implementasi sk gubernur dki nomor 903 tahun 2016 …
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI SK GUBERNUR DKI NOMOR 903 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW SEBAGAI KERANGKA
KERJA PELAKSANAAN QLUE DI KELURAHAN MERUYA
UTARA, JAKARTA BARAT
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Oleh :
SYAIFUL RACHMAN
NIM. 6661131032
HALAMAN JUDUL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2018
ii
iii
iv
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan
baik.”
(Evelyn Underhill)
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.
(HR. Thabrani)
“If opportunity doesn’t come to you, then create it.”
Ku persembahkan karya tulis ku ini untuk orang tuaku,
keluarga dan orang-orang terdekat ku,
yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dengan ikhlas
dan penuh kasih sayang.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT,
atas segala rahmat, hidayah, karunia, kemudahan dan petunjuk-Nya selama ini
sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skirpsi ini. Berkat bantuan dan campur
tangan-Nya peneliti bisa berada pada titik ini. Tak hentinya mengucap syukur
Alhamdulillah, Shalawat serta salam senantiasa peneliti panjatkan kepada
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Rasa terima kasih juga penulis berikan
kepada orang tua tersayang Baba Omar Farouk dan Mama Farida Djawas yang
telah memberikan segala hal yang bisa mereka berikan dengan sepenuh hati
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Penyusunan Skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir di Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa guna memperoleh gelar sarjana (S-1) dengan judul
“Implementasi SK Gubernur DKI Nomor 903 Tahun 2016 Tentang
Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RT Dan RW Sebagai
Kerangka Kerja Pelaksanaan Qlue Di Kelurahan Meruya Utara, Jakarta
Barat”.
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan banyak pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk
itu peneliti mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya
disampaikan kepada :
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
vii
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Imam Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda, M.A., Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Pembimbing I Skripsi yang membimbing peneliti
dengan sabar dalam penyusunan Skripsi ini, serta memberikan pemikiran-
pemikiran yang sangat membantu dalam penelitian ini.
9. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing II Skripsi sekaligus dosen
pembimbing akademik yang senantiasa memberikan ilmu, kritik serta
masukan kepada peneliti dan selalu memberikan motivasi-motivasi serta
pemikiran-pemikiran yang sangat membantu dalam penelitian ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali ilmu selama masa perkuliahan.
viii
11. Pihak Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat dan Para Ketua RW serta warga yang memberikan informasi data
terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
12. Kakakku Kak Nadiya dan Kak Fikri serta Kembaranku Syarif yang selalu
memberikan motivasi terhadap peneliti.
13. Keponakan tercinta Raffa, Raisya, Azka, Kenzie dan Zaura yang selalu
membuat peneliti semangat.
14. Nadhira Fariza, partnerku yang selalu mendukung, memberi semangat,
perhatian, motivasi dan selalu membantu peneliti dalam menyelesaikan
Skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan ANE 2013 yang selalu memberi dukungan yang
sangat berharga kepada peneliti.
16. Teman-teman Kost BMS Q32 Putu, Dayat, Bima, Jueng, Rohman, Debak,
Ulum dan Oji Bulet atas motivasi dan canda tawanya bersama peneliti.
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi
ini karena keterbatasan peneliti, maka dari itu kritik dan saran membangun tetap
dinantikan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga Skripsi ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Serang, Maret 2018
Penulis
ix
ABSTRAK
SYAIFUL RACHMAN. NIM. 6661131032. Implementasi SK Gubernur DKI
Nomor 903 Tahun 2016 Tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi RT dan RW Sebagai Kerangka Kerja Pelaksanaan Qlue di
Kelurahan Meruya Utara. Program Studi ilmu Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Titi
Stiawati, S. Sos., M.Si
Qlue adalah bagian dari Jakarta Smart City, program ini telah resmi setelah di
keluarkan SK Gubernur DKI tahun 2016. Qlue merupakan program yang
mewadahi sarana pengaduan untuk masyarakat berbasis android dan IOS, Qlue
dapat di unduh melalui play store dan app store. Aplikasi ini berguna untuk
menaungi laporan masyarakat mengenai masalah sarana dan prasarana sehari-hari.
Qlue diharapkan menjadi sarana pengaduan masyarkat yang efektif dan efisien.
Masalah-masalah sehari–hari yang biasa di keluhkan masyarakat antara lain
masalah sampah, drainse tersendat, dll. Qlue juga mengikut sertakan RW sebagai
kerangka penyelenggaraanya dan langsung dibawah naungan pihak kelurahan
setempat. Fungsi RW dalam hal ini untuk memaksimalkan laporan Qlue yang
masuk ke pihak kelurahan. Informan penelitian ini adalah pihak kelurahan
Meruya Utara, PPSU Meruya Utara, Warga Meruya Utara, Rukun warga Meruya
Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Implementasi (Dimensi
Implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) dari
George C. Edward dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan
data dengan melakukan wawancara, observasi non partisipatif dan dokumentasi.
Dalam menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi dan
survey. Hasil penelitian bahwa program Qlue di Kelurahan Meruya Utara belum
optimal karena masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan
program ini sehingga mengharuskan RW setempat untuk mengisi keluhan laporan
secara individu, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi program
Qlue kepada masyarakat sekitar. Saran dari penelitian ini adalah pihak kelurahan
harus mensosialisikan program Qlue ini kepada masyarakat agar program ini tetap
berjalan dengan adanya pasrtisipasi dari masyarakat untuk terciptanya Kota
Jakarta Barat yang lebih baik lagi kedepannya. Dari masyarakat harus lebih sadar
untuk merawat, tidak merusak sarana dan prasarana umum.
Kata Kunci : Implementasi, Qlue, Jakarta Smart City
x
ABSTRACT
SYAIFUL RACHMAN. NIM. 6661131032. Implementation of Jakarta
Governor's Decree Number 903 of 2016 Concerning Provision of Money for
the Implementation of Duties and Functions of RT and RW As a Framework
for Implementation of Qlue in Kelurahan Meruya Utara. Study Program of
Public Administration. Faculty of Social and Politic Science. The 1st
Advisor:
Anis Fuad, S.Sos., M.Si and The 2nd
Advisor: Titi Stiawati, S. Sos., M.Si
Qlue is a part of Jakarta Smart City. This program has been officially issued after
the decree of the Governor of DKI in 2016. Qlue is a program that accommodate
the complaint tool for the community based on Android and IOS, Qlue can be
downloaded through play store and app store. This application is useful to
overshadow public reports on the problems of facilities and infrastructures
everyday. Qlue is expected to be an effective and efficient public complaint tools.
Everyday problems that people complain about garbage, drainage, choking and
others. Qlue also involves RW (governs people businesses in a residence) its
organizing framework and directly under the auspices of the kelurahan (governs
people businesses in a village) .The RW function in this case was maximized the
Qlue report that input to the urban village. The informants of this research were
North Meruya Kelurahan (governs people businesses in a village), North Meruya
PPSU, North Meruya Residents, RW (governs people businesses in a residence)
Meruya Utara. The theory was used in this research that the implementation
theory (Implementation Dimension: communication, resources, disposition, and
bureaucratic structures) of George C. Edward with quantitative descriptive
method. The data collecting techinique was conducted interviews, non-pre-
participatory obeservasi and documentation. In testing the validity of data that
was used triangulation and survey. The result of the research of the Qlue program
in Kelurahan Meruya Utara was not optimal because there were still a lack of
community participation to use this program so it requires RW to fill the
individual report complaints, it was also caused by the lack of socialization of
Qlue program to the surrounding community. Suggestions of the research is the
village should socialize this Qlue program to the community so that the program
is still running with the participation of the community for the creation of West
Jakarta City better in the future. From the community must be more aware to
treat not damage public facilities and infrastructures.
Keywords : Implementation, Qlue, Jakarta Smart City
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi
ABSTRAK .................................................................................................................. ix
ABSTRACT .................................................................................................................. x
DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah ...................................................................... 9
1.3 Rumusan Masalah ............................................................................................. 9
1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................................... 9
1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................... 10
1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI
DASAR ........................................................................................................... 14
2.1 Tinjauan Pustaka ............................................................................................... 14
2.1.1 Konsep dan Definisi Kebijakan Publik ...................................................... 14
2.1.2 Konsep dan Definisi Implementasi ............................................................ 15
2.1.3 Konsep dan Definisi Pelayanan Publik ...................................................... 19
2.1.4 Konsep dan Definisi Sistem Informasi ...................................................... 25
2.1.5 Konsep dan Definisi Koordinasi ................................................................ 26
2.1.6 Konsep dan Definisi E-Government .......................................................... 32
2.1.7 Smart City .................................................................................................. 35
2.1.8 Pengertian PPSU ........................................................................................ 39
2.1.9 Pengertian Qlue.......................................................................................... 39
2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 41
2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 43
2.4 Asumsi Dasar .................................................................................................... 45
xii
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................... 46
3.1 Pendekatan Metode Penelitian .......................................................................... 46
3.2 Ruang Lingkup .................................................................................................. 48
3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................... 48
3.4 Variabel Penelitian .......................................................................................... 49
3.4.1 Definisi Konsep Implementasi .................................................................. 49
3.5 Instrumen Penelitian .......................................................................................... 49
3.6 Informan Penelitian ........................................................................................... 50
3.7 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 52
3.8 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 54
3.8.1 Triangulasi ................................................................................................. 56
3.9 Jadwal Penelitian ............................................................................................... 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .............................................................................. 59
4.1.1 Profil dan Kondisi Geografis DKI Jakarta ................................................ 59
4.1.2 Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat ......................................... 61
4.1.3 Qlue ........................................................................................................... 62
4.1.4 Struktur Organisasi .................................................................................... 64
4.2 Deskripsi dan Analisis Data ............................................................................ 64
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................................... 68
4.3.1 Komunikasi ................................................................................................ 68
4.3.2 Sumber Daya ............................................................................................. 70
4.3.3 Disposisi .................................................................................................... 72
4.3.4 Struktur Organisasi .................................................................................... 75
4.4 Pembahasan ..................................................................................................... 77
4.5 Temuan Lapangan ........................................................................................... 80
BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 82
5.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 82
5.2 Saran .................................................................................................................. 83
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 84
LAMPIRAN ............................................................................................................... 86
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Informan Penelitian ..................................................................................... 51
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara per Informan ............................................................ 53
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian......................................................................................... 58
Tabel 4.1 Data Informan Kelurahan Meruya Utara .................................................... 64
Tabel 4.2 Jumlah Petugas Operasional Tetap dan Tidak TetapError! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Daftar Peralatan Kerja PPSU ...................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Temuan Lapangan ....................................... Error! Bookmark not defined.
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Efektifitas Program Qlue ........................................................................... 7
Gambar 1.2 Jumlah Laporan Qlue per Kategori ........................................................... 8
Gambar 2.1 Indikator Smart City ................................................................................ 37
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran .................................................................... 44
Gambar 3.1 Analisis Data ........................................................................................... 55
Gambar 4.1 Jumlah Laporan per Kategori Qlue ......................................................... 62
Gambar 4.2 Statistik Tindak Lanjut Laporan Qlue ..................................................... 63
xv
DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN INFORMAN ..................................................................... 87
MEMBER CHECK ..................................................................................................... 96
Foto dengan Lurah Meruya Utara ........................................................................... 1065
Foto dengan PPSU kelurahan Meruya Utara ............................................................ 107
KEPGUB NO.903 TAHUN 2016 ............................................................................. 108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................. Error! Bookmark not defined.3
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia memang terlampau muda dan dapat dibilang terlambat dalam
menerapkan smart city, sehingga masih jauh dari kata prestasi, apalagi dampak
besar secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Meski begitu
Pemerintah Provinsi Jakarta tengah berbenah diri dan berupaya menerapkan
pelayanan pemerintahannya, khususnya berupaya menerapkan program Smart
City melalui ruang Jakarta Smart City Lounge, dimana ruang tersebut merupakan
command center yang mengoperasikan segala komponen TIK Smart City. Dari
ruang tersebut staf Smart City melalui aplikasi yang dibuat Tim Jakarta Smart
City Lounge bisa menerima pengaduan warga terkait permasalahan sosial, mulai
dari banjir, kemacetan, sampah, tempat wisata, wilayah rawan kriminalitas dan
sebagainya.
DKI Jakarta merupakan ibukota negara kesatuan Republik Indonesia. DKI
Jakarta berada di bagian barat pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta memiki lima
kota, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota
Administrasi Jakarta Timur, serta satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pendidikan, sosial
budaya, ekonomi, pemerintahan. DKI Jakarta memiliki penduduk yang padat,
bahkan arus urbanisasi menuju DKI Jakarta setiap tahun bertambah. Bisa
dikatakan DKI Jakarta overload dalam masalah kependudukan. Dengan pesatnya
2
pertumbuhan kependudukan di DKI Jakarta, baik dari aspek kelahiran ataupun
arus urbanisasi membuat DKI Jakarta memiliki permasahan yang rumit dan
kompleks.
Jakarta sebagai Ibukota mengalami lonjakan yang sangat pesat akibat
kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta.
Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantung
permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran
Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat
permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan
institusi milik negara seperti Perum Perumnas. Laju perkembangan penduduk ini
pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal tahun 1970 dengan
menyatakan Jakarta sebagai "kota tertutup" bagi pendatang. Kebijakan ini tidak
bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya.
Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang
terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan
alat transportasi umum yang memadai.
Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup
pesat. Saat ini, lebih mayoritas uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian
Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif,
dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat
perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua
kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan
sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang,
banyak pula yang menjadi komoditi ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan,
3
yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah
industri perbankan dan pasar modal.
Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup baik di Indonesia.
Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, pemerintah
mengadakan program "Enjoy Jakarta". Beberapa tempat pariwisata yang terkenal
dan biasa dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan mancanegara di antaranya
adalah Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu, Kebun Binatang Ragunan, dan
Taman Impian Jaya Ancol (termasuk taman bermain Dunia Fantasi dan Seaworld
Indonesia). Disamping itu Jakarta juga memiliki banyak tempat wisata sejarah,
yakni berupa museum dan tugu.
Di DKI Jakarta, tersedia jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani
seluruh kota, namun perkembangan jumlah mobil dengan jumlah jalan sangatlah
timpang. Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI, tercatat 46 kawasan dengan
100 titik simpang rawan macet di Jakarta. Definisi rawan macet adalah arus tidak
stabil, kecepatan rendah serta antrean panjang. Selain oleh warga Jakarta,
kemacetan juga diperparah oleh para pelaju dari kota-kota di sekitar Jakarta
seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang bekerja di Jakarta. Untuk di
dalam kota, kemacetan dapat dilihat di Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan
Rasuna Said, Jalan Satrio, dan Jalan Gatot Subroto. Kemacetan sering terjadi pada
pagi dan sore hari, yakni di saat jam pergi dan pulang kantor karena adanya
peningkatan volume kendaraan bermotor.
Sebagai salah satu kota megapolitan dunia (jabodetabek), Jakarta telah
memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih,
4
gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan
jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan Jalan Tol Lingkar
Dalam, Jalan Tol Lingkar Luar, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Ulujami-
Serpong. Pemerintah juga berencana akan membangun Tol Lingkar Luar tahap
kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Tangerang-
Serpong-Cinere-Cimanggis-Cibitung-Tanjung Priok.
Untuk pengadaan air bersih, saat ini Jakarta dilayani oleh dua perusahaan,
yakni PT. Aetra Air Jakarta untuk wilayah sebelah timur Sungai Ciliwung, dan
PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk wilayah sebelah barat Sungai
Ciliwung. Pada tahun 2015, kedua perusahaan ini mampu menyuplai air bersih
kepada penduduk Jakarta, khususnya Jakarta Pusat.
Pemda Provinsi DKI Jakarta mengupayakan ruang terbuka hijau (RTH)
sebagai paru-paru kota jakarta, antara lain berada di kawasan Menteng dan
Kebayoran Baru yang asri dan bersih. Selain Menteng dan Kebayoran Baru,
banyak wilayah lain di Jakarta yang sudah bersih dan teratur. Permukiman ini
biasanya dikembangkan oleh pengembang swasta, dan menjadi tempat tinggal
masyarakat kelas menengah. Pondok Indah, Kelapa Gading, Pulo Mas, dan
Cempaka Putih, adalah beberapa wilayah permukiman yang bersih dan teratur.
Namun di beberapa wilayah lain Jakarta, masih tampak permukiman kumuh yang
belum teratur. Permukiman kumuh ini berupa perkampungan dengan tingkat
kepadatan penduduk cukup tinggi, serta banyaknya rumah yang dibangun secara
berhimpitan di dalam gang-gang sempit. Beberapa wilayah di Jakarta yang
memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi antara lain, Tanjung Priok, Johar
Baru, Pademangan, Sawah Besar, Cengkareng dan Tambora.
5
Jakarta Smart City memiliki 6 indikator yaitu Smart Governance
(pemerintahan transparan, informatif dan responsif), Smart Economy
(menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi),
Smart People (peningkatan kualitas SDM dan fasilitas hidup layak), Smart
Mobility (penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur), Smart Environment
(manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan), dan Smart Living
(mewujudkan kota sehat dan layak huni).
Manfaat Jakarta Smart City diharapkan dapat dimaksimalkan oleh masyarakat
Meruya Utara karena adanya beberapa permasalahan yang dirasakan oleh
masyarakat disana seperti adanya pungli yang dilakukan beberapa oknum karena
adanya perbaikan jalan, banjir di daerah perkamungan maupun perumahan dan
adanya tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Program Jakarta Smart City baru saja
meluncurkan Qlue yang ada di smartphone berbasis android, yakni aplikasi
yang memungkinkan warga melaporkan keluhannya kepada aparat
pemerintah. Qlue merupakan aplikasi sejenis sosial media yang memiliki sarana
penyampaian aspirasi pengaduan real time. Lewat Qlue, warga dapat melaporkan
semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta
meluncurkan aplikasi qlue guna merespon laporan masyarakat untuk
memperbaiki kota Jakarta.
Aplikasi Qlue itu sendiri diluncurkan sejalan dengan program Jakarta Smart
City. Program ini bertujuan mewujudkan Jakarta yang modern dan inovatif yang
6
mampu mengelola sumber daya kotanya yang efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan teknologi. Untuk itu, dikeluarkan SK Gubernur DKI No. 903
Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RT dan RW (SK Gubernur No. 903/1016) sebagai kerangka kerja
pelaksanaan Qlue.
Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga foto.
Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi
dengan laman smartcity.jakarta.go.id. Seluruh aparat Pemprov DKI diwajibkan
untuk menginstal aplikasi ini di smartphone mereka masing-masing, terutama
aparat yang bertanggung jawab terhadap wilayah permukiman, yakni lurah dan
camat.
Komitmen Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti
setiap laporan tidak main-main, karena kinerja pegawai terlihat jelas lewat layar
yang dipantau setiap saat. Dengan demikian, hadirnya aplikasi mobile berbasis
media sosial pelaporan, Qlue, di tengah-tengah sibuknya warga Jakarta,
kini memberikan ruang yang pasti untuk segera mengadukan
permasalahan atau kejadian yang ditemukan penggunanya. Warga yang
kerap protes ini dan itu terhadap lingkungan sekitarnya, dapat melaporkan
permasalahannya melalui platform digital ini, yang akan diteruskan kepada
pihak yang berwenang. Komitmen Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk
menciptakan Jakarta lebih baik lagi melalui qlue, berarti menunjukkan
bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengikuti trend aplikasi e-government. E-
government digunakan sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam
memperbaiki pelayanan publik. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang
7
dilakukan oleh negara-negara maju untuk menjamin perbaikan pemerintahan
secara keseluruhan.
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat akan melaporkan masalah-
masalah yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka dan direspon dengan
cepat oleh pihak Jakarta Smart City. Adapun permasalahan dalam melaksanakan
program Jakarta Smart City, yaitu:
1. Kurangnya efektifitas program Qlue dalam menanggapi dan menindaklanjuti
laporan masyarakat. Dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan
masyarakat mengenai masalah-masalah sosial, infrastruktur dan pelayanan
umum seperti jalan rusak, sampah, dll, PPSU masih membutuhkan waktu
yang lama yaitu 2-3 hari.
Gambar 1.1 Efektifitas Program Qlue
Sumber: smartcity.jakarta.go.id
8
2. Kurangnya sosialiasi di lingkungan masyarakat Kelurahan Meruya Utara
tentang adanya program Jakarta Smart City. Kurangnya sosialisasi program
Jakarta Smart City (Qlue) yaitu dari awal program ini dibuat tidak ada
sosialisasi langsung dari kelurahan ke masyarakat, contoh lainnya tidak ada
baliho, pamphlet atau pengumuman di madding kelurahan mengenai program
ini, bahkan ketua RW di tempat saya pun tidak mengerti tentang program
Jakarta Smart City (Qlue), maka dari itu masyarakat masih banyak yang
belum mengetahui tentang program ini. Hal ini menyebabkan masyarakat
kurang memahami cara penggunan aplikasi Qlue.
3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan Qlue untuk
melaporkan keluhan-keluhan di lingkungan sekitar.
Gambar 1.2 Jumlah Laporan Qlue per Kategori
sumber: smartcity.jakarta.go.id
9
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi permasalahan-
permasalahan ada di lokasi penelitian yaitu, dari hasil studi pendahuluan peneliti
mengindentifikasikan masalah-masalah diantaranya:
1. Kurangnya efektifitas program Qlue dalam menanggapi dan menindaklanjuti
laporan masyarakat.
2. Kurangnya sosialiasi di lingkungan masyarakat Kelurahan Meruya Utara
tentang adanya program Qlue.
3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan Qlue untuk
melaporkan keluhan-keluhan di lingkungan sekitar.
Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini hanya akan membatasi
permasalahan pada pengelolaan program Qlue di kelurahan Meruya Utara
(lingkup RW ke Lurah).
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
Bagaimana implementasi SK Gubernur DKI Nomor 903 Tahun 2016 tentang
pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagai kerangka
kerja pelaksanaan Qlue di kelurahan Meruya Utara?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi SK Gubernur DKI Nomor 903 Tahun 2016 tentang pemberian uang
10
penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagai kerangka kerja
pelaksanaan Qlue di kelurahan Meruya Utara.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
perkembangan pengelolaan program Jakarta Smart City di Kelurahan
Meruya Utara.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat di jadikan masukan ataupun
evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusunya Pemerintah Kota
Jakarta Barat terutama di Kelurahan Meruya Utara.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan proposal penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai:
1.1 Latar belakang masalah, menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan
masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari
lingkup yang paling umum hingga menuklik ke masalah yang paling
spesifik, yang relevan dengan judul skripsi.
1.2 Identifikasi masalah dan batasan masalah, identifikasi adalah
mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang
akan diteliti, penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan
diteliti, pembatasan masalah lebih difokuskan pada masalah-masalah yang
11
akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti, pembatasan
masalah diajukan dalam bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan.
1.3 Rumusan masalah, mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan
dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.
1.4 Tujuan penelitian, mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai
dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang akan telah
dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan
rumusan penelitian.
1.5 Manfaat penelitian, menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI
DASAR
Pada bab ini dijelaskan mengenai:
2.1 Tinjauan Pustaka, mencakup konsep dan definisi dari kebijakan publik,
implementasi kebijakan, pelayanan publik, sistem informasi, e-
Government dan Smart City.
2.2 Penelitian Terdahulu, menggambarkan penelitian tentang tema yang sama
mengenai Smart City dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya.
2.3 Kerangka Pemikiran, menjelaskan mengenai alur konsep pemecah masalah
yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
12
Pada bab ini dijelaskan mengenai:
3.1 Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
3.2 Fokus Penelitian, menjelaskan fokus penelitian ini yaitu menegenai
implementasi Jakarta Smart City (Qlue) di Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3.3 Lokasi Penelitian, menjelaskan lokasi penelitian yang diambil yaitu di
wilayah Kelurahan Meruya Utara.
3.4 Instrumen Penelitian, menjelaskan instrumen penelitian yaitu peneliti
sendiri yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan membuat
kesimpulan atas temuannya.
3.5 Informan Penelitian, mendefinisikan pemilihan informan yang sesuai untuk
penelitian ini.
3.6 Teknik Pengumpulan Data, mendeskripsikan atau cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data, seperti wawancara, angket, dll.
.3.7 Teknik Analisis Data, mendeskripdikan cara yang digunakan dalam
mengolah data menjadi informasi agar mudah dipahami.
3.8 Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuata diluar data sebagai pembanding terhadap data itu.
13
3.9 Jadwal Penelitian, jadwal yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan
penelitian ini sampai selesai.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini di paparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Deskripsi
Data, Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai; kesimpulan dari hasil penelitian
yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif
pada instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka
Mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan
permasalahan dan variable penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan
rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Dengan mengkaji berbagai
teori dan konsep-konsep maka kita akan memiliki konsep penelitian yang jelas,
dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan, serta dapat
menemukan hubungan antar variable yang diteliti. Hasil penting lainnya dari
kajian teori adalah didapatkan kerangka konseptual menurut peneliti, yang di
dalamnya tergambar konstruk dari variable yang akan diukur, selain itu dari kajian
teori akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrument.
Deskripsi teori hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan merujuk ke sumber aslinya. Untuk meningkatkan kualitas kajian
teori, pembahasan perlu dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang
relevan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan.
2.1.1 Konsep dan Definisi Kebijakan Publik
2.1.1.1 Pengertian Kebijakan
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku
yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari
15
definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan
apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam
beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50):
istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan
ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan,
ada beberapa pedoman seperti, (a) Kebijakan harus dibedakan dari
keputusan, (b) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan
dicapai, (c) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung
sepanjang waktu, (d) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang
bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi, (e)
Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.
2.1.1.2 Kebijakan Publik
Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6):
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit
pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa
definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
2.1.2 Konsep dan Definisi Implementasi
Pendapat Claves yang dikutip dalan Abdul Wahab (2008:187):
secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses
bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan
politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat
dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau
mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
Menurut Van Veter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2008:65),
implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.
Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Abdul Wahab (2008:68),
implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
16
Berdasarkan pendapat Edward III (1980: 10),
yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan
baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian
Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup
penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi,
disposisi pelaksana.
Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III
(1980:10), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2)
sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat
variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
1) Komunikasi
Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara
jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan
kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak
jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran
kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok
sasaran yang bersangkutan.
Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran
(transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula
(kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan
sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya
konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang
17
dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan
kebijakan yang bersangkutan.
2) Sumber Daya
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik
sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan
walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya
tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan
pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan
pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa
sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi
implementor dan sumberdaya finansial.
3) Disposisi
Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki
oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif,
cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang
baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi
kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan
pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan
efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,
sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
18
dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan.
4) Struktur Birokrasi
Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum
kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.
Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan
interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki
yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara
diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1)
jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa
yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis
kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang
melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam
organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan
dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat
digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional
maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai
satuan kerja yang lain.
Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan
yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi
dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan
19
kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi
tidak fleksibel.
2.1.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
meingimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai
dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi
mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor
publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian
diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-
kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun
kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
2.1.3 Konsep dan Definisi Pelayanan Publik
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1:
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administratif yang dielenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik”.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun
2003 mendefenisikan pelayanan publik sebagai:
20
”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Miliki Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundangundangan”.
Mengikuti defenisi tersebut di atas, pelayanan publik atau pelayanan
umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan
lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan perundang -undangan.
Hakekat Pelayanan Publik antara lain :
a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik.
b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana
pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta
masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Pada dasarnya pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan oleh
masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,
membina serta menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan
rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling
21
mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan
langkah menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu
bangsa.
Menurut Erick S. Holle, (2011:21-30):
Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada
masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar
terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh
aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam
bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.
2.1.3.1 Standar Pelayanan Publik
Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar
pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a. Prosedur pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.
c. Biaya pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggaraan pelayanan publik.
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan
perillaku yang dibutuhkan.
22
2.1.3.2 Prinsip Pelayanan Publik
Di dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai
berikut :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit
kerja/pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan seperti
keluhan , persoalan, sengketa, dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
23
penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin , sopan, dan santun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman , bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir,
toilet, tempat ibadah,dan lain lain.
Di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan
publik harus berperilaku sebagai berikut :
a. Adil dan tidak diskriminatif ;
b. Cermat;
24
c. Santun dan ramah;
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
e. Profesional;
f. Tidak mempersulit;
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara;
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan;
k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi
kepentingan masyarakat;
m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan
yang dimiliki;
n. Sesuai dengan kepantasan, dan
o. Tidak menyimpang dari prosedur.
2.1.3.3 Asas-Asas Pelayanan Publik
Pelayanan Publik memiliki standar operasional yang ditujukan
agar penyelenggaraan berjalan dengan baik yang mengacu pada pasal 4
25
dalam undang-undang Nomor 25 taghun 2009 antara lain, Transparansi,
Profesional, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisien dan tepat waktu.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas
pelayanan sebagai berikut (keputusan MENPAN nomor 63 tahun
2004): (a) Transparansi, (b) Akuntabilitas, (c) Kondisional, (d)
Partisipatif, (e) Kesamaan hak, (f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban.
2.1.4 Konsep dan Definisi Sistem Informasi
Kata sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan kata informasi itu
sendiri didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
Setelah mengetahui definisi awal kata-kata yang menyusun, kita bisa
mengetahui definisi dari kata “Sistem Informasi” itu sendiri. Sistem Informasi
didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sebagai berikut
“Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari dari suatu organisasi
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan”.
Menurut Kent (2008:200):
Sistem informasi (Information System) adalah sekumpulan komponen yang
saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses,
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan
keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi serta membantu manajer
dalam mengambil keputusan.
26
Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan
aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi
dan manajemen (Wikipedia).
Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-
transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu
produk atau pelayanan mereka. Suatu sistem informasi pada dasarnya
terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasional yang tetap yaitu
mengumpulkan data, mengelompokkan data, menghitung data, menganalisa
data dan meyajikan laporan.
2.1.5 Konsep dan Definisi Koordinasi
Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa :
“Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan
mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para
bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau
bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan
secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa,
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan.
Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The Principle and Practice of
Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54),
Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan
lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga
agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara
para anggota itu sendiri.
27
Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of
Management yang dikutip Handayaningrat (2002:55):
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry
meliputi :
1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut
Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi
memiliki syarat-syarat yakni :
1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per
bagian.
2. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian,
agar saling berlomba.
3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin
bersemangat.
Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer
dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang
pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan
28
yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain.
Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja
antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang
tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi
Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:
a. Kesatuan Tindakan
Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota
organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau
tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau
satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu
konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada
usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha
dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam
mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari
pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur
jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai
dengan waktu yang telah direncanakan.
b. Komunikasi
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi,
sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan
rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.
Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia
29
dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal
dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti
berpartisipasi ataupun memberitahukan”.
Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa
komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah
laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu
suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan
atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat
dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu
sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada
orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai
berikut :
1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam
suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari
generasi yang satu ke generasi yang lain.
Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan
oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui
informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada
orang tersebut.
c. Pembagian Kerja
Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha
mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas
30
dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk
melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas
secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan
keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak
seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan
bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang.
Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang
mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.
d. Disiplin
Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja
secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang
diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang
berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada
waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya
secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan
disiplin.
Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat
yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar
mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya
untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua
peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”. Jadi jelasnya
bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu
31
perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan
suatu organisasi. Dengan demikiam disiplin itu sangat penting artinya dalam
proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat
menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.
2.1.5.2 Tujuan Koordinasi
Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada
beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa
adapun manfaat koordinasi antara lain:
a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain,
antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam
organisasi.
b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau
pejabat merupakan yang paling penting.
c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam
organisasi.
d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas
dalam organisasi.
e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.
Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu
organisasi, yakni:
a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran
atau kekosongan pekerjaan.
b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk
pencapaian tujuan perusahaan.
32
c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu
pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada
sasaran yang diinginkan.
Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk
mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.
2.1.6 Konsep dan Definisi E-Government
Dalam sebuah masyarakat dan ekonomi yang semakin digerakkan oleh
inovasi teknologi, birokrasi di negara-negara sedang berkembang harus
berhadapan dengan proses tuntutan yang baru yaitu efisiensi, produktivitas,
akses rakyat terhadap informasi yang ada dalam birokrasi serta tuntutan
kepastian dan rasa aman dan rasa nyaman (convenience). Dalam proses
negara yang menuju demokrasi selalu terdapat tuntutan dan kepastian dan
bahkan kebutuhan akan hak-hak “masyarakat yang diperintah” harus
diletakkan seiring dengan tujuan-tujuan pembangunan.
Secara umum diketahui bahwa diluar lingkungan birokrasi, secara
historis, inovasi-inovasi teknologi telah menghasilkan kualitas kehidupan
yang meningkat dengan kata lain kalau mau maju ya harus ada inovasi. Bagi
seorang pemimpin pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik adalah visi
yang ingin selalu diciptakannya dalam menjamin perbaikan pemerintahan
secara keseluruhan, dan dalam perkembangannya yang sekarang e-
government berhasil menjadi alternative yang umum diterapkan di negara
sedang berkembang dalam reformasi pemerintahannya. Dengan demikian,
33
dari sisi akademis aplikasi e-government dalam pemerintahan serta hasil yang
telah dicapai oleh beberapa Negara maju mengesankan bahwa Negara yang
ingin memperbaiki pelayanan publiknya, sedikit atau banyak ia harus berani
berinovasi dalam manajemen pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan
publiknya. Dengan kata lain tidak ada pelayanan yang baik tanpa e-
government.
Merujuk pada penjelasan diatas, maka e-government adalah aplikasi
teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar
diharapkan meningkatkan performance pemerintahan dan memenuhi
ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Selain itu,
terbukti bahwa semakin maju suatu negara maka semakin tinggi tingkat
aplikasi e-government.
Menurut Janet Caldow (2001:52) mendefinisikan E-Government
bukanlah sebuah perubahan secara fundamental yang berjangka pendek pada
pemerintahan dan kepemerintahan dan bukan pula sebagai awal dari
permulaan era industriliasi. Artinya adalah bahwa e-government merupakan
sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis bukan sebuah
perubahan yang sangat mendasar didalam sebuah tata pemerintahan yang
dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan pula membuktikan
bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan
sosial.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Information and
communication Technology, ICT) telah membawa pengaruh yang besar
terutama bagi organisasi pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi
34
ini telah memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan transformasi
besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk layanan, tetapi juga pada
struktur dan manajemen organisasi.
Di Negara-negara maju, e-gov merupakan hasil transformasi
mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi lebih
bersahabat. Demikian halnya di Negara berkembang, banyak pengambil
kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan
dapat diwujudkan melalui e-government.
Secara konseptual, konsep dasar dari e-Government sebenarnya adalah
bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (e-service), seperti
melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia.
Melalui pengembangan e-Gov ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula
penataan system manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Adapun ruang lingkup dari e-Gov ini adalah mencakup interaksi antara
pemerintah dan masyarakat (G2Cgovernment to citizens), pemerintah dan
perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan
antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Dan pemerintah pun dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan
dan strategi nasional pengembangan e-government menjelaskan bahwa
pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui
35
pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan
teknologi informasi. Inpres ini menginstruksikan agar tiapinstansi pemerintah
melakukan perumusan strategi/action plan untuk lingkungan instansinya
masing-masing.
Tiga karakteristik utama e-Government, yaitu: (1) merupakan suatu
mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat dan kalangan
lain yang berkepent ingan (stakeholders); (2) melibatkan penggunaan
teknologi informasi (terutama internet dan jaringan seluler); (3) memperbaiki
mutu (kualitas) pelayanan publik. Meskipun demikian dalam kenyataannya
tidak ada standar baku dalam pengembangan e-Government (Erick S. Holle,
2011:21-30).
2.1.7 Smart City
Smart city adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan
sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli
menganggap konsep kota dengan smart city dapat memenuhi kebutuhan akan
kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep smart
city masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep
umum yang bias diterapkan di semua kota di dunia. Konsep smart city masih
bergantung pada kota dan pengembang masing-masing. Beberapa para ahli
mencoba mendifenisikansmart city dengan defenisi masing-masing
berdasarkan bidang keilmuan masing-masing.
36
Smart city merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial,
dengan transportasi (tradisonal) dan infrastruktur komunikasi modern serta
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi,
dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang
partisipatif. (Giffinger (2010) dalam Muliarto, 2015:3).
Kota cerdas atau smart city, pada umumnya didasarkan pada 3 hal,
pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam
pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari criminal. Kedua
faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis
dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan
berdasarkan pada teknologi informasi. (Ahmad Nurman dalam Manajemen
Perkotaan).
Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan
SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan
yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui
pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, Bo, & Nijkmp,
2009:65-82).
Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang
intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari
gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik),
modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi
tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal
entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat
dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran
terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi suatu kota. (Caragliu, Bo, & Nijkmp, 2009:65-82).
37
2.1.7.1 Indikator Smart City
Berdasarkan Indikator Smart City oleh (Hendro Muliarto,
2015:7) bahwa indikator Smart City berbasis pada smart people yang
merupakan landasan atau dasar untuk sebuah kota yang cerdas, kota
yang cerdas haruslah memiliki modal berupa sumber daya manusia
yang cerdas, dan ditopang oleh kebijakan dan infrastruktur dari
mobility, governance, economy dan environment yang juga cerdas
sehingga menghasilkan kualitas hidup yang cerdas seperti yang
diinginkan.
Gambar 2.1 Indikator Smart City
Smart City Memiliki 6 karakteristik yang harus dimiliki sebuah
kota untuk menjadi smart city yaitu :
1. Smart Economy, Sebuah kota dapat dikatakan smart city apabila
kota tersebut dapat menjadi tempat berlangsungnya kegiatan
ekonomi yang berkelanjutan. Produktivitas yang tinggi dan
semangat berinovasi yang tinggi untuk mewujudkan smart city.
SMART CITY
Smart Living
Smart People
Smart
Mobility
Smart
Governance
Smart
Economy
Smart
Environment
38
2. Smart Mobility, Smart city selalu berkaitan dengan kemajuan
teknologi. Salah satu kriteria smart city adalah adanya ketersediaan
infrastruktur ICT dan sistem transportasi yang aman serta inovatif.
3. Smart Environmen, Smart city tidak hanya mengutamakan
kemajuan teknologi. Sebuah kota yang pintar adalah kota yang
dapat menyelaraskan kemajuan teknologi tanpa merusak
lingkungan. Salah satu ciri dari smart city adalah tingkat polusi
yang rendah.
4. Smart People, Smart city tidak hanya dapat diwujudkan secara fisik
saja. Namun, masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut harus
mendukung konsep ini. Untuk mewujudkan konsep ini, masyarakat
dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam kepentingan publik,
menjaga pluralitas etnik maupun sosial, serta memiliki pemikiran
yang open minded.
5. Smart Living, Kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu faktor
majunya sebuah kota. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas
kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu syarat untuk
mewujudkan smart city.
6. Smart Governance, Pemerintahan juga memegang peranan penting
untuk mewujudkan konsep smart city. Transparansi dan
keterbukaan menjadi kunci pemerintahan yang mengusung smart
city. Selain itu, akses pelayanan publik juga harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakatnya dan tidak menyulitkan masyarakat.
39
2.1.8 Pengertian PPSU
PPSU (Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum) yang pertama kali
dicetuskan oleh gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaya Purnama) yang didasari
oleh peraturan gubernur No. 169 tahun 2015. PPSU atau yang lebih dikenal
dengan pasukan oranye adalah perangkat kelurahan yang befungsi
mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang bergerak langsung dari
instruksi lurah atau berkoordinasi langsung dengan aplikasi Qlue. Tugas PPSU
dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Penanganan prasarana (perbaikan trotoar, jalan berlubang serta lampu
jalan).
2. Penanganan prasarana dan sarana saluran (memperbaiki saluran air
tersumbat dan infrastruktur ringan saluran air).
3. Penanganan prasarana taman yang bertugas (menangani pohon tumbang,
membersihkan rumput semak dan mengganti pot-pot yang rusak).
PPSU bergerak langsung dari instruksi lurah atau aplikasi smart city Qlue
yang diadukan oleh RW ataupun warga dimasing-masing wilayah kelurahan tanpa
ada kaitan dengan dinas pekerjaan umum dan dinas kebersihan.
2.1.9 Pengertian Qlue
Qlue adalah singkatan dari keluhan. Q nya lebih kepada quality. Jadi, Qlue
adalah keluhan yang berkualitas. Qlue adalah aplikasi yang dibuat untuk
menjadi jembatan antara warga dan pemerintah yang bertujuan untuk
membangun Jakarta agar lebih baik lagi. Dengan aplikasi ini kita bisa bebas
untuk menyampaikan keluhan tentang apa yang tidak wajar pada kota Jakarta.
40
Qlue adalah aplikasi berbasiskan media sosial yang memberikan kemudahan
pengguna smartphone (HP) melaporkan keberatan, keluhan atau aduan tentang
sampah, banjir, parkir liar, kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima, kerusakan
jalan-jalan, gorong-gorong rusak, dan lain-lain dengan jalan menggugah file teks
atau foto. Laporan itu langsung masuk ke smartcity.jakarta.go.id. dan segera
disebarluaskan kepada petugas harian yang terhubung ke kelurahan-kelurahan
DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Melalui cara kerja demikian, pemerintah DKI
dapat memonitor apakah laporan itu ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi yang
berwenang di pemerintahan DKI. Hal ini, karena semua telah terekam di Qlue,
sehingga kebuntuan penyelesaian laporan warga DKI dapat segera diselesaikan
dengan memotong pelaporan yang terpasung oleh mata rantai birokrasi yang lama
dan bertele-tele menjadi cepat, sederhana, mudah dan murah dengan kemudahan
teknologinya.
Aplikasi Qlue itu sendiri diluncurkan sejalan dengan program Jakarta Smart
City. Program ini bertujuan mewujudkan Jakarta yang modern dan inovatif yang
mampu mengelola sumber daya kotanya yang efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan teknologi. Untuk itu, dikeluarkan SK Gubernur DKI No. 903
Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RT dan RW (SK Gubernur No. 903/1016) sebagai kerangka kerja
pelaksanaan Qlue. Di SK Gubernur No. 903/2016 telah diatur kewajiban para
Ketua RT dan Ketua RW membuat laporan tentang perkembangan kejadian,
kondisi yang terakhir, atau kegiatan lain di wilayahnya maksimal tiga laporan
setiap harinya. Setiap laporan akan dihargai Rp 10.000, sehingga insentif yang
dapat diterima oleh Ketua RT adalah Rp 975.000 dan ditambah uang operasional
41
tetap Rp 75.000 per bulan. Untuk RW, setiap nilai laporan dihargai Rp 12.500,
sehingga intensif yang diterima adalah Rp 1.125.000 tiap bulannya plus dengan
ditambah uang operasional tetap Rp 75.000 per bulannya. Sebuah kewajiban
dengan tanggung-jawab yang berkorelasi dengan renumerasi.
Cara Menggunakan Aplikasi Qlue: 1) Pilih icon plus pada aplikasi
Qlue yang letaknyadibawah tengah layar; 2) Akan ada 3 pilihan. Pilih salah satu
untuk siapa keluhan akan ditujukan, untuk pemerintah, swasta, atau hanya
sekedar untuk berdiskusi.Jika keluhan yang ingin kamu sampaikan itu tidak
ada hubungannya dengan pihak perusahaan maka pilih lapor ke pemerintah saja.
Lapor ke swasta hanya digunakan jika kejadian atau keluhan yang ingin
kamu sampaikan itu bersangkutan dengan sebuah perusahaan.Pilih buat forum
untuk mendiskusikan masalah yang mungkin perlu pendapat untuk
menyelesaikannya; 3) Ambil foto sebagai bukti tentang keluhan yang ingin
kamu sampaikan.4) Pilih topik yang bersangkutan tentang keluhan yang ingin
kamu laporkan; 5) Beri judul dan penjelasan yang lengkap tentang kejadian
atau masalah dari keluhan yang ingin kamu laporkan, dan 6) Upload
lalu tunggu untuk ditindaklanjuti, jika keluhan kamu benar-benar berkualitas
pasti akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Warna merah adalah masih
menunggu, Warna kuning berarti sedang dalam proses dan Warna hijau
tandanya telah selesai menangani keluhan yang kamu laporkan.Berikut contoh
dari aplikasi Qlue.
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil
penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis
42
dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan membantu peneliti menemukan
sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini walau lokus dan masalahnya
tidak sama persis.
Penelitian yang dilakukan Andi Zulkifli Daido, Universitas Hasanudin
pada tahun 2015 dengan judul ”Analisis Program Smart City di Kota Makasar”
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan
gambaran secara jelas tentang respon pemerintah dalam melakukan pelayanan
menggunakan e-Government di Kota Makassar mendapatkan hasil bahwa
pelayanan publik dengan sistem elektronik di Kecamatan Panakukkang yang
ditunjuk sebagai Pilot Project belum berjalan. Hal ini diakibatkan oleh minimnya
sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk implementasi dari
program ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti komputer yang hanya
ada satu unit per kelurahan, tidak adanya jaringan internet dan minimnya
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar kepada pemerintah di
tingkat kelurahan turut menjadi penghambat dari implementasi program ini
sehingga aparat ditingkat kelurahan tidak mampu untuk mensosialisasikan
program Smart City kepada masyarakat. Padahal jika pelayanan publik secara
elektronik berhasil dilaksanakan, maka pelayanan publik di tingkat kelurahan
akan menjadi efektif dan efisien.
Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan pelayanan pengaduan
dengan memanfaatkan sistem informasi Qlue di smartphone di DKI Jakarta
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam hal ini
membahas mengenai seberapa efektif pelayanan pengaduan dengan
memanfaatkan sistem informasi Qlue di smartphone di DKI Jakarta. Yang
43
membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian
mengenai penanganan pengaduan lebih menfokuskan sarana yang digunakan
pemerintah Kota Jakarta dalam penanganan pengaduan yaitu menggunakan sarana
Qlue di smartphone. Penelitian ini akan menjadi penelitian pertama kalinya yang
membahas mengenai sarana Qlue dalam penanganan pengaduan kota Jakarta di
Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul Implementasi SK
Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi RT dan RW sebagai Kerangka Kerja Pelaksanaan Qlue di Kelurahan
Meruya Utara, Jakarta Barat, yang membahas tetang implementasi Qlue.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang
penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman
yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang
paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk
proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.
Kerangka berfikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan
dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, maka
berdasarkan judul penelitian tersebut kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah
bagaimana implementasi Jakarta Smart City (Qlue) di kelurahan Meruya Utara.
Dapat digambarkan kerangka berfikir dari permasalahan yang ada diatas sebagai
berikut :
44
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran
Permasalahan :
Kurangnya efektifitas program Qlue dalam menanggapi dan menindaklanjuti
laporan masyarakat.
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Meruya Utara tentang adanya
program Qlue.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan Qlue untuk melaporkan
keluhan-keluhan di lingkungan sekitar.
Terwujudnya program Jakarta Smart City (Qlue) di Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat
dalam menampung pengaduan masyarakat dengan cepat dan tanggap.
Implementasi Jakarta Smart City (Qlue) di Kelurahan Meruya Utara,
Jakarta Barat
Proses :
Teori yang Dipakai :
1. Implementasi (George C. Edward)
Dimensi implementasi: komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur
birokrasi.
45
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti telah melakukan
observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa
penelitian tentang Implementasi Jakarta Smart City (Qlue) di Kelurahan Meruya
Utara tidak berjalan dengan semestinya untuk mengatasi masalah pengaduan
masyarakat berbasis aplikasi di smartphone hasilnya kurang maksimal.
Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar
belakang masalah, permasalahan tersebut pun dikaji dengan cara membandingkan
permasalahan tersebut dengan teori yang digunakan. Guna mengetahui apakah
masalah yang muncul benar-benar sebagai masalah yang bertentangan secara
prosedural teori, kemudian setelah diketahui masalahnya peneliti mencoba
mengkaji kembali masalah tersebut untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat
untuk menghilangkan masalah tersebut.
Setelah masalah tersebut mendapatkan solusi diharapkan dapat
memaksimalkan Program Jakarta Smart City khususnya Qlue tersebut untuk
mengatasi masalah pengaduan masyarakat di Kelurahan Meruya Utara,
Kembangan Jakarta Barat. Tentunya program Jakarta Smart City yang diharapkan
sesuai dengan aturan dan teori.
46
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Metode Penelitian
Penelitian yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar apa
yang menjadi hasilnya merupakan hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ada
tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan
berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru
yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh
itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau
pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas
pengetahuan yang telah ada.
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan penulis adalah melalui
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan
bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan
dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik
fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita
empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat,
penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata
cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk
hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
47
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Observasi lapangan ini dilakukan
guna mengetahui informasi-informasi, isu-isu aktual nilai-nilai, pola tingkah laku,
dan perilaku sosial politik dari para informan penelitian. Setelah itu, kemudian
ditentukan informan mana saja yang layak untuk diteliti dengan memperhatikan
juga kesediaan mereka untuk bekerjasama dan memberikan data yang akurat.
Teknik kedua yakni wawancara mendalam (indepth interview) dengan
informan utama. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini dilakukan
karena peneliti meyakini bahwa melalui wawancara mendalam suatu pandangan,
perilaku, dan pola kultural dapat diketahui. Pengumpulan data ini, dilakukan
dengan melalui alat perekam. Oleh karena itu, isu-isu penelitian yang terungkap
dalam penelitian ini digunakan sebagai data primer. Adapun data sekunder yang
dijadikan data pendukung yakni berupa data agregat, buku-buku, majalah, dan
jurnal yang terkait dengan masalah politik bahasa dan resistensi masyarakat yang
relevan dengan fokus penelitian.
Moleong mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian terdapat
empat tahapan, yaitu :
1. Tahap Sebelum Kelapangan
Meliputi kegiatan penentuan fokus penelitian, penyesuaian paradigma dengan
teori, penjajakkan alat peneliti, mencakup observasi lapangan, permohonan
terhadap subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan
penelitian.
48
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan fokus
penelitian.
3. Tahap Analisis Data
Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen,
maupun wawancara mendalam dengan dilakukannya penafsiran data sesuai
dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya mengecek keabsahan
data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari metode perolehan
data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk
memberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami
konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap Penulisan Laporan
Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan
pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan
konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan
perbaikan saran-saran demi kesempurnaan penelitian.
3.2 Ruang Lingkup
Berdasarkan masalah yang peneliti temukan selama di lapangan bahwa yang
menjadi fokus penelitian adalah implementasi Jakarta Smart City (Qlue) di
kelurahan Meruya Utara, berfokus pada tindak lanjut pengaduan masyarakat ke
RW setempat.
3.3 Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kelurahan Meruya Utara
yang berada di kecamatan Kembangan kota administasi Jakarta Barat. Alasan
49
peneliti mengambil fokus di kelurahan Meruya Utara karena di lokasi tersebut
sering terjadi permasalahan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
dengan sarana system informasi Jakarta Smart City (Qlue).
3.4 Variabel Penelitian
Adapun permasalahan dalam melaksanakan program Jakarta Smart City,
yaitu: Kurangnya efektifitas program Jakarta Smart City dalam menanggapi dan
menindaklanjuti laporan masyarakat. Qlue kurang merespon pengaduan-
pengaduan masyarakat mengenai masalah-masalah sosial, infrastruktur dan
pelayanan umum seperti jalan rusak, sampah, dll. Lalu kurangnya sosialiasi di
lingkungan masyarakat Kelurahan Meruya Utara tentang adanya program Jakarta
Smart City. Kurangnya sosialisasi program Jakarta Smart City (Qlue) yaitu dari
awal program ini dibuat tidak ada sosialisasi langsung dari kelurahan ke
masyarakat.
3.4.1 Definisi Konsep Implementasi
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu tentang penerapan
pelayanan publik yang mengacu pada e-government dengan menggunakan
aplikasi sarana pengaduan masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sarana
pengaduan ini berbasis ios dan android yang bisa diunduh menggunakan
smartphone yang langsung terhubung dengan pihak PPSU (Pekerja Penanganan
Sarana dan Prasarana Umum) setempat atau pihak kelurahan.
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti
sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian,
50
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:306)
Menurut Irawan, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument
terpenting adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki
ciri tersendiri, seperti yang disebutkan Nasution dalam Sugiyono (2005: 61-62),
yaitu:
1. Peneltiti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari
lingkungan yang diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu test/angket yang
dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh
dan dapat menafsirkannya.
6. Manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan
data yang dikumpulkan dan digunakan dengan segera untuk penelitian.
Manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan menyimpang dapat diberi
perhatian bahkan yang bertentangan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
dengan tingkat pemahaman yang diteliti.
3.6 Informan Penelitian
Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana
informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus
51
penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi
sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi
secara langsung.
Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan
data interview yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif
dalam memberikan informasi dan fakta. Berikut informan yang menurut peneliti
layak sesuai judul yang peneliti ambil yaitu implementasi program Jakarta smart
city (Qlue) dikelurahan Meruya Selatan dan Meruya Utara, sebagai berikut :
Tabel 3.1 Informan Penelitian
No Informan Kode Informan Keterangan
1.
Lurah Meruya Utara I1 Key Informan
2. RW se-kelurahan Meruya Utara
yang Memahami Sistematika
Qlue
a. RW Meruya Utara
b. RW Meruya Utara
c. RW Meruya Utara
d. RW Meruya Utara
I2
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
Secondary
Informan
3. Pekerja Penanganan Sarana dan
Prasarana Umum (PPSU)
a. PPSU Meruya Utara
b. PPSU Meruya Utara
c. PPSU Meruya Utara
d. PPSU Meruya Utara
I3
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
Secondary
Informan
4. Masyarakat di Kelurahan
Meruya Utara yang Memahami
Sistematika Qlue
a. Masyarakat 1
b. Masyarakat 2
c. Masyarakat 3
d. Masyarakat 4
I4
I4.1
I4.2
I4.3
I4.4
Secondary
Informan
(Sumber: Peneliti, 2017)
52
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah,
sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperan serta dan wawancara mendalam. (Sugiono, 2008:319)
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber-
sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok, sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang
telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer
ataupun pihak lain.
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai
sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data kali
ini yang digunakan adalah:
1. Wawancara
Menurut Moleong (2006:186) Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu Wawancara dapat dilakukan
melalui tahap tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara dalam
penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data ini di dapat dengan cara
melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus
penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui kevaliditasannya.
Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan teori
dari Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) yaitu meliputi perencanaan,
53
pengorganisasian, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, pengkoordinasian,
pelaporan dan anggaran. Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan
kepada informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya
tentu saja untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal
ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar
peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang di
dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara per Informan
No. Informan Pertanyaan
1. a. Lurah Meruya Utara 1. Bagaimana pelaksanaan sarana pengaduan
masyarakat (Qlue) di kelurahan Meruya Selatan
dan Meruya Utara?
2. Apakah dari pihak kelurahan mengadakan
pelatihan yang intensif untuk para ketua RW
mengenai program Qlue?
2. a. RW Meruya Utara 1. Mengapa ketua RW harus berperan aktif dalam
memenuhi laporan ke pihak kelurahan?
2. Apakah ada penyuluhan dari pihak RW
mengenai program Qlue kepada masyarakat?
3. a. PPSU Meruya Utara 1. Bgaimana pembagian kerja dalam satu regu
PPSU di satu kelurahan dalam menanggapi laporan
masyarakat melalu Qlue?
4. a. Masyarakat Meruya Utara 1. Apakah manfaat dari Qlue sudah dapat
dirasakan?
2. Menurut anda, cukup mudahkah pengoperasian
aplikasi Qlue di smartphone?
Sumber: Peneliti (2017)
2. Observasi
Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan menurut Moleong
(2006:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari
segi motif, kepercayaan, perilaku tidak sadar dan lain sebagainya. Tujuan
observasi untuk penelitian adalah untuk mengamati tingkah laku manusia
sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku
54
sebagai proses dan untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran
kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain.
3. Studi Dokumentasi
Studi yang digunakan untuk mencari data memperoleh data sekunder
berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto ataupun
dokumen elektronik (rekaman) catatan serta dokumen dokumen yang relevan
dengan masalah yang diteliti.
4. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan
data dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini kepustakaan meliputi studi
literatur dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca
buku, surat kabar, laporan serta situs internet yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan.
3.8 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti
melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam
prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang
telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono
(2009:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction,
data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut gambar teknik analisis
data menurut Miles dan Hiberman:
55
Gambar 3.1 Analisis Data
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut
merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum,
selama, dan sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Reduksi Data
Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan
sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti
berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan
rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti.
Oleh karena itu, proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan.Untuk
memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam
pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data
dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pegabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan yang ada di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses
pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung
Pengumpulan Data Penyajian Data
Verifikasi
Reduksi Data
56
kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi. Proses informasi ini
berlanjut terus sampai laporan penelitian tersusun lengkap.
b. Penyajian Data
Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara sederhana
penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat.Bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data
bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan
tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.
c. Verifikasi
Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data.Dari awal
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-hubungan, mencatat
keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang
dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama
proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila
kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti
temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
3.8.1 Triangulasi
Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun
57
pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode
(teknik) sebagai berikut:
1. Triangulasi data (sumber)
Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil
wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu
subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi metode (teknik)
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode
wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara
dilakukan.
3.9 Jadwal Penelitian
Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan
Agustus 2017, sebagaimana digambarkan dalam table berikut:
58
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian
No
Nama
Kegiatan
Waktu Penelitian
2016 2017 2018
Des Jan Feb-
Mei
Juni Juli Agt Sep-
Des
Jan-
Mar
Apr Mei Juni Agt
1. Pengajuan
Judul
2. Observasi
Awal
3. Penyusunan
Proposal
BAB I,II &
III
4. Bimbingan
&
Perbaikan
BAB I,II &
III
5. Seminar
Proposal
Skripsi
6. Revisi
Proposal
Skripsi
7. Wawancara
&
Observasi
Lapangan
8. Penyusunan
Hasil
wawancara
9. Bimbingan
&
Perbaikan
BAB IV &
V
10 Sidang
Skripsi
11 Revisi
Skripsi
59
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang
meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
Kelurahan Meruya Utara. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini:
4.1.1 Profil dan Kondisi Geografis DKI Jakarta
Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 612 Lintang Selatan
dan 10648 Bujur Timur. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI
Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan
seluas 662,33 km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km2 . Wilayah DKI memiliki
tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar
27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha
perikanan dan usaha perkotaan. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI
Jakarta memiliki batasbatas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat
sampai ke Timur sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah
sungai dan 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah
selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat
dengan Provinsi Banten.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok
pemerintahan di Daerah, ditetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara RI yang
merupakan salah satu dari 26 Daerah Otonomi Tingkat I (Provinsi) di Indonesia.
60
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan
diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007. Dengan
menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun
anggaran.
Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah
pada tahun 2001 dari 5 kotamadya menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 kota
administrasi. Secara jumlah wilayah administrasi dibawahnya juga mengalami
pemekaran yang semula 43 kecamatan menjadi 44 kecamatan, dan dari 265
kelurahan menjadi 267 kelurahan. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, yang
mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota negara.
Salah satu pasalnya mengatur Pemprov DKI dipimpin gubernur dan wakil
gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah, untuk
masa berlaku 5 tahun.
4.1.1.1 Profil Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota
administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada
di Kembangan Jakarta Barat secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan
56 kelurahan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 127,11 Km2, dengan
total populasi 2.260.341 jiwa pada tahun 2011 dan kepadatan 17.782,56 jiwa/km2.
Batas wilayah kota Administrasi Jakarta Barat :
Utara : Kota Administrasi Jakarta Utara
Selatan : Kota Administrasi Jakarta Selatan
Barat : Provinsi Banten (Kota tangerang)
Timur : Kota Aministrasi Jakarta Pusat
61
4.1.1.2 Profil Wilayah Kelurahan Meruya Utara
Kelurahan Meruya Utara, Kembangan memiliki kode pos 11620. Sering
disebut juga dengan Meruya Ilir. Kelurahan ini terletak di kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 27977 jiwa, 125 RT, 11
RW dan luas 4,76 km2. Kelurahan ini berbatasan dengan Kembangan Selatan di
sebelah utara, Karang Tengah di sebelah barat, Kebon Jeruk di sebelah timur dan
Srengseng dan Meruya Selatan di sebelah selatan.
4.1.2 Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat
4.1.2.1 Visi
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota Jasa yang nyaman
dan Sejahtera.
4.1.2.2 Misi
1. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai
sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan Masyarakat dgn mengembangkan nilai, norma serta
pranata sosial.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
4.1.2.3 Tujuan
1. Meningkatkan Profesional Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman.
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta mendorong
partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan Pelayanan Prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan
Masyarakat
62
4.1.3 Qlue
Gambar 4.1 Jumlah Laporan per Kategori Qlue
Sumber: smartcity.jakarta.go.id
Dengan tagline #BeraniBerubah, Qlue menggantikan kanal komunikasi
masyarakat yang sebelumnya telah berjalan, di antaranya telepon, surel, telepon
pengaduan, hingga pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook. Saat ini
Qlue memilikin sekitar 500.000 pengguna aktif dengan 3.000 laporan per harinya.
Menurut data laporan yang masuk melalui aplikasi Qlue, ada 5 (lima) kategori
utama yang banyak menjadi laporan warga selama periode 1 Januari hingga 30
Mei 2016. Kelima kategori tersebut meliputi pelanggaran, sampah, parker liar,
fasilitas umum dan kemacetan.
63
Gambar 4.2 Statistik Tindak Lanjut Laporan Qlue
Sumber: smartcity.jakarta.go.id
64
Berdasarkan data tindak lanjut Qlue dapat dilihat bahwa angka tindak lanjut
laporan pengaduan masyarakat meningkat 1% terhitung dari tanggal 18 Februari
hingga 4 Maret 2018. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan oleh
masyarakat yaitu masalah sampah, iklan liar dan parkir liar. Berdasarkan angka
tersebut dapat disimpulkan bahwa program Qlue ini telah berjalan sebagaimana
tujuan yang diharapkan.
4.1.4 Struktur Organisasi
Nama-nama dibawah ini adalah Struktur Organisasi dari populasi didalam
penelitian ini yang diambil di Kelurahan Meruya Utara:
Tabel 4.1 Data Informan Kelurahan Meruya Utara
Nama Kode
Informan Satuan/Unit Kerja Jabatan
Pangestu Aji
Swandhanu I
Kantor Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Lurah
H. Simun I2.1 Rw. 02 Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Ketua RW
Naang Majid I2.2 Rw. 08 Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Ketua RW
Abdul Jaelani I3.1 Kantor Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Ketua PPSU
Rahmat Muharam I3.2 Kantor Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan
Anggota
PPSU
Nur Aeni I3.3 Kantor Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan
Anggota
PPSU
H. Mursan I4.1 Warga Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan
Tokoh
Masyarakat
Suratmi Sudibjo I4.2 Warga Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Warga
Temi Irwanto I4.3 Warga Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Warga
4.2 Deskripsi dan Analisis Data
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil
penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Qlue di
lingkungan Kelurahan Meruya Utara dan Meruya Selatan.
65
Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka
dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara
bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, bahwa dalam
prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis
data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan
dengan menggunakan 4 tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (data
collection) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan
pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan
oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-
masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses
pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti
memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :
1. Kode Q untuk menunjukan kode pertanyaan
2. Kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya untuk menunjukan urutan pertanyaan
3. Kode I untuk menunjukan informan
4. Kode I1 menunjukkan daftar informan dari Lurah Meruya Utara.
5. Kode I2.1, I2.2 menunjukkan daftar informan dari RW di wilayah Kelurahan
Meruya Utara.
6. Kode I3.1, I3.2, I3.3 menunjukkan daftar informan dari PPSU di wilayah
Kelurahan Meruya Utara.
7. Kode I4.1, I4.2, I4.3 menunjukkan daftar informan dari masyarakat di sekitar
wilayah Kelurahan Meruya Utara.
66
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data,
penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap implementasi Qlue di
kelurahan Meruya Utara. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan konsep dimensi implementasi, anatara lain :
1. Dimensi Komunikasi
Komunikasi yang bersinergi harus dibangun dengan baik antara pihak
kelurahan dan masyarakat di wilayah kelurahan Meruya Utara.
2. Dimensi Sumber Daya
Partisipasi masyarakat yang baik, respon dan penangan yang cepat dan
tepat dari pihak PPSU (kelurahan terkait).
3. Dimensi Disposisi
Sikap atau karakterisitik yang dimiliki oleh implementor (pemerintah dan
masyarakat) seperti komitmen, kejujuran agar program ini bisa berjalan
dengan lancar dan efisien.
4. Dimensi Struktur Birokrasi
Pembagian kerja dalam menangani laporan masyarakat mengenai sarana
dan prasarana umum di wilayah kelurahan Meruya Utara.
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data,
penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Analisis
data kualitatif yang terakhir menurut Miles dan Huberman (2009 :16) adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi.
67
4.2.1 Skema Penggunaan Qlue
Berikut adalah cara pengoperasoan aplikasi Qlue melalui smartphone :
1. Pilih icon plus pada aplikasi Qlue yang letaknya dibawah tengah layar.
2. Akan ada 2 pilihan. Pilih salah satu untuk siapa keluhan akan ditujukan,
untuk pemerintah, atau hanya sekedar untuk berdiskusi.
Jika keluhan yang ingin kamu sampaikan itu tidak ada hubungannya
dengan pihak perusahaan maka pilih lapor ke pemerintah saja.
Pilih buat forum untuk mendiskusikan masalah yang mungkin perlu
pendapat untuk menyelesaikannya.
3. Ambil foto sebagai bukti tentang keluhan yang ingin kamu sampaikan.
4. Pilih topik yang bersangkutan tentang keluhan yang ingin kamu laporkan.
5. Beri judul dan penjelasan yang lengkap tentang kejadian atau masalah dari
keluhan yang ingin kamu laporkan.
6. Upload. Dan tunggu untuk ditindaklanjuti, jika keluhan kamu benar-benar
berkualitas pasti akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Warna merah
adalah masih menunggu, Warna kuning berarti sedang dalam proses dan
Warna hijau tandanya telah selesai menangani keluhan yang kamu laporkan.
4.2.2 Jumlah Petugas Operasional dan Peralatan Kerja Petugas
Tabel 4.2 Jumlah Petugas Operasional Tetap dan Tidak Tetap
Petugas PPSU dan PHL di Kelurahan Meruya Utara
PPSU (Orang) PHL (Orang)
60 23
Total (Orang)
83
Sumber: Peneliti
68
Tabel 4.3 Daftar Peralatan Kerja PPSU
Peralatan Kerja PPSU Nama Barang Jumlah (Buah)
Mobil Toyota Hilux Pick Up 3
Gerobak Motor 7
Gerobak Sampah 13
Pompa Yanmar 4
Seragam -
Alat Kebersihan -
Walki Talki Motorola 11 Sumber : Peneliti
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan dimensi implementasi (George
C. Edward, dalam Abdul Wahab 2008;65).
4.3.1 Komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang,
kelompok, organisasi dan masyarakat menggunakan informasi agar dapat
terhubung dengan lingkungannya dan orang lain. Komunikasi dilakukan secara
lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok
sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila
penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan
pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali
oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau
resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
Berikut yang diungkapkan oleh I4.1 tentang pengetahuan masyarakat sekitar
kepada masyarakat mengenai adanya program Qlue :
”Iya tahu dari anak saya, waktu itu pernah coba untuk pakai aplikasinya.”
69
Dan juga yang disampaikan oleh I4.3 sebagai masyarakat sekitar mengenai hal
serupa:
“Tidak, saya tidak tahu tentang adanya Qlue.”
Dari hasil wawancara diatas dengan I4.1 dan I4.3 ternyata masyarakat kurang
mengetahui tentang program pemerintah DKI Jakarta yang berbasis aplikasi di
smartphone ini karena kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan ke lingkungan
masyarakatnya dan hanya sebagian dari masyarakat yang mengetahui keberadaan
Qlue.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh I1 sebagai berikut :
“Kami mengadakan penyuluhan untuk para ketua RW mengenai adanya
program Qlue yang bertujuan untuk kelancaran dari program tersebut, tetapi
tidak ada pelatihan, hanya sekedar penyuluhan ke setiap rukun warga.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
komunikasi mengenai program Qlue dari Lurah kepada para ketua RW di
lingkungan Kelurahan Meruya Utara bisa berjalan lancar meskipun hanya ada
penyuluhan dari pihak Kelurahan ke ketua RW. Masyarakat DKI Jakarta
sebelumnya sudah cukup mengetahui tentang adanya konsep Jakarta Smart City.
Sebagaimana berikut ini yang diungkapkan oleh I2.1 tentang penyuluhan
kepada masyarakat mengenai Qlue :
“Penyuluhan langsung sih tidak ada, saya Cuma kasih tau dari mulut ke mulut
aja.”
Hal serupa juga diungkapkan oleh I2.2 tentang penyuluhan dari Ketua RW
kepada masyarakat :
“Saya sempat mengadakan penyuluhan terhadap warga akan tetapi tidak
menyeluruh.”
70
Dari hasil wawancara dengan I2.1 dan I2.2 mengenai komunikasi antara ketua
RW dan masyarakat mengenai adanya program Qlue dinilai kurang. Padahal
komunikasi tentang program Qlue ini tidak sebatas antara kelurahan dengan ketua
RW tetapi butuh partisipasi masyarakat karena tujuan dari program Qlue adalah
melayani masyarakat dalam menangani pengaduan-pengaduan yang masuk
tentang sarana dan prasarana umum. Seharusnya diakan penyuluhan ke rumah-
rumah warga agar masyarakat lebih bisa ikut berpartisipasi.
4.3.2 Sumber Daya
Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain
dalam kehidupan dimana ia dapat mensejahterakan manusia. Sumber daya tidak
selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik. Dalam implementasi kebijakan harus
ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Tanpa
sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak
diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan
upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh I3.1 mengenai pembagian tugas kerja dalam
satu regu PPSU :
“Kita sih sudah ada pekerjaan rutin seperti menyapu jalanan, bersih-bersih
saluran air lalu bersih-bersih sampah di jalanan. Tapi kalau ada laporan dari
Qlue, baru kita turun ke lokasi sesuai dengan siapa yang wilayah tugasnya
paling dekat sama lokasi laporan yang masuk.”
Hal senada juga diungkapkan oleh I3.3 mengenai pembagian tugas dalam
menindaklanjuti laporan masyarakat :
71
“Tidak ada pembagian kerja yang jelas, saya cuma ikut instruksi dari ketua
regu.”
Dari hasil wawancara dengan I3.1 dan I3.3 mengenai pembagian tugas kerja
dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Qlue, pembagian tugas dalam
satu regu PPSU tidak ada, hanya diberikan instruksi dari ketua regu PPSU
masing-masing. Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalu aplikasi
Qlue itu tergantung dari adanya pengaduan atau tidak, jikalau ada pengaduan
masyarakat, kami akan diberitahukan oleh pihak kelurahan untuk segera
menindaklanjuti dengan waktu yang sudah ditetapkan.
Kemudian pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang ditangani oleh PPSU
selama seminggu dijelaskan oleh I3.1 selaku ketua regu PPSU sekitar:
“Dalam seminggu itu, paling ada 4 keluhan yang kita tangani sampai tuntas,
soalnya satu keluhan harus diproses dulu supaya bisa ditindaklanjuti sama tim
PPSU setempat yang diberi batas waktu 2 hari kerja.”
Hal serupa juga disampaikan oleh I3.3 sebagai anggota regu PPSU setempat
mengenai pengaduan-pengaduan yang ditangani selama seminggu:
“Paling banyak itu 3 sampai 4 pengaduan ya dalam seminggu yang bisa kami
tindak lanjut. Itu juga kalau proses dan penyelesaiannya tidak memakan waktu
banyak.”
Dari hasil wawancara diatas dengan I3.1 dan I3.3 mengenai banyaknya
pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi Qlue yang dapat ditindaklanjuti
dalam seminggu oleh PPSU yaitu tiga hingga empat keluhan selama satu minggu
setelah diproses dan diberi tugas oleh pihak kelurahan dan ketua RW setempat
dengan batas estimasi pengerjaan dua hari kerja. Hal tersebut juga tergantung
pada sulit atau tidaknya pengaduan dari masyarakat sehingga tidak memakan
72
waktu yang cukup banyak dan bisa mengerjakan pengaduan masyarakat yang
lainnya.
Kemudian mengenai pengoperasian aplikasi Qlue di smartphone di
ungkapkan oleh I4.2 sebagai masyarakat sekitar Kelurahan Meruya Utara :
“Kalau saya rasa sih nggak sulit yah, soalnya masyarakat sekarang sudah
terbiasa pake aplikasi di smartphone.”
Hal serupa juga diungkapkan oleh I4.1 selaku tokoh masyarakat sekitar
Kelurahan Meruya Selatan tentang pengoperasian aplikasi Qlue :
“Untuk orang seusia saya, ini tidak cukup mudah karna beberapa kali saya
minta diajarin sama anak saya.”
Dari hasil wawancara di atas dengan I4.1 dan I4.2 mengenai pengoperasian
aplikasi Qlue di smartphone dapat disimpulkan bahwa pengoperasian aplikasi
Qlue untuk sebagian masyarakat dianggap cukup mudah digunakan tetapi untuk
sebagian masyarakat yang lain yang usianya tergolong lebih tua atau paruh baya
mengatakan aplikasi ini sulit dioperasikan dikarenakan faktor usia sehingga agak
sulit untuk memahami teknologi-teknologi baru dan juga faktor kurangnya
penyuluhan kepada lapisan masyarakat tentang Qlue dan cara pengoperasian
aplikasinya.
4.3.3 Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki
disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik
seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi
73
disini lebih kepada bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai Qlue,
pelaksanaan program Qlue, peran aktif ketua RW setempat dan manfaat dari
program ini.
Pengetahuan masyarakat tentang adanya program Qlue disampaikan oleh I4.1 :
”Iya tahu dari anak saya, waktu itu pernah coba untuk pakai aplikasinya.”
Dan juga yang disampaikan oleh I4.4 sebagai masyarakat sekitar mengenai hal
serupa:
“Tidak, saya tidak tahu tentang adanya Qlue.”
Dari hasil wawancara diatas dengan I4.1 dan I4.4 ternyata masyarakat jujur
mengenai kurang mengetahui tentang program pemerintah DKI Jakarta yang
berbasis aplikasi di smartphone ini karena kurangnya sosialisasi ataupun
penyuluhan ke lingkungan masyarakatnya dan hanya sebagian dari masyarakat
yang mengetahui keberadaan Qlue, tetapi Qlue tetap berjalan karena hanya
sebagian masyarakat sekitar yang tidak mengetahui. Qlue juga akan tetap berjalan
karena pihak kelurahan mengharuskan para ketua RW yang ada dilingkungan
Kelurahan Meruya Utara ikut serta berperan aktif dalam menjalankan program ini
demi terwujudnya kota Jakarta yang lebih baik.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh I1 selaku Lurah Meruya Utara mengenai
elaksanaan program Qlue:
“Qlue di wilayah kelurahan Meruya Utara sejauh ini sudah berjalan cukup
baik, pengaduan-pengaduan dari masyarakat pun kami respon dan diproses
dengan waktu 2x24 jam.”
74
Dari hasil wawancara dengan I1 mengenai pelaksanaan program Qlue di
Kelurahan Meruya Utara sudah berjalan baik, partisipasi dari masyarakat sekitar
pun sudah bagus, sudah mulai menggunakan aplikasi Qlue ini sebagaimana
mestinya dan pengaduan tersebut sudah cukup direspon dengan baik oleh pihak
kelurahan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan yang telah
dibuat di masing-masing kelurahan.
Kemudian ketua RW dituntut untuk berperan aktif dalam melaporkan
pengaduan dari masyarakat ke pihak kelurahan seperti yang diungkapkan oleh I2.2
sebagai berikut :
“Karena sudah jadi kewajiban semua ketua RW yang ada di Jakarta.”
Lalu ditambahkan dengan ungkapan dari I2.1 mengenai hal serupa yaitu
sebagai berikut :
“Adanya target dari kelurahan untuk menggunakan Qlue minimal 1 kali
dalam sehari, hal ini untuk memastikan bahwa program Qlue berjalan dengan
benar.”
Dari hasil wawancara dengan I2.1 dan I2.2 mengenai peran aktif para ketua RW
dalam memenuhi laporan dari masyarakat kepada pihak kelurahan itu adalah salah
satu kewajiban sebagai ketua RW setempat maupun yang ada di DKI Jakarta
dalam melancarkan pelaksanaan program Qlue yang ada di masing-masing
kelurahan.
Kemudian tentang manfaat yang sudah dirasakan dengan adanya program
Qlue diungkapkan oleh I4.1 sebagai masyarakat sekitar :
75
“Alhamdulilah, kalo buat masalah-masalah sampah sih udah kerasa
manfaatnya soalnya penanganannya cepat.”
Lalu hal senada juga disampaikan oleh I4.2 sebagai berikut :
“Untuk beberapa permasalahan kecil terkait dengan kebersihan sudah dapat di
rasakan manfaatnya, Cuma ada beberapa juga yang belum saya rasakan
manfaatnya.”
Dari hasil wawancara di atas dengan I4.1 dan I4.2 mengenai manfaat yang
sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Qlue bahwa sudah
terasa manfaat dari program tersebut walaupun ada beberapa hal yang belum
terasa manfaatnya, tetapi penanganan dan respon mengenai pengaduannya cukup
cepat dan tanggap. Kemungkinan beberapa hal yang belum terasa manfaat dari
program Qlue ini dikarenakan dari pengaduan dari masyarakat yang kurang jelas
sehingga menyulitkan PPSU untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
4.3.4 Struktur Organisasi
Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang
penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi
yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi maupun instruksi antara pihak
kelurahan, ketua RW dan masyarakat dalam menjalankan program Qlue serta
bagaimana pembagian tugas yang diberikan kepada PPSU untuk menindaklanjuti
pengaduan masyarakat.
Berikut ungkapan yang dituturkan I1 tentang pelatihan kepada ketua RW
mengenai program Qlue :
76
“Kami mengadakan penyuluhan untuk para ketua RW mengenai adanya
program Qlue yang bertujuan untuk kelancaran dari program tersebut, tetapi
tidak ada pelatihan, hanya sekedar penyuluhan ke setiap rukun warga.”
Dari hasil wawancara di atas dengan I1 mengenai pelatihan kepada ketua RW
mengenai program Qlue ternyata kelurahan Meruya Utara dan Meruya Selatan
hanya memberi penyuluhan seputar program Qlue kepada para Ketua RW yang
berada di lingkungan setempat. Selebihnya tidak ada pelatihan dan para ketua RW
mempelajari sendiri aplikasi Qlue tersebut agar bisa menjalankan tugas yang
diberikan.
Kemudian tentang adanya penyuluhan dari RW ke masyarakat tentang adanya
program Qlue di ungkapkan oleh I2.1 sebagai berikut :
“Saya cuma ngasih tau masyarakat tentang adanya program Qlue di masjid
atau mushola setelah Shalat berjamaah atau setelah pengajian.”
Hal senada juga disampaikan oleh I2.2 :
“Saya sempat mengadakan penyuluhan terhadap warga akan tetapi tidak
menyeluruh.”
Dari hasil wawancara di atas dengan I2.1 dan I2.2 mengenai adanya penyuluhan
dari RW ke masyarakat tentang adanya program Qlue ternyata memang diadakan
penyuluhan di lingkungan RW setempat walaupun tidak seluruh lapisan
masyarakat tetapi masyarakat sekitar kebanyakan sudah mengetahui tentang
adanya program Qlue ini.
Kemudian pembagian tugas kerja disampaikan oleh I3.1 ketua regu PPSU di
sekitar wilayah kelurahan Meruya Utara:
77
“Kita sih sudah ada pekerjaan rutin seperti menyapu jalanan, bersih-bersih
saluran air lalu bersih-bersih sampah di jalanan. Tapi kalau ada laporan dari
Qlue, baru kita turun ke lokasi sesuai dengan siapa yang wilayah tugasnya
paling dekat sama lokasi laporan yang masuk.”
Hal senada juga diungkapkan oleh I3.2 mengenai pembagian tugas dalam
menindaklanjuti laporan masyarakat :
“Tentang pembagian tugas, tanpa adanya laporan dari masyarakat PPSU
sudah memiliki perkerjaan rutin setiap harinya. Seperti menyapu jalan,
pembersihan saluran air dan juga pembersihan rumput liar yang ada di
sepanjang jalan.”
Dari hasil wawancara di atas dengan I3.1 dan I3.2 mengenai pembagian tugas
dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yaitu laporan pengaduan warga akan
langsung ditanggapi oleh pihak kelurahan melalui PPSU dan PPSU yang akan
menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat berdasarkan instruksi dari pihak
kelurahan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka RW yang berperan
untuk memenuhi laporan harian.
4.4 Pembahasan
Pelayanan publik saat ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat. Setiap
birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikankualitas pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat pengguna layanan.
Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini yaitu pelayanan publik berbasis
elektronik di kelurahan Meruya Utara, saat ini dirasakan semakin perlu untuk
dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era seperti ini.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan
pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
78
masyarakat. Implementasi dari pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa
dimensi, yaitu:
1. Dimensi Komunikasi
Peneliti melihat dari aspek dimensi komunikasi bahwa pihak kelurahan
setempat (Kelurahan Meruya Utara) tidak memberikan penyuluhan maupun
sosialisasi yang intensif mengenai adanya program pengaduan keluhan
masyarakat berbasis elektronik (Qlue) kepada para ketua RW setempat dan
masyarakat sekitar. Penyuluhan langsung tidak ada tetapi hanya ada di tiap
papan informasi kelurahan dan informasi mengenai Qlue dapat dilihat melalui
situs Jakarta.go.id (pada awal peluncurannya tahun 2014).
Pihak ketua RW setempat juga tidak diharuskan dan tidak melakukan
sosialisasi mengenai program Qlue kepada masyarakat, hanya saja ada
beberapa ketua RW yang memberi informasi dari mulut ke mulut mengenai
program Qlue ini. Sehingga masyarakat sebagian kurang memahami Qlue.
Padahal komunikasi sangat penting untuk merealisasikan tujuan yang dibuat
oleh pemerintah agar memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi
membangun DKI Jakarta yang lebih baik.
2. Dimensi Sumber Daya
Peneliti melihat dari aspek sumber daya bahwa sumber daya (kelurahan,
RW dan masyarakat sekitar yang berada di lingkungan kelurahan Meruya
Utara) sudah cukup baik dan cukup partisipatif dalam menjalankan program
Qlue.
79
Lurah Meruya Utara sebagai implementor yang memproses pengaduan
dari masyarakat dan begitu juga pasukan oranye (PPSU) yang sudah sangat
baik dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Hanya saja keinginan
masyarakat dalam partisipasi menggunakan program Qlue masih kurang
sehingga mewajibkan para ketua RW berperan aktif menjalankan aplikasi ini
dengan minimal 3 laporan per hari, dimana tiap laporannya menambah
insentif para ketua RW.
Dalam seminggu, PPSU bisa menangani laporan dari masyarakat paling
banyak 4 laporan, itu bisa dikatakan program Qlue sudah berjalan dengan
baik. Meski begitu tanpa adanya laporan dari masyarakat melalui aplikasi
Qlue, PPSU pun juga sudah mempunyai tugas pokok harian (menyapu jalan,
megambil sampah dan pembersihan saluran air).
3. Dimensi Disposisi
Peneliti melihat dari aspek disposisi implementor yang terkait dalam hal
ini. Disposisi yang dimaksud adalah karakteristik dari semua yang terkait dan
saling berhubungan mulai dari pihak kelurahan, pihak rukun warga, pihak
PPSU kelurahan dan masyarakat di wilayahnya. Dari pihak kelurahan, rukun
warga dan PPSU menunjukan karakteristik yang komitmen untuk melayani
secara baik demi kelancaran program Qlue dan melaksanakan masing-masing
tugas yang diberikan dengan tanggung jawab serta efisien.
Sementara dari pihak masyarkat menunjukan karakteristik jujur dan apatis
dalam berpatisipasi dalam program ini dikarenakan sebagian masyarakat
kurang mengetahui apa itu Qlue dan tujuannya. Kejujuran dari masyarakat ini
yang seharusnya dari pihak kelurahan maupun RW setempat melakukan
80
sosialisasi yang menyeluruh ke lapisan masyarakat agar program ini bisa
berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya.
4. Dimensi Struktur Organisasi
Peneliti melihat dari aspek dimensi struktur organisasi bahwa dalam
program pengaduan masyarakat berbasis elektronik (Qlue) struktur
organisasinya adalah laporan pengaduan warga akan langsung diproses oleh
pihak kelurahan selanjutnya baru dilimpahkan kepada PPSU untuk
ditindaklanjuti dengan estimasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan
laporan dari masyarakat tersebut paling lama yaitu 2 hari kerja sehingga
pengaduan-pengaduan masyarakat yang lain melalui Qlue bisa ditangani
dengan cepat dan efisien.
Karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah maka ketua RW juga
diharuskan untuk ikut berperan aktif memenuhi laporan harian minimal 3
laporan per hari. Laporan cukup ditanggapi dengan cepat dan tanggap oleh
pihak kelurahan dan ditindaklanjuti oleh PPSU setempat.
4.5 Temuan Lapangan
Tabel 4.4 Temuan Lapangan
No. Dimensi Temuan
1. Komunikasi a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
b. Kurangnya penyuluhan kepada RW
Yang dimaksudkan adalah tidak adanya sosialisasi yang intensif dari
lingkup kelurahan ke RW dan RW ke masyarakat, hanya ada sedikit
informasi mengenai Qlue di website pemerintah DKI (Jakarta.go.id)
2. Sumber
Daya
a. Tidak ada pembagian kerja yang jelas di PPSU
Yang dimaksudkan adalah pihak PPSU memiliki tugas rutin dalam
memelihara sarana dan prasrana di kelurahan mereka bertugas, hanya
saja tugas mengenai laporan pengaduan Qlue tidak bersifat rutin, bila
ada penanganannya ditargetkan 2x24 jam.
81
Lanjutan Tabel 4.4
3. Disposisi a. Karakteristik masyarakat jujur dan cenderung apatis
Yang dimaksudkan adalah karakteristik masyarakat cenderung jujur
dalam melaporkan kejadian sebenarnya yang ada di wilayah mereka
hanya saja sebagian besar masyarakat cenderung apatis dalam
menggunakan Qlue.
4. Struktur
Organisasi
a. Pihak RW harus berperan aktif memenuhi laporan masyarakat
minimal 3 laporan dalam sehari.
Yang dimaksudkan adalah RW harus berperan aktif dalam memenuhi
laporan minimal 3 dalam sehari dengan alasan karena mayoritas
warga tidak berpartisipasi dalam melaporkan keluhan di wilayah
mereka. Tiga laporan dalam sehari , pihak RW diberikan intensif
sebesar Rp 12.500/laporan.
Sumber: Peneliti
82
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Qlue adalah aplikasi berbasiskan media sosial yang memberikan kemudahan
pengguna smartphone (HP) melaporkan keberatan, keluhan atau aduan tentang
sampah, banjir, parkir liar, kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima, kerusakan
jalan-jalan, gorong-gorong rusak, dan lain-lain dengan jalan menggugah file teks
atau foto. Laporan itu langsung masuk ke smartcity.jakarta.go.id. dan segera
disebarluaskan kepada petugas harian yang terhubung ke kelurahan-kelurahan
DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Melalui cara kerja demikian, pemerintah DKI
dapat memonitor apakah laporan itu ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi yang
berwenang di pemerintahan DKI. Hal ini, karena semua telah terekam di Qlue,
sehingga kebuntuan penyelesaian laporan warga DKI dapat segera diselesaikan
dengan memotong pelaporan yang terpasung oleh mata rantai birokrasi yang lama
dan bertele-tele menjadi cepat, sederhana, mudah dan murah dengan kemudahan
teknologinya.
PPSU (Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum) atau yang lebih
dikenal dengan pasukan oranye adalah perangkat kelurahan yang befungsi
mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang bergerak langsung dari
instruksi lurah atau berkoordinasi langsung dengan aplikasi Qlue.
1. Program Qlue bertujuan mewadahi keluhan-keluhan masyarakat mengenai
sarana dan prasarana umum melalui perangkat android dan ios. Namun
sayangnya kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat
83
mengenai adanya program ini membuat tingkat partisipasi masyarakat
rendah dan mengharuskan RW berperan aktif untuk menjalankan program
ini.
2. PPSU yang sering disebut juga pasukan oranye adalah perangkat
kelurahan yang memiliki tugas pokok dalam mengakomodasi
pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Selain itu PPSU juga bertugas
mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat dalam Qlue yang masuk dari
kelurahan setempat.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat
peneliti rekomendasikan, yaitu:
1. Pihak kelurahan harus mensosialisasikan program Qlue kepada RW dan
mengharuskan RW melanjutkan sosialisasinya kepada warga-warga
setempat agar masyarakat semakin tahu tentang adannya program ini dan
bisa ikut partisipasi. Hal ini agar semua masyarakat dapat merasakan
manfaat dari program Qlue ini dan mewujudkan kota Jakarta yang lebih
baik lagi kedepannya.
2. Program ini harus tetap diawasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar
berjalan sebagaimana mestinya dan agar manfaatnya bias dirasakan oleh
masyarakat Jakarta sendiri. Dari pihak masyarakat juga harus ditanamkan
kesadaran diri untuk tidak melalukan hal-hal yang bisa merusak sarana dan
prasarana umum yang ada agar tidak merugikan masyarakat yang lain, dan
bila perlu diberi sanksi atas tindakan masyarakat itu sendiri yang kurang
disiplin menjaga fasilitas yang disediakan.
84
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Caldow, Janet. 2001. Intitute for Electronic Government. UK : IBM Corporation.
Caragliu. A, C. Del Bo, and P. Nijkamp, “Smart cities in Europe”, Journal of
Urban Technology, vol. 18(2), pp. 65-82, 2011.
Giffinger. R, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic, and E.
Meijers. 2007. “Smart Cities - Ranking of European medium-sized cities”,
Vienna University of Technology.
Holle, Erick S. 2011. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya
Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public
Service. Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011.
Jogiyanto. 2005. Analisis & Desain. Andi. Yogyakarta
Kiymaz, Halili and baker, H. Kent., 2008, “Short–Term Performance, Industry
Effects, and Motives: Evidence from Large M&As,” Quarterly Journal Of
Finance and Accounting, 47(2): 17.
Dokumen
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
Nomor 63 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sumber Lain
Muliarto, Hendro. 2015. Konsep Smart City Smart Mobility. Bandung: Institut
Teknologi Bandung.
Purnowati, Wiwin dan Ismini. 2014. Konsep Smart City dan Pengembangan
Pariwisata di Kota Malang. Malang: Universitas Widyagama.
Daido, Andi Zulkifli. 2015. Analisis Program Smart City di Kota Makasar.
Skripsi. Makasar: FISIP Universitas Hasanudin.
85
Nurcahyani, Siti Mutia. 2015. Penerapan E-Government Kelurahan di Kantor
Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makasar. Skripsi.
Makasar: FISIP Universitas Hasanudin.
smartcity.jakarta.go.id (diakses pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 20.04)
http://mihok.my.id/analisis-strategi-implementasi-qlue-pemda-dki/ (diakses pada
tanggal 10 Desember 2017 pukul 19.20)
86
LAMPIRAN
87
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Pangestu Aji Swandhanu
Pekerjaan/Jabatan : Lurah Meruya Utara
Usia : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Pangestu Adji Swandhanu
88
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. Simun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RW 02
Usia : 65 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
H. Simun
89
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Naang Majid
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RW 08
Usia : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Naang Majid
90
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Abdul Jaelani
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Regu PPSU Meruya Utara
Usia : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Abdul Jaelani
91
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Rahmat Muharam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPSU Meruya Utara
Usia : 26 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Rahmat Muharam
92
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nur Aeni
Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPSU
Usia : 36 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Nur Aeni
93
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. Mursan
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Usia : 74 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
H. Mursan
94
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Suratmi Sudibjo
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Suratmi Sudibjo
95
SURAT KETERANGAN INFORMAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Temi Irwanto
Pekerjaan/Jabatan : Freelance
Usia : 28 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk kepentingan penelitian
Mata Kuliah SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah
ini :
Nama : Syaiful Rachman
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP /Administrasi Publik
NIM : 6661131032
Dan saya tidak keberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan
guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
bahan penelitian.
Jakarta, 15 Januari 2018
Temi Irwanto
96
MEMBER CHECK
Nama : Pangestu Aji Swandhanu
Jabatan : Lurah Meruya Utara
Waktu wawancara : 15 November 2018
Lokasi wawancara : di Wilayah Kelurahan Meruya Utara
Hasil wawancara :
Qlue di wilayah kelurahan Meruya Utara sejauh ini sudah berjalan cukup
baik, pengaduan-pengaduan dari masyarakat pun kami respon dan diproses
dengan waktu 2x24 jam.
Dari hasil wawancara dengan Lurah Meruya Utara mengenai pelaksanaan
program Qlue di Kelurahan Meruya Utara sudah berjalan baik, partisipasi dari
masyarakat sekitar pun sudah bagus, sudah mulai menggunakan aplikasi Qlue ini
sebagaimana mestinya dan pengaduan tersebut sudah cukup direspon dengan baik
oleh pihak kelurahan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan
yang telah dibuat di masing-masing kelurahan.
Kami mengadakan penyuluhan untuk para ketua RW mengenai adanya
program Qlue yang bertujuan untuk kelancaran dari program tersebut, tetapi
tidak ada pelatihan, hanya sekedar penyuluhan ke setiap rukun warga.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Meruya Utara maka dapat
disimpulkan bahwa komunikasi mengenai program Qlue dari Lurah kepada para
ketua RW di lingkungan Kelurahan Meruya Utara bisa berjalan lancar meskipun
hanya ada penyuluhan dari pihak Kelurahan ke ketua RW. Masyarakat DKI
Jakarta sebelumnya sudah cukup mengetahui tentang adanya konsep Jakarta
Smart City.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Pangestu Aji Swandhanu
97
MEMBER CHECK
Nama : H. Simun
Jabatan : Ketua RW 02
Waktu wawancara : 7 November 2017
Lokasi wawancara : Rumah Ketua RW 02
Hasil wawancara :
Penyuluhan langsung sih tidak ada, saya Cuma kasih tau dari mulut ke mulut aja.
Komunikasi antara ketua RW dan masyarakat mengenai adanya program Qlue
dinilai kurang. Padahal komunikasi tentang program Qlue ini tidak sebatas antara
kelurahan dengan ketua RW tetapi butuh partisipasi masyarakat karena tujuan dari
program Qlue adalah melayani masyarakat dalam menangani pengaduan-
pengaduan yang masuk tentang sarana dan prasarana umum. Seharusnya diakan
penyuluhan ke rumah-rumah warga agar masyarakat lebih bisa ikut berpartisipasi.
Adanya target dari kelurahan untuk menggunakan Qlue minimal 1 kali dalam
sehari, hal ini untuk memastikan bahwa program Qlue berjalan dengan benar.
Saya cuma ngasih tau masyarakat tentang adanya program Qlue di masjid atau
mushola setelah Shalat berjamaah atau setelah pengajian.
Mengenai peran aktif para ketua RW dalam memenuhi laporan dari
masyarakat kepada pihak kelurahan itu adalah salah satu kewajiban sebagai ketua
RW setempat maupun yang ada di DKI Jakarta dalam melancarkan pelaksanaan
program Qlue yang ada di masing-masing kelurahan.
Mengetahui,
Informan Peneliti
H. Simun
98
MEMBER CHECK
Nama : Naang Majid
Jabatan : Ketua RW 08
Waktu wawancara : 7 November 2017
Lokasi wawancara : Rumah Ketua RW 08
Hasil wawancara :
Saya sempat mengadakan penyuluhan terhadap warga akan tetapi tidak
menyeluruh.
Mengenai komunikasi antara ketua RW dan masyarakat mengenai adanya
program Qlue dinilai kurang. Padahal komunikasi tentang program Qlue ini tidak
sebatas antara kelurahan dengan ketua RW tetapi butuh partisipasi masyarakat
karena tujuan dari program Qlue adalah melayani masyarakat dalam menangani
pengaduan-pengaduan yang masuk tentang sarana dan prasarana umum.
Penyuluhan dari RW ke masyarakat tentang adanya program Qlue ternyata
memang diadakan di lingkungan RW setempat walaupun tidak seluruh lapisan
masyarakat tetapi masyarakat sekitar kebanyakan sudah mengetahui tentang
adanya program Qlue ini. Seharusnya diakan penyuluhan ke rumah-rumah warga
agar masyarakat lebih bisa ikut berpartisipasi.
Karena sudah jadi kewajiban semua ketua RW yang ada di Jakarta.
Mengenai peran aktif para ketua RW dalam memenuhi laporan dari
masyarakat kepada pihak kelurahan itu adalah salah satu kewajiban sebagai ketua
RW setempat maupun yang ada di DKI Jakarta dalam melancarkan pelaksanaan
program Qlue yang ada di masing-masing kelurahan.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Naang Majid
99
MEMBER CHECK
Nama : Abdul Jaelani
Jabatan : Ketua Regu PPSU Meruya Utara
Waktu wawancara : 8 November 2017
Lokasi wawancara : Wilayah Meruya Utara
Hasil wawancara :
Kita sih sudah ada pekerjaan rutin seperti menyapu jalanan, bersih-bersih
saluran air lalu bersih-bersih sampah di jalanan. Tapi kalau ada laporan dari
Qlue, baru kita turun ke lokasi sesuai dengan siapa yang wilayah tugasnya paling
dekat sama lokasi laporan yang masuk.
Mengenai pembagian tugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yaitu
laporan pengaduan warga akan langsung ditanggapi oleh pihak kelurahan melalui
PPSU dan PPSU yang akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat
berdasarkan instruksi dari pihak kelurahan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat
rendah maka RW yang berperan untuk memenuhi laporan harian.
Dalam seminggu itu, paling ada 4 keluhan yang kita tangani sampai tuntas,
soalnya satu keluhan harus diproses dulu supaya bisa ditindaklanjuti sama tim
PPSU setempat yang diberi batas waktu 2 hari kerja.
Mengenai banyaknya pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi Qlue yang
dapat ditindaklanjuti dalam seminggu oleh PPSU yaitu tiga hingga empat keluhan
selama satu minggu setelah diproses dan diberi tugas oleh pihak kelurahan dan
ketua RW setempat dengan batas estimasi pengerjaan dua hari kerja. Hal tersebut
juga tergantung pada sulit atau tidaknya pengaduan dari masyarakat sehingga
tidak memakan waktu yang cukup banyak dan bisa mengerjakan pengaduan
masyarakat yang lainnya.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Abdul Jaelani
100
MEMBER CHECK
Nama : Rahmat Muharam
Jabatan : Anggota PPSU Meruya Utara
Waktu wawancara : 8 November 2017
Lokasi wawancara : Wilayah Meruya Utara
Hasil wawancara :
Tentang pembagian tugas, tanpa adanya laporan dari masyarakat PPSU sudah
memiliki perkerjaan rutin setiap harinya. Seperti menyapu jalan, pembersihan
saluran air dan juga pembersihan rumput liar yang ada di sepanjang jalan.
Mengenai pembagian tugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yaitu
laporan pengaduan warga akan langsung ditanggapi oleh pihak kelurahan melalui
PPSU dan PPSU yang akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat
berdasarkan instruksi dari pihak kelurahan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat
rendah maka RW yang berperan untuk memenuhi laporan harian.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Rahmat Muharam
101
MEMBER CHECK
Nama : Nur Aeni
Jabatan : Anggota PPSU Meruya Utara
Waktu wawancara : 8 November 2017
Lokasi wawancara : Wilayah Meruya Utara
Hasil wawancara :
Tidak ada pembagian kerja yang jelas, saya cuma ikut instruksi dari ketua regu.
Mengenai pembagian tugas kerja dalam menindaklanjuti laporan masyarakat
melalui Qlue, pembagian tugas dalam satu regu PPSU tidak ada, hanya diberikan
instruksi dari ketua regu PPSU masing-masing. Untuk menindaklanjuti pengaduan
masyarakat melalu aplikasi Qlue itu tergantung dari adanya pengaduan atau tidak,
jikalau ada pengaduan masyarakat, kami akan diberitahukan oleh pihak kelurahan
untuk segera menindaklanjuti dengan waktu yang sudah ditetapkan.
Paling banyak itu 3 sampai 4 pengaduan ya dalam seminggu yang bisa kami
tindak lanjut. Itu juga kalau proses dan penyelesaiannya tidak memakan waktu
banyak.
Mengenai banyaknya pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi Qlue yang
dapat ditindaklanjuti dalam seminggu oleh PPSU yaitu tiga hingga empat keluhan
selama satu minggu setelah diproses dan diberi tugas oleh pihak kelurahan dan
ketua RW setempat dengan batas estimasi pengerjaan dua hari kerja. Hal tersebut
juga tergantung pada sulit atau tidaknya pengaduan dari masyarakat sehingga
tidak memakan waktu yang cukup banyak dan bisa mengerjakan pengaduan
masyarakat yang lainnya.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Nur Aeni
102
MEMBER CHECK
Nama : H. Mursan
Jabatan : Tokoh Masyarakat (Warga Meuya Utara)
Waktu wawancara : 9 November 2017
Lokasi wawancara : Rumah
Hasil wawancara :
Iya tahu dari anak saya, waktu itu pernah coba untuk pakai aplikasinya.
Mengenai komunikasi ternyata masyarakat kurang mengetahui tentang
program pemerintah DKI Jakarta yang berbasis aplikasi di smartphone ini karena
kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan ke lingkungan masyarakatnya dan
hanya sebagian dari masyarakat yang mengetahui keberadaan Qlue, tetapi Qlue
tetap berjalan karena hanya sebagian masyarakat sekitar yang tidak mengetahui.
Qlue juga akan tetap berjalan karena pihak kelurahan mengharuskan para ketua
RW yang ada dilingkungan Kelurahan Meruya Utara ikut serta berperan aktif
dalam menjalankan program ini demi terwujudnya kota Jakarta yang lebih baik.
Untuk orang seusia saya, ini tidak cukup mudah karna beberapa kali saya minta
diajarin sama anak saya.
Mengenai pengoperasian aplikasi Qlue di smartphone dapat disimpulkan
bahwa pengoperasian aplikasi Qlue untuk sebagian masyarakat menganggap
aplikasi Qlue cukup mudah digunakan tetapi untuk sebagian masyarakat yang lain
yang usianya tergolong lebih tua atau paruh baya mengatakan aplikasi ini sulit
dioperasikan.
Alhamdulilah, kalo buat masalah-masalah sampah sih udah kerasa manfaatnya
soalnya penanganannya cepat.
Mengenai manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya
program Qlue bahwa sudah terasa manfaat dari program tersebut walaupun ada
beberapa hal yang belum terasa manfaatnya, tetapi penanganan dan respon
mengenai pengaduannya cukup cepat dan tanggap. Kemungkinan beberapa hal
yang belum terasa manfaat dari program Qlue ini dikarenakan dari pengaduan dari
masyarakat yang kurang jelas sehingga menyulitkan PPSU untuk menindaklanjuti
pengaduan tersebut.
103
Mengetahui,
Informan Peneliti
H. Mursan
104
MEMBER CHECK
Nama : Suratmi Sudibjo
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Waktu wawancara : 9 November 2017
Lokasi wawancara : Rumah
Hasil wawancara :
Kalau saya rasa sih nggak sulit yah, soalnya masyarakat sekarang sudah terbiasa
pake aplikasi di smartphone.
Mengenai pengoperasian aplikasi Qlue di smartphone dapat disimpulkan
bahwa pengoperasian aplikasi Qlue untuk sebagian masyarakat menganggap
aplikasi Qlue cukup mudah digunakan tetapi untuk sebagian masyarakat yang lain
yang usianya tergolong lebih tua atau paruh baya mengatakan aplikasi ini sulit
dioperasikan.
Untuk beberapa permasalahan kecil terkait dengan kebersihan sudah dapat di
rasakan manfaatnya, Cuma ada beberapa juga yang belum saya rasakan
manfaatnya.
Mengenai manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya
program Qlue bahwa sudah terasa manfaat dari program tersebut walaupun ada
beberapa hal yang belum terasa manfaatnya, tetapi penanganan dan respon
mengenai pengaduannya cukup cepat dan tanggap. Kemungkinan beberapa hal
yang belum terasa manfaat dari program Qlue ini dikarenakan dari pengaduan dari
masyarakat yang kurang jelas sehingga menyulitkan PPSU untuk menindaklanjuti
pengaduan tersebut.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Suratmi Sudibjo
105
MEMBER CHECK
Nama : Temi Irwanto
Jabatan : Freelance
Waktu wawancara : 9 November 2017
Lokasi wawancara : Rumah
Hasil wawancara :
Tidak, saya tidak tahu tentang adanya Qlue.
Mengenai komunikasi ternyata masyarakat kurang mengetahui tentang
program pemerintah DKI Jakarta yang berbasis aplikasi di smartphone ini karena
kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan ke lingkungan masyarakatnya dan
hanya sebagian dari masyarakat yang mengetahui keberadaan Qlue.
Mengetahui,
Informan Peneliti
Temi Irwanto
106
Foto dengan Lurah Meruya Utara
107
Foto dengan PPSU kelurahan Meruya Utara
108
KEPGUB NO.903 TAHUN 2016