i

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh

Ilham Said Maulidina 3312413043

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

ii

iii

iv

v

MOTTO

My religious philosophy is kindness. Try to be kind. That's something worth

achieving (Pierce Brosnan). Saya yakin kebaikan akan memberikan dampak yang

baik bagi sekitar. "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat

kebaikan dan memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji,

dan hal yang tidak disenangi, dan memberontak. Dia memberi kamu nasihat

supaya kamu mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl : 91).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kakek dari Ibu, Bapak H. M. A. Karim dan Nenek Hj. Itoh yang senantiasa

memanjatkan doa dan mendukung dalam segala bentuk materi yang ada.

2. Kedua orang tua, Ayah Drs. H. R. Abdul Mutholib, M.Ag dan Ibu Hj. Holidah

yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

3. Kedua adik, Abdul Fathoni dan Khalisa Putri Humaira yang bisa memberikan

hiburan dan rasa rindu kepada keluarga.

4. Adik dari Ibu, Tante Hj. Nonih Novita, S.E dan Paman H. Ade Roshadi, S.E

yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi saran dalam menjalani

perkuliahan. Beserta seluruh keluarga besar dari Ibu, Mega Puspita yang

selalu ada setiap waktu dan semua keluarga besar Ayah.

5. Semua pihak lainnya yang telah membantu termasuk teman-teman Ilmu

Politik angkatan 2013, PKL, dan KKN atas pengalamannya.

vi

SARI

Maulidina, Ilham Said. 2017. Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Martien Herna Susanti, S.Sos,

M.Si dan Dr Eko Handoyo, M.Si. Halaman 114.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Anti korupsi, Dinas Kesehatan Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kerugian negara dari

berbagai macam sektor yang ada. Korupsi yang kerap dilakukan pejabat

pemerintahan hanya untuk kepentingan tertentu. Dampak yang ditimbulkan bisa

menyebar luas di masyarakat. Merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak

terpuji. Bahkan di Indonesia mengenai pemberantasan korupsi sudah gencar

dilakukan, dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisu

instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala

Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan

Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Maka dengan begitu

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pula suatu visi Pemerintahan yaitu

menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dan sesuai dengan slogannya mboten

korupsi, mboten ngapusi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan. Merupakan suatu

perhatian pemerintah dalam menegakkan pelayanan pemerintah yang bebas dari

korupsi dengan anti korupsi untuk seluruh jajaran SKPD menegakkan anti korupsi

di lingkungan kerjanya. Salah satunya tujuan dari penelitian ini yang menjadi

perhatian ialah Dinas Kesehtan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui

kebijakan anti korupsi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam

mewujudkan visi pemerintah provinsi mboten korupsi, mboten ngapusi. Lalu,

mengartikan implementasi kebijakan anti korupsi di Dinas Kesehatan dalam

perspektif teori implementasi kebijakan dari Edward.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Pembantu

Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sumber data primer

dengan metode wawancara. Data kemudian diperiksa dengan membandingkan dan

ditarik sebuah kesimpulan, dalam bentuk deskripsi.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kebijakan yang ada lalu

diimplementasi dalam bentuk suatu kegiatan dan program anti korupsi di Dinas

Kesehatan. Ada suatu perubahan yang terjadi setelah kegiatan dan program

selesai, kinerja pegawai menjadi cenderung lebih membaik.

Memberikan penghargaan (reward) karena komitmen tidak hanya berupa

kepatuhan dalam menjalankan tugas, tapi harus diikuti dengan komitmen untuk

mengapresiasi pegawai, diikuti dengan adanya tolak ukur yang jelas atau suatu

indikator penilaian dalam membuktikan kinerja pegawai.

vii

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayaNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

“Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Di Dinas Kesehetan Provinsi Jawa

Tengah”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena

bantuan dari berbagai pihak, oleh akrena itu penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, Ketua Program Studi Ilmu Politik.

5. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Eko Handoyo, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan saran dalam penulisan dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. dr. Yulianto Prabowo, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

yang telah berkenan untuk melakukan penelitian dalam penyelesaikan skripsi.

viii

8. Suharsi, SKM, M.Kes, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah yang telah banyak meluangkan waktu untuk berkenan di wawancara

dan memberikan data guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Drs. Soeharsono, M.Si, Inspektur pembantu khusus, Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah yang telah berkenan untuk memberikan data yang dibutuhkan guna

menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak beserta staf di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu melaksanakan

penelitian hingga penulisan skripsi ini selesai.

Semarang, 16 Juni 2017

Penyusun

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................................................... iii

PERNYATAAN .................................................................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................................... v

SARI ...................................................................................................................................... vi

PRAKATA ........................................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 1

1.2.Rumusan Masalah ................................................................................................... 9

1.3.Tujuan Penelitian .................................................................................................... 9

1.4.Manfaat Penelitian .................................................................................................. 9

1.5.Batasan Istilah ....................................................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teoritis ................................................................................................. 16

2.1.1 Pengertian Kebijakan dan Implementasi Kebijakan ................................... 16

2.1.2 Pengertian Korupsi dengan Anti Korupsi ................................................... 24

2.1.3 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan .................................................. 34

x

2.2. Kerangka Berpikir ................................................................................................. 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Latar Penelitian .................................................................................................... 44

3.2. Fokus Penelitian ................................................................................................... 47

3.3. Sumber Data ......................................................................................................... 47

3.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 48

3.5. Uji Validitas Data ................................................................................................. 51

3.6. Teknik Analisis Data ............................................................................................ 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................................... 54

4.1.1 Letak Geografis .......................................................................................... 54

4.1.1 Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ................................... 56

4.2. Hasil Penelitian .................................................................................................... 58

4.2.1 Kebijakan Mengenai Anti Korupsi .............................................................. 58

4.2.2 Upaya Dinas Kesehatan Dalam Anti Korupsi .............................................. 63

4.3. Pembahasan .......................................................................................................... 72

4.3.1Kebijakan Anti Korupsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah .............. 72

4.3.2Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor:

900/406/2016/1.4 ................................................................................................. 75

4.3.3Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor:

900/1255/2016/1.4 ............................................................................................... 78

xi

4.3.4 Implementasi Kebijakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/1255/2016/1.4 Dalam Perspektif

Edward: Komunikasi (Communication) .............................................................. 91

4.3.5 Implementasi Kebijakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/1255/2016/1.4 Dalam Perspektif

Edward: Sumber Daya (Resource) ...................................................................... 95

4.3.6 Implementasi Kebijakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/1255/2016/1.4 Dalam Perspektif

Edward: Struktur Organisasi (Bureaucratic Structures) ................................... 100

4.3.7 Implementasi Kebijakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/1255/2016/1.4 Dalam Perspektif

Edward: Komitmen (Dispotition Of Attitudes) .................................................. 104

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan ............................................................................................................ 108

5.2. Saran ................................................................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 110

LAMPIRAN ....................................................................................................................... 115

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ...................... 57

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward ............................................................ 22

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian ............................................................................. 43

Gambar 3. Letak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang..................... 55

Gambar 4. Konsep Kadar Integritas ..................................................................................... 66

Gambar 5. Stuktur Birokrasi Tunas Integritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah.............. .................................................................................................................. 101

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian ...................................................................................... 115

Lampiran 2. Hasil Wawancara Pertama Ibu Suharsi, SKM, M.Kes .................................. 122

Lampiran 3. Hasil Wawancara Kedua Ibu Suharsi, SKM, M.Kes ..................................... 128

Lampiran 4. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Soeharsono, M.Si ............................... 138

Lampiran 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ......................... 140

Lampiran 6. Dokumentasi Sosialisasi Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM) Dan Internalisasi Nilai-Nilai Integritas Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.............. ......................................................................... 145

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi merupakan hal serius yang dapat merusak suatu

bangsa dan negara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan

korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi. Dalam mengatasi korupsi ini,

apabila tidak ada perbaikan maka kondisi keadaan bangsa dan negara menjadi

kacau. Akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis, korupsi berasal

dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Berarti jika dalam Muangthai

adalah makan bangsa, dalam bahasa Jepang berarti kerja kotor menurut KPK

(dalam Handoyo, 2013: 19).

Di Indonesia korupsi merupakan musuh bersama masyarakat dan bangsa

Indonesia. Sejak pemerintahan orde lama hingga reformasi, telah diupayakan

berbagai cara untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Korupsi

melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan

kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson (dalam Handoyo, 2013:

20) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik

atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam rangka mewujudkan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang lebih bersih dari korupsi perlu adanya

transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlu

adanya kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara

dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Memberantas korupsi sudah

2

menjadi langkah yang dilakukan sejak dahulu, seperti adanya Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan Undang-undang

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya dengan ada Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan keluarnya Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi yang berisi mengenai instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung,

Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non

Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk

mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang salah satunya

diinstruksikan kepada Gubernur. Provinsi Jawa Tengah menetapkan pula

suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 –

2018, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pasal 25 ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib

3

menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang sesuai visi Provinsi Jawa

Tengah yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dan sesuai dengan

slogannya “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan

transparan. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya

aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem

kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta

pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

Percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden tersebut,

menjadikan pemicu di setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang

anti korupsi. Anti korupsi sendiri merupakan kebijakan untuk mencegah dan

menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi menurut Maheka (dalam

Handoyo, 2013: 32). Pencegahan yang berarti meningkatkan kesadaran

individu untuk tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang serta aset

negara agar tidak disalah gunakan. Anti korupsi ini pula di Provinsi Jawa

Tengah di sampaikan bahkan menjadi suatu misi untuk mewujudkan visi yang

ada di Jawa Tengah yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Misi

yang ada ialah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur dan transparan.

4

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan visinya yaitu

menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dengan slogan/sebutan khusus

“Mboten Korupsi, Mboten Nagpusi” merupakan suatu bentuk nyata perhatian

pemerintah dalam menegakkan pelayanan pemerintah yang bebas dari

korupsi. Perilaku korupsi yang dilakukan pejabat publik/penyelenggara

pemerintahan memang tidak jauh untuk kepentingan memperkaya diri

sendiri/golongan. Mengenai memperkaya diri sendiri Istiqomah, Kebijakan

Formulasi Pengaturan Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (hal.

80-83) mengatakan ada suatu kebijakan yang mengatur mengenai perbuatan

memperkaya diri sendiri yang diatur oleh UNSAC (United Nation Convention

Againts Corruption) tahun 2003 terdiri dari beberapa pasal. Indonesia

merupakan negara pihak ke 57 yang menandatangani UNSAC pada tanggal 18

Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Againts

Corruption, 2003 pada tanggal 18 April 2006.

Kebijakan UNSAC dikeluarkan dan ditetapkan secara internasional dari

maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Kebijakan

tersebut mengatur mengenai illicit enrichment, secara umum merupakan suatu

perbuatan memperkaya diri sendiri yang merupakan tindak pidana yang

berdiri sendiri. Illicit enrichment itu dapat pula diartikan sebagai instrument

hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan

dan/atau pengingkatan kekayaan yang tidak wajar (tidak sesuai dengan

5

sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa aset tersebut

diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana). Bisa dipahami

kebijakan yang telah diatur dan dikeluarkan oleh UNSAC (dalam Istiqomah,

2016: 80) itu memang suatu kebijakan untuk mengatur para pejabat publik

untuk tidak menyalahgunakan jabatannya.

Mewujudkan pemerintahan yang tidak korupsi sesuai visi Gubernur Jawa

Tengah merupakan suatu upaya untuk menegakkan dan menjalankan

pemerintahan yang bersih. Untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari

korupsi memang perlunya suatu kebijakan sama seperti kebijakan UNSAC

(dalam Istiqomah, 2016: 80) dikeluarkan dan ditetapkan secara internasional

karena maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Memiliki tujuan sama untuk mencegah korupsi bagi para pejabat publik atau

penyelenggara pemerintah. Gerakan anti korupsi seperti itu sudah banyak

dilakukan oleh organisasi tertentu di dunia maupun di Indonesia. Merupakan

suatu bentuk, usaha dan upaya agar korupsi itu tidak menjadi sifat manusia.

Terutama perilaku korupsi yang terjadi di kantor pemerintahan, seperti dalam

Firmansyah, Jejaring Advokasi Kebijakan Dalam Mendukung Gerakan Anti

Korupsi Di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok, jurnal

kebijakan dan administrasi publik (hal. 1-18) terdapat suatu bahasan mengenai

korupsi dan pemberantasannya. Jelas hal itu merupakan suatu langkah dan

tindakan anti korupsi. Bisa kita ketahui dari jurnal tersebut, dalam

perkembangan di dunia internasional telah tercapai sebuah kesepakatan

mengenai adanya kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Ditandai dengan

6

adanya Konferensi Anti Korupsi di Lima, Peru yang berlangsung pada tanggal

7-11 September pada tahun 1997 silam. Konferensi yang bertajuk

“Declaration of the Conference Against Corruption” dihadiri oleh 93

negara.

Deklarasi yang berlangsung di Peru bertajuk “Declaration of the

Conference Against Corruption” (dalam Firmansyah, 2016: 3) terdapat

kesepakatan bahwa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat, mengingkari

hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah.

Demikian pula korupsi itu dianggap menggerogoti demokrasi, merusak aturan

hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, memundurkan

pembangunan, dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas

dan terbuka, khusunya bagi kalangan kurang mampu. Korupsi memang dapat

merusak keutuhan suatu bangsa dan negara, negara di luarpun sudah banyak

mengeluarkan kebijakan/kesepakatan untuk anti korupsi. Korupsi dapat

memundurkan pembangunan, mengerosi tatanan moral masyarakat,

mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan

lemah Firmansyah (2016).

Korupsi yang terjadi bisa memundurkan pembangunan dari segala bidang,

apalagi terhadap bidang kesehatan warga masyarakat. Maka dari itu perlunya

integritas yang tinggi terhadap kepemimpinan yang ada untuk memberantas

korupsi. Pemimpin yang berhasil, selalu dilandasi dengan integritas yang

tinggi. Mengenai integritas seperti yang disampaikan Suharsi, Integritas

Kompetensi, artikel Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan

7

integritas kompetensi bukan tentang kompetensi integritas (soft competence).

Seperti layaknya tubuh kita yang terdiri dari ruh, rasa, raga dan rasio maka

kompetensipun terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Rembuk integritas nasional telah menyepakati bahwa integritas pribadi

adalah keselarasan atau kesatuan antara pola pikir (rasio), emosi (rasa), ucapan

dan tindakan (raga) dengan nurani (ruh). Semua unsur dalam diri manusia

utuh dan selaras sebagai satu kesatuan. Begitupun juga dengan integritas

kompetensi, maka unsur kompetensi menjadi satu kesatuan yang selaras dan

utuh, tidak terpisah pisah dalam masing masing bentuk pengetahuan,

keterampilan dan sikap. Makan Suharsi menyimpulkan jika integritas ini

benar-benar menjadi tolok ukur kinerja, sudah pasti akan berbanding lurus

dengan slogan ”Jateng Gayeng, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Diikuti

pula dengan adanya pakta integritas bagi para pegawai yang harus

ditandatangani, menunjukan untuk bekerja secara profesional.

Perilaku korupsi dapat memundurkan pembangunan di segala bidang.

Salah satunya bidang pembangunan kesehatan, yang dilaksanakan dengan

tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Seperti kasus korupsi yang terjadi terhadap pengadaan sarana dan

prasarana alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013, dimana Ratu Atut

merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan

(alkes) di Provinsi Banten, yang diperkirakan merugikan negara Rp 5,4 miliar.

Dengan pasal yang dikenakan, pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang

8

No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman Pasal 2 adalah pidana penjara 4-20

tahun dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 3 pidana penjara

selama 1-20 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 1 miliar. Berarti jika seperti itu,

perilaku korupsi yang bersifat koruptif dapat memundurkan pembangunan,

dapat berakibat terbelakangnya pembangunan kesehatan. Terutama

pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Dalam rangka

mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara

sistematis dan berkesinambungan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah:

2014). Guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang sesusngguhnya di

Provinsi Jawa Tengah, maka visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Ini menandakan suatu perhatian besar

Gubernur Jawa Tengah secara luas dalam menjalankan pemerintahan jangan

berperilaku korupsi, bagi semua Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Khusunya perangkat daerah yang dimaksud ini adalah Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah. Maka penulis tertarik akan diadakan penelitian dengan

judul: “Implementasi Kebijakan Anti Korupsi di Kantor Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah”.

9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang

diteliti adalah:

1. Kebijakan anti korupsi apa saja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

dalam mewujudkan visi pemerintah provinsi “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”?

2. Bagaimana implementasi kebijakan anti korupsi di Dinas Kesehatan dalam

perspektif teori implementasi kebijakan dari Edward?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan anti korupsi yang ada di Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan visi pemerintah provinsi

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

2. Mengartikan implementasi kebijakan anti korupsi di Dinas Kesehatan

dalam perspektif teori implementasi kebijakan dari Edward.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak yang

ada, diantaranya:

10

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

menjelaskan implementasi kebijakan anti korupsi di Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah. Melalui perspektif teori implementasi kebijakan

dari Edward.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, ada satu manfaat praktis yang bisa menjadi dasar

pedoman. Maupun bermanfaat untuk acuan dan kritikan, ialah:

a. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini bisa menjadikan suatu acuan terhadap berjalannya

suatu kebijakan mengenai anti korupsi, sehingga bisa sebagai tolak

ukur untuk terus melakukan perbaikan agar bisa menciptakan

lingkungan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Agar

adanya kesesuaian dengan visi pemerintah provinsi “Mboten Korupsi,

Mboten Ngapusi”.

E. Batasan Istilah

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk

perilaku seorang aktor atau bisa kita pahami ialah pejabat, suatu kelompok

maupun lembaga pemerintah menurut Anderson (dalam Winarno, 2014:

19). Dari jabatan yang ada di pemerintah, para aktor itu memiliki peran

dengan adanya perilaku khusus terhadap suatu putusan berupa kebijakan.

11

Dari kebijakan yang ada, hal itu menandakan suatu perilaku pejabat itu

sendiri yang ada di pemerintah. Perilaku yang menandakan bentuk

perhatian terhadap suatu persoalan, dengan adanya suatu kebijakan.

Anderson mengatakan (dalam Winarno, 2014: 21) kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau

suatu persoalan. Kebijakan itu mencakup arah tindakan atau apa yang

dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Dari

seorang aktor yang di pemerintah, memiliki jabatan. Lalu bertindak

dengan mempunyai maksud dan tujuan dalam mengatasi masalah atau

persoalan. Hal itu merupakan suatu kebijakan dari seorang aktor, dengan

arah tindakan yang jelas maksud dan tujuannya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Riple dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) berpendapat bahwa

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau

suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi kebijakan

itu merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan yang ada.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan. Setelah undang-undang ditetapkan

lalu terjadi dan dilakukannya otoritas program atau adanya keuntungan

dan keluaran yang nyata. Sehingga undang-undang yang telah ditetapkan

12

yang berupa kebijakan itu terlaksana dan berjalan sesuai apa yang

dirumuskan dan ditetapkan.

Pandangan Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014: 147) dipandang

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan

yang sudah di tetapkan. Undang-undang yang dilaksanakan oleh berbagai

aktor dan beragam teknik kerjasamanya senantiasa untuk mencapai tujuan

dari kebijakan yang sebelumnya sudah dirumuskan hingga ditetapkan.

Dari pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan, ada suatu

keterlibatan di dalamnya terhadap aktor, organisasi, prosedur dan teknik

bekerja sama. Hal itu untuk mencapai tujuan yang ada dalam undang-

undang atau kebijakan.

3. Pengertian Korupsi dengan Anti Korupsi

Akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis, korupsi berasal

dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Berarti jika dalam Muangthai

adalah makan bangsa, dalam bahasa Jepang berarti kerja kotor menurut

KPK (dalam Handoyo, 2013: 19). Korupsi merupakan suatu tindakan yang

merusak bahkan menimbulkan kerugian yang besar. Munculnya kerugian

besar karena tindakan korupsi, hal itu merupakan suatu pekerjaan yang

kotor. Mengotori bangsa, dan menimbulkan kerugian karena tindakan

korupsi yang memang hal itu cenderung bersikap koruptif atau

pemborosan.

13

Johnson (dalam Handoyo, 2013: 20) mendefinisikan korupsi sebagai

penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan

pribadi. Kedudukan yang dimiliki sebagai pejabat publik, dengan memiliki

peran penting. Tetapi hal itu disalahgunakan untuk keuntungan pribadi,

merupakan suatu sikap koruptif dari pejabat publik tersebut. Tidak merasa

puas akan jabatan yang dimiliki, sehingga menyalahgunakan

kedudukannya untuk keperluan pribadi sehingga menguntungkan diri

sendiri tetapi merugikan publik atau negara. Jika Klitgaard, Maclean-

Abaroa dan Parris (dalam Handoyo, 2013: 24) memaknai korupsi dalam

suatu rumus korupsi yaitu C = M + D – A. Korupsi yang disimbolkan

dengan C = Corruption sama dengan kekuasaan monopoli dalam simbol

M = Monopoly power ditambah wewenang pejabat atau yang disimbolkan

dengan D = Discretion by officials minus atau kurangnya akuntabilitas

yang disimbolkan A = Accountabillity.

Pengertian korupsi jika dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.

31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Dirumuskan ke dalam tiga

puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Bentuk/jenis tindak pidana

korupsi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

b. Suap-menyuap

c. Penggelapan dalam jabatan

d. Pemerasan

e. Perbuatan curang

14

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

g. Gratifikasi

Sedangkan anti korupsi sendiri merupakan kebijakan untuk mencegah

dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi menurut

Maheka (dalam Handoyo, 2013: 32). Adanya tindakan korupsi yang

merusak dan merugikan negara harus ada upaya untuk mencegah dan

menghilangkannya dengan suatu kebijakan yang bisa menjerat para pelaku

tindak korupsi. Agar sikap koruptif dari para pejabat publik atau yang

memiliki peran penting di pemerintah bisa berkurang. Dengan adanya

suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, diikuti

dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya dengan ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi. Hal itu semua merupakan upaya dalam anti

terhadap korupsi, apalagi dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi. Merupakan suatu

kebijakan yang ada untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi

berkembangnya korupsi sesuai pernyataan Maheka (dalam Handoyo,

2013: 32).

15

Anti korupsi merupakan suatu upaya yang paling utama ialah dengan

adanya keyakinan penuh, mengadaptasi produk hukum dan

mengidentifikasi kegiatan. Selain itu mengenai anti korupsi perlu adanya

upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap generasi muda. Nilai-

nilai anti korupsi itu seperti berikut:

a. Kejujuran

b. Tanggung Jawab

c. Keberanian

d. Keadilan

e. Keterbukaan

f. Kedisiplinan

g. Kesederhanaan

h. Kerja keras

i. Kepedulian

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2014: 19) istilah kebijakan

(policy term) biasa digunakan dalam hidup sehari-sehari, tetapi

digunakannya untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat

berbeda. Istilah seperti ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals),

program, keputusan (decisions), standard, proposal dan grand design.

Menurut Charles itu mengenai kebijakan, dalam terbentuknya ada suatu

keputusan. Kebijakan yang memang berasal dari keputusan berbeda. Dari

putusan itulah bisa menciptakan suatu kebijakan.

Keputusan merupakan suatu hasil dan produk keluaran dalam politik.

Ciri khas dari politik memang suatu keputusan yang di keluarkan dari

proses politik yang bersifat mengikat (otoritatif) Surbakti (2010: 243), dan

dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum. Keputusan itu

ialah keputusan yang untuk mengikat, menyangkut, dan memengaruhi

masyarakat umum. Hal yang mengikat, menyangkut, dan memengaruhi

masyarakat umum itu biasanya diurus dan diselenggarakan dengan

lembaga-lembaga pemerintahan, pernyataan ini sesuai dengan pernyataan

Surbakti (2010: 243). Lembaga-lembaga pemerintahan yaitu mengurus

dan menyelenggarakan mengenai suatu keputusan yang ada, dikarenakan

lembaga tersebut masuk dalam ranah politik, ciri khas dari politik apa

17

yang dikatakan Surbakti sebelumnya memang suatu keputusan yang di

keluarkan dari proses politik yang bersifat mengikat (otoricatif), dan

dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum.

Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku

seorang aktor atau bisa kita pahami ialah pejabat, suatu kelompok maupun

lembaga pemerintah menurut Anderson (dalam Winarno, 2014: 19).

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Surbakti (2010: 243) suatu

putusan yang mengikat, menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum

itu biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga

pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan itu ada suatu aktor atau

bisa kita pahami ialah pejabat. Kebijakan merupakan suatu hasil putusan

yang sudah ditetapkan, dari suatu keputusan yang sangat berbeda.

Carl Friedrich (dalam Winarno, 2014: 20) memiliki suatu pandangan

mengenai kebijakan dimana sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang

terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi

dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran

atau suatu maksud tertentu. Kebijakan (policy) ini adalah suatu kumpulan

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam

usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu Budiardjo (2008:

20). Ini sejalan dengan pernyataan Carl Friedrich, bahwa kebijakan

sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

18

pemerintah. Seperti Charles O. Jones (dalam Winarno, 2014: 19) istilah

kebijakan (policy term) digunakannya untuk menggantikan kegiatan atau

keputusan yang sangat berbeda. Keputusan itu yang dikeluarkan dari

proses politik yang bersifat mengikat (otoritatif) Surbakti (2010: 243), dan

dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum.

Pernyataan Anderson (dalam Winarno, 2014: 19) kebijakan atau policy

digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau bisa kita pahami

ialah pejabat, suatu kelompok maupun lembaga pemerintah. Sesuai dengan

pernyataan Surbakti (2010: 243) suatu putusan yang mengikat,

menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum itu biasanya diurus dan

diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan begitu

suatu kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah, menjadikan suatu produk

kebijakan pemerintah itu. Kebijakan pemerintah itu merupakan obyek dari

ilmu politik, dari proses terbentuknya, serta akibatnya. Menurut

Hoogewerf (dalam Budiardjo, 2008: 21) kebijakan itu membangun

masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste

vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening).

Anderson (dalam Winarno, 2014: 21) menjelaskan bahwa kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau

suatu persoalan. Suatu masalah atau persoalan yang bisa mengenai

masyarakat luas atau penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Kebijakan

itu berawal dari suatu keputusan (decisions) yang sangat berbeda Menurut

19

Charles O. Jones (dalam Winarno, 2014: 19), sehingga pembentukan

kebijakan itu merupakan usulan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu Carl Friedrich

(dalam Winarno, 2014: 20). Hal itu sepadan dengan suatu awal dari

putusan yang ada dan sangat berbeda.

Kebijakan (policy) ini adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil

oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan itu Budiardjo (2008: 20). Tujuan yang di

mana agar arah tindakan sesuai dan terukur, dari suatu adanya pesoalan

dan masalah yang ada. Arah tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu

masalah atau suatu persoalan Anderson (dalam Winarno, 2014: 21). Aktor

yang dimaksud itu ialah pemerintah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah, menjadikannya suatu produk kebijakan pemerintah yang

memiliki arah dan tujuan terhadap masalah atau persoalan yang ada.

Suatu kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan ada suatu tahapan

yang penting, agar bisa diketahui secara bersama penyelenggaraan

kebijakan itu seperti apa. Suatu program kebijakan harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Riple dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) berpendapat bahwa

20

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberikanotoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau

suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Suatu bentuk nyata yang

dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang sudah terbentuk. Merupakan

suatu bentuk implementasi terhadap kebijakan yang ada.

Kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan pemerintah saja, jika

kebijakan pemerintah itu tidak diimplementasikan. Oleh karena itu

kebijakan yang telah diambil sebagai pemecah masalah harus

diimplementasikan, dengan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi

maupun agen pemerintah di tingkat bawahnya. Menurut Winarno (2014:

37) kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan. Implementasi

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di

mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan

yang sudah di tetapkan itu sepadan dengan apa yang dikatakan Lester dan

Stewart (dalam Winarno, 2014: 147). Dengan demikian implementasi

kebijakan merupakan suatu langkah yang dimana kebijakan itu dilakukan

dengan sesuai.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2014: 177) implementasi

kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan

21

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang

dipengaruhinya. Suatu kebijakan itu bisa tidak tepat atau tidak dapat

mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari dari kebijakan itu.

Kebijakan pula bisa saja mengalami kegagalan, jika kebijakan itu kurang

diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan itu. Edwards

mengkaji implementasi kebijakan dengan mengajukan pertanyaan (dalam

Winarno, 2014: 177), yaitu:

a. Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu

implementasi kebijakan berhasil?

b. Hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu

implementasi gagal?

Edwards pun menjawab dua pertanyaan itu dengan membicarakan

empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor

atau variabel yang Edwards sampaikan (dalam Winarno, 2014: 177)

diantaranya adalah:

a. Komunikasi

b. Sumber-sumber

c. Kecenderungan-kecenderungan

d. Struktur birokrasi

Akan tetapi Edward menyampaikan (dalam Nugroho, 2012: 191)

masalah yang paling utama terhadap kurangnya perhatian terhadap

implementasi kebijakan publik Tanpa implementasi yang efektif,

keputusan pembuat kebijakan akan tidak berhasil dilakukan. Kemudian

22

Edward menyampaikan implementasi harus ada perhatian terhadap empat

variabel yang seperti di atas: komunikasi, sumber-sumber atau lebih

tepatnya sumber daya, kecenderungan-kecenderungan atau sikap disposisi,

dan struktur birokrasi. Bisa kita lihat model implementasi kebijakan

Edward (dalam Nugroho, 2012: 191) seperti berikut:

Gambar 1. Model implementasi kebijakan Edward

Komunikasi adalah mengenai bagaimana kebijakan yang

dikomunikasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari

pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya yang dalam hal ketersediaan

sumber daya terutama kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan

untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sikap disposisi adalah dalam

hal kemauan pelaku untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan. Ini

adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kemampuan. Dengan

kata lain Edward menyampaikan (dalam Widodo, 2010: 98) bahwa

disposisi itu suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku

kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan secara

sungguh-sungguh. Jika struktur birokrasi adalah dalam hal struktur

Communication Resource

Dispotition of

attitudes

Bureaucratic

structures

23

organisasi pelaksana kebijakan yang menghadapi tantangan untuk tidak

menjadi birokrasi fragmentasi, karena menolak efektivitas pelaksanaan

kebijakan.

Implementasi kebijakan itu merupakan proses kegiatan administratif

yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui menurut Tachjan

(2006: 25). Kegiatan itu terletak di antara perumusan kebijakan dan

evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-

down, dengan maksud menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang

masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau

mikro. Tetapi jika formulasi dalam kebijakan mengandung logika bottom-

up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau

pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan

pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk

ditetapkan. Pada garis besarnya siklus kebijakan itu memang terdiri dari

tiga kegiatan pokok sesuai yang disampaikan Mustopadidjaja (dalam

Tachjan, 2006: 20) terdiri dari :

a. Perumusan kebijakan

b. Implementasi kebijakan

c. Pengawasan dan penilaian pelaksanaan kebijakan

Jadi dilihat dari prosesnya, efektivitas kebijakan publik akan

ditentukan/dipengaruhi oleh pertama, proses perumusan kebijakannya;

kedua oleh proses implementasinya atau pelaksanaannya; dan ketiga, oleh

24

proses evaluasinya. Ketiga tahapan kebijakan tersebut mempunyai

hubungan kausal dan siklikal.

2. Pengertian Korupsi dengan Anti Korupsi

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau

corruptus. Dalam bahasa Muangthai adalah makan bangsa, dalam bahasa

Jepang berarti kerja kotor (Handoyo, 2013: 19). Sama halnya mengenai

asal kata korupsi secara etimologis yang disampaikan Fockema Andreae

(dalam Andi Hamzah, 2005: 4) istilah korupsi berasal dari bahasa latin

corruption atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, kata

Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa

Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu

corruption dan Belanda, yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda

kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi merupakan

suatu tindakan yang merusak bahkan menimbulkan kerugian yang besar.

Akibatnya adalah jatah yang sudah dialokasikan tidak dipergunakan

dengan semestinya sehingga harus mengalokasikannya kembali, bisa

disebut suatu penyalahgunaan.

Johnson (dalam Handoyo, 2013: 20) mendefinisikan korupsi sebagai

penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan

pribadi. Pope (2007: 6) memaknai korupsi sebagai menyalahgunakan

kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Istilah penyalahgunaan

(misuse) merujuk pada perilaku yang menyimpang, baik dari tugas-tugas

formasl kedinasan dari peran publik maupun yang bertengatangan dengan

25

aturan informal Handoyo (2013: 21). Dari pernyataan para tokoh yang

mendefinisikan makna korupsi, ada suatu bentuk pemahaman yang dapat

mempermudah mengartikan korupsi. Klitgaard, Maclean-Abaroa dan

Parris (dalam Handoyo, 2013: 24) menjelaskan suatu rumus korupsi yaitu

C = M + D – A. Korupsi yang disimbolkan dengan C = Corruption sama

dengan kekuasaan monopoli dalam simbol M = Monopoly power ditambah

wewenang pejabat atau yang disimbolkan dengan D = Discretion by

officials minus atau kurangnya akuntabilitas yang disimbolkan A =

Accountabillity. Bisa dengan mudah dipahami bahwa jika seseorang yang

memiliki atau berpegang pada monopoli atas barang dan atau jasa dengan

memiliki suatu kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan terhadap

siapa yang berhak mendapatkan barang dan atau jasa, dengan tidak adanya

akuntabilitas. Hal seperti itu menurut Klitgaard, Maclean-Abaroa dan

Parris dapat ditemukan adanya perilaku korupsi.

Menurut perspektif hukum KPK (2006: 19) pengertian korupsi secara

gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun

1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana

korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai

perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

26

b. Suap-menyuap

c. Penggelapan dalam jabatan

d. Pemerasan

e. Perbuatan curang

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

g. Gratifikasi

Terdapat pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 menurut pasal ini

dijelaskan suatu tindakan yang dikatakan termasuk tindak korupsi ialah

jika memenuhi unsur seperti berikut: (KPK, 2006: 95)

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

b. Menerima gratifikasi

c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya

d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam

jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Mengenai gratifikasi di salah satu Provinsi di Negara Indonesia ada

peraturan gubernur yang mengatur mengenai gratifikasi. Provinsi Jawa

Tengah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 tahun 2014

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Dikatakan dalam peraturan tersebut gratifikasi

adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau

pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount) komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

27

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Juga mengatakan gratifikasi

yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pejabat/pegawai

Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengertian korupsi menurut Medalla dalam jurnal Anti-Corruption and

Governance: The Philippine Experience, artikel anti korupsi negara

anggota kerjasama ekonomi asia pasifik. Menyatakan bahwa korupsi

adalah masalah pemerintahan karena melibatkan efektif berfungsi lembaga

dan manajemen masyarakat melalui mekanisme yang politik, ekonomi,

sosial dan peradilan. Korupsi jelas berhubungan dengan pembangunan.

Studi yang melibatkan berbagai negara telah menunjukkan bahwa semakin

korup pemerintah, menjadi negara yang lebih berkembang. Korupsi

menumbuhkan lingkungan anti-demokratis yang ditandai dengan

ketidakpastian, ketidakpastian, penurunan nilai-nilai moral dan tidak

menghormati Konstitusi lembaga dan otoritas. Korupsi mewujudkan,

bukan hanya defisit pemerintahan, tetapi juga amputasi nilai-nilai

demokrasi dan hak asasi manusia, mengakibatkan kemiskinan dan

mengancam keamanan manusia.

Jurnal mengenai perpsektif korupsi dengan pandangan yang berbeda

yang disampaikan oleh Azra, Korupsi Dalam Perspektif Good

Governance, jurnal kriminologi Universitas Indonesia (hal. 31-36).

Korupsi selama ini mengacu pada berbagai tindakan yang tidak

sepantasnya (illicit or illegal activities) untuk mendapatkan keuntungan

28

pribadi atau kelompok. Disampaikan di sini ada tiga identifikasi

pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan

korupsi, diantaranya:

a. Korupsi itu berpusat pada kantor publik (public office-centered

corruption).

b. Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum

(public interest-centered).

c. Korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered)

Perspektif lain memandang korupsi itu seperti berikut “corruption is the

abuse of trust in the interest of private gain”. Dengan adanya beberapa

tipologi korupsi seperti berikut:

a. Korupsi transaktif

b. Korupsi ekstortif

c. Korupsi investasi

d. Korupsi nepotisik

e. Korupsi otogenik

f. Korupsi suportif

Di Indonesia banyaknya peraturan yang mengatur secara hukum

mengenai tindakan korupsi maupun tentang upaya anti korupsi seperti

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, diikuti

dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

29

Selanjutnya dengan ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, tetapi masih saja korupsi itu kerap terjadi karena

perilaku yang koruptif. Seperti yang disampaikan Nugraha dan Tri

Hanurita (2005: 116) yang mencatat 7 alasan di negara berkembang

korupsi itu tumbuh dan berkembang, diantaranya seperti berikut:

a. Kemiskinan

b. Keserakahan

c. Budaya

d. Ketidaktahuan

e. Rendahnya kualitas moral masyarakat

f. Lemahnya kelembagaan politik suatu negara

g. Karena penyakit bersama

Johnson (dalam Handoyo, 2013: 20) mendefinisikan korupsi sebagai

penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan

pribadi. Anti korupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan

menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Handoyo, 2013:

32). Pencegahan yang berarti meningkatkan kesadaran individu untuk

tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang serta aset negara agar

tidak disalahgunakan, sehingga bisa menjadikannya bebas dari

penyalahgunaan, atau kerakusan para penyelenggara pemerintah.

30

Bentuk dari anti korupsi kebijakan korupsi di Provinsi Jawa Tengah

salah satunya ialah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 tahun 2014

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Suatu bentuk yang dikeluarkan untuk bertindak

dengan anti korupsi. Bahkan dalam peraturan itu diatur secara khusu

mengenai pengendali gratifikasi di kantor Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang disebut Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat

UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi

proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian

gratifikasi serta pelaporannya. Aksi tersebut bentuk pencegahan yang

berarti meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi

dan menyelamatkan uang serta aset negara agar tidak disalah gunakan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam anti korupsi perlu adanya upaya.

Upaya yang bisa dilakukan agar anti korupsi bisa benar-benar dilakukan.

Sehingga bisa membawa kehidupan yang bebas dari tindak korupsi. Upaya

anti korupsi yang bisa dilakukan sama seperti yang dikatakan Pope (2007:

31) untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

a. Adanya keyakinan penuh di pihak pemimpin politik untuk

memberantas korupsi dimanapun terjadi dan untuk diperiksa.

b. Menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan

sistem, agar sistem yang rusak tidak terus terjadi.

c. Mengadaptasi produk hukum mengenai antikorupsi yang menyeluruh

dan ditegakkan oleh lembaga yang berintegritas.

31

d. Mengidentifikasi kegiatan pemerintahan yang berpeluang untuk

korupsi dan meninjau kembali produk hukum mengenai administrasi.

e. Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai dan pemimpin politik

mencerminkan tanggung jawab jabatan masing-masing dan tidak jauh

berbeda dari gaji sektor swasta.

f. Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi yang

memastikan upaya hukum dan administrasi bersangkutan cukup

mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi.

g. Melakukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil.

h. Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan berlaba

rendah.

i. Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah agar

memperkecil kesempatan untuk korupsi.

Dengan upaya seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Maheka

(dalam Handoyo, 2013: 32) bahwa kebijakan anti korupsi untuk mencegah

dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Dalam

melaksanakan anti korupsi upaya yang paling utama itu ialah adanya

adanya keyakinan penuh, mengadaptasi produk hukum dan

mengidentifikasi kegiatan. Selain itu mengenai anti korupsi perlu adanya

upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap generasi muda. Agar

ada dorongan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap

bentuk korupsi. Dalam nilai-nilai anti korupsi, nilai yang dimaksud di sini

adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang

32

menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik menurut

Bertens (dalam Handoyo, 2013: 35). Nilai-niali anti korupsi yang ada di

antaranya: (Handoyo, 2013: 35)

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat

secara moral menurut Suseno (dalam Handoyo, 2013: 36). Berperilaku

sesuai yang sebenernya terjadi, menyampaikan dengan setulus hati dan

kelurusan hati.

b. Tanggung Jawab

Merupakan suatu perilaku terhadap tugas yang membebani kita,

dimana kita merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu

sendiri menurut Suseno (dalam Handoyo, 2013: 37). Sikap tanggung

jawab itu berupa sikap yang melaksanakan sesuatu dengan

sesungguhnya, tanpa lalai atau mengesampingkan.

c. Keberanian

Keberanian atau berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa

percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan

sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Keberanian yang

dilakukan untuk membela kebenaran dan berani dengan mempunyai

hati yang penuh keyakinan untuk menghadapi segala rintangan demi

suatu kebenaran.

d. Keadilan

33

Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan

dan haknya menurut Surono (dalam Handoyo, 2013: 39). Bersifat adil

tidak ada pembatas untuk membedakan, semua diperlakukan sama.

e. Keterbukaan

Keterbukaan atau terbuka berarti tidak menyembunyikan wajah kita

yang sebenarnya, dengan berarti orang lain mengetahui tanpa ada yang

ditutupi Handoyo (2013: 40).

f. Kedisiplinan

Menurut Tamrin (dalam Handoyo, 2013: 40) kedisiplinan itu adalah

berupa komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus,

tekun dan konsisten. Melakukan segala kewajiban dengan tepat dan

cepat.

g. Kesederhanaan

Menurut Tamrin (dalam Handoyo, 2013: 41) kesederhanaan itu

bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adnaya, dan rendah

hati. Bentuk kesederhanaan itu dengan bersikap sesungguhnya tidak

berlebihan atau tidak boros.

h. Kerja Keras

Kerja keras itu semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras

pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian

menurut Bahri (dalam Handoyo, 2013: 42). Memiliki suatu keyakinan

tanpa mengenal lelah, untuk terus berusaha dan berupaya sebaik-

baiknya.

34

i. Kepedulian

Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan

lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak menurut

Surono (dalam Handoyo, 2013: 42). Perilaku yang bisa membantu dan

turut bermanfaat bagi orang sekitar tanpa merugikan pihak lain.

3. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Kata pemerintah berasal dari bahasa jawa yaitu titah. Jika dalam

bahasa Inggris ialah government dari kata govern. Merupakan suatu

institusi/lembaga beserta jajarannya yang memiliki tugas, fungsi,

wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan

kehendak rakyat, Mustafa (2013: 76). Pemerintah dalam arti luas bisa kita

pahami sebagai lembaga negara yang ada dan menjalankan sesuai

fungsinya. Osborne David dan Plastrik (2000: 55) mengatakan bahwa

pemerintah merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet.

Menurut Balai Pustaka (dalam Mustafa, 2013: 76) pemerintah adalah

sistem menjalankan wewenang dalam kekuasaan atau sistem menjalankan

perintah, yang memerintah. Bisa kita pahami bahwa pemerintah itu

merupakan suatu sistem yang ada dengan dijalankan penuh wewenang dan

adanya kekuasaan. Berbeda halnya dengan pemerintahan, pemerintah

dipahami sebagai lembaga negara yang ada dan menjalankan tugas

pemerintah sesuai fungsinya. Pemerintahan adalah seluruh aktivitas atau

kegiatan pemerintah saja, sehingga apapun yang dilakukan oleh

35

pemerintah, itulah pemerintahan Mustafa (2013: 77). Pemerintahan dapat

dikelompokkan menjadi empat, seperti berikut ini:

a. Sacred-centralized

Sentralisasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang mutlak atau

sentralisasi mutlak. Tidak tercampuri oleh apapun, sesuai dengan apa

yang ada di pemerintah. Bentuknya berupa konstitusi yang mutlak

tidak bisa diganggu gugat. Dalam arti kata lain adanya aturan hukum

yang mengikat secara sentralisasi atau terpusat.

b. Sacred-decentralized

Merupakan bentuk desentralisasi yang mutlak, pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan

mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik

di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

Pengertian lainnya bisa dipahami sebagai desentralisasi politik. Semua

urusan daerah dilimpahkan terhadap pemerintah daerah. Dengan tidak

adanya campur tangan, karena pelimpahan kewenangan yang bersifat

mutlak mengenai urusan daerah.

c. Secular-centralized

Bentuk sentralisasi dengan adanya pembeda, tidak bersifat mutlak dan

tidak disamaratakan. Tetapi tetap bersifat terpusat, segala urusan yang

ada hanya dibedakan. Berupa urusan-urusan yang bidang kajiannya

berbeda. Seperti kata lainnya ialah bentuk kementrian yang ada.

36

Merupakan sentralisasi dari pusat, tapi sesuai porsi urusan masing-

masing kementrian.

d. Secular-desentralized

Desentralisasi yang dibedakan, berbeda dari segala urusannya. Seperti

pemberian hak kepada golongangolongan minoritas dalam masyarakat

untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual

kebudayaan. Bentuk penyerahan kepada tiap daerah, yang dilanjutkan

dengan pembeda urusannya di dalam daerah tersebut.

Pengertian pemerintah dan pemerintahan bisa dipahami bahwa

pemerintah itu suatu lembaga yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawab dalam kekuasaan. Jika pemerintahan itu ialah aktivitas

atau kegiatannya. Dibentuknya pemerintahan pasti memiliki tujuan.

Mustafa (2013: 79) menyampaikan tujuan pemerintah untuk menjaga

suatu sistem ketertiban umum di dalam mana setiap warga masyarakat

dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Hadir dan diciptakan untuk

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang baik, aman dan

mensejahterakan. Menurut Ndraha (2003: 74), pemerintah dapat

didefinisikan seperti berikut:

a. Pemerintah adalah badan publik

b. Pemerintah adalah lembaga negara yang diatur konstitusi

c. Pemerintah adalah semua lembaga negara pemegang kekuasaan

pemerintahan

d. Lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif

37

e. Lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi

f. Pemerintah adalah pelayan, dan

g. Lembaga yang memproses jasa publik dan layanan sipil

Beberapa definisi pemerintah ialah berupa suatu lembaga yang

memiliki fungsi. Bahkan dikatakan sebagai pelayan, berkaitan dengan itu.

Jika kita memahami pemerintahan ialah suatu bentuk kegiatan oleh

pemerintah, maka pemerintahan itu memiliki tugas pokok seperti yang

dikatakan Rasyid (2002: 14) yang mencakup tujuh bidang:

a. Menjamin keamanan negara dari segala serangan

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah perselisihan

c. Menjamin perlakuan yang adil terhadap warga

d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan atau

menyediakan fasilitas penunjang

e. Berupaya dalam meningkatkan kesehteraan

f. Menerapkan kebijakan ekonomi, dan

g. Menerapkan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Menurut Osborne David dan Plastrik (2000: 55) bahwa pemerintah

merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet. Dibalik itu,

pemerintah memiliki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk

mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat (Mustafa, 2013: 76).

Fungsi pemerintah menurut Rewansyah (2010: 133) diantaranya:

a. Fungsi pengaturan/regulasi

38

b. Fungsi pelayanan (public service)

c. Fungsi pemberdayaan (empowering people)

d. Fungsi pemberdayaan aset/kekayaan negara

e. Fungsi keamanan

Fungsi dari pemerintah tersebut merupakan suatu fungsi yang memang

dimana hal itu merupakan suatu proses yang dijalankan. Salah satunya

ialah pengaturan/regulasi. Hal ini berkaitan dengan pembentukan

kebijakan. Kebijakan yang dibuat sesuai kehendak rakyat guna mencapai

tujuan bersama. Sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat (3) ditetapkan bahwa

negara indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek kehidupan

dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum yang diatur. Terutama

terkait kebijakan yang dimaksud disini ialah kebijakan pemerintah daerah,

tepatnya kebijakan anti korupsi di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah.

Pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi

dan tugas pembantuan dengan rpinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pernyataan tersebut mengenai pemerintahan daerah terdapat

pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jika

39

pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut ialah Gubernur dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur yang dimaksud ialah Gubernur Jawa Tengah. Dengan segala

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

Jawa Tengah yaitu melalui Dinas Daerah, merupakan Dinas Daerah

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan

Kependudukan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset

Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas

Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral,

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan

Hewan, Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kelautan

Dan Perikanan.

Bisa dilihat dari pemerintahan di Singapura, penelitian yang dilakukan

Voskanyan, dalam A Study Of The Effect Of Corruption On Economic and

Political Develpoment Of Armenia, thesis and dissertation American

University Of Armenia (2000). Pemerintahan Singapura yang telah

menjalankan fungsi pemerintahannya dalam pengaturan/regulasi terhadap

mengurangi korupsi dengan meningkatkan gaji. Dengan demikian

reformasi layanan sipil adalah salah satu bagian yang paling penting dalam

40

memerangi korupsi, beberapa cara pengaturan/regulasi lainnya

disampaikan dengan cara berikut:

a. Mereformasi sistem peradilan

b. Reformasi anggaran

c. Manajemen keuangan dengan baik

d. Audit dan kontrol

e. Pajak dan Cukai Departemen

f. Masyarakat sipil dan media

g. Memulai kampanye anti-korupsi.

B. Kerangka Berpikir

Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang

aktor atau bisa kita pahami ialah pejabat, suatu kelompok maupun lembaga

pemerintah menurut Anderson (dalam Winarno, 2014: 19). Pernyataan ini

sesuai dengan pernyataan Surbakti (2010: 243) suatu putusan yang mengikat,

menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum itu biasanya diurus dan

diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga

pemerintahan itu ada suatu aktor atau bisa kita pahami ialah pejabat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki suatu kebijakan yang

mengikat dalam kebijakan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2013 – 2018, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Satuan

kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis

41

(Renstra). Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa

setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang sesuai visi

Provinsi Jawa Tengah yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dan

sesuai dengan slogannya “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang

bersih, jujur dan transparan.

Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang rasional dan diinginkan,

asumsi yang realistis, serta informasi yang relevan dan lengkap (Abidin, 2012:

163). Namun, tanpa adanya implementasi yang baik, sebuah rumusan

kebijakan yang baik hanya akan menjadi suatu dokumen yang tidak

mempunyai banyak arti. Menurut Edwards (dalam Winarno, 2014: 177)

implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi

masyarakat yang dipengaruhinya. Seperti halnya setiap kegiatan SKPD dan

lain halnya yang diatur dalam kebijakan yang ada harus ada kesesuaian

dengan visi pemerintah provinsi.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam

proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya menjadi

dokumen yang tidak bermakna. Seperti adanya Peraturan Daerah Provinsi

42

Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan Undang-undang No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya dengan ada Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi. Lalu diikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No 5 tahun 2014 setiap SKPD harus sesuai dengan visi pemerintah provinsi,

akan tidak bermakna jika SKPD yang ada tidak ada implementasinya. Dalam

penelitian ini SKPD yang dimaksud ialah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah. Mengingat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan salah satunya dalam

pembangunan kesehatan, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Apapun bentuk kegiatan atau yang dilakukan Dinas Kesehatan lainnya harus

bebas dari tindak pidana korupsi yang sudah diatur pula dengan UU Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi. Sehingga untuk

mengimplementasikan kebijakan anti korupsi yang dimiliki Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah tergambarkan dalam sebuah visinya yaitu “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini

seperti berikut:

43

Gambar 2. Kerangka berpikir penelitian

Kebijakan Anti Korupsi

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Hasil outcome dari kebijakan

anti korupsi

Implementasi Kebijakan

Dalam Perspektif Edward

108

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung kebijakan anti

korupsi Provinsi Jawa Tengah dengan mengeluarkan Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/1255/2016/1.4

tentang Penetapan Nama-Nama Tunas Integritas Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah. Memiliki tugas pokok untuk menumbuhkembangkan sistem

integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah guna mendukung dan sejalan dengan tagline serta

visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Tunas

integritas itu sebagai motor penggerak bahwa korupsi itu tidak terjadi di

lingkungan kerjanya, dengan menyebarkan nilai-nilai integritas yang

dimiliki.

2. Implementasi dari segala bentuk kegiatan anti korupsi berupa sosialisasi

dan workshop yang memiliki suatu kejelasan dalam tujuan akhir atau

outcome lerning dalam kurikulum dan RPP. Semua dilakukan berawal dari

struktur organisasi di Dinas Kesehatan hingga ke unit pelaksana di daerah.

Di Dinas Kesehatan sumber dayanya yang sebagai fasilitator dilakukan

secara bergantian antar bagian dan seksi yang ada. Jika ke daerah itu

sumber dayanya yang sebagai fasilitator hanya terpilih delapan orang dari

nama-nama tunas integritas lalu menjadi kader pilihan dengan team

109

leadernya Sekretaris Dinas Kesehatan. Dilakukan sosialisasi dengan tujuan

agar ada pemahaman mengenai pentingnya memiliki nilai-nilai integritas

yang ada dan lingkungan kerjapun bersih dari korupsi. Jika workshop

bertujuan sesuai kurikulum yang ada untuk meningkatkan pemahaman

tentang makna integritas, menumbuhkan semangat berubah ke arah yang

lebih baik, dan membangun komitmen bersama. Membahas juga tahapan

level of angegement atau bisa dipahami sebagai tingkatan keterlibatan.

Rangkaian sosialisasi dan workshop diakhiri dengan simulasi yang

disampaikan dalam bentuk bersenang-senang sampai pada akhirnya

deklarasi bersama. Deklarasi yang berupa suatu komitmen bersama untuk

memiliki nilai-nilai integritas.

B. Saran

1. Memberikan penghargaan (reward) karena komitmen tidak hanya berupa

kepatuhan dalam menjalankan tugas, tapi harus diikuti dengan komitmen

untuk mengapresiasi pegawai yang dalam kurun waktu tertentu bersih atau

berprilaku baik.

2. Diikuti dengan adanya tolak ukur yang jelas atau suatu indikator penilaian

dalam membuktikan kinerja pegawai bersih sepenuhnya atau bisa

dikatakan berperilaku baik. Dari adanya tolak ukur atau indikator yang

dibuat, untuk terciptanya suatu bentuk apresiasi kinerja pegawai.

110

DAFTAR PUSTAKA Buku:

Abidin, Zainal. 2012. Kebijakan Publik: Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.

Andi, Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2001. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Budiardjo, Meriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Handoyo, Eko. 2013. Pendidikan Anti Korupsi. Yogyakarta: Ombak.

----- 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. Memahami Untuk Membasmi. Jakarta: KPK.

Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

Nugraha D, Riant dan Tri Hanurita S. 2005. Tantangan Indonesia Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media

Komputindo.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy For The Developing Countries. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Pope, Jeremy. 2007. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. Diterjemahkan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Osborne, David dan Plastrik Peter. 2000. Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM.

Rasyid, Ryaas, Mohammad. 2002. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif: Pekerjaan Sosial. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

111

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: TRUENORTH.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.

Yogyakarta: CAPS.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Artikel dan Jurnal

Abboud. 2004. ‘Transforming the culture of corruption’. eJurnal USA Issues of Democracy Vol. 11 No. 12. Hal. 5-7.

Akib, Haedar. 2010. ‘Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana’. No. 1. Hal 02.

Amundsen, Inge. 2000. ‘Political Corruption: An Introduction to the Issues’. Articles Michelsen Institute. Hal. 20.

Azra, Azyumardi. 2002. ‘Korupsi Dalam Perspektif Good Governance’. Dalam

Kriminologi Indonesia. No. 1. Hal. 31 – 36.

Burhanudin. 2013. ‘Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi’. Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. I. Hal. 75-84.

Cargo, Margaret. 2009. ‘Policy Implementation: Implications for Evaluation’. Articles Willey Interscience. Hal. 47-60.

Firmansyah, Hery. 2010. ‘Jejaring Advokasi Kebijakan Dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi Di Daerah’. Jurnal Kebijakan dan Administrasi

Publik Vol. 15 No. I. Hal. 1-18.

Fritsch, Oliver. 2016. ‘Studying the implementation of the Water Framework Directive in Europe’. Articles jurnal Ecology and Society Vol. 21 No. 2.

Hal. 19.

Fixsen, dkk. 2005. ‘Implementation Research: A Synthesis of the Literature’. Articles University Of South Florida. Hal. 70-77.

Imurana, Braimah. 2014. ‘The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health

112

Insurance Scheme in Ga East District’. Dalam International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 4. Hal. 196-207.

Istiqomah, Milda. 2016. ‘Kebijakan Formulasi Pengaturan Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Vol. 23 No. I. Hal. 80-83.

Kennedy, David. 2000. ‘The Internatioanal Anti Corruption Campaign’. Dalam jurnal Internatioanal Harvard Law School Vol. 15.

Liando, Daud. 2012. ‘Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Bagi Kualitas Pelayanan Publik’. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 16 No. 2. Hal. 47-61.

Medalla, Erlinda. 2006. ‘Anti-Corruption and Governance: The Philippine Experience’. Artikel anti korupsi negara anggota kerjasama ekonomi asia

pasifik.

Rioseco, Diego. 2013. ‘Why Do States Adopt Inefficient Institutions?: Explaining The Emergence Of The International Anti-Corruption Regime’. Journal of

Public Management Vol. 2 No. 2. Hal. 439-462.

Santoso, Amir. 2007. ‘Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi Di Indonesia’. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

Vol. 11 No. I. Hal. 87-98.

Tacker, Strom. 2004. ‘Political Institusions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism’. Jurnal Cambridge University. Hal. 300-

310.

Tanzi, Vito. 2000. ‘Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures’. Articles International Monetary Fund. Hal. 17-20.

Tummers, dkk. 2012. ‘Public professionals and policy implementation: conceptualizing and measuring three types of role conflicts’. Dalam jurnal International Public Management Review Vol. 14 No. 2. Hal. 1041-1059.

Veronesi, Ginaluca. 2009. ‘Policy implementation and stakeholder involvement within the National Health Service’. Dalam jurnal International The University of Leeds.

Vorster, Schalk. 2013. ‘Fighting corruption: a philosophical approach’. Dalam jurnal International North West University Vol. 47 No. I. Hal. 1-7.

113

Tesis dan Disertasi

Sugiana, Puji. 2012. ‘Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan’. Tesis Universitas Indonesia.

Viskanyan, Frunzik. 2000. ‘A Study Of The Effect Of Corruption On Economic and Political Develpoment Of Armenia’. Thesis and dissertation American

University Of Armenia.

Peraturan:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa

Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan

Sebagai Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-

Daerah Swatantra Provinsi Di Jawa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah.

Undang-Undang No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

114

Sumber Lain:

Artikel Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Suharsi, Integritas Kompetensi. http://www.dinkesjatengprov.go.id/v2015/index.php/component/content/art

icle/39-rokcontent/frontpage/341-ik (20 Mar. 2017).

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2014. Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

http://www.dinkesjatengprov.go.id/v2015/dokumen/renstra_smt1_15/REN

STRA%20dinkes%20prov.pdf (01 Mar 2017).

Jakarta: SIPD Kementrian Dalam Negeri.

http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_209_2016.

pdf (22 Feb. 2017).