implikasi amandemen uud 1945 terhadap sistem ketatanegaraan indonesia dalama konteks negara hukum

Click here to load reader

Post on 25-Nov-2015

257 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hukum Tata Negara

TRANSCRIPT

28

BAB I KONSTITUSIA. Tinjauan umum tentang konstitusiSebelum penulis masuk ke dalam pembahasan UUD 1945, lebih tepatnya tentang perubahan atau amandemen UUD 1945 termasuk hasil dari perubahannya tersebut, alangkah baiknya apabila terlebih dahulu penulis mengajak pembaca untuk memahami secara umum tentang teori konstitusi. Tidak lain disebabkan bahwa UUD 1945 yang juga merupakan konstitusi bagi bangsa Indonesia, tentunya juga memiliki berbagai kesamaan dan perbedaan baik dalam hal teori sebagai sebuah konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain itu, akan diperoleh nilai-nilai yang kemudian menjadi standar, untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa suatu konstitusi dianggap sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bernegara pada umumnya. Standar-standar tersebut merupakan suatu pedoman untuk selanjutnya memberikan penilaian tentang betapa pentingnya keberadaan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, yang sekaligus kedudukannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selanjutnya dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan sumber hukum terpenting dan utama bagi negara. Pada zaman modern dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi (Chaidir,2007;29). Hal ini disebabkan adanya hubungan klausal antara negara dan konstitusi atau undang-undang dasar (Soemantri,1992;71). Hubungan tersebut timbul tidak lain disebabkan setiap negara memiliki konstitusi (Kelsen,2011;373). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Winarno, 2009;64). Begitupun dengan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi, yang disahkan oleh PPKI sebagai lembaga yang berwenang pada waktu itu. Kemudian berhasil mengesahkannya sebagai konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini berarti konstitusi sudah ada sejak berdirinya sebuah negara, bahkan keberadaannya sudah dikenal seiring dengan perkembangan serta kompleksitas kehidupan bernegara. Tetapi tentunya dalam pengertian konstitusi yang pertama dalam suatu negara sebagaimana dimaksud di atas adalah negara kota (city state) seperti Athena. Thaib dkk (2010;2) menyatakan bahwa pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 S.M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan konstitusi memiliki arti yang penting bagi suatu negara, meskipun fungsi konstitusi sebagaimana dimaksud seperti sekarang ini, baru lahir pada saat Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Dengan demikian, undang-undang dasar/konstitusi merupakan wujud kehidupan daripada bangsa-bangsa yang telah beradab, bahkan sebagai dasar dalam menjalankan keberadabannya yang didasarkan pada hukum tertinggi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan di negara-negara tersebut. Samidjo (1985;231) berpendapat bahwa undang-undang dasar merupakan perwujudan daripada hukum tertinggi yang merupakan sumber bagi segala hukum yang lainnya. Jika pendapat Samidjo dikaitkan dengan Indonesia, maka akan diperoleh bukti/fakta bahwa negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, juga memiliki konstitusi/undang-undang dasar yang disahkan oleh PPKI sebagai lembaga pembentuk negara pada saat itu. Bahkan dapat ditemukan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar, sekaligus tentunya sebagai hukum yang tertinggi seperti dimaksud di atas. Karena sebagai hukum ia mengikat dan memaksa: (1) setiap lembaga negara, (2) setiap warga negara Indonesia, (3) setiap penduduk Indonesia, dan (4) setiap lembaga/organisasi kemasyarakatan (LSM, ormas, partai politik) (Hanapiah,2001;10). Lebih lanjut, konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa, dikarenakan terdapat hal-hal mendasar yang tercantum dalam konstitusi tersebut sebagai hukum dasar yang tertinggi. Menurut K.C Wheare (2005;96) konstitusi pada hakekatnya, bukan sekedar hukum biasa. Ia adalah hukum dasar, ia menyediakan landasan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Ia adalah prasyarat dari hukum dan peraturan. Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga (the citizen) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Marzuki,2009;19). Tentunya selain itu juga, UUD/konstitusi merupakan aturan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang tidak hanya dipatuhi oleh warga negara namun, juga oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, tentunya UUD memiliki sifat yang sama dengan norma-norma serta aturan yang lainnya yaitu mengatur dan memaksa, bahkan sifat memaksanya diatur dengan jelas lewat penjabarannya kembali dalam bentuk undang-undang sebagai pelaksanaan UUD tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD memuat norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati (bersifat imperatif) (Rindjin,2009;267).Seiring dengan berjalannya waktu, setiap negara yang memiliki konstitusi atau UUD tentunya akan berbeda, baik mengenai isi, maksud serta tujuan untuk diadakan/dibentuknya sebuah konstitusi. Bahkan hal yang paling mencolok terkait dengan perbedaan antara satu konstitusi dengan konstitusi negara yang lainnya adalah berkenaan dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya. Senada dengan pendapat tersebut, Manan dan Magnar (1997;145) menyatakan bahwa berbagai undang-undang (UUD) di dunia menunjukan berbagai perbedaan materi muatan. Perbedaan pokok dijumpai antara mereka yang menganggap konstitusi terutama dan hampir semata-mata sebagai dokumen hukum yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan hukum dan mereka menganggap konstitusi sebagai semacam manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau, sebagaimana yang disebut podsnap, sebuah piagam negara (Charter of the land) (K.C Wheare,2005;49). Selain perbedaan tersebut sebagaimana dimaksudkan di atas, perbedaan terjadi karena berbagai faktor, seperti bentuk negara, pemerintahan, sejarah negara, cita-cita negara, termasuk perbedaan ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Di samping itu tidak kalah pentingnya, pengalaman negara yang bersangkutan acap kali menentukan corak UUD (Asshiddiqie dan Manan,2006;2).Walaupun dapat dijumpai berbagai perbedaan muatan materi dalam setiap konstitusi di berbagai negara, namun konstitusi sebagai dokumen formal yang juga memiliki nilai dan kedudukan berbeda dengan dokumen-dokumen hukum yang lainnya. Perbedaan nilai dan kedudukan tersebut sebenarnya dapat ditinjau dari kedudukan maupun fungsi konstitusi yang diberikan di dalam negara itu sendiri, yaitu di negara tempat konstitusi tersebut berlaku. Jika dilihat dari kedudukannya, maka akan terlihat bahwa hal-hal yang diatur dalam konstitusi memiliki nilai yang lebih tinggi/luhur, dibandingkan dengan hal-hal yang diatur dalam dokumen hukum yang lainnya. Dengan kata lain, isi konstitusi tersebut merupakan hal-hal yang paling penting dan mendasar yang perlu diletakan di dalam konstitusi tersebut sebagai dokumen formal. A.A.H. Struycken (dalam Hantoro,2009;1-2, Syahuri,2004;15, Huda,2010;149-150, Thaib,2010;57), menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;4. Suatu keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.Walaupun dari berbagai konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara dapatlah ditemui berbagai perbedaan, baik berkaitan dengan kedudukan, fungsi maupun dalam materi yang diatur di dalam konstitusi tersebut, tetapi tentunya ada kesamaan beberapa materi yang bersifat pokok dan pastinya selalu terdapat di setiap konstitusi sehingga negara yang memiliki konstitusi tersebut dapat dianggap sebagai negara konstitusional (constitutional state), materi pokok sebagaimana dimaksud di atas yaitu:1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara;2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental(Soemantri,2006;60,Soemantri,1992;47,Thaib,2010;16,Syahuri,2004;15).Untuk lebih mengetahui secara mendalam berkaitan dengan materi undang-undang dasar/konstitusi sebagaimana dimaksud di atas, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai hal-hal di atas seperlunya. Hal yang pertama untuk perlu dibahas dalam hal ini adalah hak asasi manusia yang perlu dicantumkan dalam konstitusi, sebagai wujud daripada pengakuan bahwa negara tersebut adalah negara konstitusional (constitutional state). Hak asasi manusia berasal dari istilah droits de I home (Bahasa Perancis), human right (Bahasa Inggris), menslijke rechten (Bahasa Belanda), serta fitrah (Bahasa Arab). Ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental (Mahmud MD,2001;127). Dikatakan fundamental dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang hanya dimiliki serta melekat pada manusia. Pada hakekatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu persamaan dan hak kebebasaan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakan (Ali,2010;146). Sebagai hak yang fundamental tentunya harus mendapatkan jaminan hukum yang fundamental juga, konstitusilah sebagai aturan fundamental yang dapat melindungi hak asasi manusia dari kekejaman penguasa. Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfare state, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional (Thaib dkk,2010;6). Dengan adanya muatan materi pokok konstitusi yang mengatur hak asasi manusia seperti di atas, membuktikan bahwa adanya konstitusi setidak-tidaknya dalam tataran teoritis, minimal dapat menjamin bahwa hak-hak dasar manusia tidak akan dilanggar oleh penguasa. Namun, perlu diperhatikan dengan seksama bahwa berkaitan dengan konstitusi dapat dikatakan, tidak hanya dengan adanya konstitusi, maka hak asasi manusia akan terjamin dengan sendirinya. Untuk adanya perlindungan konstitusional bagi hak-hak asasi manusia, masih banyak syarat yang diperlukan oleh sebuah negara yang mengaku sebagai pelindung hak asasi manusia. Tidak lain disebabkan, tidak dengan sendirinya suatu negara yang memiliki konstitusi, dapat disebut sebagai negara pelindung hak asasi manusia, oleh karena itu kita harus melihat kembali isi konstitusi tersebut, apakah secara kenyataan aturan konstitusi tersebut menjamin hak asasi manusia sebagai ciri daripada negara demokratis. Jadi, tidak cukup menjanjikan hak-hak demokrasi hanya melalui hukum tertulis, atau bahkan dengan suatu dokumen konstitusional. Hak-hak tersebut harus secara efektif dilaksanakan dan secara efisien tersedia bagi warga negaranya dalam prakteknya. Jika hal itu tidak terjadi, maka dalam hal ini sistem tersebut tidak demokratis, walau apa pun alasan yang dinyatakan oleh penguasanya, dan hiasan-hiasan demokrasi hanya sekedar fasada (permukaan) bagi aturan yang demokratis (Dahl,2001;69). Jadi, dapat saja apa yang diatur dalam konstitusi, ternyata berbeda dengan praktek di lapangan, yang nyata-nyata tindakan yang telah dilakukan oleh penguasa tersebut bertentangan dengan isi (ketentuan) konstitusi itu sendiri, yang pada prinsipnya menekankan perlindungan hak asasi manusia. Namun, bukan berarti tidak ada gunanya, jika hak asasi manusia tersebut tertulis secara tegas (expressis verbis) dalam konstitusi, namun perlu ditegaskan kembali prinsip-prinsip konstitusional dalam menjamin hak-hak asasi tersebut dalam realitas, tentunya hal tersebut akan terlihat hanya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan demikianlah kita dapat menilai tindakan negara tersebut apakah sudah konstitusional atau tidak. Hal tersebut semata-mata sebagai evaluasi terhadap praktek-praktek konstitusional suatu negara. Apakah konstitusi tersebut menganut gagasan konstitusionalisme atau tidak, karena konstitusi tanpa gagasan konstitusionalisme merupakan suatu pengingkaran terhadap maksud awal daripada dibentuknya konstitusi itu sendiri. Konstitusi dalam hal ini seharusnya memberikan jaminan agar hak-hak asasi tersebut dapat diselenggarakan dan dinikmati oleh rakyat, bahkan dalam hal ini perlu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, terutama oleh pemerintah sebagai penanggungjawab utama yang tentunya juga perlu dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Artinya, konstitusi itu sebenarnya tidak boleh memberi pembatasan atas HAM atau menjadikan sebagai sisa dari kekuasaan pemerintah semata (Mahmud MD,2010;153). Apalagi yang menyebut dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, karena inilah merupakan ciri khasnya yang utama sebagai suatu negara hukum, baik yang menganut konsep negara hukum formal maupun material. Oleh karena itu, asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok, prinsip utama yang menentukan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau bermaksud menegakan rule of law (Fadjar,2005;44). Negara hukum adalah suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi (Kusnardi dan Sarigih,2008;136). Namun, tidak berarti bahwa jaminan-jaminan HAM pertama-tama muncul dengan lahirnya pemikiran tentang negara hukum pada akhir abad ke -18, terhadap HAM tersebut telah ada sebelumnya (Tumpa,2010;51). Jadi, sebenarnya hak asasi manusia itu ada, dikarenakan keberadaan manusia itu sendiri sebagai penyandang hak asasi tersebut. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Muhtaj,2007;6). Karenanya tidak ada yang bisa mengurangi atau mencabut hak asasi manusia, tidak konstitusi sekalipun (Lubis1993;x). Hak asasi manusia tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan, bahkan dengan hukum tertinggi sekalipun, karena hak asasi tersebut berasal dari harkat yang melekat pada setiap insan manusia (Nasution dkk,2001;90). Bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak azasi ini (Soehino,1983;110). Hal tersebut membuktikan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari eksistensi keberadaannya sebagai manusia yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi, bukan malahan dilanggar dengan prosedural formal semata tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika hal ini dilihat secara substansial, terutama jika dihadapkan pada prinsip-prinsip negara hukum yang meletakan hak asasi sebagai ciri utamanya. Maka jika disuatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya (Asshiddiqie,2009;255). Oleh karenanya negara harus selalu berpedoman pada konstitusi dalam menegakan hak asasi manusia agar mendapatkan keadilan yang sejati. Tentunya dikarenakan konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan lambang negara hukum yang di dalamnya mengatur cara-cara kehidupan bernegara, seharusnya mampu menjamin hak asasi manusia, dikarenakan hak-hak asasi manusia akan selalu secara langsung berhadapan dengan penguasa yang memiliki kekuasaan dan sewaktu-waktu dapat mengancam hak-hak asasi tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa tersebut harus tetap dalam garis batas yang disyaratkan sebagai negara konstitusional (constitutional state) yang tentunya harus berdasarkan konstitusi. Bahkan dalam hal ini penguasa tentunya harus mematuhi konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, diharapkan tindakan penguasa tidak akan melanggar hak-hak asasi manusia. Hak-hak ini merefleksikan suatu tuntutan moral untuk perlakuan umum yang sama bagi setiap orang (Forstythe,1993;8). Untuk itu, perlu adanya suatu tempat guna meletakan hak-hak dasar tersebut dengan tujuan agar hak-hak dasar tersebut tetap dihormati serta dijungjung tinggi dan juga tentunya dilindungi oleh penguasa. Lebih lanjut tempat tersebut yang penulis maksudkan tiada lain adalah konstitusi yang merupakan hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada awal dibuatnya konstitusi adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari penindasan penguasa yang telah terbukti dalam lintasan sejarah, terutama dalam menjalankan kekuasaannya yang cenderung bersifat absolut serta melanggar hak asasi manusia yang seharusnya mendapatkan jaminan konstitusional. Dalam hal ini, konstitusi merupakan peraturan-peraturan dasar yang membingkai batas-batas kekuasaan pemerintah dan memuat keharusan perlindungan HAM oleh negara (Mahmud MD,2010;269). Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang di manapun mereka berada yang tidak dapat dihilangkan ataupun dimusnahkan dengan alasan apapun, bahkan dengan hukum tertinggi sekalipun, dikarenakan hak-hak asasi itu sendiri ada, sebelum hukum tertinggi tersebut dibentuk. Hanya saja harus disadari bahwa dengan adanya hukum tertinggi tersebut adalah sebagai bentuk daripada kesadaran rakyat berupa bentuk perlawanan terhadap penguasa yang sewenang-wenang, untuk menjamin serta mengukuhkan keberadaan daripada hak asasi manusia yang memang ada sebelum negara tersebut terbentuk. Sehingga, penyangkalan terhadap universalisme hak asasi manusia, merupakan penyangkalan daripada eksistensinya sendiri sebagai seorang manusia yang menyandang predikat sebagai pemilik harkat dan martabat. Selain itu, hal ini juga dikarenakan, bahwa hak-hak asasi fundamental tidak berubah baik waktu maupun tempat dan hak-hak asasi tersebut adalah hak dasar bagi pembangunan manusia (Abdussalam,2007;103). Hak asasi sebagai mana dimaksud di atas menurut Abdurrahman dan Syahrani(1978;118) merupakan suatu hak asasi setiap insan yang hidup di permukaan bumi ini untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana yang telah diakui secara tegas dalam pernyataan Umum Hak Azasi manusia. Kode ini (Deklarasi HAM 10 Desember 1948, pen) tidak hanya memiliki sifat dilaksanakan secara universal, akan tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang bernilai di bidang-bidang yang tadinya tidak diperhatikan dalam konstitusi-konstitusi negara-negara Barat (Cassese,2005;xx). Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya (Trianto dan Tutik,2007;259). Oleh karena itu, pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apa pun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa kecuali (Prinst,2001;8). Perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud utama keberadaan konstitusi dalam lintasan sejarah yang pernah ada. Namun, bisa saja suatu negara yang tidak memiliki konstitusi, tetapi memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam prakteknya seperti negara Inggris. Lagipula di Inggris tidak terdapat suatu piagam yang secara terperinci mencantumkan atau menjamin kebebasan-kebebasan warga-warga-negaranya, yang biasanya disebut hak-hak azasi manusia (Hartono,1982;8). Sekalipun demikian hak-hak azasi manusia di Inggris selalu dihormati, tidak hanya oleh sesama warga negaranya, akan tetapi juga oleh pemerintahnya (Hartono,1982;9). Konsep demikian telah menggambarkan, bahwa hak asasi manusia memang telah ada sejak adanya manusia itu sendiri, sebagai penyandang harkat dan martabatnya terutama dalam berhadapan dengan bahaya yang berpotensi untuk menghilangkan atau menghapus hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan, bukti-bukti sejarah menunjukan, baik di negara-negara barat maupun di negara-negara timur, hak asasi manusia rentan sekali terhadap penindasan/kekejaman, terutama jika berhadapan dengan kekuasaan penguasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, yang tidak hanya berlaku di negara-negara Barat saja, namun juga di negara-negara Timur. Yang dengan kata lain, semua bangsa dan semua orang akan menghormati hak-hak asasi manusia seandainya mengetahui tentang adanya dan bagaimanapun hak-hak dari semua orang tersebut tidak dicabut (Morgenthau,1990;127). Namun, ICCE UIN (2010;121) menyatakan bahwa sekalipun substansi HAM bersifat universal mengingat sifatnya sebagai pemberian Tuhan, dunia tidak pernah sepi dari perdebatan dalam pelaksanaan HAM. Hampir semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Seiring dengan perjalanannya ternyata konsep hak asasi manusia dipandang berbeda di antara berbagai negara, terkait dengan pengertian, konsep maupun pelaksanaan di lapangan, yang tentunya juga berimbas pada implikasi dari hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Perbedaan tersebut terjadi berkaitan dengan perjalanan sejarah daripada keberadaan negara-negara tersebut, seperti perbedaan konsep hak asasi manusia antara blok Barat yang dimotori oleh Amerika dan Eropa Barat dengan blok Timur yang dimotori oleh Uni Soviet dan negara-negara yang baru merdeka setelah perang dunia kedua. Dikarenakan dalam hal ini menurut Berten (2011;200) bahwa Bagi blok komunis hak-hak asasi manusia yang paling penting adalah adalah hak-hak sosial, sedangkan hak-hak individual paling banyak ditekankan oleh blok Barat. Menurut Dahl (2001;65) bahwa satu-satunya penyelesaian terhadap kontradiksi ini mungkin sebuah kode hak asasi manusia yang secara universal yang dilaksanakan di seluruh dunia secara efektif. Masih berkaitan dengan tentang perlindungan hak asasi manusia, mau tidak mau maka kekuasaan perlu dibagi antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dengan tujuan agar dapat mempersempit celah dari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya pembagian kekuasaan yang jelas tentunya hak asasi manusia tidak akan pernah terjamin. Adalah menjadi kebiasaan untuk membagi-bagi tugas-tugas pemerintah ke dalam trichotomy; yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Suny,1986;15). Dasar pemikiran doktrin Trias Politica sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi penguasa yang absolut itu, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri (Latif,2009;24). Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas (Chaidir, 2007;15). Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun (2006;11). Dalil yang terkenal dari Lord Acton dalam Budiardjo(2008;107) yang menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalagunakannya secara tidak terbatas pula (Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Dengan, adanya pemisahan kekuasaan dengan jelas, maka kecendrungan seseorang untuk menjadi diktaktor akan dapat ditekan seminimal mungkin, paling tidak dalam tataran teoritis jaminan hak asasi memang memerlukan pemisahan kekuasaan yang ditentukan dalam konstitusi. Bahkan, menurut Cassese (2005;27) bahwa setiap masyarakat yang tidak menjamin hak-hak asasi atau tidak menentukan pemisahan kekuasaan adalah sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Dalam hubungan ini jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu masyarakat yang modern dan terorganisasi, jadi lebih daripada hanya sebuah kesejajaran yang biadab dari pribadi-pribadi yang bertarung antara sesamanya. Sehingga hanya dengan membagi-bagi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi, dengan meletakannya pada beberapa tangan berbeda, yang ditentukan dengan tegas oleh konstitusi dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yang pada akhirnya mampu melindungi hak asasi manusia sebagai suatu konsep yang mencirikan negara tersebut sebagai suatu negara hukum yang demokratis. Demikian pula halnya di USA, kewenangan konstitusi, lembaga pemisahan antara kekuasaan dengan konsep hak azasi, merupakan cerminan kehidupan politik (Depari dan MacAndrews,1995;149). Ajaran Trias Politica seperti halnya dengan mencegahnya adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip checks and balances guna mencegah adanya campur tangan antar badan tersebut adalah jaminan dalam ajaran Montesquieu bagi adanya kebebasan politik (political freedom) (Kusnardi dan Sarigih,1986;31). Gagasan bahwa suatu kekuasaan harus dibatasi dengan membagi-bagi dalam beberapa badan, serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dijamin dalam konstitusi, dengan demikian barulah negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara konstitusional (constitutional state). Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances yang merupakan prinsip dasar dalam paham konstitusionalisme (Sjuhad,2009;54). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan atas hukum (Manan dan Magnar,1997;104) yang di dalamnya mengatur pembagian kekuasaan, yang tentunya menjamin hak asasi manusia sebagai prinsip utamanya. Intinya negara yang memiliki konstitusi sebagai negara berdasar atas hukum, juga di dalamnya melindungi hak asasi manusia, yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Hak asasi manusialah, yang merupakan jiwa konstitusi tersebut, disebabkan tanpa hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, negara tersebut merupakan negara yang hanya tinggal menunggu waktu untuk datangnya otoritarianisme. Tentunya jaminan hak asasi manusia dapat terwujud dalam implementasinya dikehidupan nyata, bila dalam konstitusi diatur pembagian atau pemisahan kekuasaan (separation or distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia, serta adanya pembatasan kekuasaan penguasa, dapatlah negara tersebut disebut sebagai negara konstitusional (constitutional state) yang menganut paham konstitusionalisme. Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan (Syahuri,2004;15) Tidak berbeda jauh dengan pernyataan di atas, Carl J. Friedrich (dalam Winarno,2009;65,Budiardjo,2008;171,Huda,2010;156, Syahuri,2004;37) menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. Oleh karena itu, penerapan konstitusi dapat dijadikan alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Dengan demikian, pembagian atau pemisahan kekuasaan merupakan syarat mutlak untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga hak asasi manusia dapat terjamin (Mahmud dalam Yudhanta,2011;th). Asumsinya ialah bahwa peluang untuk menjadi tirani dan diktaktor dikurangi selama badan-badan pemerintahan legislatif dan eksekutif (dan yudikatif) dipisahkan baik dalam hal kelembagaan maupun personal (Rodee,2011;67). Dalam konstitusilah terlihat pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yang pada akhirnya mampu menjamin hak-hak rakyat sebagai sebuah perjanjian luhur yang mengikat tentunya. Dengan demikian, konstitusi yang dibuat oleh rakyat sebagai wujud social contract yang mengikat, sehingga pada gilirannya hanya konstitusilah yang dapat membatasi tindakan rakyat, bukan penguasa yang hanya sebagai wakil rakyat. Fhaisal(2007;23) menyatakan konstitusi dilihat sebagai satu-satunya bagian bangunan negara yang mempunyai hak untuk menghakimi dan mengatur tatanan masyarakat. Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapain tersebut (Asshiddiqie,2005; 18). Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi dasar daripada keberlakuan suatu konstitusi, apalagi suatu negara yang menyatakan bahwa dirinya sebagai negara demokrasi, yang pada dasarnya menghendaki kekuasaan rakyat merupakan sumber daripada kemauan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam sejarah pertumbuhan konstitusi-konstitusi modern seperti sekarang, telah mampu meletakan dasar-dasar kehendak rakyat dalam konstitusinya masing-masing sebagai bentuk pernyataaan suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-bangsa modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat (Isharyanto,2006;1). Demokrasi menjadi jaminan bahwa, kekuasaan dalam konstitusi merupakan delegasi dari rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan, dalam arti yang sesungguhnya. Betapapun, demokrasi dilihat sebagai suatu prinsip keabsahan pemerintah vox populi, vox dei (suara rakyat suara Tuhan)(Feit,2001;12). Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian kedaulatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk konstitusi, sebagai wujud daripada gagasan kehendak rakyat untuk melindungi hak-hak asasinya dari penguasa otoriter yang nota bene merupakan wakil daripada rakyat itu sendiri. Maka dikembangkanlah konstitusionalisme sebagai ciri pemerintahan dalam negara demokrasi (Sani,2007;31). Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi adanya suatu jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan membatasi kekuasaan penguasa dalam konstitusi demokratis. Dengan demikian, konsep hak asasi manusia (human right), pembagian atau pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power) dan demokrasi (democracy) memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan konsep konstitusi yang menjadi landasan dasarnya. Cangara (2009;63) menyatakan bahwa demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan. Kata itu berasal dari kata Yunani untuk Rakyat dan memerintah (Rodee,2011;59). Pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people) (Winarno,2009;92). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstitusionalisme yang dapat tercapai hanya dengan adanya perlindungan HAM dan bentuk negara demokrasi untuk tercapainya negara hukum. Menurut Mahmud MD (2010;279) bahwa gagasan tentang HAM dan demokrasi itu kemudian menuntut sistem negara hukum yang demokratis, dengan sistem pemerintahan yang dapat mengimplementasikan prinsip tersebut, yakni adanya pemerintah yang kekuasaannya dibatasi dan harus melindungi HAM yang dituangkan di dalam sebuah konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restrained government (Nurtjahjo,2006;42). Lebih lanjut terkait dengan konstitusionalisme, Andrews (dalam Latif,2009;98, Huda,2010;161, Chaidir,2007;19) mengemukakan untuk tegaknya konstitusionalisme pada umumnya bersandar pada tiga kesepakatan, yaitu sebagai berikut.1. The general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government (kesepakatan tentang tujuan atau cita bersama tentang pemerintahan);2. The rule of law or the basis of government (kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara);3. The form of institutions and procedures (kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan).Marzuki (2010;129) menyatakan istilah konstitusionalisme bukan padanan makna konstitusi. Konstitusionalisme bermakna; pemerintahan yang digaris batasi. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi(Djafar,2010;151). Tentunya, walaupun suatu negara memiliki konstitusi, namun jika dalam konstitusi tidak terdapat pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya, maka pada gilirannya akan menindas hak asasi manusia, padahal seharusnya mendapatkan perlindungan dari konstitusi, maka dengan demikian tidaklah dapat dikatakan negara tersebut sebagai negara konstitusional (constitutional state). Menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;154) bahwa di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Menurut Randireksa (2009;139) bahwa konstitusi adalah dokumen organik dari pemerintahan, yang mengatur kekuasaan pilar-pilar yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Berkaitan dengan konstitusionalisme, dalam hal ini Muhammad Yamin dalam Syahuri (2011;35) memberikan pengertian konstitusionalisme, yang terdiri dari tiga pengertian, yaitu.1. Bahwa pengakuan dan deklarasi hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara;2. Kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat harus diselaraskan dengan keadilan;3. Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang dasar.Pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara sebagaimana dimaksud di atas tersebut, menurut Padmo Wahyono dalam Hadi (2007;17), setidaknya harus meliputi 2 hal yaitu sebagai berikut.1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya,2. Pembatasan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha menciptakan tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat pengawasan dari lembaga/ permusyawaratan rakyat. Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat (Thaib dkk,2010;23). Hal ini tentu dikarenakan bahwa karena sifat dan hakikatnya, kekuasaan tersebut untuk dapat bermanfaat harus ditentukan ruang lingkup, arah, dan batas-batasnya. Untuk itu diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri dan hendaknya dipegang secara teguh (Soekanto,2009;207). Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan menimbulkan makna bahwa sebagian hak individu di dalam masyarakat melalui persetujuan bersama untuk bernegara maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan perlindungan yang dikehendaki adanya suatu negara (Sunarno,2009;23). Hal ini jelas terlihat berbeda dalam konstitusi komunis yang menyatakan bahwa In fact, bourgeois constitutions in all their essence reflecting and protecting the division of society into classes and the class domination of exploiters start of course from the class antagonism of bourgeois society, but pass it by in silence and suppress it (Vyshinsky,1948;136). Dengan demikian, konstitusi komunis hanya melindungi satu kelas yaitu kaum proletar, sedangkan kaum borjuis harus dihancurkan, karena dianggap sebagai kelas yang mengeksploitasi atau kelas yang menindas. Selain itu, karena masyarakat kelas kita penuh dengan terorisme, karena kelas penguasa terus mengeksploitasi, mengorganisasi, membujuk, dan menghukum dalam rangka mencapai tujuan-tujuan (Kurzweil,2004;114). Di negara-negara komunis pada masa lalu gagasan konstitusionalisme seperti diuraikan di atas tidak dikenal. Sesuai dengan pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis, maka kaum komunis menolak prinsip konstitusionalisme seperti yang dikenal di negara-negara demokratis (Budiardjo,2008;175). Sehingga, boleh dikatakan konstitusi negara komunis tidaklah dapat diartikan sebagai negara yang menganut gagasan konstitusionalisme, yang membagi kekuasaan ke dalam beberapa lembaga ataupun tangan yang berbeda yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Bahkan, perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi manusia, tidaklah membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya sebagaimana dimaksud di atas. Karena menurut Syahuri (2004;34) bahwa konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Namun demikian, bahwa konstitusi sangatlah penting dalam kehidupan suatu bangsa,di dalamnya terdapat berbagai hal yang mendasari kehidupan bernegara dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Djokosoetono dalam sunarno (2005;27), melihat pentingnya konstitusi (gronwet) dari dua segi. Pertama, dari segi isi (naar de inhoud) karena konstitusi memuat dasar (gronslagen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi (administratie) negara. Kedua, dari segi bentuk (naar demaker) karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang. Oleh karena itu, untuk menghindari kekuasaan yang absolut dari raja-raja terdahulu, maka konstitusi timbul seiring dengan kesadaran dan kehendak rakyat, untuk mengatur diri mereka serta membatasi tindakan-tindakan penguasa, dan tentunya rakyat sendiri terikat kepada konstitusi tersebut. Sehingga apa yang menjadi isi dari konstitusi itu sendiri pada dasarnya merefleksikan kehendak rakyat, serta menunjukan kedaulatannya di hadapan penguasa untuk menjalankan pemerintahan yang mengemban amanat rakyat, bukan sebagai manusia yang berdaulat yang tak bisa diganggu gugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wheare (2005;9) yang menyatakan bahwa jika kita mengkaji asal-muasal konstitusi modern, konstitusi-konstitusi itu, tanpa kecuali, dalam prakteknya, disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka.B. Pengertian KonstitusiMenurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Chaidir 2007;21,Tutik,2008;101) bahwa Perkataan konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja constituer (Perancis) yang berarti membentuk. Terkait dengan konstitusi yang dalam bahasa Inggris, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi (Soemantri,1993;29). Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataaan Belanda Gronwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain gronwet juga digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang, dan grond berarti tanah (Winarno,2009;67, Huda,2010;142). Maksud pemakaian istilah konstitusi ini adalah pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara (Aminnudin,2006;57). Dalam literatur, dibedakan antara constitutie dan gronwet dalam bahasa Belanda, atau konstitusi dan UUD dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diartikan lebih luas daripada UUD, yaitu bahwa konstitusi terdiri dari konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, dimana UUD merupakan konstitusi tertulis (Fatmawati,2010;49). Hal ini sesuai dengan pernyataan ICCE UIN (2010;60) bahwa istilah konstitusi (constitution) dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Lubis dalam Syahuri (2004;30-31) menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi).Terkait dengan pandangan ini, maka menurut penulis untuk sekarang telah diterima pandangan bahwa konstitusi dan undang-undang dasar memiliki makna yang sama serta merupakan pengertian diterima secara umum. Penyamaan arti keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan si sebagain besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia (Thaib dkk,2010;7). Senada dengan pendapat penulis, dalam hal ini Budiardjo (2008;169) menyatakan bahwa UUD adalah bagian tertulis dari suatu UUD, sedangkan UUD memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap UUD tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap UUD tak tertulis ada unsur tertulis.Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu agak berdiri atau mendirikan/menetapkan. Dengan demikian bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan (Tahib dkk,2010;8, Huda,2010;142, ICCE UIN,2010;60).Oleh karena itu, konstitusi memiliki arti yang sangat penting dalam pembentukan negara di samping tiga syarat lain seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah, dan rakyat. Karena, sebelum ada konstitusi, tidak mungkin pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, terutama dikarenakan konstitusi mengatur ketiga syarat di atas sebagaimana sebuah negara berdiri. Hal ini dapat dikatakan, bahwa konstitusi menjadi barometer dalam menjalankan kehidupan suatu negara, yang mengarahkan bangsa tersebut mengenai apa yang hendak dicapai. Yang di dalamnya diatur mengenai lembaga-lembaga negara, sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, walaupun terkait pengaturan hubungan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain, tentunya berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Bahkan, bisa saja untuk sekarang ini, dengan kompleksnya kehidupan negara berkaitan dengan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan negara, tidak hanya dapat mengandalkan ketiga lembaga negara tersebut. Namun, setidaknya disetiap negara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan berdampingan dengan lembaga negara pentingnya lainnya, asalkan konstitusi menunjuk dengan jelas. Eric Barendt dalam bukunya yang berjudul An Intoduction to constitutional lawmenyatakan bahwa:The constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institution (Syahuri,2004;30, Chaidir,2007;33).Lebih lanjut pengertian yang diberikan dalam buku yang lainnya bahwa konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga negara penting lainnya (Syahuri,2011;29). Sedangkan Joeniarto (1983;22, juga Mahmud MD dan Marbun,2000;32) memberikan pengertian undang-undang dasar yaitu suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang lazimnya kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya. Tampaknya Joeniarto membedakan aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi dengan aturan hukum yang ada di bawahnya, lebih konkretnya pembedaan beliau didasarkan pada prosedur perubahan konstitusi, dengan prosedur perubahan peraturan yang lainnya. Suatu konstitusi pada hakekatnya adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Karena tingkatannya yang lebih tinggi, dan juga menjadi dasar bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka pembuat konstitusi menetapkan perubahannya tidak mudah, dengan maksud agar tidak mudah orang mengubah hukum dasarnya (Tutik,2008;112). Memang seharusnya perubahan konstitusi dengan peraturan yang ada di bawahnya akan berbeda, tidak saja karena konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, juga di dasarkan bentuk konstitusi yang berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Lebih tegas lagi dalam hal ini, Kelsen (2011;180) menyatakan adanya bentuk khusus bagi hukum konstitusi atau bentuk konstitusional adalah disebabkan oleh konstitusi material. Jika ada bentuk konstitusi, maka hukum konstitusi harus dibedakan dari hukum biasa. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pembentukan, dan itu berarti pengundangan, perubahan, dan penghapusan hukum konstitusi adalah lebih sulit dari pembentukan, pengundangan, perubahan, dan penghapusan hukum biasa. Ada prosedur khusus, bentuk khusus bagi pembentukan hukum konstitusi, yang berbeda dari prosedur pembentukan hukum biasa. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa (Budiardjo,2008;184). Sebab jika konstitusi sering diubah, berakibat pada turunnya wibawa konstitusi itu sendiri, bahkan kestabilan jalannya pemerintahan dipertaruhkan, untuk itu syarat-syarat perubahan yang berat diperlukan, untuk tidak mudah mengubah konstitusi tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak di samping tentu adanya dukungan politik.Terkait dengan pengertian konstitusi, dalam kamus Balck Law Dictionary seperti yang dikutip oleh Latif (2009;20, Chaidir,2007;35) menjelaskan pengertian konstitusi adalah the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government,as well as prescribing the extent of its sovergn power and the manners of exercise. K.C Wheare (2005;1) memberikan pengertian konstitusi, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Sedangkan, C.F, Strong (2005;14-15) yang mengutip pendapat James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Definisi yang diberikan oleh Strong dengan mengutip pendapat James Bryce tidaklah berlebihan, karena konstitusi merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara, yang tentunya juga termasuk di dalamnya mengatur kehidupan masyarakat sebagai pendukung negara. Tanpa konstitusi, maka tidak dapatlah dibentuk aturan hukum, yang mampu menjadi dasar legitimasi dalam meletakan lembaga-lembaga negara serta memberikan kewenangan kepadanya. Untuk lebih lanjut berkaitan dengan materi konstitusi akan diatur lewat undang-undang organik yang ada di bawahnya. Dapat dikatakan bahwa pengertian konstitusi sebagaimana di atas, merupakan tinjauan konstitusi dalam arti materil yang mengutamakan perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara (Busroh,2001;89). Hal ini sesuai dengan pengertian konstitusi yang diberikan oleh E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, yang menyatakan konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut (Huda,2010;143, Budiardjo,2008;170, Kusnardi dan Sarigih,2008;139-140).Berikut ini merupakan beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian konstitusi yaitu sebagai berikut.1. Pandangan Hermann Heller (staatslehre) dalam bukunya (staatrecht), professor Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu sebagai berikut.a. Die politische verfassung als gesellchaftlichwirklichkeit. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat;b. Dieverselbstandigte rehtverfassung. Konstitusi dilihat dari arti yuridis sebagai suatu kesatuan hukum yang hidup dalam masyarakat;c. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Thaib dkk,2010;9-10).2. F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungwesen, membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut.a. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische begrip). Konstitusi adalah sintesa dari faktor-faktor kekuatan nyata (dereele machtfactoren) dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi.b. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan (Daud Busroh dan Bakar Busroh,1991;73).4. Sedangkan, Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul, Verfasungslehre, konstitusi dapat dipahami dalam 4 (empat) kelompok pengertian. Keempat kelompok pengertian itu adalah: (a) konstitusi dalam arti absolut (absolute verfassung begriff), (b) konstitusi dalam arti relatif (relative verfassung begrif), (c) konstitusi dalam arti positif (derpositive verfassung begrif), (d) konstitusi dalam arti ideal (ideal begrif der verfassung) (Asshiddiqie,2006; 126). Sebenarnya, sangat banyak pakar yang memberikan pandangan ilmiah tentang konstitusi, namun pandangan mereka mengandung esensi yang sama (Mahmud MD,2010;154). Oleh karena itu, menurut Ali (2010;76) bahwa pengertian konstitusi adalah lebih luas karena bersifat fundamental yang berkaitan dengan negara yang meliputi asas-asas dasar, pranata-pranata, asas-asas hukum, norma-norma dasar, dan aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya jika kita hanya menyatakan apa yang tertulis itu merupakan suatu konstitusi, maka kita hanya berpikiran tentang pengertian konstitusi dalam arti sempit saja. Hal ini tidak lain karena adanya aturan dasar yang tidak tertulis namun tidak kurang pentingnya dengan konstitusi yang tertulis, bahkan kadang-kadang lebih efektif dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan konstitusi yang tertulis. Bahkan, para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menganut pandangan yang sangat luas terkait dengan pengertian konstitusi itu sendiri, yang dinyatakannya dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum di hapus, di dalam Penjelasan tersebut dinyatakan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Biarpun aturan dasar tersebut tidak tertulis, namun dalam praktiknya memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dengan konstitusi, yang biasanya disebut dengan konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution). Menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;139) bahwa konstitusi berarti hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedang hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan yang dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam pengertian yang sama dalam kata yang berbeda diberikan oleh Wheare (2005;185) tentang tradisi adalah aturan yang mengikat, aturan perilaku yang dianggap wajib oleh mereka yang peduli dengan berjalannya konstitusi. Dengan demikian, pengertian tradisi yang diberikan oleh Wheare memiliki makna yang sama dengan konvensi. Budiardjo (2008;179) berpendapat tentang konvensi ialah aturan perilaku kenegaraan yang tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan kenegaraan dan preseden. Konvensi-konvensi ketatanegaraan itu diakui sebagai sumber hukum yang penting dalam praktek (Asshiddiqie,2006;240). Dan perlu ditekankan bahwa konvensi sebagai sumber hukum tidak dapat dituntut didepan pengadilan untuk pelaksanaannya (Mahmud MD dan Marbun,2000;35).

C. Muatan, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Konstitusi sebagai aturan dasar dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara, memiliki nilai yang sangat tinggi/luhur. Karena apa yang diatur di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur suatu bangsa yang telah mendapatkan kesepakatan dari bangsa tersebut. Sehingga apa yang menjadi isi daripada konstitusi tersebut dijungjung tinggi dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan patuh sebagai hukum tertinggi yang mengatur serta mengikat. Meskipun, tentunya isi konstitusi setiap negara berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan ideologi, politik, sosial yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan negara dan bangsanya. Oleh karena itu, berbagai variasi yang menjadi muatan materi dari konstitusi tentunya juga akan berimplikasi terhadap implementasinya dalam kehidupan bernegara akan berbeda-beda. Hal ini sebenarnya tergantung daripada tujuan-tujuan untuk diadakan konstitusi, yang tentunya juga akan berbeda antara negara yang konstitusinya liberal, sosialis, komunis dan lain-lain.Namun, menurut Mirriam Budiardjo (2008;177) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, walaupun undang-undang dasar atau konstitusi berbeda namun secara umum dapatlah dikatakan bahwa biasanya suatu konstitusi memuat (isi) ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut.1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif. eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaraan yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini UUD mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus.2. Hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of rights kalau berbentuk naskah tersendiri).3. Prosedur mengubah UUD (amandemen).4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya ada jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktaktor atau kembalinya monarki. Misalnya, UUD Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktaktor seperti Hitler.5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.Penulis berpendapat apa yang menjadi isi konstitusi yang terdapat dalam tulisan Mirriam Budiardjo, merupakan standar minimum materi muatan yang terdapat dalam konstitusi-konstitusi modern seperti sekarang ini. Untuk membuktikan pernyataan penulis tersebut, maka perlulah dibandingkan dengan sebuah konstitusi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, tidak usah jauh-jauh untuk membuktikannya dapatlah kita bandingkan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia juga terdapat hal-hal mengenai muatan konstitusi seperti yang disebutkan di atas, misalnya tentang pembagian kekuasaan lembaga lembaga negara antara legislatif (DPR) dalam Bab VII Pasal 20, 20A, 21, 22 UUD 1945, Eksekutif (Presiden) dalam Bab III mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945 UUD 1945, Yudikatif (MK dan MA) dalam Pasal 24, 24A, 24C UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hubungan kekuasaan ketiga lembaga negara tersebut antara yang satu dengan yang lain. Mekanisme yang diterapkan UUD 1945 berkaitan dengan hubungan kekuasaan lembaga negara tersebut adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan mengedepankan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) sehingga tidak ada lembaga yang lebih tinggi daripada yang lainnya seperti masa lalu. Di samping itu, dalam UUD 1945 juga diatur hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, 18A, 18B, 37 ayat (5) UUD 1945). Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan sistem desentralisasi, hal ini tentunya berbeda dengan bentuk negara yang menganut federalism, dimana diadakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa sehingga terlihat sepintas adanya dua kekuasaan yang sama atau dengan kata lain terlihat seperti adanya negara dalam negara, karena kekuasaan dibagi sedemikian rupa antara negara federal dengan negara bagian, yang menunjukan sama-sama berdaulat tentunya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan masing-masing yang telah ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Namun, untuk UUD 1945 bentuk negara yang dianut Indonesia adalah kesatuan, yang menempatkan daerah berada di bawah pemerintah pusat, namun memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola masing-masing daerahnya dengan tujuan agar rakyat di daerah dapat lebih cepat berkembang. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidaklah semata-mata kebebasan tanpa batas, dikarenakan kebebasan yang dimiliki oleh daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI, maka pemerintah pusat dalam hal ini masih memiliki kekuasaan untuk mengawasi daerah dalam bentuk executive review dan judicial review terhadap produk hukum daerah. Dengan demikian, apapun keputusan yang akan diambil oleh daerah tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia, sebagaimana dapat dilihat dari hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28, 28A-J, ketentuan ini semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, UUD 1945 telah menegaskan dirinya sebagai lembaga yang memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia sekaligus memberikan batasan terhadap kekuasaan penguasa. Sebagai suatu konstitusi, UUD 1945 merupakan karya manusia yang dibuat untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu, paling tidak diharapkan konstitusi itu nantinya dapat mengakomodasikan kepentingan rakyat untuk jangka panjang. Namun, sebagai hasil dari manusia yang memiliki kepentingan politik (tidak lain dikarenakan dibuat oleh lembaga politik), tentunya UUD 1945 juga merupakan, wujud daripada kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya, yang terkadang kepentingan tersebut hanya bersifat jangka pendek, sehingga untuk itu UUD`1945 harus mampu mengikuti perubahan dan kebutuhan zaman serta tuntutan rakyat, maka dicantumkanlah di dalamnya ketentuan untuk melakukan perubahan yang tercantum secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 37 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut telah ditentukan lembaga mana yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan (MPR) beserta prosedur untuk melakukan perubahan agar dapat dikatakan sah. Lebih lengkap lagi, untuk sekarang telah ditegaskan satu prinsip yang merupakan komitmen bersama yang harus dipegang teguh yaitu berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, yang bukan merupakan objek perubahan jika melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, hal ini dapat dilihat Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, pembatasan ini merupakan ketentuan yang sangat bijak, sesuai dengan latar belakang kenyataan sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia dahulu yang pernah terpecah-pecah ke dalam beberapa negara bagian, akibat politik de vide et impera (memecah belah dan menguasai) Belanda yang membentuk negara serikat. Bahkan sejarah telah membuktikan keinginan/hasrat rakyat akan persatuan melalui bentuk negara kesatuan yang kemudian dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Sementara 1950 oleh para pemimpin bangsa. Tentunya ketentuan yang terakhir sebagaimana dimaksud di atas, bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Tap MPRS No XX/MPRS/1966, Jo.Tap MPR No. III/MPR/2000, Jo.UU No.10 Tahun 2004 yang kemudian diganti lagi menjadi UU No.12 Tahun 2011. Ketentuan tersebut merupakan pedoman dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menegaskan UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi. Hal ini tidak lain, dikarenakan kedudukan UUD 1945, merupakan hukum dasar yang tertinggi yang menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya. Dan ternyata jika dalam membentuk peraturan perundang-undangan sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut ternyata dikemudian hari diketahui bertentangan dengan UUD 1945 maka harus dinyatakan batal dan tidak berlaku.Selain sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikatakan bahwa isi konstitusi dimaksudkan sebagai suatu nilai-nilai luhur, karena sebagai wujud perjanjian tertinggi yang pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan, yang mana tujuannya tentu akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Namun, diusahakan agar dapat menemukan tujuan konstitusi secara umum, setidaknya setiap konstitusi memiliki tujuan yang telah ditentukan yang mana tentunya disesuaikan dengan negara-negara tempat konstitusi itu berada dan berlaku. C.F Strong (2005;16, ICCE UIN,2010;60, Huda,2010;146) menyatakan tujuan singkat suatu konstitusi yaitu sebagai berikut.1. Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah;2. Menjamin hak-hak yang diperintah dan;3. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.Kekuasaan merupakan hal yang sangat penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan terkait dengan kekuasaan telah dilembagakan dalam konstitusi, yang kemudian menjelma menjadi wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi prilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku (Budiardjo,2008;17-18). Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya (Soekanto,2009;230). Dengan demikian, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, merupakan malapetaka jika suatu kekuasaan tidak dibatasi, dalam hal ini patut dikutip pernyataan dari Lord Acton dalam Budiardjo (2010;107) yang menyatakan bahwa Power tends corrupt to, but absolute power corrupts absolutely. Dengan adanya pembatasan terhadap kekuasaan, sehingga terjamin pemenuhan hak-hak warga negara, sebagai wujud tujuan daripada konstitusi suatu negara yang menganut asas konstitusionalisme sehingga rakyat yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang suaranya juga merupakan hukum tertinggi (Vox populi supreme lex) dalam negara demokrasi suara rakyat juga dapat diibaratkan sebagai suara tuhan (Vox populi vox dei) dapat tercapai. Selain memiliki tujuan, tentunya dapat dibedakan bahwa konstitusi juga memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan suatu negara-bangsa (nation-state). Berikut ini merupakan fungsi-fungsi konstitusi yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, yaitu sebagai berikut.1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.6. Fungsi sebagai simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation).8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony).9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (Asshiddiqie,tt;28-29, Asshiddiqie,2009;164).Merupakan suatu keniscayaan untuk dapat menjadikan konsitusi berfungsi sebagaimana dimaksudkan oleh Jimly Asshiddiqie. Namun tentunya konstitusi yang merupakan puncak dinamika kehidupan berbangsa tidak akan berfungsi dengan baik manakala tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam negara tersebut, sehingga dengan demikian suatu konstitusi sangat bergantung kepada suatu kekuatan yang ada di belakang konstitusi yang tentunya akan memberikan jiwa sehingga konstitusi sebagai hukum itu hidup dalam masyarakat (living law/constitution) (Kusnardi dan Sarigih,2008;139) dan menjadi konstitusi yang tidak hanya diketahui oleh rakyat melainkan juga dilaksanakan sesuai dengan jiwa konstitusi itu sendiri. Tentunya untuk dapat membumikan konsitusi itu sendiri kepada rakyat harus melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tersebut, apakah konstitusi tersebut demokratis atau tidak. Dikarenakan tidak mungkin konstitusi yang tidak demokratis akan hidup di tengah-tengah masyarakat yang mendambakan kehidupan yang demokratis. Untuk itu diperlukanlah konstitusi demokratis untuk masyarakat demokratis, maka setiap konstitusi digolongkan sebagai konstitusi demokratis yang tentunya harus menganut prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Menurut Tim ICC UIN (2010;67) bahwa konstitusi dapat dikatakan demokratis, apabila mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.2. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas.3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara, sehingga dengan demikian identitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang perorang.4. Pembatasan pemerintahan.5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah.6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas.7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen.8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara meliputi:a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politica;b. kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.Dengan demikian, untuk dapat dinyatakan bahwa negara tersebut merupakan suatu negara hukum yang demokratis, setidaknya konstitusinya harus menganut prinsip-prinsip demokratis sebagaimana dimaksud di atas.Tanpa adanya kriteria yang jelas tentang bagaimana konstitusi demokratis itu, maka akan sulit sekali bagaimana kita dapat membedakan antara negara konstitusional dengan negara yang hanya mendasarkan pada konstitusi semata, sedangkan konstitusinya sendiri pada dasarnya hanya menjadi alat legitimasi daripada penguasa untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan tujuan awal mula terbentuknya konstitusi.D. Klasifikasi konstitusiK.C Wheare (2005;21-44) mengklasifikasikan konstitusi menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut.1. Written constitution dan unwritten constitution (konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis).Sebenarnya kuranglah tepat untuk membedakan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Tentunya kurang tepat di sini dikatakan bahwa ada suatu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis sama sekali atau dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara hanya berpedoman pada konstitusi tertulis tersebut saja. Kekurang tepatnya pernyataan pertama dikarenakan tidak mungkin suatu negara hanya menjalankan kehidupan bernegara yang kompleks seperti sekarang ini hanya dengan suatu kebiasaan ketatanegaraan, atau yang lebih dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution). Memang konvensi ketatanegaraan sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara, tiada lain dikarenakan konstitusi itu tidaklah memuat secara lengkap dalam mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, konvensi dapatlah melengkapi segala kekurangan yang ada pada konstitusi, terutama hal-hal yang tidak terpikirkan pada saat pembentukan atau perubahan konstitusi, namun di sisi lain sangat dibutuhkan dalam praktik kehidupan bernegara. Namun, untuk menyatakan adanya suatu konvensi ketatanegaraan tentunya diperlukan garis-garis yang jelas sebagai pedoman dalam rangka memahami apakah aturan yang tidak tertulis yang telah dipraktikan dalam kehidupan bernegara tersebut merupakan konvensi ketatanegaraan atau tidak. Untuk itu, diperlukan suatu syarat yaitu berupa unsur-unsur yang jelas dan tegas sebagai prasyarat utama untuk dikatakan adanya konvesi ketatanegaraan. Menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;145) bahwa The convention of the constitution unsur-unsur utamanya adalah kelaziman (habits), tradisi-tradisi (traditions), kebiasaan-kebiasaan (customs), dan praktek-praktek (practices). Namun, terkait dengan pembedaaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksud di atas, tentunya sudah menjadi kelaziman dalam dunia akademis untuk mengadakan suatu pembedaan antara konstitusi tertulis dengan konstitusi yang tidak tertulis. Menurut penulis dikatakan bahwa Inggris, Israel, dan Selandia Baru tidak memiliki konstitusi yang tertulis adalah suatu kekeliruan dalam memahami pengertian konstitusi yang dimaksud. Jika, singkatnya konstitusi diartikan sebagai dasar dalam rangka pedoman penyelenggaraan bernegara, maka tentunya Inggris pun dapat dikatakan telah memiliki konstitusi, berupa dokumen-dokumen penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang kedudukannya dapat disetarakan dengan keberadaan konstitusi dalam lintasan sejarah seperti, Magna Charta 1215, Bill of Right1689 dll. Hanya saja semua dokumen tersebut terpisah atau dengan kata lain tidak dibukukan dalam satu naskah seperti konstitusi Amerika Serikat, melainkan tersebar dalam berbagai naskah yang tentunya memiliki makna tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian naskah-naskah tersebut yang merupakan dokumen-dokumen penting guna melengkapi kekurangan praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat J.G. Steenbeek (dalam Ridwan,2011;48) bahwa di samping peraturan perundang-undangan (UUD) tertulis ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang melengkapi konstitusi tertulis. Keseluruhan dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ini dinamakan hukum konstitusi. Oleh karena itu, sebaliknya dikatakan suatu negara memiliki konstitusi tertulis, jika ketentuan-ketentuan aturan tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara terdapat dalam satu naskah yang dibukukan, sedangkan jika tidak memiliki satu naskah tertulis atau tersebar dalam beberapa tulisan, atau tersebar dalam beberapa dokumen, maka dikatakanlah tidak memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis tersebut merupakan pedoman yang jelas sebagai suatu instrumen bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara serta menjamin penyelenggara negara untuk tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut. Tetapi terkadang konstitusi yang disebut tertulis itu berupa suatu instrumen sangat- lengkap yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Pada kasus lain, konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan (Strong,2005;89). Dengan demikian, konstitusi memuat hal-hal yang hanya bersifat pokok dan mendasar terkait nilai-nilai yang kemudian menjadi norma dasar yang mengikat semua komponen bangsa. Karena bersifat pokok dan fundamental maka konstitusi telah membuka kemungkinan untuk mengikuti perkembangan jaman, sehingga konstitusi tetap bernilai nominal. Seperti pernyataan di atas, konstitusi hanyalah merupakan sebagian daripada hukum dasar dalam suatu negara, namun dalam dunia modern seperti sekarang ini, dimana gerak kehidupan suatu bangsa semakin dinamis, tidaklah menutup kemungkinan perubahan menjadi sangat cepat dan mendadak sehingga tidak mungkin hanya mendasarkan kehidupan bernegara pada hukum tertulis saja yang dari waktu ke waktu cenderung bersifat kaku. Bahkan, sudah menjadi kebiasaan bahwa aturan tertulis itu selalu tertinggal oleh praktek ketatanegaraan, yang disebabkan belum diaturnya hal-hal yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dikarenakan terbatasnya pandangan manusia terhadap masa depan. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam konstitusi sebagai sebuah hukum dasar yang tertulis, perlulah untuk dilengkapi dengan hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi-konvensi ketatanegaraan), namun dapat diterima oleh rakyat dengan penuh kesadaran sebagai dasar dalam menjalankan praktik ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya praktik ketatanegaraan tersebut harus sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi demokratis yang melandasinya. Namun, perlunya aturan dasar yang tidak tertulis tersebut tentunya dibatasi agar tidak melenceng dari tujuan semula untuk diadakannya aturan dasar tidak tertulis. Batas-batas yang dimaksudkan di sini tentunya dalam batas-batas yang dapat dibenarkan oleh konstitusi, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang tertulis. Pentingnya aturan dasar yang tidak tertulis adalah melengkapi aturan dasar yang tertulis, bahkan dalam hal ini aturan dasar yang tidak tertulis, merupakan suatu keluwesan dalam mengimbangi cepatnya perubahan yang terjadi pada praktik ketatanegaraan dalam suatu negara tertentu. Hal ini disebabkan oleh seringnya suatu aturan yang tertulis tersebut tertinggal dari praktik ketatanegaraan yang menyebabkan setidaknya kita harus cepat menyesuaikan dengan keadaan agar tidak menghambat pemerintahan dalam mencapai tujuan negara seperti yang diamanatkan dalam konstitusi serta jika kita tidak mau ketinggalan momen yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang timbul sehingga dapat mengurangi atau mencegah dari efek negatif dari kebutuhan yang tak terelakan tersebut. Namun, belum ada dasarnya untuk berbuat, menyebabkan pemerintah sulit bahkan mungkin gamang untuk mengambil sebuh keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan, untuk itulah perlu suatu kehendak berupa suatu kesepakatan bersama dalam bentuk penerimaan dan kepatuhan akan adanya suatu aturan dasar yang tidak tertulis, yang tentunya sesuai prinsip-prinsip konstitusi yang demokratis tentunya sangat mutlak diperlukan. 2. Flexible constitution dan rigid constitution (konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku).Mengenai klasifikasi konstitusi berdasarkan katagori fleksibel dan kakunya suatu konstitusi, setidaknya dalam hal ini dapat diperoleh klasifikasinya hanya dengan berdasarkan pada prosedur perubahan konstitusi tersebut. Dalam hal ini Kusnardi dan Ibrahim (dalam Tutik,2008;112) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah konstitusi tersebut bersifat plexible atau rigid dapat dipakai ukuran sebagai berikut: (1) cara mengubah konstitusi; dan (2) apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman (dinamis). Dikatakan bahwa suatu konstitusi adalah fleksibel bilamana dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut prosedurnya sangat mudah, bahkan saking mudahnya dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut, dapat dilakukan hanya dengan undang-undang biasa, yang sebenarnya jika dilihat dalam prinsip negara hukum yang menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan biasanya kedudukan undang-undang tersebut terletak di bawah konstitusi. Namun, dikarenakan konstitusi sendiri memang telah menunjuk undang-undang sebagai ketentuan yang dapat digunakan sebagai salah satu prosedur untuk melakukan perubahan konstitusi itu sendiri, maka pada dasarnya konstitusi sendiri telah menurunkan derajatnya. Dengan demikian, tentunya dalam negara yang menyerahkan perubahan konstitusi kepada badan legislatif dalam bentuk undang-undang biasa, sehingga akan terlihat seperti tidak memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas, terutama kedudukan antara konstitusi dengan undang-undang biasa. Konstitusi yang bersifat fleksibel tentunya tidak memerlukan prosedur perubahan yang khusus misalnya dalam melakukan perubahan tidak dilakukan oleh dua lembaga negara yang berbeda kemudian melakukan sidang gabungan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi, yang tentunya disertai dengan syarat-syarat berat untuk sampai mengambil suatu keputusan, tentunya agar keputusan tersebut merupakan keputusan yang sah seperti sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan. Bahkan, menurut Wheare (2005;25) konstitusi yang lentur karena dianggap sebagai konstitusi yang, karena tidak ada proses khusus yang diperlukan bagi amandemennya, mudah berubah dan sering diubah. Adanya ketentuan ini tiada lain bermaksud agar konstitusi yang mencerminkan dinamika kehidupan bangsa tetap dinamis, serta mampu untuk mengikuti perkembangan jaman dan mampu memenuhi tuntutan perubahan serta kebutuhan rakyatnya, seperti di negara Inggris, Israel dan Selandia Baru. Tidak lain, juga hal ini dikarenakan mudahnya menyesuaikan antara dinamika kehidupan bangsa, agar dapat disesuaikan dengan praktik penyelenggaraan bernegara, yang tentunya akan memudahkan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena hanya dengan sebuah undang-undang saja, dapat memberikan akses yang begitu luas kepada pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul kemudian hari bahkan yang luar biasa adalah hanya dengan undang-undang tersebut dapat melakukan perubahan terhadap konstitusi yang pada dasarnya merupakan aturan dasar tertinggi dalam negara. Paling tidak dapat katakan bahwa isi undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dengan ketentuan konstitusi. Pemikiran ini didasari oleh suatu alasan yang logis, tidak lain dikarenakan jika menunggu untuk merubah konstitusi dengan metode serta syarat-syarat yang sangat berat tentunya akan membawa resiko tersendiri seperti menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yang sebenarnya dalam hal ini membutuhkan waktu yang mendesak dalam pengambilan keputusan agar permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Dikarenakan tidak adanya pengaturan yang menunjuk denngan jelas dalam konstitusi, tentunya akan menyebabkan kebingungan serta kegamangan dalam penyelenggaraan bernegara oleh penyelenggara negara. Namun, setiap sistem tentunya akan membawa resiko atau dampak tersendiri baik resiko yang bersifat negatif maupun yang positif, termasuk juga dalam hal ini adalah terkait dengan konstitusi yang sifatnya fleksibel. Resiko dari konstitusi yang bersifat fleksibel, yang dikarenakan mudahnya untuk melakukan perubahan konstitusi tentunya akan berdampak negatif terhadap konstitusi tersebut, seperti menurunkan wibawa konstitusi dihadapan para penyelenggaraan pemerintahan (baik oleh legislatif yudikatif maupun yudikatif), bahkan jatuhnya wibawa konstitusi sampai menyebabkan kaidah-kaidah konstitusi hanya merupakan kaedah tertulis di atas kertas, yang bilamana sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan penguasa, dapatlah dirubah hanya dengan sebuah undang-undang yang dibuatnya sendiri, sehingga hal ini tentunya bukanlah maksud daripada semula untuk dibuat konstitusi fleksibel yang memudahkan konstitusi diubah, sehingga sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dalam merealisasikan tujuan negara, namun ternyata kesempatan tersebut dipergunakan hana demi untuk kepentingan penguasa semata. Bahkan, dengan seringnya perubahan terhadap konstitusi tersebut tidak saja dapat menjatuhkan harkat dan martabat daripada konstitusi tersebut, namun seringkali menyebabkan karugian yang tidak kalah seriusnya yaitu ketidakstabilan daripada jalannya pemerintahan merupakan pertaruhan utamanya.Sedangkan, dikatakan suatu konstitusi yang bersifat kaku dikarenakan dalam melakukan perubahan diperlukan suatu prosedur yang tidak mudah, dengan persyaratan yang khusus, yang ditentukan dalam konstitusi tersebut, bahkan dikatakan sangatlah berat dalam melakukan perubahan. Misalnya dalam melakukan perubahan konstitusi yang dilihat dari pengambilan suatu keputusan maka diperlukan jumlah suara yang telah ditentukan serta dari berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Contohnya dalam melakukan perubahan dengan dua majelis dan dari kedua majelis tersebut dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi, tentunya harus melakukan suatu sidang gabungan dengan suatu persyaratan misalnya berupa 2/3 suara dalam kedua majelis tersebut harus menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut. Bahkan, untuk di negara-negara yang pada umumnya menganut sistem pemerintahan parlementer yang konstitusinya menyerahkan perubahan kepada lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar, maka usul perubahan terhadap konstitusi diajukan oleh kedua lembaga tersebut dengan persyaratan suara yang telah ditentukan, namun setelah memenuhi persyaratan dalam melakukan perubahan ternyata bukanlah kewenangan lembaga yang mengusulkan langsung yang akan melakukan perubahan seketika itu, dikarenakan biasanya lembaga pengusul perubahan konstitusi tersebut terlebih dahulu dibubarkan, baru kemudian diadakan pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan lembaga legislatif tersebut, lembaga hasil pemilu yang baru inilah yang kemudian yang melakukan perubahan terhadap konstitusi. Dengan demikian, terlihatlah perubahan konstitusi yang sangat berat syaratnya. Selain itu, tentunya berbagai pembatasan-pembatasan telah ditentukan dalam konstitusi secara jelas berkaitan dengan prosedur perubahan konstitusi tersebut. Perubahan konstitusi yang dikatakan sulit sehingga bersifat kaku misalnya perubahan konstitusi melalui persetujuan rakyat yang biasa disebut dengan referendum, juga merupakan syarat yang sangat sulit dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi. UUD yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat UUD (pouvoir constituant). Oleh karena itu biasanya konstituante dibubarkan pada saat tugasnya selesai (Budiardjo,2008;194). Bahkan dalam negara yang berbentuk federal kosntitusi memiliki nilai yang sangat tinggi, dikarenakan merupakan perjanjian antar negara-negara yang membentuk serikat, sehingga tentunya dalam melakukan perubahan memerlukan dukungan atau persetujuan dari negara-negara bagian. Karena diasumsikan bahwa konstitusi merupakan suatu aturan dasar, yang memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan aturan yang lainnya, maka diperlukan prosedur yang khusus untuk melakukan perubahan konstitusi tentunya dengan tujuan agar tidak terlalu gampang untuk dirubah oleh kehendak-kehendak politik yang kepentingannya hanya bersifat sesaat, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak yang seharusnya dijamin oleh konstitusi agar diutamakan. Dasar pemikiran yang melatar belakangi sulitnya perubahan konstitusi menurut Kelsen (2011;365) karena konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum nasional, maka kadang-kadang tampaknya konstitusi dikehendaki agar memiliki karakter yang lebih stabil daripada hukum-hukum biasa. Oleh sebab itu, suatu perubahan dalam konstitusi dibuat lebih sulit daripada pembuatan atau perubahan hukum-hukum biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Prodjodikoro (1981;44) bahwa untuk membentuk dan mengubah undang-undang dasar ini hampir di semua negara di dunia, diperlukan suatu prosedur lain daripada untuk membentuk dan mengubah undang-undang biasa. Akan tetapi kesulitan perubahan tersebut menurut K.C. Wheare (dalam Tutik,2008;119), memiliki motif-motif tersendiri yaitu (1) agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar; (2) agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan; (3) agar dan ini berlaku di negara serikat kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri; (4) agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Namun, jika persyaratan terhadap perubahan konstitusi terlalu sulit tentunya akan menyebabkan ke-kaku-an yang luar biasa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, bahkan konstitusi tersebut tidak akan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan suatu negara yang bergerak begitu dinamis. Hal ini juga akan berakibat menghambat terhadap jalannya pemerintahan, yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengalami hambatan yang datang, tidak hanya dari praktek ketatanegaraan di lapangan, namun juga datang dari konstitusi itu sendiri, yang tentunya bertentangan dengan tujuan awal mula dibentuknya konstitusi. Dapatlah dikatakan Indonesia sebagai contohnya negara yang memiliki konstitusi yang bersifat kaku. Tidak lain hal ini dapat terlihat dalam UUD 1945 setelah diamandemen, di mana ditentukan dengan jelas dalam Pasal 37 UUD 1945 bahwa DPD dan DPR yang kemudian mengadakan sidang gabungan dengan nama MPR (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945), baru kemudian melakukan perubahan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD 1945 (Pasal 37). Dan biasanya konstitusi-konstitusi negara federalah, yang merupakan simbol daripada konstitusi yang kaku, tidak lain dikarenakan konstitusi tersebut merupakan ikatan-ikatan terbatas,dalam pembedaan bentuk negara tersebut dengan bentuk negara lainnya.Menurut hemat penulis, fleksibel atau kaku tidaknya suatu konstitusi tidak hanya pada prosedur perubahan namun pada kenyataannya di lapangan apakah konstitusi tersebut sering diubah atau jarang dirubah. Bisa saja, persyaratan dalam mengubah konstitusi sangat berat, namun dalam kenyataannya konstitusi tersebut sering diubah ataupun sebaliknya meskipun persyaratan untuk mengubah konstitusi sangat mudah, namun dalam kenyataannya konstitusi tersebut tidak pernah diubah.Hal ini tidak lain daripada politik hukum suatu negara, realitasnya bahwa konstitusi merupakan sebuah hukum yang terlahir dari kesepakatan politik. Jadi, kekuatan politik terbesarlah yang menentukan apakah perlu atau tidak suatu konstitusi diubah. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur perubahan konstitusi sangat ditentukan oleh konfigurasi politik dalam negara tersebut. Jadi, konfigurasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya sangatlah berpengaruh atau menentukan produk konstitusi dan perundang-undangan (Mahmud MD,2011;6). Walaupun persyaratan dalam melakukan perubahan dalam konstitusi sangat berat, namun dikarenakan dukungan politik, yang diperoleh untuk melakukan perubahan konstitusi sangat besar, maka kekuatan minoritas tidak akan mempu untuk menahannya. Sebaliknya, walaupun konstitusi mensyaratkan dalam melakukan perubahan, bukanlah tergolong persyaratan yang sulit, namun kekuatan politik mayoritas tidak mendukung untuk melakukan perubahan, niscaya konstitusi tersebut akan tetap seperti apa adanya. Dengan demikian faktor politik sangat menentukan terkait dengan perubahan konstitusi. Tetapi setidaknya, persyaratan yang ditentukan dalam konstitusi tentunya juga memiliki peranan yang sangat penting, dalam menentukan diubah atau tidaknya konstitusi dengan mudah atau sulit. 3. Supreme constitution dan not supreme constitution (konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi).Konstitusi derajat tinggi dikatakan apabila kedudukan konstitusi tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang tertinggi. Demikian juga prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan, aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya (Syahuri,2004;19). Oleh karena itu, jika ada suatu peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang ternyata bertentangan dengan konstitusi dimaksud, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan batal ataupun batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Han Kelsen yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku, berdasar dan bersumber pada hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterus sampai norma yang tidak ada yang lebih tinggi lagi. Sebab jika masih ada yang lebih tinggi lagi, maka norma hukum tersebut akan terus berjenjang tidak ada habisnya. Karena itu tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, begitu sebaliknya (Attamimi dalam Oesman dan Alfian,1991;83). Hans Nawiasky yang merupakan salah seorang murid Hans Kelsen juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar (Indrati,2007;44-45, Attamimi,1990;287, Winarno,2009;17), yaitu (1) Staatfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); (2) Staatsgrungezet (Aturan Dasar Negara); (3) Formell Gesetz (Undang-Undang formal); (4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan otonom). Sedangkan menurut Kansil dan Christine (2002;152) bahwa suatu undang-undang dasar (atau konstitusi) pada hakekatnya suatu undang-undang, yaitu suatu undang-undang yang derajatnya, dalam arti materiil, lebih tinggi daripada derajat undang-undang