Wakil Presiden dapat menjadi Presiden.

Pengaturan mengenai syarat-syarat ini ada yang bersifat umum (universal) dan

ada pula yang bersifat khusus yang hanya berlaku di Negara-negara yang

bersangkutan. Salah satu syarat yang sebenarnya berlaku umum adalah syarat

sehat fisik dan mental. Karena itu, dalam wacana yang berkenaan dengan syarat

Presiden, hampir tidak ada lagi yang mempersoalkannya, karena alasan yang

biasanya dianggap perlu untuk menyelamatkan Negara dari keharusan dipimpin

oleh orang yang tidak sehat.

Syarat lainnya antara lain adalah syarat usia, misalnya, sekurang-

kurangnya 40 tahun, tidak pernah dihukum karena tindak pidana, kecuali tindakan

pidana politik; tidak pernah menjadi warga Negara asing karena kehendaknya

sendiri. Namun, seorang yang mendapat kewarganegaraan karena naturalisasi,

dapat saja dicalonkan menjadi Presiden.67

Menurut Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat

Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

2. Tidak pernah mengkhianati Negara.

3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat-syarat untuk

menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka

syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam pasal 6 UU

no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

adalah sebagai berikut:


1945, h. 66

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga negera Indonesia sejak kelahirannyadan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain kehendaknya sendiri;

c. Tidak pernah menghianati Negara;

d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakantugas

dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

e. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang

berwenang memeriksa kekayaan penyelenggara Negara;

g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya

yang merugikan keuangan Negara;

h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyi hukum tetap;

j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. Terdaftar sebagai pemilih;

l. Memiliki pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan

kewajiban selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan

dengan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak

orang pribadi;

m. Memiliki daftar riwayat hidup

n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden

selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita

proklamasi selama 17 Agustus 1945;

p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak

pidana maker berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

q. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga piluh lima) tahun;

r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis

Indonesia, termasuk organisasi massanya, bukan orang yang

terlibat lansungdalm G. 30. SPKI;

t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara lima tahun atau lebih.

D. Kewenangan Presiden

Adapun Wewenang, Kewajiban, dan Hak yang dimiliki oleh Presiden

berdasarkan UUD 1945 yakni terdapat di dalam pasal 10, 11, 12 ,13 ,14 , 15, dan

selanjutnya pasal 16 secara berturut-turut mengatur kewenangan-kewenangan

Presiden dalam berbagai bidang sebagai berikut;

1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut, dan Angkatan Udara [Pasal 10];

2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain [pasal 11, ayat (1))];

3. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan Negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat [Pasal 11, ayat (2)];

4. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-

undang [Pasal 11, ayat (3)];

5. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan

bahaya ditetapkan dengan undang-undang [Pasal 12];

6. Presiden mengangkat duta, dan konsul [Pasal 13, ayat (1)];

7. Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat [Pasal 13, ayat (2)];

8. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [ Pasal 13, ayat (3)];

9. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah

Agung [Pasal 14, ayat (1)];

10. Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat [ Pasal 14, ayat (2)];

11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang

diatur dengan undang-undang [Pasal 15];

12. Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan

nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam

undang-undang [Pasal 16].

BAB IV

ANALISIS PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT UUD 1945

HASIL AMANDEMEN

A. Mekanisme Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Di negara manapun, kedudukan Pesiden sangatlah vital dalam menentukan

perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal

ini kekuasaan Presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi.68

Jabatan presiden merupakan lingkungan pekerjaan yang sifatnya strategis

dan tidak boleh lowong sedikitpun. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan

UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) (volkssouvereiniteit)

yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR . MPR bersidang sedikit 5 tahun sekali dan

bertugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan UUD dan

Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Sedangkan Presiden adalah

mandataris MPR yang tunduk dan bertanggung jawab pada majelis. Di Indonesia,

pengisian jabatan Presiden dilakukan dengan cara pemilihan oleh suatu lembaga

yaitu MPR dengan suara terbanyak seandainya calon lebih dari satu orang

sedangkan bila calon tunggal maka cukup dengan persetujuan aklamasi. Dengan

demikian, sistem pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui lembaga khusus

68 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuaaan: kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato

nawaksara, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 53

yaitu MPR.69

Adapun kekuasaan Presiden secara derivatif diperoleh melalui

pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (mandaatsverlening) dan

melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (delegatie).70

Proses permintaan pertanggungjawaban Presiden pada masa sebelum

perubahan UUD 1945, sangat terkait pada pelbagai ketentuan yang telah

disepakati pada tingkat MPR, selain bila oleh DPR Presiden dianggap melanggar

haluan negara. Yang telah ditetapkan oleh MPR, maka majelis dapat diundang

untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggungjawaban Presiden.

Dalam hal ini Presiden sesuai konstitusi negara, dengan bentuk pertanggungjawab

politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas

Presiden dari jabatannya (kan hem op elk gewnst moment onslaan) atau

kemungkinan Presiden dijatuhi hukuman pemecatan (op straffe vabn ontslag) dari

jabatan sebelum habis masanya.bentuk pertanggungjawab seperti ini termasuk

dalam kategori pertanggungjawab dalam arti luas karena ada sanksinya.71

69 R. Muhammad Mihradi, Jurnal keadilan, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan,

November 2000), Vol.I, h. 6

70 Suwoto mulyosudarmo, peralihan kekuaaan: kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato

nawaksara, h. 62

71 Harjono dan Maruarar Siahaan, Mekanisme Impeachment dan Humum Acara Mahkamah

Konstitusi, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, 2005), Cet I, h. 30

UUD 1945 sebelum perubahan, tidak mengatur secara tegas

pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun

mekanismenya. Dalam pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi “Jika Presiden

mangkat, berhenti atau tidak dapat melakakan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Dari

ketentuan tersebut, kata “berhenti” secara implisit diberhentikan memberikan

kemungkinan seorang Presiden diberhentikan ditengah jabatannya, yaitu bisa

berarti berhenti karena mengundurkan diri maupun berhenti karena

mengundurkan diri maupun berhenti karena diberhentikan.

Dalam bagian penjelasan UUD 1945 yaitu pada angka VII alinea ketiga

dijelaskan bahwa “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar

Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh Majelis

Permusyawaratn Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan

istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungan jawab Presiden”. Ketentuan

penjelasan ini secara implisit memuat alasan dan mekanisme dapat

diberhentikannya seorang Presiden. Presiden dapat diberhentikan dengan alasan

bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara. Sedangkan prosesnya adalah

melalui persidangan istimewa MPR untuk meminta pertanggungan jawab

Presiden setelah adanya kesimpulan dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden sungguh melanggar haluan Negara. Walaupun dalam penjelasan ini tidak

secara eksplisit bahwa pertanggungn jawab yang ditolak oleh MPR berakibat

pada diberhentikannya Presiden. Pengaturan yang tegas mengenai pemberhentian

Presiden diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR yang menentukan bahwa MPR

berwenang meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan garis-

garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut serta

mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya

apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan atau Undang-

Undang Dasar.

Yang dimaksud dengan melanggar haluan negara tidak didefinisikan

dalam perundang-undangan yang ada. Namun dari kajian terhadap berbagai

ketetapan MPR yang ada dan praktek ketatanegaraan Indonesia, pelanggaran

terhadap haluan negara adalah merupakan pelanggaran terhadap ketetapan-

ketetapan MPR baik ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara

maupun ketetapan MPR yang lainnya serta pelanggaran terhadap UUD. Jika

dikaitkan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945, mengenai sumpah jabatan

Presiden maka pelanggaran terhadap UUD ini, dapat memperluas bentuk dan

jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Presiden karena bisa mencakup

tindakan Presiden yang tidak memegang teguh UUD serta tidak menjalankan

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Adanya kata-

kata “menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”,

dapat berarti bahwa pelanggaran terhadap setiap ketentuan undang-undangan atau

pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan-

peraturan lainnya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 9 UUD

1945.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian Presiden

sebelum amandemen diatur dalam ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap

MPR No. III/MPR/1978, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam

rangka pelaksanaan haluan negara. Apabila DPR menganggap bahwa Presiden

sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR menyampaikan

memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan

Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan

memorandum kedua. Dan apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua ini

tidak diindahkan Presiden maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan

Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.72

Hasil perubahan UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan

Presiden dan Wakil Presiden, adalah pembatasan kekuasaan Presiden

sebagaimana diatur dalam pasal 7 (lama) yang berbunyi “Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

kembali”. Penegasaan di dalam pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk

ditafsirkan. Jadi tidak perlu dibatasi, asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus

menjabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Kemudian, pasal 7 diubah, yang

bunyinya menjadi “Presiden dan atau Wakil Presiden memegang jabatannya

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang

72 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden “Alasan Tindak Pidana Pemberhetian Presiden

Menurut UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 89-91

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perubahan pasal ini dipandang sebagai

langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan

Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan terhadap pasal-pasal ini dapat dikatakan

sebagai pengurangan atas kekeuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai

hak prerogatif. Adanya perubahan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

secara langsung oleh rakyat diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara

langsung menentukan pilihannya sehingga tidak mengulang kekecewaan yang

pernah terjadi pada pemilu 1999. Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki

otoritas dan legitimasi yang sangat kuat karena akan dipilih langsung oleh rakyat.

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menetapkan bahwasanya Presiden dan / atau Wakil Presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A UUD NRI 1945). Pasal 7 UUD

NRI Tahun 1945 menegaskan bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan dipilih kembali dalam jabatan

yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa

jabatannya, tentu saja during good behaviour. Presiden dan Wakil Presiden tidak

lagi dipilih oleh MPR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat pula

mengajukan mosi tidak percaya (motie van wantrouwen) terhadap kebijakan

Presiden dan / atau Wakil Presiden, sekalipun dukungan DPR tetap dipandang

efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.73

Pejabat negara yang dapat di-impeach di Indonesia menurut UUD setelah

perubahan hanyalah Presiden dan / atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan

negara lain dimana mekanisme impeachment bisa dilakukan terhadap pejabat-

pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden

serta pejabat tinggi negara adalah obyek yang dapat dikenakan tuntutan

impeachment sehingga dapat diberhentikan. Pengaturan bahwa Presiden dan /

atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan impeachment terdapat pada

pasal 7A UUD Tahun 1945 yang menyebutkan “Presiden dan / atau Wakil

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

maupun perbuatan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan / atau Wakil Presiden.”

73 Laica Marzuki, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita No.I, (Palu: Fakultas Hukum Universitas

Tadulako, 2005), Vol. I April-Juli, h. 2

Pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dimaksud merupakan

kewenangan konstitusional MPR atas usul DPR. DPR adalah impeacher,

mempersiapkan data bukti secara cermat. Tentu saja, DPR perlu mempersiapkan

tim investigasi sebelum mengemukakan pendapatnya berkenaan hal-hal

pelanggaran hukum dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan / atau

Wakil Presiden.74

DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan

kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden

dan / atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang

termasuk dalam alasan impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A

UUD 1945, maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata

tertib DPR) mengajukan tutntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah

Konstitusi.75

Dalam pada itu, ketua Mahkamah Konstitusi dalam syaratnya, bertanggal

15 juni 2004, no. 94-95/MK.KA/VI/2004 kepada ketua MPR. Ketua DPR dan

pimpinan DPD (khusus terakhir melalui sekretaris jendral MPR) memberikan

saran guna perubahan peraturan tata tertib DPR dan MPR, antara lain dengan

mengantisipasi penjabaran prosedur dan pemberhentian Presiden dan Wakil

74 Laica Marzuki, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita No.I, h. 3


Konstitusi, h. 62

Presiden dalam peraturan tata tertib masing-masing, termasuk peraturan tata tertib

DPD.76

Proses impeachment yang berada ditangan Mahkamah Konstitusi, sesuai

dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan

memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon

karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan /

atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal

7A UUD 1945.77

Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa

usulan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diajukan DPR

kepada MPR hanya terlebih dahulu mengajukan kepada MK untuk memeriksa,

mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden

melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela Presiden dan / atau wakil

presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden

(pasal 7B ayat 4) UUD NRI 1945. Putusan yang diminta DPR kepada MK adalah

putusan hukum (‘judicieele vonnis’), bukan putusan politik (‘politieke

beslissing’). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR, wajib

disampaikan kepada DPR dan Presiden dan / atau Wakil Presiden (pasal 85

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).78

76 Laica Marzuki, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita No.I, h. 3 77 Harjono dan Maruarar Siahaan, Mekanisme Impeachment dan Humum Acara Mahkamah

Konstitusi, h. 62


Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden

terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan / atau terbukti

bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan / atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna

untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden kepada

MPR (pasal 7B ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).79

Berbeda halnya putusan Mahkamah Konstitusi maka putusan MPR yang

memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden adalah putusan politik

(politieke beslissing). Hanya MPR yang memiliki kewenangan konstitusional

guna memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatan

(pasal 7A dan pasal 7B ayat (6), (7) UUD NRI Tahun 1945). 80

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usul tersebut (pasal 7B

ayat (6) UUD NRI Tahun1945).81

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul

pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan

mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara

pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu

rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh

anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil

79 Ibid, h. 4

80 Ibid, h. 3


Presiden harus disepakati sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir

dalam rapat paripurna.82

Walaupun telah jatuh putusan MK yang menyatakan bahwasanya

pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden telah terbukti, namun

MPR dapat menjatuhkan putusan lain sepanjang pertimbangan politik (‘politieke

overweging’) dalam rapat paripurna MPR menerima baik penjelasan yang

dikemukakan Presiden dan / atau Wakil Presiden sehingga rapat memandang

Presiden dan / atau wakil Presiden tidak perlu diberhentikan. Rapat paripurna

terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Presiden dan / atau Wakil Presiden

menyampaikan penjelasan sebelum Rapat Paripurna menjatuhkan putusan (vide

pasal 7B ayat (7) UUD NRI Tahun 1945).

Penjelasan sebagaimana dimaksud pasal konstutusi tersebut pada

hakikatnya merupakan upaya pembelaan diri bagi Presiden dan / atau Wakil

Presiden. Tidak berarti putusan MPR menyampingkan putusan MK, tetapi hal

pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu

memang merupakan constitutioneele bevoegheden dari MPR. Dalam pada itu,

putusan Rapat Paripurna MPR yang memberhentikan Presiden dan / atau Wakil

Presiden adalah sebatas memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dari

jabatan publik kepala pemerintahan negara, dalam makna to removal from the

office, tidak memasuki ranah penyidikan serta penuntutan pidana terhadap


Konstitusi, h. 62

Presiden dan / atau Wakil Presiden yang diberhentikan. Putusan politik (‘politike

beslissing’), bukan bagian dari proses hukum penyidikan (‘opsporing) dan

penuntutan.83

B. Alasan-Alasan Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 Hasil

Amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahum 1945 setelah

perubahan, mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian

Presiden , dan mekanisme Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A UUD 1945,

berbunyi: “Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.”

1. Pengkhianatan Terhadap Negara.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah

Konstitusi bahwa pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana

terhadap keamanan negara yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat di

kemukakan bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap keamanan negara


diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan

sebagian lagi di luar KUHPidana, seperti tindak pidana terorisme.

KUHPidana secara khusus tidak mempergunakan istilah tindak pidana

“pengkhianatan terhadap Negara”, namun dalam ilmu pidana Indonesia,

tindak pidana terhadap keamanan Negara atau yang disebut tindak pidana

makar yang diatur dalam Titel I buku 2 KUHPidana yaitu dari pasal 104 s/d

pasal 129 adalah merupakan tindak pengkianatan terhadap negara.

Menurut Wirjono Prodjidikuro, Titel I buku 2 KUHPidana, memuat

tindak-tindak pidana yang bersifat menggangu kedudukan negara sebagai

suatu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasiaonal yang

terdiri dari pelbagai negara yang berdaulat. Sifat pengkhianatanlah (verrad)

yang merupakan nada bersama dari tindak-tindak pidana dari title I ini. Lebih

lanjut Wirjono menyatakan, ada dua pengkhianatan yaitu:

a. Pengkhianatan intern (hoog verraad), yang ditujukan untuk merubah

struktur kenegaraan dan struktur pemerintahan yang ada termasuk juga

tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi mengenai keamanan intern

negara.

b. Pengkhianatan ekstern (landverraad) yang ditujukan untuk membahayakan

keamanan luar negeri. Jadi mengenai keamanan ekstren dari negara,

misalnya hal memberi pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan

dengan negara lain.84

Berdasarkan titel I Buku II KUHPidana pengkhianatan terhadap

negara mencakup jenis-jenis tindak sebagai berikut:

1) Makar terhadap Kepala Negara (pasal 104);

2) Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah kekuasaan asing (pasal

106);

3) Makar untuk menggulingkan pemerintah (pasal 107);

4) Pemberontakan / opstand (pasal 108);

5) Permufakatan jahat dan / atau penyertaan untuk melakukan kejahatan

yang dimaksud dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 KHUPidana;

6) Mengadakan hubungan dengan Negara asing yang bermusuhan dengan

Indonesia (pasal 111), bentuk-bentukl dari tindak pidana ini adalah

mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud:

a. Menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau

perang terhadap negara.

b. Memperkuat niat negara asing tersebut.

c. Menjanjikan bantuan terhadap negara asing tersebut.

d. Membantu persiapan negara asing tersebut untuk melakukan

perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara.

84 Wirjono Prodjodikuro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta-Bandung: PT

Eresco, 1974), Cet II, h. 202

7) Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar

negara asing membantu penggulingan terhadap pemerintah di

Indonesia (pasal 111 bis);

8) Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116);

9) Kajahatan-kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara

(pasal 117-120);

10) Merugikan negara dalam perundinagn diplomatic (pasal 121);

11) Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 126);

12) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara (pasal

127).

2. Korupsi dan Penyuapan

Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan

pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya

tinggi, politik yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot.85

Korupsi merupakan sebuah konsep yang sangat akrab di telinga semua orang

Indonesia. Hampir setiap hari media massa mengungkapkan gejala-gejala

penyelewengan dan penyalahgunaan dana, waktu, kekuasaan, dan fasilitas

yang ada yang merupakan berbagai macam gejala korupsi. Kendatipun semua

orang tidak menerima praktik-praktik korupsi, tetapi korupsi hampir

melibatkan semua orang. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat,

85 Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madan, (

Jakarta, UIN, 2006), h. 216

pengusaha, dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang

berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan bahkan lembaga

keagamaan. Di mana pun ketika ada kesempatan, orang akan melakukan

korupsi.86

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin

corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu pula

berasal pula dari asal kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari

bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu

corruption, corrupt, Prancis, yaitu corruption, dan Belanda, yaitu corruptie

(korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah

kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.87

Kata korupsi dalam

bahasa Indonesia berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak

beres dalam jabatan, pemalsuan dan sebagainya.88

Di Indonesia, korupsi bukan saja merupakan gejala kehidupan individu

(pribadi), masyarakat (kelompok dan golongan), atau negara (sistem politik

dan pemerintahan). Lebih dari itu, tindakan tercela itu sudah menjadi salah

satu masalah utama dan mendesak. Di katakan seperti itu, karena korupsi

86 Munawar Fuad Noeh, Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi (Jakarta, Zihru’l Hakim,

1997), Cet I, h. 13

87 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 4

88 Djoko Prakoso, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara,(Jakarta:

PT Bina Aksara, 1987), h. 389

merupakan realita penyalahgunan kekuasaan di setiap sendi kehidupan

masyarakat. Penelitian berskala internasional, regional, dan nasional telah

membuktikan hal itu. Ditemukan, bahwa Indonesia adalah negara terkorup

kedua di Asia dan pertama di ASEAN.89

Bangsa ini pun terperanjat ketika

Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa

menyimpulkan bahwa korupsi diperadilan Indonesia adalah salah satu yang

terburuk di dunia yang mungkin hanya bisa disamai oleh Meksiko. Bahkan di

mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam

hal ini adalah korupsi di Pengadilan, Indonesia memperoleh skor 9,92 dari

skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik

dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas

India yang memperoleh angka 9,26 dan Vietnam yang mendapatkan skor

8,75.90

Tragisnya, walau hampir semua orang Indonesia menilai korupsi

adalah jahat dan buruk dan arena itu harus diberantas-, tetapi pejabat dan

instansi yang berwenang memberantasnya, bekerja setengah hati dan asal-

asalan. Sehingga, hasil tindakan itu jauh dari memuaskan. Malah berbagai

tokoh dan lembaga kekuasaan, terkesan kuat memberikan proteksi kepada

para koruptor. Lebih parah lagi, dalam pergaulan sehari-hari, tidak ada

89 Arbi Sanit, ed., Korupsi Di Negeri Kaum Beragama Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi

(Jakarta: P3M, 2004), h. 45

90 Arya Maheka, Mengenali Dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: KPK, t.th), h. 2

pembedaan antara koruptor dengan orang jujur. Koruptor dihormati karena

kekayaan dan kekuasaan atau karena sumbangannya kepada warga

masyarakat.

Walaupun UUD 1945 memisahkan kedua bentuk pelanggaran hukum

ini yaitu; korupsi dan penyuapan sebagaimana tercantum dalam pasal 7A

UUD 1945, namun dalam pembahasan ini akan digabung dalam satu topic,

karena ternyata korupsi dan penyuapan sudah diatur dalam satu undang-

undang tersendiri.91

Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi

diatur dalam undang-undang tersendiri.92

Sehingga dengan demikian segala

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikualifisir

sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang

ini mencakup tiga kelompok tindak pidana yaitu:

Pertama, tindak pidana korupsi yang umum sebagaiman diatur dalam

pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 yang terdiri dari sebagai berikut:

91 Yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

92 Yaitu UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana di

ubah dengan UU No 20 tahun 2001

a. Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi93

yang dapat merugikan

keuangan atau perekonomian negara;94

b. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

Negara.95

Kedua, tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak

pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri,96

hakim, advokat

sebagimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP).

93 Korporasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 UU No 30 tahun 1999, adalah

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

badan hukum.

94 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2.

95 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3

96 Dalam pasal 1butir 2 UU No 31 tahun 1999, yang dimaksud pegawai negeri adalah:

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU kepegawaian;

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; - Orang yang menerima gaji atau upah dari keunagan Negara atau daerah;

- Orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari

keuangan Negara atau daerah;

- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan odal atau

fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana

korupsi, antara lain perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah,

merintangi atau menggagalkan penyidikan, dan pemeriksan dalam perkara

korupsi. Memberikan keterangan tidak benar sebagai tersangka, saksi, dan

saksi ahli dalam perkara yang terkait dengan tindak pidana korupsi.97

3. Tindak Pidana berat Lainnya serta Perbuatan Tercela.

Undang-Undang Dasar 1945 maupum Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi, tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud

dengan “tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela”. Namun dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi

sangat tegas bahwa maksud “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tidak ada batasan yang tegas atas istilah “perbuatan tercela”, baik

dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-undang tentang

Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi (UU No 24 tahun 2004) memberikan pengertian tentang perbuatan

tercela yaitu “perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan / atau

Wakil Presiden”. Perbuatan tercela itu termasuk pelanggaran hukum lainnya

seperti pelanggaran sumpah jabatan, penyalahgunaan wewenang (abuse of

97 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 179.

power), pelanggaran undang-undang dasar serta pelanggaran terhadap norma

moral dan norma agama. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat sekaligus

juga merupakan pelanggaran terhadap norma agama, misalnya berjudi atau

berzina. Logika ini dapat dipahami karena hukum pada hakikatnya berakar

pada moral (kesusilaan), dan kesusilaan pada dasarnya bersendikan agama.98

4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau wakil Presiden

Undang-undang nomor 24 tahun 2003 pasal 10 ayat (3) huruf e

menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan / atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana di tentukan

dalam pasal 6 UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan

Wakil Presiden adalah:

1. Seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

2. Tidak pernah mengkhianati Negara.

3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

98 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, h. 180-181.

Mengacu pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat-syarat untuk

menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka

syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam pasal 6 UU

no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Proses Pembuktian di Mahkamah Konstitusi (Mk)

Sebelum Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam pasal

10 ayat (2), terlebih dahulu dilakukannya pengawasan oleh DPR. UUD 1945

mengatur bahwa DPR memilki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi angaran

dan fungsi pengawasan. Atas dasar pelaksanaan fungi pengawasan ini maka DPR

dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden. Pasal

7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan;

“Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan / atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden adalah

dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat."

Yang menjadi fokus perhatian dalam proses impeachment di MK adalah

bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan

impeachment yang di tujukan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ketika

proses impeachment di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan /

atau wakil Presiden atas tuduhan impeachment karena yang menjadi objek dalam

proses impeachment di MK adalah pendapat DPR. MK wajib memeriksa,

mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang

diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih bernuansa politis. Oleh sebab itu

proses impeachment di MK adalah untuk melihat tuduhan impeachment kepada

Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK

merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman

maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi

justifikasi secara hukum.99

UUD 1945 dan UU MK seolah membuat kalsifikasi pokok perkara

tuduhan impeachment ke dalam 2 kelompok yaitu (a) Presiden dan / atau Wakil

Presiden melakukan pelanggran hukum dan (b) Presiden dan / atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Yang termasuk dalam kelompok pertama adalah berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden

dan / atau Wakil Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1)

UUD 1945 serta pasal 6 UU No.23 tahun 2003 sebagai penjabaran dari pasal 6

ayat (20 UUD 1945. Akan tetapi pengelompokan ini tidak membawa dampak

hukum yang berbeda, karena bilamana Presiden dan / atau Wakil Presiden

terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaiman

termasuk dalam kelompok pertama maupun kelompok kedua maka amar putusan


Konstitusi, h. 75

MK adalah membenarkan pendapat DPR. Namun apabila Presiden dan / atau

Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan / atau tidak

tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebgai Presiden dan / atau Wakil Presiden

maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan di tolak.

Secara ringkas proses impeachment di Mahkamah Konstitusi dapat

digambarkan sebagai berikut:

1) Pendaftaran pemohon dalam hal ini DPR) di kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi harus memenuhi ketentuan tentang kedudukan hukum (legal

standing) pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, dan

pokok perkara disertai bukti-bukti.

2) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

3) Pemeriksaan pendahuluan oleh panel hakim.


5) Pemeriksaan di persidangan dan pembuktian.


7) Putusan dapat berupa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan:

a. Tidak dapat di terima

b. Ditolak; atau

c. Membenarkan pendapat DPR.

d. Jika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka

DPR melanjutkannya ke dalam MPR.

e. Dalam hal Presiden dan / atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada

saat proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, proses persidangan di

hentikan dan pernohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Proses Impeachment di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah perubahan ketiga UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) tidak lagi mengikuti doktrin supremasi parlemen yang menduduki MPR

sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Doktrin yang dianut oleh UUD

1945 setelah mengalami perubahan adalah supremasi konstitusi dimana konstitusi

menjadi suatu institusi tertinggi di Indonesia.

MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih

lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya dalam lima tahun di

ibukota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak

sementara itu, wewenang MPR melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden, dan

memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

menurut UUD.100


Konstitusi, h. 24

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka

DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul

DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu

selambat-lambatnya 30 hari setelah MPR menerima usulan tersebut, tata cara

impeachment dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (pasal 63) mengenai tata

cara pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

peraturan tata tertib (keputusan MPR RI nomor 7/MPR/2004 tentang peraturan

tata tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan keputusan MPR RI nomor

13/MPR/2004 tentang perubahan Peraturan tata tertib MPR RI)

Pimpinan MPR kemudian mengundang anggota MPR untuk mengikuti

rapat paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden

dan / atau wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga

mengundang Presiden dan / atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan

yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam rapat paripurna majelis.

Presiden dan / atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan

penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan / atau Wakil

Presiden tidak hadir untuk meyampaikan penjelasan, maka majelis tetap

mengambil putusan terhadap usul pemberhentaian Presiden dan / atau Wakil

Presiden.

Pengambilan putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan / atau

Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK dilaksanakan

melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara

terbanyak itu adalah diambil dalan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

dari jumlah anggota majelis (kourum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3

dari jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Secara ringkas proses impeachment di MPR dapat digambarkan sebagai

berikut:

a. MPR menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Putusan Mahkamah

Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, selambat-lambatnya 30 hari

setelah menerima putusan .

b. Presiden dan / atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan keterangan.

c. Rapat Paripurna MPR dengan korum sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah

anggota dapat mengambil keputusan, yang mungkin berupa:

1) Ditolak, yang berarti Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak

diberhentikan dari jabatannya, atau

2) Diterima, dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota yang hadir, yang berarti Presiden dan / atau Wakil Presiden

diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.101

101 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, h. 186-187

E. Analisis

Impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim

dengan kata accuse atau charge yang berarti menuduh atau mendakwa. Impeachment

merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian

seorang Presiden atau Pejabat Tinggi Negara (a public official) dari jabatannya itu

berakhir.102

Impeachment adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan

dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana

(criminal conviction) atau pengenaan ganti kerugian perdata.103

Menurut UUD 1945 bahwa Presiden dapat diberhentikan apabila Presiden

telah melakukan pelanggaran hokum berupa; pengkhianatan terhadap Negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden yang diatur dalam pasal 7A UUD 1945.

Alasan-alasan yang dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya

dalam Islam yaitu menurut pendapat dari Abdul Qadim Zallum terdapat dua

klasifikasi pemberhentian khalifah:

102 Achmad Roestandi., Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Cet I, h. 168

103 Iwan Permadi, Jurnal Konstiusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

2007), Volume 4 No.3, h. 131

1. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari


1) Kalau khalifah murtad dari Islam104

2) Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan105

3) Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat106

2. Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya

dari jabatan khalifah namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya

yaitu terdiri dari:

1) Khalifah telah kehilangan ‘adalah-nya.107

2) Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau

waria.108

3) Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang

gila

4) Cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat

diharapkan kesembuhannya

104 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press,

2007), h. 275

105 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, h. 275 106 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, h. 275

107 Ibid, h. 137


5) Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi

menangani urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang

sesuai dengan hukum syara’. 109

Adapun mengenai mekanisme impeachment, di dalam UUD 1945 harus

melalui tiga lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah

Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR dalam

menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk

mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden

telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan

impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945, maka DPR

setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR)

mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden terbukti

melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan / atau terbukti bahwa

Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan / atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk

meneruskan usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden kepada MPR

(pasal 7B ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). Proses pengambilan keputusan MPR

atas usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan


mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Bahwa, apakah Presiden dapat

di impeachment atau tetap memangku jabatannya sebagai presiden.

Sedangkan menurut sistem ketatanegaraan Islam tidak ditemukan



Presiden.

Pertama, sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarij, Mu’tazilah,

Zaidiyah, dan para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk

memberhentikannya. Cara inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sall

as-saif (menghunuskan pedang).

Kedua, untuk memberhentikan pemimpin adalah melalui apa yang

diistilahkan pada zaman modern ini dengan civil disobedience (pembangkangan

sipil). Cara ini dilakukan apabila umat merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak

takut dosa melakukan maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam.

Ketiga, dengan cara pengambilan suara terbanyak yang keputusannya

ditetapkan oleh Majelis Syurâ. Di zaman modern, para pemikir kontemporer

seperti Rasyid Ridho dan lain-lain, mengganti majelis syura dengan badan

perwakilan (legislatif) rakyat yang dipilih melalui sistem pemungutan suara

modern. As-Sayyid Al-Maududi secara aktual menegaskan bahwa legislatif

adalah apa yang dalam terminologi fiqh lama dikenal dengan ahlul halli wal aqdi

(majelis syura). Dengan demikian sesuai dengan pemikiran tersebut majelis

syura’ (lembaga legislatif) sebagai penjelmaan wakil rakyat, berhak untuk

mengangkat seorang khalifah yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika

khalifah itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Majelis syura’ berhak pula

untuk memberhentikannya apabila Majelis Syura’ menilai khalifah telah

melakukan pelanggaran terhadap syariat, konstitusi, dan perundang-undangan,

maka presiden dapat diberhentikan melalui pengambilan suara terbanyak yang

keputusan majelis syura tersebut ditetapkan dengan suara terbanyak.

Sehingga jelas apa yang telah dipaparkan diatas, mengenai mekanisme

impeachment Presiden menurut UUD 1945 dengan sistem ketatanegaraan Islam

memiliki perbedaan yang nyata. Adapun terdapat satu persamaan bahwa, dalam

pengambilan keputusan terhadap pemberhentian Presiden antara pemikiran

Rasyid Ridho dengan UUD 1945 adalah melalui pengambilan suara terbanyak

dalam sidang lembaga legislatif. Dalam hubungan ini, konferensi para ulama dan

para cendikiawan muslim yang mewakili semua aliran, Sunni dan Syi’ah, yang

diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Januari 1951 dari Karachi,

Pakistan, memberi rekomendasi sebagai berikut: Lembaga (dalam hal ini Majelis

Syura’) yang diberi kuasa memilih kepala negara (khalifah), juga memiliki

kekuasaan untuk memecatnya atas dasar suara mayoritas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian uraian di atas, penulis menarik suatu kesimpulan sebagai

berikut, yaitu:

Alasan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden disebutkan

secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden yang telah diatur

dalam pasal 7A UUD’45.

Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3

lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama di lembaga DPR. DPR

melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan

bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang

dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan

Impeachment. Setelah proses di DPR selesai maka putusan tersebut dilanjutkan

dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan MK wajib untuk memberikan putusan

atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan lagi ke Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) untuk mendapat kata/hasil akhir akan nasib Presiden dan / atau

Wakil Presiden apakah Presiden diberhentikan atau tidak

Adapun alasan yang menjadikan Presiden berhenti menurut

ketatanegaraan Islam adalah. Menurut pendapat dari Abdul Qadim Zallum

terdapat dua klasifikasi pemberhentian khalifah:

1) Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari


• Kalau khalifah murtad dari Islam

• Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan/

hilang akal;

• Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat

2) Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis

mengeluarkannya dari jabatan khalifah namun dia tidak boleh

mempertahankan jabatannya yaitu terdiri dari:

• Khalifah telah kehilangan ‘adalah-nya

• Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau

waria

• Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh

terkadang gila

• Karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak

dapat diharapkan kesembuhannya

• Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi

menangani urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri,

yang sesuai dengan hukum syara’

Mengenai mekanisme impeachment, dalam Islam tidak ditemukan



presiden;

Sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarij, Mu’tazilah, Zaidiyah, dan

para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk

memberhentikannya, dengan istilah sall as shaif yaitu, (menghunuskan pedang).

Dengan civil disobedience (pembangkangan sipil). Cara ini dilakukan

apabila umat merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak takut dosa melakukan

maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam.

Menurut Rashid ridho yaitu Melaliu majelis syura’ karena majelis syura’

(lembaga legislatif) sebagai penjelmaan wakil rakyat, berhak untuk mengangkat

seorang khalifah yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika khalifah itu

melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Majelis syura’ berhak pula untuk

memberhentikannya apabila Majelis Syura’ menilai khalifah telah melakukan

pelanggaran terhadap syariat, konstitusi, dan perundang-undangan, maka presiden

dapat diberhentikan melalui pengambilan suara terbanyak yang keputusan majelis

syura tersebut ditetapkan dengan suara terbanyak.

Adapun pandangan menurut ketatanegaraan Islam terhadap alasan dan

mekanisme impeachment Presiden menurut UUD 1945 dan ketatanegaraan Islam

adalah, bahwa di dalam alasan-alasan yang telah disebutkan baik menurut UUD

1945 dan dalam ketatanegaraan Islam adalah adanya keterkaitan tentang alasan

yang ada dalam ketatanegaraan Islam yaitu alasan tentang hilangnya sifat adalah

atau hilangnya rasa keadilan Presiden atau pemimpin yang bisa diartikan atau

dijelaskan di dalam UUD 1945 yaitu:

1) Pengkhianatan terhadap Negara dalam Islam berupa; Makar dan Bughot

(pemberontakan),

2) Korupsi dan penyuapan dalam Islam berupa; Pencurian, penipuan

3) Perbuatan tercela dalam Islam berupa; melanggar bai’at atau sumpah

jabatan, penyelewengan kekuasaan, berjudi, berzina

Dan tinjauan mengenai mekanisme impeachment Presiden menurut UUD

1945 dan dalam ketatanegaraan Islam yaitu bahwa;

Mahkamah madzalim sebagai lembaga peradilan yang fungsinya

menegakkan hukum, mengadili Presiden terkait adanya pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh Presiden apakah Presiden bersalah atau tidak. Dan dewan

pimpinan mensyahkan secara hukum yang berlaku atas putusan yang dilakukan

oleh mahkamah madzalim terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

Presiden. Kemudian putusan tersebut dibawa ke Majelis Syura untuk

dimusyawarahkan hingga menemukan hasil akhir akan nasib Presiden apakah

Presiden dapat diberhentikan atau tidak dengan cara pengambilan suara

terbanyak.

Hal ini dapat dikatakan sesuai menurut UUD 1945 atas apa yang

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu memutuskan secara hukum bahwa

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undanagan. Dan

putusan tersebut selanjutnya dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan

MPR kemudian mengadakan Sidang Istimewa terkait pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh Presiden melalui pengambilan suara terbanyak. Dengan

pengambilan suara terbayak tersebut maka MPR dapat memutuskan apakah

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya atau tidak.

B. Saran

Sebagaimana yang telah penulis uraikan secara luas mengenai mekanisme

impeachment Presiden, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

menjalankan tugas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara , khususnya

lembaga yang menangani mekanisme impeachment:

Check and balances antara tiga lembaga negara menjadi salah satu faktor

penting dalam tatanan pemerintahan yang demokratis. Mekanisme pengawasan

yang dibangun oleh parlemen terhadap eksekutif haruslah juga mendasarkan pada

prinsip yang serupa. Kisah arogansi parlemen di masa awal demokratisasi

Indonesia merupakan sebuah pengalaman yang patut diingat dan dipelajari.

Untuk terciptanya check and balances, tiap lembaga negara harus

menggunakan pendekatan legal konstitusional untuk melaksanakan mekanisme

kontrol kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Agar pengawasan

terhadap lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif haruslah diberi koridor untuk

menegakkan nilai keadilan dan tidak hanya sekedar pertarungan elit politik

semata. Apabila proses ini terjadi maka sistem politik yang lebih sehat akan

tercipta dan membawa kesejahteraan masyarakat. Dengan memegang kuat prinsip

check and balances tersebut, maka lembaga negara akan dapat menjalankan

tugasnya dengan lebih efektif dan lebih demokratis.

impeachment presiden menurut uud 1945 hasil...

Documents