informasi kefarmasian dan alat kesehatan · informasi kefarmasian dan alat kesehatan liputan l...
TRANSCRIPT
Edisi VI - Desember 2012
Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R IJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbag Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: 0215214869 / 5201590 Ext. 8009
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mendampingi Menteri Kesehatan Pada Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Dan Gorontalo
Telaah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi
Website: www.binfar.depkes.go.id
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
DARI REDAKSI
SUSUNAN REDAKTUR PengantarPENASIHAT
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KETUA REDAKSI
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat
SEKRETARIS REDAKSI
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
ANGGOTA REDAKSI:
Leo Simaremare, SH, M.Si.Mohamad Arief Jatmiko, STdrg. Retno D. MartamiMartin Sirait, S.Si, Apt.Dra. Ardiyani, Apt., M.SiSari Mutiarani, S.Si, Apt.Dra. Ema Viaza, Apt.Beluh Mabasa Ginting, ST, M.SiYulia Y. Barkah, SHFajar Ramadhitya Putera, S.Si, Apt.Mohamad Isyak Guridno, S.Si., Apt.Febri Sri Lestari, S.Sos.Awan YuriantoRadiman, Amd.Rudi, Amd.MI
ALAMAT REDAKSI:
Kementerian Kesehatan RIJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbagian Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: (021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009
Pengantar
DAFTAR ISI
Pada Edisi VI Buletin Infarkes Tahun 2012 ini, kami kembali menampilkan
berbagai informasi dan berita terbaru seputar Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berbagai momen dan peristiwa penting coba kami
rekam dan tuangkan disini.
Pada edisi kali ini, kami coba tampilkan beberapa liputan khas Infarkes
mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan, seperti Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Mendampingi Menteri Kesehatan Dalam Rangka
Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat, Pembekalan Terhadap Sarana
Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan, Kegiatan
Kelembagaan Instalasi Farmasi, liputan tentang Rapat Konsultasi Teknis Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan, Kegiatan Review Penerapan Sistem
Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat dan berbagai liputan lainnya
yang tidak disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat.
Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti Pertemuan Tahunan
Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012
yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat
meliput seluruh kegiatan, Namun bila ada momen-momen penting yang luput dari
dan tidak termuat, maka itu semua semata-mata karena keterbatasan tempat saja.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap masukan yang
bersifat konstruktif dari berbagai pihak tentang Infarkes, yang tentunya semua itu
akan kami jadikan sebagai tools untuk mencapai progress dalam hal peningkatan
kualitas penampilan dan isi dari buletin kesayangan kita ini.
Semoga dengan berbagai perubahan konstruktif ini, Buletin Infarkes dapat
lebih meningkatkan perannya sebagai media komunikasi Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang lebih informatif dan komunikatif.
Terima Kasih
LIPUTAN
�Kunjungan Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat hal
�Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hal
�Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan hal
�Kelembagaan Instalasi Farmasi hal
�Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Ke Provinsi Sulawesi Utara hal
�Hari Kesehatan Nasional Ke-48 Tahun 2012 hal
03
05
07
08
11
13
�Pertemuan Tingkat Nasional Bakohumas Tahun 2012 Dan Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2012 hal
�Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Dan Psikotropika Wilayah Barat hal
ARTIKEL
�Telaah Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi hal
BACK TO NATURE
� 10 Khasiat Susu Kedelai hal
14
18
21
22
l Hal.02 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
KUNJUNGAN PEMBINAAN WILAYAH KE PROVINSI SULAWESI BARAT
Pada tanggal 4 November 2012 Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan wilayah ke Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan ini, Menteri Kesehatan didampingi oleh Tim yang terdiri dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Deputi KB &PKPR BKKBN Pusat, dari PT ASKES, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekkes, Kepala Pusdiklat Aparatur dan juga para eselon III dan IV beserta staf terkait .
Tujuan kunjungan Menteri Kesehatan dan Tim ke Provinsi Sulbar adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembinaan wilayah sebagai upaya meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam p e r c e p a t a n p e m b a n g u n a n Kesehatan
Dalam kunjungan ini Menkes bersama Tim Pendamping menjalani sejumlah agenda, diantaranya adalah
Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan dengan Gubernur Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten, Direktur RSU Regional Sulbar, Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Sulbar, Anggota DPRD Prov, Seluruh Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan lintas sektor dengan jumlah peserta kurang lebih 350 orang. Acara ini dilaksanakan di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention Mamuju. Dalam acara ini Menkes menyampaikan sambutan dan b e b e r a p a a r a h a n p e n t i n g , diantaranya adalah :1) Mutu layanan kesehatan di
Sulawesi Barat masih meragukan, persoalan kesehatan masih cukup banyak, padahal jumlah tenaga medis sudah mencukupi hanya distr ibusinya t idak merata. Fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk Sulbar
dengan jumlah 1,2 juta jiwa di Provinsi Sulbar telah dibangun 35 Puskesmas Perawatan dan 56 Puskesmas non perawatan, ditunjang dengan keberadaan 8 Rumah Sakit (RSUD Majene, RSUD Polewali, RSUD Mamuju, RSUD Matra, RSUD Regional Sulbar, RSU Lapangan Minake, RS Banua Mamase).
2) Pemda, Dinkes Provinsi maupun Kabupaten wajib memperhatikan mutu layanan di puskesmas, karena puskesmas merupakan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.
3) Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan serta menambah fasilitas lainnya, dengan syarat layanan di 5 (lima) kabupaten h a r u s d i t i n g k a t k a n d a n memperhatikan prosedur yang berlaku.Selain pertemuan tadi, Menkes
Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 03l
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
l Hal.04 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
juga berkesempatan mengunjungi Stand Pameran yang diadakan oleh Dinkes Prov Sulbar, BKKBN PProv Sulbar, Politeknik Kesehatan, RS R e g i o n a l d a n P r o g r a m Penanggulangan HIV/AIDS, dan juga kunjungan ke Politeknik KesehatanDari kunjungan ini diperoleh hasil berupa isu strategis yang merupakan permasalahan di bidang Kesehatan yaitu:1. Tentang kualitas lulusan tenaga
kesehatan khususnya bidan dari lulusan sekolah tinggi kesehatan dan poltekkes di Prov Sulbar.
2. Peningkatan status atau tipe beberapa RS di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
4. K e t e r l a m b a t a n r e a l i s a s i pengadaan alat kesehatan.
5. Ku ra n g nya te n a ga d o k te r spesialis.
Dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:1. Perlu adanya analisa tentang
peran provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan dan perlunya standarisasi lulusan tenaga k e s e h a t a n m e l a l u i u j i k o m p e t e n s i . S e r t a menempatkan dosen-dosen yang kompeten di Politeknik.
2. Bahwa Kementerian Kesehatan a k a n m e m b a n t u p r o s e s akreditasi RS asalkan semua
syarat dan ketentuan dalam proses akreditasi RS telah dipenuhi.
3. Untuk meningkatkan mutu p e l a y a n a n k e s e h a t a n , Kementerian Kesehatan akan membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui dana APBN maupun DAK. Sedangkan untuk m e n i n g kat ka n m u t u S D M Kesehatan akan dikembangkan diklat untuk tenaga kesehatan.
4. Kementerian Kesehatan dalam m e m b a n t u d a e ra h u n t u k pemenuhan alat kesehatan menggunakan sistem E-planning dalam pengusulannya. Usulan kebutuhan alat kesehatan dari D i n ke s d a n R S Ka b / Ko t a disampaikan ke Dinkes Prov
k e m u d i a n D i n k e s P r o v melakukan analisa dan skala prioritas terhadap usulan-usulan tersebut, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kesehatan melalui E-planning.
5. K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n mempunyai program beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK). Untuk pemenuhan kekurangan t e n a g a d o k t e r s p e s i a l i s , Kementerian Kesehatan akan m e n ga l o ka s i ka n p ro g ra m beasiswa PDSBK bagi dokter-dokter dari Prov Sulbar yang m e m e n u h i s y a r a t d a n mempunyai komitmen untuk mengabdi di Provinsi Sulawesi Barat.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 05l
Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan pada tanggal 1
s.d. 4 November 2012 yang lalu
melaksanakan pertemuan Rapat
K o n s u l t a s i T e k n i s y a n g
diselenggarakan, di Hotel Golden
Flower, Bandung.
Pertemuan ini secara resmi
dibuka oleh Direktur Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan dan
dihadiri oleh 93 peserta yang terdiri
dari perwakilan peserta daerah di
Bidang Kefarmasian, Perwakilan
Instalasi Farmasi Provinsi, dan Peserta
Pusat.
Pa d a p er tem u a n ters eb u t
Direktur Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Drs. Bayu Teja
Muliawan, Apt, M.Pharm,MM.
menyampaikan beberapa hal-hal
sebagai berikut:
1) Dalam menjamin ketersediaan
obat dan vaksin serta untuk
m e n j a m i n ke a m a n a n d a n
k e m a n f a a t n n y a d a l a m
mendukung terlaksana Sistem
Jaminan Sosial Nasional, maka
perlu dilakukan upaya-upaya yang
sistmatis.
2) Penerapan Sistem Jaminan Sosial
pada tahun 2014 dipastikan akan
meningkat penggunaan obat.
Diperhitungkan bahwa kebutuhan
obat pada tahun 2010 sebesar 1,4
Triliun Rupiah akan meningkat
cukup pesat menjadi sekitar 6
Triliun Rupiah pada tahun 2014.
Untuk itu, peran Instalasi Farmasi
s e b a g a i s a t u u n i t y a n g
berkompeten dalam pengelolaan
obat perlu ditingkatkan.
3) Pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial telah memasuki babak baru
dengan telah ditetapkannya UU
Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, untuk itu diperlukan
kesiapan dari semua stakeholder
untuk penerapannya pada tahun
2014.
4) Kesiapan mendukung Sistem
Jaminan Sosial Nasional tersebut
merupakan tanggung jawab
bersama yang harus diemban baik
o l e h P e m e r i n t a h P u s a t ,
P e m e r i n t a h P r o v i n s i d a n
Pemerintah Kabupaten/Kota.
5) Pemerintah Provinsi sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah,
b e r p e r a n p e n t i n g d a l a m
mengkoordinasikan program-
program yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk
dapat diteruskan ke Pemerintah
Kabupaten/ Kota sekal igus
diimplementasikan di wilayah
Kabupaten/ Kota masing-masing.
6) Obat merupakan komponen
penting dalam upaya pelayanan
kesehatan dan oleh karena itu
diperlukan pengelolaan yang
benar, efisien dan efektif secara
berkesinambungann. Koordinasi
yang baik dan terbuka antara
pihak terkait seperti instalasi
farmas i dengan pengelo la
program kesehatan merupakan
prasyarat yang d iterapkan
pengelolaan obat yang baik.
7) Kewenangan otonomi yang
diberikan tidak berarti bahwa
t idak diperlukan lagi satu
kesatuan langkah, di mana
masing-masing jenjang dapat
melaksanakan kegiatan tanpa
melakukan koordinasi serta tidak
menggunakan standar sama.
A ka n te ta p i , ke we n a n ga n
otonomi yang diberikan, semata-
mata merupakan upaya bersama
untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan tanggung
jawab masing-masing.
Selain paparan tadi, materi lainnya
yang juga dibahas secara intens
dalam pertemuan ini adalah:
1) Kebijakan Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehaan
t e n t a n g E - C a t a l o g , y a n g
membahas mengenai arah
kebijakan, Daftar Obat Esensial
Nasional, alur penyediaan obat
n a s i o n a l , d a s a r h u k u m
pengadaan obat tahun 2012,
rencana mekanisme pengadaan
tahun 2013, latar belakang E-
Catalog.
2) R e n c a n a P e n g e m b a n g a n
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dalam SJSN, yang membahas
mengenai konsep kefarmasian
dan alat kesehatan yang meliputi
dasar hukum, landasan kebijakan
o b a t n a s i o n a l , k o n s e p
kefarmasian dan alat kesehatan
(yang meliputi aksesibilitas,
keterjangkauan, penggunaan
obat ras iona l ) , tantangan
pelayanan kefarmasian dan alat
kesehatan dalam SJSN, strategi
dan rencana pemenuhan, serta
regulasi yang perlu disiapkan.
3) Re n ca n a Ke b u t u h a n O b at
Program 2013, yang membahas
RAPAT KONSULTASI TEKNIS DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
l Hal.06 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
tata laksana pengelolaan obat
sudah berjalan lancar.
2) Dalam hal Kajian Pembiayaan
Obat Dalam Struktur Sistem
Kapitasi, ada 2 (dua) hal penting
yang menjadi rekomendasi. Yang
pertama adalah mengenai Tata
Laksana Obat Program, dimana
kondisi saat ini masih ada droping
obat langsung ke Puskesmas oleh
BKKBN dan Kemenakertrans,
maka perlu adanya kejelasan
koordinasi lintas sektor K/L dan
tata kelola/ tata laksana obat
program yang berasal dari instansi
lain. Selain itu diperlukan Surat
Edaran Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan tentang Tata
Laksana Pengelolaan Obat
Program
D a l a m h a l E - L o g i s t i k , m a k a
rekomendasi yang dihasilkan adalah
per lu adanya kepast ian yang
berkelanjutan mengenai akses
dengan Pusdatin; dipastikan adanya
antis ipasi terhadap gangguan
jaringan; perlu adanya pemetaan
secara khusus mengenai daerah yang
belum dapat terjangkau jaringan
internet; jika ada masalah/ kendala
yang dihadapi dalam pengoperasian,
maka dapat menghubungi admin
pusat, yaitu Dra. Syahidah, Apt (Dit.
Oblik dan Perbekkes); perlu adanya
upaya pengadaan hardware yang
seragam; dan terakhir perlu adanya
upaya insentif untuk petugas
operator.
H a s i l d a r i p e r te m u a n i n i
diharapkan adanya persamaan
persepsi, berbagai kebijakan maupun
strategi terkait dengan program /
kegiatan Peningkatan Ketersediaan
obat dan Perbekalan Kesehatan
dalam mendukung peningkatan
pelayanan kesehatan secara efektif
dan efisien untuk membuat rakyat
sehat, mandiri dan berkeadilan.
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
mengenai one gate policy, dan juga
surat edaran tentang penetapan item
obat program yang pengadaannya
akan dilakukan di Pusat, Provinsi,
ataupun di Kabupaten/ Kota.
Sedangkan mengenai E-Catalog,
rekomendasi yang dihasilkan adalah:
1) P e r c e p a t a n p e n y e l e s a i a n
Pedoman Pengadaan Obat di Daerah
sesuai dengan pola e-Purchasing.
2) Sanksi bi la penyedia t idak
memenuhi komitmen obat sesuai
dengan kontrak payung.
3) Pemenuhan ketersediaan obat
apabila penyedia tidak memenuhi
komitmen obat sesuai dengan
kontrak payung.
4) Segera diterbitkan ketentuan
mengenai mekanisme dan tata cara
p e n ca nt u m a n a n g ga ra n ata u
pemecahan paket anggaran di dalam
DIPA/POK (Dokumen anggaran)
melalui konsultasi dengan Ditjen
Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan.
5) Perlu diatur untuk pengadaan
obat yang tidak masuk dalam e-
catalog.
6) Perlu dibuat ketentuan jika
pemesanan di bawah minimum order.
7) Perlu adanya pemetaan secara
khusus mengenai daerah yang belum
dapat terjangkau jaringan internet.
Sedangkan rekomendasi dalam
hal SJSN Bidang Instalasi Farmasi
1) Penyediaan obat di Puskesmas
tetap diadakan di T ingkat
K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n
a rg u m e n ta s i ya i t u s e s u a i
ketentuan yang berlaku bahwa
Puskesmas melakukan fungsi
p e l a y a n a n , s e l a i n i t u
pengendalian ketersediaan obat
sudah terlaksana dengan baik,
dan sumber daya seperti SDM,
sarana dan prasarana, sistem
koordinasi, pedoman pendukung
mengenai tujuan, tahapan
pengelolaan obat program (yang
meliputi perencanaan kebutuhan,
p e n ga d a a n , p e ny i m p a n a n ,
pendistribusian, pemenuhan
permintaan, pencatatan dan
pelaporan), dan dartar obat
program.
4) Pembahasan mengenai Peran
Instalasi Farmasi dalam SJSN, Tata
Laksana Obat Program,
Dalam Review terhadap hasil
pembahasan mater i tersebut
dijelaskan mengapa pelaksanaan
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan baru diselenggarakan pada
saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan
ini juga direncanakan untuk kegiatan
sosialisasi E-Catalogue. Namun
mengingat proses pelaksanaan E-
Catalogue melibatkan unit kerja lintas
sektor antara lain LKPP, maka saat ini
pelaksanaan E-Catalogue masih
dalam proses penyusunan HPS.
Diharapkan proses lelang harga
satuan dapat dilaksanakan pada
minggu ke 2 bulan Nopember 2012
dan pengumuman pemenang pada
minggu ke 2 bulan Desember 2012.
Sehingga proses E-Purchasing dapat
dilaksanakan pada awal tahun 2013.
Salah satu hasil kegiatan ini adalah
diperoleh beberapa rekomendasi.
Diantaranya dalam hal Rencana
Kebutuhan Obat Program dinyatakan
perlu adanya Surat Edaran Dirjen Bina
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 07l
Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober
2 0 1 2 d i s e l e n g ga ra k a n a c a ra
“Pembekalan Terhadap Sarana
Produksi Dan Distr ibusi Obat
T r a d i s i o n a l D a l a m R a n g k a
Pembinaan” yang dilaksanakan di
Hotel Lor'in Business Resort & Spa, Jl.
Adisucipto No.47, Solo Jawa Tengah.
Acara ini dihadiri oleh peserta dari
para pengelola sarana produksi dan
d i s t r i b u s i o b a t t r a d i s i o n a l
kabupaten/kota yang ada di Jawa
Tengah; dari Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan
Kota Solo dan juga peserta dari Ditjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tujuan acara ini salah satunya
adalah adalah mensosialisasikan
Permenkes No. 006/2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional
dan 007/2012 tentang Registrasi Obat
Tradisional yang mulai diberlakukan
pada tanggal 23 Februari 2012
m e n g g a n t i k a n
246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin
Usaha Industri Obat Tradisional dan
Pendaftaran Obat Tradisional; Pada
permenkes 246/Menkes/Per/V/1990
berorientasi kepada Nilai Investasi
produk atau total aset dimana IOT
m a u p u n I KOT d i p e r b o l e h ka n
memproduksi semua bentuk sediaan,
sedangkan 006/2012 berorientasi
pada pengaturan bentuk sediaan yang
boleh diproduksi oleh IOT, UKOT,
UMOT, Usaha jamu racikan dan juga
Usaha jamu gendong;
Adapun yang termasuk jenis
sarana produksi dan distribusi bidang
kefarmasian dan alat kesehatan
antara lain: Industri Farmasi, Industri
Obat Tradisional (OT), Industri kecil
Obat Tradisional (IKOT), Usaha Kecil
Obat Tradisional (UKOT), Industri
Kosmetika, Produsen/Industri Alat
Kesehatan, Produsen/ Industr i
PerbekalanKesehatan Rumah Tangga
(PKRT) , Sarana Penyalur Alat
kesehatan (PAK), Sarana Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (Cabang
PAK), Sarana Sub Penyalur Alat
Kesehatan (Sub PAK) , Sarana
Distribusi Pedagang Besar Farmasi
(PBF) dan Sarana Distribusi Pedagang
Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)
Paparan pertama disampaikan
oleh Drs. Sukiman Said Umar, Apt
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat
T r a d i s i o n a l d a n P r o d u k
Komplementer Badan POM mengenai
Pemenuhan CPOTB bagi Usaha di
Bidang Obat Tradisional
Tujuan pembekalan terhadap
sarana produksi dan distribusi obat
t radis ional sesuai Permenkes
006/2012 disampaikan dalam
paparan lanjutan oleh ibu Ratih selaku
Kasubdit Bina Prodis Obat dan Obat
Tradisional, yaitu perizinan untuk
melindungi masyarakat terhadap
produk yang tidak berkualitas,
mendorong industri agar mampu
berdaya saing, serta mendorong
pengembangan bahan baku obat dan
obat tradisional; demikian juga untuk
industri/ usaha diharapkan mampu
memenuhi standar dan persyaratan,
mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri, serta mampu bersaing baik
nasional maupun internasional;
Direktur Bina Produksi dan
Distribusi Kefarmasian, Dra. Engko
Sosialine M., Apt memberikan arahan
dan juga melakukan sesi tanya jawab
d e n g a n p e s e r t a s e p u t a r
permasalahan mengenai Cara
Pengolahan Obat Tradisional yang
Baik (CPOTB), pada kesempatan
tersebut beliau juga memberikan
cenderamata kepada peserta, berupa
satu set buku Farmakope Herbal.
Sesi selanjutnya adalah paparan
mengenai Budidaya dan Penanganan
Pasca Panen Tanaman Obat dari
Kementerian Pertanian, diharapkan
dengan mengetahui bagaimana
budidaya dan juga penanganan pasca
panen yang baik maka hasil panen
akan menjadi lebih baik dari segi
kuantitas maupun kualitas yang
nantinya akan sangat berpengaruh
juga terhadap kuantitas dan juga
kualitas sebagai bahan baku produk
OT itu sendiri.
U n t u k l e b i h m e m b e r i k a n
gambaran jelas mengenai tata cara
memulai dan pengembangan usaha
tradisional ini maka di paparkan juga
o l e h A s i s t e n D e p u t i B i d a n g
Pemasaran dan Jaringan Usaha
kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah mengenai Pemodalan bagi
usaha kecil obat tradisional dan usaha
mikro obat tradisional, dilanjutkan
dengan diskusi dan tanya jawab oleh
peserta sebagai bekal bagi para
pelaksana sarana memberikan
p e n g a r a h a n k e p a d a
pengusaha/petani binaannya.
PEMBEKALAN TERHADAP SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
Pada tanggal 19 s.d 21 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi yang dilaksanakan di Hotel Golden Flower Bandung.Pertemuan ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Bidang/Seksi atau Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia (terkecual i perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat) yang menangani masalah kefarmasian dan alat kesehatan . Se la in i tu da lam pertemuan ini turut hadir pula DR Faiq Bahfen, SH; dr. Setiawan Soeparan, MPH; Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan; Deputi Bidang Kelembagaan Ke m e nte r i a n Pe n d aya g u n a a n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Kepala Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Organisasi; Kepala Sub Bagian Hukum, Staf Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam sambutannya, diantaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Penerapan otonomi daerah pada
tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang d iperbaharu i dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya a d a l a h b i d a n g p e l a y a n a n kesehatan terutama pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alokasi dana obat pelayanan kesehatan dasar yang semula disalurkan melalui kegiatan sektor kesehatan mulai tahun 2000 dialihkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) langsung ke daerah-daerah. Dengan mekanisme ini setiap Kabupaten/Kota maupun p r o p i n s i m e l a k s a n a k a n pengadaan obat secara mandiri. Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk p e nye d i a a n o b at p ro g ra m kesehatan dan persed iaan penyangga (buffer stock) serta menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat.
b. Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengalokasian dana, pengelolaan obat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Bebarapa d a e r a h y a n g m e m p u n y a i ke d e ka t a n d e n ga n s a ra n a distribusi dan produksi seperti di Pulau Jawa merasa lebih senang melakukan pengadaan ini secara
mandiri (tidak terpusat) seperti di era sentralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pengelolaan obat khususnya pengadaan membawa beberapa keuntungan kepada daerah misalnya proses pembelajaran da lam rangka peningkatan kemampuan petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, penyusunan ang garan dan negosiasi dengan pemegang k e p u t u s a n d i t i n g k a t K a b u p a t e n / K o t a , s e r t a m e n i n g k a t k a n a k t i v i t a s perekonomian di daerah terutama dari aspek obat.
c. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar yang per lu d icermat i agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetap terjamin. Untuk d a e r a h - d a e r a h t e r p e n c i l , perbatasan, kepulauan dan daerah r a w a n b e n c a n a , p e r l u dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.
d. Sebelum desentralisasi, obat esensial di sektor publik dijamin ketersediannya oleh Pemerintah melalui sistem suplai dengan keberadaan Sarana Penyediaan Sediaan Farmasi Pemerintah. P e r a n d a n f u n g s i S a r a n a Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sejak desentralisasi mengalami perubahan akibat sudut pandang yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap peran lembaga ini.
e. Beberapa strategi yang diterapkan d a l a m r a n g k a m e n j a m i n ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial adalah dengan pengembangan dan evaluasi secara terus-menerus
l Hal.08 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 09l
Liputan
khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di d a e ra h t e r p e n c i l , d a e ra h tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana serta penyiapan peraturan yang tepat.
f. Dewasa ini sebagian Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kurang berfungsi, karena kurang tersedianya tenaga pengelola yang kompeten, struktur organisasi yang tidak menunjang, dana operasional kurang memadai dan sistem informasi yang tidak berjalan baik. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi fungsi pengelolaan obat di Kabupaten/Kota sekaligus disesuaikan namanya menjadi Sarana Penyimpanan Sediaan F a r m a s i P e m e r i n t a h Kabupaten/Kota untuk lebih mengedepankan fungsinya.
g. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK) yang sebelumnya telah ada di setiap Kabupaten/Kota telah dikembangkan menjadi Instalasi F a r m a s i P r o p i n s i d a n Kabupaten/Kota sebagai unit p e n g e l o l a o b a t d e n g a n memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efektif dan efisien.
h. Keberadaan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sifatnya seragam di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan k h u s u s n y a d i p e l a y a n a n kesehatan dasar, dapat menjamin k e t e r s e d i a a n o b a t d a n aksesibilitas publik terhadap obat. Namun organisasi yang seragam di era otonomi daerah mungkin d ianggap t idak cocok lag i mengingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang berbeda satu sama
lain, sehingga kedudukan Instalasi Farmasi menjadi tidak jelas serta tugas pokok dan fungsinya yang diterapkan di Kab/Kota secara beragam. Beberapa Provinsi dan Kab/Kota menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di bawah seksi, ada yang mengakomodasikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
i. Kebutuhan dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi juga termasuk pelayanan rujukan. Disisi lain ada keterbatasan SDM terlatih dan sarana prasarana yang kurang memadai, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Maka pengembangan organisasi membutuhkan cukup banyak SDM (Tenaga Kefarmasian) yang kompeten.
j. Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi d a e ra h , m e m p u nya i t u ga s m e l a k s a n a k a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a e r a h berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Besaran organisasi Dinas Daerah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini organisasi yang menangani kefarmasian dan alat
kesehatan di Dinas Kesehatan masih beragam, ada yang berada dalam Bidang ada pula yang masih Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
k. S e h u b u n g a n d e n g a n permasalahan yang timbul terkait organisasi dinas kesehatan khususnya pengelolaan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dirasakan perlu melakukan pertemuan Kelembagaan Instalasi F a r m a s i s e b a g a i u p a y a memperkuat Kelembagaan baik untuk Instalasi Farmasi maupun D i n a s K e s e h a t a n d a l a m menciptakan pengelolaan obat yang efektif dan efisien di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selain sambutan dan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, beliau juga berkenan membuka secara resmi Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini.Materi lain yang disajikan dalam Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Kelembagaan Dalam Penyediaan
Obat dan Alat Kesehatan yang dipaparkan oleh Sesditjen Binfar dan Alkes.
b. Suatu Pemikiran Keberadaan Instalasi Farmasi di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyaluran Obat ke Daerah dipaparkan oleh DR Faiq Bahfen
c. Kelembagaan Instalasi Farmasi D i n a s K e s e h a t a n P r o v i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n y a n g dipaparkan oleh Kepala Dinkes Kalimantan Selatan
d. Eksistensi Kelembagaan dalam rangka Penyaluran Obat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Ulasan
l Hal.10 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
e. Peranan Dan Kedudukan Dinas K e s e h a t a n D a l a m R a n g k a Penyaluran Obat Ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipaparkan oleh dr. Setiawan Soeparan, MPH
f. Peranan dan Kedudukan Instalasi Farmasi Nasional/Propins i/ K a b u p a t e n / K o t a d a l a m Penyaluran Obat ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini d i laksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok diskusi.R a n g k u m a n d a r i K e g i a t a n Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Untuk Peningkatan Peran Dinas
Kesehatan maka Kelembagaan untuk pengelolaan obat sebaiknya diatur secara spesifik, karena obat merupakan komoditi khusus dan strategis yang memerlukan tata cara khusus dikaitkan dengan
ketentuan yang berlaku.b. Keputusan Menteri Kesehatan No
267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Organisasi Daerah sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperkuat kelembagaan s t r u k t u r o r ga n i s a s i D i n a s K e s e h a t a n P r o v i n s i d a n Kabupaten/Kota serta Instalasi Farmasi sebagai UPT Daerah.
c. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer intah , Pemer intahan D a e r a h P r o v i n s i , D a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h Kabupaten/Kota, telah disebutkan b a h w a u r u s a n d i b i d a n g K e s e h a t a n k h u s u s n y a penyimpanan dan pendistribusian obat telah diserahkan kepada D a e r a h . O l e h k a r e n a i t u pembentukan kelembagaan diserahkan kepada Pemerintah D a e r a h . U n t u k i t u p e r a n Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat K e s e h a t a n m e l a k u k a n Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK
d. Kemenkes harus berkoordinasi d g n K e m e n d a g r i t e r k a i t pelaksanaan peraturan di bidang kesehatan di daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah cenderung lebih mematuhi Kementerian Dalam Negeri k e t i m b a n g K e m e n t e r i a n Kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh euforia berlebihan dari kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, sehingga ada daerah-d a e ra h ya n g m e n ga n g ga p Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Menteri Kesehatan
e. Untuk melakukan penguatan kelembagaan kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan Instalasi Farmasi di daerah perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi dari organisasi dimaksud untuk selanjutnya ditentukan eselonisasinya.
f. Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dari organisasi kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan menetapkan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sedangkan Instalasi Farmasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen logistik.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Ulasan
Buletin INFARKES Edisi II - April 2012 Hal. 11l
Pada tanggal 6 s.d. 10 November 2012
Komis i IX DPR RI melakukan
Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi
Utara. Tujuan kunjungan kerja ke
Provinsi Sulawesi Utara yang
dilakukan oleh Komisi IX DPR RI ini ke
beberapa daerah pada setiap reses,
merupakan pelaksanaan dari fungsi
DPR RI dalam hal legislasi, anggaran,
dan pengawasan sehingga selama
kunjungan kerja, Komisi IX dapat
mengetahui persoalan-persoalan
mendasar yang dihadapi oleh
Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi
Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI, Drs. H. Irfan
Chairul Mahfiz, M.Si, dengan 22 orang
anggota Tim, 4 orang dari Sekretariat
DPR RI, 1 orang dari Tenaga Ahli DPR
RI, yang didampingi oleh Perwakilan
P e m e r i n t a h a n d a n B U M N
sebagaimana terlampir dalam laporan
ini.
Kunjungan kerja di lakukan ke
beberapa tempat di wilayah Sulawesi
Utara meliputi kantor Gubernur
Sulawesi Utara, Balai Latihan Kerja
Provinsi, Walikota Kotamobagu, RS
Datoe Binangkang, RSUD Kota
Kotamobagu. Selain itu, diadakan
pertemuan dengan PT Askes dan PT
Jamsostek Regional setempat.
Dari hasil kunjungan kerja dan
pertemuan dengan BUMN terkait,
diperoleh beberapa isu strategis yang
berkaitan dengan bidang kesehatan
sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi Sulawesi
U ta ra m e m p e rs i a p ka n d i r i
menyambut Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) 2014.
Namun, ada beberapa kendala
yang dihadapi sebagai berikut:
1) Sulawesi Utara butuh dibangun
6 RS Pratama berkapasitas 50
kamar, yang nantinya akan
menunjang program BPJS. Hal
ini dikarenakan jumlah kamar
untuk pasien kelas III masih
kurang. Rumah sakit yang ada
di Sulut saat ini hanya memiliki
2.100 tempat tidur kelas III,
masih kekurangan 300 tempat
tidur.
2) Permohonan bantuan dana
u n t u k p e n y e l e s a i a n
pembangunan rumah sakit di
K a b u p a t e n B o l a a n g
Mangondow Utara (saat ini
sementara pembangunan
rumah sakit kelas C).
3) Permohonan bantuan dana
untuk pembangunan rumah
sakit sebagai rujukan di
K a b u p a t e n B o l a a n g
Mangondow Induk.
4) Bolaang Mangandau Timur
merupakan daerah yang baru 4
tahun dimekarkan, tidak
mempunyai rumah sakit,
h a n y a m e m p u n y a i 1
puskesmas rawat inap. Oleh
karena itu, memohon bantuan
dana untuk pembangunan
r u m a h s a k i t d a n
pembangunan puskesmas
r a w a t i n a p d i s e t i a p
kecamatan.
5) Untuk pembangunan rumah
sakit sebagai pusat rujukan di
Kotamobagu membutuhkan
dana 38 M. Saat ini rumah sakit
yang ada hanya untuk rawat
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR KE PROVINSI SULAWESI UTARA
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Ulasan
l Hal. 12 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
jalan dan rawat inap tetapi
belum bisa dijadikan sebagai
pusat rujukan.
6) RSUD Datoe B inangkang
memiliki kondisi bangunan
yang sudah tidak memenuhi
standar pelayanan rumah sakit
kelas C, sehingga diperlukan
d a n a u n t u k m e l a k u k a n
renovasi gedung rumah sakit.
7) RSUD Datoe B inangkang
kekurangan dokter spesialis
dasar dan dokter spesialis
penunjang sesuai dengan
standar pelayanan rumah sakit
ke las C, sehingga per lu
penambahan dokter spesialis
dasar dan dokter spesialis
penunjang.
b. Pelaksanaan Jamkesmas di
Provinsi Sulawesi Utara sudah
cukup baik, meskipun masih ada
hambatan antara lain, masih ada
masyarakat miskin yang belum
mengerti sistem alur pelayanan
rujukan dari Puskesmas sampai ke
Rumah Sakit, sehingga sebagian
pasien langsung berobat ke RS
tanpa membawa rujukan dari
puskesmas dan menyulitkan
pelayanan ke pasien.
c. Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) sudah berjalan, namun ada
beberapa hambatan :
1) Belum tersosialisasi secara baik
t e n t a n g j u k n i s B O K ke
Puskesmas sehingga masih
kurang pemahaman tentang
p e l a k s a n a a n B O K o l e h
Puskesmas.
2) S K S a t k e r t e r l a m b a t
dikeluarkan oleh karena
adanya pergantian pemerintah
daerah juga pergantian Kepala
Dinas setempat.
3) SPJ dari Puskesmas belum
lengkap
4) SDM yang menangani BOK di
puskesmas belum maksimal.
5) Belum optimalnya koordinasi
antar program di Puskesmas
m a u p u n D i n k e s
Kabupaten/Kota.
d. Pemerintah Sulut mengusulkan
agar ada insentif khusus bagi
dokter dan tenaga medis yang
bertugas di daerah-daerah
kepulauan Sulut, ini merupakan
pertimbangan yang diharapkan
dapat dikaji kembali oleh Komisi IX
DPR RI., mengingat tingkat
kesulitan di daerah kepulauan
sangat jauh berbeda dengan yang
ada di pusat
e. Anggaran DAK turun menjadi 3,5
M. Pertumbuhan ekonomi Kota
Kotamobagu sebesar 8,2%.
Dari isu-isu strategis yang berkaitan
d e n ga n b i d a n g ke s e h ata n
tersebut di atas, maka diperoleh
kesimpulan bahwa rencana tindak
lanjut dan rekomendasi dari hasil
kunjungan kerja ini sebagai
solusinya adalah sebagai berikut:
a. Untuk pembangunan rumah sakit
dan alat-alat kesehatan, pada
dasarnya pemerintah pusat siap
membantu dengan persyaratan
tetap melalui prosedur yang
diawali dengan pengusulan
melalui e-planning (melalui
Dinkes Sulawesi Utara) yang akan
disesuaikan dengan anggaran
ya n g a d a d i Ke m e nte r i a n
Kesehatan. Saat ini, penyerapan
anggaran BOK masih di bawah
60%. Oleh karena itu, disarankan
untuk mengajukan bantuan-
bantuan yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
b. Komisi IX DPR RI akan mengkaji
kembali harapan Pemerintah
Sulut mengenai adanya insentif
khusus bagi dokter dan tenaga
medis yang bertugas di daerah-
d a e r a h k e p u l a u a n S u l u t
mengingat tingkat kesulitan di
daerah kepulauan sangat jauh
berbeda dengan daerah lainnya.
c. K o m i s i I X D P R R I a k a n
mempertimbangkan kenaikan
a n g g a r a n D A K d i t a h u n
mendatang.
d. Pemerintah Pusat dibantu oleh
Pe m e r i n ta h D a e ra h p e r l u
meningkatkan sosialisasi untuk
Juknis BOK.e. Pemerintah perlu meningkatkan
sosialisasi sistem rujukan di
rumah sakit.
f. Pemerintah perlu meningkatkan
pelatihan-pelatihan untuk SDM
untuk pengelolaan manajemen
rumah sakit dan puskesmas.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
Pembangunan kesehatan selama b e b e ra p a d a s awa rs a te ra k h i r menunjukkan berbagai keberhasilan. Diharapkan kesuksesan tersebut dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada acara Malam Pemberian P e n g h a r g a a n d a l a m r a n g k a memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke 48 tahun 2012, di Jakarta (12 November 2012).HKN Ke-48 tahun 2012 mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, dengan Sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema ini dipilih untuk meningkatkan semangat, kepedulian, komitmen dan gerakan nyata seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen b a n g s a d a l a m m e ny u k s e s ka n pembangunan kesehatan. Sedangkan sub-tema yang dipilih terkait dengan prioritas pembangunan kesehatan periode 2010-2014, yaitu menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, mari jadikan peringatan HKN Ke-48 tahun 2012 ini s e b a g a i m o m e n t u m u n t u k
m e m b a n g k i t k a n s e m a n g a t , meningkatkan kepedulian, dan memantapkan kerjasama antar seluruh stakeholders pembangunan kesehatan, seru Menkes.Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak mungkin dicapai oleh jajaran kesehatan sendiri, pembangunan kesehatan bersifat multidimensi, multidisiplin, dan multisektor. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Suksesnya pembangunan kesehatan juga sangat ditentukan oleh koordinasi, integrasi, dan sinergi antara Pemer intah Pusat dan P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pada kesempatan tersebut Menkes menyampaikan penghargaan kepada perorangan dan institusi yang telah menunjukkan komitmen, memberikan dukungan, serta melakukan upaya-upaya bagi suksesnya pembangunan kesehatan di Tanah Air. Menkes berharap agar penyerahan p e n g h a r g a a n t e r s e b u t a k a n mendorong dan menginspirasi semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, berperan serta, dan menunjukkan komitmen kuat bagi suksesnya pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
S e p e r t i H K N t a h u n sebelumnya, penghargaan diberikan kepada institusi dan perorangan yang berprestasi, yaitu : 1) Rumah Sakit yang mengelola Dana Jamkesmas terbaik, 2) Rumah Sakit Berseri, 3) Puskesmas yang memberikan pelayanan promotif dan preventif terbaik, dan 4)
perorangan yang menunjukkan prestasi di bidang tugasnya, yaitu: Dosen Pol i teknik berprestas i , Widyaiswara berprestasi, Tenaga Kesehatan berprestasi, Tenaga Kefarmasian pengelola obat teladan. Hadir pada malam penghargaan tersebut para penerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH), Ksatria Bakti Husada (KBH), dan Mitra Bakti Husada (MBH). Diantara penghargaan-penghargaan yang diberikan, ada pula penghargaan yang diberikan kepada enam orang Tenaga Ke fa r m a s i a n Pe n g e l o l a O b a t Berprestasi di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain dra. Lusia Ang, Apt, Pengelola Instalasi Farmasi Provinsi Papua; Arwis, S.Si, M.M.Kes, Apt, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sri Winarni, S.Si, Apt, M.Kes, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut Menkes
secara khusus menyampaikan
apresiasi dan penghargaan kepada
Keluarga Almarhum dr. Subagyo
Partodihardjo, yang semasa hidupnya
menjabat Anggota DPR RI Komisi IX
atas jasanya dalam pembangunan
kesehatan. Menkes juga mengajak
h a d i r i n u n t u k m e n g e n a n g
Almarhumah dr. Endang Rahayu
Sedyaningsih dan Almarhum dr.
Suwardjono Suryaningrat karena jasa-
jasa mereka menjadi inspirasi
perjuangan dalam mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
***
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 13l
HARI KESEHATAN NASIONAL KE 48 TAHUN 2012
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
l Hal. 14 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
Liputan
Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 5 s.d 7 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan.Pertemuan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul Sembiring, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan (Kabareskrim Polri, Ketua Perhumas, Direktur Pemberitaan Metro TV, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Wakil Menteri Pertahanan), 600 praktisi kehumasan dari berbagai kementerian/lembaga, Humas BUMN, TNI -Po l r i , dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah:a. Memantapkan konsepsi dan
pemahaman anggota Bakohumas tenta n g o pt ima l i s a s i p era n ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan
b. M e n i n g k a t k a n ke m a m p u a n
anggota Bakohumas baik aspek teoretis maupun teknis akan peran ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan
c. Meningkatkan pengetahuan humas Pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, e k o n o m i d a n s o s i a l kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat
d. Meningkatkan peran strategis Bakohumas dalam pembentukan opini publik menghadapi era globalisasi dan Pemilu 2014
e. Menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Bakohumas dengan memberikan apresiasi atas karya kehumasan
Te m a y a n g d i a n g k a t d a l a m penyelenggaraan Pertemuan Tahunan ini adalah “OPTIMALISASI PERAN H U M A S P E M E R I N TA H d a l a m MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH yang OPTIMAL”. Tema ini cukup penting dan sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada u m u m n y a , d a n h u m a s p a d a khususnya. Dengan tema pertemuan tahunan ini tentunya diharapkan, para pejabat/praktisi humas, dan seluruh p e s e r t a p e r t e m u a n t a h u n a n , disamping tentunya mendapatkan kesegaran kognitif di bidang pelayanan informasi publik, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan/optimalisasi peran humas di masing-masing instansi pemerintah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Umum Bakohumas yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Ke m e nte r i a n Ko m u n i ka s i d a n Informat ika Freddy H Tulung , d i lan jutkan dengan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang langsung disambung dengan sambutan dari Menkominfo Tifatul Sembiring yang sekaligus juga membuka secara resmi Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012.Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya memaparkan hal-hal sebagai berikut:a. P e r t e m u a n t a h u n a n y a n g
diselenggarakan secara rutin oleh Humas-humas pemerintah Ini merupakan suatu bukti bahwa humas pemerintah baik di tingkat p u s a t , p r o v i n s i , m a u p u n k a b u p a t e n / k o t a m e m i l i k i keperdulian dan komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan evaluasi dan sekaligus berbenah diri guna mengoptimalkan peran H u m a s P e m e r i n t a h d a l a m menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Ada korelasi antara peran yang diemban humas dengan kinerja pemerintah. Semakin baik peran yang di lakukan oleh humas pemerintah, maka semakin baik pula citra pemerintah dimata publik/rakyat. Dan bila semakin baik citra pemerintah di mata publik/rakyat, maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat yang diwujudkan. Hipotesis ini harus kita jawab dan buktikan kebenarannya, apakah benar bahwa peran humas m e m i l i k i k o n t r i b u s i b a g i terciptanya kinerja pemerintah yang optimal. Salah satu aspek tugas dan fungsi humas adalah pelayanan informasi publik di masing-masing badan
PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012DAN LOMBA ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
publik, dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan kita, apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini?
c. Undang-undang yang kini sudah berumur 4 tahun 6 bu lan, mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik. Dari aspek kelembagaan bahwa Komisi Informasi baik pusat Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk, namun yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat P e n g e l o l a I n f o r m a s i d a n Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan berdampak dan berkorelas i langsung dengan kinerja humas atau satker yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.
d. Hasil survey dari beberapa LSM dan K o m i n f o s e n d i r i j u g a menindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Dari sini sudah dapat diambil suatu gambaran, bahwa dalam hal p e l a y a n a n i n f o r m a s i y a n g dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang m e n a n g a n i i n f o r m a s i d a n komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian.
e. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan masak-masak dalam upaya kita
meningkatkan kinerja kehumasan pemerintah, yakni “suprastruktur”, ” I n f r a s t r u k t u r ” , d a n “infostrukturnya”.
f. Dari aspek suprastruktur Badan Publik, yang perlu diperhatikan adalah berkait dengan masalah “goodwill” pimpinan/kebijakan pimpinan, penyediaan SDM dan legal i tas pengelola layanan informasinya.
g. Aspek infrastruktur, yang terkait dengan sarana dan prasarana kerja dalam mengoptimalkan layanan informasi; dan aspek ke tiga adalah bagaimana informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dapat distruktur sedemikian rupa, dapat dikemas dengan baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik memberi ni la i tambah bagi kehidupan masyarakat
h. Pertanyaan sederhana kita adalah, sudah sejauh mana Pimpinan Badan Publik telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g Keterbukaan Informasi Publik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauhmana pula kualitas layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik.
i. P e r t a n y a a n i n i s e n g a j a dimunculkan, untuk :
(1) Mengingatkan kembali kepada s e l u r u h B a d a n P u b l i k pemerintah/negara, bahwa aspek ke l e m b a ga a n p e n ge l o l a a n informasi publik di setiap Badan Publik Pemerintah/Negara atau yang kita kenal sebagai PPID merupakan keniscayaan yang perlu segera diwujudkan;
(2) Menyikapi beberapa hasil survey, monitoring dan evaluasi yang telah dan sedang dilakukan terhadap pelaksanaan UU ini sebagaimana data tersebut dimuka, serta berbagai masukan, kritikan yang sering muncul, baik dari masyarakat, LSM, maupun p e m e r h a t i t r a n s p a r a n s i informasi, bahwa Badan Publik Pemerintah/Negara, baik pusat m a u p u n d a e r a h , h a r u s m e m a k s i m a l k a n d a n meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya, sebagai bentuk komitmen Badab Publik dalam menjalankan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik;
(3) Memberikan motivasi atau dorongan kepada Badan Publik dalam upaya mencari solusi dari berbagai persoalan menyangkut lambatnya pengimplementasian UU tentang Keterbukaan Informasi
Liputan
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 15l
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Liputan
l Hal. 16 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
Publik, yang antara lain terkait persoalan: “political will” atau komitmen pimpinan Badan Publik, terkait dengan kelembagaan pengelolaan informasi publik, t e r k a i t d e n g a n m i n d -set/culture/kualitas SDM, sarana dan prasarana, anggaran serta kualitas layanan informasi publik.
j. Badan Publik dalam kerangka pelaksanaan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dan sekal igus dalam upaya komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Ketua “OGI” di Tahun 2013 (Open Government Inisiative), atau “OGP” (Open Government Partnership), dituntut u n t u k m e n g e j a w a n t a h k a n transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini selaras dengan komitment Bapak Presiden dalam pelaksanaan Pemerintahan yang terbuka. Bapak Presiden menyatakan bahwa : “…Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, pub l ik memi l i k i hak untuk mengetahuinya”.
k. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam n e ga ra d e m o k ra s i .” “ O p e n Government mengaktualisasikan s e c a r a p r a k t i s p e n g e r t i a n pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat” “Open Government pada dasarnya adalah pemerintahan y a n g t e r b u k a / t r a n s p a r a n , mengundang elemen masyarakat berpartisipasi, dan mengajak s e ge n a p u n s u r m a sya ra kat b e r ko l a b o ra s i m e m e ca h ka n p e l b a g a i m a s a l a h d e m i kesejahteraan rakyat”.
l. Pejabat Humas dalam menjalankan aktivitas tugas dan fungsinya,
hendaknya berposisi mampu memelihara nama baik institusi, (sebagai “value indicator”), mampu m e l a ku ka n p e l aya n a n ata u services yang memadai, atau b e r p e r a n s e b a g a i “ v a l u e enhancer”, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan khalayak akan informasi, atau sebagai “value enabler”. Dengan demikian, setiap informasi yang dikelola oleh Humas, disamping mampu menjadi wahana “to enrich the value”, juga, yang lebih penting lagi adalah sebagai institusi yang mampu “to c re ate t h e va l u e ”. H u m a s , disamping sebagai “image building institution” juga sekaligus sebagai “publ ic information service institution”.
m. M e m b a n g u n m a s y a r a k a t demokratis berkualiatas melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang juga berkualitas. Informasi berkualitas dapat lahir jika aspek k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a informasinya memiliki legalitas, kontennya memiliki kredibilitas, dan layanan informasinya memiliki sinergitas, ketiganya kita kenal sebagai pengembangan dan pemberdayaan “ICIS”, yakni Institution,Content, Infrastructure, dan Services. Dengan kelembagaan humas pemerintah yang memiliki
legalitas, konten yang kredibel dan penyampaian pesan yang sesuai d e n ga n ko n d i s i p u b l i k ny a , diharapkan humas pemerintah m a m p u m e n j a w a b s e g a l a persoalan yang mendominasi p e r k e h i d u p a n k i t a d a l a m bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui suguhan informasi yang benar dan utuh, tindak komunikasi yang lancar dan santun oleh seluruh komponen kekuatan humas pemerintah, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang radikalisme, terorisme, korupsi, persatuan dan kesatuan, konflik-konflik horizontal dan lain-lain, dapat dieliminir dan dihilangkan. Insyaallah humas pemerintah dapat berkomitment dan bekerja secara nyata untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia.
Materi lainnya yang dibahas.oleh para n a ra s u m b e r d a l a m a c a ra i n i diantaranya adalah : a. Optimalisasi Humas Pemerintah
Dalam Menunjang K iner ja Pemerintah Melalui Pemanfaatan Te k n o l o g i I n f o r m a s i D a n Komunikasi, yang dipaparkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring
b. Optimalisasi Humas Sebagal Agent Soft Campaign Tentang Wawasan K e b a n g s a a n U n t u k I k l i m Pemerintahan Yang Kondusif, yang sedianya akan dipaparkan oleh Menko Polhukam, namun dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabareskrim Polri.
c. Kunci Sukses Humas Pemerintah Dalam Menciplakan Citra Positlf Dan Merespon Situasi Yang Aktual, yang rencananya akan dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet, tapi akhirnya diwakili oleh Wakil M e n t e r i K U M H A M D e n n y Indrayana.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Artikel
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 17l
d. Kemitraan Antara Pemangku K e p e n t i n g a n D a n H u m a s Pemerintah Dalam Diseminasi Informasi, yang dipaparkan oleh Ketua Perhumas Prita Kemal Gani.
e. Kemitraan Humas Pemerintah Dan Media Dalam Penyediaan Informas i Yang Mendid ik , M e n c e r a h k a n , D a n Memberdayakan Khususnya Menyikapi Agenda Setting Publik, yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Pers.
f. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kominfo, yang dipaparkan oleh DR. James Pardede, MM.
g. Best Practice Penerapan Standar Pelayanan Minimum, yang dipaparkan oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
h. Peningkatan Motivasi Kinerja Humas Pemerintah Dalam M e l a k s a n a k a n P e l a y a n a n Informasi Kepada Masyarakat, yang dipaparkan oleh Praktisi Public Relation (PR) Rhenald Kasali.
Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 ini dilaksanakan dengan metode ceramah penyajian materi dan diskusi, disertai dengan acara Lomba Anugerah Media Humas 2012. Dimana media humas yang menjadi pemenang anugerah ini adalah:
a. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dimotori oleh Humas Pemerintah Kota Bogor menjadi Juara Umum dengan menjuarai 2 dari 4 kategori yakni Juara I Laporan Kerja Humas Tahun 2011 dan Juara II Pelayanan Informasi Melalui Internet.
b. Sedangkan Majalah "TABUIK" yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman berhasil keluar sebagai Juara II Tingkat Nasional.
c. Juara III Anugerah Media Humas (AMH) Tingkat Nasional Tahun 2 0 1 2 d i r a i h o l e h H u m a s Pemerintah Kota Pontianak.
d. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dinobatkan sebagai salah satu BUMN yang menjadi j u a ra d a l a m p e l a k s a n a a n Anugerah Media Humas Tahun 2012, yang meraih Juara III Nasional pada Anugerah Media Humas 2012 untuk kategori Laporan Kerja Humas Tahun 2011.
Kesimpulan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 sebagai berikut:a. Masyarakat dan media bisa
memperoleh informasi yang proporsional melalui media informasi yang dimiliki humas p e m e r i n t a h s e h i n g g a meningkatkan pemahaman atas kebi jakan yang ditetapkan p e m e r i n t a h s e r t a d a p a t mengeliminir opini negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
b. Humas harus sudah mulai m e m b u k a d i r i t e r h a d a p informasi-informasi yang sangat d i p e r l u k a n o l e h p u b l i k (masyarakat ) untuk dapat d iakses , kecua l i terhadap i n f o r m a s i y a n g m e m a n g
berdasarkan undang-undang dikecualikan.
c. Untuk itu, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya melalui minimal 10 aktivitas kehumasan, antara lain : (1) m e l a k u k a n p e r e n c a n a a n , penyusunan, pembuatan serta pelayanan informasi publik berbasis web 2.0; (2) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan informasi publik tercetak; (3) membuat press-release/news yang berkualitas (“fit to print”), artinya apa yang dimuat di media massa, adalah sama apa yang direlease oleh humas; (4) membina hubungan antar lembaga/sektor, hubungan interpersonal internal, hubungan dengan media secara sinergitas dan harmonis; (5) meningkatkan kualitas pelayanan informasinya; (6) mampu menjaga nama baik institusinya/institution identity; (7) menyediakan bahan publikasi baik cetak, audio, maupun audio-video; (8) mampu menjadi event o r g a n i z e r d l l i n g k u n g a n instansinya; (9) mampu mengatur ritme antara “supply” informasi dengan “demand” masyarakat; oleh karena itu (10) dituntut untuk bisa mengetahui karakter dan sifat demografis khalayak sasarannya melalui berbagai cara, s e p e r t i survey/penelitian/monitoring khalayak. Intinya dalam bekerja H u m a s Pe m e r i n ta h h a r u s m e m p e d o m a n i Ke b e n a ra n Bekerja (do the things right and do the right things); dan “tell the truth but not all the truth”. Humas h a r u s t a h u b a g a i m a n a menerjemahkan istilah ini.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Artikel
l Hal. 18 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
Pada tanggal 1 s.d. 3 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang staf yang menangani pelaporan Narkotika dan Psikotropika di selurah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari 5 propinsi yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Turut hadir pula peserta dari lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Dita Novianti SA,
S .S i , Apt , MM yang langsung d i lan jutkan dengan sambutan pembukaan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Alat Kesehatan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, sehingga sambutan beliau dibacakan juga oleh yang mewakili yaitu Kasubdit Kemandirian Obat dan B a h a n B a k u O b a t . D a l a m sambutannya, di antaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Kebutuhan akan sebuah sistem
yang mampu mengontrol atau memantau arus pendistribusian narkotika dan psikotropika kepada masyarakat, serta penggunaan t e r h a d a p n a r k o t i k a d a n psikotropika yang terjadi di masyarakat, sangat dibutuhkan,
mengingat hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi distribusi dan p e n g g u n a a n n a r ko t i ka d a n psikotropika di suatu wilayah dan kemudian membuat keputusan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang harus d i a m b i l g u n a m e n j a m i n ketersediaan narkot ika dan psikotropika di wilayah tersebut.
b. Sistem yang baik adalah sistem yang dinamis, yang tepat guna, mudah digunakan, dapat diaplikasikan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Negara Indonesia yang majemuk, serta sistem yang mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan yang
REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORANNARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA WILAYAH BARAT
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
terjadi pada saat implementasi di lapangan, sehingga mampu meminimalisir human error yang terjadi pada saat digunakan. Untuk mencapai sistem seperti in i , maka pengembangan-pengembangan sistem harus t e r u s d i l a k u k a n s e c a r a berkelanjutan.
c. Seiring dengan meningkatkannya jumlah item obat Narkotika dan Psikotropika yang beredar dan b e l u m d i a ko m o d i r d a l a m Software SIPNAP, meningkatnya j u m l a h s a ra n a p e l ay a n a n kesehatan serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dilakukan pengembangan software SIPNAP yang dulunya berbasis aplikasi desktop menjadi aplikasi SIPNAP b e r b a s i s w e b , y a n g m e m u n g k i n k a n t e n a g a kefarmasian di unit layanan dapat m e l a p o r k a n p e n g g u n a a n Narkotika dan psikotropika secara o n l i n e m e l a l u i g a d g e t . Pengembangan aplikasi SIPNAP b e r b a s i s w e b j u g a a k a n m e m p e r m u d a h d a n mempercepat pelaporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat
diperoleh laporan narkotika yang valid, akurat dan tepat waktu.
d. Sehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu d i l a k u k a n s o s i a l i s a s i pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah ka b u p a t e n / Ko t a t e rs e b u t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akuratSehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu dilakukan s o s i a l i s a s i p e n g e m b a n ga n Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas
K a b u p a t e n / K o t a d a l a m mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah ka b u p a t e n / Ko t a t e rs e b u t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akurat.
e. kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan p e n g e l o l a S I P N A P d a l a m mengoperasionalkan software SIPNAP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi realtime, komprehensif, akurat, dan valid mengenai peredaran Narkotika dan Psikotropika dan dapat menjadi sumber data dalam pelaporan ke International Narcotic Control Board (INCB).
Selain sambutan dan paparan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian yang diwakili Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga turut memberi sambutan yang dibacakan oleh yang mewakili. Materi lain yang disajikan dalam kegiatan Review Penerapan Sistem P e l a p o r a n N a r k o t i k a d a n Psikotropika Wilayah Barat ini adalah sebagai berikut:a. K e b i j a k a n K e m e n t e r i a n
Kesehatan Tentang Sistem Pe l a p o ra n N a r ko t i ka d a n Psikotropika (SIPNAP) yang d ipaparkan o leh Kasubdi t Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat.Dalam paparan ini diantaranya dibahas tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika, yaitu menjamin ketersediaan untuk
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Artikel
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 19l
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Artikel
l Hal. 20 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
k e p e n t i n g a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n i l m u p e n geta h u a n , m e n c e ga h terjadinya penyalahgunaan, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Juga dibahas fungsi pencatatan dan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika, yaitu m e n c e g a h t e r j a d i n y a penyimpangan / kebocoran ke j a l u r i l i c i t / i l e g a l , memudahkankan bagi petugas d a l a m m e l a k s a n a k a n pemeriksaan setempat, sebagai sumber informasi tentang peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika, dan memudahkan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan laporan yang akan dikirimkan ke International Narcotics Control Board (INCB).
b. Paparan selanjutnya adalah dari Bapak Masdar yang bertemakan Perencanaan Pengembangan Sistem SIPNAP dan PBF. Dalam p a p a r a n i n i P a k M a s d a r menjelaskan keunggulan Aplikasi SIPNAP terbaru. Dimana kini Aplikasi SIPNAP tidak lagi menggunakan sistem desktop-b a s e d , t e t a p i s e k a r a n g menggunakan sistem web-based yang servernya berada di pusat (Kementer ian Keseh atan ) . Kelemahan mencolok Aplikasi yang memakai sistem desktop-based adalah mudah terserang virus dan kurang adaptatif dengan perkembangan operating system komputer yang terbaru. Sedangkan Aplikasi SIPNAP yang terbaru kini menggunakan sistem web-based, sehingga user hanya perlu menggunakan jaringan internet untuk login (masuk) dan mengakses aplikasi. Tidak adalagi
masalah virus komputer yang sangat mengganggu dalam sistem lama yang menggunakan desktop-based.
Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat ini dilaksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian di lanjutkan dengan praktek simulasi penerapan Aplikasi S I P N A P y a n g d i p a n d u o l e h narasumber Bapak Masdar.Kes impulan Keg iatan Rev iew Penerapan S i stem Pe laporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat sebagai berikut:a. Kendala yang dihadapi dalam
penggunaan Aplikasi SIPNAP yang berbasis web jauh lebih sedikit dan mudah dibandingkan Aplikasi SIPNAP versi sebelumnya yang menggunakan tekhnologi desktop-based..
b. Aplikasi SIPNAP ini berbasis di web Kementerian Kesehatan, tepatnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
c. Keunggulan Aplikasi SIPNA b e r b a s i s w e b a d a l a h pengoperasian yang mudah, dapat dioperasikan cukup hanya dengan koneksi internet, serta disediakan fasilitas TEST APLIKASI b a g i m e re ka ya n g b e l u m menguasai, sehingga dapat berlatih dahulu
d. Puskesmas tidak perlu membuat laporan SIPNAP. Hal ini karena supply obat ke puskesmas berasal d a r i I n s t a l a s i F a r m a s i Kabupaten/Kota, kecuali untuk kasus tertentu seperti di Provinsi DKI.Jakarta dimana puskesmas melakukan pengadaan obat sendiri, sehingga puskesmas di wilayah DKI Jakarta harus
dihitung sebagai unit pelayanane. Ada kendala beberapa kabupaten
tertentu di Jawa Tengah, dimana ada Balai Pengobatan Swasta yang m e n d a p a t s u p p l y o b a t psikotropika dari Instalasi Farmasi namun dia juga membeli obat narkotika dari PBF di luar dengan dana sendiri. Juga ada puskesmas yang mengalami kondisi yang sama. Maka untuk hal in i puskesmas dan Balai Pengobatan semacam itu harus dihitung sebagai unit pelayanan
f. Masih ada faktor human error dalam penggunaan Aplikasi SIPNAP versi web-based ini. Sehingga dibutuhkan latihan dan sosialisasi kepada unit pelayanan. Karena yang mengisi data laporan adalah unit pelayanan langsung.
g. Meskipun Aplikasi SIPNAP terbaru ini masih memiliki beberapa kekurangan, namun semua peserta menyatakan aplikasi yang baru berbasis web ini sangat jauh l e b i h m u d a h d a l a m operasionalnya ketimbang versi t e rd a h u l u nya . Ke n d a l a nya hanyalah koneksi internet yang mungkin masih agak sulit bagi Provinsi yang infrastrukturnya masih kurang seperti di Indonesia Wilayah Timur.
Informasi kefarmasian dan alat kesehatanInformasi kefarmasian dan alat kesehatan
Artikel
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 21l
Sediaan kosmetika yang mengandung fluoride umumnya berupa sediaan higiene mulut seperti pasta gig dan, mouthwash. Maka dengan ini dibuat suatu Telaahan Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi.Berdasarkan regulasi, maka kita dapatkan tinjauan sebagai berikut:a. Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 105 ayat 2, sediaan kosmetika harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendal ikan , dan mengawasi produksi, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi, termasuk kosmetika. Hal ini merupakan amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 4.
b. Pada tahun 2008, Indonesia telah
mengikuti harmonisasi ASEAN di bidang
k o s m e t i k a , y a n g k e m u d i a n
ditransformasikan menjadi Permenkes
No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin
Produksi Kosmetika dan Permenkes No.
1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi
Kosmetika.
c. Sesuai Permenkes No. 1176/2012
tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan
5, sediaan kosmetika harus memenuhi
persyaratan keamanan-mutu-manfaat
sesuai peraturan, termasuk di dalamnya
adalah persyaratan teknis yang meliputi
persyaratan keamanan, bahan,
penandaan, dan klaim.
d. Sesuai ASEAN Cosmetic Directive (ACD)
Annex III Part.1, fluoride termasuk bahan
yang penggunaannya dalam kosmetika
harus mengikuti ketentuan tertentu.
Pada sediaan oral higiene mulut
(termasuk pasta gigi), fluoride dibatasi
maksimal 0.15%, dihitung sebagai total
unsur F (fluor) bila pada sediaan tersebut
mengandung senyawa lain berunsur
fluoride. Untuk sediaan pasta gigi anak
usia 6 tahun ke bawah, maka harus
mencantumkan ukuran penggunaan
sebesar biji jagung dan pengawasan
penggunaan guna mencegah tertelan.
e. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No.
HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011
tentang Persyaratan Teknis Bahan
Kosmetika, total kadar F tidak boleh
melebihi 0.15%. Jumlah total fluoride
dalam satu unit kemasan tidak lebih
dari 300 mg. Persyaratan ini tidak
berlaku untuk sediaan pasta gigi yang
merupakan program pemerintah
untuk perlindungan terhadap karies
gigi (contoh : program perawatan gigi
di sekolah). Untuk pasta gigi yang
mengandung 0,1-0,15% fluoride,
kecuali sudah ada penandaan
kontraindikasi untuk anak-anak
(misalnya: 'Hanya digunakan untuk
dewasa'), maka penandaan wajib
mencantumkan:” Anak-anak usia 6
tahun dan dibawahnya : Gunakan
seukuran biji jagung untuk penyikatan
gigi yang diawasi untuk memperkecil
kemungkinan tertelan. Dalam hal
asupan fluoride dari sumber lainnya,
konsultasikan dengan dokter gigi atau
dokter”.Selanjutnya bila kita melihat dari sisi permasalahan yang terjadi, maka diperoleh hasil:a. Peluang terdapatnya sediaan pasta gigi
yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan.
b. Bagaimana sikap Kemenkes bila
terbukti penggunaan fluoride yang
ber lebihan dapat mengancam
kesehatan?
c. Bagaimana peran Kemenkes terhadap
penggunaan fluoride pada pasta gigi?Berdasarkan kajian di atas, maka dihasilkanbeberapa solusi pemecahan masalah sebagai berikut: a. Terhadap peluang ditemukannya pasta
gigi yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan, p e m e r i nta h te l a h m e l a ku ka n pengawasan ketat sejak sebelum produk tersebut beredar (notifikasi)
dan pasca produk ada di pasar (post marketing surveillance). Hal ini dilakukan untuk memastikan pasta gigi yang beredar tidak mengandung fluoride melebihi batas. Umumnya fluoride dalam pasta gigi terdapat dalam bentuk senyawa tertentu (misal. Sodium Monofluorofosfat, dl l) , sehingga menyulitkan perhitungan total F untuk diperiksa kesesuaiannya terhadap batas yang ditetapkan. Oleh karenanya, bila dirasakan perlu, konsumen dapat menanyakan hal ini ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM (No. telp. 021-4263333) atau pun Pusat Tanggap Respon Cepat Kemenkes (No.telp. 021-500567).
b. Bukti klinis yang ada hingga saat ini
menyebutkan bahwa penggunaan
fluoride pada pasta gigi untuk mencegah
timbulnya karies gigi mempunyai rasio
manfaat yang lebih besar daripada resiko
bahaya timbulnya fluorosis (kadar fluor
yang berlebihan, ditandai dengan
munculnya warna lain pada enamel gigi,
dampak lebih lanjut terhadap kesehatan
belum diketahui). Bila kemudian
terdapat bukti ilmiah penggunaan
f luor ide yang ber lebihan dapat
membahayakan kesehatan, maka
Kemenkes akan memperketat fungsi
pembinaan dan pengawasan guna
melindungi kesehatan masyarakat dari
bahaya tersebut.
c. Kemenkes berperan untuk menjamin
bahwa penggunaan fluoride pada pasta
gigi memenuhi aspek keamanan-
manfaat-mutu yang ditetapkan. Jaminan
tersebut diterapkan dengan melakukan
pembinaan terhadap produsen pasta
gigi, pemberian izin produksi kosmetika,
p e m b e r i a n n o t i f i k a s i , h i n g g a
pengawasan pasca beredarnya produk di
pasaran. Fungsi pemberian notifikasi dan
pengawasan produk pasca beredar
dilakukan oleh Badan POM, dan hasilnya
dilaporkan kepada Kemenkes sebagai
bahan pengambilan keputusan.
TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG FLUORIDE PADA PASTA GIGI
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
l Hal. 22 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
Back to Nature
10 KHASIAT SUSU KEDELAI
1. Mengatasi Intolerensi Laktosa.
Air Susu Ibu (ASI) merupakan minuman
sekaligus makanan terbaik dan alami
untuk bayi.Yang paling bersih, bergizi, dan
murah. Namun, karena berbagai kendala
atau alas an, tidak sedikit kaum ibu yang
coba menggantikan ASI dengan susu sapi.
Padahal, pada kenyataannya banyak
anak, terutama balita yang allergi
terhadap susu sapi. Responnya bisa
berupa mual, muntah, diare, dan gejala
sakit perut lainnya. Ini pertanda system
pencernaan tidak mampu mencerna dan
menyerap laktosa (lemak susu) dengan
baik. Kondisi demikian dikenal dengan
ist i lah Intoleransi Laktosa, yang
disebabkan terbatasnya enzyme laktase
dalam tubuh- yang berfungsi memecah
laktosa menjadi glukosa dan galaktosa
(monosakarida) agar lebih mudah dicerna
usus
Sebagai alternatif, susu kedelai dapat
dijadikan pengganti susu sapi dan
minuman pendamping ASI bagi balita.
Salah satu kelebihan susu kedelai
dibandingkan dengan susu sapi adalah,
tidak adanya laktosa susu . Karena itu,
anak yang allergi terhadap susu sapi
sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi
susu kedelai; demikian juga untuk orang
dewasa yang alergi terhadap susu sapi.
Khusus untuk balita, susu kedelai
sebaiknya diberikan setelah anak
berumur diatas satu tahun. Porsinya
cukup 250 500 ml. atau 1 2 gelas perhari.
Dua gelas susu kedelai mampu men-
suplai 30 % kebutuhan protein perhari
bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan
setelah atau sebelum makan, tergantung
kebiasaan dan selera anak.
2. Minuman untuk Penderita Autisme.
Autisme adalah gangguan perkembangan
yang terjadi pada masa anak-anak,
sehingga membuat seseorang tidak
mampu mengadakan interaksi sosial dan
seolah-olah hidup dalam dunianya
sendiri. Autisme pada anak-anak biasanya
disebut Autisme Infatil. Penderita
Autisme sebaiknya tidak mengkosumsi
makanan yang mengandung Kasein
(Protein susu) dan Glutein (protein
tepung). Karena selain sulit dicerna ,
makanan yang mengandung kedua jenis
protein tersebut dapat menyebabkan
gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi
perilaku penderita autisme akan menjadi
lebih hiperaktif. Sumber Kasein berasal
dari susu hewani (susu sapi) serta
berbagai macam produknya, seperti keju
dan krim. Bagi penderita Autisme , Susu
Sapi dapat diganti dengan Susu Kedelai.
Dengan demikian, para penderita autisme
tetap memperoleh masukan protein,
vitamin, dan mineral yang cukup. Hal
terpenting dari semua itu, susu kedelai
tidak mengandung Kasein dan Glutein.
3. Minuman untuk Vegetarian
Vegetarian adalah orang yang menganut
pola makan berpantang daging, termasuk
produk pangan lainnya yang berasal dari
hewan seoerti telur , susu serta hasil
olahannya. Namun pada kenyataannya
p a r a v e g e t a r i a n p u n s a n g a t
membutuhkan sumber gizi hewani-yang
merupakan sumber gizi tinggi bagi
pertumbuhan dan perkembangan tubuh
manusia. Bagi vegetarian, susu kedelai
dapat disajikan sebagai minuman utama.
Selain enak dan menyegarkan, nilai
gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu
kedelai merupakan minuman sumber
vitamin (B1,B2,B6, dan provitamin A),
sumber mineral (Kalsium, Magnesium,
Selenium, Fosfor), sumber Karbohidrat,
sumber Protein, dan sumber Lemak).
4. Mengurangi Kadar Kolesterol Darah.
Di dalam tubuh kolesterol akan
bergabung dengan protein, membentuk
senyawa yang disebut Lipoprotein; yang
terdiri dari dua jenis yaitu Low Density
Lipoprotein (LDL) dan High Density
Lipoprotein (HDL). LDL dikenal sebagai
Kolesterol Jahat, karena sering memicu
penumpukan plak kolesterol didinding
arteri. Sementera HDL dikenal sebagai
Kolesterol Baik, karena berfungsi
membersihkan kolesterol di dinding arteri
dan membawanya kembali kehati tempat
kolesterol dipecah dan dikeluakan. Susu
Kedelai mampu menghalau kolesterol
jahat (LDL), karena susu kedelai
mengandung Lesitin; yang bersifat
mengemulsi (melarutkan) kolesterol
dalam darah, sehingga tidak ada lagi
penyempitan dan penyumbatan. Khasiat
lesitin ini telah diteliti oleh Dr. Edward dan
dipublikasikan dalam Biocontrol News
and Information, Discover & Science
News. Selain Lesitin; Zat Gizi lain yang
dapat menggempur kolesterol adalah
Isoflavon yang berfungsi sebagai
antioksidan dan mampu meningkatkan
HDL. Penelitian olah America Heart
Association menunjukkan konsumsi Susu
Kedelai selama tiga bulan mampu
meningkatkan HDL rata-rata 4,7 %.
5. M e n c e g a h A r t e r i o s k l e r o s i s ,
Hipertensi, Jantung Koroner, dan
Stroke.
Selain Lesitin dan Isoflavon, susu kedelai
juga mengandung Vitamin E (Tokoferol)
yang juga dapat membantu mencegah
terjadinya Penyakit Jantung Koroner dan
Stroke. Vitamin E ini juga mampu
mencegah Teroksidasinya kolesterol LDL;
sehingga tidak menimbulkan Plak yang
menyebabkan tersumbatnya pembuluh
darah arteri, dan meremajakan kembali
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Kolom Hikmah
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 23l
arteri yang sudah tua, sehingga lebih
elastis dan menghindari terjadinya
Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh
darah). Penelit ian pada Harvard
University; menunjukkan mereka yang
memperoleh Vitamin E 200 I.U/ hari;
risiko mendapat gangguan kardiovaskular
berat menurun sebesar 34 %. Kandungan
asam Folat dan Vitamin B6 dalam susu
kedelai juga dapat mencegah penyakit
jantung.
Untungnya lagi Susu kedelai mengandung
mineral Magnesium yang mampu
mengatur tekanan darah seseorang.
Tidak hanya itu, hasil penilitian Jery L.
Nadler dari City of Hope Medical Center
California; menyebutkan Magnesium
mampu menghambat pe lepasan
Tromboksan yaitu suatu zat yang
membuat Trombosit (kepingan darah)
menjadi lebih lengket dan mudah
membentuk gumpalan, sehingga mampu
mencegah naiknya tekanan darah
sekaligus mencegah stroke dan gangguan
jantung.
6. Mencegah Diabetes Melitus
Diabetes Melitus muncul karena tubuh
kekurangan Insulin; yang mengakibatkan
kelainan metabolisme karbohidrat,
protein, lemak, air, dan elektrolit. Susu
kedelai yang mengandung Asam Amino
Glisin dan Asam Amino Arginin mampu
menjaga keseimbangan Hormon Insulin.
Selain itu, protein dalam susu kedelai
lebih mudah diterima organ ginjal
dibandingkan dengan protein hewani.
Karena itu Susu Kedelai baik dikonsumsi
oleh penderita Diabetes Melitus.
7. Hambat Menopause dan Cegah
Osteoporosis.
Kendati prose alami, tak sedikit kaum
wanita merasa takut dan khawatir
menghadapi masa menopause. Hal ini
wajar karena proses yang ditandai dengan
berhentinya siklus menstruasi itu kerap
menimbulkan gangguan psikis dan fisik
yang sangat mengganggu; baik sebelum
maupun setelah memasukinya.
Berhentinya siklus haid pada wanita
menopause sangat dipengaruhi oleh
Hormon Estrogen yang diproduksi oleh
Kelenjar Ovarium. Karena itu terapi medis
yang biasa diberikan adalah Hormone
Replacement Therapy (HRT).
Meskipun cukup ampuh mengatasi
beberapa sindroma menopause; tetapi
dalam jangka panjang bisa menyebabkan
gangguan kesehatan; antara lain Kanker
Payudara (33%), Stroke (49.1 %),
Thromboemboli (125.3 %), dan Penyakit
Jantug (34.4%)- (Woman Health Initiaive
USA). Solusi yang bisa dilakukan adalah
terus mencari dan meneliti Fito-Estrogen
atau Estrogen yang berasal dari tumbuh-
tumbuhan .Salah satunya yang terbukti
efektif mengatasi sindroma menopause
adalah Isoflavon yang terkandung dalam
Susu Kedelai. Selain harganya murah;
produknya juga telah dikenal masyarakat.
Selain Isoflavon, zat gizi susu kedelai yang
dapat menghambat menopause adalah
Vitamin E; yang bermanfaat menjaga
k e s e i m b a n g a n h o r m o n e y a n g
memperlambat terjadinya menopause.
Vitamin E alami lebih mudah diserap
tubuh dibandingkan Vitamin E sintetik.
Selain mampu menghambat Menopause,
Isoflavon ternyata dapat mencegah
Osteoporosis; dengan menstimulir proses
Osteoblastik melalui aktifitas reseptor
estrogen; dan meningkatkan produksi
Hormon Pertumbuhan (Insuline Like
Growth Factor 1 (IGF-1). Mengkonsumsi
Susu Kedelai secara teratur dapat
mempertahankan tulang tengkorak dan
tulang belakang. (Susan M.Potter
University of Illionis USA)
8. Mencegah Migraine
Migraine dikenal juga dengan sakit kepala
sebelah yang berulang dan bersifat
idiopatik (timbul dengan sendirinya tanpa
diketahui penyebabnya); serta bersifat
kambuhan. Penyakit ini lebih banyak
menyerang wanita disbanding pria (3 : 1).
Faktor utamanya adalah adanya siklus
hormonal pada wanita. Dengan sifatnya
yang idiopatik migraine sangat berkaitan
d e n ga n p e r u b a h a n b i o k i m i a w i .
Mengkonsumsi susu kedelai secara
teratur dapat mencegah dan meredakan
migraine; terutama yang disebabkan oleh
deffisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan
karena Susu Kedelai merupakan sumber
Vitamin B-Complek (kecuali B12),
Mineral, (terutama Kalium), dan Asam
Amino (terutama Lisin) dengan jumlah
cukup tinggi.
9. Minuman Anti Kanker
Apakah anda pernah mendengar atau
melihat iklan susu yang mampu
mencegah kanker? Susu tersebut adalah
Soymilk alias Susu Kedelai. Karena Susu
Kedelai merupakan salah satu minuman
kesehatan sumber mineral, selenium,
Vitamin E, Isoflavon, dan Asam Amino
Triptopan. Untuk mengatasi paparan
radikal bebas pemicu, kanker diperlukan
zat atau senyawa yang berfungsi sebagai
anti-oksidan. Selain Selenium, anti-
oksidan pada Susu Kedelai adalah Vitamin
E dan Genistein, yang secara sinergis
mampu menghalau kanker.
10. Mencegah Penuaan Dini (Anti Aging)
Bagi setiap orang; memjadi tua adalah
sebuah kepastian yang sebenarnya tidak
perlu ditakutkan. Salah satu cara yang
diyakini paling ampuh menangkal
p e n u a a n d i n i a d a l a h d e n g a n
mengandalkan Anti Oksidan yang
bersumber dari makanan atau minuman.
Mengkonsumsi makanan atau minuman
sumber anti-oksidan merupakan pilihan
bijak, sekaligus pilihan tepat untuk
mengatasi penuaan dini. Anti oksidan
umumnya berasal dari golongan vitamin
dan mineral; diantaranya vitamin B, E, C,
Beta-Karoten, Chromium, Selenium,
Kalsium, Tembaga, Magnesium, dan
Isoflavon.
Susu Kedelai layak dimasukkan kedalam
daftar menu diet Anda, agar Anda tetap
awet muda. Susu Kedelai mengandung
berbagai zat senyawa Anti Aging
(menghambat penuaan dini).
Back to Nature