IMPLEMENTASI PENANGANAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PRAYA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

JURNAL ILMIAH

Oleh :

BAIQ AZIZAH KUMALASARI

D1A 013056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

i

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENANGANAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PRAYA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Oleh :

BAIQ AZIZAH KUMALASARI

D1A 013056

Mataram, ___________________

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Any Suryani Hamzah, S.H., M.Hum.

NIP: 196407061990012001

i

IMPLEMENTASI PENANGANAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PRAYA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

BAIQ AZIZAH KUMALASARI

D1A 013056

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam penanganan pasien penyakit

kronis RSUD Praya, serta mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi

tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Implementasi Undang-

Undang nomor 44 tahun 2009 terhadap pasien penyakit kronis pada pasal 32 huruf c

tentang jaminan persamaan hak, pasal 32 huruf g tentang kebebasan pilihan layanan,

dan pasal 32 huruf q dan r tentang kebebasan menuntut apabila pasien dirugikan.

Faktor-faktor penghambat implementasi adalah kurangnya tenaga kesehatan,

lingkungan kerja kurang kondusif, dan kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan

kepada pasien.

Kata kunci: pelayanan kesehatan, RSUD Praya, penyakit kronis

IMPLEMENTATION OF HANDLING PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES

BASED ON LAW NUMBER 44 OF 2009 ABOUT HOSPITAL

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of Law Number 44 of

2009 concerning Hospitals in the handling of Praya Hospital patients with chronic

diseases, as well as knowing the inhibiting factors of the implementation. The method

used is normative empirical. The implementation of Law No. 44 of 2009 concerning

patients with chronic diseases in article 32 letter c concerning guarantee of equal

rights, Article 32 letter g concerning freedom of choice of services, and article 32

letter q and r concerning freedom of claim if the patient is harmed. The factors that

impede implementation are lack of health workers, unfavorable work environment,

and lack of socialization from health workers to patients.

Keywords: health services, Praya Public Hospital, chronic illness

i

I. PENDAHULUAN

Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait dalam

bidang bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan medik

maupun hubungan hukum berupa pemeliharaan pada umumnya dan pelayanan

kesehatan pada khususnya.

Dalam upaya pelayanan kesehatan, salah satu jenis penyakit yang diberikan

pengobatan intensif adalah terkait penyakit kronis. Penyakit kronis umumnya terjadi

pada mereka yang telah cukup lama mengalaminya hingga berkembang secara

perlahan selama bertahun-tahun. Akan tetapi usia tidak selalu menjadi faktor penentu

dalam memperoleh penyakit kronis. Kenyataannya sebagian besar penyakit kronis

terjadi pada semua usia, walaupun kebanyakan diantaranya terjadi pada tahap

kehidupan lanjut (Timmreck, 2004).

Penyakit kronis adalah penyakit yang terjadi secara menahun atau status

riwayat penyakit yang telah berlangsung lama dan pengobatan yang dilakukan

membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan,

bahkan ada yang seumur hidup hingga meninggal dunia.

Melalui pemahaman atas jenis dan karakteristik penyakit kronis di atas, dapat

diketahui bahwa pasien penyakit kronis adalah pasien yang memiliki hubungan

interaksi yang sering dengan pelayanan rumah sakit dan dokter, dibanding pasien

dengan jenis penyakit lainnya. Sehingga pasien dengan penyakit kronis akan lebih

ii

banyak merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Hal inilah yang

membuat penulis tertarik untuk menjadikan pasien penyakit kronis sebagai objek

penelitian dalam menguji implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit yang dilakukan rumah sakit.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian dilakukan di Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Praya, dengan judul, “Implementasi Penanganan Pasien

Penyakit Kronis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.” Adapun permasalahannya

sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk implementasi dari penanganan pasien penyakit

kronis berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 2.

Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dokter dalam mengimplementasikan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dalam memberikan pelayanan kesehatan

kepada pasien penyakit Kronis di RSUD Praya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui

implementasi Undang-Undang No 44 Tahun 2009 dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada pasien penyakit kronis di Rumah Sakit umum daerah (RSUD)

Praya, 2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dokter dalam mengimplementasikan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 dalam memberikan pelayanan kesehatan

kepada pasien penyakit kronis di RSUD Praya

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian

Normatif-empiris. Adapun pendekatan yang di gunakan antara lain: 1.Pendekatan

Perundang-Undangan (Statue Approach) yaitu pendekatan yang mengkaji tentang

iii

asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang

baik berasal dari undang-undang ,dokumen,buku-buku dan sumber-sumber resmi

yang berkaitan dengan penelitian hukum yang akan diteliti; 2. Pendekatan Konseptual

(Conceptual Approach) yaitu Pendekatan yang mengkaji asas hukum konsep

hukum,pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum yang terkait isu hukum. Jenis dan bahan hukum berupa: 1. Bahan hukum

primer, 2. Bahan Hukum sekunder, dan 3. Bahan Hukum Tersier. Teknik

pengumpulan data melalui : 1. Wawancara dan 2. Studi dokumen.

iv

II. PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di

RSUD Praya

Pembahasan Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit1 ini penulis bagi dalam 3 aspek yakni Kebebasan Menuntut Apabila

Pasien Dirugikan, Kebebasan Memilih Layanan, dan Jaminan Persamaan Hak.

Kebebasan Menuntut Apabila Pasien Dirugikan

Kebebasan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan merupakan hak pasien.

Dalam hal ini sangat penting karena menyangkut hak pasien apabila dirugikan oleh

dokter/tenaga kesehatan dan Rumah Sakit, menurut Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sesuai pasal 32 huruf q dan r2 yang berbunyi:

q. “menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun

pidana; dan”

r. “mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar

pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.”

Dalam hal terjadi kelalaian dokter/tenaga kesehatan sehingga

mengakibatkan terjadinya malpraktik, korban tidak diwajibkan untuk melaporkannya

1 Indonesia Undang-Undang No 44 Tahun 2009 2 Indonesia pasal 32 huruf q dan r Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

v

ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Dalam Pasal 29 UU Kesehatan3 justru disebutkan

bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan

profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Meskipun, korban malpraktik dapat saja langsung mengajukan gugatan perdata.

Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian

oleh tenaga kesehatan yakni (a) Melaporkan kepada MKEK/MKDKI (b) Melakukan

mediasi (c) Menggugat secara perdata.

Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut,

maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.

Kebebasan Pilihan Layanan

Kebebasan memilih atas pelayanan kesehatan merupakan hak dari pasien.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok memilih atas pelayanan kesehatan yaitu

menolak atau menerima pelayanan kesehatan atau pengobatan yang

direkomendasikan oleh dokter, memilih dokter dan kelas perawatan serta

mendapatkan persetujuan pada saat diberikan pelayanan kesehatan.

Walaupun pada dasarnya setiap dokter dianggap memiliki kemampuan yang

sama untuk melakukan tindakan medis dalam bidangnya, pasien tetap berhak memilih

dokter atau Rumah Sakit yang dikehendakinya. Hak ini dapat dilaksanakan oleh

pasien, tentu saja dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya

3 Indonesia pasal 29 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

vi

masalah biaya. Sebagaimana yang terdapat pada Undang – Undang No 36 tahun 2009

tentang Kesehatan pasal 56 angka (1)4 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya

tindakan pertolongan yang akan di berikan kepadanya setelah menerima dan

memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf g5

yaitu:

g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

Secara keseluruhan jaminan atas kebebasan memilih atas pelayanan

kesehatan telah dilaksanakan sepenuhnya dan dapat diterima oleh pasien dengan

implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan dari pasien untuk

diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga kesehatan. Dengan adanya

persetujuan dari pasien tersebut hal ini membuktikan bahwa pasien bebas untuk

memilih tenaga kesehatan serta kelas perawatan yang diinginkannya dan rumah sakit

tidak bertindak sepihak kepada pasien pada saat pemberian pelayanan kesehatan.

Serta adanya pernyataan yang sama antara dokter, tenaga kesehatan, pejabat rumah

sakit, serta pasien yaitu pasien dimintai persetujuannya untuk diberikan pelayanan

kesehatan atau pengobatannya.

Jaminan Persamaan Hak

Pasien harus diberikan jaminan atas persamaan hak dalam pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, sebagaimana yang diatur di dalam

Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 32 huruf (c)6 yaitu

pasien berhak:

4 Indonesia pasal 56 angka 1 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 5 Indonesia pasal 32 huruf g Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 6 Indonesia pasal 32 huruf C Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

vii

“Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.”7

Berdasarkan temuan peneliti, tindakan diskriminatif bisa saja terjadi kepada

pasien seperti yang telah dijelaskan bahwa yang merasakan adalah pasien sendiri, hal

tersebut seperti yang dikatakan oleh salah seorang perawat yang mengatakan bahwa:

“Mengenai hal tersebut tentunya yang merasakan pasien jadi mengenai hal

tersebut saya kurang tahu.”8

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit dalam Pemberian Pelayanan Penyakit Kronis di

RSUD Praya

Dari Aspek Substansi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setidaknya penghambat pelayanan

kesehatan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun

20099 dapat disebabkan oleh Pemerintah, Rumah Sakit, Dokter, atau Pasien. Dapat

dikatakan bahwa pada umumnya pasien yang menderita penyakit kronik di RSUD

praya ditangani secara profesional dan baik. Hal ini dapat di lihat dari tidak adanya

keluhan yang berarti dari pasien dan keluarga pada saat pelayanan kesehatan ketika di

beri terapi, injeksi (pengobatan) atau tindakan-tindakan lain selain di obati.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Bab VI tentang Tanggung

Jawab Pemerintah Daerah pada Poin (b) menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan

7 dr.Siti Rahayu Andini, 28 Desember 2017, RSUD Praya. pkl. 12.00 WITA. 8 Baiq Widia Mandalika, 23 Desember 2017, RSUD Praya, pkl.09.00 WITA. 9 Indonesia Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang kesehatan

viii

di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan; (i) menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan (d)

memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan

kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dari Aspek Struktural

Secara struktur keadaan pegawai/personil pelayanan kesehatan pada Rumah

Sakit Umum Daerah Praya seperti struktur PNS pada umumnya yang memiliki tugas

pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan pada mereka oleh

pejabat yang berwenang.

Kondisi Rumah Sakit turut mengambil peran besar dalam proses pelayanan

kesehatan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit. Setidaknya penulis menemukan bahwa faktor penyebab terhambatnya

implementasi tersebut adalah karena fasilitas yang kurang memadai.

ix

Fasilitas yang kurang memadai dari rumah sakit bisa berasal dari pengelola

rumah sakit maupun pemerintah. Untuk kasus di RSUD Praya, kurangnya fasilitas

salah satunya terjadi akibat minimnya kucuran anggaran dari pemerintah.

Sebagaimana yang disampaikan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya,

“Anggaran yang kita butuhkan untuk membangun ruang poli dan ruang rawat jalan

sebesar Rp. 48 miliar. Sementara anggaran yang tersedia tahun ini baru sekitar Rp. 9

miliar saja. Jika ditambah dengan anggaran yang sudah digunakan pada tahun lalu

sebesar Rp. 3,7 miliar, maka total anggaran yang ada sudah mencapai Rp. 13 miliar.

Itu artinya, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 35 miliar lagi. Untuk bisa

menuntaskan pembangunan gedung baru untuk layanan poli dan rawat inap tersebut.

Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat

terhambat akibat dipengaruhi oleh hal-hal terkait dokter/tenaga kesehatan seperti

kurangnya tenaga kesehatan, upah tenaga kesehatan yang minim, lingkungan kerja

kurang kondusif, dan sosialisasi informasi dari tenaga kesehatan ke pasien yang

kurang.

Budaya Hukum

Pada umumnya pasien yang ingin sembuh pasti optimis dengan segala upaya

pelayanan kesehatan yang berupa pengobatan / terapi yang di berikan oleh tenaga

kesehatan / dokter. Sikap optimis haruslah ada dalam diri pasien dan keluarganya

karena kekuatan / sugesti untuk sembuh berawal dari kekuatan jiwa untuk tidak sakit.

x

Pemahaman ini sangat dianjurkan oleh tenaga kesehatan kepada keluarga pasien

terutama yang berpenyakit kronis.

Dengan adanya sikap pesimis dari pasien, hal ini menunjukkan adanya

pelayanan kesehatan yang tidak dapat memuaskan pasien untuk memberikan

kepercayaan sepenuhnya kepada dokter/tenaga kesehatan serta pihak rumah sakit. Hal

ini dapat dibuktikan dari keterangan pasien yang tidak tahu lagi kemana mengadukan

keluhannya dan seakan tidak percaya lagi terhadap pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh pihak rumah sakit, hal ini menjadi faktor yang menghambat adanya

implementasi UU Nomor 44 Tahun 2009 terhadap pasien dalam Rumah Sakit.

Ketidakpatuhan Pasien

Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi,

terutama pada terapi penyakit tidak menular. Seperti diabetes, hipertensi, asma,

kanker, gangguan mental, penyakit infeksi HIV/AIDS, dan tuberkulosis. Dari laporan

tersebut, dapat diketahui bahwa diagnosa yang tepat, pemilihan, serta pemberian obat

yang benar dari tenaga kesehatan, ternyata belum cukup untuk menjamin

keberhasilan suatu terapi jika tidak diikuti dengan kepatuhan pasien dalam

mengkonsumsi obat.

xi

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan, Sebagai Berikut:

(1) Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

terhadap penanganan pasien penyakit kronis di RSUD Praya telah dilakukan,

khususnya dalam hal Kebebasan Menuntut Apabila Pasien Dirugikan, Kebebasan

Memilih Layanan, dan Jaminan Persamaan Hak. Penanganan atas ketiga hal

tersebut dipengaruhi oleh kegawatdaruratan penyakit pasien serta kelas perawatan

yang diambilnya, (2) Faktor-faktor penghambat dokter dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit dipengaruhi oleh faktor pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan

pasien. Terkait tenaga kesehatan, terdapat 4 hal, yakni kurangnya tenaga

kesehatan, minimnya upah tenaga kesehatan, lingkungan kerja yang kurang

kondusif, dan kurangnya sosialisasi informasi dari tenaga kesehatan ke pasien.

Adapun dari sisi pasien, penyebab terhambatnya implementasi UU tersebut

adalah karena sikap pesimis dan ketidakpatuhannya terhadap arahan tenaga

kesehatan

.

xii

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas,maka dapat

diberikan saran sebagai berikut :

(1) Kepada Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, pelayanan yang

prima sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kesehatan, salah satunya dokter.

Semoga kekurangan tenaga spesialis yang saat ini dialami RSUD Praya dapat

segera dibenahi, (2) Kepada Pemerintah, RSUD Praya sebagai salah satu aset

pemerintah di sektor kesehatan hendaknya didukung oleh Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) yang memadai sehingga keterbatasan sarana dan

prasarana yang dialami RSUD Praya saat ini dapat segera dipenuhi, (3) Kepada

Segenap Civitas Akademika, penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Masih

banyak hal mengenai RSUD Praya yang perlu dikaji dari aspek hukumnya.

Dengan demikian semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu bagian

pembahasan implementasi hukum tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit

Republik Indonesia.2009. Pasal 32 huruf q dan r Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2009 Tentang Rumah Sakit

Republik Indonesia.2009. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan

.Republik Indonesia.2009. Pasal 56 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Republik Indonesia.2009. Pasal 32 Huruf g Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Rumah Sakit

Republik Indonesia.2009. Pasal 32 Huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Rumah Sakit

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Bab VI Tentang

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Internet

Anita. “Pelayanan Kesehatan”. 15 April 2017.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/640/jbptunikompp-gdl-anitayunit-31967-8-

unikom_a-i.pdf

_____“Pelayanan Kesehatan”. 17 April 2017

Taylor, S. E. 2012. Health Psychology (8th ed.). New York: Mc Graw Hill Companies.

Timmreck, T. C. 2004. Epidemiologi Suatu Pengantar Edisi Kedua (Mulyana. Fauziah dkk,

Penerjemah). Jakarta: EGC.

World Health Organization (WHO). 2005. Preventing Chronic Diseases A Vital Investment.

Geneva: WHO Press.

Yenni dan Herwana, Elly. Prevalensi penyakit kronis dan kualitas hidup pada lanjut

usia di Jakarta Selatan. 15 April 2017. http://www.univmed.org/wp-

content/uploads/2012/04/Yenny.pdf.