indones *ian - education resources information center · 15 rintah negara indonesia jang...
TRANSCRIPT
4
ED 189
TITLE
DOCUMENc RESUME
833. FL. 011 094
INSTITUTIONPUB DArtENOTE
AVAILABLE FROM
LANGdAGE
EDPS PRICE*DESCRIPTORS
IDENTIFIERS
ABSTRACT
Indonesian Basic Course: Thee IndonesianConstitution.Defense Language Inst., Monterey,1Calif.feb 70 ,
96p.:, For related documents, see FL 011 091-024 955, ED 057 696, ED 057 707, ED 056 791.Defense Language Institute, Forilkign LanguageNonresident Division, Presidio of Monterey,93940Indonesian
100,,, ED
CenterCA
MF01/PC04 Plus Postage.*ConstitUtional History: *Content Area Reading:
, Directed ,ReadinT 'Activity; *Indonesian; IntensiveLanguage Courses: Language Proficiency; Postsecondary,Education: *Peading Comprehension; Reading Skills;'.*Secondf Language Instruction: Textbooks'*Indonesia
*
Both the 1945 and the 1950 constitutions of thepublic, of Indonesia are presented in Bahasa Indonesian as part of.
tasic language course in Indonesian. The volume is used daily for- vadin4 comprehension practice during the final weeks of the third
phase of the course. Comparing these constitutions enables studentsto ,comprehend the course of events in Indonesia's history. (PMJI ,
* Reproduciions suprilied by EDRS are (the best that can4be made*- ." . from the*original. doOtiment. . *..
e
.
*
.INDONES *IANBASIC COURSE
THE INDONESIAN .CONSTITUTI9N
"PERMISSION TO REPRODUCE THISMATERIAL HAS BEEN OFIANTED BY
TO THE EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER (ERIC)." .
Pebruati 1970
t
DiliESSE LANGUAGE INSTITUTE
U.S DEPARTMENT OF HEALTH.EDUCATION I WES.IFARENATIONAL INSTITUTE OF
E DUCA IMO
THIS DOCUMENT roks BEEN REPRO-DUCED EXACTLAt AS RECEIVED FaomTHE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN-AT IND IT POINTS DE VIVA" DR ORNIONS"STATED DO NOT NECeSSARILY REPRE 'SENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OF ,
EDUCATION POSITFON OR POOCY
,
'
DEFEIISE LANGUAGE INSTITUTE
41. .
5)pamphlet is fOr use by the faculty, staff and students of tie Defense) cLati,gyage Institute solely for official purposes. It is NOT for general distribution.
II\niOy NOT bereleasd to other persons, quoted or extracted for publication, orA
Otherwise copied or distributed 'Without specific permission in each instance fromthe Director, Defense Language.Institute.
4
c-;
gESSLERColonel, VSADirector
f1
PREFACE
Thi's volume contains:the 1945 and 1950 (provisioyal) con-
stitutions of the Republic of Indonesia. The 1945 chnstitution
f the country's' first, was drafted and paçpared by the Preparatory-CoMmittee for Indonediafs Independence. It was replaced by theshort-lived 1949 CiDltitution when Vstginesia. became a, federal
state. In August 1950, when Indonesia again became a unitary
state, a' pew constitution was adopted. flowevez, on July 5, 1959,
when 'Indpnesia- abandoned the liberal form ef goverment, the1945 constitution was reinstated and: b.as been in effect until
I.todaY.
The 19(50 consti:tutAn, though nc; longer in effect, is *pref.-.
sented here tOy purposes of comparison .and to enable- students
to comprehend the course .of events in Indonesies Iii.story. The.
1949 'federal. constitution is not given here because 'of its'cloie similarity in .forttia,t and ,contentS to the 1950 constitution.
This volume iS used .during the final weeks of the third .
phase of le Indonesian Basie.Course',. prhaatil f or comprehen-
sion purposes. It is introduced and disaussed ing the firsthour .of tbe daily lessoncycle.
,Inquiries concerning. this book, including reques:ts forauthorization to reProduce, should be addressed to the birector,Defense Language Institute, U.S. Naval Station, Anacostia
Annex, Washington, D.C. 20390. 4.
TatLB CONniNTS
The 1945 Provisional Consiitution
'lie 1950 Provisional Constitution 230
lc
.
4.1
.
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
' 4.
*",
,
4
- V.
UNDA,NG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
PBMBUKAAN
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segat,
bangsa dap oleh sebab itu, maka pendjadjahan
harus dihapuskan, karena tidak se'suai dengan perl;.manusiaan da'n peri keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepi da saat jang berbahagia dengan selaniaLt
sentausa mengantarkan rakja-t-Indoneila kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indon9sia, jang-merdpki, ben-
satu, berdaulati dan makmur.
10 `. Atas beri'at raalliat Allah jang maha kuasa dan deingans#.
didorongkan olely keinginan luhur, supija berkehidupan
kebangsaan jang bebas, maka_ rakjat Indonesia menjatakan
dengan ini kemerdekaannja.
Kemudian dari pada itu untuk metubentuk suatu Peme-
15 rintah Negara Indonesia jang melindungi, segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memadjukan kesedjahteraan =um, mentjerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jing ber-dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 4an keadilin sosial,
20 . maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Vndang-undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk*
4..V
I'dalam suatu susun'an Negara Republik II.donesia jai* e\
Acedaulatda xikjat dengarr berdasar kepada: Ketuhananjang...
.
.
Mhha I4, Kemanusiaad jang adil dan beradab, persaan\
_Indoneiian, daa kerakjatan jang-dipippin oleh hikult ke-
bidjaksanaandaliM permusjawaratan/perwakilan, se4
mewudjudkan.suatu k adilan sosiaL'.bagi seluruh
Indonesia.
4
3
dengan
10
t.'
, LIMIANG-UNDANd DASAR
BAB I
e
Opentuk clan Kedaulatan
Pasal.s
41!P
(1) Negara-Indonesia ialah Negara kesatuan, jang berbentak'
Republik.
(2) Kedaulat6 adalih ditangan rakjat dan dilakukan sepenuh-,
nja o1elt Madjelis PerMusjawaratan Rakjat.
BR .
Madjelis Permusjawaretan Rakjat
Pasal 2
r
a
(1).Madjelis PerMusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-.
anggauta Dewan P'erwakilan'Rakjat, ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
15 (2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja
sekali dalam lima tahun di'ibu-kota Negara.
3
(S) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjair ditetap-
, kan dengan suara jang terbanjak.
5--
4
Pasal 3
Madjelis Permusjawaratan.Rakjat menetapkan Undang-mndang
Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.
a.
BAB III.
Kekuasaan Pemerintah Negara
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
10 Pemerintahah menurut Undang,undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu oleh
satu orang Wakil Presiden.
'Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undani
15 dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.
Oa
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan WaiirPresiden dip ih oleh Madjelied
Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.
Pasai
Presiden dan Wakil presiden memegamg djabatannja
selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih
kembali.
.Pasal 8
10 Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
melakukan kewadjibannja dalam maaa.djabatannja, ia diganti
oleh Waki1 Presiden sampai habis waktunja.
Pasal 9
SebeluM memangku djabatannja, Presiden clan Wakil
15 Presi n bersumpah menurut agama, atau berdjandji'dengan
Sit h-sungguh dihadapan Madjelis fermusjawaratan Rakjat
6
,4.,
5
)
'atau Dewan PerWakilan Rakjat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
uDemi Allah, saja bersumpah akan memenuhi
kewadjiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presidenitepublik Indonesia)-dengan
sebaikbaiknja dan seadil-adilnja, memegang
teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan
segala Undang-undang clan Peraturan dengan
selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa
10 dan Bangsa".
Djandji Presiden (Wakil.Presiden)i
oSaja berdjandji dengan sungguh-suuggmh akan
meminuhi kewadjiban Presiden Ropublik Jndonesia
(Wakil Presiden Republik Indo-nesia) de-ngan
15 sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang
teguh Undang-undang.Dasar:dan mendjalankan
segala undang-undang dan peratfirannja dengan
selurus-lurusnja sexta berbakti kepada Nusa
,dan Bangsa".
v
P
.44*
Pasal 10
:I.
.Presidenmemegang kekilasaan. San.g tertknggi. atas
Angkatan Darat, Angkatan taut dan'Angkatan Udara.
..Pasal 11
_e
PFesiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat
menjatakan perang, membuat perd.amaian dan perd jand Sian.-dengan Negara laan.
a
Pasal 12.
Piesiden menjatakan. keadahn bahaja. Sjaiat-sjarat.dan, akibatnja keadaan bilaaja'ditetapkanydengan Undang-,H 411,
10 -undang.
15
Pasal 13,
(1) Presiden mtngangkat duta dan "konsui.
(2) Presiden menerima duta Negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, atnnesti, abolisi dan
rehabilitasi._ .
Pasa1 15-
S.
4/Presiden memberi gelarany tanda djasa dan lain-lain
,tanda kehormatan.
-,BAB IV
Dewan Pertimbangan Agung
Pasal 16
sunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan
Undang-undang.
(2) Dewan ini. berkewadjiban memberi .djawab atas pertanjaan
10 Prdsiden din berhak memadjukan usu." kepada Pemerintah. .
as.
, ,BAB V
.Kementeiian Negara
Pasal 17
(1) Presiden dibantu o1eh Menteri-Menteri Negara.
;15 (2) MenteriAtlenteri itu diangkat dan diperhentikan oleh
Presiden.
(3) Men,teri-Meriteri itt memimpin DepartemenTemerintahan.
Pemerintah Daerah
et 4.
Pembag i n Daerah
5 ketjil, dengan bentuk
10
Pasal 18
Indpnesia atas Daerah besar dan(
susunan pemerintahannja ditetapkan
dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati
dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara',
dan h-ak-hak asal-usu1 dalam Daerah-Daerah jang bersifat
istimewa.
BAB VII
Dewan Perwakilan Rakjat
Pasal 19
(1) Sfts4nan Dewan Perwaki1an Rakj t ditetapkan dengan
'Undang-undang.
15 (2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja seka1i
dalam setahun.
Pasil 20
Tiap-: tiap Undang-und a ng menghendaki ''persetud juan 'Dewan
perwakilan. Ralrjat.,tA_
(2) Djika esuatu rantjangan Undang-undang- tidak. mendapat
pèrsetud juan Dewan Perwakilan Rakjatt maka rantjangan
- tadi tidak bofeh dimadjukan lag& Idalam persidangan
Dewtan Perwakilan Rakjat masa-atu.
Pas4t1/-
-(1).inggauta,-,anggauta-Dewan'Perwaki1an Raklat berilak10 memadjukan. rantjangan Undang-undang.
15
..(2) Djika rantjangan Itu, meskipun disetudjui oleh Doran
Perwakilan Rakjatt tidak disjahkan oleh Presiden makárantjangan tadi tidal( boleh dimadjilkan lagi dalam
persidangan Dewan. Perwakilan Rakjat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalanr hal ihwati:egentingan jang memaksa Presidenberhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai
pengganti Undang-undang.
(2) Peraturan Pemerintalb itu harus endapat persetudjuanDewan Perwakiladtakjat dal persidangan jang berikut.
5
) Djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan
Peterintall itu harus ditjabut.
BAB VIII
Hal Keuangan
Pasal 23
(1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan Undang-undang. 'Apabila Dewan Perwakilan
Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan
Pemerintah, maka Peluerintah mendjalankan anggaran tahun
10 jang-lalu.
4.
eXt
(3) Segala padjak untuk Cper1un Negata berdasarkah
Undang-undang:
(3) Matjam dan harga mata uang-ditetapkan dengan Undang-
undang.
(4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan
Undang-updang.
(5) Untuk memeriksa tanggung .djaWab tentailg keUangdn
Negara diadakan suatu BadapiPegiIiksa Keuangan,
jang peraturannja di4iapkan dengan Undang-undang.
IV12
Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan
perwakilan Rakjat.
BAB IX
Kekuasaan Kehakiman
5 Pasal 24
41.
-/(I) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh setbuah Mahkagah
Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-
undang.-
(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur
10 dengan Undang-undang.
-Pasal 25. a ''
Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikansebagai Hakim ditetapkan dengan irnqang-undang.
13
r.41-
.
*
BAB. X
Warga Negara:
Pasal 26
(1) fang menljagi .Warga Negara ialah orapg-qrang bangsa
Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain fangdisjahkan dengan tindang-undang sebagai Warga Negara.
(2) Sjarat-sfarat fang mengenai kewargaan Negara
ditetapkan dengan Ilndang-undang.
7
segala
Pasal 27
a Negara bersamaan kedudukannja Aidalam11, lb
Hukunt dan Pemerintahan dan wadjib mendjund Jung Hukum
:clan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketfualinja.
.'(2) Tiap-tiap-Warga Negara berhak atas pekeitdjaan dan
penghidupan fang lajak bagi kemanusiaan.4,1e ;
15 a Pasal ^28
Kemerdekaan berterikat dan berbunpul tnengeluarkan
pikiran dengan lisan dan u isan dan sebagainfa
ditetapkan dengan Undang-undang.
14
.s
BAB XI
Agama
Pasal 29
(1) N4GARA berdasar atas KETURAMAN JANG MARA BSA.
(21 NEGARA mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
meme1uk agamanja masing-nasing dad untdk eribadat
menurut aganahja dau kepertjajaannja itu
BAB XII
Pertahanan Megara
10 .Pasa1 30
-(1) Tiap7tiap arga Megara bertiak danwadjib ikut serta
usaha penbelaan Nevra.
( ) Sjarat-sjasrat tentang penbelaan diatur dengan
Undang-undang.
4.
41.
15 0
10
BAB XIII
Pend id ikan.
Pasal 31
(1) Tiap-t.isp Wargaeiegara berhak mendapit pengadjaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakin satu
pengadjaran nasiOnal, jang diatur dengan
. Undang-undanf."
41A
Pasal. 32
Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.
BAB XIV
Kesed jahteraan Sosial .
Pasal 33**
4 (1) Perekonamian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan.
1.5 (2) Tjabang-t.jaba4 produksi -jang penting bagi Negara dan
jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai
oleh Negara.
P
4,
161
.11
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung
-dida1amnja dikuasai aleh,Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.
Pasal 34
5 Fakir miskin darianak-anak jang terlantar dipeIihara
oleh Negara.
BAB XV
Bendera dan Bahasa
Pasal 35
10 (I) Bendera Negaka Indonesia ialah SANG MBRAH PUTIH.
Pawl. 36.
Bahasa Negara ialah.BAHASA INDONB§?A
17
&AB XVI
Perubahan Undang-undang liasar
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja
5 2/3 dari pada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan
Rakjat harus hadlir.
(2) Putusan diambil dengan"tpersetudjuan sekurang-iurangnja
2/3 dari pada djumlah apggauta jang hadiir.
=IRAN -PBRALERAN A.
10 Pasal
Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan
menjelenggarakan kepindahan Pedekintahan kepada Pemerintah- a
Indonesia.
Pasal 2
15 Segala Badan Negara dan Peraturan _Wag ada masih
1angsung berlaku, se1ama belum diadakan jang barn menurut
Undang-undang Dasar ini.
18
Pasal 3
Untuk pertama kali Presidep dan Wakil Presiden
dipilih oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal 4
5 Sebelum Madjelis Permusjawaratan RakJat, Dewan
Perwakilan Rakjat dau DeWan Pertimbangan ng dibentdk
10
menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja
didjalankan bleh Presiden dengan bantuan sebuah Kamite-
Nasional.
ATRAN TAMMHAN
(1) Dalam enau bulan sesudah achirnja peperingan,Asia
Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan
menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam
Undang-undang Dasar ini.
15 (2) Dalam enam bulan sesudah Maajelis Permusjawaratan
Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk
menetapkan Undang-undang Dasar.
19
PIAGAM DJAKARTA
Bahwa sesungguhnja kemdrdekaan itu jalah hak segala
bangsa, dam oleh sebab maka pendjadjahan diatas etunia
harus dihaipuskan, karena tidak sesuai demgan peri-.
5 kemannsiaan dan perikeadilan.
Dam penljuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia teLah
sampailah kepada saat jang terbahagia, dengan selamat
sentausa mengantarkan Rakjat IndoMesia kedepan pintu-,gerbang liegara Indbnesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat,
10 -adil dam makmur.
Atas berkat Rahiat Allah Jang Maha: Kuasa, dan dengan
didorongkam oireh. keinginan-luhur, Supaja berkehidupan,*
kebangsaan jang bebag, maka Rakjat Indonesia dengan ini
menjatn kemerdekaannja.
15 Kemu .49,13,4a.ri pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan: seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk
memadjukan kesedjahteraan umum; mentjerdaskan kehidupan
Bangsa daen ikut melaksanakan ketertiban dunia jang ber-20 dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaam Indonesla. itu dalam
suatu.flukum Dagar Negara IndOnesia, jamg terbentuk dalam
2520
t1
suatu susunan negara Republik Indonesia jang berke-
daulata* Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan
kewadjiban mendjalankan sjarPat Islam bagi pemeluk-.
pemeluknja, menuu tNdasar ketianusiaan jang adil clan beradab
5 persatuan Indonesia dan kerakjalan jang dipimpin oleh
10
15
hikmat-kebidjaksanaan dalam peripusjawaratan perwakilan
serta dengan mewudjudkan suatu-keadilan sosial bagi seluruh'.
,Rakjat IndoneSia.
Djakarta, 22.6-2605.
Ir SORKARNO.#40.--
Drs MOHAMMAD HAM
Mr. A. A. MARAMIS
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO.
ABDULKAHAR MUZAKIR
H. A. SALIM
Mr. ACHMAD SUBARDJO
7 WACHID HASJIM
MUHAMAD. YAMIN
2 1 6
rv),
:
I.
UNDANG-UNDAtNG,
DASAR SEMENTARA.
REPUBLIK\I
IN-D-aNESIA
4
UNDANG-UNDANG No. 7/1950
Lembaran Negara No. 56/1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Menimbangz
bahwa Rakjat daerah-gaerah bagian diseluruh Indonesia
menghendaki bentuk susunan Negara republikkesatuan;
bahwa kedaulatan adalah ditingan Rakjat;
bahwa Negaia jang berbentuk republik-kesatuan ini se-
sungguhnja tidak lain dari.pada Negara Indonesia jang
10 kemerdekaannja oleh Rakjat diproklamirkan pada hari
17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan
dan kemudian mendjadi republik-federasi;
bahwa untuk melakSanakan kehendak-rakjat akan bentuk
republik-icesatuan itU daerah-daerah bagian Negara Indonesia
15 Timur dan Negara'Sumatera Timur telah menguasakan Peme-
rintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnja untuk ber-'
musjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik
Indonesia;
-bahwa kini telah tertjapai kata,sepakat antara kedua
20 fihak dalam permusjawaratan itu, .sehingga untuk memenuhi
kehendak Raklat tibalah waktunja untuk mengubah Konstitusi-
Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat
jang telah,tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar
- 8 24
10
15
Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan
-nama Republik Indonesia;
Mengingat:
pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ajat 2 Konstitusi;Mengingat pula:
Piagam Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia
Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei
1950; tr
Depgan persetudjuan Dewan Perwakilan ikakjat dan Senat4
Memutuskan:
. Menetapkan:
Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara
"Republik* Indbnesia Serikat mend jadi Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia.
PAUL
Konstitusi Seientara Republik Indonesia Serikat diubahmendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:
MUKADDDIAll
20 Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan
Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat5 sen.tausa pengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan tnakmur.
Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan
Jailg_berbahagia d a n _Iuhur 7
10 Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam
suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan,
berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Tang Maha Esa, peri-. kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial,untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian
15 dan keterdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia
Merdeka jang berdaulat sempurna.
C-
)26
BAB I
NBGARA REPUBLIK INDONESIA
Bagian I41,
BBNTUK ?MARA DAN KEDAULATAN
Pasal 1\
1. Republik Indonesia jang,merdeka dan berdaulat iaiah
suatu negara-hukum jAng demokratis dan berbentuk
kesatuan.
2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah-ditangan Rakjat
10 dan dllakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakjat.'
Bagian II
DABRAH NBGARA
Pasal 2
15 Republik Indonesia meliputi seluruh daerahAndonesia.
4.
Bagian III
LAMBANG DAN BAHASA NBGARA
Pasal 3
1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera
20 Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu,uIndonesia Raja".
3. Meterai dan Iambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 4
Bahasa resmi Negara Republik Indonesia iaIah Bahasa
5 Indonesia.
Bagian Iy
KEWARGA-NBGARAAN DAN PBNDUDUK NBGARA
Pasal 5
Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-t.
10 undang.
2. Fewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau
dengan kuasa undang-undang.
Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-
negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-*
/5 negarakan dan anak-anaknja jang belum dewasa.
Pasal 6
Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
vo.
28
Bagian V
HAK-HAK DAN KEBBBASAN-KEBEBASKN
DASAR MANUSIA
Pasal 7
5 1. Setiap orang diakui sebagai-manusia.pribadi terhadap
undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan
perlindungan jang sama oleh undang-undang.
j. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama
10 terhadap tiap-tiap pembelakangan dau terhadap tiap-tiap
penghasutah untuk melakukan pembeiakangandemikian.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh
dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan
perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar
15 jang diperkenankan kepadanja menurut hukum.
4 Pasal 8
Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak
'menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.
29
Pasal 9
1. Setiap Orang_berhak_derwan_bebas bergerak _dan_tiqgga1
dalam-perbatasan Negara.
2. Setiap orang "6erhak' meninggalkan negeri dan djika ia
warganegara atau penduduk - kembali kesitq.
Pasal 10
Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperutur atau
diperhaiba.
Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan
10 segala perbuatan Vtrupa apapun jang tudjuannja kepada itu,
dilaring.
Pasal 11
,Tiada seorang djuaRyn akan disiksa.ataupun diper-
lakukan atau dihukum setjari ganas tidak mengenal peri-
15 kemanusiain ataU menghina.
Pasal 12
Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan,
selain atas perintah untuk itu oteh kekuasaan jang sah
menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal elan,
20 menurut tjara jang diterangkan dalamnja.
1#
Pasal 13
1. Setiap orang berhak dalam persamaan jang sepenuhnja,. .
mendapat perlaku,an djudjur dalam perkaranja oleh hakim
jangtak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan
Igewadjiban-kewadjibannja'dan-dalam hal menetapkan apakah
suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja
beralasan atau tidak.
2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun
dapatilipisahkan daXi_pada hakim,,lang diberikan
10- kepadanja oleh aturan-aturan hUkum fang berlaku.
Paso! 14
1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan
sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap'tak bergalah,
sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang
15 pengadilan menurut aturan-aturan hukum jang.berlaku,
dan ia dalam sidang itu diberikan segaita djaminan fang
telah 'ditentukan dan fang perlu untuk pembelaan.
2. Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dibukum atau
,didjatuhi hukuman, ketjuali karena.suatu aturan hukum
20 fang smdah ada dan berlaku terhadapnja.
31 35
3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti
tersebut dalam ajat diatas, Maka dipakairah ketentuan
jang lebih balk bagi sitersangka.
Paoal 15
5 1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh
diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang
kepunj4an jang bersalah.
2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata
atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.
10 Pasil 16
1. Tempat kediamanippiapapun tidak.boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau
memasuki sUatu rumah bertentangan dengan kehendak orang
jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang
15 Aitetapkan dalam suatu aturin hukum jang berlaku
baginja.
Pasal 17
Kemerdekaan_dan rahasia dalam perhubungan surat-
menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari atas
20 perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan
3632
untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam
hal-hal jang diterangkan dalam perataran itu.
-Pasal. -18-
Setiap orang berhak4atas'kebebasan agama, keinsjafan
5 batin dan pikiran.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan
'mengeluarkan pendapat.
Pasal 20
10 Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat
diakui dan diatur dengan undang-undang.
Pasal 21#
1. SekaIlan orang balk sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada
15 penguasa, balk dengan lisan ataupun dengan tulisan.
2. Sekalian orang balk sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berhak memadjukan permohonan kepada penguasa.
33 3?`
Pasal 23
.Setiap warga-negara berhak turut-serta,dalam pemerintahan
dengan langSung atau dengan perantraan wakil-wakil jang
dipilih dengan-bebas menurut tiara jang ditentukan oleh
undang-undang.
2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap
djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat 'dalam
djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang
ditetapkan oleh undang-undang.
10 Pasal 24
Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut-,
serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.
Pasal 25
1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian
15 kepada termasuknja warga-negara da1am sesuatu go1ongan
rakjat1
2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum
golongan rakjat akan diperhatikan.
34
Pasal 26
1. Setiap orang berhAk mempunjai milik, balk sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain.
1
2. Seorangpun tidak,boleh dirampas miliknja dengan semena-.
5 mena.
3. Hak milik itu adalah suatu funksi sosial.
Pasal 27
1. Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas
sesuatu benda atau hak iidak dibolehkan, ketjuali dengau
'10 mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-
undang.
2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk
kepentingan umum; ataupun, balk untuk selama-lamanja
maupun untuk beberapa lama, harus dixusakkan sampai tak
15 terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu
dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-
aturan undang-undangrietjuali djika ditentukan jang
sebaliknja oleh aturan-aturan itu.
3 5 39,
Pasal 28
1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakapannja, berhak
atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan
5 berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
3. 9*t1ap orang jang me4kukan pekerdjaan jang sama da/am
hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan
atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama
baiknja.I.
10 4. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan, berhak atas
pengupahan adil jang mendjaminkehidupannja bersama
dengancke1uarganja, sepadan dengan martabat manusia.
Pasa1 29j
Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan
15 masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan
kepentingannja.
Pasal 30
1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.
I.4i)
36
.a
3. Mengadjar adalah bebas, denga4 tidak mengurangi
pengawasan penguasa jang dilakUkan terhadap itu menurut
peraturan undang-undang.
Pasal 431
5 Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal,
mendirikan organisasi-organisasi untuk"itu, dan'djuga untuk
pe,ngadjaran partikelir, dau mentjari dan mempunjai harta
untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi
pengawasan penguasa jang diXakukan terhadap itu mennrut
10 peraturan undang-undang.
.
Pasal 32
Setiap orang jang ada didaerah Negari harits patuh
kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak
tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.
15 Pasal 33
Melakukan hak-hak dan kebebasan=kebebasan jang
diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan
peraturan-peraturan undang-undang senata-mata untuk
mendjamin pengakuan dan penghormatan,jang tak boleh tiada
20 terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan
suntuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman,
kesusitaan dan kesedjahteraan da1am suatu masjarakat jang
demokratis.
Pasal 34
Tiada suatu ketentuanpun da1am bagian ini boleh
5 ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa,
golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk
mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa
apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau
kebebasan jang diterangkan dalamnja.
10 Bagian VI
AZAS-AZAS DASAR
Pasal 35
Kemauan Rakjat ada1ah dasar kekuasaan penguasa,
kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan-berkala jang djudjur
15 .dan'jang dilakuka4m,enurut hak-pilih jang bersifat umum dan
berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia
ataupun menurut tjara.jang djuga mendjamin kebebasan
mengeluarkan suara.
Pasal 36
-20 Penguasa memadjukankepaStian dan djaminan sosial,
teristimewa pemastian dan pendiaminan sjarat-sjarat
4 2 38
*.0
10
perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang balk,
pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta
penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan
djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.
Pasal 37
Penguasa terus-menerus menjelenggarukan usaha untuk
meninggikan kemakmuran rakjat dan berkeiltadjiban
senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hldup
jang sesuai dengan martabat mahusia_untu.k dirinja serta
keluarganja.
2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk
kepentingan umum dengan perituran-peraturan undang-,undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan
me'nuAt sifat, bakat dan ketjakapah masing-masing untuk
15 turut-serta dalam perkembangan sumber-sunber kemaknuran
negeri..
t!
j. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang
bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi
nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan
20 dengan undang-undang.
394d
Pasal 38
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan
jang menguasai hadjat.hidup orang banjak dikuasai oleh
Negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalam-
nja.dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakjat.
10 Pasal 39
1. Ke1uarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan
Negara.
2. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara
oieh Negara.
15 Pasa1 40
1. Penguasa me1indungi kebebasan mengusahakan kebudajaan
serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan
mendjundjung azas ini maka'penguasa memadjukan sekuat
tenaganja perkembangan kebangsaan da1ain kebudajaan serta
20 kesenian dan i1mu pengetahuan.
440
Pasal 41
Penguasa wadjib memadjakan perkembangan rakjat bail(
rohani maupun djasmani.
2. Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja'
5 meughapuskan buta-huruf.
3. Penguasa memenuti kebutuhan akan pengadjaran umum jang
diberikan atas dasar memperdaiam keinajdfan kebangsaan,
mempererat persatuanjalonesia, membangun dan memper-
'Ida1am perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan
10 penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap
orang dengan memberikan kesempatan daiaa djam peladjaran
untuk mengadjarkan peladjaran again* sesuai demgan
keinginan a ng=,-tua murid-murid.
4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha
15 melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.
5. Murid-murid sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-
sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi
pengadjaran umum, sama haknja dengan hak murid-murid
sOcolah umum.
41
Pasal 42
Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh
memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.
Pasal 43
5 1..Negara berdasar atas ke-TUhanan jang Maha Bsa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-iiap penduduk untuk
mffmeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat
menurut.agamanja dan kepertajaanilja itu.
3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala
10 perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun oleb penguasa kepada
pendjabat-pendjabat agama dan persekutuan-persekutuan
atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar
sama hak.
15 4. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan
perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang,
termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.
42.
BAB II
ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
Ketentuan Umum
Pasal 44
5 Alat-alat perlengkapan Negara'ialah:
a. Presiden dan Wakil-Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Dewan Perwakilan Rakjat;
d. Mahkamah Agung;
10 e. Dewan Pengawas Keuangan.
Bagian I
PBMBRINTAH
Pasal 45
1. Presideft ialah Kepala Negara.
15 2. Dalam melakukan kewadjibannja Rresiden dibantu oleh
seorang Wakil-Preiden.
3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan jang
ditetapkan dengan uudang-undang.
4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden
20 dari andjuran jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan
Rakjat.
-4f
43
5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warganegara
Indonesia jang telah berusia 30 tgritTn dan tidak boleh
orang japg tidak diperkenankan serta dalam atau
mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut
haknja untuk dipilih.
Pasal 46
1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat411.
kedudukan Pemerintah.
2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika
10 dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang
lain.lir
Pasal 47--
Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatant
mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara
'15 agamanja dibadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai
berikut:
Saja bersumpah (menerangkan) bahwa iaja, untuk
dipilih mendjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik
Indonesia langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau
20 dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
H
44
Saja bexsumpah (berdjandji) bahwa saja untuk
melakukan atau tidak m4akukan_sesuatu dalam djabatan ini,
tiada sekali-kali akan menerima-daxi siapapun djuga,
langsung ataupun tale' langsung sesuatu djandji atau
5 pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat
tenaga akan memadjukan ktsedjahteraan Republik Indonesia
dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan
kebebasan-kebebasan'dan hak-hak umum dan chusug sekalian
10 penghunl Negara.
Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang
Dasar dan 1agi bahwa saja akan memerihara segala peraturan
jang berlaku bagi Republik Indonesia, babwa saja akan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan
15 inemenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja
oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik
Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (Wakil-
Kepala Negara) jang baik".
Pasa1.48
20 Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat
melakukan kewadjib.annji dalam masa djabatannja, ia diganti
oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.
45.
4 d
a.
Pasal 49
jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah warganegara
Indonesia jang tetah berusia 25 tahun dan jang bukan orang
jang- tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-
5 Pilih ataupun orang,jang telah ditjabut haknja untuk
dipilih.
0 Pasal 50
4
Presiden membentuk Kementerian-kementerian.
Pasal 51
10 1, Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk
Kabinet.
2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden
mengatigkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri,
dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
15 3. Sesuai'dengan andjuran pembentuk itu djuga Presiden
menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu
diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.
residen boleh.mengangkat Menteri-menteri jang tidak
memangku sesuatu Kementerian.
5046
4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan
jang diterangkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini
.ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.
5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-
5 menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan
keputusan Presiden.
Pasal 52
1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan
umum Republik Indonesia, Menteri-tenteri bersidang dalau
10 Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau
dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah
seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.
2. Dewan,Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan
jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden.
15 Masing-masing Menteri berkewadjiban demikian djuga
berhubung dengan urusan-urusan jang chusus masuk
tugasnja.
PasaI 53
Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri
20 mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan
Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
47
nSaja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk
diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung
dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau
mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada
5 siapapun.djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini,
tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung
ataupun tak langsung seguatu djandji atau pemberian.
10 Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang
Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang
berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat
tenaga akan mengusahakan Wedjahteraan Republik Indonesia,
bahwa saja,akan setia kepadb. Nusa dan Bangsa dan bahwa saja
15 akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang
ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri".
0Pasal 54
Gadji Presiden, gadji Wakil-Piesiden dan gadji Menteri-
menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan
20 biaja penginapan clan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain,
diatur dengan undang7undang.
Pasal 55
1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri lidak boleh
dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum
apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.-
5 2. President Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh,glo
langsung atau tak langsung tmrut-serta dalam ataupun
mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang
berdasarkan perdjandjian untuk remperoleh laba ataU
untung jang diadakan dengaU Republik In'donesia atau
10 dengan.sesuatu daerah Autonoom dark.Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunjai pintang atas tanggungan
Republik Indonesia, ketjuali surat-surat-utang tutus .
4. j*.ng ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetapberlaku atas mereka selama .tiga tahun sesudah aereka
15 meletakkan djaba'tannja.
Bagian II
LIMAN PBRWAKILAN RAKJAT
Pasal 56
Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat
20 Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggauta jang
besernja ditetapkamberdasar atas perhitungan setiap
49
300.000 djiwa penduduk warganegara Indonesia mempUnjai
seorang wakil; ketentuan ini tidak tengurangi jang
ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.
Pasal 57
5 Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih
dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia jang
imemenahi sjarat-sjarat dan menardt aturanaturan jang
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 58
10 1. GO1ongan4o1ongan ketji1 Tionghoar'gropih dan Arab akan
m'empanjai wakil da1am Dewan Perwakilan Rakjat dengan
bertarut-turut 'sekurink-kurangnja 9; 6 dan'3 Anggauta.
2. Djika djumlah-djumlah itu tidak ditjakmi dengan
pemilihan menurut undange-undang termaksud dalam pasal
4.?
15 57, maka Pemerintah Republik Indongsia engangkat wakil-
wakkl tambahan bagi golongan-golongaa itu.
Djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat rbagai
tersebut dalam pasa1 56 ditambah'da1am hai itu djika
perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu.
t)4
50
(
Pasal 59
Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih
untuk masa empat tahun.
Mereka meletakkan djabatannja bersama-sana dan
sesudahnja dapat dipilih kembali.'
Pasal 60,
;Tani boleh mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
ialah warganegara jang telah berusla 25.tahun dan bukan
orang jank tidak diperkenankan serta dalan atau
10 mendjala.nkan hak-pilih ataupun orang,jang haknja untuk
dipilih telah ditjabut.
Pasal 61 ,
1. Keangputian pewan Perwakilan Rakjat tidak dapat.
dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil-Prsiden,'
15 Djaksa Agung, Ketual Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkaimah
Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas
Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djabatan-djabatan
lain jang ditentukan dengan undang-undang.
.2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap
20 .mendjadi Menteri'tidak boleh mempergunakan hak atau
melakukan kewadjibannja sebagai Anggauta badan tersebut
51
p.
selama ia memangku djabatan Menteri.
3. Anggauta Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima
keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinja
mendjadi non-aktif selama keanggautaan itu. Setelah
5 berhenti mendjadi Anggauta, ia kemba/i dalam dinas-aktif
lagi.
Pasal 62
1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja seorang
Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua.
10 Pemi1ihan-pemi1ihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
15
2. Se1ama peittilihan Ketua dan Wakil-Ketua beluin disahkan
oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh
Anggauta jang tertua umurnja.
-Pasal 63
Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum
memangku djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan.
keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan
Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut
tjara agamanja sebagaiberikut:
20 ,nSaja bersummh (menerangkan) bahwa saja, untuk
dipilih (diangkat) mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan
Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih
apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan
tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak
langsung, dari siapapun djuga sesuatn djandji atau
pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa'saja senantiasa akan
10 membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala
peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia,
bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan
kesedjahteraan Republik Indonesia dan babwa saja akan setia
kepada Musa dan Bangsa".
15 Pasal 64
Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua menberi
kesempatan berbitjara kepada Menteri-nenteri, apabila dan
tiap-tiap kali mereka mengingininja.
Pasal 65
20 1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah
meVatakan kehenaaknja tentang itu atau apabila KetuA
atay sekurang-kurangnja sepersepuluh dari djumlah
53
Anggauta Dewan.Perwakilan Rakjat menganggap hal itu
perlu.
2. Ketua memanggfl rapat Dewan Perwakilan Rakjat.
Pasal
5 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum,
ketjuali djika'Ketua menimbang perlu pintu ditutup
ataupu4 sekuTang-kurangnja sepuluh Anggauta menuntut
hal itu.
2 Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah
10 perMusjawaratan dilakukan dengan pintu ertutup.
Tentang hal-hal jang diidtjarakan dalam rapat tertutup
dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.
Pasal 67
Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu
15 boleh meletakkan djabatannjat
Mereka memberi tahukan hal itu dengan surat kepada
Ketua.
Pasal 68
Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapatnja di
5
54
Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah
menentukan tempat jang lain.
Pasal 69
1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak inte'rpelasi dan
.hak menanja; Anggauta-anggauta mempunjai hak menanja.
2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat, baik.dengan lisan maupun dengan tertulis sega1a
penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan
jang pemberiannja dianggap.tidak berlawanan dengan
10 kepentingan umum Republik Indonesia.
Pasal 70
A
Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidiki
(enquete), menurut aturan-aturau jang ditetapkan dengan
undang-undang.
15 Pasal 71
Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuki
pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang
dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali,
20 djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan
55
atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat
supaja dirahasiakan.
Pasal -72
1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan
5 suaranja Sebagai orang jang bebas, menurut perasaan
kehormatan.pn keinsjafan batinnja, tidak atas perintah
atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka
jang menundjuknja sebagai anggauta.
2.,Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang
10 mengenai dirinja sendiri.
Pasal 73
Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-
tundjangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggauta
dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja
15 perdjalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur
dengan undang-undang.
Pasal 74
1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan
Rakjat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang
20 dibitjarakan dalam rapat itt!; ketjuati djika madjelis
Gli
a.e
56
Ab.
ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban
merahasiakan itu dihapuskan.
2. Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta,
Menteri-menteri dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu
5 dengan tjara bagaimanapun tentang jang-dibitjarakau itu .
Pasal 75
Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bermusjawarat atau
mengambil kdputusan, djika tidak hadir lebih dari
seperdua djumlah anggauta-sidang.
tik
10 2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan
lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah
terbanjak mutlak suara jvg dikeluazkan.
3. Apabila pada waktu mengambil keputusan, suara-suara
sama berat, dalam hal raPat itu lengkap anggautanja,
15 usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain,
meugambil keputusan ditangguhkan sampai ripat jang
berikut.
Apabila suara-suara sama berat tagi, maka usul itu
dianggap ditolak.
20 4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia
dan tertulis.
57+ra
Si
Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan
diambil dengan undian.
Pasal 76
Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan
5 peraturan ketertibannja.
PaSal 77
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138,
maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakjat
belum tersusun dengan pemiliban menurut undang-undang,
10 Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil
Ketua dan.Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
Tkpublik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan
Anggaup-anggauta Senat, Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan
Anggauta-langgauta Badan Pekerdja Kamite Nasional Pusat dan
15 Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan
Agung.k
6z.58
Bagian III
MAHKAMAH AGUNG
Pasal 78
Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur denganl
5 undang-undang.
IL
Pasal 79
1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung
diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
"undang-undamg.
10 Pengangkatan 44U adalah untuk seumur bidup; ketentuan
mi tidak miurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat
jang berikutt.
iO47
2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wa.k11-Ketua
dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung diberhentikan,
15 apabiia mentjapai usia jang tertentu.
3. Mereka dairatdapetjat atau diberhentikan menurut tjara
-dan dalam hai jing ditentukan oleh undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan
sendiri.
59
Bagian IV
DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
Pasal 80
0
Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur
5 dengan undang-undang.
111.
Pasal 81
1. Ketua,'Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pengawas
Keuangan diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan
dengan undang-undang.
10 Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan
ml tidak mengurangi jang ditetapkan daram ajat-qijat
jang berikut.
2. Undang-undang dapat menetapkan, bahma Ketua, Wetli1-Ketua
dan Anggauta-anggauta diberhentikan, apabila mentjapai
15 usia jang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara
dan.dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikait oleh Presiden atas perMintaan
sendiri.
60
5
BAB III
TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NBGARA
Bagian I
Pemerintahan
Pasal 82
Pemerintah menje1enggarakan kesedjahteraan Indonesia
dan teristimewa berusaha supaja Undang-undang Dasar,
undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.
Pasal 83
10 1. Presiden dan Waki1-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atasseluruh
kebidjakSanaan'Pemerintah, balk bersama-sama untuk
seluruhnja, maUpun masing-masimg uutuk bagiannja
sendiri-sendiri:
15 Pasal 84
Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat.
Keputusan Presiden jang menjatakan pembubitran itu,
metherintahkan pula untuk mengadakan pemi1lhan Dewan
Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.N
61
Pasal 85
Sekilian keputusan Presiden djuga jang mengenai
kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia,
ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang
5 bersangkutam, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat
S.
ke-empat dan pasal 51 ajat ke-empat.
Pasal 86
Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut
aturan-aturan jang diietapkan dengan undang-undang.
10 Pasal 8,7
Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang
diadakandengan undang-undang.
Pasal 88
Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut.
15 dan udara'ditetapkan demgan undang-undang.
6f;52
Bagian . II
PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 89
Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka
5 kekuasaan perundang-undangan,- sesuai dengan ke ntuan-
ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Peuerintah ersaia-
sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.
Pasal 90
1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disaupaikan ke'pada
10 Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-
undang kepada Pemerintah.
Pasal 91
Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-
15 perubahan dalaeusul undang-undang jang dimadjukan oleh
Pemerintah kepadanja.
Pasal 92
1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-
undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak,
20 maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal
63
itu, kepada Presiden.
2. Apab',ila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang,
undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada
Presiden.
5 Pasal 93
n Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan
memadjukan usul u angundang, mengirimkan usul itu untuk
disahkan oleh Peme ntah kepada Presiden.
Paacl-- 94
10 1.ne1ama suatu Usu1 undang-undang belum ,diterima oleh
Dewan Perwakilan'Rakjat sesuai dengan ketentuan-
ketentuan jang lalu dalam bagian ini, maka usul i u
dapat ditarik keibali o1eh Pemerintah.
2. Pemerintah liau mengesahkan usul undang-undang jang
15 sudah diterima, ketjuali djika 42'dalam satu bulan
sesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan,
menjatakan kpberatannja jang tak dapat dihindarkan.
3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah
sebagai dimaksud dalam ajat jang laiu, diberitahukan
2G kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
64
Pasal 95
1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakjat mepperoleh kekuatan undang-
undang, apabila sudah disafikan oleh Pemerintah.
5 2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.
Pasal 96
1.,Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri
menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal
penjelenggarain-pemerintahan jang karent keadaanrkeldian
10 jang mendesak' perlu diatur dengan segera.
S.
2. Undang-undang darurat mempuniai kekuasaan dan deradjat
undang-undanci ketentuan ini tidak mengurangi jang
ditetapkan dalam pasal fang t;erikut.
Paj;a1 97
15 1. Peraturan-peraturan jang termaktub data, undang-undang
20
darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat selambat-1ambatnja pada sidang jang
berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang
ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang
Pemerintah.
65
2.,Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lain,
waktu dirundingkan se,suai dengan ketentuan-ketentuan
bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka
peraturan itu tidak ber1akuAagi karena hukum.
5 3. Djika undang-undang darurat jang menurut ajatjang lalu
tidak berlaku lagi, tidak mengatur sega1a akibat jang6
timbul dari peraturannja balk jang dapat dipulihkan
maupun jang tidak - maka undang-undang mengadakan
tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.
10 4. Djika peraturan jang termaktub'dalam undang-undang
darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang,
maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai
dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.
Pasal 98
15 1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Namanja ialah'peraturan.Pemerintah.,
2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman
a-tas pelanggaran aturan-aturannja.
20 Batas-batas.hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan
undang-undang.
Pasal 99
1. Undang-undang danTeraturan Pemerintah dapat memerintah-
kan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik
Indonesia mengatur selandjutnja pokok-pokok jang
5 tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan
undang-undang dan peraturan itu.
10
2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah jang bersangkutan
memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-
peraturan,demikian.
Pasal 100
Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk,
mengundangkan dan mulai berlakunja undang-undang dan
peraturan-peraturan Pemerintah.
2. Pengundangan, terdjadi dalam bentUk menurut undang-
15 undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.
67
10
Bagian III
PENGADILAN
Pasal 101
1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana
militer semata-mata masuk perkara jang diadili oleh
pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan'
undang-undang atau atas kuasa-undang-undang.
2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan
dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang,
didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian,
ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan
dengan undang-undang.
Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan
memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam
15 hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.
Pasal 102
Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipilmaupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum
atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur
20 dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika
pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa
hal dalam undang-undang tersendiri.
68
Pasal 103
Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh
alat-alat-perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan,
dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang.
5 Pasal 104
1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-
alasannja dan dalam perkara hukunan nenjebut aturan-
aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang
didjadikan dasar hukunan itu.
10 2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang
ditetapkan oleh undang-undang, Wang pengadilan terbuka
untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan mum, hakin
boleh menjimpang dari peraturanf'
3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.
15 Pasal 105
1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
2; Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut
aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
69
3. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang,
terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat
tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain daripada
Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Rahkamah
5 Agung.
10
Pasal 106
1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-
Ketua dari Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua,
Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung ,
pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta
Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan
djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta madjelis-
madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang
ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat
15 pertama dan tertinggi djuga oleh Rahkamah Agung,pun
sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan
dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan clan
pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang
dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali
20 djika ditetapkan lain dengan undang-undang.
2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara
perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-
7ri
70
golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh
diaditi oleh pengaditan jang ditundjuk dengan undang-
undang itu.
3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara
5 perdata jang,mengenai peraturan-peraturan jang diadakan
dengan atau atas kuala undang-undang hanja boleh diadili
oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
Pasal 107
1. Presiden mempunjai hak member! grasi dari hukuman-
10 hukuman jang didjatuhkan oteh keputusan pengaditan. Hak
itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah
Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk
pengadilan jang lain untuk member! nasehat.
2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan
15 pengadi1an itu tidak dapat didjalankan, metainkan
sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan
dengan undang-undang, diberikan kesempatan untul5 member!
grasi.
3. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-
20 undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden
sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.
71
Pasal 108
Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-
usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara
perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi
5 djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa
tentang keadilan dan kebenaran.
10
Bagian IV
KBUANGAN
BABAKAN 1
Hal uang
Pasal 109
1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah
alat-alat pembajar jang aturanaturan pengeluarannja
ditetalikan dengan undang-undang.
15 2. Satuanhitung untuk menjatakan jang alat-alat pembajar
sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
3. Undang-undang mengakui sah alat-alat-pembajar baik
hingga djumlah jang tak terbatas.maupun hingga djumlah
terbatas jang ditentukan untuk itu.
7672
-,1
4. Pengeluaran alat-alat-pembajar jang §a.h dilakukan oleh
atau atas.nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun
oleh Bank-Sirkulasi.
Pasal 110
1. Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
2. Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan
dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang.
BABAKAN -2
4
Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan-Djawab -
10 Gadji.V
Pasa1 111
1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-
15 undang.
Pasal 112
1. Pengawasan ataS dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang
keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
73
2. Hasil pengawasan dan,pemeriksaan itu diberitahukan
kPpada Dewan Perwakilan Rakjat.
Pasal 113
De'xIgan undang-undang ditetapkan anggaran semua
5 pengeluaran Republik Indonesia clan ditundjuk pendapatan-
.poindapatan untuk menutup pengeluaran itu.
Pasal 114
1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum ote412
Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat
10 sebelum pemulaan masa jang berkenaan dengan anggaran
itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Usul undang-undang pengubab anggaran umun, tiap-tiap
kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakjat.
15 Pasal 115
I. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing
sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk
mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk
menundjuk pendapatan-pendapatan.
20 Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
74
2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja
Triemuat satu bagian.
3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat
tidak lebih dari satu bagian.
5 4. Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.
Pasal 116
Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia
dipertanggung-djawabkan kepada Dewar'. Perwakilan Rakja,
sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan)
10 Pengawas Keuangan,.menurut aturan-aturan jang diberikan
dengan undang-undang.11
Pasal 117
Tidak diperkenankan memvngut padjak, bea 'Clan tjukai,
untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang
15 atau atas kuasa undang-undang.
Pasal 118
1. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak
dapat diadakan, didjamin ataU disahkan, ketjuali dengan
undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
75
2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan
jang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan
biljet-bitjet perbendaharaan dan promes-promes
perbendaharaan.
5 ,TA*sal 119
1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-
'ketentuan chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan
anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik
Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan
10 mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan
tidak boleh diperoleh keuntungan liin dari pada jang\
dengan tegas diperkenankan.
2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan Vekuasaan
15 jang diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat
perlengkapan lain jang berkuasa.
3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik
Indonesia'diatur dengan undang-undang.
Bagian V
HUBUNGAN LUAR NBGBRI
Pasal 120
1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian
5 (traktat) dan persetudjuan lain dengan Negara-negaxa
lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang,
perdjandjian atau persetudjuat lain tidak disahkan,
melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang.
10 2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuau
lain, dilakukan oleh Presiden hanja deugan kimsa undaug
undang.
Pasal 121
Berdasarkan rdjandjian dam persetudjuan Jang
15 tersebut dalam pasal 120, Pemerintah mentsukkan Republik
Indonesia kedalam organisasi-organisasi antaruegara.
Pasal 122
Pemerintah berusaha memetjkhkan perselislhan-
perselisihan dengan Negara-negara lain dengai djalan dasmi
20 dan dalam hal itu memtsztuskan pula tentang meminta ataupun
tentang menerima p adilan atau pewasitan antarnegata.
77
Pasal 123
*
Prasiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada,
Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain
pada Republik Indonesia.
c".Dagian VI
PBRTAHANAN NBGARA DAN
KBAMANAN UMUM
Pasal 124
Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan
10 kewadjiban w a negara untuk mempertahankan kemerdekaan
Republik Indones an membela daerahnja.
Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu
dan menentukan pengetjualiannja.
Pasal 125
15 1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi
kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia.
Angkatan Perang itu dibentuk dari'mereka jang
sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jAng wadjib
masuk Angkatap Perang,
20. 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan
Perang Tetap danmadjib-militer.
8.278
lk
_ Pasal 126
erintah memegang urusan pertahanan.
Undang-undang mengatur dasar-dasar susunanAan tugas
alat-perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan
5 pertahanan pada umumnja.
Pasal 127
PAiden memegang kekuasaan tertinggi.atas Angkatanve.
Perang Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan pdfang Pemerintah menempatkan Angkatan
10 PAIltang dibawah pimpinan seorang Pp.nglima i3esar
3. Op.slx-opsir diagkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan
oleh atau atas nama Pripiden, menurut aturan-aturan jang
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 128
15 , residen tidak menjatakan perang, melainkan djika hal
itu di7ViApkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
5.5
.., ,,,
, ifon
. 79
-7
Pasal 129
1. Dengad tiara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan
dengan undang-undang? Presiden dapat menjatakan daerah
Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam
5 keadaan bahaja, bilamana ia mengganggap hal itu perlu
untuk kepentingan keamanan dalam negQri dan keamanan
4terhadap luar negeri...ern
2. Undang-undang meligatur tingkatan-tingkatan keadaan
bahaja dan akibat-akibat pernjataan demikian itu dan
10 seterusnja menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat
perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang
Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja
atau sebagiali beralih kepadackuasa Angkatan Perang, dan
bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-
, 15 penguasa Angkatan Perang.
Pasal 130
Untuk mepelihaia ketertiban dan keamagan umum diadakan
suatu alat ke.kuasaan kepolisian.jang diatur dengan undang-
uvdang.
80
RAB IV
PEKBRINTAH DABRAR DAN
DAERAR-:.DABRAH SWAPRADJA
Pasat 131
5 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil
jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (auto-noom),
dengan bentuk susunan'pemerintahannja ditetapkan dengan
ndang7undang, dengan memandang dan mengingati dasar
*permusjawaratanA4an dasar perwakilan dalam sistim
10 pemerintahan negara.
2. Kepada daerah-daerah diberikan autonani selUas-tuasnja
untuk mengurus rumah tangganja sendiri. 4
3. Dengan Undangundang dapat'diserahkan penjelenggaraan
tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk
15 da1aln urusan r4mah tangganja:
Pasa1 132
1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-
undang dengan ketentuan bahwa dalam bentUk susunan
pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal
20 131, dasar-dasai permusjawaratan dan perwakilan dalam
sistim pemexintahan negara.-
81
2. Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan
atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja:
ketjuali untuk kepentingan umum dan'sesudah undang-
undang jang menjatakan"bahwa kepentingan.umum menuntut
5 penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk
itu kepada Pemerintah.
Perselisihan-perselisihan hUkum tentang peraturan-
peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan tentang
mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang
dimaksud dalam pasal 108.
Pasal 133 ,
Sambil menunggu ketentuan,ketentuan sebagai dimaksud
dalam_pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudap ada
tetap berlaku, dengan pengertian.bahwa pendjabat-pendjabat
15 daerah bagian dahulujang tersebut dalatri'peraturan-,
peraturan Itii diganti dengan pendjabat-pendjabat jang
démikian pada Republik Indonesia.
82
t)
.1
4
BAB V
7KONSTITUANTE
pasal 134
Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar)
5 bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan
Undang-undang DasatrRepublik,Indonesia jang akan
menggantikan Undang-undang Dasar Sementara
Pasal 135
1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anfgauta jang
10 besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap
150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai
iseorang wakil.
2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warganegara
Indonesia dengan dasar umum dan dengan,tjara bebas dan
15 rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang.
3. KetentUan-keteatuan dalam ipmsal 58 berlaku djuga buat
Konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-djumlah
wakil itu dua kali lipat.
83
S.
Pasa1 136
jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67,
68, 71, 73, 74, 75 ajat 3 dan 4, dap pasal 76 berlaku
demikian djuga bagi Konstituante.
5 Pasal 137
10
1. Konstituante tidak dapat bermtlpakat atau mengambil
keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru,
'djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja
dua-pertiga dari djumlah anggauta-sidang.
2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja
telah diterima dengan sekurang-kurAegnja dua-pertiga
dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan,kemudian
disahkan oleh Pemerintah.
3. Apabila KonAti'uante Sudah menerima raptjangan Undang-
15 undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada
Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus mengesahkan rant.iangan itu dengan
segera.
Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu
'20 dengan keluhuran.
84
Pasal* 138
1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan
pemilihanAnggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
menurutaturan-aturan Undang-undang Sebagaimana dimaksud
5 dalam pasal 57, maka Konstituante merapgkap mendjadi
Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-
aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwaki1an Rakjat, jang
karena ketentuan dalam ajat 1 pasal ini mendjadi tugas
10 Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang,11
dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja
dan jang bertanggung-djawabokepada Konstituante.
Pasal 139
1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai
15 Anggauia merangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang
besarnja ditetapkan berdasar atas perhitunganfsetiap 10
Anggauta Konstituante mempUnjai seOrang wakil.
2. pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja.jang bukan
Ketua dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukan
20 dengan undang-undang.
8 5
3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau
beberapa orang Wakii-Ketua. Aturan dalam pasal 62
.berlaku untuk pemilihan ini.
4. Amggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangku
5 djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan)
dihadapan Ketua, Konstituante menurut'tjara agamanja,
jang bunjinja sebagaimana,jang ditentukan dalam pasal
*63.
:1()
8 6
BAB VI
PERUBAHAN, KETENTUAN-KBTENTUAN
PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
Bagian
PERUBAHAN
'Pasal 140
1
1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini
menhndjuk dengan"tegas perubahai jang diusulkan. Dengan
undang-undang dinjatakan blhwa untuk,mengadakan
10 perubahan sebagaimana diusulkah itu, ada dasarnja.
2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah
dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah
dengan amanat Presiden disampaikan kepada.suatu Badan
bernami Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, _tang
15 terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
Sementaia dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat
jang tidak mendjadi Anggauta-ansgauta Dewan Perwakilan'
Rakjat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan
Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan
20 Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
3. jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan
94 berlaku debikian djuga bagi Madjelis PeryiSp;han
87 7s-
(.1
Undang-u ang DaSar.
\
4. Pemerintah harus dengan segera,mengesahkan rantjangana
perubahan Undang-updang. Dasar jang telah diterima .oleh
Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
5 Pasal 141
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang
membentuk dan mengundangkan unda'4-undang, maka
Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasa'r, diumumkan
oleh Pemerintah dengan keluhuran. .
-10 2. Nasiah Undang-undang Dasar jang .diubah itu diumumkan
sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu
bab-babnja, bagian-bagian tiap-.tiap bab dan ,pasal-
pasalnja diberi nom6r berturut dan penund'jukan-
penundjukannja diubah.
"15- 4: Alat-alat perlengkapan'berkuasa jang.s4da4i ada dan
peraturan-peraturan serta,keputusan-keputusan ja.ng
berlaku pada saat suatu perubatian dalai Undaiig-undang
Dasar mulai bexlakUr dilandjutkan sampai dikantl dengantif
...tang lain menurut Undang-tu.ndang Dasar, ketjuali'djika
20 melandjutkannja itu berrawa,nan dengan ketentuan-
ketentuan.baru dalam Undang,undang Dasar jang tidak,
..
,88.
memerlukan peraturan undang-undang atau,tindakan--
tindakan penglaksanaan jani lebih land jut.
Bagian II
KETINTUAN-KETIENTUAN PERALIHAN
Pasal 142
Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 AgUstus
194',-tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-
peraturan dan ketentuat-ketentuan Republik Indonesia,
lo sendiri, selama dau sekedar peraturanperaturan clan
ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau
diubah oleh undang-undang dan ketentuanr-ketentuan tata-
usaha atas kuasa Undang-unding Dasar ini.
-.Pasal, 143
.15 Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-
ketentuan Undang-undang Dasa ni, maka undang-undang
menentukan alat-alat perledgkapan Ret;ublik Indonesia jang,
mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat
perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu
Q1 20 sebelum tanggal 1:7 Agustus-1950, ja9ni.atas dasar
perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena
pasal 142.
89
Pasal 144
4t.
Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan
undang-undang j ng tersebut dalam pasal 5 ajat 1, maka jang
sudah mendjadi warganegara Republik Indonesia ialah mereka
5 jang menurut atau berdasar atas Persetudjuan perihal
pembagian warganegara jang dilampirkan kepada Persetudjuan
Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka
jang kebangsaannja tidak ditetapkan oleh Persetudjuan
tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 stidah mendjadi
10- warganegara IndonesiN, menurut perundang-undangan Republik
Indonesia jang berPku pada tanggal tersebut.'
Bagian III
KETENTUAN PENpTUP
Pasal- 145
15 Segera sesudah Undang-undang Dasar ini murai berlaku,.
Pemerintah mewadjibkan'satti atau beberapa panitya jang
diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai dengan
petundjuk-petuqdjuknja, bekerdja mengiehti4rkan, supaja
pada umumnja sekalian perundang-undangan jang.sudah ada
20 pada saat tersebut dise-suaikan kepada Undang-undang Dasar.
A
90
9 4
'Pasal 146
. f ,
Segera sesudah Undapg-undang.Dasar'berlaku Pemerintah
mewudjudkan gembentukan aparatur Negara jang bulat untuk
melaksanakampokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang
merupakan djiwa perdjuangan naSiona1 dengandjalan menjusun
kembali teiaaga-tenaga jang ada.
0
PASAL II
.
1. Undang-undang Dasar SeMentara Republik Indonesia ini
-mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950. .
10 .2. DjikaAu elan sekadar sebelum saat jang tergebut 'dalam .
ajat 1 sudah dilakukan'tindakaartindakan untuk membntuk
alat-alat perlengkapan ReplIblik Indonesia, sekaAialuljas
atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang D'asar ini,--..
maka ketentuan-ketehtuan itu berlaku surut sampai pada
15 hari tindakan-tindakan berSangkutan dilakukan.
5
10
Agar'-supaja setiap orang dapat mengetahuinja,
memerintahkan pengumuman undamg-undang ini dengdn
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik IndOnesia
Serikt.
Disahkan di Djakarta
pada- tanggal 15 Agustus
Presiclen Requblik Indhesia Serikat
SOBKARNQ
Diustulkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1950
Kehakiman
SOBPOMO
9t)
;.$*
Perdana Mente.riMOHAXMAD HAM
Menteri Kehakima
4"
soppamo
fr4,cif