implementasi pancasila di lingkungan yudikatif
DESCRIPTION
Penerapan nilai Pancasila di lingkungan Yudikatif.TRANSCRIPT
ARTIKEL ILMIAH
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI LINGKUNGAN YUDIKATIF
Oleh : Kelompok 7
1. Anwar Sholikhin
2. Alrijadi Pratama
3. M. Nur Yuda
4. Faza Choirunnisa
5. Lis Efasari
6. Ribut Dwi Puspita
1525010134
1525010140
1525010141
1525010154
1525010157
1525010169
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila memegang peranan penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada hakikatnya merupakan hasil
penuangan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Pancasila diangkat dari nilai
– nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila warga Negara Republik Indonesia
diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah – masalah yang
dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita
– cita dan tujuan nasional seperti digariskan di dalam pembukaan UUD 1945.
Sudut pandang pengamalan Pancasila sendiri sebenarnya ada dua, yakni pengamalan
Pancasila secara objektif dan pengamalan Pancasila secara subjektif. Di lingkungan
yudikatif sendiri pengamalan Pancasilanya termasuk dalam pengamalan Pancasila secara
objektif karena realisasinya nanti adalah dalam bentuk peraturan perudang-undangan
negara Indonesia. Disini penulis akan mengulas lebih jauh tentang “Implementasi Nilai-
Nilai Pancasila Di Lingkungan Yudikatif.” Sejauh apa penerapannya, dan adakah
pelanggaran nilai Pancasila yang dilakukan oleh individu ataupun dari lembaga yudikatif
itu sendiri.
1.2 Tujuan
Untuk mengetahui pengertian dari badan yudikatif
Untuk mengetahui apa saja lembaga yudikatif yang ada di Indonesia
Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan yudikatif
1
BAB II
PERMASALAHAN
2.1 Apa pengertian badan yudikatif?
2.2 Apa fungsi dari badan yudikatif?
2.3 Bidang atau lembaga apa saja yang termasuk dalam lingkungan yudikatif?
2.4 Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan yudikatif?
2
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Badan Yudikatif
Badan Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang
berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-
undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas
dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di
Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
Badan Yudikatif pada umumnya yang ada bahwa tiap negara hukum masih berpegang
pada prinsip bebas dari campur tangan Badan Eksekutif. Tujuannya adalah agar
Badan Yudikatif dapat berfungsi dengan baik demi penegakan hukum dan
keadilan serta menjamin Hak Asasi Manusia. Pasal 10 Declaration of Human Rights,
memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan di dalam tiap-
tiap negara sebagai sesuatu hal yang esensiil. Di beberapa negara jabatan Hakim di
angkat untuk seumur hidup. Contohnya adalah di negara Amerika Serikat dan
Indonesia.
B. Badan Yudikatif Di Indonesia
1. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Indonesia adalah peradilan yang menganut sistem
kontinental. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan
kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan
menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara
ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi
pemerintah (independent).
Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat 2
3
disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam
arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-
putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat
lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha Negara
Bahkan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi atas perbuatan
Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah
Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung
menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki
sejak Hooggerechtshof, sebagai berikut :
1. Fungsi Peradilan
a) Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan
kasasi dan peninjauan kembali
b) Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir
semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan
peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
2. Fungsi Pengawasan
a) Pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan
peradilan.
b) Pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan
perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman.
c) Pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang
menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang Mahkamah
Agung nomor 14 tahun 1985).
3. Fungsi Pengaturan
4
a) Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur
dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung.
4. Fungsi Memberi Nasihat
a) Memberikan nasehat/pertimbangan dalam bidang hukum kepada
Lembaga Tinggi Negara lain.
b) Memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka
pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.
5. Fungsi Administrasi
a) Mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11
ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999.
b) Mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan Pengadilan.
Saat ini, Mahkamah Agung memiliki sebuah sekretariat yang membawahi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan
Pengawasan, Badan Penelitian dan Pelatihan dan Pendidikan, serta Badan Urusan
Administrasi. Badan Peradilan Militer kini berada di bawah pengaturan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penkhianatan terhadap negara, koruspsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau
perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk
melanjutkan jabatannya.
5
Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat
Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota.
Ketua dan Wakil Ketua menjabat selama 3 tahun.
Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak
diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik,
pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh
Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi
menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan
lagi.
Hingga kini, beberapa perkara telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
Perkara-perkara tersebut misalnya Pengujian Undang-undang Nomor 11 tahun 2008
tetang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pemohon Edy Cahyono, et.al.
Perkara lainnya misalnya Pengujian Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan. Atau, yang bersangkutan dengan hasil pemilu seperti Permohonan
Keberatan terhadap Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Belu
Putaran II tahun 2008.
3. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen
dan relatif baru. Lembaga ini banyak berkaitan dengan struktur yudikatif oleh sebab ia
bertugas menseleksi calon-calon hakim. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat
di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja :
1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
3. Menetapkan calon Hakim Agung, dan
6
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Di sisi lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat pula
mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.
Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat
menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala
kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan
terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan
dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan
hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah
Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada
Presiden dan DPR.
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota
Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi
hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih,
bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama
melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan
sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT,
pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun
pengurus partai politik. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui
DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara
lengkap dan akurat.
C. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Yudikatif
Pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan yudikatif merupakan
pengamalan secara subjektif yang berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila
dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik
dibidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang
kenegaraan lainnya.
Di lingkungan yudikatif sendiri nilai-nilai Pancasila sudah mulai diterapkan. Mulai
dari penegakan kebebasan beragama (Sila 1 Pancasila). Menjunjung tinggi nilai Hak
Asasi Manusia, penyamarataan perundang-undangan di Indonesia (tidak memandang
7
suku, agama, ras, dan antar-golongan). Penegakan sistem demokrasi dari, untuk, dan
oleh rakyat. Serta penyamarataan kedudukan dimata hukum.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sebenarnya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan yudikatif sudah
cukup bagus. Hanya saja masih terdapat penyelewengan dari oknum-oknum
ditingkat pengadilan membuat nama baik beberapa lembaga yudikatif tercoreng.
Misalnya saja terkait dengan kasus suap yang diterima Akil Mochtar (Mantan
ketua MK) beberapa waktu lalu.
B. Saran
Sebaiknya implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan yudikatif bisa
lebih ditingkatkan lagi. Pencegahan pelanggaran nilai-nilai Pancasila (seperti
kasus Akil Mochtar) sebenarnya bisa dilakukan mulai dari tingkat pengadilan
hingga lembaga tinggi Negara. Dan itu tugas kita sebagai mahasiswa sebagai
kontrol dan pengawas lembaga pemerintahan,
8
DAFTAR PUSTAKA
https://prezi.com/0q44dbnh9-fy/pelaksanaan-dan-pengamalan-nilai-pancasila/
http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/yudikatif-di-indonesia.html
https://antoniawdy.wordpress.com/2014/05/20/fungsi-lembaga-yudikatif-dalam-sistem-
politik-indonesia-pada-masa-orde-baru-dan-reformasi/
https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com/2014/10/05/kekuasaan-yudikatif-di-
indonesia/
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120809084056AATNbeL
https://irena040506.wordpress.com/2010/11/25/aktualisasi-pengamalan-pancasila-dan-uud-
1945-dalam-era-globalisasi/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
9