indonesi bebas korupsi tahun 2025

7/25/2019 Indonesi Bebas Korupsi Tahun 2025

1/16

INDONESI BEBAS KORUPSI TAHUN 2025

Disusun Oleh :

Nur Anggraini Putri ( !""!022 #

Pe$%i$%ing :

Dr&Dahlan

'ata Kuliah : ETIKA

a)ultas 'ate$ati)a *an Il$u Pengetahuan Ala$

Institut Sains *an Te)n+l+gi Nasi+nal

,a)arta

20-

BAB I


2/16

Pen*ahuluan

&& .atar Bela)ang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam

melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagaisuatu proses perubahan yang direncanakan

mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan

terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang

terlibatsejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantaradua faktor

tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.ndonesia merupakan salah satu negara

terkaya di !sia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. "etapi ironisnya,

negaratercinta ini dibandingkan dengan negara lain di ka#asan !sia bukanlah merupakan sebuah

negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.$engapa demikian% &alah satu

penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya

dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan

kepribadiannya. 'apuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara

negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi di ndonesia de#asa ini sudah merupakan

patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan

kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. amun yang lebih memprihatinkan lagi

adalah terjadinya perampasan dan pengurasankeuangan negara yang dilakukan secara kolektif

oleh kalangan anggotalegislatif dengan dalih studi banding, "', uang pesangon dan

lainsebagainya di luar batas ke#ajaran. *entuk perampasan dan pengurasan keuangan negara

demikian terjadi hampir di seluruh #ilayah tanah air. al itumerupakan cerminan rendahnya

moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas% "idak ada ja#aban lain kalau kita ingin maju,

adalah korupsi harus diberantas. +ika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak

mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendahmaka jangan harap egara ini akan

mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang

maju. Karenakorupsi memba#a dampak negatif yang cukup luas dan dapat memba#a negara ke

jurang kehancuran.


3/16

&2& Tu/uan

. ntuk mengetahui pengertian korupsi.

. ntuk mengetahui penyebab atau latar belakang terjadinya korupsi.

/. ntuk mengetahui macam-macam dari korupsi.

0. ntuk mengetahui dampak adanya korupsi.

1. ntuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberantas

korupsi


4/16

BAB II

Ka/ian Pusta)a

2&& Pengertian K+rusi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpereyang artinya busuk, rusak,

menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. $enurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah

tingkah laku indi2idu yang menggunakan #e#enang dan jabatan guna mengeduk keuntungan,

dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurutuntington(345) adalah perilaku pejabat

publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku

menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. $aka dapat

disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan egara dan masyarakat luas

dengan berbagai macam modus.

*anyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari struktrur

bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang

sama. Kartono (35/) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku indi2idu yang menggunakan

#e#enang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan

negara. +adi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi

keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan#e#enang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata)

untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan #e#enang dan jabatan yang dimiliki

oleh pejabat atau pega#ai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau

keluarga, sanak saudara dan teman. 6ertheim (dalam 7ubis, 389) menyatakan bah#a seorang

pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang

bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si

pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang mena#arkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga

termasuk dalam korupsi. &elanjutnya, 6ertheim menambahkan bah#a balas jasa dari pihak

ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau

partainya: kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga

dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bah#a ciri yang paling
http://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/null


5/16

menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar a;as pemisahan antara

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan

masyarakat.

2&2& Tin*a) Pi*ana K+rusi Dala$ Perse)ti1 N+r$ati1

$emperhatikan ndang-undang nomor / tahun 333 ndang-undang omor 9 tahun

99,maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi !ktif dan Korupsi

Pasif, !dapun yang dimaksud dengan Korupsi !ktif adalah sebagai berikut erakan ?$oral@ yang secara terus menerus mensosialisasikan bah#a korupsi adalah

kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. $elalui

gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat

menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima,

mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. 7angkah ini antara lain dapat

dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan

masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban

bangsa yang bersih dari moral korup.

4. >erakan ?Pengefektifan *irokrasi@ yaitu dengan menyusutkan jumlah pega#ai dalam

pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang

yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pega#ai yang

melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah

terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan

terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar

harkat dan martabat kehidupan

egara mengeluarkan / produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

yaitu< o / "ahun 333 tentang Pemberantasan "indak Pidana Korupsi, o 9 "ahun

99 tentang Perubahan !tas o / "ahun 333 tentang Pemberantasan "indak Pidana

Korupsi dan o 5 "ahun 333 tentang enyelenggaraan egara yang *ersih dan *ebas dari

Korupsi, Kolusi dan epotisme.


13/16

Kesimpulan dari ketiga yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini

merupakan lex specialis generalis. $ateri substansi yang terkandung didalamnya antara lain

indonesi bebas korupsi tahun 2025

Documents