INFOBPJSMEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATANEDISI 40 TAHUN 2016 Kesehatan

Bayar Iuran JKN-KIS Tepat WaktuBisa Terhindar dari Denda Pelayanan

CEO

DAFTAR ISI

message

3

6

7

8

9

10

CEO MESSAGE

11

SALAM REDAKSI

5BINCANG

“

“

INFOBPJSKesehatan

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

PENGARAHFachmi Idris

PENANGGUNG JAWABBayu Wahyudi

PIMPINAN UMUM Budi Mohamad Arief

PIMPINAN REDAKSIIrfan Humaidi

SEKRETARISRini Rahmitasari

SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani

REDAKTURElsa NoveliaAri Dwi AryaniAsyraf MursalinaBudi SetiawanDwi SuriniTati Haryati DenawatiAngga FirdauzieJuliana RamdhaniDiah Ismawardani

DISTRIBUSI & PERCETAKAN Erry EndriAnton Tri WibowoAkhmad TasyrifanArsyad Ranggi Larrisa

Manfaat - Akses Layanan Pasien Kanker Lebih Mudah

Persepsi - Kesehatan Antara Hak dan Kewajiban

Sehat & Gaya Hidup - Hati- hati Pengobatan Alternatif Kanker

Fokus - Bayar Iuran JKN-KIS Tepat Waktu, Bisa Terhindar dari Denda Pelayanan

Testimoni - Kena Denda Pelayanan Kini Peserta JKN-KIS Lebih Disiplin Mengiur

Inspirasi - Komunitas “Keren Tanpa Rokok” Sasar Anak Muda Untuk Kampanyekan Bahaya Rokok

Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Gandeng Kab. Tanah Datar untuk Pilot Project Optimalisasi Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

Peserta yang Rutin BayarIuran Terhindar Denda PelayananProgram JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berdampak besar pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Sejak program ini bergulir 1 Januari 2014, masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan, Pada awal Maret 2016 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yang patut diketahui oleh masyarakat khususnya terkait dengan penyesuaian jumlah iuran dan yang penting dipahami adalah penerapan Denda Pelayanan.

Khusus dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Denda Pelayananakan lebih jauh diulas dalam pada rubrik FOKUS.Bagaimana simulasi, aturan main, dan makna sesungguhnya mengapa dalam Perpres tersebut ditetapkan Denda Pelayanan.

Di rubrik BINCANG kami akan menghadirkan wawancara dengan Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Andi Afdal yang akan mengulas lebih dalam mengenai kebijakan tentang Denda Pelayanan ini. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas.

Iuran Anda Membantu Sesama

Sebuah kisah klasik bercerita tentang seorang bandit bernama Jose Rivera yang tidak disukai di beberapa kota di Texas karena kerap merampok bank dan toko mereka. Akhirnya penduduk kota membayar seorang ranger (penjaga hutan) untuk menangkap Jose Rivera. Setelah pencarian beberapa waktu, akhirnya ranger itu mendatangi sebuah bar yang terpencil di wilayah Mexico. Disana ia melihat seorang anak muda sedang meramu minuman. Di salah satu meja, seorang pria sedang tertidur dengan muka ditutupi oleh topinya. Ranger itu kemudian mendekati si anak muda dan berkata, “Dimanakah Jose Rivera?” Anak muda itu pun menunjuk ke arah sebuah meja sambal berkata, “Itu Jose Rivera.”

Ranger berbalik ke arah bandit yang sedang tidur itu dan menepuk bahunya. “Apakah kamu Jose Rivera?”, tanyanya. Orang itu menjawab, “no speak English”. Ranger itu menoleh ke belakang dan memanggil anak muda itu untuk membantunya berkomunikasi. Pembicaraan selanjutnya menjadi sedikit membosankan. Pertama ranger itu berbicara dalam bahasa Inggris, lalu anak muda itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Spanyol. Jose Rivera akan menjawab dalam bahasa Spanyol dan anak muda itu mengulangi jawabannya ke dalam bahasa Inggris kepada ranger itu. Begitu seterusnya. Akhirnya ranger itu memberikan dua pilihan untuk Jose Rivera. Pertama, memberitahukan tempat dimana ia menyembunyikan harta yang telah ia curi, maka ia akan dibebaskan. Yang kedua, jika ia tak mau memberitahukannya, ia akan ditembak di tempat. Lalu anak muda itu menerjemahkan peringatan itu. Jose Rivera berpikir sejenak lalu berkata kepada anak muda itu, “Katakan padanya untuk keluar dari bar, belok ke kanan. Satu mil dari sini ada sebuah sumur. Di dekat sumur itu ada sebuah pohon besar. Di bawahnya terdapat sebuah kotak dimana kusembunyikan semua perhiasan dan uang yang kurampok”. Anak muda itu menoleh ke ranger itu, membuka mulutnya lalu menelan ludah, berhenti sebentar, lalu mengatakan, “Jose Rivera bilang, dia bilang coba tembak aku!”

Apa makna di balik kisah ini? Ternyata, kita harus belajar untuk tidak memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan kepada orang yang tidak kita kenal betul bagaimana karakternya. Mengapa ? Karena menemukan kesempatan itu sulit. Menjaga kepercayaan juga sulit. Apalagi menemukan kesempatan untuk dipercaya, tentu sangat sulit. Meskipun kadang-kadang manusia melupakan kesulitan itu. Ketika ada kesempatan, dia lupa. Ketika dipercaya dia lalai. Tak jarang manusia tergelincir pada hal-hal yang sebetulnya sudah diketahui sejak dahulu bahwa hal itu tidak boleh.Manusia juga sering lupa (atau sengaja lupa) dengan melanggar dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Kisah Jose Rivera di atas adalah salah satu contohnya. Contoh lain misalnya perbuatan korupsi, membocorkan data kepada pihak yang tidak berhak dengan iming-iming tertentu, memanipulasi informasi untuk suatu kepentingan, mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan meski melanggar, dan lain sebagainya.

Antara kesempatan dan kepercayaan sebenarnya hampir tiada jeda. Bagai dua sisi mata uang yang saling bersisian. Jika diberikan kesempatan, berarti ada kepercayaan di baliknya. Begitu pula jika dipercaya, dipastikan kepercayaan itu dibarengi juga dengan berbagai kesempatan. Tinggal bagaimana kita mengisi ruang “padat” di antara kesempatan dan kepercayaan tadi. Dengan apa? Tentu dengan prestasi. Dengan pembuktian bahwa kita bisa berbuat “lebih”. Lebih baik, lebih cepat, lebih cakap, lebh berkualitas, lebih modern, lebih efektif-efisien, dan lebih-lebih lainnya.

Jika ruang padat dalam mata uang kesempatan dan kepercayaan tadi tidak kita isi dengan hal-hal lebih yang positif, bisa jadi yang padat tadi berubah menjadi “api”. Jika sudah begini, bukan lagi kebaikan yang didapat, namun justru api yang membawa “kebakaran hebat”. Ini contohnya. Tersebutlah Vidkun Quisling seorang jenderal militer yang berasal dari Norwegia. Vidkun Quisling adalah orang yang membentuk Partai Persatuan Nasional pada tahun 1933. Pada suatu kesempatan Vidkun Quisling dapat kesempatan untuk bertemu dengan Hitler dan akhirnya bekerjasama dengan Hitler untuk merencanakan penyerangan ke Norwegia. Vidkun Quisling yang mempunyai seluruh informasi tentang strategi militer Norwegia dan memberikan semua informasinya kepada Hitler sehingga membuahkan hasil yang memuaskan untuk pihak Jerman. Ketika Jerman menginvansi, Quisling diangkat menjadi perdana menteri “boneka” saat itu. Namun Setelah penyerahan Jerman di Norwegia, Quisling diadili atas dan dihukum mati pada tahun 1945.

Kembali kepada kisah Jose Rivera di atas, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita dihadapkan pada posisi si anak muda tadi. Berdiri di antara atasan dan bawahan. Sang atasan tentu memiliki mimpi-mimpi yang ingin diraih sebagai ukuran keberhasilannya dalam posisi pimpinan puncak atau pun sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Untuk mencapai goal itu tentu atasan menetapkan target-target sekaligus berbagai cara ideal yang harus diterapkan untuk meraih tujuan. Di sisi lain, anak buah kita memiliki keingian dan style tersendiri dalam bekerja. Apalagi dengan membanjirnya generasi Y (milenial) dalam organisasi, gaya bekerja mereka tentu sangat berbeda. Tak jarang kita merasa “pusing” dengan perilaku mereka yang seolah-olah “masa bodoh” dengan pekerjaan dan norma lingkungan kerja.

Namun di balik “keunikan” generasi muda ini, sesungguhnya mereka adalah generasi yang kaya ide, mampu mendobrak tradisi lama dengan sesuatu yang baru, unik dan menarik, serta paham betul akan keinginan pasar yang terkadang kita sebagai atasannya tertinggal jauh dari trend kekinian. Sekarang permasalahannya bagaimana kita memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada generasi muda bawahan kita tadi sehingga dapat membantu menciptakan lebih banyak lagi ruang “padat” yang positif antara sisi mata uang kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan.

Tentu caranya berbeda dengan anak muda tadi. Mengkhianati Rivera untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketika anak buah kita bagus dan cemerlang, mampu memberikan banyak ide baru yang inovatif, adalah kewajiban kita untuk terus memberikan kesempatan. Namun jaga kepercayaan mereka, jangan kita berkhianat dengan mengakui bahwa itu ide pribadi kita. Dorongan bawahan dengan mengakui itu adalah buah fikirnya, berikan apresiasi yang besar dan berbanggalah menjadi orang terdekat pegawai yang cemerlang. Artinya kepemimpinan kita berjalan baik. Kaderisasi berjalan dan keberhasilan bawahan yang diketahui atasan kita bukanlah aib atau dosa besar. Itu adalah bukti bahwa kita efektif dalam memberikan bimbingan, teladan dan dorongan untuk berprestasi.Sebagaimana Colin Powell katakan dalam bukunya The Leadership Secrets of Colin Powell, ia menyampaikan bahwa seorang pimpinan yang berhasil harus rela memberikan pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran maupun yang lain-lain, serta harus mau menempatkan diri merasakan seperti apa kalau kita pada posisi yang diperintah. Jadi jangan khianati bawahan, justru terus berikan ia kesempatan dan kepercayaan untuk lebih baik lagi dan lagi.

Direktur Utama Fachmi Idris

ANTARA KESEMPATAN DAN

KEPERCAYAAN

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

3

FOKUS

Jika peserta berperilaku malas membayar iuran secara terus menerus dapat mengganggu program JKN-KIS. Program JKN-KIS bisa berjalan secara berkelanjutan jika semakin banyak peserta yang

sehat dan peserta yang rajin membayar iuran. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberlakukan denda atas keterlambatan iuran agar peserta JKN-KIS patuh membayar setiap bulan.

“Denda itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

Sekarang ini aturan denda sudah diperbaharui menjadi denda pelayanan yang diatur dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016,” kata Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar

Lembaga BPJS Kesehatan, dr Bayu Wahyudi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Juncto Peraturan Presiden 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Bayu menjelaskan, Perpres 19 Tahun 2016 mengatur besaran iuran yang berlaku sejak 1 April 2016. Khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III tidak mengalami kenaikan iuran yaitu tetap Rp25.500 perorang perbulan, kelas II iurannya naik menjadi Rp 51.000 dari sebelumnya Rp42.500 dan kelas 1 naik menjadi Rp 80.000 dari sebelumnya Rp59.500. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp23.000, naik dari sebelumnya Rp19.225 perorang perbulan. Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2016.

Selain itu, amanat Perpres 19 Tahun 2016 mengatur denda dan masa aktif kartu bagi peserta JKN-KIS yang terlambat membayar iuran. Peserta atau pemberi kerja yang menunggak iuran JKN-KIS satu bulan atau tidak membayar iuran satu bulan, maka kartu JKN-KIS dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian, peserta tidak dapat menggunakan manfaat jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Apabila peserta atau pemberi kerja melunasi semua tunggakan iurannya dan membayar iuran pada bulan berjalan, maka kartu JKN-KIS kembali aktif. Jika kartu JKN-

KIS sudah aktif, maka peserta bisa memanfaatkan untuk berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan kesehatan rawat jalan di Faskes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Namun, jika peserta membutuhkan rawat inap baru bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan setelah 45 hari setelah kartu aktif kembali. “Namun, jika sebelum 45 hari ternyata peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, maka peserta akan dikenakan denda pelayanan,” kata Bayu. Besaran denda pelayanan yang diberlakukan mulai 1 Juli 2016 ini adalah 2,5 persen dari biaya paket INA CBGs yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dikalikan jumlah bulan iuran yang tertunggak atau 2.5% x bulan tertunggak x besar biaya pelayanan paket yang dijamin BPJS Kesehatan. “Jumlah bulan tertunggak yang dikalikan dalam perhitungan denda pelayanan maksimal 12 bulan. Jika tuggakannya 15 bulan, maka hanya dikali 12,” ujar Bayu.

Dicontohkan, seorang peserta menunggak lebih dari 12 bulan, kemudian dia melunasi iurannya itu. Sehingga kartu JKN-KIS nya menjadi aktif kembali. Namun, sebelum 45 hari masa aktif, peserta tersebut harus menjalani rawat inap dan besar biaya pelayanan paket yang dijamin BPJS Kesehatan Rp10 juta, maka peserta tersebut dikenakan denda sebesar 2.5% x 12 x Rp10 juta = Rp3 juta. Jika biaya rumah sakit Rp150 juta, maka peserta dikenakan denda sebesar: 2.5% x 12 x Rp150 juta = Rp 45 juta. “Peserta tersebut cukup membayar batas maksimal denda yaitu Rp30 juta saja,” papar bayu. Cara pembayaran denda pelayanan bisa dilakukan dengan beberapa cara malalui bank dengan cara melalui ATM atau langsung ke teller bank. Bisa juga membayar denda tersebut melalui payment point online banking (PPOB) seperti di Indomaret, Alfamart, Tiki, Kantor Pos, dan agen-agen Kantor Pos Indonesia. “Jadi tidak ada uang tunai yang diterima oleh petugas BPJS Kesehatan atau petugas rumah sakit,” kata Bayu.

Bayar Iuran JKN-KIS Tepat Waktu, Bisa Terhindar dari Denda Pelayanan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat

(JKN-KIS) semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya peserta JKN-KIS.

Namun sayangnya, banyak peserta yang tidak patuh membayar

iuran setiap bulannya. Ada juga yang membayar iuran jika sedang

membutuhkan pelayanan kesehatan saja. Setelah mendapat pelayanan

kesehatan hingga penyakitnya sembuh, peserta tersebut berhenti

membayar iuran.

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

4

FOKUS

Apabila peserta tidak membayar denda maka sistem aplikasi komputer tidak bisa menerbitkan surat eligibilitas peserta (SEP). SEP ini sebagai tanda bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS mendapat jaminan oleh BPJS Kesehatan. Peserta JKN-KIS yang mendapat denda pelayanan diminta membuat surat pernyataan pembayaran denda pelayanan dan penggunaan selisih denda pelayanan. Dalam surat pernyataan itu, peserta menyatakan setuju untuk melakukan pembayaran tagihan uang muka denda pelayanan kesehatan yang dihitung berdasarkan diagnsa awal di FKRTL selambat-lambatnya 3 kali 24 jam hari kerja atau sebelum pulang apabila peserta dirawat kurang dari 3 hari.

Pembayaran denda itu melalui rekening kas negara pemberi kerja bagi peserta pekerta penerima upah (PPU) penyelenggara negara atau melalui virtual account pemberi kerja bagi peserta PPU, atau melalui virtual account peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Walaupun sudah membuat surat pernyataan, peserta tidak melakukan pembayaran uang muka denda pelayanan kesehatan sesuai ketentuan tersebut di atas, maka pelayanan rawat inap tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Pembayaran denda pada tahap awal adalah berdasarkan diagnosa awal dirawat yang kemudian diperhitungkan kembali berdasarkan diagnosa akhir perawatan. Denda final dihitung dari besar biaya diagnosa akhir paket yang dijamin BPJS Kesehatan. Jika ada selisih biaya pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa awal dan diagnosa akhir, maka selisih pembayaran dibayarkan bersama tagihan iuran bulan berikutnya melalui satu kali tahapan pembayaran atau tiga kali tahap pembayaran. Jika terdapat kelebihan pembayaran denda, maka peserta menerima pengembalian dana yang telah yang telah dibayarkan (refund) melalui rekening peserta.

Persi: Aturan Di Lapangan Harus Jelas

Perubahan atas peraturan iuran dan denda, menurut Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Dr Kuntjoro, AP, MKes, mempunyai tujuan yang baik untuk menyempurnakan pelaksanaan program JKN-KIS. “Yang penting itu, di lapangan aturannya harus jelas, jangan sampai menghambat rumah sakit dalam melakukan pengobatan. Misalnya ketika peserta sudah tidak bayar iuran, bagaimana pihak rumah sakit menangani peserta yang dalam keadaan darurat harus ditolong segera,” ujarnya.

Dari sisi Persi, rumah sakit tugasnya mengobati orang sakit. Siapa pun yang datang ke rumah sakit harus mendapat standar pelayanan yang terbaik, lalu bisa mengklaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Kemudian dibayar oleh BPJS Kesehatan. “Rumah sakit tidak bisa menolak, siapa pun harus ditolong,” ujarnya.

Terkait dengan peserta JKN-KIS kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kuntjoro mempertanyakan kepastian pembayaran iuran tersebut. “Bagi Pemda yang mampu seperti DKI Jakarta mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan Pemda lainnya yang masih miskin bahkan bergantung kepada dana APBN,” ujarnya.

Menurut Kuntjoro, program JKN-KIS bagusnya luar biasa. Di era JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan banyak sekali peserta JKN-KIS kelas 3 yang memanfaatkan pemasangan ring di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Selain itu, penderita kanker yang memerlukan biaya ratusan juta, dan cuci darah bagi penderita gagal ginjal yang menghabiskan dana sekitar Rp10 juta-an perbulan sepanjang hidupnya. “Semua pengobatan penyakit berat itu sekarang bisa dirasakan oleh peserta JKN-KIS kelas 3,” ungkapnya.

Oleh karena itu, semua pihak harus hadir di sana untuk mendukung program JKN-KIS. Sebab, kata Kuntjoro, pelaksanaan program JKN-KIS masih memerlukan pengembangan untuk menjadi program yang baik yang sustainable. “Ini adalah proses belajar bersama, berbagai kekurangan, mengatasi keluhan, kemudian kita carikan win-win solution-nya, agar JKN-KIS semakin bagus,” katanya.

Kuntjoro mengatakan, program JKN-KIS akan semakin bagus jika regulasinya tidak terlalu kaku dan mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan mulai dari FKTP di Puskesmas, maupun dokter keluarga hingga pelayanan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit, semuanya bisa berjalan.

Pihaknya juga meminta untuk mempertimbangkan kenaikan tarif rumah sakit yang seharusnya ditinjau setiap dua tahun sekali. “Negara harus menomorsatukan pembiayaan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.Sementara itu, BPJS Kesehatan telah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas penerapan aturan Perpres Nomor 19 tahun 2016 itu.

Kemungkinan itu bisa saja terjadi misalnya oknum di rumah sakit dapat mengeluarkan diagnosa awal yang “ringan sehingga nilai dendanya menjadi rendah. Namun hal ini dapat terdeteksi pada saat diagnosa akhir ditetapkan beberapa hari dimasa perawatan atau saat pasien keluar rumah sakit. “Kemungkinan penyalahgunaan bisa dilakukan oleh oknum petugas BPJS Kesehatan ataupun petugas rumah sakit untuk menerima pembayaran denda secara tunai. “Sudah ada tim khusus yang menangani hal itu,” kata Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Taskforce yang akan menangani penyelesaian soal denda, antara lain bertugas melakukan identifikasi masalah krusial terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, menyusun kebijakan operasional dan proses bisnis yang akan diatur terkait dengan Perpres 19 Nomor 2016, dan mempersiapkan dukungan teknologi informasi dalam rangka implementasinya. Selain itu, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Apabila terjadi permasalahan teknis dalam pelaksanaan pembayaran denda, maka setiap kantor cabang berkewajiban menyelesaikannya dengan dukungan dan bimbingan dari Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional atau Pusat.

Peserta yang Rutin Bayar Iuran

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

5

BINCANG

Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berdampak besar pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Sejak program ini bergulir 1 Januari 2014, masyarakat semakin mudah

mengakses pelayanan kesehatan. Masyarakat tidak perlu takut menyambangi fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan karena BPJS Kesehatan akan melakukan penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penting untuk diingat, peserta yang mendapat manfaat JKN-KIS harus menunaikan kewajibannya terlebih dulu, diantaranya membayar iuran secara rutin setiap bulan. Peserta yang tidak membayar iuran secara rutin akan rugi. Apalagi, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi peserta yang telat bayar iuran lebih dari sebulan yaitu penjaminan kepada peserta dihentikan sementara.

Jika jaminan dihentikan, peserta tidak bisa memperoleh manfaat JKN-KIS. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tidak akan dijamin. Akibatnya, peserta harus membayar sendiri pelayanan kesehatan dengan cara merogoh kocek pribadi.

Peserta yang Rutin Bayar Iuran

Penjaminan BPJS Kesehatan akan berlaku jika peserta mengaktifkan kembali status kepesertaannya dengan cara membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 12 bulan. Kemudian, membayar iuran di bulan saat peserta ingin mengaktifkan kembali status kepesertaannya itu.

Dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan kembali aktif, peserta wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

Denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap itu dikenal juga dengan istilah ‘denda pelayanan.’ Besaran denda yang dikenakan yaitu 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan paling tinggi Rp30 juta.

Untuk mengetahui lebih lanjut perihal denda pelayanan itu, Info BPJS Kesehatan berkesempatan berbincang dengan Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Andi Afdal. Berikut ini petikannya;

Apa dasar diterbitkannya kebijakan denda pelayanan itu?

Itu diterbitkan merujuk amanat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016.

Apa perbedaan denda pelayanan ini dengan denda keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana berlaku sebelumnya?

Kalau peraturan sebelumnya, peserta yang terlambat membayar iuran dikenakan denda administratif sebesar 2 persen per bulan dari total iuran tertunggak. Bagi peserta bukan penerima upah atau mandiri, denda keterlambatan itu paling banyak untuk waktu 6 bulan. Setelah menunggak lebih dari 6 bulan, penjaminan dihentikan sementara.

Namun dengan peraturan yang baru denda administrasi

untuk keterlambatan iuran itu dihapus. Saat ini yang berlaku denda pelayanan, besarannya 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan sebagaimana diagnosa RS, dikali setiap bulan tertunggak. Paling banyak 12 bulan tertunggak dan paling tinggi Rp30 juta. Ini lebih memudahkan peserta karena dia tidak akan dikenakan denda kalau rutin bayar iuran.

Apa tujuan diterapkannya denda pelayanan?

Tujuannya memberi pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa biaya pelayanan kesehatan itu mahal. Tapi, dengan rutin membayar iuran, peserta akan mendapat manfaat JKN-KIS karena resiko finansial itu ditanggung BPJS Kesehatan. Kalau tidak rutin bayar iuran, apalagi telat lebih dari satu bulan, peserta akan rugi karena penjaminan dihentikan sementara. Sehingga peserta harus menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan.

Sekalipun sudah melunasi tunggakan, ada denda pelayanan bagi peserta yang butuh rawat inap dalam waktu 45 hari setelah kepesertaannya itu aktif kembali. Misalnya, dalam waktu 45 hari setelah kepesertaan kembali aktif, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap dengan biaya Rp10 juta. Jika menunggak satu bulan, denda pelayanan yang wajib dibayar peserta sebesar Rp 250 ribu.

Makanya, untuk menghindari agar penjaminan tidak dihentikan dan tidak terkena denda pelayanan, peserta diimbau rutin bayar iuran. Kita tidak akan tahu kapan jatuh sakit, sebelum itu terjadi kita harus lakukan persiapan, caranya yaitu rutin membayar iuran JKN-KIS.

Apakah denda pelayanan itu berlaku untuk semua peserta?

Tidak, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak terkena kebijakan itu. Jika peserta tidak mampu sehingga tidak sanggup membayar iuran dan tunggakan, apalagi denda, disarankan untuk lapor dengan membawa surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Apa yang harus dilakukan peserta agar terhindar dari denda?

Rutin bayar iuran. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan sejumlah bank dan channel-channel pembayaran seperti minimarket untuk memudahkan peserta membayar iuran. Poin-poin pembayaran itu relatif mudah ditemui di lingkungan sekitar masyarakat.

Bagaimana dengan peserta yang telat bayar iuran, apa yang harus dilakukan?

Segera bayar iuran yang tertunggak dan jangan sampai telat bayar iuran. Tapi dalam waktu 45 hari setelah peserta melunasi tunggakan itu dan butuh pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, maka dikenakan denda pelayanan sebagaimana aturan yang berlaku.

Apa target yang disasar dalam menjalankan kebijakan denda pelayanan sebagaimana amanat Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan?

Memastikan agar peserta tidak hanya bayar iuran ketika butuh pelayanan kesehatan atau jatuh sakit. Mendorong semakin banyak peserta yang rutin membayar iuran. Intinya kebijakan ini mengedukasi masyarakat, bukan menyulitkan peserta untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS KesehatanAndi Afdal

Terhindar Denda Pelayanan

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

6

MANFAAT

AKSESLAYANANPasien Kanker Lebih Mudah P

enyakit kanker masih menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Kanker tergolong penyakit paling ganas dari penyakit lain. Sel kanker menyebar sangat cepat dan merusak organ tubuh

lain bila tidak diatasi dengan cepat dan tuntas.

Keterlambatan penanganan menyebabkan sebagian besar kasus penyakit ini sudah masuk stadium lanjut, sehingga peluang untuk sembuh makin kecil. Karena keterbatasan finansial dan rendahnya kesadaran, sebagian penderita tidak mau memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Pengobatan yang membutuhkan waktu lama hingga bertahun-tahun juga membuat sebagian pasien tidak tuntas karena beban finansial. Beratnya beban finasial yang ditimbulkan penyakit ini dapat menyebabkan pasien kehabisan harta benda sehingga dapat jatuh miskin.

Kini, beban finansial penderita kanker bisa diringankan

dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program JKN-KIS menjamin pengobatan pasien kanker secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Mulai dari layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rujukan ke faskes tingkat lanjut.

Di FKTP, pasien kanker mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis, seperti konsultasi dokter, laboratorium sederhana, obat, pelayanan darah dan rawat inap tingkat pertama. Pasien kanker juga bisa mendapat pelayanan gawat darurat di FKTP yang memiliki unit kegawatdaruratan. Jika dibutuhkan, pasien dapat mendapatkan layanan ambulans cuma-cuma untuk evakuasi medis antar faskes. Bahkan pasien bisa mendapatkan layanan skrining atau deteksi dini melalui program periksa payudara sendiri atau disebut sadari, tes inspeksi visual asam asetat (IVA), papsmear, dan terapi krio.

Di faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), pasien mendapat konsultasi dokter spesialis, perawatan gawat darurat, rawat inap, pelayanan intensif, pemeriksaan

penunjang sesuai indikasi dokter, pengobatan (kemoterapi, radioterapi, dan lainnya), rehabilitasi medis, dan pelayanan darah atau transfusi.

Jika bukan gawat darurat, pasien yang mengeluh sakit memeriksakan diri ke FKTP seperti puskesmas, klinik pratama ataupun dokter praktik perorangan. Pada beberapa kasus, pelayanan kesehatan dapat diselesaikan secara tuntas di FKTP sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan fasilitas. Misalnya pada kasus terduga (suspected) kanker payudara, jika hanya ditemukan infeksi kelenjar susu atau abses biasa, maka pengobatannya bisa dituntaskan di FKTP. Tetapi jika dokter mencurigai benjolan di payudara mengarah kepada tumor atau kanker, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan kanker, dan dokter spesialis onkologi.

BPJS Kesehatan sudah menerapkan rujukan berdasarkan kompetensi dan ketersediaan layanan di faskes. Misalnya penyakit hanya bisa ditangani di rumah sakit tipe A, maka FKTP bisa langsung rujuk ke sana. Tetapi kalau penyakitnya bisa ditangani di rumah sakit tipe D, C atau B, maka tidak dirujuk ke tipe A. Rujukan berjenjang ini berlaku bagi semua peserta Program JKN-KIS, termasuk pasien kanker.

Jika diagnosa kanker sudah ditegakkan di rumah sakit yang memiliki tim onkologi, pasien dirujuk balik atau dilimpahkan ke rumah sakit di bawahnya dengan ketentuan rumah sakit tersebut memiliki dokter internis terlatih, sarana prasarana mendukung pelayanan kanker serta tersedia obat kemoterapi khusus.

Khusus obat kanker, BPJS Kesehatan menjamin semua kebutuhan pasien di luar paket INA CBGs selama obat tersebut terdaftar di dalam Formularium Nasional. Obat kanker di dalam Formularium Nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sudah cukup lengkap.

Dokter juga dapat memberikan obat di luar Formularium Nasional, tetapi harus dengan persetujuan komite medik dan kepala/direktur rumah sakit, serta biayanya tidak boleh dibebankan kepada pasien. Dengan demikian, bila rumah sakit memberikan obat di luar Formularium Nasional dan meminta pasien membayarnya sendiri, maka tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014.

Sesuai Peraturan Perundangan Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat termasuk obat kanker. Meski demikian jika terjadi kekosongan obat, BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasien kanker bisa mendapatkan seluruh layanan JKN ini dengan menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran sesuai kelas perawatan secara teratur. Dengan iuran yang sangat terjangkau pasien kanker bisa mendapatkan layanan yang komprehensif. Sebelum adanya program JKN-KIS, pasien kanker membayar terlebih dahulu sebelum mendapat layanan di faskes. Kini, saat membutuhkan pasien langsung mendapat layanan tanpa uang di muka.

Manfaat lain layanan JKN-KIS untuk pasien kanker, yaitu jumlah faskes yang bekerja sama BPJS Kesehatan makin banyak dan luas, sehingga akses pasien kanker semakin mudah. Rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah mencapai 1.971, di mana 53 persen di antaranya milik swasta.

Dengan prinsip portabilitas dalam program JKN-KIS juga memudahkan pasien kanker berobat di mana saja di seluruh wilayah NKRI saat dibutuhkan. Prosedurnya sama dengan pasien lain. Jika tengah berada di kota lain, pasien kanker bisa mendatangi FKTP atau kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk melaporkan diri. Kecuali jika gawat darurat pasien bisa langsung ke rumah sakit.

Namun, masyarakat juga perlu mendukung keberlanjutan program JKN-KIS dengan disiplin membayar iuran setiap bulan. Karena dengan gotong royong semua akan tertolong. Orang sehat membantu yang sakit dan kaya membantu yang miskin. Satu pasien kanker membutuhkan 1.253 orang sehat untuk membiayainya.

Biaya pengobatan kanker terbilang sangat mahal karena kebanyakan dirujuk ke rumah sakit dan membutuhkan penanganan spesialistik. Kanker termasuk dalam urutan ketiga dari 10 penyakit katastropik yang paling banyak kasusnya dan menyerap anggaran terbesar dari program JKN-KIS. Total biaya yang keluar untuk penyakit katastropik beserta obatnya pada 2015 lalu mencapai Rp15,29 triliun, di mana 17% di antaranya adalah penyakit kanker.

Jumlah kasus kanker pada 2014 lalu sebanyak 702,207 dengan biaya Rp1,537 triliun. Jumlah meningkat menjadi 1.394,327 kasus dengan biaya Rp 2,469 triliun di 2015. Diagnosa penyakit kanker terbanyak adalah kanker payudara, kanker rektum, kanker hati, kanker tiroid, kanker usus besar, kanker nasofaring, dan leukimia.

Khusus kasus kanker payudara menunjukkan tren peningkatan tajam sejak Desember 2014 sebanyak 501.000 dengan biaya mencapai Rp.696 miliar. Sedangkan kanker leukimia mencapai 32,321 kasus dengan biaya Rp.126,447 miliar, dan meningkat menjadi 66,472 kasus dengan biaya Rp188 miliar. Juga terjadi kenaikan jumlah kasus kanker anak sebesar 39% dan kenaikan biaya sebesar 26% pada 2015 dibanding 2014.

Tetapi, yang terpenting masyarakat mulai dengan pola hidup sehat. Sebab mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sinilah peran FKTP untuk memberikan informasi dan edukasi secara terus menerus mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat.

Dengan dukungan semua pihak, termasuk peserta JKN, diharapkan cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) akan terwujud pada 2019 mendatang. Menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan terwujudnya faskes yang terstandar dan berkualitas. Terlayaninya peserta JKN termasuk pasien kanker dengan kualitas yang semakin baik dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bergotong royong membantu sesama.

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

7

TESTIMONI

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, kini apabila peserta JKN-KIS terlambat membayar

iuran, maka tidak lagi dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun apabila peserta atau pemberi kerja menunggak iuran lebih dari satu bulan, penjaminan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan akan dihentikan sementara.

Terhitung mulai 1 Juli 2016, denda hanya akan dikenakan apabila dalam rentang waktu 45 hari setelah status

kepesertaan kembali aktif, peserta yang bersangkutan mendapatkan pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang dijamin BPJS Kesehatan. Peserta atau pemberi kerja

tersebut akan dikenakan denda sebesar 2,5 persen dari total diagnosis akhir pelayanan kesehatan yang didapatkan dikali

jumlah bulan tertunggak.

Aturan denda pelayanan ini sempat dialami Zainal, peserta mandiri program JKN-KIS kelas 1 asal Samarinda, Kalimantan Timur. Zainal dikenakan denda pelayanan 2,5 persen saat harus menjalani rawat inap ketika kartu kepesertaannya baru saja aktif pasca menunggak iuran selama dua bulan.

Zainal sendiri sudah lebih dari dua tahun menjadi peserta program JKN-KIS. Selama itu pula iurannya selalu rutin

dibayarkan. Setiap bulannya, iuran kepesertaan Zainal ditanggung oleh menantunya, Muhammad Mohtar Kadafi. Namun dua bulan sebelum menjalani rawat inap, diakui Mohtar kalau memang ada keterlambatan pembayaran iuran.

“Sebelumnya saya selalu rutin bayar iuran untuk mertua saya. Tapi dua bulan belakangan ada banyak kebutuhan keluarga yang harus didahulukan, sehingga pembayaran iurannya jadi terlambat. Apalagi selain menanggung istri dan anak, saya juga menangung iuran untuk orang tua, adik, dan dua orang mertua. Semuanya kelas 1 yang iurannya Rp 80.000 per bulan,” cerita Muhammad Mohtar Kadafi kepada Info BPJS Kesehatan.

Terkena Serangan Jantung

Pada 19 September 2016, Zainal yang tadinya sehat-sehat saja tiba-tiba mengeluh sakit di bagian dadanya. Mohtar lantas membawa mertuanya itu ke Rumah Sakit Samarinda Medika Citra untuk diberi pertolongan. Sebelum ke rumah sakit, ia terlebih dahulu melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan sebesar Rp 240.000 untuk tiga bulan di Indomaret.

Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, Zainal dinyatakan mengalami serangan jantung. Pasien akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahranie dikarenakan tidak adanya dokter spesialis

Jantung di rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Zainal pun langsung mendapatkan perawatan di ruang ICCU untuk penanganan jantungnya.

"Ketika proses pendaftaran sebagai pasien peserta BPJS Kesehatan, saya diberi tahu kalau perawatan mertua saya akan dikenakan denda sebesar 2,5% karena sebelumnya sempat menunggak iuran," ujar Mohtar.

Informasi denda pelayanan sementara yang harus dibayarkan saat itu sebesar Rp 348.810. Nilainya didapatkan dari biaya perawatan

hasil diagnosa berdasarkan tarif INA-CBGs sebesar Rp 6.976.200 × 2,5% × 2 bulan masa tunggakan. Apabila ada penambahan biaya selama perawatan di rumah sakit, maka akan dikenakan denda lagi dengan perhitungan yang sama.

“Kalau mertua saya diopname lagi dalam rentang waktu 45 hari tersebut, akan tetap dikenakan denda pelayanan lagi dengan perhitungan yang sama. Bagi saya sebenarnya ini cukup memberatkan. Apalagi kalau dalam kondisi tidak ada uang seperti kemarin,” curhat Mohtar.

Kembali Disiplin Mengiur

Lain lagi cerita Kurnia asal Makassar, Sulawesi Selatan. Kurnia mengaku tidak pernah menunggak iuran untuk dirinya dan lima orang lain yang menjadi tanggungannya. Hanya saja sebelum istrinya, Sugiaty Hatta, terserang vertigo hebat yang memaksanya harus dirawat di rumah sakit, iuran bulanan seluruh anggota keluarganya dibayarkan lewat dari tanggal 10 bulan berjalan. Sementara aturan yang berlaku menyatakan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

“Waktu kemarin kena denda pelayanan, iurannya memang baru dibayarkan di akhir bulan. Bukannya ada niatan menunggak, hanya telat membayar saja. Setelah telat membayar itu, ternyata istri saya harus dirawat di rumah sakit," cerita Kurnia.

Dari biaya perawatan selama empat hari di Rumah Sakit Universitas Indonesia Timur (UIT), denda pelayanan yang harus dibayarkan Kurnia untuk istrinya sekitar Rp 140.000. "Setelah kejadian ini, saya usahakan untuk tidak lagi menunda pembayaran iuran. Karena kita tidak pernah tahu kapan penyakit itu datang. Apalagi sekarang istri saya juga harus rutin kontrol ke dokter spesialis jantung," ujar pensiunan BUMN tersebut.

Denda pelayanan ini sebenarnya hanya diberlakukan apabila peserta mendapatkan pelayanan rawat inap sebelum 45 hari sejak kartu kepesertaannya aktif kembali. Setelah periode tersebut, peserta JKN-KIS bisa mendapatkan pelayanan tanpa adanya denda. Selain itu, denda juga tidak akan diberlakukan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak menggunakan pelayanan rawat inap. Jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda adalah maksimal 12 bulan dengan besaran denda maksimal Rp 30.000.000.

Aturan mengenai denda pelayanan sudah mulai diimplementasikan

dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan aturan baru

tersebut, diharapkan perilaku peserta dalam membayar iuran akan lebih disiplin lagi. Karena tidak sedikit

peserta yang enggan mengiur pasca mendapatkan manfaat dari program

JKN-KIS. Berikut ini pengalaman peserta yang sempat terkena denda

pelayanan karena mendapatkan pelayanan Rawat Inap Tingkat

Lanjutan (RITL) di rentang waktu 45 hari sejak kartu kepesertaannya

kembali aktif.

Kena Denda Pelayanan, Peserta JKN-KIS Kini Lebih Disiplin Mengiur

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

PERSEPSI8

Perokok sebaiknya tidak ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Wacana ini sepintas terdengar sangat ekstrem, diskriminatif bahkan kejam.

Seolah-olah para perokok bukan bagian dari penduduk Indonesia yang berhak menikmati pelayanan kesehatan dengan biaya sangat terjangkau sebagaimana ditawarkan oleh program JKN-KIS.

Namun, bagi kelompok anti rokok, argumen tersebut memiliki dasar yang cukup kuat. Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany mempunyai dalil tentang perokok.

Menurut Hasbullah, hampir semua perokok tahu bahwa di dalam sebatang rokok yang mereka hisap, mengandung ribuan racun yang beresiko menimbulkan penyakit. Kendati paham akan bahaya menghisap rokok, toh, para ‘ahli hisap’ itu dengan sadar tetap melanjutkan kebiasaan buruk mereka.

Kesehatan, antara Hak dan Kewajiban

Prof. Hasbullah Thabrany

Program JKN-KIS mengandung klausul terkait beberapa kelompok pelayanan kesehatan yang tidak dapat dijamin. Pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan estetik, tak terkecuali pelayanan kesehatan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh upaya untuk menyakiti diri sendiri.

Penggunan narkotika dan obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, aborsi illegal, percobaan bunuh diri, adalah diantara contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh upaya menyakiti diri sendiri.

Bagi Hasbullah, merokok tidak berbeda dengan hal-hal tersebut di atas. Memilih secara sadar untuk tetap merokok meskipun paham akan bahaya dri kebiasaan tersebut, sejatinya adalah upaya menyakiti diri sendiri.

“Para perokok aktif harusnya membayar sendiri untuk biaya pelayanan kesehatan. Mereka yang merusak kesehatan

mereka, kenapa yang tidak merokok disuruh bayar,” katanya pada sebuah seminar.

Kenyataannya, pada banyak asuransi kesehatan komersial, perokok dikenakan premi yang lebih mahal dibandingkan mereka yang tidak merokok. Penyakit-penyakit akibat merokok dikeluarkan dari manfaat yang dijamin perusahaan asuransi. Bahkan dalam kondisi tertentu, perusahaan asuransi komersial menolak perokok untuk menjadi peserta mereka.

Logikanya, kita ikut asuransi untuk melindungi kita dari risiko-risiko tak terduga yang dapat terjadi di masa depan. Bukan untuk menanggulangi bencana yang sengaja diciptakan sejak awal. Kita tidak membeli asuransi kendaraan untuk kemudian sengaja menyetir ugal-ugalan di jalan bukan?

Gagasan merokok tidak perlu ditanggung JKN-KIS memang akan selalu menjadi polemik. Namun, tulisan ini tidak akan berpanjang-panjang membahas perdebatan tersebut.

Ilustrasi di atas sekedar membangkitkan kesadaran kita, benarkah kesehatan adalah hak setiap orang yang harus menjadi tanggung jawab negara? Ataukah sebenarnya setiap pribadi warga negara Indonesia punya kewajiban untuk menjaga dan memilihara kesehatannya? Karena dengan modal kesehatan kita bisa menjadi manusia yang produktif dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik? Kesehatan disepakati sebagai kebutuhan dasar kehidupan. Sebagaimana kebutuhan dasar lainnya, negara memiliki porsi tanggung jawab untuk membantu rakyatnya memenuhi kebutuhan mereka terhadap pelayanan kesehatan. Dalam rangka itu pemerintah menghadirkan program JKN-KIS.

Program JKN-KIS adalah mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan yang menganut konsep asuransi kesehatan sosial dan dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong. Semua peserta, sehat maupun sakit, membayar iuran. Iuran yang terkumpul digunakan untuk membiayai mereka yang sakit. Terjadi subsidi silang antara peserta yang sehat dengan peserta yang sakit.

Adanya JKN-KIS memang membuat biaya berobat terasa murah bagi masyarakat. Namun keberadaan JKN-KIS yang menaungi seluruh rakyat Indonesia ini seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi individu untuk bersikap abai terhadap kesehatan pribadinya.

“Tidak masalah berprilaku hidup tidak sehat, toh kalau sakit kan ada JKN-KIS. Kesehatan itu urusan dokter”. Ini adalah pola pikir yang sama sekali keliru.

Kesehatan adalah tanggung jawab pribadi karena saat kesehatan hilang, diri sendirilah yang menjadi pihak paling dirugikan.

Setiap orang perlu mengetahui cara menjaga dan memelihara kesehatannya sendiri. Seorang dokter memang ahli dalam megobati penyakit. Tetapi bukankah lebih baik tetap sehat dibandingka harus menjalani pengobatan atau operasi supaya sehat kembali.

Kemajuan teknologi kesehatan memang sudah mampu mengatasi berbagai penyakit yang bahkan dulu tidk dapat disembuhkan. Namun seringkali orang tidak

sepenuhnya pulih dari penyakit yang dideritanya. Setidaknya kualitas hidup yang bersangkutan menjadi menurun pasca mengidap suatu penyakit. Karenanya berfikir untuk mencegah penyakit tetap lebih baik daripada mengobatinya.

Mayoritas penyakit sesungguhnya dapat dicegah dengan membiasakan pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan, berolahraga, mengendalikan stres dan tidak merokok atau mengonsumsi minuman keras.

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan tidak semata-mata urusan medis. Banyak faktor mempengaruhi derajat kesehatan suatu bangsa. Tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesehatan.

Di bidang pendidikan misalnya, perlu dibangun gerakan untuk menanamkan kesadaran menjaga kesehatan sejak dini. Pembiasaan pola hidup sehat pada generasi muda sangat penting karena mereka adalah agen perubahan yang paling bisa diandalkan untuk menyerap dan mengimplementasikan berbagai ilmu pengetahuan terkait kesehatan.

Demikian pula dari sudut pandang sosial budaya. Sejak dulu kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Kebiasaan baik ini perlu terus dilestarikan. Masyarakat perlu terus diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor adalah sumber dari berbagai macam penyakit menular.

Selanjutnya tanggung jawab pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan tentunya terus mendukung program JKN-KIS sebagai upaya pembiayaan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dengan kesadaran bahwa setiap orang, sesuai dengan perannya masing-masing, memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan, diharapkan derajat kesehatan rakyat Indonesia terus meningkat. Kesehatan adalah modal untuk hidup produktif demi masa depan bangsa yang maju, adil, makur dan sejahtera.IN

FO B

PJS

KES

EHA

TAN

Edisi 40 2016

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

INSPIRASI9

Rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit mematikan, di antaranya penyakit jantung, kanker, gangguan pembuluh darah, hingga masalah pada paru-paru.

Ini dikarenakan dalam rokok terkandung 4.000 bahan kimia, di mana 40 di antaranya bersifat karsinogenik dan merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia.

Yang memprihatinkan berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai sekitar 90 juta jiwa atau 36,3 persen, naik 2,1 persen dibandingkan tahun 2007. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS 2014) juga menyebutkan, sebanyak 20,3 persen anak usia sekolah (13 – 15 tahun) merupakan perokok.

Melalui iklan dan berbagai sponsorship, industri rokok telah berhasil "mencuci otak" para generasi muda Indonesia, sehingga banyak yang beranggapan kalau tidak merokok itu tidak keren, tidak gaul. Bahkan tak sedikit yang berkomentar kalau laki-laki yang tidak merokok itu banci, tidak jantan. Karena tidak mau dibilang banci, akhirnya ikut-ikutan menjadi perokok. Pola pikir yang keliru itu membuat jumlah perokok di kalangan anak muda semakin tumbuh subur.

Berangkat dari kondisi tersebut, dibentuklah komunitas "Keren Tanpa Rokok" di bawah organisasi Klub Jantung Remaja (KJR) binaan Yayasan Jantung Indonesia. Komunitas yang digagas oleh anak muda ini berdiri pada 2012 sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit jantung di kalangan remaja dan anak muda.

"Melalui komunitas ini, kami ingin mengubah pola pikir anak muda yang sudah keliru dalam memaknai rokok. Karena sebenarnya merokok itu tidak menjadikan mereka keren

atau gaul. Justru merokok bisa merugikan dirinya dan juga orang lain," ujar inisiator komunitas Keren Tanpa Rokok,

Ramdhan Wahyudi.

Tujuan awal dibentuknya komunitas Keren Tanpa Rokok memang berkaitan dengan program Klub Jantung Remaja dalam upaya pencegahan penyakit jantung di kalangan remaja dan anak muda. Karena untuk mencegah penyakit tersebut, salah satunya adalah dengan tidak merokok.

Memanfaatkan Media Sosial

Komunitas Keren Tanpa Rokok memiliki 33 pengurus inti dengan sekitar 400 anggota yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia. Karena yang disasar adalah golongan remaja dan anak muda, sejak awal berdirinya komunitas ini banyak memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk melakukan

kampanye. Berbagai konten mengenai bahaya rokok dan juga hal-hal lain terkait upaya pengendalian rokok secara rutin disampakan melalui akun media sosial mereka.

"Hampir seluruh remaja dan anak muda memiliki akun di media sosial. Makanya sejak awal kita lebih aktif mengkampanyekan bahaya rokok lewat media sosial, supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan bisa diterima oleh lebih banyak remaja dan anak muda. Untuk akun Twitter @KerenTanpaRokok, saat ini tercatat lebih dari 19.000 followers. Sementara di fanspage "Komunitas Keren Tanpa Rokok" sudah ada lebih dari 8.500 like,” ujar Wahyudi.

Kampanye lewat media sosial yang dikakukan komunitas ini tak jarang mendapat serangan dari para hatters. Bahkan di Facebook dan Twitter banyak bermunculan akun pembela rokok yang selalu siap membantah setiap konten yang diposting komunitas Keren Tanpa Rokok. "Kita memang cukup sering beradu argumen dengan akun-akun pro rokok. Setiap kali ada postingan tentang bahaya rokok, biasanya mereka selalu komentar memberi

Perilaku merokok remaja dan anak muda di Indonesia saat ini sudah kian memprihatinkan. Rokok bahkan sudah dianggap mereka seperti penunjang gaya hidup. Kalau tidak merokok, maka tak layak disebut keren dan gaul. Kondisi ini mengundang keprihatian sekelompok anak muda, hingga akhirnya menggagas lahirnya komunitas “Keren Tanpa Rokok”. Lewat komunitas ini, persepsi yang masih keliru tentang rokok tersebut coba diluruskan. Karena yang benar, rokok adalah biang keladi munculnya berbagai penyakit

mematikan, bukan membuat si perokok keren.

Komunitas “Keren Tanpa Rokok” Sasar Anak Muda Untuk Kampanyekan Bahaya Rokok

bantahan. Kita sih santai saja dan menjawab dengan jawaban yang memang berdasarkan fakta,” tuturnya.

Bila ada yang sedang berupaya untuk berhenti merokok, pesan-pesan menguatkan juga selalu disampaikan oleh para anggota komunitas ini kepada orang tersebut melalui media sosial.

Roadshow Ke Sekolah-Sekolah

Selain melakukan kampanye bahaya rokok lewat media sosial, komunitas Keren Tanpa Rokok juga banyak melakukan kegiatan langsung di sekolah-sekolah. Lewat roadshow tersebut, harapannya tentu saja agar para pelajar yang belum tersentuh rokok agar tidak sampai mencobanya. Kalau pun sudah dalam tahap coba-coba, kegiatan ini juga akan mengajarkan cara melepaskan diri dari jeratan rokok.

“Kalau ke sekolah-sekolah, materi yang kita sampaikan sangat ringan. Intinya mengingatkan para pelajar agar jangan sampai mencoba rokok. Tidak yang berat-berat seperti kebijakan pemerintah tentang pengendalian rokok. Kegiatannya juga banyak diisi dengan permainan, sehingga para siswa bisa tertarik untuk mengikutinya,” papar Wahyudi.

Event car free day di Jakarta juga sering dimanfaatkan komunitas ini untuk melakukan sosialisasi. Biasanya dengan membawa poster bahaya rokok yang kreatif dan unik sambil berkeliling menyusuri area bebas kendaraan.

Yang juga rutin dilakukan adalah olahraga bersama sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan penyakit.

Dalam melakukan kegiatannya, komunitas Keren Tanpa Rokok juga sering bekerjasama dengan organisasi atau komunitas lain. Misalnya dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk penempelan stiker Kawasan Dilarang Merokok di Angkot. Bersama komunitas lain yang tergabung dalam Smoke Free Agents (SFA), komunitas Keren Tanpa Rokok juga ikut mendorong pemerintah agar segera meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk melindungi warga Indonesia dari bahaya rokok.

Mantan Perokok

Sebelum bergabung dengan Klub Jantung Remaja, lalu kemudian menginisiasi lahirnya komunitas Keren Tanpa Rokok, Wahyudi dulunya adalah seorang perokok. Bahkan

kebiasaan buruk tersebut sudah dimulai sejak duduk di bangku SMP. Namun menginjak kelas 2 SMA, kebiasaan itu mulai ditinggalkan setelah ia terkena penyakit paru-paru basah.

“Setelah keluar dari rumah sakit, saya ditunjuk mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan Kampung Remaja yang diadakan Yayasan Jantung Indonesia. Dari 600 orang peserta, kemudian dipilih 33 siswa untuk jadi pionir pembentukan Klub Jantung Remaja, saya salah satunya. Sejak itu akhirnya saya berhenti merokok, apalagi setelah tahu kalau perokok itu rentan terkena penyakit jantung,” cerita Wahyudi.

Setelah melewati masa remaja dan mulai memasuki dunia kerja, aktifitas yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung lewat kampanye anti rokok tetap dijalani Wahyudi. Meski pun waktu senggahnya tak sebanyak dulu, Wahyudi sudah mendedikasikan libur akhir pekannya untuk kegiatan komunitas. Lelah? Sudah pasti. Tapi ia mengaku senang menjalaninya. Wahyudi berjanji tidak akan berhenti bersuara melawan rokok, sebelum udara Indonesia benar-benar bebas dari asap rokok.

Ramdhan Wahyudi

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

10

SEHA

T & G

AYA

HIDU

P10

Lantaran tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan, saat mengikuti suaminya berdinas di Singapura, Galuh Setyorini, iseng melakukan general check up di salah satu rumah sakit di Negeri Singa tersebut.

Tetapi dari situlah semua bencana itu berawal. Secara mengejutkan, dokter mencurigai adanya tumor payudara di tubuh wanita 45 tahun itu. Untuk memastikan ganas atau tidaknya tumor, ahli medis di sana menyarankan agar dilakukan operasi biopsi.

Mendapat informasi itu, Galuh seperti terkena sengatan petir di siang bolong. Tubuhnya sontak lemas. Bagaimana tidak, awalnya dia merasa sehat, tetapi saat iseng melakukan pemeriksaan kesehatan, dia malah menerima kenyataan yang cukup pahit.

Kendati memiliki cukup dana, ibu tiga anak ini tidak menjalankan saran dokter. Dia takut jika tubuhnya harus disayat-sayat di ruang operasi. Saat kembali ke Jakarta, atas saran saudaranya, dia disarankan berobat ke alternatif dahulu sebelum menjalani pengobatan di rumah sakit.

Sudah hampir tiga bulan wanita kelahiran Yogyakarta itu menjalani terapi alternatif. Setiap hari dia rutin mengonsumsi berbagai akar-akaran herbal yang diminum dengan seduhan air hangat. Namun, bukannya bertambah baik, kondisi penyakitnya justru semakin parah. Benjolan yang terletak di payudara sebelah kiri dari wanita itu justru semakin membesar.

“Tumor justru semakin membesar, membusuk dan keluar nanah,” ujar Galuh, seorang survivor kanker, menceritakan pengalaman pahitnya yang terjadi beberapa tahun lalu itu.

Saat berkonsultasi dengan dokter di RS Kanker Dharmais, ia didiagnosa bahwa bahwa tumor tersebut kemungkinan besar telah menjadi kanker ganas stadium lanjut.

Pengalaman buruk yang dialami Galuh, tentu juga banyak dialami masyarakat yang lain. Banyak pengidap kanker yang telat mendapat penanganan medis, lantaran lebih memilih pengobatan alternatif terlebih dahulu.

Menurut Wakil Ketua IV Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dr.Walta Gautama, Sp.B(K), Onk, satu masalah terbesar dalam penanggulangan kanker saat ini adalah banyaknya informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan tentang pengobatan kanker. Informasi tersebut kadang justru menyesatkan masyarakat dengan menggiring mereka untuk melakukan terapi alternatif.

“Pengobatan komplementer alternatif itu tidak ada yang terbukti bisa sembuhkan kanker. Herannya, banyak pasien yang memilih dan mau membayar pengobatan alternatif daripada pengobatan dengan dokter,” ujar dokter yang sehari-hari berpraktik di RS Kanker Dharmais itu.

Padahal, lanjut dia, pengobatan alternatif membuat penanganan pasien menjadi tertunda (delay). Penundaan

pasien untuk berobat secara medis membuat kondisi yang bersangkutan semakin parah.

Awalnya kanker tersebut masih berada di stadium awal, lantaran telat diobati, segera menjelma menjadi stadium lanjut (III-IV) yang sudah sulit diobati.

“Pengalaman RS Kanker Dharmasis, pasien yang berobat ke alternatif dan telat diobati, memiliki peluang hidup tiga kali lebih rendah daripada pasien yang diobati secara medis,” sebut Walta.

Ketika mereka berobat ke dokter medis, sambung Walta, sel kanker sudah terlanjur menyebar dan menimbulkan luka yang sulit diobati.

Kepada publik, Walta mengingatkan bahwa pengobatan kanker payudara hanya bisa dilakukan dengan pengangkatan sel kanker, pemberian radiasi dan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Semakin dini pengobatan dilakukan, niscaya tingkat keberhasilan untuk sembuh bakal semakin besar.

Mitos

Sementara itu, sebagai survivor kanker payudara, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, memahami benar ketakutan pasien seperti Galuh untuk berobat medis.

Musababnya, banyak mitos-mitos menyesatkan yang timbul di masyarakat terkait pengobatan secara medis. Misalnya, nanti payudaranya akan dihabisi lewat operasi, efek samping yang berat dan sebagainya.

Menurut Linda, tidak semua mitos itu benar. Asalkan pengobatan segera dilakukan, katanya, niscaya kesembuhan akan terjadi.

Hati-HatiPengobatan Alternatif

KankerUntuk menyadarkan publik akan tidak berfaedahnya pengobatan alternatif yang tidak jelas, jalan satu-satunya untuk menyadarkan adalah lewat cara sosialisasi deteksi dini.

“Kesadaran deteksi dini kanker payudara di masyarakat harus diperkuat,” sebut Linda, yang kini menjabat

sebagai Ketua YKPI itu.

Menurut Linda, saat ini kesadaran wanita melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara masih rendah. Hal ini menyebabkan 63% kasus kanker payudara yang ditemukan di Indonesia sudah dalam stadium lanjut (III-IV), yang sulit diobati.

Padahal, lanjut dia, seandainya kasus kanker yang terdiagnosa masih berada di stadium II-III, kemungkinan yang bersangkutan dapat disembuhkan bisa mencapai 98%.

Untuk itu, Linda menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan dini dan tidak ragu untuk mengobati penyakit kanker secara medis sedini mungkin.

Apalagi, lanjut dia, kini pengobatan kanker sebagian besar telah ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Jangan takut bila kanker ditemukan lebih dini, lantas lari ke pengobatan alternatif. Jangan takut juga dengan biaya, karena di era BPJS Kesehatan sekarang, banyak pengobatan kanker yang bisa di-cover,” tutupnya.

Pernyataan Linda, diamini oleh Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi. Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa menanggung sampai Rp15 juta per pasien kanker.

Biaya pengobatan disamaratakan untuk semua golongan. Perbedaan hanya pada biaya rawat inap pasien kanker yang menjalani kemoterapi sesuai tipe atau kelas kamar rawat inap. Kelas ditentukan besaran iuran sesuai pilihan pasien.

Biaya rawat inap kemoterapi ringan kelas A Rp6.035.000, sedang Rp12.110.000, dan berat Rp15.808.000. Sementara biaya rawat inap kemoterapi ringan kelas B Rp5.173.000, sedang Rp10.380.000, dan berat Rp13.550.000. Dan biaya rawat inap kemoterapi ringan kelas C Rp4.311.000, sedang Rp8.650.000, dan berat Rp.11.291.000.

Sementara itu, jenis kemoterapi menjadi satu-satunya pembeda biaya pasien kanker yag menjalankan rawat jalan untuk kemoterapi. BPJS Kesehatan biasanya menjamin biaya sekitar Rp700 ribu sampai Rp5 juta per kemoterapi.

Linda Sari Gumelar

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016

KILAS & PERISTIWA

TANAH DATAR02 September 2016

11

JAKARTA

Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan yang diklaim terbesar di dunia dilihat dari jumlah pesertanya yang telah mencapai 168 juta jiwa, BPJS Kesehatan terus bergerak maju mewujudkan impian jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage). Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pun siap menjadi pilot project optimalisasi peran Pemda dalam program JKN-KIS. “Selambatnya 1 Januari 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia dapat terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Untuk itu, kita sangat mengapresiasi langkah para Pemda yang telah berkomitmen mendorong tercapainya universal health coverage,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang Optimalisasi Peran Pemda dalam JKN-KIS” di Tanah Datar - Sumatera Barat, Jumat (02/09). Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Direktur RSUD Ali Hasanah dr. Afrizal Hasan, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Rosnini Safitri. Adapun ruang lingkup kesepahaman tersebut meliputi peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS, peningkatan mutu JKN-KIS, peningkatan kemudahan akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN-KIS, serta pelaksanaan sosialisasi JKN-KIS. Poin penting lainnya dalam kesepahaman tersebut adalah rencana pengembangan model peran serta daerah di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan JKN-KIS yang lebih menjamin kualitas, pemerataan dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, serta kesinambungan program JKN-KIS secara finansial.

BPJS Kesehatan Gandeng Kab. Tanah Datar untuk Pilot Project Optimalisasi Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

“Pemda memegang peran penting dalam upaya mencapai universal health coverage di Indonesia. Melalui integrasi dengan beberapa program kesehatan lainnya, kami yakin upaya tersebut dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi langsung maupun tidak langsung. Kami menaruh harapan besar kepada Pemda demi keberlangsungan program JKN-KIS ini,” kata Fachmi. Sehari sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menandatangani kesepakatan bersama

dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan seluruh warga Jakarta menjadi peserta JKN-KIS tanpa terkecuali. Tercatat per 1 Agustus 2016, terdapat 357 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Diharapkan ke depannya, Pemda lainnya yang belum terintegrasi dapat segera bergabung menyukseskan program JKN-KIS.

Sebagai wadah PNS yang terdiri atas sekitar 4,5 juta anggota, KORPRI memiliki peran yang sangat strategis sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang program JKN-KIS. Manfaat KORPRI juga diharapkan tidak hanya dirasakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga dirasakan oleh masyarakat luas.

Untuk itu, sebagai pengelola Program JKN-KIS BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN-KIS termasuk anggota KORPRI dan keluarganya, salah satunya melalui perluasan kerja sama fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya perluasan fasilitas kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan siap menyambut dengan tangan terbuka jika Klinik Pratama KORPRI ingin bekerja sama menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan, dan ke depan akan ada tindak lanjut dalam bentuk Nota Kesepahaman antara KORPRI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan.

“Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kami juga sangat menyambut baik jika KORPRI akan mendirikan Klinik Pratama dan akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Keberadaan Klinik Pratama ini akan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada anggota KORPRI beserta anggota keluarganya, dan kami harap Klinik Pratama tersebut dapat sesuai standar kualitas pelayanan kesehatan, karena terdapat proses credentialing bagi fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Audiensi bersama Pengurus Besar KORPRI di Jakarta, Senin (19/09) yang dihadiri pula

oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrhulloh, jajaran Direksi lain dari BPJS Kesehatan.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya A. Rusady menambahkan, tentu nantinya akan ada proses kredensialing untuk jadi faskes mitra BPJS Kesehatan. Untuk itu memudahkan proses tersebut, kami sudah menciptakan sistem informasi bernama Health Facilities Information System yang bisa diakses oleh setiap faskes yang mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan sistem tersebut, calon faskes mitra bisa lebih mudah memantau perkembangan proses kredensialing.

Maya menjabarkan, sistem pelayanan kesehatan di era JKN-KIS mengutamakan optimalisasi di FKTP, sehingga FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata. Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif.

BPJS Kesehatan akan Perluas Kerjasama dengan KORPRI

19 September 2016

INFO

BP

JS K

ESEH

ATA

N

Edisi 40 2016