implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ... · implementasi tanggung jawab sosial dan...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera
Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta
Investama Klaten)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI
NIM : E 0005128
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera
Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta
Investama Klaten)
Disusun oleh :
DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI
NIM : E 0005128
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
MUNAWAR KHOLIL, S.H., M.Hum.
NIP 196810171994031003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta
Investama Klaten)
Disusun oleh : DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI
NIM : E. 0005128
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada : Hari : Selasa Tanggal : 18 Agustus 2009
TIM PENGUJI
1. Anjar Sri CN, S.H., M.Hum. : ................................................
Ketua
2. Al. Sentot Sudarwanto, S.H, M.Hum. : ................................................
Sekretaris
3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum. : ................................................
Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
MOHAMMAD JAMIN, S.H. , M.Hum.
NIP 196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
ABSTRAK
Darmastuti Kusuma Hapsari, 2009. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama Klaten). Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini mengkaji penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang salah satunya diwujudkan dengan pengembangan masyarakat berdasarkan UUPT oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana pengembangan masyarakat PT Tirta Investama Klaten dan hal-hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pengembangan masyarakat pada PT Tirta Investama Klaten beserta solusinya.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di YIS Surakarta. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.
PT Tirta Investama Klaten telah menerapkan dan melaksanakan CSR sebelum diwajibkannya perseroan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1) UUPT dengan didasarkan pada etika bisnis. Penerapan pengembangan masyarakat oleh PT Tirta Investama Klaten bekerjasama dengan YIS merupakan program eksternal yang ditujukan kepada lingkungan sosial sekitar perusahaan. Kendala-kendala yang dihadapi YIS dalam menerapkan CSR, adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya payung hukum dalam pelaksanaan CSR, regulasi perpajakan dan budaya masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan CSR. Solusi yang dapat dilakukan YIS untuk mengatasi kendala tersebut antara lain bekerjasama dengan pihak ketiga, menggunakan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Implikasi penelitian ini yaitu perlunya pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (4) UUPT, agar dapat digunakan bagi setiap perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohiim
Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:
“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang
Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta
sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama
Klaten)”.
Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap dengan penulisan hukum ini, maka
setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi
lingkungan sosial sekitarnya dan tidak semata-mata hanya berorientasi pada
pemenuhan laba perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
2. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi penulis
yang membimbing, mengarahkan, dan menerima penulis untuk berkonsultasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum
ini.
3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
selalu memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
6. Bapak Drs. Mulyono, M.Sc. selaku Manajer Umum Yayasan Indonesia
Sejahtera Surakarta.
7. Bapak Drs. Edy Triyanto selaku Wakil Manajer Umum Yayasan Indonesia
Sejahtera Surakarta.
8. Bapak Drs. Agung Widodo selaku Koordinator Divisi Pengembangan
Masyarakat.
9. Seluruh staff dan karyawan Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta.
10. Bapak Yudi Kusnandar selaku Kepala Desa Karanglo, terima kasih atas
kesediaannya memberikan keterangan pada penulis.
11. Ibu Warsiti selaku PPL Desa Polan, beserta seluruh warga desa Polan,
Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo Kecamatan Polanharjo serta
warga desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, terima kasih atas
keramahan dan kesediaannya memberikan keterangan pada penulis.
12. Ibu, Ayah, Surya dan Nindya yang saya sayangi, terima kasih atas segala doa
dan bantuannya dalam penyusunan penulisan hukum ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi
kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Surakarta, 31 Juli 2009
Penulis
Darmastuti Kusuma Hapsari
NIM. E 0005128
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 7
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 8
E. Metode Penelitian .......................................................................... 9
F. Sistematika Penulisan Hukum....................................................... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori .............................................................................. 18
1. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan
a. Pengertian Perusahaan......................................................... 18
b. Unsur-Unsur Perusahaan..................................................... 19
2. Tinjauan tentang Good Corporate Governance
a Pengertian Good Corporate Governance.. ........................ 27
b Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.................... 29
3. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
a Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan
(Corporate Social Responsibility) ...................................... 31
b Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility) ...................................... 33
c Pengertian Stakeholders..................................................... 36
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
4. Konsep Pengembangan Masyarakat (community
development)............................................................................ 38
5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum ....................................... 41
B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. PT Tirta Investama Klaten........................................................ 45
2. Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)
a. Sejarah Berdirinya Yayasan Indonesia Sejahtera................ 46
b. Struktur Organisasi Yayasan Indonesia Sejahtera............... 50
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Polan, Karanglo, Wangen,
Kebonharjo, Keprabon Kecamatan Polanharjo dan
Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ............. 52
B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT
Tirta Investama Klaten yang Diwujudkan dengan Pengembangan
Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)
1. Hasil Penelitian
a. Tahap Persiapan ................................................................. 63
b. Perencanaan Bersama Masyarakat...................................... 69
c. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat............. 70
d. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Masyarakat.......................................................................... 88
2. Pembahasan............................................................................... 89
C. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh PT Tirta Investama Klaten dan
Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) dalam Pelaksanaan Program
Pengembangan Masyarakat (Community Development) dan
solusinya......................................................................................... 96
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ....................................................................................... 100
B. Saran .............................................................................................. 101
DAFTAR PUSTAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
LAMPIRAN
Lampiran 1: Perjanjian Kerjasama PT Tirta Investama Klaten dengan Yayasan
Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta
Lampiran 2: Hasil Wawancara
Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian, Surat Keterangan bahwa telah selesai
Melaksanakan Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
ABSTRACT
Darmastuti Kusuma Hapsari. 2009. IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BASED ON 40th LAWS OF 2007 YEARS ABOUT LIMITED LIABILITY COMPANY (Study About Community Development by Yayasan Indonesia Sejahtera of Surakarta as Partner of Corporate Responsibility PT Tirta Investama Klaten). Law Faculty of UNS.
This research is explaining of corporate social responsibility (CSR) there are formed by community development based on UUPT by Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta as a partner execution of community development of PT Tirta Investama Klaten and the things that become obstacle in implementing of community development of the PT Tirta Investama Klaten with the solution also.
This research is including of empiric law research type that descriptively. The location its at YIS Surakarta. The data types of this research are primary data and secondary data. The collecting data methods are through observation, deeply interview, and library research. The data analytical is done by qualitatively with interactive design.
PT Tirta Investama Klaten have applied and done the CSR before CSR become a must for limited liability company as explained by 74 sections (1st) verse UUPT according to business ethics. The implementation of community development by PT Tirta Investama Klaten cooperation with YIS is formed external program that pointed for social environment around corporation. The obstacles that faced by YIS in CSR implementing, is limitation of human recourses, there are no law shelter yet in the execution of CSR and tax regulation and public culture that not support enough the implementation of CSR. The solution have done by YIS for solving that obstacle there are cooperation between of three side, that used agreement as implementation base and giving socialization to the public.
The implication of this research is that the government need to legalize the design of Government Regulation as the explanation of 74 sections (4th) verse UUPT, in order to be used every corporation as orientation in social and environment responsibility implementation, then create a sustainable development in Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kegiatan bisnis modern merupakan kenyataan yang sangat komplek.
Kompleksitas bisnis berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat
modern karena kegiatan bisnis merupakan salah satu alat dalam
mengembangkan perekonomian masyarakat pada khususnya dan negara pada
umumnya (K. Bertens, 2000: 13).
Segala sesuatu yang terjadi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap
daerah lainnya yang tentunya membawa perubahan dalam dimensi ekonomi,
politik, teknologi, dan budaya. Hal ini mempengaruhi cara berpikir para
usahawan dalam memandang strategi bisnisnya. Perusahaan tidak lagi
dipandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi merupakan bagian dari
masyarakat itu sendiri. Perusahaan dipandang sebagai suatu komunitas yang
akan selalu mempunyai hubungan sosial dengan komunitas lain, dimana
terdapat juga stereotip terhadap komunitas-komunitas lain. Kepedulian pihak
perusahaan akan selalu dipertanyakan sebab perusahaan telah menjadi bagian
masyarakat yang lebih luas dimana apapun yang terjadi di dalam masyarakat
akan mempengaruhi perusahaan. Demikian sebaliknya, apapun yang terjadi
didalam perusahaan akan mempengaruhi masyarakat atau komunitas sekitar
setempat.
Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat umum adalah untuk
keuntungan perusahaan itu sendiri dalam kaitannya memperoleh kepercayaan
publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemasaran hasil usaha.
Perihal tersebut memunculkan suatu gagasan yang bernama tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)
yang sebenarnya adalah bagian dari etika bisnis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Aktivitas korporat pada masa lampau, lebih banyak bergerak dalam
perihal mengupayakan keuntungan bagi korporat dan kewajiban dalam
melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Pada masa sekarang ini korporat
dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas sekitar
sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa
korporasi mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas lainnya sebagai
sesuatu yang berdiri sejajar dan saling menguntungkan (Arif Budimanta, Adi
Prasetijo, 2008: 14-18)
Ada banyak perspektif dalam memandang CSR. Apabila dilihat dari
praktek pelaksanaan CSR, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga macam.
Pertama, korporasi yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan
sebagai bentuk social obligation. CSR dipandang sebagai salah satu bentuk
kewajiban, maka pelaksanaan pada umumnya hanya mengikuti persyaratan
minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal tersebut memberikan
kesan terpaksa dalam pelaksanaannya. Kedua, korporasi menjalankan CSR
sebagai bentuk social reaction. Pelaksanaan CSR sudah lebih maju. Tidak
hanya dipandang sebagai social obligation, namun sudah mulai tumbuh
kesadaran arti penting CSR. Akan tetapi berbagai alasan dalam pelaksanaan
CSR masih jauh dari yang diharapkan, meskipun sudah di atas sekadar
memenuhi persyaratan minimal. Dalam hal ini, perusahaan masih
membutuhkan dorongan-dorongan eksternal agar pelaksanaan CSR bisa lebih
maju. Ketiga, korporasi yang sudah mampu melakukan social response.
Korporasi dan masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-
peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan masyarakat.
Bentuknya bermacam-macam seperti, pembangunan prasarana listrik,
pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, dan
lain sebagainya.
CSR pada masa sebelumnya lebih condong pada pendekatan yang
bersifat kedermawanan dan didasarkan karena adanya tekanan dari luar maka
dalam social response lebih berdasar pada kesadaran bahwa CSR merupakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
kebutuhan dunia usaha sendiri dengan lebih menekankan pentingnya
partnership. Dalam proses ini kesulitan yang sering dihadapi adalah sasaran
yang tidak tepat dan tidak efektif. Padahal perusahaan tersebut sudah berusaha
menjalankan CSR yang lebih maju, dengan menghabiskan biaya besar.
Masalah seperti ini sering dihadapi karena perusahaan umumnya kurang
terlatih dalam melakukan pengembangan. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR
membutuhkan keahlian tersendiri (A.B. Susanto, 2003)
Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk
pelaksanaan CSR sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR itu sendiri
dan bagi kelangsungan perusahaan. Keterbatasan SDM perusahaan, dapat
disiasati dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Jonathan P.
Doh mengatakan bahwa:
“The emergence of nongovernmental advocacy organizations (NGAOs) has influenced many aspects of corporate strategy and organization, including corporate governance. The ability of NGAOs to leverage their influence as both shareholders and stakeholders makes them uniquely positioned to influence management toward more socially responsible practices, even when only a minority of shareholders support their initiatives” (Jonathan P. Doh http://www.new-academy-review.com. 8 Juni 2009 pukul 09.00 Wib). Terjemahan bebasnya, “Kemunculan Nongovernmental Advocacy Organizations-NGAOs (Lembaga Advokasi Non Pemerintah) telah mempengaruhi banyak aspek dalam korporat dan organisasi, termasuk tata kelola perusahaan. Kemampuan NGAOs untuk meningkatkan pengaruh sebagai shareholders dan stakeholders membuat NGAOs mempunyai posisi yang unik untuk berpengaruh terhadap manajemen agar lebih bertanggung jawab sosial, bahkan saat hanya ada sedikit shareholders yang mendukung inisiatifnya”.
Menurut Edi Suharto sebagaimana yang dikutip oleh Sunny Ummul
Firdaus bahwa komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-
aspek perilaku perusahaan (firms behaviour), termasuk kebijakan dan program
perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Pertama, good corporate
governance yang meliputi etika bisnis, manajemen sumber daya manusia,
jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua,
good corporate responsibilty yang meliputi pelestarian lingkungan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak azasi
manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan
terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya (Edi Suharto, 2008:1).
CSR menjadi sangat penting, karena dalam menjalankan kegiatannya,
sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait
dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan
perusahaan, dua komponen itu dikenal dengan shareholder dan stake holder.
Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang
dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud
dengan, Stakeholder adalah semua pihak diluar pemegang saham yang terkait
dengan kegiatan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah mampu
melaksanakan fungsi CSR dengan baik maka perusahaan itupun akan
mempunyai citra baik (positif) di mata masyarakat (Andy Kasmawati, 2008:
2).
Pengusahaan sebuah usaha yang berkaitan dengan sumberdaya
hendaklah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang
ada di sekitarnya. Situasi dan kondisi globalisasi saat ini mendorong dinamika
dan pergerakan sosial budaya masyarakat yang sangat cepat dan bervariasi
antar waktu dan ruang. Secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi bahkan menghambat berjalannya perusahaan itu sendiri,
seperti munculnya kesenjangan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan
yang sangat jauh berbeda antar korporat (pegawai perusahaan) dengan
masyarakat sekitar (Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, 2008:
110). Apabila keadaan ini tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan suatu
kecemburuan sosial yang semakin besar, perbedaan pengetahuan, pola hidup,
dan kepemilikan kebendaan secara fisik yang dapat memicu dan menimbulkan
masalah-masalah sosial lainnya.
Polly Courtice dan Tracey Swift mengatakan bahwa “Sustainable development can be a spur for the sort of innovation and organisational learning that is the key to being a successful business in the 21st century. The
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
ability to turn it into a business opportunity depends in large measure on the human capital within an organisation, and the manner in which it is developed. The need to develop corporate wide sustainability literacy is a strategic necessity, both in establishing the required stocks of knowledge and experience, and in attracting and retaining the best talent. Consideration is given to the practical implications of developing a systematic approach to sustainability literacy, as reflected in the methodology being used as part of an in-depth case study” (Polly Courtice dan Tracey Swift, http://www.new-academy-review.com. 8 Juni 2009 pukul 09.00 Wib). Terjemahan bebasnya, “Pembangunan yang keberlanjutan dapat mendorong pembelajaran dan bermacam-macam inovasi perusahaan yang dapat menjadi kunci kesuksesan usaha pada abad 21 (dua puluh satu). Kemampuan untuk mengubah pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan usaha yang bergantung pada sebesar kemajuan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, dan konsep yang dikembangkan. Kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan secara luas adalah kebutuhan strategis perusahaan, baik dalam menyusun kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan pengalaman, dan dalam memajukan dan melestarikan bakat terbaik..
Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Program of Corporate
Social Responsibilty) di Indonesia yang relevan adalah dalam bentuk
pengembangan masyarakat. Program pengembangan masyarakat
direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, peningkatan
pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan sekitar serta
tersedianya infrastuktur dasar yang memadai (B. Tamam Achda dalam Sunny
Ummul Firdaus, 2008: 359).
Konsep CSR merupakan aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan
di tengah iklim bisnis dan multi-stakeholders (banyak pemangku kepentingan)
yang makin menuntut praktik-praktik etis dan bertanggung jawab. Praktik
CSR dapat menjadi landasan fundamental bagi pertumbuhan berkelanjutan,
bukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga stakeholders secara
keseluruhan.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pelaksanaan CSR merupakan sebuah
tindakan sukarela perusahaan. Dengan diberlakukannya UUPT maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
perusahaan besar dengan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan
sumber daya alam dan/atau perusahaan yang tidak mengelola dan tidak
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada
fungsi kemampuan sumber daya alam dan langsung berhubungan dengan
masyarakat, maka CSR adalah sebuah keharusan. Hal ini sesuai dengan UUPT
Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi:
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab,
Sosial dan Lingkungan.”
Penulis menjadikan PT Tirta Investama Klaten sebagai salah satu
lokasi penelitian karena perusahaan tersebut bergerak di bidang penyediaan air
minum yang otomatis berkaitan dengan sumber daya alam. PT Tirta Investama
merupakan perusahaan nasional yang cukup banyak memberikan kontribusi
bagi pemerintah dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di samping
itu, PT Tirta Investama Klaten juga termasuk perusahaan yang sudah
menjalankan program CSR. Dalam hal ini, yang ingin penulis ketahui adalah
bagaimanakah penerapan CSR di dalam perusahaan tersebut serta kendala atau
hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan.
Atas dasar pertimbangan pada latar belakang masalah di atas, perlu
dikaji lebih dalam tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau
corporate social responsibility (CSR) pada PT Tirta Investama Klaten. Untuk
itu perlu diteliti mengenai:
“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera
sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama
Klaten)”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan (corporate social responsibilty) yang diwujudkan dalam
pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia
Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung jawab
perusahaan PT Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Hal-hal apa saja yang menjadikan kendala dalam melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility)
khususnya dalam hal pengembangan masyarakat oleh Yayasan Indonesia
Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung jawab
perusahaan PT Tirta Investama Klaten, dan bagaimanakah solusinya?
C. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan (corporate social responsibility) yang diwujudkan dalam
program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan
Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung
jawab PT Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Indonesia
Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung jawab
perusahaan PT Tirta Investama Klaten dalam menerapkan tanggung
jawab sosial perusahaan khususnya dalam hal pengembangan
masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
2. Tujuan Subyektif
a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam jurusan Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum
perdata khususnya hukum perusahaan.
c. Dapat lebih memahami tentang penerapan tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) khususnya
dalam hal pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh YIS
sebagai mitra pelaksana tanggung jawab perusahaan PT Tirta
Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum
perdata, khususnya hukum perusahaan.
b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials
pada mata kuliah hukum perusahaan, serta mata kuliah lain yang
terkait serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum.
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi
penelitian lainnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
a. Mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang
diperoleh.
b. Bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan
pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat dengan bidang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social
responsibility) khususnya pengembangan masyarakat.
c. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh
penulis.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsisten (Soerjono Soekanto, 2006: 42).
Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan
baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran
dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah penelitian empiris. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada
awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian
pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono
Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian
pada data primer yaitu masyarakat di enam desa sasaran Program
Pengembangan Masyarakat disekitar pabrik PT Tirta Investama Klaten
berdiri meliputi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo
Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten
Klaten yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani
Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL
Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko
Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad
Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, Agung Widodo
selaku Koordinator Program Pengembangan Masyarakat Yayasan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta dan Natalia selaku staf CSR PT. Tirta
Investama Klaten.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian; seperti perilaku,
tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah enam desa sasaran Program Pengembangan
Masyarakat yang terletak di sekitar lokasi pabrik PT Tirta Investama
Klaten, meliputi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo
Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten
Klaten dan YIS Surakarta.
4. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan
gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun,
mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya (Soerjono
Soekanto, 2006: 10).
5. Jenis Data
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono Soekanto,
2006:12). Dalam penelitian ini, didapatkan data mengenai pola pikir,
sikap dan perilaku masyarakat sekitar pabrik PT Tirta Investama
Klaten sasaran Program Pengembangan Masyarakat, persiapan,
perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat
serta latar belakang PT Tirta Investama melaksanakan Program
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Pengembangan Masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan
CSR-nya. Data primer diperoleh dari masyarakat enam desa meliputi
Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo Kecamatan
Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten
sasaran Program Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa
Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa
Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo,
Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku
Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad Nurrosyid selaku
Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, Agung Widodo selaku
Koordinator Program Pengembangan Masyarakat dan Natalia selaku
staf CSR PT. Tirta Investama Klaten.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung
data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku,
literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-
undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan kegiatan
dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Program
Pengembangan Masyarakat, Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, literature
serta jurnal hukum.
6. Teknik Cuplikan (Sampling)
Teknik cuplikan berkaitan dengan pemilihan dan pembatasan jumlah
serta jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.
Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan
datanya. Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu
dipilih informan berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap
memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan sehingga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
informasi dapat diperoleh secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi
sumber data yang mantap yaitu Agung Widodo selaku Koordinator
Program Pengembangan Masyarakat, Natalia selaku staf CSR PT Tirta
Investama Klaten, masyarakat dari enam desa sasaran Program
Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini
Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa
Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah
Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo
dan Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung.
7. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah responden. Dalam penelitian ini yang
menjadi responden adalah Agung Widodo selaku Koordinator YIS
Surakarta, dan masyarakat enam desa meliputi Desa Polan, Karanglo,
Wangen, Keprabon, Kebonharjo Kecamatan Polanharjo dan Desa
Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sasaran Program
Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo,
Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga
Desa Daleman, Warsiti selaku PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar
selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi
Kecamatan Polanharjo dan Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris
Camat Kecamatan Tulung serta Natalia selaku staf CSR PT Tirta
Investama Klaten.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara
langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan
perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian
lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto,
2006: 12). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel,
karya ilmiah, majalah, makalah, koran dan lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-bahan dari internet.
8. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk
memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data primer
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan
memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan
wawancara mendalam dengan pegawai YIS, Agung Widodo selaku
Koordinator Pengembangan Masyarakat dan masyarakat enam desa
sasaran Program Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Klaten
yaitu Masyarakat Desa Polan, Karanglo, Keprabon, Polanharjo
Wangen Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung
yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani
Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko
Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad
Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung serta Natalia
selaku staf CSR PT Tirta Investama Klaten.
b. Observasi
Observasi penulis lakukan pada saat pertemuan rutin kelompok
tani di enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat yang
berlangsung dari Bulan Maret 2009 sampai dengan akhir Bulan Mei
2009. Observasi penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan
informasi berkaitan dengan tingkah laku dan pola pikir masyarakat
seperti apa adanya.
Teknik pengumpulan data sekunder yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik
pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan
data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-
dokumen resmi, karya ilmiah, majalah, artikel, koran, dan bahan
kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
9. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan
interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali
mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:
a. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data
(fieldnote).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
b. Penyajian Data
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi
berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan
kegiatan dan juga tabel.
c. Kesimpulan atau Verifikasi
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai
hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-
peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi
yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan
yang diverifikasi.
Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam
bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) sebagai
berikut:
Bagan 1. Model Analisis Interaktif
Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada
waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan
sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti
mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan
dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang
benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.
10. Validitas Data
Data yang telah berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan
penelitian, diusahakan tidak hanya mantap dan dalam tetapi juga benar.
Dalam rangka peningkatan validitas data, penulis menggunakan cara
trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber. Teknik trianggulasi sumber
mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti wajib
menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Data yang sama
atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa
sumber data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan narasumber dari
YIS, Agung Widodo selaku Koordinator Pengembangan Masyarakat,
Natalia selaku staf CSR PT Tirta Inevstama Klaten dan Tri Warga Desa
Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman,
Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar
selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan
Polanharjo serta Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan
Tulung.
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)
Dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun
sistematika penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan
dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini mengemukakan kerangka teori tentang tinjauan tentang
hukum perusahaan, tinjauan umum mengenai good corporate
governance, tinjauan umum mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility), tinjauan tentang
pengembangan masyarakat (community development) dan tinjauan
tentang bekerjanya hukum. Di samping itu, memuat kerangka
pemikiran dari penulis mengenai penerapan tanggung jawab sosial
dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) PT
Tirta Investama Klaten yang salah satunya dilaksanakan dalam
program pengembangan masyarakat melalui kerja sama dengan
Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah
ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai bagaimanakah
penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
(corporate social responsibility) oleh PT Tirta Investama Klaten
yang salah satunya dilaksanakan dengan program pengembangan
masyarakat melalui kerja sama dengan Yayasan Indonesia
Sejahtera (YIS). Kedua, mengenai kendala-kendala yang dihadapi
oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra
pelaksana tanggung jawab perusahaan PT Tirta Investama Klaten,
beserta solusinya.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi
obyek penelitian dan saran-saran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan
a. Pengertian Perusahaan
Rumusan tentang perusahaan dijabarkan dalam penjelasan
undang-undang (memorie van teoligtig, MvT) dan pendapat para ahli
hukum yang diantaranya sebagai berikut:
1) Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan
perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu
mencari laba.
2) Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar
mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang,
menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
3) Polak mengemukakan perusahaan mempunyai dua ciri, yakni
mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan
(Sentosa Sembiring, 2004: 5-6).
Berdasarkan rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan
bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi
perusahaan terdapat dua unsur pokok yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha
yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
negara Indonesia.
b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang
perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan,
pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus
menerus untuk memperoleh keuntungan (Abdulkadir
Muhammad, 2002: 9).
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan menentukan bahwa: “Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus
dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.
b. Unsur-Unsur Perusahaan
Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan
di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu
(Abdulkadir Muhammad, 2002: 10-12):
1) Badan usaha
Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu
mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang
(PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan
Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan
(Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta
pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi
yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh
pejabat koperasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2) Kegiatan dalam bidang perekonomian
Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan,
perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:
a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan
pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan,
barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan,
kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan
dan penerbitan.
b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor
impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing dan
sewa menyewa.
c) Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan,
perbengkelan, jahit busana, konsultasi dan kecantikan.
3) Terus menerus
Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara
terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental,
dan bukan pekerjaan sambilan.
4) Bersifat tetap
Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau
berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang
lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian
perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya lima tahun, sepuluh
tahun, atau dua puluh tahun.
5) Terang-terangan
Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui
oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan
dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk
terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan,
nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat
usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
6) Keuntungan dan atau laba
Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang
menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang
diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan
tentu menggunakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan
keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari
perusahaan adalah memperoleh keuntungan.
7) Pembukuan
Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan,
setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5
ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan
laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap
tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak
lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
Berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan
menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan
perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan
perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (maatscaap,
partnership) (Abdulkadir Muhammad, 2002: 47).
Perusahaan juga dapat dilihat dari kriteria bentuk hukumnya, yakni
terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan
hukum. Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu
Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara,
yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).
Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu
berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat
berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
dimiliki oleh swasta. Berdasar klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada
tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yakni:
1) Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yag
didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan
perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang
usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan
dagang.
2) Perusahaan bukan badan hukum
Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta
yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja
sama. Perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan
persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang
perekonomian. Perusahaan ini dapat berbentuk firma dan persekutuan
komanditer (CV).
3) Perusahaan badan hukum
Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang
didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja sama dan
perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan
badan hukum merupakan persekutuan yang dapat menjalankan usaha
dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum
mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi yang
dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara (Abdulkadir
Muhammad, 2002: 47-48).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.
Berdasarkan batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 tersebut di atas, ada
lima pokok yang dapat dikemukakan di sini:
1) Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan
modal
Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang
memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban
yang antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari
harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam hal ini, ilmu hukum
mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi
(orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap
masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang
berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun, dalam hal-hal tertentu
terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aliran yang berlaku umum.
Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi
dengan subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum
tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak
dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut.
Dalam hal ini, orang itu menjadi subjek hukum sejak dia ada,
yaitu dimulai semenjak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia
meninggal. Bahkan menurut hukum perdata dinyatakan bahwa
semenjak si bayi masih dalam kandungan ibunya pun sudah bisa
mengemban hak sebagai subjek hukum. Hal ini dinyatakan dalam
Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak
yang berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendakinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Sebaliknya, pada badan hukum, keberadaan status badan
hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari
pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan
harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-
hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham,
maupun para pengurusnya. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan
badan hukum perseroan.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mempunyai satu
pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa
perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut
memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban,
antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.
Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur
badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut
adalah:
a) Organisasi yang teratur.
Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai
organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam hal ini
ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan,
dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
b) Harta kekayaan sendiri
Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harta kekayaan sendiri ini
berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham
yang terdiri atas utang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.
c) Melakukan hubungan hukum sendiri
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri
hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus
yang disebut direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Di mana dalam melaksanakan
kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan dewan
komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam
menjalankan tugasnya tersebut.
d) Mempunyai tujuan tersendiri
Tujuan tersebut ditentukan di dalam anggaran dasar
perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan
utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/ laba (profit
oriented).
2) Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa yang
dimaksud dengan “Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”. Dalam hal ini, setiap perseroan didirikan berdasarkan
perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang
bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang
tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta
pendirian yang dimuat di muka notaris.
Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih
dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal
ini perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk
sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata, di samping ketentuan khusus yang diatur
dalam UUPT
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya sah
jika memenuhi empat syarat yakni:
a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Kecakapan membuat suatu perikatan;
c) Suatu hal tertentu;
d) Sebab yang halal;
Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus berlaku
selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan
rumusan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan jumlah pemegang saham
dalam perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan Pasal 27
huruf b, yang secara tegas menolak permohonan perubahan-perubahan
anggaran dasar peseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh
para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut
dengan “Akta Pendirian”. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur
berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam
mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian,
selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana
ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
3) Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu
Menjalankan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan.
Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang
perekonomian (industri, dagang, jasa, pembiayaan) yang bertujuan
memperoleh keuntungan/ laba.
4) Perseroan harus memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan
kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para
pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri.
5) Memenuhi persyaratan undang-undang
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan
pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan
berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup
(closed system).
2. Tinjauan tentang Good Corporate Governance
a. Pengertian Good Corporate Governance
Belum ada definisi tunggal mengenai Good Corporate
Governance (GCG), akan tetapi pada umumnya Good Corporate
Governance dipahami sebagai suatu sistem, dan seperangkat peraturan
yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan
terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan
dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan
perusahaan, sedangkan dalam arti luas, GCG digunakan untuk
mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders secara
proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan
dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Yusuf
Wibisono, 2007: 10).
Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-
23/MPM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000, tentang pengembangan
praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan persero,
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan GCG adalah prinsip
korporasi yang sehat dan diterapkan dalam pengelolaan perusahaan
yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan
dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders
khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang
saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan
perusahaan di lingkungan tertentu.
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen
perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil
keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan
keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi
shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan
proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung
nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja
fairness.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Di Indonesia sendiri secara umum istilah GCG diartikan
sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Di mana GCG kemudian
didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang
digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah
kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka
panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan
norma yang berlaku.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG
merupakan:
1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang
peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para
stakeholders lainnya.
2) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas
pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua
peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
perusahaan.
3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya (Good Corporate
Governance, http://www.madani-ri.com. 20 Agustus 2008 pukul
10.15 WIB).
b. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Dalam hal ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG
antara lain (Yusuf Wibisono, 2007: 11-12) :
1) Transparency (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan
informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut
untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu
kepada segenap stakeholders-nya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
2) Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur,
sistem dan pertanggungjawaan elemen perusahaan. Apabila prinsip
ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi,
hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara
pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
3) Responsibility (Pertanggungjawaban)
Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk
masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan
kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan
bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan
menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan
bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga
mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada
shareholders juga kepada stakeholders lainnya.
4) Independency (kemandirian)
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara
profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau
intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam
memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
3. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(Corporate Social Responsibility)
a. Sejarah dan perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lahir
begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum konsep gagasan mengenai
CSR menjadi sebuah isu sentral yang mesti diimplementasikan di
perusahaan-perusahaan. Secara garis besar tahap-tahap perkembangan
CSR dapat dideskripsikan mulai dari masa revolusi industri sampai
sekarang.
Saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri,
kebanyakan perusahaan masih memfokuskan tujuan perusahaan hanya
sekedar untuk mencari keuntungan belaka. Seiring dengan berjalannya
waktu, masyarakat kemudian menuntut perusahaan untuk bertanggung
jawab sosial. Hal ini dikarenakan selain terdapat ketimpangan ekonomi
antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan
operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif,
misalnya eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya lingkungan di
sekitar operasi perusahaan. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi
munculnya konsep CSR yang paling primitif, dalam hal ini adalah
kedermawanan yang bersifat karitatif.
Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Di mana
persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula
tidak mendapat perhatian mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari
berbagai kalangan. Dengan diterbitkannya buku yang bertajuk “social
responsibilities of the businessman” karya Howard R Bowen tahun
1953 yang merupakan litertur awal, maka menjadikan tahun tersebut
sebagai tonggak sejarah modern CSR. Di samping itu, pada dekade ini
juga diramaikan oleh buku legendaris yang berjudul “silent spring”
yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ibu rumah tangga biasa yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
mengingatkan kepada masyarakat dunia akan bahaya yang mematikan
dari pestisida terhadap lingkungan dan kehidupan. Dalam hal ini,
melalui buku Rachel Carson ingin menyadarkan bahwa tingkah laku
perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak pada kehancuran.
Terbitlah “the limits to Growth” pada dasawarsa 1970-an yang
merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung
dalam Club of Rome. Dalam hal ini, buku ini ingin mengingatkan
kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai
keterbatasan daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti
dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara
berkelanjutan. Pada dasawarsa ini, kegiatan kedermawanan perusahaan
terus berkembang dalam kemasan philantropy dan pengembangan
masyarakat serta pada masa ini terjadi perpindahan penekanan dari
fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-
sektor sosial.
Makin banyak perusahaan yang menggeser konsep
philantropy-nya ke arah pengembangan masyarakat pada era 1980-an.
Intinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan
kedermawanan ala Robin Hood makin berkembang kearah
pengembangan masyarakat, misalnya pengembangan kerja sama,
memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti
plasma, dan sebagainya. Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang
diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan
stakeholder maupun pendekatan civil society.
Tataran global, tahun 1992 diselenggarakan KTT Bumi (Earth
Summit). KTT yang diadakan di Rio de Jenairo Brazil ini menegaskan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang
didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan
ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Terobosan besar dalam konteks CSR dalam hal ini dilakukan
oleh John Elkington melalui konsep “3P” (Profit, people, and planet)
yang dituangkan dalam bukunya “Cannibals with Forks, the Triple
Bottom Line of Twentieth Century Business” yang dirilis pada tahun
1997. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka ia
perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang merupakan
tujuan utama perusahaan. Namun, juga harus memberikan kontribusi
positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga
lingkungan (planet).
Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya World
Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di
Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai
bekembang Yusuf Wibisono, 2007: 3-7).
b. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
(Corporate Social Responsibility)
Dalam hal ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian
dari Corporate Social Responsibilty (CSR). Berikut adalah definisi-
definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan:
The World Business Council for sustainable Development
(WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan
beranggotakan lebih dari 120 (seratus dua puluh) perusahaan
multinasional yang berasal dari 30 (tiga puluh ) negara memberikan
definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
“continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life
of the workforce and their families as well as of the local community
and society at large”. Terjemahan bebasnya adalah komitmen dunia
usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan
peningkatan kualitas hidup dari karyawan.
Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank
yang memandang CSR sebagai “the commitment of business to
contribute to sustainable economic development working with
amployees and their representatives the local community and society
at large to improve quality of life, in ways that are both good for
business and good for development”. Terjemahan bebasnya adalah
komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang
bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-
perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas
untuk meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi
keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.
CSR forum juga memberikan definisi, ”CSR mean open and
transparent business practise that are based on ethical values and
respect for employees, communities and environment”. Terjemahan
bebasnya yaitu, CSR berarti keterbukaan dan transparan dalam
pelaksanaan usahanya yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan
penghargaan kepada karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan
lingkungan hidup.
Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri mengenai
CSR. Uni Eropa (EU Green Paper on CSR) mengemukakan bahwa
“CSR is a concept whereby companies integrate social and
environmental concerns in their business operations and in their
interaction with their stakeholders on a voluntary basic”. Terjemahan
bebasnya, CSR adalah suatu konsep untuk integritas sosial perusahaan
dan memperhatikan masalah lingkungan dalam operasional usahanya
dan melakukan hubungan interaksi dengan stakeholders sebagai
pemangku kepentingan yang didasari kesukarelaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Menurut Yusuf Wibisono, CSR didefinisikan sebagai tanggung
jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku
etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak
positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple
bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan (Yusuf Wibisono, 2007: 8).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas juga mengatur mengenai CSR di mana pengertian Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur di
dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai
tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen
Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.
Pelaksanaan CSR harus dimuat di dalam laporan tahunan
perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan
komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat 2 huruf c Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam hal ini,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di
bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban
perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Selanjutnya dinyatakan
bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat
3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
c. Pengertian Stakeholders
Stakeholders yang biasa diartikan sebagai pemangku
kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik
langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas
perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/
atau dipengaruhi oleh perusahaan (Yusuf Wibisono, 2007: 96).
Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip
oleh Yusuf Wibisono, yang menyatakan bahwa yang dimaksud para
pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar
perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan
perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi stakeholders
menjadi sebagai berikut:
1) Stakeholders internal dan stakeholders eksternal
Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di
dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan
pemegang saham (shareholder), sedangkan stakeholders eksternal
adalah stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi
seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan,
masyarakat, pemerintah, pers, dsb.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2) Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders
marjinal
Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut
stakehoders primer dan stakeholders yang kurang penting disebut
stakeholders sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut
stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan
berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa
berubah-ubah dari waktu ke waktu.
3) Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan
Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai
stakeholders tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan
dengan organisasi, sedangkan stakeholders masa depan adalah
stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan
memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa,
peneliti, dan konsumen potensial.
4) Proponents, opponents, dan uncomitted (pendukung, penentang,
dan yang tidak peduli)
Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak
organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan
yang tidak peduli atau abai (uncomitted). Dalam hal ini organisasi
perlu untuk mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini, agar
dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan
strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.
5) Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif)
Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan
komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan
penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada
pula yang menyatakan secara silent (pasif) (Yusuf Wibisono, 2007:
96-98).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
4. Konsep Pengembangan Masyarakat (Community Development)
Belum ada definisi tunggal mengenai pengembangan masyarakat.
Pengembangan masyarakat menurut Rudito (2003), pada hakekatnya
merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh
korporat, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komuniti-
komuniti sekitar. Artinya bahwa korporat adalah sebuah elemen dari
serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu
elemen, berarti korporat masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat
dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Dan dengan
kesadarannya, korporat harus dapat membawa komuniti-komuniti sekitar
bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya
yang sudah ada.
Definisi lain mengenai pengembangan masyarakat menurut
Budimanta (2002), secara umum adalah kegiatan pengembangan
masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan
untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial,
ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan
dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Arif Budimanta, Adi
Prasetijo, 2008: 116).
Konsep dasar pengembangan masyarakat adalah kesadaran bahwa
terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara
perusahaan dengan komunitas yang berada dalam lingkungan sekitarnya.
Komunitas sekitar mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka
dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan
mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang
suportif. Berdasarkan pandangan tersebut maka perusahaan dituntut untuk
mengeksplorasi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar sehingga
perusahaan dapat merespon kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah
yang dihadapi masyarakat (A.B. Susanto, 2008: 59).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Arif Budimanta dan Adi Prasetijo dalam bukunya yang berjudul
Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia
mengatakan bahwa nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip pengembangan
masyarakat adalah:
a. Kerjasama, bertanggung jawab, mengetengahkan aktivitas komuniti
yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan memobilisasi
individu-individu untuk tujuan saling tolong menolong diri sendiri,
memecahkan masalah, integrasi sosial, dan atau tindakan sosial.
b. Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus
ditingkatkan, dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori
dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan
yang sering muncul berupa ketidakmampuan dan tekanan akibat
kekuatan struktural.
c. Sebanyak kemungkinan dan kesesuaian, community development harus
mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan inisiatif dari
kelompok relevan dan komuniti sekitar untuk mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan, mendefinisikan masalah-masalah, dan
merencanakan dan melaksanakan pelatihan tentang tindakan; dalam
hal ini, tujuannya adalah mengarah pada kepercayaan diri dalam
kepemimpinan komuniti, meningkatakan kompetensi, dan mengurangi
ketergantungan pada negara, lembaga dan intervensi profesional.
d. Sumber daya-sumber daya komuniti (manusia, teknik dan finansial),
dan dimana kemungkinan sumber daya dari luar komuniti (dalam
bentuk kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga dan kelompok
profesional) harus dimobilisasi dan kemungkinan untuk
diseimbangkan dalam bentuk berkesinambungan dalam pembangunan.
e. Kebersamaan komuniti harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe
hubungan: - hubungan sosial- di dalam keperbedaan kelompok
dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam
status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
lamanya tinggal atau karakteristik lainnya yang mungkin menyebabkan
peningkatan atau membuka konflik; dan hubungan struktural- diantara
pranata-pranata tersebut, seperti sektor-sektor publik, organisasi
nirlaba atau charity, dan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi yang
perhatian terhadap tantangan sosial pada tingkat komuniti.
f. Aktifitas-aktifitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara
kelompok-kelompok marginal dengan mengkaitkannya dengan
kekuatan perkembangan dalam sektor-sektor sosial dan kelas untuk
mencari kesempatan ekonomi, sosial dan alternatif politik.
g. Memberikan kemampuan bagi kelompok-kelompok marginal untuk
melakukan perubahan dari dalam kelompok tersebut (Arif Budimanta,
Adi Prasetijo, 2008: 100-102).
Ife (dikutip dari Dwi Tiyanto, Lilik Kristianto, 2006: 98)
memaparkan bahwa salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah
pemberdayaan (empowerment), yaitu membantu komunitas dengan sumber
daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas
meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan
komunitas.
Pengembangan masyarakat adalah suatu model intervensi yang
sangat memperhatikan aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat
yang kental akan unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu
komunitas. Pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan tujuannya. Tujuan
dan bentuk pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan
bentuk pemberdayaan bidang pendidikan atau bidang politik. Meski
demikian, tujuan dalam setiap pemberdayaan harus saling bersinergi.
Konteks pembangunan sosial bukanlah suatu bentuk perubahan yang
bersifat cepat dan langsung terjadi, tetapi merupakan bentuk perubahan
antar generasi (Isbandi Rukminto Adi, 2008: 66, 79, 201).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum
Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang
berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Hukum merupakan
pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya
masyarakat itu dibina dan diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung
rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu
tercipta. Ide-ide tersebut adalah ide mengenai keadilan.
Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis
sosialnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan
serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat tidak hanya
ingin keadilan diciptakan dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh
hukum, melainkan juga menginginkan adanya peraturan-peraturan yang
menjamin kepastian. Dengan demikian sebagaimana yang dikutip Satjipto
Rahardjo, Radbruch (1961: 36) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar
dari hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.
Metode sosiologis merupakan metode yang digunakan untuk
memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Metode ini
mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta
memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena
itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai
efektivitas dari hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 6).
Menurut Chambliss & Seidman (1971: 12) sebagaimana yang
dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ketertiban masyarakat didukung oleh lebih
dari satu macam tatanan. Hal ini memberikan pengaruh tersendiri terhadap
masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Ukuran-ukuran untuk
menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang
didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Masyarakat sesungguhnya
merupakan suatu rimba tatanan, karena didalamnya tidak hanya terdapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss &
Seidman sebagai berikut:
Semua kekuatan sosial dan pribadi
Norma Norma Kegiatan penerapan sanksi
Semua kekuatan sosial dan pribadi
Bagan 2. Bagan Chambliss & Seidman yang diadaptasi.
Bagan di atas memperlihatkan peranan kekuatan sosial yang
tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran hukum,
melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Ke dalam
“kekuatan sosial” ini termasuk kompleks-kompleks tatanan lain yang
telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut, dapat diketahui
bahwa hasil akhir dari pekerjaan dalam tatanan masyarakat tidak bisa
hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku rakyat tidak hanya
ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya
(Satjipto Rahardjo, 2000: 20-21).
B. Kerangka Pemikiran
Perusahaan berkaitan dengan masyarakat luas. Perusahaan dan
masyarakat luas mempunyai hubungan timbal balik di mana apapun yang
terjadi di dalam masyarakat akan mempengaruhi perusahaan. Demikian
Lembaga-lembaga pembuat hukum
Lembaga-lembaga penerap sanksi
Rakyat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
sebaliknya, apapun yang terjadi di dalam perusahaan akan mempengaruhi
masyarakat. Situasi ini membuat perusahaan memikirkan kembali strategi
bisnisnya. Perusahaan dituntut untuk lebih peduli terhadap kepentingan-
kepentingan masyarakat umum, lebih bertanggung jawab, lebih
memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan-
kepentingan yang sifatnya sesaat dan sepihak, dan kepedulian akan asas
keberlanjutan dan partisipasi meski tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama
didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan.
Perusahaan berpedoman pada konsep triple bottom line dalam
menjalankan usahanya, yakni selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan
juga mesti memperhatikan dan ikut berperan dalam mensejahterakan
masyarakat (people) serta ikut menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal
ini kemudian memunculkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility), di mana dalam pelaksanaannya Corporate Social
Responsibility (CSR) ini hanya sebatas tindakan sukarela, dalam artian
tergantung dari komitmen perusahaan apakah mau melaksanakannya atau
tidak.
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, maka perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal ini bertujuan agar
pelaksanaan CSR lebih efektif. Meski demikian, perlu diingat bahwa tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih merupakan hal yang baru di
Indonesia sehingga belum ada peraturan pelaksana guna mengatur
pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya berbagai macam konsep
yang berbeda mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
diantaranya melaksanakan CSR dengan tindakan kedermawanan, prinsip good
corporate governance atau prinsip good corporate responsibility (tanggung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
jawab perusahaan) yang lebih mengutamakan pengembangan masyarakat
(community development).
Selanjutnya penulis akan mengamati tentang penerapan CSR yang
dilaksanakan oleh PT Tirta Investama yang dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disusun kerangka
pemikiran sebagai berikut:
Bagan 3. Kerangka Pemikiran
Perusahaan Masyarakat
Keuntungan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74
Implementasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. PT Tirta Investama Klaten
PT Tirta Investama Klaten merupakan salah satu pabrik PT Tirta
Investama yang didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973. Pabrik
pertama didirikan di Bekasi. Sebelas tahun kemudian di tahun 1984,
pabrik PT Tirta Investama kedua didirikan di Pandaan Jawa Timur.
Penyatuan PT Tirta Investama dengan Danone Group, kelompok
perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam
nutrisi yang terjadi pada tanggal 4 September 1998 berdampak pada
peningkatan kualitas produk dan menempatkan PT Tirta Investama
sebagai produsen air mineral dalam kemasan (AMDK) yang terbesar di
Indonesia. Sekarang setelah lebih dari 30 tahun berdiri, pabrik PT Tirta
Investama sudah berjumlah 14 buah di seluruh Indonesia dengan lebih dari
1.000.000 titik distribusi. Pada tahun 2001 Danone Asia Pte Ltd, anak
perusahaan Danone Group meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta
Investama dari 40 % menjadi 74 %, sehingga Danone Asia Pte Ltd
kemudian menjadi pemegang saham mayoritas PT Tirta Investama (Rina
Bellerossandi. 7 Juni 2009 pukul 08.00 WIB. http://rina-
bellerossandi.blogspot.com).
PT Tirta Investama Klaten terletak di Desa Wangen Kecamatan
Polanharjo Kabupaten Klaten. Visi Misi Danone Group adalah:
a. Memberikan kesehatan dan kesejahteraan melalui air minum yang
murni dan minuman dengan fungsi tambahan.
b. Mengembangkan organisasi yang dinamis, terbuka dan beretika, yang
memberikan para karyawannya kesempatan untuk berkembang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
c. Menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan
berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan serta
pengembangan masyarakat.
2. Yayasan Indonesia Sejahtera
a. Sejarah Berdirinya Yayasan Indonesia Sejahtera
YIS beralamat di Jalan Tanjung Nomor 96 Surakarta. YIS
adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membaktikan diri
pada upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia
melalui pengembangan berbagai strategi pengembangan masyarakat
dengan penekanan pada partisipasi masyarakat itu sendiri.
YIS didirikan pada tanggal 20 Februari 1974 di Jakarta oleh
beberapa dokter muda yang melihat kelemahan pemerintah di bidang
pelayanan kesehatan masyarakat yang pada saat itu belum mampu
menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya golongan
masyarakat miskin. Hal inilah yang melatarbelakangi dr. Lukas
Hendrata (alm), dr. Muki Reksoprodjo, dr. Haryono, Suyono dan dr.
Joedaningsih yang bersama-sama membentuk organisasi nirlaba untuk
membantu masyarakat miskin khususnya dalam bidang kesehatan.
YIS lebih banyak melakukan kegiatan di bidang kesehatan,
seperti sanitasi, perbaikan gizi, kependudukan dan kesehatan
masyarakat pada awal pendiriannya. Namun, seiring dengan semakin
kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka
pendekatan program makin meluas dan bersifat lebih komprehensif
serta berciri partisipatif-terpadu dalam upaya pembangunan
masyarakat.
YIS pada masa sekarang ini melakukan program-program
sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
1) Program Kesehatan Berbasis Masyarakat
YIS telah menjadikan progam kesehatan masyarakat dan
perbaikan gizi sebagai pintu masuk dalam upayanya
memberdayakan masyarakat pada sejak awal berdirinya. Dewasa
ini program dirancang dengan mendayagunakan lembaga sekitar,
misalnya Tim Kesehatan Desa, Posyandu, dan Puskesmas untuk
mampu mengenali permasalahan terkait dengan kesehatan
masyarakat dan mampu mencari cara penyelesaiannya. YIS pernah
dan sedang melakukan program ini di daerah Banjarnegara,
Boyolali, Surakarta Jawa Tengah, dan Polewali Mandar Sulawesi
Barat.
2) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat
Program pengembangan ekonomi rakyat bertujuan untuk
membantu kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang
biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan
publik dan jasa perbankan. Pendekatan dilakukan dengan
pendayagunaan kelompok (KSM-Kelompok Swadaya
Masyarakat), dengan kegiatan berupa peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan usaha, termasuk jaringan pemasaran serta fasilitas
pinjaman modal kerja. Program dilakukan di eks Karesidenan
Surakarta.
3) Program Penguatan Institusi Sekitar
Program penguatan institusi sekitar sempat cukup terkenal
dengan nama Program Pengembangan LSM yang bertujuan
meningkatkan kapasitas manajerial organisasi dan program
pengembangan masyarakat pada lembaga-lembaga di berbagai
daerah yang dipandang memiliki komitmen kuat dalam pelayanan
masyarakat melalui bantuan pembenahan manajemen dan stimulan
sub-project fund. YIS sudah mendampingi sekitar 75 LSM sekitar
di berbagai wilayah di Indonesia. LSM mitra yang pernah
didampini diantaranya Pelpem GPKS Siantar, YPD Palembang,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
YSKM Pontianak, YKM Tenggarong, YPPSE Banjarnegara,
TP4MB Surakarta, YKP Surakarta, YLWD Surabaya, Yayasan
Haumeni So’e NTT, LIPKEM Makasar, YTS Toraja, YDPM
Mamasa, Yayasan Peka Manado, Yayasan Siwa Lima Maluku,
YBMD Tual, Y Mulia Wamena, PKBI Jayapura, dan BPSE-YSA
Merauke.
4) Program Pertanian Berwawasan Lingkungan
Program pertanian berwawasan lingkungan bertujuan
meningkatkan pendapatan masyarakat tani dengan mengurangi
ketergantungan pada pupuk dan obat-obatan kimia. Selain itu
program ini juga mengarahkan kelompok dampingan untuk
melakukan diversifikasi usaha berdasar potensi sekitar yang ada di
daerah pedesaan misalnya pengembangan sektor peternakan,
perikanan, penyediaan pupuk dan pestisida organik secara mandiri,
dan pengolahan hasil pertanian. Program ini masih dalam tahap
awal, dan dikembangkan di daerah Klaten dan Karanganyar Jawa
Tengah.
5) Program Manajemen Konflik dan Pendidikan Perdamaian
Penelitian YIS di tiga daerah yaitu Konawe Sulawesi
Tenggara, Polewali Mandar Sulawesi Barat, dan Kupang Nusa
Tenggara Timur menyimpulkan heterogenitas tidak dipahami
sebagai komunitas bersama yang beragam, namun sebagai sebuah
arena persaingan perebutan aset daerah yang berakibat munculnya
ketegangan antar kelompok dan marjinalisasi kelompok
masyarakat tertentu. Hal ini yang mendorong YIS mengembangkan
program Manajemen Konflik dan Pembangunan Perdamaian di
ketiga daerah tersebut.
6) Program Pelatihan Manajemen Pengembangan Masyarakat
YIS menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas
merupakan aset utama pembangunan. Sejak awal pendiriannya,
YIS secara reguler menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
yang ditujukan untuk mitra kerjasama serta lembaga-lembaga lain
yang memiliki program Pengembangan Masyarakat, Perencanaan
Proyek, Manajemen Organisasi Nirlaba, Manajemen Kredit Mikro,
Pelatihan Pelatih (ToT), Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
Partisipatif, dan pelatihan lain terkait dengan aktivitas LSM.
YIS mempunyai beberapa jenis usaha guna mendukung
eksistensi organisasi untuk melaksankan visi misinya, yaitu:
1) Jasa Konsultasi Manajemen Pengembangan Masyarakat
Berbagai pengalaman panjang YIS yang berupa modal
pembangunan partisipatif dikemas dalam bentuk berbagai modul,
digunakan YIS sebagai modal pelayanan jasa kepada mitra yang
membutuhkan. Konsultasi bisa berupa perencanaan program,
monitoring dan evaluasi program, evaluasi proyek, dan tailor-made
training yang dilakukan oleh staf dan kolega YIS yang memiliki
kualifikasi konsultan pada bidangnya. Lembaga yang pernah
menggunakan jasa konsultasi YIS diantaranya WVI Internasional,
Church World Service (CWS), CRS, CARE International, PLAN
International, OXFAM Great Britain, Misereor, ADB, dan
beberapa proyek hibah dari World Bank, UNICEF, UNDP,
AusAID, NZAID, Depkes RI, dan sebagainya.
2) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
YIS memiliki LKM yang membantu pinjaman permodalan
dengan syarat ringan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah) serta KSM yang tidak memiliki akses modal ke
perbankan. Selain aspek permodalan, unit ini juga tetap
memperhatikan pendampingan usaha agar UMKM dan KSM bisa
berkembang. Maka dari itu, meskipun pelaku usaha yang dulunya
didampingi YIS sekarang sudah memiliki akses ke perbankan,
masih banyak dari pelaku-pelaku usaha tersebut tetap bermitra
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
dengan Unit LKM-YIS. Untuk saat ini unit LKM YIS melayani
daerah eks Karesidenan Surakarta.
3) Pusat Pelatihan Wisma Sejahtera
Wisma Sejahtera merupakan pusat latihan yang nyaman
dengan lokasi tenang dan cukup strategis di Kota Surakarta. Wisma
terdiri atas Aula pertemuan dengan kapasitas 150 (seratus lima
puluh) orang, ruang kelas untuk 30 (tiga puluh) orang dengan
fasilitas lengkap untuk kenyamanan pertemuan. Unit penginapan
berlantai dua dengan kapasitas 60 (enam puluh) ruang makan dan
fasilitas untuk berolahraga.
4) Usaha Peternakan Sapi dengan Sistem Gaduhan
Usaha peternakan sapi dengan sistim gaduhan ini mulai
dikembangkan tahun 2008 bekerjasama dengan masyarakat tani di
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Kerjasama usaha
ini bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada
masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pemasukan
organisasi (YIS). Mengingat prospek usaha ini cukup bagus. Tidak
tertutup kemungkinan usaha akan dikembangkan ke wilayah yang
lebih luas.
b. Struktur Organisasi Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta
Pengurus YIS adalah:
1) Pendiri : dr. Muki Reksoprodjo, Sp.OG; dr. Lukas
Hendrata; Sri Joedaningsih; Dr. Haryono Suyono.
2) Pembina : Drs. J. Gustama
3) Pengawas : Dra. Bianti Djiwandono, M.Ed.; S.
Nugroho
4) Pengurus :
a) Ketua : dr. Muki Reksoprodjo, Sp. OG
b) Sekretaris : Dra. Sri Djuarini
c) Bendahara : Lanny Hendrata
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
B. Hasil Penelitian
s
Bagan 4. Badan Pengelola Program Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta
Manajer Umum: Drs. Mulyono, M.Sc.
Wakil Manajer Umum: Drs. Edy Triyanto
BIRO SUMBERDAYA MANUSIA DAN UMUM
Kepala Biro: Johannes Tulus Staf: Kus Pratikno, Slamet Mujiono, Sarsito, Suranto
BIRO SEKRETARIAT KEUANGAN DAN PUBLIKASI
Kepala Biro: Tuty Turingsih Staf: Rina Nugraheni, Djoko S., Asteria
A., Iwan S., S.Pd., Anom Nugroho, S. Sn
DIVISI PENGEMBANGAN
MASYARAKAT Koordinator: Drs. Agung Widodo
Staf: Edi Paryanto, SP. Denny Tri Haryanto Doni Bagus Iskandar
Isnaini Farida Astri Valens Manek
Rofina Tahan Awaludin Mansyur
Ketut Teken Temaja
DIVISI KONSULTASI
DAN PELATIHAN
Koordinator: Dwi Hery Puspawaty,
S.Pd. Staf: Ardianty
Nurjanah Konsultan Senior: Prof. HB Sutopo,
M.Sc., M.Sc., Ph.D.
LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO (LKM)
Koordinator: Hoesen
Soesono; Agus Rohadi,
Sutama, Esti Ariani
WISMA SEJAHTERA Koordinator:
Sutardjo Sunardi, Sriyono,
Budiharso
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Kebonharjo,
Keprabon Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten
a. Kecamatan Polanharjo
1) Kependudukan
Bagan 5.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Laju
Pertumbuhan
Desa Tahun
2006
Tahun
2007
Pertumbuhan % Laju Pertumbuhan
Polan 2,095 2,129 34 0.016
Karanglo 2,469 2,450 -19 -0.008
Wangen 2,612 2,633 21 0.008
Keprabon 3,080 3,069 -11 -0.004
Kebonharjo 1,750 1,771 21 0.012
Jumlah 12,005 12,052 46 0.024
Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2007
Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk
kurang dari ukuran ideal angka pertumbuhan penduduk yaitu 1%
(satu persen). Meski demikian, berdasarkan data yang penulis
dapat dari penjajakan kebutuhan yang dilaksanakan Yayasan
Indonesia Sejahtera (YIS) pada tahun 2007, kondisi kesehatan
masyarakat cukup baik. Tidak ditemukan penyakit ganas yang
diderita oleh warga di 5 (lima) desa sasaran Program
Pengembangan Masyarakat. Lingkungan rumah warga sudah
cukup bersih dan mempunyai sarana MCK.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Bagan 5.1.2. Jumlah Penduduk Dewasa dan Anak-anak Menurut Desa
dan Jenis Kelamin
Desa Dewasa
Laki- Perempuan Laki
Anak-anak
Laki- Perempuan laki
Polan 828 832 255 214
Karanglo 955 1,000 238 257
Wangen 947 1,079 333 274
Keprabon 1,144 1,217 344 364
Kebonharjo 647 680 244 200
Jumlah 4521 4808 1414 1309
Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2007 (data diolah)
Penduduk dewasa seharusnya mampu menjadi tenaga kerja
yang produktif. Dari data penjajakan kebutuhan, diketahui bahwa
secara umum lebih dari 70% (tujuh puluh persen) penduduk adalah
tenaga kerja produktif.
2) Pertanian
Bagan 5.2.1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi
Tanaman Padi Sawah
Desa Luas Panen
(Ha)
Produksi
(Kw)
Rata-rata
Produksi
(Kw/Ha)
Polan 124 10,657 85,94
Karanglo 174 14,943 85,88
Wangen 138 11,391 82,54
Keprabon 192 15,588 81,19
Kebonharjo 136 11,420 83,97
Jumlah 764 63,999 419,52
Sumber: PPL Kecamatan Polanharjo Tahun 2007
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Bagan 5.2.2. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi
Tanaman Kedelai
Desa Luas Panen
(Ha)
Produksi
(Kw)
Rata-rata Produksi
(Kw/Ha)
Polan 100 6,222 62.22
Karanglo 195 12,185 62.49
Wangen 135 8,177 60.57
Keprabon 203 12,427 61.22
Kebonharjo 125 7,761 62.09
Jumlah 758 46,772 308.59
Sumber: PPL Kecamatan Polanharjo Tahun 2007
Menurut Tri, warga Desa Kebonharjo, mayoritas mata
pencaharian lima desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat
bermata pencaharian di sektor pertanian dan beberapa desa seperti
Desa Kebonharjo dan Desa Keprabon mempunyai mata
pencaharian sampingan industri rumah tangga dan kerajinan
tanduk, dompet, tas, alat-alat rumah tangga, makanan kecil dan
sebagainya (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 14.30).
3) Perekonomian
Bagan 5.3.1. Sarana Pemasaran
Desa Sepeda
Motor
Mobil
Pribadi
Mobil
Dinas
Bus/
Angkota
Truk
Polan 401 25 1 1 3
Karanglo 522 12 2 2 2
Wangen 612 14 0 0 3
Keprabon 512 25 0 0 2
Kebonharjo 421 20 0 0 2
Jumlah 2468 96 3 3 12
Sumber: Monografi Desa Tahun 2007 (data diolah)
Sarana pemasaran tidak mempunyai pengaruh besar
terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di 5 desa sasaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Program Pengembangan Masyarakat. Menurut Tri, warga Desa
Kebonharjo, pertanian di desa dan daerah sekitar desa masih
didominasi tengkulak dan hasil kerajinan hanya dibuat apabila ada
pesanan atau pembeli sendiri yang datang langsung ke tempat
produsen (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 14.30).
Bagan 5.3.2. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Desa Jumlah RT Jumlah Penerima BLT Prosentase
Polan 469 131 27,93%
Karanglo 627 203 32,38%
Wangen 439 107 24,37%
Keprabon 750 252 33,60%
Kebonharjo 446 202 45,29%
Jumlah 2731 895 32,77%
Sumber: Monografi (data diolah)
Tabel daftar penerima BLT menunjukkan bahwa rata-rata
lebih dari 30% (tiga puluh persen) masyarakat yang menerima
BLT. Dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Polan,
Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo adalah masyarakat
miskin.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Bagan 5.3.3. Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar
Harga Konstan (Jutaan Rp) dan atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan
Rp)
Lapangan Usaha 2006
(atas Dasar
Harga Konstan)
2006
(atas Dasar
Harga Berlaku)
Pertanian 43,660.73 71,450.46
Penggalian 751.69 1,730.45
Industri Pengolahan 23,267.21 42,760.48
Listrik dan air minum 670.21 1,975.86
Bangunan/Kontruksi 9,050.57 16,818.56
Perdagangan, Hotel,
Restoran
24,192.87 39,260.25
Angkutan, Komunikasi 4,548.29 9,457.59
Keuangan, Persewaan,
Jasa Perusahaan
2,739.99 4,478.83
Jasa-jasa
4,550.14 8,458.35
PDRB 113,071.70 196,390.84
Penduduk Pertengahan
Tahun
45,641 45,641
PDRB Per kapita 2,477,415.04 4,302,947.79
Sumber: BPS Kabupaten Klaten
Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga
Konstan nilainya lebih besar dari pada Produk Domestik Regional
Bruto atas Dasar Harga Berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa
kegiatan ekonomi masyarakat desa selalu mengalami
perkembangan dan memperolah keuntungan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
4) Pendidikan
Bagan 5.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Tingkat Pendidikan
Belum
Sekolah
TK SD SMP SMA Akademi/
Diploma/
Perguruan
Tinggi
Polan 171 (tdk ada
data)
49 32 15 21
Karanglo (tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
Wangen (tdk ada
data)
57 189 109 85 28
Keprabon (tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
(tdk ada
data)
Kebonharjo (tdk ada
data)
(tdk ada
data)
356 113 98 71
Sumber: Monografi Desa (data diolah)
5) Sosial Budaya
Kondisi sosial budaya secara umum Desa Polan, Karanglo,
Wangen, Keprabon dan Kebonharjo Kecamatan Polanharjo masih
dipengaruhi norma-norma dan kearifan sekitar setempat. Dalam
kehidupan masyarakat, budaya warga seperti kegiatan pengajian,
gotong royong, pertemuan rutin warga serta karang taruna masih
dilakukan sampai sekarang. Ada perubahan pada gaya hidup kaum
muda yaitu adanya keengganan untuk menggarap sawah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
b. Kecamatan Tulung
Monografi Desa Daleman
1) Kependudukan
Desa Daleman memiliki luas kurang lebih 175,6015 Ha,
sebagian besar merupakan sawah dan ladang produktif, selebihnya
merupakan pemukiman, fasilitas umum, jalan, obyek wisata,
industri rumah tangga dan daerah aliran sungai (DAS). Desa ini
berpenduduk 5146 (lima ribu seratus empat puluh enam) orang.
Bagan 6.1.1. Kelompok Tenaga Kerja berdasarkan Umur
Kelompok Tenaga Kerja
(Umur)
Banyaknya Kelompok
Tenaga Kerja
Prosentase
10-14 tahun 334 6,99%
15-19 tahun 346 7,24%
20-26 tahun 503 10,52%
27-40 tahun 975 20,41%
41-56 tahun 1041 21,79%
57- keatas 1579 33,05%
Jumlah 4778 100%
Sumber: Monografi Desa Daleman Tahun 2009 Semester 1 (data
diolah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Bagan 6.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Jenis Mata
Pencaharian
Banyaknya Tenaga
Kerja
Prosentase
Pegawai Negeri Sipil 174 6,81%
ABRI 6 0,23%
Swasta (karyawan) 330 12,92%
Wiraswasta/Pedagang 324 12,68%
Tani 472 18,48%
Pertukangan 194 7,59%
Buruh Tani 786 30,77%
Pensiunan 84 3,29%
Jasa 184 7,20%
Jumlah 2554 100%
Sumber: Monografi Desa Daleman Tahun 2009 Semester 1 (data
diolah)
Tabel Kelompok Tenaga Kerja Berdasarkan Umur dan
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di atas
menunjukkan bahwa tenaga kerja di Desa Daleman juga terdiri dari
anak-anak mulai usia 10 (sepuluh) tahun dan dari keseluruhan
jumlah usia produktif, hanya sekitar 57,47 % (lima puluh tujuh
koma empat tujuh) saja yang bekerja. Dibandingkan dengan data
monografi tahun 2007, jumlah usia produktif mengalami
peningkatan yaitu dari 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh
lima) jiwa menjadi 4444 jiwa atau mengalami peningkatan sekitar
63,57 % (enam puuh tiga koma lima tujuh persen).
2) Pertanian
Menurut Margini dan Sis, warga Desa Daleman, mayoritas
mata pencaharian warga masyarakat adalah di bidang pertanian
tradisional sedangkan produk yang dihasilkan adalah padi dan
jagung. Dalam satu tahun rata-rata petani mengalami tiga kali masa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
panen. Masalah yang sedang dihadapi petani adalah kelangkaan
pupuk, penjualan hasil-hasil pertanian yang dikuasai oleh
tengkulak dan kurangnya ketertarikan petani di Desa Daleman
untuk menjadi anggota kelompok tani. Selain pertanian, sebagian
kecil masyarakat juga bermata pencaharian di bidang peternakan.
Mayoritas peternakan di desa ini merupakan usaha sampingan
warga Desa Daleman (Wawancara dengan Margini pada tanggal 23
April 2009 pukul 14.30 dan Sis pada tanggal 28 Mei 2009 pukul
16.00 WIB).
Berdasarkan data monografi desa, diketahui bahwa pada
semester pertama 2009, hasil tanaman padi dan jagung adalah lima
ton/Ha. Jumlah tersebut belum mengalami peningkatan karena
rata-rata hasil panen di setiap desa adalah sekitar lima ton/Ha.
3) Perekonomian
Bagan 6.2.1. Jumlah Sarana Pemasaran
Alat Transportasi Banyaknya Alat
Transportasi
Sepeda 406
Dokar/Delman 2
Sepeda Motor 321
Mobil Pribadi 3
Truk 63
Jumlah 795
Sumber: Monografi Desa Daleman Tahun 2009 Semester 1 (data
diolah)
Sarana perhubungan di Desa Daleman tidak berpengaruh
besar terhadap perekonomian desa. Pertanian sebagai mata
pencaharian mayoritas masyarakat, hasilnya langsung dijual ke
tengkulak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
4) Pendidikan
Bagan 6.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Monografi Desa Daleman Tahun 2009 Semester 1 (data
diolah)
Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan pada tahun
2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007.
Meski belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
5) Sosial Budaya
Kondisi sosial budaya Desa Daleman Kecamatan Tulung
secara umum tidak berbeda dengan kondisi sosial budaya warga
Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo
Kecamatan Polanharjo. Silaturahmi antar warga Desa Daleman
masih sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosial seperti
gotong royong, karang taruna, kegiatan pengajian dan pertemuan
rutin warga masih berjalan. Meski demikian ada perubahan pada
Tingkat Pendidikan Tahun
2007
Prosentase Tahun
2009
Prosentase
Taman Kanak-Kanak 91 3,88% 87 3,26%
Sekolah Dasar 542 23,14% 548 20,51%
SMP/SLTP 642 27,41% 648 24,25%
SMA/SLTA 781 33,35% 808 30,24%
Akademi (D1-D3) 174 7,43% 191 7,15%
Sarjana (S1-S3) 112 4,78% 119 4,45%
Pondok Pesantren 30 1,12%
Madrasah 82 3,07%
Pendidikan
Keagamaan
149 5,58%
Sekolah Luar Biasa 4 0,15%
Kursus/Ketrampilan 6 0,22%
Jumlah 2342 100% 2672 100%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
gaya hidup kaum muda yaitu adanya keengganan untuk menggarap
sawah.
B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Tirta Investama
Klaten yang Salah Satunya Diwujudkan dengan Pengembangan
Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera
1. Hasil Penelitian
PT Tirta Investama adalah perusahaan pelopor produk air minum
dalam kemasan di Indonesia dengan merek dagang Aqua. Pada tahun 1998
PT Tirta Investama bermitra dengan Danone dari Perancis dan kini lebih
dikenal dengan nama Danone Aqua. Perusahaan tersebut menguasai 45%
(empat puluh lima persen) pasar air minum dalam kemasan di Indonesia.
Keberhasilan PT Tirta Investama ini tentu tidak lepas dari respon yang
diberikan masyarakat. Oleh karena sebagai bentuk dukungan atas respon
tersebut, PT Tirta Investama telah dan sedang mengembangkan program di
bidang sosial dan lingkungan.
PT Tirta Investama Klaten merupakan salah satu pabrik PT Tirta
Investama yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka melaksanakan CSR, PT Tirta Investama Klaten akan, telah
dan sedang melaksanakan CSR. Program-program CSR PT Tirta
Investama Klaten merupakan bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan
untuk secara aktif turut serta memberdayakan masyarakat sebagaimana
yang tertuang dalam visi Danone Aqua, yaitu:
a. Memberikan kesehatan dan kesejahteraan melalui air minum yang
murni dan minuman dengan fungsi tambahan.
b. Mengembangkan organisasi yang dinamis, terbuka dan beretika yang
memberikan para karyawannya kesempatan untuk berkembang.
c. Menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan
berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan, dan
pengembangan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Menurut Agung Widodo selaku Koordinator CSR YIS,
program CSR PT Tirta Investama Klaten dilakukan melalui kerjasama
dengan lima lembaga sekitar maupun nasional, salah satunya adalah
Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta. Dalam program CSR, YIS
adalah satu-satunya LSM yang bekerjasama dengan PT Tirta Investama
Klaten yang bergerak di bidang community development (pengembangan
masyarakat) yang dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu:
a. Tahap persiapan
1) Needs assessment (penjajakan kebutuhan)
Penjajakan kebutuhan dilaksanakan pada bulan November
hingga Desember 2007. Penjajakan kebutuhan dilakukan di
delapan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kecamatan Polanharjo:
(1) Desa Karang Lo
(2) Desa Polan
(3) Desa Keprabon
(4) Desa Kebonharjo
(5) Desa Wangen
(6) Desa Ponggok
b) Kecamatan Tulung:
Desa Daleman
c) Kecamatan Juwiring:
Desa Kwarasan
Penjajakan kebutuhan dilakukan guna memperoleh
informasi yang lengkap mengenai kondisi masyarakat, deskripsi
data dasar delapan desa di sekitar pabrik PT Tirta Investama Klaten
serta rumusan awal rancangan program pengembangan masyarakat.
Hasil penjajakan kebutuhan adalah baseline data (data dasar) yang
mewakili informasi mengenai kondisi di suatu wilayah yang dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
dikembangkan menjadi peta masalah dan peta potensi sebagai
dasar untuk menyusun sebuah desain program. Penjajakan
kebutuhan difokuskan pada konteks ekonomi masyarakat,
pertanian, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
Penggalian data di masyarakat dalam proses penjajakan
kebutuhan ini dilakukan dalam dua tahap, yang pertama adalah
penggalian data untuk penyusunan data dasar dan tahap kedua
lebih bersifat konsultatif dengan pemerintah untuk mengenali dan
menyusun kebutuhan program. Data diperoleh dari masyarakat
umum, tokoh masyarakat, perangkat desa, pimpinan manajemen
perusahaan dengan cara wawancara mendalam, observasi terhadap
objek fisik dan kegiatan sosial masyarakat, serta studi dokumen.
Dari penjajakan kebutuhan dapat diketahui kondisi geografis,
demografis, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, serta
lingkungan hidup masyarakat yang berikut ini akan dijelaskan
secara singkat:
a) Kondisi Geografis
Delapan desa lokasi penjajakan kebutuhan terletak pada
jalur perekonomian potensial, yaitu berada tidak jauh dari jalan
raya Solo-Klaten. Desa-desa tersebut meliputi Desa Daleman
yang berada di Kecamatan Tulung, Desa Ponggok, Desa
Karanglo, Desa Wangen, Desa Kebonharjo, dan Desa Polan
yang berada di Kecamatan Polanharjo, Serta Desa Kwarasan
yang berada di Kecamatan Juwiring yang secara administratif
berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Klaten. Jarak desa
terjauh dengan kota/kabupaten terdekat tidak lebih dari 20 (dua
puluh) kilometer sehingga dapat ditempuh dalam waktu tidak
lebih dari satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan
bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Kedelapan desa tersebut berada pada ketinggian antara
130-180 dpl dengan suhu antara 27-30 C dan curah hujan rata-
rata 2.000 mm/tahun. Struktur tanah di desa-desa tersebut
umumnya berwarna hitam dengan tekstur lempungan hingga
kedalaman 0,25 m serta dilewati oleh sungai/saluran irigasi
yang berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi yang
kualitas dan debit airnya sangat baik.
b) Kondisi Demografis
Kedelapan desa yang terletak di Kabupaten Klaten
tersebut sebagian besar potensinya adalah di bidang pertanian
namun minat penduduk terhadap sektor pertanian lebih rendah
dibandingkan dengan minat penduduk yang bekerja pada sektor
non pertanian. Sekitar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)
penduduk mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SLTP
sedangkan sisanya telah mengenyam pendidikan sampai tingkat
SLTA dan sarjana.
c) Sosial Budaya
Masyarakat Desa Wangen, Polan, Ponggok, Karanglo,
Kebonharjo, Keprabon Kecamatan Polanharjo dan Desa
Daleman Kecamatan Tulung serta Desa Kwarasan Kecamatan
Juwiring masih memegang norma-norma dan nilai-nilai
kearifan sekitar setempat. Hal ini dapat dilihat dari
keikutsertaan masyarakat pada kegiatan gotong royong, ronda,
pengajian, pertemuan warga serta kegiatan-kegiatan sosial
lainnya. Pada saat itu, belum ada satu lembaga pun yang
melakukan kerjasama dengan masyarakat kecuali pemerintah
dan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pemerintah
semacam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan
Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
Permasalahan lain yang masih menjadi tantangan adalah
adanya ketergantungan masyarakat terhadap pimpinan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
ada di lingkungannya. Masyarakat belum mempunyai
kepercayaan terhadap potensi dirinya dalam memecahkan
persoalan tanpa didampingi oleh pemimpinnya.
d) Kondisi Ekonomi
Sektor pertanian khususnya padi sawah masih
diandalkan sebagai sektor perekonomian sentral di desa-desa
tersebut. Selain padi, petani juga mengusahakan tanaman
palawija utamanya sayuran yang ditanam secara tumpangsari.
Jenis-jenis tanaman tersebut hanya berfungsi sebagai pekerjaan
sampingan. Industri rumah tangga seperti industri pati onggok,
industri rumah tangga makanan-makanan kecil, kerajinan
tanduk, kerajinan dompet dan tas, kerajinan alat-alat rumah
tangga, alat pertanian juga menjadi penggerak struktur ekonomi
utama yang kedua setelah pertanian. Masyarakat bekerja di
bidang industri rumah tangga untuk mengisi waktu luang
setelah melakukan pekerjaan di sektor pertanian yaitu pada saat
tengah hari hingga sore hari karena pada umumnya, masyarakat
bekerja di lahan sejak pagi hingga tengah hari.
e) Kondisi Kesehatan
Daftar isian tingkat perkembangan tahun 2006 pada
masing-masing desa menunjukkan bahwa tidak ada jenis
penyakit yang berkembang berdasarkan kondisi lingkungan
yang buruk, dengan demikian sebenarnya mutu kesehatan
lingkungan di desa-desa tersebut relatif baik. Kedelapan desa
wilayah penjajakan kebutuhan sudah mempunyai posyandu.
Meski demikian hanya beberapa desa yang memiliki Pos
Kesehatan Desa (PKD) yaitu Desa Wangen, Desa Kebonharjo,
Desa Keprabon, Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, dan
Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring sedangkan Desa Polan
dan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo serta Desa Daleman
Kecamatan Tulung belum mempunyai PKD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Ragam penyakit yang diderita oleh warga desa pada
umumnya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan
saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut
(ispa) yaitu batuk, pilek dan diare, serta menurunnya kondisi
badan. Beberapa penyakit berat seperti darah tinggi dan
kencing manis diderita oleh beberapa warga yang berusia
lanjut.
f) Kondisi Lingkungan Hidup
Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) lahan digunakan
sebagai tanah pertanian sedangkan sisanya digunakan sebagai
areal pertokoan, perdagangan, peribadatan, pendidikan,
perkantoran dan areal industri. Secara umum hampir tidak
terdapat lahan tidur.
Sebagian warga desa berpendapat bahwa sejak
keberadaan pabrik PT Tirta Investama Klaten debit air
menurun, ada polusi suara serta polusi udara, namun sebagian
lagi berpendapat bahwa keberadaan pabrik PT Tirta Investama
Klaten tidak berpengaruh terhadap debit air dan tidak
mengganggu masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut biasanya
dilatarbelakangi oleh kekecewaan sebagian warga karena hanya
beberapa warga saja yang bisa menjadi tenaga kerja di PT Tirta
Investama. Penurunan debit air sebenarnya tidak hanya
disebabkan oleh aktivitas pabrik tapi juga gundulnya lereng
Gunung Merapi sehingga mengganggu tangkapan air yang pada
gilirannya air lebih cepat turun ke daerah yang rendah yang
terkadang menyebabkan banjir.
Data-data hasil penjajakan kebutuhan yang memuat
kondisi-kondisi masyarakat di delapan desa yang terletak di
tiga kecamatan Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor
pertanian, sebagian lagi di sektor industri rumah tangga dan
selebihnya bekerja disektor lain. Selain itu, kesadaran
penduduk terhadap kesehatan dan lingkungan juga masih
sangat kurang. Walaupun hubungan antara rendahnya
kesadaran lingkungan dan kesehatan dengan tingkat
pendapatan masyarakat tidak berkorelasi langsung, tapi dampak
negatif yang diakibatkannya telah dirasakan masyarakat. Oleh
karena itu, permasalahan ini perlu menjadi perhatian utama
untuk diatasi.
2) Lokakarya hasil penjajakan kebutuhan
Pelaksanaan penjajakan kebutuhan yang telah dilaksanakan
oleh YIS pada bulan November hingga Desember 2007
menghasilkan data dasar mengenai kondisi fisik, ekonomi, sosial
dan budaya yang dapat digunakan sebagai peta masalah dan peta
potensi dalam menyusun sebuah desain program. Lokakarya hasil
penjajakan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Februari 2008 di
Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo. Lokakarya ini dihadiri oleh
YIS, PT Tirta Investama Klaten, pejabat kecamatan dan kelurahan
terkait serta tokoh masyarakat.
Lokakarya penjajakan kebutuhan diadakan guna
menyamakan persepsi antara YIS, PT Tirta Investama Klaten,
pemerintah dan masyarakat di desa calon sasaran program. Dari
lokakarya tersebut, PT Tirta Investama Klaten mengadakan sedikit
perubahan mengenai lokasi pelaksanaan program pengembangan
masyarakat. Pada tahap awal PT Tirta Investama hanya menyetujui
enam desa di dua kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan program
pengembangan masyarakat dari kedelapan desa yang dijadikan
lokasi penjajakan kebutuhan. Keenam desa tersebut adalah Desa
Polan, Desa Karanglo, Desa Kebonharjo, Desa Keprabon dan Desa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Wangen Kecamatan Polanharjo serta Desa Daleman Kecamatan
Tulung. Sedangkan Desa Kwarasan di Kecamatan Juwiring dan
Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo tidak dijadikan lokasi
program pengembangan masyarakat karena Desa Kwarasan terlalu
jauh dari lokasi pabrik sehingga tidak terkena dampak langsung
dari aktivitas pabrik, sementara Desa Ponggok sudah menjadi
lokasi program CSR PT Tirta Investama. Meski demikian tidak
menutup kemungkinan untuk dilibatkan pada kegiatan-kegiatan
lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
b. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM)
Lokakarya hasil penjajakan kebutuhan menghasilkan
kesepakatan antara YIS dengan PT Tirta Investama Klaten untuk
melaksanakan program pengembangan masyarakat di enam desa yang
terletak di dua kecamatan, yaitu Desa Polan, Desa Karanglo, Desa
Kebonharjo, Desa Keprabon dan Desa Wangen Kecamatan Polanharjo
serta Desa Daleman Kecamatan Tulung. Setelah lokakarya, kegiatan
pertama yang dilakukan adalah PBM. PBM rencananya dilaksanakan
pada tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 namun
dalam pelaksanaannya baru berakhir pada tanggal 2 Juli 2008.
Kemunduran ini dikarenakan padatnya kegiatan desa pada bulan-bulan
tersebut seperti adanya sosialisasi konversi gas, sosialisasi Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dan pemilihan perangkat desa.
PBM diinisiasi oleh unit CSR PT Tirta Investama Klaten, yaitu
dengan menggunakan dana taktis CSR PT Tirta Investama Klaten.
PBM dilakukan dalam rangka persiapan program pengembangan
masyarakat di enam desa lokasi program pengembangan masyarakat.
Hal ini dikarenakan sejak lokakarya hasil penjajakan kebutuhan pada
bulan Februari 2008, perjanjian kerja sama program pengembangan
masyarakat antara YIS dengan PT Tirta Investama Klaten belum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
selesai prosesnya serta mengingat bahwa proses pembuatan perjanjian
yang baru membutuhkan waktu lama.
Dua puluh lima wakil masyarakat desa yang terdiri dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, anggota BPD, organisasi-organisasi di
tingkat masyarakat, alumni lokakarya dan masyarakat umum yang
kesemuanya berasal dari enam desa lokasi program pengembangan
masyarakat, diundang dalam PBM di masing-masing desa sehingga
dapat tersusun perencanaan kegiatan masyarakat secara partisipatif di
enam desa pada akhir bulan Juni 2008. Dengan PBM ini, maka
tersusunlah peta sosial, kondisi kelembagaan, alur sejarah
pembangunan desa, kalender kegiatan musiman, matriks prioritas
masalah dan kebutuhan masyarakat, rencana kerja masyarakat desa,
dan rekomendasi program kerja tahun 2009 bagi enam desa.
c. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat
Mata pencaharian penduduk tidak bisa dilepaskan dari kualitas
lingkungan alam. Budaya agraris masyarakat yang sudah berkembang
sejak dulu tidak mungkin digantikan dengan kegiatan ekonomi lainnya.
Sedangkan sebagian masyarakat yang bergerak di bidang industri
rumah tangga dan bidang-bidang lainnya, juga tidak mungkin beralih
dengan kegiatan ekonomi produktif lainnya kecuali bila terjadi
keadaan yang sangat memaksa yang mengakibatkan masyarakat harus
beralih dengan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Keterbatasan dalam hal kegiatan ekonomi produktif, jika tidak
segera diatasi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat.
Keterbatasan kegiatan ekonomi produktif tersebut disebabkan oleh
diversifikasi dan inovasi usaha baru yang rendah, persoalan
pemasaran, modal dan tidak adanya wadah bagi pelaku usaha tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Persoalan yang masih membelit sebagian besar petani adalah
dikuasainya sistem saprodi dan hasil produksi oleh para tengkulak.
Dampak lepasnya akses dan kontrol petani terhadap sistim tata niaga
saprodi dan hasil produksi mengakibatkan tidak terkontrolnya harga
hasil produksi. Permasalahan lain yang masih dihadapi petani adalah
tingginya harga sarana produksi dan rendahnya hasil produksi
sehingga pendapatan petani menjadi rendah.
Sektor agraris dipertahankan sebagai sumber pendapatan utama
masyarakat dengan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada
seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya produksi, perbaikan
sistim kelembagaan dan tata niaga saprodi dan hasil-hasil produksi.
Perbaikan ini dilakukan dengan upaya yang ramah lingkungan
sehingga tidak akan menyebabkan masalah pencemaran lingkungan.
Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan untuk membantu
memecahkan masalah tersebut adalah Kegiatan Pertanian dan Ekonomi
Produktif lainnya yang Berbasis Masyarakat Ramah Lingkungan.
Kegiatan pertanian dan ekonomi produktif lainnya yang berbasis
masyarakat ramah lingkungan ini dilaksanakan dengan mengurai satu
persatu faktor penyebabnya, yaitu regulasi kebijakan publik,
kelembagaan masyarakat, penguasaan akses pasar dan modal, serta
jaringan kerja. Hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan
mata pencaharian utama masyarakat yang sampai saat ini dirasakan
masyarakat masih kurang memberikan pendapatan yang mencukupi
untuk kebutuhan hidup.
Rencana Program Jangka Panjang lima Tahun dengan konsep
Kegiatan Pertanian dan Ekonomi Produktif lainnya yang Berbasis
Masyarakat yang Ramah Lingkungan, pada awal pelaksanaannya
difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk dasar pelaksanaan program
jangka panjang. Program Pengembangan Masyarakat dilakukan secara
bertahap. Hal ini sesuai dengan visi ketiga Danone Group, yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan
berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan, dan
pengembangan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pada awal program lebih difokuskan pada
aspek capacity building, khususnya bagi kelompok-kelompok yang
dipersiapkan untuk mitra program. Capacity building yang akan
dilakukan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya
manusia maupun dukungan permodalan. Pengembangan sumber daya
manusia dilakukan agar masyarakat siap dan terampil dalam mengelola
kegiatan yang dipilihnya, sementara dukungan permodalan
dimaksudkan dapat menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi
produktif masyarakat.
Program pendampingan 16 (enam belas) kelompok di enam
desa calon sasaran program rencananya akan dilaksanakan pada Bulan
Agustus 2008 – Desember 2009. Kelompok-kelompok tersebut
dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kelompok-
kelompok yang akan didampingi merupakan kelompok yang sudah
terbentuk ataupun kelompok baru dengan kriteria:
1) Masyarakat di sekitar lokasi pabrik PT Tirta Investama Klaten
2) Anggota kelompok berasal dari masyarakat dengan tingkat
ekonomi marjinal
3) 30% (tiga puluh persen) anggotanya adalah kaum perempuan
4) Jumlah anggota minimal 15 (lima belas) orang
5) Didukung penuh oleh Kepala Desa (Kades) dan BPD
Program pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan
strategi-strategi sebagai berikut:
1) Melakukan sosialisasi dan advokasi
Strategi ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan
program akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
saling terkait, yaitu pemerintah, PT Tirta Investama Klaten dan
masyarakat.
2) Melakukan assessment dan monev yang berkelanjutan dalam
pelaksanaan program
Permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan selalu
berkembang. Maka dari itu, selama pelaksanaan program akan
selalu disertai proses assessment dan monev secara berkelanjutan
sehingga dapat diperoleh data-data terbaru sebagai dasar intervensi
program pada tahap-tahap selanjutnya.
3) Menggunakan pendekatan kelompok
Kelompok digunakan sebagai strategi untuk mengorganisir
masyarakat, termasuk didalamnya potensi-potensi masyarakat.
Kelompok yang terbentuk dengan prinsip-prinsip dari, oleh dan
untuk masyarakat akan digunakan sebagai wadah kegiatan bersama
di bidang ekonomi dan bidang lainnya.
4) Stimulan modal usaha
Bantuan modal usaha bukan hibah, namun bantuan tersebut
sifatnya revolving fund (dana bergilir) yang akan dikelola oleh
lembaga keuangan mikro yang didirikan masyarakat. Bantuan
modal diberikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif
serta dengan kriteria tertentu.
5) Pengembangan jaringan
Pengembangan jaringan dimaksudkan untuk memperluas
akses informasi dan kerja sama masyarakat dalam bidang ekonomi,
sosial dan lingkungan dengan berbagai pihak untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat .
6) Demonstration plot (demplot)
Demplot digunakan untuk mengenalkan hal yang baru
kepada masyarakat dengan cara mengajak masyarakat untuk
mengalami langsung perubahan tersebut melalui uji coba.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
7) Pengembangan SDM
Pengembangan SDM dilakukan melalui berbagai cara
seperti pelatihan, studi banding, magang, lokakarya, pameran,
pengadaan bahan bacaan dan pendampingan.
8) Pencapaian secara bertahap
Pencapaian secara bertahap tujuan umum program
dilakukan melalui penentuan prioritas kebutuhan dan evaluasi.
9) Pengembangan forum komunikasi desa dan lintas desa
Pengembangan forum komunikasi desa dan lintas desa
sebagai upaya mempercepat proses komunikasi dan sebagai media
belajar bagi anggota-anggota kelompok dalam rangka
pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah-masalah yang
dihadapi.
YIS melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat dalam
lima bidang, yaitu:
1) Pelembagaan program
a) Penggalangan dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait
Sasaran penggalangan dukungan dan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait ini adalah 300 (tiga ratus) orang yang terdiri
dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kelompok
sasaran program. Tujuannya adalah agar kelompok sasaran
program dan stakeholders memahami tujuan program,
kelompok sasaran mempunyai rasa memiliki terhadap program
dan memunculkan dukungan dari kelompok sasaran dan
stakeholders terkait dengan pelaksanaan proyek. Untuk itu,
bentuk kegiatannya berupa sosialisasi, diskusi dan pembahasan
rencana tindak lanjut. Program ini direncanakan
diselenggarakan pada rentang Bulan Agustus 2008 – Desember
2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Stakeholders yang terdiri dari Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan Kabupaten Klaten, PPL Polanharjo, PPL
Tulung, BKK Polanharjo, Bagian Perekonomian dan
Diperindagkop terlibat sejak persiapan, perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Secara
umum, stakeholders mendukung program-program yang
ditawarkan yang prosesnya dilakukan secara bersama-sama
antara masyarakat, pemerintah desa dan YIS dalam rembug
desa sehingga disepakati rencana kerja program pengembangan
masyarakat yang akan dilakukan sesuai dengan tanggung
jawabnya masing-masing. Meski demikian, belum semua
stakeholders yang dihubungi memberikan respon positif
terhadap program.
b) Pembentukan dan Penyegaran Kelompok Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Kredit Mikro
Sasaran program ini adalah 300 (tiga ratus) anggota
yang berasal dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan
kelompok sasaran program. Tujuannya adalah membentuk dan
mereorganisasi 12 (dua belas) KSM/LKM. Untuk itu bentuk
kegiatannya berupa pembentukan kelompok dan reorganisasi.
Program ini rencananya dilaksanakan pada bulan September –
Oktober 2008 dan terrealisasi sesuai jadwal. Tapi dalam
pelaksanaannya, 12 (dua belas) kelompok yang direncanakan
dibentuk dan/atau direvitalisasi dengan anggota 150 (seratus
lima puluh) orang, ternyata berkembang menjadi 16 (enam
belas) kelompok dengan jumlah anggota lebih dari 600 (enam
ratus) orang. Peningkatan jumlah kelompok ditentukan pada
saat pelaksanaan rembug desa atas permintaan Unit CSR PT
Tirta Investama Klaten, dimana kegiatan ini sebelumnya tidak
direncanakan YIS. Pembengkakan jumlah kelompok di tahun
awal berdampak pada manajemen program YIS, khususnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
yang terkait dengan beban kerja staf pendamping dan
pembengkakan operasional pendampingan. Dengan adanya 16
(enam belas) kelompok, maka seorang staf yang rencananya
mendampingi dua kelompok, pada pelaksanaannya
mendampingi empat kelompok dengan dibantu seorang staf
lagi sebagai pendamping lapangan. Khusus untuk Desa
Karanglo yang kelompok taninya masih tergabung dengan
Gapoktan, maka pendampingannya dilakukan dengan
melibatkan koordinator program.
c) Pembuatan Peraturan Desa (Perdes)
Sasaran program ini adalah 120 (seratus dua puluh)
orang yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan
kelompok sasaran program. Focus Group Discussion,
stakeholder mapping dan penyusunan program kerja
merupakan bentuk kegiatan dalam program ini. Tidak seperti
program-program lainnya yang mengambil lokasi di enam desa
sasaran Program Pengembangan Masyarakat, program ini
hanya mengambil lokasi di Desa Keprabon, Karanglo dan
Daleman. Program ini rencananya dilaksanakan pada bulan
Desember 2008 – Juli 2009. Kegiatan ini bertujuan menyusun
Perdes sesuai dengan rumusan masalah yang telah disepakati.
Realisasi program ini belum selesai karena sampai saat
ini belum ada satu Perdes pun yang diundangkan dan baru tiga
desa yang merencanakan pembuatan perdes yaitu Desa
Keprabon Kecamatan Polanharjo yang sudah menyusun sebuah
draft Perdes yaitu Perdes tentang Pemanfaatan Air untuk Irigasi
Di Desa Keprabon yang disusun berdasarkan permasalahan
aktual terkait dengan penggunaan air untuk irigasi yang sering
menimbulkan konflik di antara para petani, Desa Karanglo
Kecamatan Polanharjo yang sudah memutuskan tema
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
pembuatan Perdes yaitu Perdes tentang larangan pemeliharaan
bebek yang mengganggu pertanian dan Desa Daleman
Kecamatan Tulung yang mengambil tema penanganan limbah
pati onggok yang menimbulkan pencemaran. Pembuatan
Perdes harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Meski
demikian, sebelum disosialisasikan, draft Perdes ini akan
dilokakaryakan dengan melibatkan masyarakat yang
berkepentingan, yaitu petani. Tahap persiapan program ini telah
dilakukan sejak Bulan Oktober 2008 dengan dilakukan
pertemuan-pertemuan secara formal melalui dialog tokoh yang
difasilitasi oleh YIS maupun melalui pertemuan-pertemuan
informal.
2) Pengembangan ekonomi
a) Sektor Pertanian
(1) Penyuluhan dan sosialisasi pertanian
Program ini memberikan penyuluhan dan
penyosialisasian beragam permasalahan di sektor pertanian
yang berkesinambungan. Sasaran program ini terdiri dari
unsur kelompok tani, tokoh masyarakat dan pemuda-
pemudi yang kesemuanya berjumlah 180 (seratus delapan
puluh) orang. Kegiatannya berupa sosialisasi dan tanya
jawab mengenai permasalahan pertanian. Kegiatan ini
rencananya dilaksanakan pada Bulan September, Desember
2008 dan Maret, Juni, September, Desember 2009.
Program penyuluhan dan sosialisasi pertanian
terlaksana sesuai jadwal yaitu dimulai Bulan September
2008 dengan terbentuk/terevitalisasinya kelompok tani.
Kegiatan ini dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal
pertemuan kelompok atau dalam kegiatan lain yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
jadwalnya ditentukan bersama antara kelompok tani dengan
YIS maupun PPL.
Kesadaran petani dalam upaya pembangunan
pertanian memerlukan proses yang cukup panjang. Materi
yang disampaikan dalam penyuluhan dan sosialisasi
pertanian ini pada umumnya terkait dengan usaha pertanian
seperti cara pemupukan berimbang, penanggulangan hama
sundep, sosialisasi tanam benih langsung (tabela),
penanganan hama tikus, sosialisasi pentingnya
berkelompok dan peran anggota kelompok dalam
mendukung perkembangan kelompok.
(2) Pelatihan pembuatan pupuk organik
Pelatihan pembuatan pupuk organik ini ditujukan
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
pengurus dan anggota kelompok tani tentang pembuatan
pupuk organik. Kegiatan ini dijadwalkan dilaksanakan pada
Bulan Januari – Juni 2009.
Sebelum pelatihan dilaksanakan, dilakukan kegiatan
studi banding pertanian organik dalam rangka konsultasi
pertanian organik di Lembah Hijau Multi Farm Sukoharjo
yang diikuti oleh 14 (empat belas) orang perwakilan
kelompok tani Desa Keprabon yang dilakukan pada tanggal
30 Agustus 2008 dan 20 (dua puluh) orang perwakilan
kelompok tani Desa Daleman yang dilakukan pada tanggal
13 November 2008. Kegiatan ini mampu menumbuhkan
motivasi yang cukup tinggi bagi masyarakat petani untuk
usaha pertanian ramah lingkungan.
Kegiatan pelatihan pengembangan pupuk organik
terlaksana sesuai jadwal, bahkan selesai lebih awal dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
waktu yang diperkirakan. Pelatihan pengembangan pupuk
organik dilaksanakan tanggal 31 Januari, 2-3, 8, 10-12, 16
dan 23 Februari 2009. Pada tanggal 31 Januari 2009
pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Tani Mulyo
Daleman, 2 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh dua
kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sedyo Maju Daleman
dan Kelompok Tani Sedyo Makmur Daleman, 3 Februari
2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Dadi Maju I
Keprabon dan Kelompok Tani Dadi Maju II Keprabon, 8
Februari 2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Sido
Dadi III Wangen, 10 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh
Kelompok Tani Sari Makmur I Kebonharjo, 11 Februari
2009 pelatihan diikuti tiga kelompok tani yaitu Kelompok
Tani Marsudi Makmur I, 12 Februari 2009 pelatihan diikuti
Kelompok Tani Sido Dadi I Wangen, 16 Februari 2009
pelatihan diikuti oleh empat Kelompok Tani yaitu
Kelompok Tani Manis Harjo I Karanglo, Kelompok Tani
Manis Harjo II Karanglo, Kelompok Tani Manis Harjo III
Karanglo dan Kelompok Tani Sari Makmur II Kebonharjo,
23 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani
Sido Dadi II Wangen.
Pelatihan pengembangan pupuk organik ini
dilatarbelakangi oleh kasus penggunaan pupuk kimia yang
semakin meningkat yang terjadi di enam desa di sekitar
wilayah PT Tirta Investama yaitu Desa Polan, Kebonharjo,
Wangen, Keprabon, Karanglo Kecamatan Polanharjo dan
Desa Daleman Kecamatan Tulung. Pelatihan ini merupakan
salah satu tahap dari kegiatan pendekatan edukatif untuk
meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya
penggunaan pupuk organik untuk mengatasi permasalahan-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
permasalahan yang terjadi di lingkungan pada umumnya
dan lahan pertanian pada khususnya.
(3) Pembuatan pupuk organik
Pelatihan pembuatan pupuk organik dilanjutkan
dengan pembuatan pupuk organik untuk menyediakan
pupuk organik oleh, dari dan untuk masyarakat. Pembuatan
pupuk organik dijadwalkan diselenggarakan pada Bulan
Januari – Juni 2009.
Pembuatan pupuk organik adalah salah satu
rangkaian sekolah lapang yang diawali dengan pelatihan
pembuatan pupuk organik yang mulai dilaksanakan pada
Bulan Januari 2009 dan dilanjutkan dengan pembuatan
pupuk organik pada Bulan Maret 2009.
(4) Community Garden (sekolah lapang)
Program sekolah lapang ini bertujuan untuk
memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai
pertanian organik. Oleh karena itu, bentuk kegiatannya
berupa praktek lapangan, diskusi konsultatif dan
pendampingan. Program ini direncanakan terselenggara
pada Bulan Maret – Agustus 2009.
Kegiatan ini baru direalisasikan pada akhir Bulan
April 2009. Sampai saat ini, yang belum melaksanakan
rembug desa adalah Desa Kebonharjo, sedangkan desa-desa
yang lain sudah melaksanakan rembug desa guna membuat
perencanaan-perencanaan mengenai pertanian organik.
Khusus di Desa Daleman, pertanian organik tidak hanya di
uji cobakan pada tanaman padi saja melainkan juga pada
tanaman palawija.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
b) Sektor Peternakan
(1) Pelatihan budidaya ternak
Pelatihan budidaya ternak ini bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus dan
anggota kelompok tentang budidaya ternak. Seperti
program-program pelatihan lainnya, bentuk kegiatan
pelatihan ini adalah ceramah dan tanya jawab. Program ini
dijadwalkan terlaksana pada Bulan Maret – April 2009 tapi
baru bisa direalisasikan tanggal 9 – 10 Juni 2009.
(2) Distribusi ternak kecil
Program distribusi ternak kecil, yang sebenarnya
merupakan upaya diversifikasi usaha tani, sasarannya
adalah masyarakat petani yang ada di Desa Karanglo, Polan
dan Wangen. Bentuk kegiatannya adalah pembelian dan
distribusi ternak kecil yaitu bebek. Kegiatan ini
dijadwalkan terlaksana pada Bulan April 2009.
(3) Demplot penggemukan sapi
Memberikan pembelajaran tentang penggemukan
sapi terhadap masyarakat Desa Karanglo dan Keprabon
yang berjumlah 12 (dua belas) orang, merupakan tujuan
dari program ini. Bentuk kegiatannya adalah pemeliharaan
sapi anakan secara bergulir, diskusi konsultatif dan
pendampingan. Kegiatan ini dijadwalkan terlaksana pada
Bulan Mei – Juni 2009.
Kegiatan-kegiatan di sektor peternakan tidak
terlaksana sesuai rencana karena sampai pada Bulan Mei
2009, kegiatan sedang difokuskan pada pertanian organik
yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat.
Kegiatan pengembangan ternak akan dilaksanakan mulai
Bulan Juni 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
c) Sektor Industri Rumah Tangga
(1) Pelatihan manajemen usaha kecil
Tujuan dari pelatihan manajemen usaha kecil adalah
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang
manajemen usaha bagi pengurus dan anggota kelompok
yang kesemuanya berjumlah 60 (enam puluh) orang dari
enam desa program pengembangan masyarakat. Kegiatan
ini dijadwalkan terlaksana pada Bulan Maret –April 2009.
Pelatihan manajemen usaha kecil terlaksana sesuai
jadwal yang terbagi dalam dua tahap yaitu pelatihan tahap
pertama tanggal 3 -5 Maret 2009 dan pelatihan tahap kedua
tanggal 10- 12 Maret 2009. Pelatihan tahap pertama
dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta pelatihan
yang terdiri dari kelompok industri rumah tangga Desa
Kebonharjo dan KSM Desa Polan dan diselenggrakan di
Balai Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten. Sedangkan pelatihan tahap kedua dihadiri oleh 29
(dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari kelompok tani
di enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat
dan diselenggarakan di Balai Desa Keprabon, Kecamatan
Polanharjo, Kabupaten Klaten.
(2) Pelatihan ketrampilan teknis (industri rumah tangga dan
kesehatan)
Tujuan dari kegiatan pelatihan ketrampilan teknis
adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 75
(tujuh puluh lima) orang pengurus dan anggota kelompok
tentang beragam teknis produksi dan pendampingan dengan
bentuk kegiatan ceramah, tanya jawab dan praktek.
Pendampingan juga dilakukan terhadap kader kesehatan.
Kegiatan ini mengambil lokasi di Desa Keprabon,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
Kebonharjo dan Daleman. Kegiatan ini dijadwalkan
terlaksana Bulan November 2008, Februari, Agustus dan
November 2009. Program ini diputuskan untuk ditunda
realisasinya karena penguasaan teknis produksi para pelaku
usaha industri rumah tangga masih cukup memadai.
d) Program Supporting
(1) Pelatihan manajemen kelompok/organisasi
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang
dasar-dasar manajemen organisasi dan program terhadap
pengurus dan anggota kelompok dari enam desa sasaran
Program Pengembangan Masyarakat adalah tujuan
dilaksanakannya program ini. Bentuk kegiatannya adalah
ceramah dan tanya jawab, diskusi, role play, studi kasus
dan penugasan-penugasan lain. Program ini dijadwalkan
terlaksana pada Bulan Oktober – November 2008.
Pelatihan manajemen kelompok/organisasi ini
dilaksanakan dua kali, yaitu pelatihan manajemen
kelompok yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat
desa dan PPL Polanharjo yang dilaksanakan di Desa
Karanglo dan pelatihan manajemen kelompok bagi
pengurus kelompok yang dilaksanakan di Desa Daleman.
Pelatihan manajemen kelompok di Desa Karanglo
diikuti oleh 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari
masyarakat, perangkat desa dan PPL Polanharjo. Hal ini
dikarenakan 18 (delapan belas) kelompok yang telah
difasilitasi pembentukannya oleh YIS di enam desa, secara
keorganisasian belum mampu mengelola kegiatannya
secara mandiri. Kelompok-kelompok tersebut masih
memerlukan pendampingan intensif dari tokoh masyarakat,
perangkat desa maupun PPL sebagai motivator setempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
Di lain pihak, ketrampilan tokoh masyarakat, perangkat
desa dan PPL dalam memfasilitasi pengelolaan kelompok
masih belum optimal, khususnya pada aspek pengelolaan
organisasi kelompok. Dari kegiatan ini teridentifikasi
beberapa fasilitator yang mempunyai kemampuan dan
ketrampilan dalam mendampingi kelompok. Di samping itu
juga telah dibuat rencana tindak lanjut dalam rangka
melakukan pendampingan kelompok di desa masing-
masing oleh peserta pelatihan.
Pelatihan manajemen kelompok di Balai Desa
Daleman tanggal 16 – 17 Desember 2008 diikuti oleh 20
(dua puluh) orang pengurus kelompok sedangkan pelatihan
manajemen kelompok tanggal 22 – 23 Desember 2008
diikuti oleh 22 (dua puluh dua) orang pengurus kelompok.
(2) Pelatihan dana bergulir
Tujuan pelatihan dana bergulir adalah meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan pengurus dan anggota
kelompok yang kesemuanya berjumlah 60 (enam puluh)
orang dari enam desa sasaran Program Pengembangan
Masyarakat mengenai dana bergulir yang meliputi
pengertian, prinsip-prinsip, pembukuan dan keuangan dana
bergulir, dimana bentuk kegiatannya berupa ceramah dan
tanya jawab, latihan soal dan diskusi kelompok serta role
play dan studi kasus. Program ini dijadwalkan terlaksana
pada Bulan Mei – Juni 2009 tapi baru akan dilaksanakan
Bulan Juli 2009. Program ini tertunda karena sampai saat
ini kelompok belum mempunyai rasa kesadaran yang cukup
dalam hal pengelolaan dana.
(3) Stimulan dana bergulir
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
Stimulan dana bergulir ini ditujukan sebagai
stimulan modal usaha bagi 180 (seratus delapan puluh)
orang yang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok dari
enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat.
Stimulan dana ini harus dikembalikan kepada kelompok
dan akan digulirkan lagi. Kegiatan ini dijadwalkan
terlaksana pada Bulan Juli – September 2009.
Kegiatan pelatihan dana bergulir dan stimulan dana
bergulir sampai saat ini belum terealisasi karena sampai
saat ini kelompok belum benar-benar kuat dan pemahaman
yang kurang matang dalam hal pembukuan dan pengelolaan
keuangan.
3) Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
a) Kesehatan masyarakat
(1) Pelatihan kader masyarakat
Pelatihan kader kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader
kesehatan yang kesemuanya berjumlah 30 (tiga puluh)
orang, mengenai bidang ketrampilan dasar dan
pendampingan dengan bentuk kegiatan yang berupa
ceramah dan tanya jawab, diskusi, role play, studi kasus
dan penugasan-penugasan lain. Kegiatan ini mengambil
lokasi di Desa Kebonharjo dan dijadwalkan terselenggara
pada Bulan Februari 2009. Namun sampai saat ini pelatihan
belum juga terlaksana karena YIS masih mengupayakan
koordinasi dengan pihak Puskesmas setempat. Karena
koordinasi belum terjalin dengan baik, kegiatan akan
dialihkan pada pembuatan data dasar golongan darah
masyarakat yang berguna apabila ada masyarakat yang
memerlukan transfusi darah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
b) Lingkungan hidup
Pengembangan lingkungan hidup akan dilaksanakan
pada program selanjutnya.
4) Technical Assistance
a) Pendampingan teknis dan manajerial
Pendampingan teknis dan manajerial ditujukan untuk
memberikan bantuan terhadap anggota dan pengurus kelompok
dari enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat,
mengenai teknis dan manajemen pelaksanaan kegiatan serta
pemecahan masalah. Bentuk kegiatannya berupa
pendampingan formal dan tidak formal dengan cara kunjungan
berkala/insidental, diskusi dan pelibatan diri dalam kegiatan-
kegiatan yang diorganisir oleh masyarakat. Kegiatan ini
dijadwalkan terlaksana pada Bulan Agustus – Desember 2009.
Pendampingan teknis dan manajerial terlaksana sesuai
jadwal yaitu dimulai pada Bulan Agustus 2008. Pelaksanaan
pendampingan teknis dan manajerial setiap kelompok pada
umumnya dilakukan setiap pertemuan rutin kelompok dan pada
saat ada kebutuhan mendesak dari kelompok yang biasanya
muncul ketika ada permasalahan dalam kelompok. Secara
umum kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan lebih
pada upaya-upaya penyadaran dan penguatan kegiatan
kelompok.
b) Dialog (tokoh masyarakat dan kelompok tani)
Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan sarana
komunikasi bersama antara kelompok sasaran program, tokoh
masyarakat, dan pemerintah yang kesemuanya berasal dari
enam desa sasaran program pengembangan masyarakat, dengan
bentuk kegiatan diskusi dan pembahasan-pembahasan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
permasalahan desa/kelompok. Program ini akan dilaksanakan
setiap dua bulan mulai September 2008.
Kegiatan ini terlaksana lebih awal yaitu mulai Bulan
Agustus 2008 dan telah menghasilkan berbagai macam usulan
kegiatan program pengembangan masyarakat di enam desa dua
kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu mengenai siapa saja yang
akan menjadi kelompok sasaran program, pelaksana eksekusi
di tingkat lapangan, sudah adakah pemahaman yang sama
terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dan
jadwal serta substansi kegiatan yang telah disepakati masih
konstektual atau tidak. Dengan dialog tokoh tersebut,
diharapkan tercapai pemantapan persiapan kegiatan program,
menentukan pihak-pihak yang dapat dihubungi terkait dengan
pelaksana program di lapangan dan calon kelompok sasaran
program serta membuat kesepakatan-kesepakatan lain yang
terkait dengan tujuan program.
5) Planning, Monitoring dan Evaluasi
a) Pertemuan rutin kelompok dan monitoring
Pertemuan rutin kelompok dan monitoring kelompok
sasaran program di enam desa sasaran Program Pengembangan
Masyarakat dilakukan guna mengetahui perkembangan
program di enam desa sasaran Program Pengembangan
Masyarakat melalui kunjungan lapangan, studi dokumen dan
berbagai metode penggalian informasi lainnya. Kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2008 – Desember 2009.
Kegiatan ini terlaksana pada Bulan Agustus 2008 dan
menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai jadwal
pertemuan kelompok di enam desa sasaran Program
Pengembangan Masyarakat dengan dihadiri seorang staf
pendamping guna memperoleh informasi terkait dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
perkembangan dan permasalahan kelompok dan pemupukan
modal usaha pertanian.
6) Biaya program
Pengadaan biaya operasional ini digunakan oleh pelaksana
program untuk mendukung implementasi program, penyediaan
honor, sewa dan pengadaan sarana dan prasarana program.
Besarnya biaya operasional yang berasal dari sponsor dan swadaya
ini dinegosiasikan pada Bulan Agustus 2008 – Desember 2009.
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program mulai Agustus
2008-Desember 2009 adalah sebesar Rp 997.370.000,- yang terdiri
dari PT Tirta Investama Klaten Rp 755.770.000,-, swadaya YIS
dan masyarakat sebesar Rp 241.600.000,-. Sedangkan dana untuk
penjajakan kebutuhan sampai dengan Perencanaan Bersama
Masyarakat adalah kurang lebih sebesar Rp 42.000.000,-
d. Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat.
Evaluasi program bertujuan melakukan kajian capaian-capaian
pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada pihak-
pihak terkait terhadap kelompok sasaran program di enam desa
program pengembangan masyarakat yang dijadwalkan terlaksana pada
Bulan November 2008 dan November – Desember 2009. Namun
dengan adanya perjanjian kerja dengan PT Tirta Investama Klaten
dengan YIS dalam pelaksanaan program, maka evaluasi diadakan pada
setiap termin kegiatan. Pada termin I bentuk evaluasi berupa progress
report dengan sumber laporan kegiatan, laporan mingguan staf dan
laporan bulanan agar PT Tirta Investama Klaten dapat mendapatkan
informasi secara lebih mendalam dalam melakukan langkah-langkah
untuk mengambil keputusan dalam program ini.
Evaluasi program pada akhirnya baru direalisasikan pada
Bulan Januari 2009 karena termin I pelaksanaan program
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
pengembangan masyarakat adalah Bulan Agustus – Desember 2008
(Wawancara tanggal 14 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB).
2. Pembahasan
Perusahaan yang berbentuk perseroan, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu yang
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sementara itu, Pasal 1
angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1997 tentang Dokumen
Perusahaan menyiratkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang
dilakukan secara terus menerus dengan memperoleh laba. Dengan
demikian, tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan Dalam
mencari keuntungan, sebuah perusahaan dituntut untuk berjalan sesuai
dengan prinsip triple bottom line yaitu profit (laba), people (masyarakat)
dan planet (lingkungan). Prinsip inilah yang kemudian diadaptasi oleh PT
Tirta Investama Klaten untuk menentukan visi misi perusahaan dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu visi misi PT Tirta Investama
Klaten adalah mengembangkan model bisnis berkesinambungan yang
inovatif khusus untuk pengelolaan sumber daya air dan pengembangan
masyarakat.
PT Tirta Investama Klaten adalah perusahaan multinasional yang
menjalankan kegiatan usahanya dengan mengambil sumber daya alam,
menyadari bahwa pendirian sebuah perusahaan akan mempengaruhi
kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya
masyarakat sekitar dan salah satu instrumen dalam yang mempengaruhi
pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara. Berkaitan dengan
permasalahan ini, sejak tahun 2005 mayoritas kepemilikan saham
perusahaan beralih kepada seorang warga negara Perancis yang bernama
Antoine Riboud yang sebelumnya didirikan dan dimiliki oleh seorang
warga negara Indonesia yang bernama Tirto Utomo, PT Tirta Investama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
Klaten mulai melaksanakan upaya-upaya pendekatan di lingkungannya
seperti CSR. Tetapi alokasi dana CSR waktu itu, pengelolaannya
diserahkan pada Pemerintah Kabupaten setempat yaitu Pemerintah
Kabupaten Klaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006, diketahui
bahwa sumbangan PT Tirta Investama Klaten kepada Pemerintah
Kabupaten Klaten pada tahun 2006 adalah Rp 2.692.924.000,- (Laporan
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2006. www.bpk.go.id. diakses tanggal 10 Juni 2009
pukul 08.00 WIB).
Menurut Joko Suseno, Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo, CSR
PT Tirta Investama Klaten diwujudkan dalam program penghijauan di
Desa Ngaran, Borongan, Karanglo dan Desa Janti Kecamatan Polanharjo
pada tahun 2006 dengan dana kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- untuk
setiap desa (Wawancara tanggal 24 Juli 2009 Pukul 10.30 WIB). Tidak
berbeda dengan CSR yang dilaksanakan di Kecamatan Tulung, menurut
Muchamad Nurrosyid, Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, CSR PT Tirta
Investama Klaten dilaksanakan pada tahun 2006 dengan program
penghijauan di Desa Majegan, Kiringan, Bono dan Beji Kecamatan
Tulung dengan dana kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- untuk setiap
desa (Wawancara tanggal 28 Juli 2009 Pukul 10.00 WIB).
PT Tirta Investama Klaten pada tahun 2007 menunjuk sebuah
lembaga independen, YIS untuk bekerja sama melaksanakan CSR yang
diwujudkan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat
khususnya bagi masyarakat sekitar. Komitmen PT Tirta Investama Klaten
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan
adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
dan masyarakat pada umumnya.
Program Pengembangan Masyarakat PT Tirta Investama Klaten
bekerja sama dengan YIS diawali dengan tahap persiapan yang terdiri dari
penjajakan kebutuhan, lokakarya hasil penjajakan kebutuhan dan PBM
serta tahap pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat dengan
melibatkan stakeholders terkait yaitu, Pemerintah Kabupaten Klaten,
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian
Kabupaten Klaten dan enam desa calon sasaran Program Pengembangan
Masyarakat di Kabupaten Klaten.
Tahap yang paling mendasar dalam pelaksanaan Program
Pengembangan Masyarakat adalah penguatan kelompok dengan cara
membangun komunikasi dengan para anggota kelompok dan antar
kelompok untuk menggalang dukungan serta koordinasi. Penguatan
kelompok juga bertujuan untuk menimbulkan rasa saling membutuhkan
antar anggota dan kelompok serta pembangunan organisasi-organisasi
sosial masyarakat. Kelompok-kelompok dikategorikan berdasarkan
kegiatan ekonomi yang dilakukan.
Kelompok-kelompok masyarakat merupakan komponen penting
untuk melakukan perubahan baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat. Transformasi sosial hanya dapat berhasil apabila masyarakat
menyadari akan hak dan kewajibannya serta mempunyai kemampuan
untuk melaksanakannya. Untuk menciptakan transformasi tersebut, YIS
telah melakukan komunikasi, sosialisasi dan advokasi dalam bentuk
penyuluhan, diskusi-diskusi, pelatihan dan pendampingan. Komunikasi
dengan kelompok masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai
sarana assessment, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk
mengetahui perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat guna
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
mendapatkan kesamaan dan kesepakatan program yang tersusun secara
partisipatif, terpadu, terencana, tepat dan berdaya guna bagi masyarakat.
Program pengembangan masyarakat PT Tirta Investama Klaten
bekerjasama dengan YIS telah memberikan manfaat, yaitu:
a. Menurut Natalia, staf CSR PT Tirta Investama Klaten, bagi PT Tirta
Investama Klaten, perusahaan dapat memperbaiki hubungan dengan
masyarakat sekitar. Sebelum Program Pengembangan Masyarakat
dilaksanakan, upaya-upaya perlawanan dalam bentuk demonstrasi dari
sebagian masyarakat sekitar yang menyatakan penentangan sangat
sering terjadi. Namun setelah PT Tirta Investama Klaten melaksanakan
CSR yang bekerja sama dengan YIS melalui konsep pengembangan
masyarakat dengan didahului penjajakan kebutuhan sebagai dasar
perencanaan program, upaya perlawanan dalam bentuk demonstrasi
tidak pernah terjadi lagi (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 16.00
WIB).
b. Menurut Agung Widodo, bagi YIS sendiri Program Pengembangan
Masyarakat yang sampai saat ini telah dan sedang dilaksanakan, dapat
menjadi bahan pembelajaran YIS dalam membuat konsep dan
perencanaan program-program selanjutnya dalam kaitannya dengan
pengembangan masyarakat utamanya masyarakat di lingkungan pabrik
(Wawancara tanggal 14 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB).
c. Menurut Yudi, Kepala Desa Karanglo, masyarakat dapat menambah
ketrampilan dan pengetahuan dari pelatihan dan pendampingan yang
diberikan YIS. Perubahan pola pikir pemimpin dan masyarakat untuk
mandiri dan berani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa
harus bergantung pada pimpinan. Masyarakat yang sebelumnya
bersaing secara individu dalam mengembangkan usahanya, sekarang
telah berkelompok guna mengembangkan usahanya. Sebagian besar
masyarakat telah berorientasi pada pengembangan masyarakat yang
berkelanjutan, bahwa di masa yang akan datang ketika YIS atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
bahkan PT Tirta Investama Klaten tidak mendampingi masyarakat,
masyarakat dapat berkembang secara mandiri (Wawancara tanggal 14
Juli 2009 Pukul 09.45).
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh para pemangku
kepentingan menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan.
Kedudukan masyarakat sebagai rekan dalam pengembangan masyarakat
menunjukkan CSR telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan. Perusahaan dan masyarakat secara bersama-sama mampu
mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi
di masyarakat.
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi implementasi CSR di
Indonesia, yaitu:
a. Komitmen pimpinan perusahaan
Menurut Natalia, staf CSR PT Tirta Investama Klaten, CSR
telah dilaksanakan PT Tirta Investama Klaten sejak tahun 2005
sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan
(Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 16.00 WIB). Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan bahwa CSR adalah
komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas
setempat dan masyarakat pada umumnya.
Pada tahun 2005, kepemilikan PT Tirta Investama Klaten
berpindah ke tangan Antoine Riboud yang sebelumnya dimiliki oleh
Tirto Utomo. Perihal ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan
perusahaan sangat berpengaruh terhadap kebijakan CSR perusahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
b. Berkaitan dengan kematangan perusahaan
PT Tirta Investama Klaten adalah salah satu perusahaan air
minum dalam kemasan dari Aqua Grup yang tergabung dalam Danone
Group. PT Tirta Investama berdiri sejak tahun 1973 dan merupakan
perusahaan multinasional sejak tahun 2001, 74 % kepemilikan saham
di PT Tirta Investama dimiliki oleh Danone Group yang sebelumnya
hanya memiliki 40% saham. PT Tirta Investama Klaten sebagai
perusahaan multinasional yang mengikuti standar ISO 26000 yang
berkomitmen dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan serta
mengembangkan komunikasi dan memberikan manfaat bagi
masyarakat khususnya masyarakat sekitar.
c. Regulasi yang diatur pemerintah
Regulasi yang mengatur mengenai CSR dan perpajakan
berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan. Di Indonesia, belum disahkannya Rancangan Peraturan
Pemerintah menjadi kendala dalam terciptanya aturan bahwa CSR
adalah sebuah keharusan bagi perusahaan.
Program Pengembangan Masyarakat di enam desa di dua
kecamatan Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari
implementasi CSR yang dalam pelaksanaannya dalam penerapannya juga
tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG
tersebut diwujudkan dalam:
a. Prinsip keterbukaan informasi
Prinsip keterbukaan informasi diwujudkan dengan cara
memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai
permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan pemerintah, untuk
diselesaikan bersama dengan masyarakat.
b. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas adalah prinsip adanya kejelasan fungsi,
hak kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
saham, dewan komisaris dan dewan direksi atau adanya kejelasan
fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat
dari pembagian tugas dan wewenang PT Tirta Investama Klaten dalam
pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui kerja
sama dengan YIS.
c. Pertanggungjawaban
Bentuk pertanggungjawaban PT Tirta Investama Klaten
terwujud dalam pelaksanaan CSR-nya sebagai salah satu tujuan
perusahaan yang taat terhadap aturan yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya
Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74 ayat (1). Pada tahap awal, sosialisasi,
penyuluhan, pelatihan dan pembuatan demplot pupuk organik yang
ditujukan untuk mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan
pupuk dan obat-obatan kimia menjadi pertanian organik yang ramah
lingkungan dan mampu mengurangi ongkos produksi.
d. Kemandirian
Prinsip kemandirian mensyaratkan pengelolaan perusahaan
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan atau
campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan PT Tirta Investama Klaten
dengan menjalin kemitraan dengan YIS dalam melaksanakan salah
satu program CSR-nya yaitu pengembangan masyarakat di enam desa
di dua kecamatan Kabupaten Klaten. Kemitraan ini bertujuan
menghindarkan kepentingan perusahaan yang terkadang menggunakan
CSR sebagai pencitraan perusahaan bukan sebagai perwujudan itikad
baik perusahaan untuk ikut memberikan kontribusi pada stakeholders
(masyarakat sekitar) menuju pembangunan berkelanjutan.
e. Kesetaraan dan kewajaran
Prinsip kesetaraan dan kewajaran diwujudkan dengan
masyarakat berkedudukan sebagai subjek program baik dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat.
Perusahaan hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program yang disusun bersama
masyarakat.
C. Kendala-kendala yang Dihadapi PT Tirta Investama Klaten dan Yayasan
Indonesia Sejahtera (YIS) dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang Salah Satunya Diwujudkan dengan Program
Pengembangan Masyarakat dan Solusinya
Menurut Agung Widodo selaku Koordinator Program Pengembangan
Masyarakat, Program Pengembangan Masyarakat di enam desa di dua
kecamatan Kabupaten Klaten yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PT
Tirta Investama Klaten bersama YIS, menghadapi beberapa kendala yaitu:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat yang merupakan
salah satu konsep CSR, idealnya dilaksanakan oleh perusahaan sendiri
tanpa melibatkan pihak lain untuk menjamin kerahasiaan perusahaan.
Namun karena SDM perusahaan yang masih terbatas mengenai CSR, pada
akhirnya perusahaan melibatkan pihak ketiga yaitu LSM YIS. Dalam hal
ini, YIS bukan pelaksana CSR dari PT Tirta Investama Klaten, melainkan
sebagai mitra dalam pelaksanaan CSR di enam desa sasaran Program
Pengembangan Masyarakat. Karena konsep CSR yang dilaksanakan di
enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat adalah konsep
yang diusulkan YIS. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa
kemitraan CSR antara PT Tirta Investama Klaten dengan YIS mempunyai
sisi positif yaitu bahwa CSR yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama
Klaten dengan YIS bukan merupakan alat perusahaan untuk menjaga citra
perusahaan atau dapat dikatakan sebagai uang pelicin agar perusahaan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar melainkan merupakan
komitmen perusahaan untuk menerapkan tata kelola dan hubungan yang
baik dengan pihak eksternal khususnya masyarakat sekitar serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
mengembangkan model bisnis berkesinambungan yang inovatif khusus
pengelolaan sumber daya air dan pengembangan masyarakat.
2. Belum adanya payung hukum dalam pelaksanaan CSR
CSR di Indonesia, sampai saat ini baru diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam
pelaksanaannya, membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar dan
payung hukum dalam pelaksanaannya. Belum disahkannya Rancangan
Peraturan Pemerintah mengakibatkan adanya keberagaman pendapat
mengenai konsep pelaksanaan CSR, standarisasi pelaksanaan CSR,
kewajiban penyusunan laporan dan pengungkapan CSR, kategori kegiatan
industri yang wajib melaksanakan CSR, verifikasi pihak-pihak ketiga yang
dalam kaitannya ikut membantu atau bahkan bermitra dengan perusahaan
dalam pelaksanaan CSR-nya dan seandainya dimungkinkan adanya sebuah
lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan CSR serta sanksi yang
jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.
Tindakan kedermawanan sampai saat ini masih banyak dilakukan
perusahaan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan CSR. Selain itu, karena
ketiadaan payung hukum, perusahaan dapat berkelit bahwa pelaksanaan
CSR bukan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan
melainkan bersifat sukarela.
3. Regulasi Perpajakan yang kurang mendukung pelaksanaan CSR
Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, ditinjau dari
sudut pandang perpajakan, terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sudut PPh, perusahaan biasanya
memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program
CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba
kena pajak. Sebagai contoh, biaya program beasiswa, magang dan
pelatihan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan dari sudut
PPN, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga barang dan/atau jasa
yang diberikan tidak terhutang PPN. Salah satu contohnya adalah bantuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
bagi korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei
2006 serta gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pesisir pantai selatan
Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.03/2006. Peraturan ini
menunjukkan bahwa fasilitas pajak hanya diberikan pada bantuan bencana
alam saja. Permasalahan lain yang masih menjadikan perusahaan enggan
melakukan CSR adalah bahwa biaya pelaksanaan CSR yang dikeluarkan
perusahaan, tidak dihitung sebagai salah satu pengeluaran perusahaan yang
mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pelaksanaan
CSR adalah kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan kepedulian sebagian besar
perusahaan menjadi bersifat insidental dan bukan merupakan program
yang dilakukan secara terus menerus.
4. Kondisi budaya Masyarakat
Masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap pihak luar.
Permasalahan lain yang masih mengganjal adalah ketergantungan
masyarakat terhadap pimpinan, baik secara formal maupun non formal.
Sehingga ketika YIS melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat,
ada sebagian kecil masyarakat yang kurang kooperatif.
Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan di atas adalah:
1. Bekerja sama dengan pihak ketiga
Keterbatasan perusahaan dalam hal SDM dapat diatasi dengan
melibatkan stakeholders atau pihak ketiga dalam pembuatan konsep dan
pelaksanaan CSR. Pihak ketiga tersebut antara lain akademisi dan LSM.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
2. Berpedoman pada perjanjian kerja sama
Ketiadaan payung hukum sebagai dasar teknis pelaksanaan CSR
dapat diatasi dengan mengadakan kerja sama antara PT Tirta Investama
Klaten dengan YIS. Perjanjian kerja sama ini dibagi dalam dua perjanjian
kerja sama yaitu perjanjian untuk melakukan penjajakan kebutuhan dan
perjanjian untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat.
Perjanjian penjajakan kebutuhan telah selesai dilaksanakan oleh YIS. Hasil
penjajakan kebutuhan adalah kondisi masyarakat secara menyeluruh yang
digunakan sebagai dasar penyusunan program.
3. Sosialisasi kepada masyarakat
Sosialisasi sudah dan sedang dilakukan kepada masyarakat guna
mengubah pola pikir masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan sejak tahap
persiapan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat yaitu
lokakarya hasil penjajakan kebutuhan dengan mengundang tokoh-tokoh
masyarakat, Perencanaan Bersama Masyarakat dengan mengundang 25
(dua puluh lima) wakil masyarakat desa yang terdiri dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, anggota BPD, organisasi-organisasi di tingkat
masyarakat, alumni lokakarya dan masyarakat umum yang kesemuanya
berasal dari enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat dan
pada tahap pelaksanaan program.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. PT Tirta Investama Klaten telah berkomitmen melaksanakan CSR sejak
tahun 2005 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah
satu bentuk CSR PT Tirta Investama Klaten adalah pengembangan
masyarakat yang dilaksanakan di enam desa di dua kecamatan Kabupaten
Klaten yang diwujudkan melalui kerjasama antara perusahaan dengan
masyarakat sekitar untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di
sekitar pabrik dengan menggunakan pola komunikasi bottom up dan top
down dalam pencapaian kesepakatan-kesepakatan. Pengembangan
masyarakat sampai saat ini merupakan konsep yang paling ideal bagi
pelaksanaan CSR di Indonesia karena masyarakat dilibatkan secara
langsung dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program. Program Pengembangan Masyarakat ini meliputi pemberdayaan
ekonomi, sosial, pendidikan dan hukum. Belum dapat diketahui bisa
tidaknya pengembangan masyarakat sebagai salah satu instrumen
peningkatan perekonomian masyarakat karena Program Pengembangan
Masyarakat baru dilaksanakan pada Bulan Agustus 2008. Sedangkan
dampaknya baru dapat diketahui hasilnya minimal sekitar tiga sampai
empat tahun mendatang. Meski demikian telah terjadi perubahan sikap,
pola pikir dan perilaku masyarakat diantaranya kemauan masyarakat untuk
berkelompok dan belajar.
2. Kendala yang dihadapi YIS dalam menerapkan CSR adalah keterbatasan
sumber daya, belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai
pelaksanaan CSR, regulasi perpajakan yang kurang mendukung
pelaksanaan CSR, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
pelaksanaan CSR. Solusi yang dapat dilakukan YIS untuk mengatasi
kendala tersebut antara lain bekerjasama dengan pihak ketiga, berpedoman
pada perjanjian kerjasama dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa saran, antara lain:
1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung
jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, maka
pemerintah hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai CSR. Selain itu, untuk menghindari
benturan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang
disebabkan adanya alasan bahwa perusahaan tidak wajib melaksanakan
CSR karena Rancangan Peraturan Pemerintah belum disahkan sedangkan
masyarakat sudah menyadari pentingnya pelaksanaan CSR oleh suatu
perusahaan.
2. Keuntungan perusahaan yang diperuntukkan CSR hendaknya menjadi
pengeluaran perusahaan yang tidak kena pajak. Oleh karena itu,
pemerintah sebaiknya mengadakan perubahan aturan dalam bidang
perpajakan yang memuat kriteria khusus fasilitas pajak dalam pelaksanaan
CSR perusahaan.
3. PT Tirta Investama Klaten hendaknya lebih terbuka dengan akademisi
sebagai salah satu pemangku kepentingan guna mempromosikan CSR
yang telah dilaksanakan di lingkungan yang lebih luas.
4. Masyarakat hendaknya lebih terbuka terhadap hal-hal dan pengetahuan
baru sepanjang hal tersebut bermanfaat terhadap kelangsungan hidup
masyarakat.