BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.[footnoteRef:1] [1: https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/makalah-sistem-pemerintahan-di-indonesia/]

B. Rumusan Masalah 1. Apakah sistem pemerintahan yang dipakai Indonesia dan Jepang ?2. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Jepang ?C. Batasan masalahAgar makalah ini terarah dengan baik dan sesuai dengan tema, maka penulis memberikan batasan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, dan Jepang serta perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Jepang saat ini.D. Tujuan 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Desentralisasi, Federalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara2. Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dipakai Indonesia dan Jepang 3. Untuk mengetahui perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Jepang

BAB IIPEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan IndonesiaIndonesia menganut ajaran pemikiran tentang pemisahan kekuasaan. Ajaran dipengaruhi oleh teori John Locke (1632-1704) seorang filosof Inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku Two Treties on Civil Government. Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan di dalam Negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislative (membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan) dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri). Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin. Ajaran Trias politica di luar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian kekuasaan dan pembagian atas tiga cabang kekuasaan (Trias Politica) adalah hanya akibat dari pemikiran ketatanegaraan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang pemerintahan dan untuk menjamin kebebasan rakyat. Apabila ajaran Trias Politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.[footnoteRef:2] [2: http://thieaz-thieaz.blogspot.com/2013/06/trias-politica-sistem-pembagian.html]

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).Setelah adanya amandemen ke IV UUD 1945, (yang selanjutnya akan disebut UUD NRI 1945), terdapat suatu perubahan yang cukup mendasar baik dalam sistem ketatanegaraan maupun kelembagaan negara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta adanya beberapa lembaga negara baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kedudukan seluruh lembaga negara adalah sejajar sebagai lembaga tinggi negara. Adapun lembaga lembaga yang tercantum sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD NRI 1945 adalah :1. 9

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)5. Presiden6. Mahkamah Agung (MA)7. Mahkamah Konstitusi (MK)8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Adanya amandemen terhadap UUD 1945 telah menciptakan suatu sistem konstitusional yang berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Selain itu penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern, yaitu salah satunya menegaskan sistem pemerintahan presidensial dengan tetap mengambil unsur unsur pemerintahan parlementer sebagai upaya untuk menutupi kekurangan sistem pemerintahan presidensial.[footnoteRef:3] [3: http://enaldibandiesipa2.blogspot.com/2013/03/kekuasaan-presiden-dalam-bidang.html]

1. Lembaga EksekutifPresiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Sebelum tahun 2004, presiden di Indonesia dipilih oleh MPR. Sedangkan pasca 2004 presiden Republik Indoneisa dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, diberikan sejumlah kekuasaan dan kewenangan kepada presiden tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Adapun kekuasaan dan kewenangan Presiden adalah sebagai berikut.1) Menjalankan kekuasaan pemerintahan [4 (1)]2) Mengajukan RUU kepada DPR [5 (1)]3) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang [5 (2)]4) Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU [10 ]5) Mengangkat konsul [13 (2)]6) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan [15 ]7) Memeberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [14 (1)]8) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden9) Mengangkat dan memberhentikan menteri [17 ]10) Menetapkan peraturan pemerintah penganti undang-undang (perpu).

Sementara itu, kekuasaan dan kewenagan presiden yang harus mendapat persetujuan DPR adalah sebagai berikut.1) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [11 (1) ]2) Mengangkat duta [13 (1)]3) Menerima duta dari negara lain [13 (3)]4) Memberikan amnesty dan abolisi [14 (2)]5) Tidak dapat memberhentikan atau membekukan DPR [7c ][footnoteRef:4] [4: http://hguntoro11.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-negara-republik.html]

2. Lembaga LegislatifDi Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:1. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;2. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;3. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut ini :1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut :1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.[footnoteRef:5] [5: http://pelitarezza.blogspot.com/2013/12/tugas-pokok-dan-fungsi-eksekutif.html]

3. Lembaga YudikatifKekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran konstitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara);Di Indonesia, pada umumnya lembaga yudikatif dikenal ada 3, yaitu :1. Mahkamah AgungMahkamah Agung Indonesia adalah peradilan yang menganut sistem kontinental. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah (independent).2. Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.3. Komisi YudisialKomisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan Yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia Hakim berupa pengajuan calon Hakim Agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan Hakim Agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai Independent Body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.[footnoteRef:6] [6: https://antoniawdy.wordpress.com/2014/05/20/fungsi-lembaga-yudikatif-dalam-sistem-politik-indonesia-pada-masa-orde-baru-dan-reformasi/]

B. Sistem Pemerintahan Jepang1. Gambaran umum mengenai JepangJepang (bahasa Jepang: Nippon/Nihon, nama resmi: Nipponkoku/Nihonkoku) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.[footnoteRef:7] [7: http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang]

2. Konstitusi JepangKonstitusi Jepang (Nihon-Koku Kenp) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai (memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran.Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II dan direncanakan untuk menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu bentuk demokrasi liberal. Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku dan belum ada amandemen yang ditambahkan sejak penetapannya. Konstitusi ini terdiri dari sekitar 5.000 kata. Ia mempunyai sebuah pembukaan serta 103 pasal-pasal, yang dikelompokkan ke dalam sebelas bab. Pembagian bab-bab tersebut ialah sebagai berikut: I. Kaisar (1-8) II. Penolakan Perang (9) III. Hak dan Tugas Rakyat (10-40) IV. Diet (41-64) V. Kabinet (65-75) VI. Peradilan (76-82) VII. Keuangan (83-91) VIII. Pemerintah Mandiri Daerah (92-95) IX. Amandemen (96) X. Hukum Tertinggi (97-99) XI. Ketentuan Tambahan (100-103 )

Dalam UUD/Konstitus Jepang, yaitu Konstitusi 1947, mengandung tiga (3) prinsip pokok, yaitu :1. Kedaulatan rakyat dan Peranan Kaisar sebagai simbol (popular souvereignity and the simbolic role of the emperor.2. Suka perdamaian (pacifism),3. Menghormati hak asasi manusia (respect for fundamental human rights).[footnoteRef:8] [8: http://riswantokemal.blogspot.com/2013/01/perbandingan-konstitusi-jepang-dan.html]

3. Sistem Pemerintahan Negara JepangJepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.UUD 1947 mengatur tiga kekuasaan tertinggi, yaitu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh cabinet (naikaku), kekuasaan legislatif dipegan oleh parlement (Diet, Kokkai) dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA (Saikou-Saibansho). Ketiga kekuasaan ini adalah serata di depan UUD, salah satu bukti keserataan ini adalah gaji, yaitu gajinya perdana menteri, ketua Diet dan ketua MA sama.(Gaji menteri-menteri, wakil ketua Diet dan hakim agung juga sama.)Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang[, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.[footnoteRef:9] [9: http://shinjusby-japanpolitics.blogspot.com/2011/06/bentuk-sistem-pemerintahan-politik.html]

4. Bentuk Parlemen JepangKokkai adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang ( shgi'in) dan Majelis Tinggi Jepang (sangi'in). Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di samping memutuskan undang-undang, Kokkai bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah "aparatur kekuasaan negara tertinggi" dan "satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang" di Jepang. Selain undang-undang, anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara.Jumlah anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun1996) yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat dibubarkan kapanpun juga jika sang perdana menteri memutuskan untuk mengadakan pemilu sebelum berakhirnya masa tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang bertugas selama enam tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi).

5. Keluarga kekaisaran JepangAkihito adalah kaisar Jepang ke-125, memegang tahta kekaisaran Jepang sejak tahun 1989 menggantikan ayahnya kaisar Hirohito. Beliau lahir 23 Desember 1933 dari pasangan kaisar Hirohito dengan Maharani Kojun. Pendidikan awalnya dimulai di peers school tahun 1947.Ketika kota Tokyo dibom oleh pihak Amerika pada Maret 1945, ia dan saudara mudanya, Pangeran Masahito (sekarang Pangeran Hitachi), dipindahkan dari Tokyo. Kaisar Akihito sempat mengenyam pendidikan di Inggris terutama mempelajari bahasa Inggris setelah perang dunia II. dengan Elizabeth Gray Vining. Pendidikan tinggi dialami di jurusan politik Universitas Gakushuin Tokyo namun tidak sempat menerima ijazah.Perlantikan resmi sebagai Pangeran dilaksanakan pada tanggal 10 November 1951.Pada 10 April 1959, ia menikah dengan Michiko Shoda putri Shoda Hidesaburo, presiden komisaris Industri Tepung Nisshin. Perkawinan tersebut menerobos tradisi kekaisaran karena Michiko Shoda bukan seorang keturunan bangsawan. Setelah menikah, Pangeran Akihito dan Putri Michiko mengadakan kunjungan resmi ke 37 negara. Pangeran Akihito naik takhta setelah Kaisar Hirohito wafat pada 7 Januari 1989 dan secara resmi menjadi kaisar Jepang yang ke 125 pada 12 November 1990. Kaisar Akihito sebenarnya adalah anak ke lima, namun karena 4 kakak nya adalah perempuan, maka beliaulah yang menjadi putra pertama, atau putra mahkota. Setelah resmi menjadi kaisar, beliau berusaha mendekatkan keluarga Kaisar dengan masyarakat Jepang. Kaisar Akihito dan Ratu Michiko dikaruniai tiga anak: Pangeran Naruhito (lahir 23 Februari 1960), Pangeran Akishino (Fumihito, lahir 11 November 1965),dan Putri Sayako Nori[footnoteRef:10] [10: http://putrifarita.blogspot.com/2011/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html]

Daftar Isi

1. https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/makalah-sistem-pemerintahan-di-indonesia/2. http://thieaz-thieaz.blogspot.com/2013/06/trias-politica-sistem-pembagian.html3. http://enaldibandiesipa2.blogspot.com/2013/03/kekuasaan-presiden-dalam-bidang.html4. http://hguntoro11.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-negara-republik.html5. http://pelitarezza.blogspot.com/2013/12/tugas-pokok-dan-fungsi-eksekutif.html6. https://antoniawdy.wordpress.com/2014/05/20/fungsi-lembaga-yudikatif-dalam-sistem-politik-indonesia-pada-masa-orde-baru-dan-reformasi/7. http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang8. http://riswantokemal.blogspot.com/2013/01/perbandingan-konstitusi-jepang-dan.html9. http://shinjusby-japanpolitics.blogspot.com/2011/06/bentuk-sistem-pemerintahan-politik.html10. http://putrifarita.blogspot.com/2011/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html11. UUD 1945