implementasi standar nordic model terhadap … · 2018-09-27 · implementasi standar nordic model...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
Irawati Prabowo1,
Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA2
Abstrak
Di tengah skeptisme global, Finlandia berhasil membutikan bahwa penerapan standar Nordic Model berhasil menciptakan kesejahteraan serta ekonomi yang terus bertumbuh dan kuat untuk menopang sistem kesejahteraan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana standar Nordic Model diimplementasikan sebagai acuan pembangunan kesejahteraan di Finlandia dan pembinaan hubungan luar negeri Finlandia. Topik ini dipilih karena fenomena nordic model merupakan model pembangunan kesejahteraan yang cukup kontemporer dan menarik untuk dikaji lebih jauh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisa data kualitatif yang terdiri dari tahap pemrosesan satuan, reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran data. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari konsep Nordic Model dan Decision Making Process.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar Nordic Model di Finlandia dimulai berdasarkan prinsip stateness yang diwujudkan melalui sistem pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan layanan publik dan sosial yang bersifat multi-level. Finlandia juga mengedepankan konsensus yang dapat terlihat dari keterlibatan berbagai komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat pula beberapa fitur ekonomi dan politik Nordic Model yang diterapkan oleh Finlandia , antara lain pasar bebas, welfare state, keterlibatan sektor swasta, dan perserikatan kerja. Semua fitur tersebut mendorong terciptanya kesejahteraan yang universal dan equal. Selanjutnya berkaitan dengan hubungan luar negeri, penerapan standar Nordic Model berpengaruh utamanya dalam keterlibatan Finlandia dalam organisasi regional Nordic Councils dan Uni Eropa, serta hubungannya dengan negara lain di luar organisasi tersebut.
Kata kunci: Model Nordik, Negara Kesejahteraan, Layanan Publik, Hubungan Luar
Negeri
1 NIM D0412023, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS, sebagai penulis pertama 2 Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS, sebagai penulis kedua
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
2
THE IMPLEMENTATION OF NORDIC MODEL STANDARD TOWARDS FINLAND’S FOREIGN AFFAIRS
Irawati Prabowo1, Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA2
ABSTRACT
In the middle of global skepticism, Finland succeed in proving that the implementation of Nordic Model standard capable in creating welfare and economic that steadily growing stronger to support the implemented welfare system. This research is aimed to examine how the Nordic Model standards are being implemented as a base to develop welfare system in Finland as well as conducting its foreign affairs. This topic is being chosen considering that Nordic Model is a contemporary model in welfare developing yet interesting for further study.
This research used qualitative approach with data collecting technique that departs from library research and interview. Data analyzing used qualitative data analysis that consists of four stages, including unit processing, data reduction, categorization, data processing. Conceptual frameworks in this study used Nordic Model Concept and Decision Making Process.
The result of the research showed that the implementation standard Nordic Model in Finland started from stateness principle, in which carried out by using multi-level decision making process. Finland also puts priority in finding consensus that can be seen from the involvement of various community in decision making. Furthermore, there are some economics and political feature in Nordic Model that applied bay Finland government, including free market scheme, welfare state, private sector involvement, and labor union. All the features promote the creation of universal and equal welfare. Next, the implementation of Nordic Model standards also influence Finland foreign relations, specifically in Finland’s involvement in Nordic Council and European Union, and Finland’s relations with the counties outside those sphere.
Keywords: Nordic Model, Welfare States, Public Services, Foreign Affairs
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
3
PENDAHULUAN
Meskipun terhitung terlambat
dibandingkan negara-negara
Skandinavia lainnya, dalam hal
transformasi ekonomi, akan tetapi di
era global ini, Finlandia mampu
bersaing dengan berbagai negara di
kawasan nordik maupun dengan
negara-negara Barat. Finladia dikenal
pula sebagai negara dengan layanan
sosial dan pendidikan yang paling baik.
Jumlah pembelanjaan yang dikeluarkan
pemerintah untuk meningkatkan
layanan publik pun dari tahun ke tahun
semakin bertambah, inilah yang
kemudian membuat relasi state-people
di Finladia sangat harmonis.
Finlandia memang tidak begitu
terlihat menonjol dalam berbagai
interaksi secara internasional bila
dibandingkan dengan Amerika serikat
atau Tiongkok, akan tetapi negara ini
mampu menunjukkan kemampuannya
untuk menciptakan tingkat
kesejahteraan yang bahkan melebihi
negara-negara Barat. Hal ini
disebabkan pula oleh implementasi
Nordic Model dalam upayanya
bertransformasi menjadi negara dengan
social security yang tinggi. Selain itu,
menggunakan Nordic Model sebagai
acuan dan landasan, Finlandia mampu
menempatkan diri di posisi yang cukup
kuat dalam pergaulan internasional
dengan menjadi promotor perdamaian
dunia dan menjadi mediator bagi
beberapa perundingan perdamaian
internasional. Hal tersebut terlihat dari
hubungan Finlandia dengan Negara
Nordik, Uni Eropa dan negara-negara
di luar kerja sama regional tadi.
Menjadi hal yang menarik untuk
membahas mengenai implementasi
Model Nordic sebagai acuan
pembangunan Finlandia beserta faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhinya,
bagaimana model tersebut membentuk
keadaan masyarakat yang sejahtera dan
membentuk relasi Finlandia dengan
negara lain, baik di kawasan
Skandinavia, regional Eropa dan
negara-negara lain di luar kawasan
tersebut.
NORDIC MODEL
Nordic Model merupakan sebuah
model kesejahteraan yang digunakan
untuk mendefinisikan situasi ekonomi,
politik, dan sosial di hampir semua
negara Skandinavia, seperti Swedia,
Denmark, Islandia, termasuk pula
Finlandia. Negara di kawasan ini
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
4
dikenal sebagai negara sejahtera
melalui penggunaan belanja sosial yang
terbilang cukup signifikan. Negara-
negara di wilayah Nordik memiliki
skema pengambilan keputusan dan
distribusi kesejahteraan yang
terdesentralisasi.3 Beberapa tahun
terakhir Nordic Model mendapatkan
cukup perhatian dari pakar ekonomi
kesejahteraan di level internasional,
karena kemampuannya untuk
menciptakan hasil yang positif dalam
bidang pertumbuhan, tenaga kerja,
kesetaraan gender, perbaikan kondisi
penghidupan masyarakat dan
egalitarianisme.4
Terdapat beberapa ciri khusus
dalam sektor perekonomian di Nordic
Model, yang meliputi rendahnya
ketimpangan distribusi pendapatan,
status full employment, dan kesetaraan
gender yang baik dengan luasnya
kesempatan bagi perempuan untuk
terlibat dalam berbagai sektor
3 Kommune Kredit, MuniFin, dan
Kommuninvest, “The Nordic Model: Local
Government, Global Competitiveness in Denmark,
Finland, and Sweden,” dilihat pada 5 Mei 2017,
https://www.munifin.fi/sites/default/files/content_block/field_file/nordic_model_mediumres.pdf
4 Olli Kangas dan Antti Saloniemi,”Historical
Making, Present, Future, and Challenge for the
Nordic Welfare State Model in Finland,” Fafo
Report, Sub Report 6 (2013), hal. 5.
pekerjaan.5 Pemerintahan yang
menggunakan model ini juga memiliki
efisiensi ekonomo yang tinggi,
didukung oleh rendahnya utang luar
negeri dan kemampuan negara untuk
mengelola sektor finansialnya dengan
baik. Menurut Valkonen dan Vihriala,
Nordic Model merupakan model
pembangunan yang mana sebuah
negara menawarkan keamanan baik
bersifat fisik maupun non-fisik bagi
masyarakatnya, dan pada saat
bersamaan menciptakan pasar produk
dan tenaga kerja yang fleksibel. Model
ini juga mengikutsertakan adanya
kegiatan investasi yang tinggi dalam
berbagai sektor melalui pembelanjaan
negara untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan serta penelitian dan
pengembangan di dalam negeri. Secara
keseluruhan, Nordic Model,
dikembangkan dengan upaya
penciptaan kepercayaan publik
terhadap pemerintah sehingga
membuat masyarakat lebih terbuka
terhadap perdagangan internasional
5 Tarmo Valkonen dan Vesa Vihriala, “The
Nordic Model – Challenged but Capable Reform.”
Norden, dilihat pada 5 Mei 2017, http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:715939/FULLTEXT02.pd
f
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
5
dan teknologi yang memiliki potensi
membangun.6
Nordic Model tidaklah dibangun
hanya dengan menggunakan satu blue
print. Model ini dibentuk melalui
proses perubahan yang panjang dan
menyesuaikan dengan keadaan
domestik maupun internasional yang
tengah berkembang. Selama lebih dari
satu abad, spektrum partai politik yang
terdapat di negara-negara kawasan
Nordik dan berbagai organisasi sosial
memiliki kontribusi yang cukup
signifikan terhadap pengembangan
model ini.7 Kawasan Nordik
mendapatkan keuntungan dari adanya
sistem politik yang stabil yang mampu
memberikan jaminan bahwa perubahan
dalam kepemimpinan politik tidak akan
berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan dalam
upaya negara untuk mencapai titik
kesejahteraan.8
Hingga saat ini, Nordic Model
merupakan salah satu model yang
memiliki tingkat resistensi yang rendah
terhadap munculnya krisis. Hal ini
dapat dibuktikan pada krisis finansial
6 Ibid. 7 Kommune Kredit, MuniFin, dan
Kommuninvest, loc. cit. 8 Ibid.
pada tahun 1998 dan 2008, yang mana
negara-negara di kawasan Nordik
kecuali Islandia tidak mengalami gejala
penurunan ekonomi signifikan seperti
yang dialami oleh negara lainnya.9
Situasi yang demikian ini dapat
menunjukkan bahwa selama masanya
bertransformasi dari tahun ke tahun,
Nordic Model cenderung bersifat
adaptif terhadap berbagai perubahan
yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
PENERAPAN DAN PENGARUH
STANDAR MODEL NORDIC
DALAM PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI FINLANDIA
Meskipun terdapat banyak
pendapat yang bersifat skeptis terhadap
Nordic Model, bahwa kesejahteraan
yang dibangun berdasarkan model ini
akan mulai jatuh di era global saat ini,
akan tetapi pada faktanya model
tersebut merupakan satu dari sedikit
model kesejahteraan yang berhasil
melewati masa-masa krisis tanpa
kehilangan keseimbangan di sektor
perekonomiannya. Dibandingkan
dengan Amerika Serikat atau negara
maju lainnya di wilayah Eropa, kawasan
9 Tarmo Valkonen dan Vesa Vihriala, loc. cit.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
6
Skandinavia yang menerapkan standar
Nordic Model memperlihatkan
performa ekonomi yang jauh lebih baik.
Etos yang terdapat dalam Nordic Model
yang mengakar kuat dalam
pemerintahan negara-negara Nordik
termasuk Finlandia adalah adanya
penekanan bahwa setiap warga negara
memiliki kesempatan dan hak yang
sama.10 Prinsip standar Nordic Model
yang sejalan dengan etos ini adalah
universalism dan equality.
Universalism merujuk pada
pemberian jaminan sosial kepada
seluruh lapisan masyarakat, yang
artinya segala bentuk jaminan sosial
tersebut tidak hanya diberikan kepada
warga-warga yang masuk dalam
kategori miskin, akan tetapi juga pada
golongan kelas menengah keatas.11
Sedangkan equality merupakan kondisi
setara yang diwujudkan dengan
rendahnya kesenjangan distribusi
pendapatan, tingkat kemiskinan, dan
kesenjangan gender. Dalam upaya
mewujudkan sistem kesejahteraan yang
demikian tersebut terdapat beberapa
standar Nordic Model yang terlihat
10 Nordic Center for Welfare and Social Issues,
“The Nordic Welfare Model,” (2013, Swedia: Nordic
Center for Welfare and Social Issues), hal. 11. 11 Mati Alestalo, Sven Hort, dan Stein Kuhnle,
loc. cit., hal. 3.
dalam beberapa fitur ekonomi dan
politik di kawasan Nordik, yang mana
hal tersebut semakin membedakan
Nordic Model dengan model-model
pengembangan kesejahteraan lainnya,
yaitu:12
a. Penerapan Mekanisme Pasar
Bebas dan Globalisasi
b. Negara Kesejahteraan
c. Peran Persekutuan Tenaga
Kerja
d. Sistem Pemerintahan
Demokrasi
e. Peran Swasta dalam Sektor
yang Bersifat Publik
Fitur-fitur yang telah disebutkan
diatas, semuanya dapat ditemukan di
Finlandia, yang sekaligus membuktikan
implementasi standar Nordic Model di
negara tersebut. Sampai dengan dekade
80-an Finlandia masihlah menjadi
sebuah negara tertutup, dengan
kebijakan ekonomi yang terpusat,
keberadaan regulasi harga, serta
beberapa perjanjian perdagangan
bilateral penting dengan Uni Soviet.13
12
Razi Iqbal da n Padma Toni, “The Nordic
Model: Existance, Emergence, and Sustainability,” Procidia Economics and Finance (2015): 336-351.
13 OECD, “Regulatory Reform in Finland:
Enhancing Market Openness Through Regulatory
Reform,” dilihat pada 22 Februari 2018,
https://www.oecd.org/finland/2510156.pdf
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
7
Barulah pada akhir tahun 1980-an,
Finlandia mulai mengupayakan sistem
ekonomi yang lebih terbuka. Lembaga
advokasi Finnish Competition Authority
(FCA) menjadi lembaga yang
memainkan peran signifikan dalam
melakukan deregulasi terhadap pasar
Finlandia yang tertutup melalui
beberapa kebijakan seperti liberalisasi
impor dan penghilangan lisensi serta
reformasi standar teknis. Keterbukaan
perekonomian Finlandia mencapai titik
yang lebih nyata setelah akhirnya
bergabung dalam keanggotaan Uni
Eropa di tahun 1995. Sejak saat itu,
Finlandia menjadi salah satu negara
dengan lingkungan bisnis yang
kompetitif dan 35 persen GDP yang
berasal dari sektor ekspor impor.14 Hal
ini sekaligus membuktikan bagaimana
penerapan skema pasar bebas dilakukan
di Finlandia.
Selanjutnya, berkaitan dengan
negara kesejahteraan, Finlandia pun
mengimplementasikan prinsip
kesetaraan. Pemerintah Finlandia
memiliki porsi yang sangat besar dalam
mengatur kebijakan-kebijakan sosial
yang dapat dinikmati oleh seluruh
warga negaranya. Terdapat pula sebuah
14 Razi Iqbal da n Padma Toni, loc. cit.
tanggung jawab moral untuk
memberikan dukungan pada kelompok
masyarakat kurang mampu yang
diwujudkan melalui pembayaran pajak
yang disesuaikan dengan pendapatan
dan beban rumah tangga. Layanan
publik dalam sistem jaminan sosial
diperuntukkan bagi seluruh warga
negara Finlandia. Sistem yang dibiayai
oleh pajak dan kontribusi pekerja ini
menyediakan layanan kesehatan dan
sosial yang komprehensif bagi semua
warga negara tanpa memandang status
perekonomian maupun usia.15 Hal ini
bertujuan untuk mendorong
keterlibatan dan kontribusi masyarakat
dalam pembangunan sistem sosial yang
berkelanjutan.
Lembaga pemerintahan pusat
yang bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan sistem jaminan sosial
di Finlandia adalah Kementerian
Urusan Sosial dan Kesehatan (The
Ministry of Social Affairs and
Health/MSAH). Lembaga ini juga
berperan dalam menerapkan
standarisasi dalam ranah layanan sosial
serta membuat regulasi dalam sektor
15 Ministry of Social Affairs and Health,
Charactersitic of Social Security System in Finland,
(2013, Helinski, Finnish University Print), hal. 6.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
8
tersebut.16 Akan tetapi, seperti yang
telah dijelaskan dalam sub-bab
sebelumnya, tataran implementasi
layanan sosial ini sepenuhnya berada di
bawah kendali pemerintahan lokal.
Tidak seperti negara-negara maju
lainnya, negara Nordik memberikan
perhatian lebih terhadap sektor
kesejahteraan masyarakat yang
dibuktikan dengan adanya pembelajaan
negara yang besar untuk sektor ini,
termasuk di Finlandia. Pada tahun
2010, belanja sosial telah mencapai 55
milyar euro yaitu hampir 31 persen dari
total keseluruhan GDP.
Perhatian dalam sektor ini juga
ditunjukkan melalui pembentukkan
beberapa agensi yang melayani
beberapa hal berkaitan dengan jaminan
sosial secara spesifik. Finlandia
memiliki Social Insurances Institution
(Kela), yang bertugas untuk
memberikan layanan asuransi dan dana
sosial untuk pengangguran, veteran,
dana perumahan, serta dana untuk
penyandang disabilitas.17 Selain itu,
terdapat pula Finish Centre for Pensions
yang khusus memberikan layanan dana
pensiun dan Financial Supervisory
16 Ibid. 17 Ibid.
Authority yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap distribusi dana
sosial dan skema pensiun. Semua sektor
sosial di Finlandia pada dasarnya
dibangun dengan baik untuk
kesejahteraan masyarakat yang
diwujudkan dalam berbagi tunjangan
kesehatan, pendidikan, keluarga, hingga
tunjangan bagi warga yang tidak
memiliki pekerjaan. Situasi tersebut
menunjukkan bagaimana pemerintah
sangat memfokuskan dirinya dan
memberikan intervensi yang kuat bagi
sistem kesejahteraan yang
berkelanjutan.
Selain adanya peranan
pemerintah yang kuat dalam
pembentukan negara kesejahteraan,
upaya untuk membentuk negara
kesejahteraan, Finlandia juga
menerapkan prinsip kesetaraan dan
tanggung jawab moral untuk
mendukung kelompok masyarakat yang
kurang mampu secara ekonomi. Kedua
prinsip tersebut diwujudkan dalam
skema pembayaran pajak. Tingginya
tingkat jaminan sosial yang diberikan
oleh pemerintah Finlandia ini pada
kenyatanyaan dibarengi juga dengan
tingkat pajak yang tinggi bagi
masyarakat.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
9
Memang harus diakui, bahwa
pajak merupakan hal yang esensial
untuk menciptakan jaminan sosial yang
berkelanjutan dan menyeluruh di
Finlandia. Dalam buklet yang
diterbitkan oleh Kementerian Urusan
Sosial dan Kesehatan Finlandia pun
dinyatakan bahwa sumber utama
pembiayaan untuk penyediaan layanan
publik dan sosial bagi masyarakat
berasal dari pajak. Dibandingkan
dengan negara-negara Nordik lainnya,
tingkat pajak di Finlandia termasuk
yang paling tinggi, dengan pendapatan
dari sektor pajak mencapai 43.5 persen
dari keseluruhan total GDP.18
Pendapatan pajak yang paling besar
berasal dari pajak penghasilan yang
mana mencapai 19 persen dari total
keseluruhan pendapatan dari sektor
pajak.19 Pendapatan dari sektor pajak
kemudian tersebut digunakan untuk
membangun sistem jaminan sosial yang
komprehensif bagi semua masyarakat.
Sistem pajak di Finlandia pun
disesuaikan dengan tingkat pendapatan
dari masing-masing orang, sehingga
pekerja dengan penghasilan yang
rendah membayar pajak yang lebih
18 Ministry of Finance, Taxation inf Finland,
(Helinsiki, Edita Prima, 2009), hal. 15. 19 Ibid.
rendah pula. Selain itu, keluarga dengan
jumlah anak yang lebih banyak juga
diterapkan pajak yang lebih rendah.20
Namun hal itu sama sekali tidak
mempengaruhi kualitas layanan sosial
yang didapatkan oleh masing-masing
individu. Hal ini dapat mengindikasikan
perwujudan tanggung jawab moral
untuk mendukung kelompok
masyarakat dengan tingkat ekonomi
yang rendah. Melalui sistem pajak yang
demikian itu, dapat dilihat adanya
dukungan finansial secara tidak
langsung yang diberikan oleh orang-
orang dengan penghasilan tinggi
terhadap kelompok masyarakat dengan
pendapatan lebih rendah, sehingga
pemerintah dapat memberikan kualitas
pelayanan dan jaminan sosial yang sama
bagi semua masyarakat dari berbagai
kalangan.
Layaknya di negara Nordik
lainnya, persekutuan pekerja yang lebih
dimanifestasikan sebagai persekutuan
dagang merupakan salah satu
stakeholder yang penting dalam
pengambilan kebijakan pemerintah,
utamanya yang berhubungan dengan
20 OECD, “Taxing Wages – Finland,” dilihat
pada 22 Februari 2018,
https://www.oecd.org/finland/taxing-wages-
finland.pdf
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
10
ketenagakerjaan. Di Finlandia sendiri,
persekutuan semacam ini mulai muncul
pada tahun 1896 dengan dibentuknya
Printers Union. Memasuki era modern
saat ini, keberadaan persekutuan yang
demikian tersebut semakin menjamur,
yang akhirnya dibentuklah sebuah
lembaga perwakilan persekutuan, yang
mana dalam pemerintah Finlandia saat
ini, lembaga tersebut ikut melakukan
negosiasi dan lobi dengan pemerintah
dalam berbagai kebijakan yang
berkaitan dengan sistem pajak dan
jaminan sosial.21 Beberapa persekutuan
yang terkenal di Finlandia antara lain
adalah Central Organization of Finish
Trade Unions, The Finnish
Confederation of Salaried Employees,
dan Confederation of Union for
Academic Proffesionals in Finland.
Sementara itu berkaitan dengan
demokrasi, hal tersebut sudah jelas
terlihat dalam bentuk pemerintahan
Finlandia berdasarkan Undang-Undang
yaitu demokrasi perwakilan. Selain itu,
Finlandia juga menerapkan universal
sufrage, yang memberikan hak memilih
21 Peyman Dayyani, “Labour Union in
Finland: A Brief History Overview,” dilihat pada 22
Februari 2018,
http://www.academia.edu/15290754/LABOR_UNIO
NS_IN_FINLAND_A_BRIEF_HISTORIC_OVERV
IEW
kepada semua warga negara Finlandia
yang usianya telah mencukupi tanpa
memandang suku, kebangsaan, maupun
perbedaan etnis lainnya.22
Sektor swasta memainkan
peranan yang cukup signifikan dalam
penyediaan layanan publik di Finlandia.
Pemerintahan lokal yang memiliki
tanggung jawab penuh dalam
penyediaan layanan publik dan sosial
seringkali bekerjasama dengan sektor
swasta untuk melaksanakan tugas
tersebut. Di Finlandia, Public-Private
Partnership utamanya dapat terlihat di
sektor kesehatan. Terdapat rumah sakit
swasta dan rumah sakit pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakan akan layanan kesehatan
yang layak. Kedua bidang tersebut tidak
memperlihatkan kompetisi namun
saling melengkapi satu sama lain,
terbukti dari adanya standar kesehatan
yang sama yang diterapkan baik oleh
rumah sakit swasta maupun rumah sakit
pemerintah.
Hampir tidak ada perbedaan
antara rumah sakit swasta maupun
rumah sakit pemerintah. Masyarakat
pun cenderung tidak memiliki tendensi
untuk memilih satu dari kedua rumah
22 Razi Iqbal da n Padma Toni, loc. cit.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
11
sakit tersebut karena kualitas, akan
tetapi mereka akan memilih rumah sakit
yang paling dekat dengan tempat tinggal
mereka. Lebih jauh lagi, ketika rumah
sakit pemerintah memberikan layanan
kesehatan secara gratis, biaya untuk
rumah sakit swasta pun akan
dikembalikan oleh pemerintah melalui
skema pengembalian.23 Sehingga,
layanan kesehatan di kedua rumah sakit
tersebut dapat dijangkau oleh
masyarakat dari kalangan manapun.
Berdasarkan uraian di atas dapat
diketahui bagaimana Finlandia
mengimplementasikan standar Nordic
Model melalui fitur kebijakan ekonomi
dan politik. Pengaruh implementasi
tersebut dapat terlihat jelas dari adanya
penyediaan layanan publik dan sosial
yang universal dan equal. Semua
masyarakat diberi kesempatan yang
sama untuk mengakses layanan publik
dan mereka dapat menikmati layanan
tersebut secara komprehensif. Kebijakan
ekonomi dan politik yang diambil oleh
pemerintah pun mampu menciptakan
tatanan negara yang mampu dengan
kuat menopang kebutuhan untuk
menyediakan layanan publik. Dengan
23 Ministry of Social Affairs and Health, loc.
cit.
adanya perekonomian yang kuat dan
sistem politik yang mendukung maka
akan tercipta sebuah skema layanan
publik yang berkelanjutan. Pada
akhirnya ini akan berdampak pada
kesejahteraan di Finlandia, yang lebih
baik dibandingkan dengan negara maju
lainnya. Hal ini dapat dilihat dari angka
harapan hidup yang tinggi serta
distribusi pendapatan yang merata.
Selain itu dapat tingkat pengangguran di
Finlandia juga rendah yang disertai
dengan baiknya tingkat kesejahteraan
pekerja.
TANTANGAN YANG DIHADAPI
FINLANDIA DALAM UPAYA
IMPLEMENTASI STANDAR
NORDIC MODEL
Implementasi standar Nordic
Model telah berhasil menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakat
Finlandia. Tentunya, dalam upaya untuk
terus mempertahankan model yang
demikian tersebut, Finlandia
dihadapkan oleh beberapa tantangan
yang antara lain dijabarkan sebagai
berikut:24
24 Razi Iqbal da n Padma Toni, loc. cit.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
12
1. Meningkatnya biaya untuk
menyediakan layanan publik
dan sosial. Hal utama yang
dalam penerapan standar
Nordic Model bahwa
penyediaan layanan
kesehatan, pendidikan,
maupun tunjangan-tunjangan
lainnya adalah bagian dari
tanggung jawab negara yang
pembiayaannya diambil dari
pajak. Kualitas pelayanan
yang diberikan kepada
masyarakat juga harus tinggi,
tidak hanya sekedar
memenuhi standar minimum
saja. Ketika produktivitas dan
upah riil mengalami
peningkatan, maka hal ini
akan mendorong
meningkatnya standar hidup
material. Masyarakat
mengharapkan peningkatan
kualitas layanan publik ketika
standar hidup mengalami
peningkatan, sehingga terjadi
kenaikan permintaan layanan
dalam ekonomi, meskipun
jumlah populasi mengalami
stagnansi.
Model yang saat ini
diterapkan sangatlah mahal
dan hal itu memaksa
pemerintah untuk memotong
sebagian anggaran yang
ditujukan bagi penyediaan
tunjangan. Namun tentu saja
ini akan berdampak pada
relasi antara masyarakat
dengan pemerintahnya.
Selama ini, masyarakat
terbiasa dengan adanya
tunjangan serta layanan
publik yang ekstensif, dengan
adanya kebijakan
pemotongan anggaran tentu
ingin akan sangat
berpengaruh terhadap jumlah
tunjangan yang bisa
disediakan oleh pemerintah.
Dalam jangka panjang,
apabila pemerintah tidak
segera mendapatkan solusi
yang baik bagi kenaikan biaya
untuk penyediaan layanan
publik, maka bukan tidak
mungkin model yang
diterapka oleh Finlandia ini
akan mengalami
kemunduran.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
13
2. Imigrasi serta dampak yang
terjadi terhadap
perekonomian dalam jangka
panjang. Salah satu kunci
sukses dari implementasi
standar Nordic Model adalah
kompisisi penduduk. Negara-
negara Nordik termasuk juga
Finlandia memiliki komposisi
populasi yang homogen, yang
mana hal ini merupakan salah
satu hal yang memudahkan
terciptanya kepercayaan dan
kohesi sosial. Tingkat imigrasi
di Finlandia mengalami
peningkatan yang cukup
signifikan, tercatat hingga
tahun 2016 jumlah penduduk
Finlandia mencapai angka 5,5
juta. Terdapat penambahan
penduduk sejumlah 16 ribu
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.25 Akan tetapi
berdasarkan data statistik,
pada tahun yang sama
Finlandia memiliki tingkat
kelahiran yang sangat rendah,
sehingga dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa
25 Ministry of the Interior, “International
Migration 2016-2017: Report for Finland,” (Helinski,
2017, Government Administration Unit), hal. 31.
penambahan jumlah
penduduk yang signifikan
tersebut bukanlah
penambahan secara alami,
melainkan karena
peningkatan jumlah imigrasi
dari negara lain. Pada
dasarnya peningkatan jumlah
penduduk ini dapat
berdampak positif bagi
Finlandia yang penduduknya
mulai menua, akan tetapi
dalam jangka panjang jumlah
imigran yang terus bertambah
juga menjadi ancaman
terhadap nilai-nilai yang
selama ini mendukung
terimplementasinya standar
Nordic Model. Penduduk
imigran akan menambah
variasi demografi sehingga
tidak lagi memiliki kompisis
yang homogen. Selain itu,
keberadaan imigran juga akan
dalam jangka pendek
memberikan tekanan bagi
perekonomian karena
menimbulkan peningkatan
beban negara. Tentunya
imigran yang datang ke
Finlandia tidak bisa langsung
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
14
begitu saja dapat menjadi
warga Finlandia, mereka
harus melalui proses integrasi
yang pembiayaannya tentunya
dibebankan pada negara.
3. Perubahan demografi di
Finlandia yang ditandai
dengan adanya elder wave.
Seperti kebanyakan negara-
negara maju lainnya,
Finlandia juga dihadapkan
pada permasalahan populasi
yang menua. Dengan tingkat
natalitas yang rendah,
Finlandia tidak memiliki
kemampuan untuk
mengimbangi jumlah
penduduk yang terus menua
dan produktivitas ekonomi
yang mulai menurun.
Kesejahteraan yang terdapat
di Finlandia saat ini dibangun
oleh pajak, penduduk
memperoleh layanan publik
dan sosial yang memadai
karena mereka membayar
pajak. Kompisisi demografi
yang terus mengalami
penuaan, akan berakibat pada
jumlah pendapatan yang
diperoleh dari pajak yang
mana hal ini akan
berpengaruh pada
kemampuan negara untuk
menyediakan layanan yang
terus berkelanjutan.
Berdasarkan uraian diatas, maka
implementasi standar Nordic Model
memang tentunya harus terus
mengalami penyesuaian agar dapat
terus bertahan. Pemerintahan Finlandia
pun harus segera dengan sigap dan
cepat menangani masalah yang agaknya
mulai timbul dan mengancam
keberadaan kesejahteraan yang telah
dibangun selama bertahun-tahun.
Kerjasama regional melalui Nordic
Council juga harus terus digalakkan
untuk menjadikan standar Nordic
Model sebagai model pembangunan
kesejahteraan yang berkelanjutan.
PENGARUH STANDAR MODEL
NORDIK TERHADAP HUBUNGAN
LUAR NEGERI FINLANDIA
A. HUBUNGAN FINLANDIA DENGAN
UNI EROPA
Sebelum penerapan standar
Nordic Model, Finlandia merupakan
sebuah negara yang tertutup. Seperti
yang dipaparkan dalam sub-bab
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
15
sebelumnya, hubungan bilateral hanya
terjalin dengan Rusia atau Uni Soviet
pada masa itu melalui beberapa
penjanjian dagang yang penting.
Memasuki pertengahan tahun 1980,
Finlandia perlahan-lahan mulai
melakukan liberalisasi yang dimulai dari
sektor telekomunikasi. Lain halnya
dengan sektor ekonomi lain yang masih
ada penetrasi tangan pemerintah yang
kuat, sektor telekomunikasi tidak
pernah didominasi oleh negara, akan
tetapi tercipta sebuah persaingan sehat
antar operator telekomunikasi lokal.26
Finlandia mulai melakukan liberalisasi
pasar pada sektor ini di pertengahan
tahun 1980, meskipun pada masa-masa
itu Finlandia masih menerapkan aturan
regulasi yang cenderung kaku. Fase
utama liberalisasi di Finlandia terjadi
antara tahun 1987 hingga tahun 1994.
Percepatan liberalisasi di bidang
telekomunikasi ini telah membawa
pengaruh yang cukup signifikan
terhadap restrukturisasi ekonomi yang
lebih berorientasi pasar. Pemerintah
mulai mengubah prioritas
26 Antti Pelkonen, “Reconsidering The Finnish
Model – Information Society Policy and Modes of
Governance,” TRAMES (2008): 400-420.
perekonomian untuk meningkatkan
kekompetitifan dan inovasi.27
Upaya Finlandia untuk
mengintegrasikan dirinya dalam
perekonomian global terlihat semakin
nyata dengan bergabungnya Finlandia
dalam keanggotaan Uni Eropa pada
tahun 1995. Seperti kita ketahui,
bahwasanya Finlandia menjadi satu-
satunya negara Nordik yang bergabung
dengan zona Euro. Langkah ini
memberikan pengaruh yang cukup
signifikan dalam berbagai kebijakan
Finlandia karena adanya keharusan
mengkoordinasikan proses pembuatan
kebijakan dengan Uni Eropa. Akan
tetapi, bergabungnya Finlandia dengan
Uni Eropa telah membawa sebuah
dimensi baru dalam berbagai hubungan
luar negeri yang dijalin oleh negara ini,
utamanya dengan Rusia. Finlandia dan
Rusia saling berbatasan sepanajang
13000 kilometer, dan sebagai satu-
satunya negara anggota Uni Eropa,
Finlandia merupakan jaringan utama
untuk meluaskan pasar Uni Eropa
hingga ke Rusia dan daerah Timur
lainnya.28 Lebih dari 4o persen
pengiriman darat dari Uni Eropa ke
27 Ibid. 28 OECD, loc. cit.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
16
Rusia melewati Finlandia atau sampai di
Finlandia. Situasi ini membuka peluang
kerjasama dagang yang lebih besar.
Sejak tahun 2001, mitra dagang
Finlandia telah bertambah meliputi
Jerman, Inggris, Swedia, Perancis,
Jepang, Italia, dan Cina. Hal ini pada
akhirnya menjadikan Finlandia sebagai
negara yang lebih terbuka dengan iklim
bisnis yang kompetitif bahkan untuk
stakeholder asing.
B. HUBUNGAN FINLANDIA DENGAN
NEGARA-NEGARA NORDIK
Dengan munculnya upaya
implementasi standar Nordic Model di
kawasan Nordik, maka dibentuklah
sebuah organisasi regional yang disebut
sebagai Nordic Councils, yang mana
Finlandia juga menjadi anggota tetap di
organisasi tersebut. Utamanya, Nordic
Councils membuat berbagai kebijakan
ekonomi dan sosial yang dapat
mendorong keberlanjutan sistem
kesejahteraan yang dibangun di negara-
negara anggotanya. Selain itu juga,
Nordic Councils juga menjadi satu
organisasi yang mewakili satu suara di
Nordic. Sehingga dalam hal ini,
kebijakan dan tindakan yang diambil
oleh Nordic Councils dengan negara lain
merupakan upaya untuk mencapai
kepentingan negara anggotanya,
termasuk Finlandia. Sebagai salah satu
konsekuensi dari implementasi standar
Nordik adalah menjadi bagian integral
dari kawasan tersebut, yang mana
dengan demikian, Finlandi juga harus
menyesuaikan sebagian kepentingan
luar negerinya dilebur menjadi sebuah
kepentingan bersama dalam kerjasama
regional Nordik.
Negara-negara Nordik
membentuk sebuah entitas politik yang
unik yang didasarkan pada nilai-nilai
bersama dan pada kerjasama antar-
pemerintah dan parlemen yang
dibangun dengan baik. Secara internal,
keberadaan Nordic Council merupakan
salah satu upaya untuk memenuhi
kepentingan negara anggota termasuk
Finlandia, yang utamanya berkaitan
dengan pembangunan sistem
kesejahteraan yang berkelanjutan.
Berbagai kerjasama regional yang juga
melibatkan Finlandia telah digalakkan
dalam upaya menanggapi beberapa isu
penting seperti pembangunan
berkelanjutan, lingkungan, hingga isu
kontemporer saat ini yang berkaitan
dengan energi alternatif. Sementara
untuk area eksternal, Nordic Councils
lebih memfokuskan diri dalam hal
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
17
keamanan, yang mana ini juga bisa
disebut sebagai kepentingan Finlandia,
karena keputusan untuk fokus pada
sektor tersebut merupakan konsensus
bersama. Negara-negara Nordik melalui
Nordic Council telah melakukan
berbagai kontribusi yang kuat terhadap
keamanan internasional. Upaya negara-
negara Nordik untuk meningkatkan
kerjasama berkaitan kebijakan luar
negeri dan keamanan didasarkan pada
konsep keamanan yang komprehensif.29
Selama bertahun-bertahun,
negara-negara Nordic telah menjalin
berbagai bentuk kerjasama militer.
Namun, di era modern saat ini, Nordic
Council terlihat mengurangi praktik
keamanan tradisional tersebut dan
mulai memberikan prioritas dalam
upaya membangung keamanan melalui
peningkatan pencegahan dan resolusi
konflik, upaya kooperasi jangka panjang
untuk membangun demokrasi, serta
penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kesetaraan gender.
Terdapat sebuah pandangan baru yang
dikembangkan oleh negara-negara
29 Stjornarradi,”Join Statement of Nordic
Foreign Policy and Security Policy,” dilihat pada 22
Februari 2018,
https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti
-media/media/oryggismal/Joint-Nordic-Statement-
12FEB2014.pdf
Nordik, termasuk Finlandia, melalui
Nordic Council bahwa pengembangan
lingkungan, sosial, dan ekonomi yang
didasarkan pada prinsip
keberlangsungan merupakan bagian
dari keamanan global. Kerjasama untuk
mengatasi perubahan iklim, manajamen
sumber daya air dan udara, serta
berupaya untuk mengatasi
pertumbuhan penduduk yang cepat
serta migrasi internasional dianggap
sebagai langkah-langkah yang vital
untuk dilakukan.
Maka dari itu, Nordic Council
telah mengembangkan beberapa strategi
yang berkaitan dengan keamanan global
untuk tahun 2011-2018. Strategi
tersebut dituangkan dalam sebuah joint-
agreement antara lima negara Nordik,
yang mana hal ini sekaligus
mengindikasikan bahwa kepentingan
luar negeri Finlandia pun juga
sepenuhnya tertuang dalam strategi
yang dijabarkan sebagai berikut:30
a. Meluaskan kerjasama dalam
bidang manajemen krisis militer
dan kontribusi negara-negara
Nordik dalam operasi
perdamaian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Melanjutkan
30 Ibid.
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
18
koordinasi terkait isu kebijakan
luar negeri yang berhubungan
dengan situasi konflik serta
meningkatkan kerjasama Nordik
dalam bidang mediasi.
b. Mengembangkan kerjasama
pertahanan Nordik.
c. Melanjutkan koordinasi dengan
organisasi multilateral, termasuk
dengan lembaga keuangan
internasional. Memberikan
kontribusi dalam penguatan PBB
melalui joint candidatures, joint
statement, maupun joint
resolution.
d. Memastikan pengembangan
kebijakan dan program yang
memberikan kontribusi demi
tercapainya Millenium
Development Goals (Tujuan-
Tujuan Pembangunan
Milenium).
e. Berkoordinasi lebih jauh dan
melakukan dialog dengan negara-
negara ketiga dalam mendorong
penguatan peran di International
Criminal Court (ICC).
f. Berpartisipasi dalam berbagai
aktivitas yang berkaitan dengan
perubahan iklim, seperti
konservasi dan managemen
sumber daya alam yang
berkelanjutan, konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan,
energi berkelanjutan, dan
membiayai upaya pembangunan
berkelanjutan dan transisi
ekonomi hijau.
g. Menguatkan kerjasama terkait
cyber issues dan
mengembangkan kesiapan untuk
menghadapi tantangan
keamanan yang bersifat cyber.
h. Megembangkan hubungan
dengan negara-negara partner
seperti Nordic-Baltic
Cooperation dan Nordi-US
Security Dialogue.
C. HUBUNGAN FINLANDIA DENGAN
RUSIA
Seperti sudah dijelaskan
sebelumnya, Finlandia merupakan
perpanjangan tangan Uni Eropa untuk
tetap menjalin kerja sama dengan Rusia.
Oleh karenanya, Finlandia tetap
menjaga hubungan baik dengan negara
yang pernah menjajahnya tersebut.
Hubungan keduanya terbilang cukup
harmonis bila dibandingkan dengan
negarabekas jajahan Rusia lain yang
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
19
telah bergabung dengan Uni Eropa.
Salah satu prinsip yang dipegang oleh
Finlandia berkenaan dengan Standar
Nordic Model adalah netralitas. Hal ini
menjadikan kedudukan Finlandia
menjadi unik baik untuk Uni Eropa
maupun Rusia di mana Finlandia dapat
menjalin hubungan baik dengan
keduanya tanpa harus membatasi
hubungan dengan salah satu pihak.
Pada masa Uni Soviet, Finlandia
menjadi negara kapitalis pertama yang
menandatangani kerja sama di bidang
ilmu pengetahuan dan teknis dengan
negara komunis tersebut.31 Memang
pada masa tersebut Finlandia berada di
bawah pengawasan ketat Uni Soviet,
namun karena kenetralan dan standar
yang diterapkannya membuat Finlandia
mampu mempertahankan
kedemokratisannya di bawah rezim
komunis-sosialis, dan juga pergaulannya
dengan negara-negara blok barat pada
masa itu. Agaknya penerapan Standar
Nordic Model oleh pemerintah
Finlandia telah berhasil menyelamatkan
negara tersebut dari ancaman dan
kekacauan yang banyak terjadi selama
perang dingin berlangsung.
31 U.S. Library of Congress, “Soviet Union,”
Dilihat pada 31 Juli 2018,
http://countrystudies.us/fainland/138.htm
D. HUBUNGAN FINLANDIA DENGAN
PBB DAN NEGARA DUNIA KETIGA
Sebagai negara yang menerapkan
standar Nordic Model, Finlandia
berkomitmen untuk menjadi negara
yang menjunjung tinggi perdamaian dan
netralitas. Apalagi sejak tergabung
dengan organisasi tingkat dunia, PBB,
Finlandia semakin aktif menyuarakan
gerakan perdamaian dan netralitas aktif.
Karena keaktifannya memperjuangkan
nilai-nilai tersebut, Finlandia sempat
hampir diganjar sebagai ketua dewan
keamanan tidak tetap PBB pada masa
perang dingin, hanya saja hal tersebut
urung terwujud karena adanya
keberatan dari beberapa anggota dewan
keamanan PBB.
Selain dua nilai tadi. Ada dua hal
yang menjadi pokok agenda Finlandia
dalam keanggotaannya di PBB. Pertama,
Finlandia menghindari konfrontasi
politik dan ekonomi yang mana
biasanya negara-negara superpower
memiliki campur tangan secara
langsung. Kedua, FInlandia bertindak
sebagai bagian dari Negara Nordik
dalam organisasi tersebut. Maksudnya,
FInlandia akan memiliki suara yang
sama saat voting, dan bekerjasama
dengan mereka dalam misi-misi yang
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
20
menjadi program kerja PBB, seperti
program pemberian bantuan pada
negara dunia ketiga melalui UNDP
ataupun menjadi bagian dalam misi
keamanan PBB untuk dikirim ke
kawasan yang tengah bergejolak.32
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat
dilihat bagaimana pengaruh
implementasi standar Nordic Model
terhadap hubungan luar negeri yang
dijalin oleh Finlandia. Pertama, terdapat
fitur ekonomi penting yang diterapkan
dalam standar Nordic Model, yaitu
implementasi pasar bebas. Bagi
Finlandia, yang hingga tahun 1980
masih menjadi yang negara yang cukup
tertutup dengan melakukan relasi
dagang dengan Rusia, strukturisasi
ekonomi menjadi market-oriented ini
memberikan dampak yang cukup
signifikan bagi relasi Finlandia di level
internasional. Hal ini semakin terlihat
jelas setelah keikutsertaan Finlandia
dalam keanggotaan Uni Eropa. Terdapat
sebuah dimensi baru dalam perspektif
hubungan luar negeri Finlandia yang
32 U.S. Library of Congress, “UN and Third
world,” Dilihat pada 31 Juli 2018,
http://countrystudies.us/finland/142.htm
pada akhirnya membuat negara ini
memperluas hubungan dagangya
dengan negara-negara lain. Kedua,
penerapan standar Nordic Model ini
juga memiliki pengaruh yang kuat
dalam keikutsertaan Finlandia di
organisasi regional Nordic Council.
Melalui kerjasama regional ini, maka
Finlandia harus mengedepankan
konsensus bersama dalam hal
kepentingan luar negerinya. Nordic
Council dibentuk berdasarkan nilai-nilai
bersama yang lebih mengutamakan
kepentingan bersama sehingga
hubungan antar negara dalam
organisasi regional ini cenderung sangat
dekat. Sehingga dalam hal ini,
keputusan luar negeri yang diambil oleh
Nordic Council, secara tidak langsung
mewakili juga kepentingan yang diambil
oleh Finlandia.
Selain prinsip ekonomi, netralitas
Finlandia dalam bidang politik juga
telah membawa pengaruh yang cukup
baik bagi posisi Finlandia dalam
berbagai perundingan, di mana
Finlandia dapat menjadi pihak
penengah maupun penghubung bagi
pihak-pihak yang tengah berseteru.
Selain itu posisi netral Finlandia juga
nyatanya telah berhasil menjaga
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
21
keamanan nasional Finlandia dari
ancaman karena adanya permasalahan
aliansi dan sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
Alestalo, Matti, Sven E.O. Hort, dan
Stein Kuhnle. 2009. ”The
Nordic Model: Conditions,
Origins, Outcomes, and Lessons.
HsoG Working Papers.Dalam
format PDF.
Dayyani, Peyman. “Labour Union in
Finland: A Brief History
Overview.” Dilihat pada 22
Februari 2018,
Iqbal, Razi da.n Padma Toni, “The
Nordic Model: Existance,
Emergence, and Sustainability,”
Procidia Economics and
Finance (2015): 336-351.
Kangas, Olli dan Antti Saloniemi. 2013.
“Historical Making, Present and
Future Challenges for the
Nordic Welfare State Model in
Finland.” Fafo-report, Sub-
report 6.
Kommune Kredit, MuniFin, dan
Kommuninvest. “The Nordic
Model: Local Government,
Global Competitiveness in
Denmark, Finland, and
Sweden.” Dilihat pada 5 Mei
2017,
https://www.munifin.fi/sites/de
fault/files/content_block/field_
file/nordic_model_mediumres.
Ministry of Finance. 2009. Taxation in
Finland. Helinski: Edita Prima,
2009.
Ministry of Social Affairs and Health.
2013. Charactersitic of Social
Security System in Finland.
Helinski: Finnish University
Print.
Ministry of the Interior. 2007.
International Migration 2016-
2017: Report for Finland.
Helinski: Government
Administration Unit.
Nordic Center for Welfare and Social
Issues. 2013. “The Nordic
Welfare Model.” Swedia: Nordic
Center for Welfare and Social
Issues.
OECD. “Regulatory Reform in Finland:
Enhancing Market Openness
Through Regulatory Reform.”
Dilihat pada 22 Februari 2018,
IMPLEMENTASI STANDAR NORDIC MODEL TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI FINLANDIA
22
https://www.oecd.org/finland/2
510156.pdf
OECD. “Taxing Wages – Finland.”
Dilihat pada 22 Februari 2018,
https://www.oecd.org/finland/t
axing-wages-finland.pdf
Pelkonen, Antti. “Reconsidering The
Finnish Model – Information
Society Policy and Modes of
Governance,” TRAMES (2008):
400-420.
Stjornarradi.”Join Statement of Nordic
Foreign Policy and Security
Policy.” Dilihat pada 22
Februari 2018,
https://www.stjornarradid.is/m
edia/utanrikisraduneyti-
media/media/oryggismal/Joint-
Nordic-Statement-
12FEB2014.pdf
U.S. Library of Congress, “Soviet
Union,” Dilihat pada 31 Juli
2018,
http://countrystudies.us/fainla
nd/138.htm
U.S. Library of Congress, “UN and Third
world,” Dilihat pada 31 Juli
2018,
http://countrystudies.us/finlan
d/142.htm
Valkonen, Tarmo dan Vesa Vihriala.
“The Nordic Model –
Challenged but Capable
Reform.” Norden, dilihat pada 5
Mei 2017, http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:715
939/FULLTEXT02.pdf