IMPLEMENTASI K3, JKK RTW, PAK PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

DIREKTORAT PELAYANAN

“PENINGKATAN KOMPETENSI DOKTER DI ERA JKN”PIT IDI , 24 Agustus 2019

2

Name : dr Fani Syafani, MKK, AK3

Education&Skill : § Graduated from Medical Doctor Faculty in University of Padjadjaran, Bandung, West Java, in 2006

§ Get certificate From Training Schme of Injury and Occupational Diseases, Turin , Italy, 2015

§ Master Occupational Health and Safety at the University of Indonesia, 2017

§ Get the certificate of Ahli K3( AK3 ),Jakarta, 2018§ Get certificate Trainer of Training (TOT) about safety health.

Job Tittle : § Working at PT JAMSOSTEK since 2008§ As Verificator of Occupational Accident and Diseases from

2008-2013§ As a Case Manager BPJS Employment since 2014-2017§ As Manager at Head Office of BPJS Ketenagakerjaan since

2018

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

LATAR BELAKANG SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN

4

BPJS KetenagakerjaanBEROPERASI PENUH

1 Juli 2015

PT. Jamsostek (Persero)s.d. 31 Desember 2013

BUMN§ Bertanggung jawab pada

Kementerian§ Profit Oriented

Program:JHT, JKK, JKM dan JPK

Kepesertaan:Wajib untuk Pekerja Formal

UU 3/1992

BPJS Ketenagakerjaan1 Januari 2014

BERDIRI

UU 40/2004 dan UU 24/2011

Badan Hukum Publik§ Bertanggung jawab pada Presiden§ Nirlaba

ProgramJHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU 3/1992

1. Kepesertaan2. Wajib untuk seluruh pekerja

§ Formal : 41,5 juta(kecuali PNS/TNI/POLRI§ Tenaga Kerja Asing§ Informal : 68,2 juta

3. Penerapan Sanksi Administratif

Kepesertaan:§ 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk

program JP

ProgramJP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSN

Keuangan:§JHT dan Non – JHT§Pengawasan: Kemen BUMN

Keuangan:1. Dana Jaminan Sosial (Per Program)

dan Aset BPJS2. Pengawasan: OJK & DJSN

Transformasi BPJS KetenagakerjaanSesuai UU 24/2011

5

UU No.24 tahun 2011

Perlindungan Menyeluruh pada Penduduk Indonesia

Jaminan Kematian (JKM)Pemberi Kerja : 0,3%

Jaminan Hari Tua (JHT) Pemberi Kerja: 3,7% Tenaga Kerja : 2%

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)Pemberi Kerja: 0,24% 0,54% 0,89% 1,27 % 1,74%

Jaminan Pensiun (JP)Pemberi Kerja : 2%Tenaga Kerja : 1%

Amanah UU No.24 tahun 2011

Image designed by freepik.com

Tenaga Kerja Asing Minimal telah 6 bulan menetap di Indonesia

Pekerja Informal

Pekerja Formal

BPJS Ketenagakerjaan Melindungi Pekerja baik Formal, Informal ,TK Asing dan Pekerja Migran Indonesia

1

2

SISTEM DAN ADMINISTRASI

Ekspansi Service Network

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Tantangan dalam Memperluas Jaringan dan Meningkatkan kepesertaan

Dengan 6000 pulau berpenduduk

Terdiri dari 18.000 pulau

11 Kantor Wilayah, 326 Kantor Cabang, 5.575 pekerja

173 PTSP, 2.515 service point

Lebih dari 300 bahasa daerah yang berbeda

8

Administrasi& Sistem“Simple dan Cepat”

§ Virtual Account§ Internet based

Kacab/KCPPPOBPTSP

RegisterRp

Payment Report Data Membership Claim1 2 3 4

InformationBPJS Ketenagakerjaan

@BPJSTKInfo

BPJS Ketenagakerjaan

Smart kiosk

Smart kiosk

PESERTA DAN POTENSI

10Grand Direction – August 19

Pemberi Kerja/Badan Usaha Tepat Waktu Bayar Iuran

Update Sampai dengan Mei Tahun 2019

Pemberi Kerja/Badan Usaha Tepat WaktuBayar Iuran a. Penerima Upah b. Bukan Penerima Upah c. Jasa Konstruksi

Series1 87% 75% 99%Series2 65,97% 64,81% 99,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Pemberi Kerja/Badan Usaha Tepat Waktu Bayar Iuran S.d Mei 2019 (Target 2019)

UraianTarget

Tahun 2019 % s.d. Bulan Mei 2019

Pemberi Kerja/Badan Usaha Tepat Waktu Bayar Iurana. Penerima Upah 87% 65,97%b. Bukan Penerima Upah 75% 64,81%c. Jasa Konstruksi 99% 99,70%

PROMOTIF PREVENTIFIMPLEMENTASI K3

Ranah Aturan K3UU No 1 tahun 1970

Bab III, Pasal 3 Syarat Keselamatan Kerja

Dimana Pengusaha/Pemberi Kerja memberikan APD, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja

UU No .13 tahun 2003

Paragraf 5 Keselamatan danKesehatan Kerja ,Pasal 86 dan pasal

87 ;

Kewajiban pengusaha menerapkanSMK3 dan Memberikan perlindungan

pada pekerja

PP Nomer 50 tahun 2012

Bagian Ketiga Perencanaan K3,Pasal 9

Pengusaha Menelaah awalidentifikasi potensi bahaya danpengendalian risiko

PP Nomer 44 tahun 2015

Pasal 50; Pemberi Kerja selainpenyelenggara negara wajib melakukanupaya pencegahan melalui promotifpreventif bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Permenaker 05 tahun 2018

Pasal2: Pengusaha/Penguruswajib melaksanakan syarat K3 Lingkungan Kerja

Pasal 3;meliputi pengendalianfaktor fisika ,kimia, biologi, ergonomi, psikologi pekerja

Permenakertrans 03/MEN/1982

Pasal 4:Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja diselenggarakan oleh pengurusPasal 9: Pegawai Pengawas Keselamatan Kesehatan Kerja Melakukan pengawasan thdpelaksanaan peraturan ini

UUD 1945, pasal 27 ayat 2

Keselamatan Kesehatan Kerja

Implementasi K3

ImplementasiKeselamatan

Kesehatan Kerja

MencegahPotensi

Kecelakaan Kerja

MencegahPotensi Terjadi

PAK/PAHK

Visi & Misi K3 Nasional :

Indonesia Berbudaya Keselamatan Kesehatan KerjaTahun 2020 ,,

Implementasi Kegiatan Keselamatan Kesehatan Kerjadi BPJS Ketenagakerjaan

Semester I • Sosialisasi K3 ,JKK

RTW secara berkaladi setiap wilayah

• Workshop Health Risk Assesment di Wilayah Sumbagseldan Jawa Timur

Semester II• Peningkatan kompetensi

Sertifikasi Ahli K3 Internal

• Pertemuan denganParaPraktisi,Akademisi, Stakeholder terkait Perduli K3 , JKK RTW dan kepedulian pada KK PAK

2018

Implementasi Kegiatan Keselamatan Kesehatan Kerjadi BPJS Ketenagakerjaan

2019Semester I

• Seminar Keselamatan Kesehatan Kerja, Jakarta, 2 Mei 2019

• Sosialisasi K3 secara berkala oleh para Manager Kasus KK PAK

Semester II• Pemberian APD

berupa Helm dalamupaya perlindunganpekerja saatberlalulintas

• Peningkatan kompetensi Sertifikasi Ahli K3 Internal

KURATIF REHABILITATIFIMPLEMENTASI PROGRAM JKK JKM

Regulasi Pelaksanaan Program JKK JKM

Permenaker No 26 Tahun 2015Penyelenggaraan Program JKK, JKM, JHT PU

Permenaker No 28 Tahun 2015Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter

Penasehat

Permenaker No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM

pada Sektor Usaha Jakon

Permenaker No 01 Tahun 2016Penyelenggaraan Program JKM, JKM dan

JHT bagi peserta BPU

Permenaker No 10 Tahun 2016Program Return to Work, Promotif dan

Preventif dan Penyakit Akibat Kerja

Permenaker No 11 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam

Penyelenggaraan Program JKK

PermenakerPP

Tentang Penyakit Akibat Kerja

Perpres No.07 tahun 2019

PP 44 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan

Progam Jaminan KecelakaanKerja (JKK) & Jaminan Kematian

(JKM)

Termasuk Penyakit Akibat Kerja :

Berangkat kerja& pulang(jalur yang wajar dilalui)

Saat dinas

Di tempat kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja

a. TK Penerima Upah0,24% – 1,74% sesuai kelompok risiko (sama dengan Program saat ini)

b. TK Bukan Penerima Upah1% dari upah yang dilaporkan

Iuran

a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisb. Santunan berupa uang (STMB, santunan cacat)c. Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah) untuk setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.(Untuk TK Penerima UPAH)

Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja(PP Nomor 44 Tahun 2015)

Rp Rp

Manfaat Program JKKBPJS Ketenagakerjaan

Dipresentasikan pada Kegiatan High Level Meeting “Presentasi Asessmen Kapasitas Panti Sosial dan Optimalisasi Terhadap Akses Pasar Kerja Bagi Penyandang Disabilitas (Studi di 6 UPT Disabilitas Kemensos RI)”, Yogyakarta, 31 Oktober 2017.

Filosofi PembentukanPusat Layanan Kecelakaan Kerja

( P L K K )

Keilmuan medis yang menyatakan bahwa pada periode golden hour (masa emas)dari kasus kecelakaan (trauma), pasien (peserta) harus mendapatkan tata laksanamedis tepat dan cepat sehingga dapat mengantisipasi timbulnya kecacatan ataupotensi peningkatan derajat kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibatkerja yang dialami oleh pasien (peserta).

Peraturan PemerintahUndang Undang PermenakerPP 44 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Progam JaminanKecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian

(JKM)

Pasal 30 Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan

Kerja atau penyakit akibat kerja dilakukanoleh fasilitas kesehatan milik pemerintah,

pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama

dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Permenaker No 26Tahun 2015

Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK JKT JHT bagi Peserta PU

Permenaker No 1 Tahun 2016Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK

JKT JHT bagi Peserta BPU

Permenaker No 11 Tahun 2016

Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program JKK

UU SJSN No.40 Tahun 2004

Pasal 31 ayat 1 Pelayanan kesehatan diberikan sesuai

kebutuhan medis.

Pasal 32 ayat 2 Pelayanan kesehatan diberikan pada fasilitaskesehatan yang menjalin kerjasama dengan

BPJS

DASAR PELAKSANAAN PLKK

PESERTA

• Peserta membawa KTP/ Kartu Peserta kePLKK

• Koordinasi dengan perusahaan

• Pengecekan eligibilitas Peserta• Permintaan validitas kasus• Permintaan surat Jaminan

PEMBERI KERJA

• Pengecekan validitas kasus JKK• Kelengkapan administrasi

• Koordinasi Kelengkapan administrasi• Persetujuan Surat Pernyataan

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Approval Surat Jaminan

Perawatan dan Pengobatanpada PLKK

ProsedurPusat Layanan Kecelakaan Kerja

APLIKASI e PLKK

8

9

Yang berhak untuk menentukan kasustersebut termasuk kecelakaan kerja atautidak adalah BPJS Ketenagakerjaan

1 2

3

4 5

6

7

Ketidaklengkapan administrasi sebelumkeluar PLKK, Pasien tetap terlayani namunsebagai pasien umum dan dapat diajukanreimbursment kepada BPJS Ketenagakerjaan

Alur Lintas Koordinasi

KASUS

Terkait Kerja DUGAAN Terkait Kerja

Tidak Terkait Kerja

Ada Ruda Paksa

Tidak Ada Ruda Paksa Ada

Ruda PaksaPenyakit

Penyakit Meninggal DuniaPenyakitMeninggal Dunia

Meninggal Mendadak PenyakitAkibat Kerja

KecelakaanKerja

Lalu lintasNon Tunggal

PenyakitAkibat Kerja

Tebukti TerkaitKerja

JENIS LAYANANPLKK BPJS Ketenagakerjaan

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau

rumah sakit swasta yang setara4. Perawatan intensif5. Penunjang diagnostik6. Pengobatan7. Pelayanan khusus8. Alat kesehatan dan implan9. Jasa dokter/medis10.Operasi11.Transfusi darah12.Rehabilitasi medik

Implementasi Program

Return to Work (RTW)

Pencapaian Kerjasama PLKK dan PLKB

PLKK PLKB Total

7361 56 7417

Perusahaan Pendukung RTW

Peserta Penerima ManfaatProgram RTW

Peserta Program RTW Yang Sudah Kembali Bekerja

2.080 125 212015

2016 10.395 304 182

201720182019

(sd.maret )

41.0455790062.646

570716

452583

Jumlah PLKK dan PLKB Seluruh Indonesia sd Des 2018

Pembayaran Klaim Manfaat JKK Dari Tahun 2014 s.d. 2018

Total Pembayaran Manfaat Klaim JKK dalam 5 tahun terakhir yaitu ; Tahun 2018 Lebih Tinggi 93% dari Tahun 2014

Maknanya;

Pemberi Kerja dan Pekerja Mengetahui Manfaat dari Perlindungan Program JKK sehingga memotivasi dalam melaporkan kasus kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

PEMBAYARAN MANFAAT JKK TAHUN 2014-2018

Jumlah Kasus Klaim JKK Yang dilaporkan Dari Tahun 2014 s.d. 2018

Jumlah Kasus Klaim JKK yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir ; tahun 2018 Lebih Tinggi 65 % dari Tahun 2014

Maknanya;Pemberi Kerja dan Pekerja Mengetahui Manfaat dari Perlindungan Program JKK sehingga memotivasi dalam melaporkan kasus - kasus kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2014 2015 2016 2017 2018

Kasus JKK Tahun 2014-2018

29

Kecelakaan Kerja berdasarkan Tempat Kejadian

Dari tahun 2013 Sampai 2018

Angka Kecelakaan Kerja ;Area tempat kerja> Lalu Lintas > diluar areaNote:

Kecelakaan di area tempat kerja Lalu lintasDiluar area tempat kerja

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1 2 3 4 5 62013 014 2015 2016 2017 2018

30

Kecelakaan Kerja Berdasarkan Jam KecelakaanDari Tahun 2013 Sampai 2018

Maknanya Jam Kecelakaan Kerja ;

Pagi hari > Siang hari> Malam hari

Kecelakaan Kerja sering terjadi pada pagi hari, dapat bermakna ;Perhatikan pekerja yang kelelahan akibat lembur di shift malam hari, sehingga Keselamatan Kesehatan Kerja di dalam tempat kerja harus lebih diperhatikan dan ingatkan untuk selalu berhati hati dalam berlalu lintas ,

jangan terburu buru saat menuju tempat kerja , maupun pulang setelah shift malam

8,1% (00.01-06.00)

46%

(06.01-12.00)

32,6 %

(12.01-18.00)

13,3 % (18.01-24.00)

Dampak Kecelakaan Kerja Pada Sektor Usaha

Sektor pertambangan memiliki tingkat kecelakaan yang relatif rendah, karena perusahaan-perusahaan pada sektor ini adalah perusahaan besar yang telah memiliki mitigasi risiko dan pengetahuan K3 yang baik. Walaupun demikian, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja cukup fatal, dimana angka kecacatan dan kematian cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memang memiliki tingkat risiko lingkungan kerja yang tinggi.

CACAT SEBAGIAN ANATOMIS

7%

CACAT SEBAGIAN

FUNGSI7%

MENINGGAL DUNIA

21%

SEMBUH65%

PertambanganCACAT

SEBAGIAN ANATOMIS

4%

CACAT SEBAGIAN

FUNGSI8%

MENINGGAL DUNIA

5%

SEMBUH83%

PertanianCACAT

SEBAGIAN ANATOMIS

11%

CACAT SEBAGIAN

FUNGSI4%

MENINGGAL DUNIA

12%

SEMBUH73%

Transportasi

KEMBALI BEKERJA“RETURN TO WORK”

Pasal 49Peraturan Pemerintah No.

44 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan ProgamJaminan Kecelakaan Kerja (JKK) &

Jaminan Kematian (JKM)

Permenaker

Peraturan Pemerintah

Permenaker No 10 Tahun 2016Pemberian Program Kembali Kerja serta

Kegiatan Promotif dan Preventif danPenyakit Akibat Kerja

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan danpenghidupan yang layak dan kesamaan kesempatan mendapatkanpekerjaan.

Perusahaan swasta memberikan kesempatan yang sama diperusahaannya.

Pengusaha dilarang melakukan PHK untuk kasus pekerja/buruhdalam keadaan cacat total tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atausakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokteryang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Pengusaha yang mempekerjakan penyandang cacat wajibmemberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajatkecacatannya

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama,termasuk penyandang cacat.

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Regulasi PelaksanaanProgram Kembali Kerja (Return to Work)

BPJS Ketenagakerjaan

UU

Sejak 1 Juli 2015

33

Alur Proses Program Kembali Kerja)

Implementasi RTW Dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2018

2015

• Perusahaan Pendukung 2080

• Peserta RTW 125

• Peserta Kembali Bekerja 21

2016

• Perusahaan Pendukung 10395

• Peserta RTW 304

• Peserta Kembali Bekerja 182

2017

• Perusahaan Pendukung 41045

• Peserta RTW 570

• Peserta Kembali Bekerja 452

2018

• Perusahaan Pendukung 49905 (25 kali lipat dari implementasi awal)

• Peserta RTW 683 (5 kali lipat dari awal implementasi)

• Peserta Kembali Bekerja 534

ImplementasiNasional

2014-2018= 80 % peserta

RTW telah kembali bekerja

REKAPITULASI JUMLAH KASUS PENDAMPINGAN RTWSampai Tahun 2018

-

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Series1

Series2

NO UNIT KERJAJML

PENDAMPINGAN RTW

KEMBALI BEKERJA

SUDAH BELUM/TIDAK

1 Sumbagut 57 50 7

2 Sumbariau 39 33 6

3 Sumbagsel 32 29 3

4 Banten 62 50 12

5 DKI Jakarta 72 63 9

6 Jawa Barat 159 (22%) 136 (19%) 23 (3%)

7 DIY & Jawa Tengah 139 (19%) 110 (15%) 29 (4%)

8 Jawa Timur 72 54 18

9 Banuspa 6 4 2

10 Sulama 56 39 17

11 Kalimantan 22 15 7

Total716 583 133

REKAPITULASI JUMLAH KASUS PENDAMPINGAN RTWSampai Maret Tahun 2019

TABEL PERUSAHAAN PENDUKUNG RTWPER KANWIL SD MARET 2019

NO KANWILJMLH PERSHN JUMLAH

PERSENTASEPENDUKUNG RTW PERUSAHAAN AKTIF

a b c d e=c/d1 Sumbagut 5.557 51.399 10,81%

2 Sumbarriau 5.449 38.495 14,16%

3 Sumbagsel 4.489 31.736 14,14%

4 Banten 3.256 22.875 14,23%

5 DKI Jakarta 8.851 103.553 8,55%

6 Jawa Barat 7.292 56.252 12,96%

7 Jateng & DIY 5.492 69.614 7,89%

8 Jatim 9.905 71.407 13,87%

9 Banuspa 5.296 36.534 14,50%

10 Kalimantan 4.221 36.877 11,45%

11 Sulama 2.838 57.385 4,95%

TOTAL 62.646 576.127 10,87%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Sumbagu

t

Sumbarr

iau

Sumbags

el

Banten

DKI Jakar

ta

Jawa B

arat

Jateng

& DIYJat

im

Banuspa

Kalimanta

n

Sulam

a

Perusahaan Pendukung RTW

JMLH PERSHN PENDUKUNG RTW JUMLAH PERUSAHAAN AKTIF

PERSENTASE

REKAPITULASI PEMBAYARAN KASUS RTW TERTINGGISampai Mei Tahun 2019

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

DENPASAR BALI KISARAN

Pembayaran RTW Tertinggi sd Mei 2019 ( Miliyar Rp )

BANUSPA DENPASAR BALI 2.30 SUMBAGUT KISARAN 1.33

KANWIL CABANG RTW TERTINGGI (Miliyar Rp ) KETERANGAN

Masih dalam PengobatanKedua tangan & Kedua kaki

6 orang kembali bekerja dengan berwirausaha

PENYAKIT AKIBAT KERJA“OCCUPATIONAL DISEASES”

Regulasi Terkait Penyakit Akibat Kerja

Permenakerttrans No.01 tahun 1981Pelaporan Kasus PAK

Permenaker No 01 Tahun 2016 Penyelenggaraan Program JKM, JKM dan JHT bagi peserta BPU

Permenaker No 28 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter

Penasehat

Permenaker No 10 Tahun 2016Program Return to Work, Promotif dan Preventif dan

Penyakit Akibat Kerja

Permenaker No 11 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam

Penyelenggaraan Program JKK

Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1981

Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.25/MEN/XII/2008

Tentang Pedomanan dan Penilaian Cacat KarenaKecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

PermenakerPP

Perpres No. 07 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja

Perpres

PP 44 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan

Progam Jaminan KecelakaanKerja (JKK) & Jaminan

Kematian (JKM)

41

Peraturan Mentri Kesehatan No. 56 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan PenyakitAkibat Kerja

Permenkes

Penyakit Akibat Kerja Yang”Dilaporkan”Data Sampai dengan Maret Tahun 2019

Sampai Tahun 2017 2018

Total Pasien Kasus Tegak PAK

22 kasusDengan 107 kunjungan

pengobatan

(22+5)kasus = 27 kasus(Penambahan 5 kasus dari tahun 2017)

2019

(27+10)kasus= 37 kasus(Penambahan 10 kasus dari tahun 2018)

Laporan Kasus PAK s.d Maret 2019

NOKANWIL

TOTALJMLH KASUS PER

CABANGKASUS PAKKASUS PAK

1 SUMBAGUT 3 PADANG SIDEMPUAN 32 SUMBARIAU 2 BATAM NAGOYA 23 SUMBAGSEL 5 BANDAR LAMPUNG 1

JAMBI 1PANGKAL PINANG 3

4 BANTEN5 DKI 4 PULO GEBANG 2

KELAPA GADING 1MENARA JAMSOSTEK 1

6 JAWA BARAT 6 BOGOR KOTA 67 JATENG & DIY 15 KUDUS 3

YOGYAKARTA 128 JAWA TIMUR9 BANUSPA

10 SULAMA11 KALIMANTAN 2 BALIK PAPAN 2

TOTAL 37 37

26 (70%)

11(30%)

BERDASARKAN GENDERKeterangan: Karakteristik pekerja di Indonesia didominasi pria sehingga berpotensi

mengalami KK PAK Lebih tinggi jumlahnya dari wanita

LAKI - LAKIPRMPUAN

FISIKA44%

KIMIA23%

ERGONOMI25%

BIOLOGI8%

Berdasarkan Faktor Penyebab /Hazzard

Kasus PAK tertinggi yang dilaporkan;

1.Faktor Fisika antara lain akibat Menurunnya Fungsi Pendengaran, 2.Faktor Ergonomi akibat posisi tubuh yang statis jangka waktu yang lama …

Permasalahan Mengapa Kasus PAK Masih Rendah dilaporkan

Target Zerro Accident

dan berbagai Kualifikasi

Performance Perusahaan

Pemahaman

REKOMENDASI AWARNESS KK PAK RTW BPJS KETENAGAKERJAAN

Reward pada Pemberi Kerja atas Kepedulian pada Kasus Penyakit Akibat Kerja dan Return To Work

Supporting Ilmu, Keterampilan dalam Menegakkan Kasus KKPAK

Meningkatkan sinergisme berbagai kegiatan dengan Lembaga Pemerintah dan berbagai pihak/ stakeholder

T E R I M AK A S I H

48