informasi laporan penyelenggaraan … 2012...ilppd kepada masyarakat diatur pada peraturan menteri...

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 1

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua, Saudara-Saudara warga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya pada kesempatan ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (ILPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012, sebagaimana amanat pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah wajib memberikan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, ketentuan tersebut telah dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD). Adapun tata cara penyampaian

ILPPD kepada masyarakat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan untuk memberikan

gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012, sesuai Prioritas Umum Pembangunan Daerah Tahun 2012.

Penyajian data capaian kinerja dalam ILPPD ini merupakan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan agregasi capaian kinerja dari 14

Kabupaten/Kota. Metode penghitungan dilaksanakan berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui media cetak ini disampaikan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat 11 (sebelas) dan pada tahun 2011

naik menjadi peringkat 9 (sembilan ) Nasional dari 33 Provinsi se Indonesia. Selanjutnya bersama ini kami Informasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2012, sebagai berikut : A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi

dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Gambaran Umum Daerah Luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 29.461,42 ha meliputi wilayah daratan seluas 195.446,75 ha

(86,90%) dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 29.461,42

ha (13,10%).

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 4.162.780 jiwa. Tahun 2012 jumlah penduduk Kalimantan Timur meningkat 2,59% atau sebanyak 107.797 jiwa menjadi sebanyak

4.270.577 jiwa. Jika dihitung berdasarkan komposisi persentase jenis kelamin, terdiri dari laki-laki

sebanyak 2.263.713 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 2.006.864 Jiwa.



II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).

A. Visi dan Misi Visi Kalimantan Timur, yakni :

Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju

Masyarakat Adil dan Sejahtera”.

Dalam upaya pencapaian Visi membangun Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi akan terus mengupayakan berbagai alternatif dan program terobosan.

Adapun makna yang dimaksud dalam Visi Kalimantan Timur tersebut adalah :

1. Pusat Agroindustri Terkemuka.

2. Pusat Energi Terkemuka.

3. Masyarakat Adil.

4. Masyarakat Sejahtera .

Dengan demikian ditetapkan slogan pembangunan daerah Kalimantan Timur adalah ” Membangun

Kalimantan Timur untuk Semua”. Misi Pembangunan Kalimantan Timur :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kalimantan Timur sebagai “Island of Integrity”,.

2. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem demokrasi yang

kondusif.

3. Mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan terpencil.

4. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep

pembangunan berkelanjutan.

5. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

6. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia.

7. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan

penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin.

B. Prioritas Pembangunan Daerah

Menurut RPJMD Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013, prioritas pembangunan Kalimantan

Timur sebanyak 11 Prioritas dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

1. Pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan ;

a. Pendidikan

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan

pada Rencana Jangka Menengah Daerah 2009-2013 dengan indikator kinerja yang terukur. Terdapat 3 agenda yang dijabarkan dalam Kaltim Bangkit, salah satunya adalah

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat”. Selanjutnya

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran melalui skala

Prioritas yang diukur melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) disemua jenjang pendidikan serta menurunnya jumlah penduduk buta aksara.

Selain itu ada beberapa program yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan Timur antara lain: Mengembangkan Sekolah unggulan di beberapa daerah yang

diarahkan pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Peningkatan Penghasilan tenaga Pendidik (Insentif) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Siswa

Sekolah Menengah Atas, peningkatan kualifikasi guru SD, dan peningkatan rasio murid

SMK : SMA.

b. Bidang Kesehatan

Rasio tenaga medis yang ada pada rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur tertinggi mencapai 19 dokter berbanding satu rumah sakit yaitu pada kota Balikpapan dan Kabupaten

Kutai Kartanegara. Rata-rata dokter umum mencapai angka 1,5 per 100.000 penduduk, untuk

dokter gigi mencapai 0,6 per 100.000 penduduk, dokter spesialis dasar (kebidanan, bedah,

anak, penyakit dalam) rata-rata mencapai rasio 0,4 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk rasio tenaga paramedis mencapai angka 9 per 100.000 penduduk. Angka paramedis yang ada

belum tersebar secara merata pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

dan masih mengalami kekurangan pada angka tenaga dokter spesialis dasar dan tenaga ahli

kesehatan. Berdasarkan hasil analisa data , rata-rata persentase penduduk yang memanfaatkan rumah

sakit mencapai 14 % dan yang memanfaatkan puskesmas 76%. Peningkatan pelayanan

Rumah Sakit yang terakreditasi baru terealisasi di 3 Rumah Sakit Daerah atau 17,64 % dari



RSUD yang ada di Kalimantan Timur dan 4 Rumah Sakit Swasta atau 9,7 persen dari RS

Swasta yang ada di Kalimantan Timur. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada lokasi-lokasi yang jauh jaraknya dari rumah sakit. Persiapan peningkatan pelayanan

Puskesmas 24 jam yang dilaksanakan pada 44 Puskesmas yang tersebar di 14

kabupaten/kota. Pelayanan puskesmas 24 jam tersebut baru dalam tahap persiapan karena

dimulai setelah pengesahan APBD perubahan. Sementara untuk pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin baru terserap 40 persen sesuai dengan klaim yang ada.

Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil sebagai berikut :

1) Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 jam di 106 Puskesmas.

2) Akreditasi Rumah Sakit 3 RS. Sehingga yang sudah mendapat akreditasi menjadi 17,64 persen.

2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan Energi

a. Perhubungan Darat

Selama pembangunan di bidang infrastruktur dan energi diarahkan pada :

1) Terciptanya kondisi Jalan Mantap

2) Pemenuhan Infrastruktur Dasar 3) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan Samarinda

4) Terpasanganya Fasilitas lalu Lintas Jalan di Ruas Jalan Nasional dan Provinsi

5) Terbangunnya Terminal Type

6) Peningkatan Kapasitas Bandara 7) Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga

8) Jembatan Timbang

9) Pembangunan Jaringan Irigasi

10) Pembangunan Jaringan Irigasi Optimalisasi Jaringan yang sudah dibangun 11) Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga

12) Pembangunan Rel Kereta Api

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah memberikan manfaat yang dapat pada capaian

antara lain : Jalan dan Jembatan ;

1) Terpeliharanya Kondisi Mantap jalan nasional 76,29%

2) Terpeliharanya Kondisi Mantap jalan Provinsi 82,71%

b. Perhubungan Udara.

Capaian yang telah dicapai hingga tahun berjalan di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Telah dilaksanakan penyusunan review masterplan dan perencanaan teknis pengembangan

dimana Bandara Sepinggan Balikpapan akan dikembangkan perpanjangan landas pacu

dari 2.500 m menjadi 3.250 m dan pengembangan terminal penumpang dari 12.433 m2

menjadi 60.000 m2.. 2) Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung

Samarinda, telah dilaksanakan pematangan lahan landas pacu.

3) Pengembangan Bandara Kalimarau Berau dalam upaya mendukung pertumbuhan

ekonomi serta pariwisata pada tahun 2009 telah dilaksanakan perpanjangan landas pacu dari 1.850 m menjadi 2.250 m sehingga dapat didarati oleh pesawat Boeing 737 – 300 dan

Airbus A-319.

4) Pembangunan Bandara Juwata Tarakan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas

layanan transportasi udara maka dilakukan pembangunan Apron, terminal penumpang tahap I berupa pematangan lahan dan pengembangan landas pacu baru tahap I berupa

pematangan lahan.

5) Pengembangan terminal penumpang Bandara Temindung Samarinda.

6) Penyelesaian pembangunan terminal penumpang bandara Nunukan dan Malinau. 7) Perpanjangan landas pacu bandara Nunukan, Long Bawan dan Long Ampung.

c. Perhubungan laut.

Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga , yaitu :

1) Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau secara Bertahap (reklamasi/ pematangan

lahan). 2) Peningkatan Kapasitas Dermaga Sebatik, Nunukan dan Ancam secara bertahap.

d. Perhubungan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Pengembangan Pelabuhan dan dermaga, yaitu :

1) Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau secara Bertahap (reklamasi/

pematangan lahan).



2) Peningkatan Kapasitas Dermaga Sebatik, Nunukan dan Ancam secara bertahap. e. Kelistrikan.

Pada tahun 2009 kondisi sistem Mahakam dengan beban puncak 424 MW, cadangan

seharusnya adalah 35 % dari beban puncak. Pembangkit sedang dibangun oleh PT. CFK = 2 x

25 = 50 MW (Fisik 95 %) yang berlokasi di Tanjung Batu Kutai Kertanegara.

Tambahan pembangkit : 310 MW

Perlu segera dibangun : 400 MW

3. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Pada peningkatan dari sektor pertanian dalam arti luas yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan,

perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan kehutanan.

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Posisi capaian penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten/Kota sebanyak 6

Kabupaten/Kota atau lebih banyak dari tahun 2008 yang masih 2 Kab/Kota saja dan sesuai target pada tahun 2009 yaitu sebesar 6 Kab/Kota. Untuk cadangan pangan daerah sebanyak 6

Daerah dan sesuai dengan target.

Sedangkan Desa Mandiri Pangan sebanyak 5 Kabupaten yaitu di Kabupaten Nunukan,

Bulungan, Berau, Penajam PU dan Kutai Barat. Produksi padi sawah dan padi ladang berdasarkan angka perkiraan sementara sebanyak

583.326 turun bila dibandingkan tahun 2008 sebanyak 586.030 ton (-2.704 ton), dengan

rincian produksi padi sawah sebesar 450.054 ton dan padi ladang sebanyak 133.271 ton. Angka

ini bertambah jauh dari target di tahun 2009 yaitu sebanyak 636.143 ton. Untuk produksi palawija mencapai 12.792 ton. Bila dibandingkan tahun sebelumnya menurun,

dimana angka pada tahun 2008 sebanyak 12.796 ton.

Namun dari produksi sayuran menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu sebanyak

151.970 ton pada capaian 2009 naik 5 persen bila dibandingkan pada tahun 2008 (144.734 ton).

b. Sub Sektor Perkebunan.

Pada posisi capaian luas kebun kelapa sawit telah mencapai ± 478.853,50 ha dengan produksi

mencapai ± 1,69 juta ton. Untuk mewujudkan program 1 juta ha kelapa sawit masih diperlukan

penambahan areal seluas 522 ribu ha. Selama ini hasil produksi tersebut di ekspor dalam bentuk CPO senilais US$ 31,74 juta.

c. Sub Sektor Perikanan dan Kelautan

Posisi capaian produksi perikanan sebanyak 204.517,8 ton atau 17.292,5 ton lebih tinggi dari

target yaitu sebanyak 195,100,5 ton, dengan rincian tercapai yaitu perikanan laut sebanyak

99.599, perikanan perairan umum 37.482 ton, tambak 31.291 ton, kolam 2.356 ton, keramba

27.060 ton, dan budi daya pantai sebanyak 6.729 ton. Sedangkan produksi ekspor hasil perikanan pada posisi capaian yaitu sebanyak 22.435.055,98

ton naik dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sebesar 17.948.044,78 ton (naik 4.487.011,2 atau

25 %), dan lebih dari yang ditargetkan yaitu 19.024.927 ton. d. Sub Sektor Peternakan

Peningkatan populasi ternak naik 7,5 persen yaitu sebanyak 31.153.590 ekor bila dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 31.573.329 ekor. Populasi ternak ini terdiri

dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan

itik.

Posisi capaian konsumsi ternak sebanyak 69.296,62 ton atau naik sebanyak 3.198,79 ton yaitu sebanyak 66.097,83.

e. Sub Sektor Kehutanan

Produksi ikutan hasil hutan non kayu mengalami peningkatan terutama rotan. Peningkatan ini

penting karena produk ikutan hasil hutan non kayu ini dilakukan oleh masyarakat, sehingga

sangat membantu dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu untuk ke depan masyarakat tidak dapat mengandalkan ketersediaan secara alami, tetapi perlu adanya budidaya. Diperlukan penyuluhan

dan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan menanaman seperti rotan dan lainnya oleh

instansi terkait agar diperoleh hasil secara berkelanjutan.

4. Pengentasan Kemiskinan

a. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan dengan Program yang dilaksanakan berupa pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan pemberian bantuan



pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (Jamkesda) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemberian bantunan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin hanya tercapai 40 persen dari angka 564.000 jiwa.

b. Perluasan kesempatan kerja telah membuahkan hasil, sehingga jumlah orang yang menganggur

menjadi 11,09 persen dari total penduduk, namun angka nominal bertambah menjadi 350.976

orang. 5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

a. Pelayanan Publik Dalam hal ini upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah pengembangan sistem dan

regulasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan peningkatan

pelayanan dengan system prosedur dan memperpendek waktu perijinan. Hasil dari upaya

yang telah dilakukan yaitu : 1) Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sistem adminitrasi

kependudukan pada 6 Kabupaten/Kota dengan tambahan Kabupaten Kutai Timur.

2) Penerapan Samsat On Line telah dilaksanakan 14 Kabupaten/Kota dan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Malinau, Kutai Timur dan Kota Balikpapan, sedangkan Provinsi belum melaksanakan.

3) Pembentukkan lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) untuk

melaksanakan e-procurement sudah dilaksanakan di Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota

yaitu Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Balikpapan. 4) Penerapan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) di Provinsi berupa telah tersedianya

website yang menyediakan informasi penerimaan/lulus tes pegawai peraturan

kepegawaian dan forum konsultasi permasalahan kepegawaian.

b. Pemberantasaan Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi beberapa hal yang telah dilakukan adalah memperbaiki, meningkatkan system monitoring dan pengawasan, penerapan akuntabilitas

dan Transparansi serta peningkatan peran kormonev di Provinsi dan kanupaten/Kota. Dalam

hal ini beberapa yang telah dilaksanakan diantaranya :

1) Pembentukkan Tim Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sesaui Pergub Nomor 52 Tahun 2008 sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi belum berjalan

seperti yang diharapkan.

2) Penandatanganan Kesepakatan antara Pemerintah dan legislatif sebagai upaya

perwujudan tata pemerintahan yang baik untuk pencegahan korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

3) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan

Interen Pemerintah (SPIP) di 53 SKPD Provinsi.

4) Pembentukan Tim Sekretariat koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan

dievaluasi pelaksanaan Inpres s/2004 di 14 Kab/Kota. c. Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi yang berhasil diupayakan dengan cara peningkatan kesadaran serta

partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu, peningkatan wawasan

kebangsaan dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945, sosialisasi dan Pendidikan politik kepada masyarakat, peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja

meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan keamanan

lingkungan, dengan pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi.

6. Mengatasi Degradasi Mutu Lingkungan;

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki 3 Program Program Prioritas yaitu :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi

Capaian kinerja Investasi Swasta (PMA/PMDN) yang masuk ke Kalimantan Timur sampai

dengan bulan September, untuk Persetujuan PMA/PMDN sebesar Rp. 8,37 Trilyun dan realisasi

Investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 4,18 Trilyun.



8. Pembangunan daerah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal;

Wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat. Terletak diantara 4° 20 ́ Lintang

Utara 1° 20 ́ Lintang Selatan 113° 25 ́ Bujur Timur 119° 00 ́ Bujur Barat yang berbatasan

langsung dengan Negara Bagian Timur (Serawak dan Sabah). Sebelah Barat berbatasan dengan

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan jalur pelayaran Nasional

dan Internasional.

a. Panjang garis perbatasan 1.038 km2. Sedangkan luas wilayah perbatasan dari 3 Kabupaten

tersebut secara keseluruhan meliputi 13 Kecamatan dengan luas wilayah adalah 57.731,64 km2 dan luas wilayah Kabupaten total seluas 88.513,08 km2.

b. Kawasan perbatasan identik dengan kawasan terisolir dengan jumlah penduduk miskin

sebanyak 342.833 jiwa, dimana tingkat ekonomi masyarakat sebagian besar berada dibawah

garis kemiskinan dan aktivitas perekonomian bergantung pada Negara Malaysia. Disamping itu kawasan perbatasan di Kalimantan Timur sebagian besar adalah Kawasan Konservasi

sementara dipihak Malaysia adalah KBNK. 9. Mengurangi angka pengangguran

Dengan melalui kebijakan, antara lain :

a. Prinsip lapangan kerja melalui revitalisasi

b. Meningkatkan pendidikan non formal dan sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

d. Penciptaan lapngan kerja sektor padat karya.

e. Pengendalian imigrasi penduduk.

10. Mengatasi keterbatasan akses permodalan Permodalan dilakukan melalui:

a. Mempermudah akses bagi pelaku UKM dalam memperoleh permodalaan dari perbankan

b. Membangun/mengoptimalkan pasar-pasar di Kabupaten/Kota sebagai pusat perekonomian

utama

III. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 merupakan penjabaran

dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2009 - 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 yang berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan payung bagi Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan :

Aspek capaian kinerja dalam pengambil kebijakan pada urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan :

I. Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib;

a. Urusan Pendidikan

Tingkat capaian kinerja di bidang Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Kunci :

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI pada tahun 2012 capaian kinerja 90,83%. 2. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 capaian kinerja

51,63%,

3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012 capaian kinerja

26,71% 4. Pembinaan guru Jenjang SD/MI pada tahun 2012 capaian kinerja 35,46%.

5. Pembinaan guru Jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 capaian kinerja 90,93%.

6. Pembinaan guru Jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012 capaian kinerja 75,88% 7. Fasilitasi dan asistensi pengelolaan penjaminan mutu pendidikan capaian kinerja ada.

b. Urusan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, dengan indikator

kinerja kunci sebagai berikut :

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, pada tahun 2012 capaian kinerja 64%.

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pada tahun 2012 capaian kinerja 82%.

3. Cakupan desa/kelurahan universal child immunization, pada tahun 2012 capaian kinerja

69%.



4. Balita gizi buruk mendapat perawatan, pada tahun 2012 capaian kinerja 86%.

5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, pada tahun 2012 capaian kinerja 41%,

6. Cakupan penemuan penanganan penderita penyakit DBD, pada tahun 2012 capaian

kinerja 98%.

7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, pada tahun 2012 capaian kinerja70%.

8. Cakupan kunjungan bayi, pada tahun 2012 capaian kinerja 87%.

c. Urusan Lingkungan Hidup Aspek tingkat capaian kinerja di bidang lingkungan hidup dengan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) untuk fokus kegiatan ini adalah

1. Pemantauan Pencemaran udara, capaian kinerja 61%. 2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, capaian kinerja 60 %.

3. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, capaian kinerja 24 %.

4. Penegakan hukum lingkungan capaian kinerja 70%.

d. Urusan Pekerjaan Umum

Indikator kinerja kunci untuk urusan kegiatan pekerjaan umum, sebagai berikut: 1. Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik capaian kinerja 60,46 %

2. Persentase rumah tangga sanitasi capaian kinerja 44 %

3. Persentase kawasan kumuh 5 %.

e. Urusan Tata Ruang

Aspek tingkat capaian kinerja indikator kinerja kunci : Rasio ruang terbuka hijau per satuan

luas wilayah ber HPL/HGB 52 %.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan Aspek Tingkat capaian kinerja indikator kinerja kunci antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD.

2. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD.

3. Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD.

4. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja 96,92 %.

g. Urusan Perumahan Aspek tingkat capaian rumah tangga pengguna air bersih capaian kinerja 41%, sedangkan

rumah layak huni capaian kinerja 75%. h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;

Aspek tingkat capaian gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), capaian kinerja 0,2%.

Sedangkan lapangan olah raga capaian 7 lapangan olah raga per 1000 penduduk. i. Urusan Penanaman Modal ;

Pada tahun 2011 mengalami peningkatan nilai realisasi PMDN sebesar 73 % dibanding tahun 2010.

j. Urusan Koperasi dan UMKM, dengan;

Koperasi aktif di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 62%. Sedangan pada

usaha mikro dan kecil capaian kinerja 59%. k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi capaian kinerja ada. l. Urusan Ketenagakerjaan, dengan;

Angkatan kerja mencapai 46%. Sedangkan pencari kerja yang sudah ditempatkan mencapai 25%.

m. Urusan ketahanan Pangan, dengan;

Ada 2 regulasi yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Sedangkan ketersediaan pangan

utama mencapai 3605,82. n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, capaian kinerja 9,92%. Sedangkan

partisipasi angkatan kerja perempuan capaian kinerja 50%.

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan : Prevalensi peserta KB aktif capaian kinerja 62%. Keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera 1 mencapai 82%.



p. Urusan Perhubungan

Angkutan darat dibandingkan jumlah penumpang mencapai 9%. q. Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan:

Website milik pemerintah daerah capaian kinerja ada. Sedangkan pameran/expo capaian

kinerja 31 kali. r. Urusan Pertanahan

Luas lahan bersertifikat mencapai 31%. s. Urusan Kesbang dan Politik, dengan;

Kegiatan pembinaan politik daerah dengan mencapai 5 kegiatan. Sedangkan pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan OKP capaian kinerja 3 kegiatan. t. Urusanan Otonomi Daerah, dengan;

Sistem informasi manajemen pemerintahan provinsi capaian kinerja 9 buah. Sedangkan

penangan sengketa tapal batas yang dapat diselesaikan mencapai 36,36%. u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan;

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator Kinerja Kunci PKK aktif capaian kinerja 93%.

v. Urusan Sosial, dengan; Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi berjumlah 130 buah.

Sedangkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial capaian kinerja 10,40% w. Urusan Budaya, dengan;

Penyelenggaraan seni dan budaya berjumlah 4 kali. Sedangkan indikator kinerja sarana

penyelenggaraan festival seni berjumlah 2 buah. x. Urusan Statistik, dengan;

Aspek Tingkat capaian buku provinsi dalam angka capaian kinerja ada. Sedangkan indikator kinerja kunci buku PDRB provinsi capaian kinerja ada.

y. Urusan Kearsipan, dengan;

Pengelolaan arsip secara baku capaian kinerja 49,06%. Sedangkan capaian kinerja

peningkatan SDM pengelola kearsipan capaian kinerja 4 kegiatan. z. Urusan Perpustakaan, dengan;

Berdasarkan urusan pada Perpustakaan Indikator Kinerja Kunci keberadaan koleksi buku

yang tersedia di perpustakaan capaian kinerja 0,38. Sedangkan Rasio jumlah pengunjung capaian kinerja 3,01.

II. Aspek Capaian Kinerja Urusan Pilihan ;

a. Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan;

Produksi perikanan mencapai 158%. Sedangkan indikator kinerja kunci ekspor hasil perikanan capaian kinerja 73,07% dan indikator konsumsi ikan capaian kinerja 92 %.

b. Urusan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha dengan mencapai rata-rata

39% yang diperoleh dari jumlah capaian kinerja Kab/Kota dalam hal produktivitas padi

dibagi 14 Kab/Kota. Sedangkan indikator kinerja kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB capaian kinerja 1,28%.

c. Urusan Kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah 1,087%, hal ini berarti dari luas total hutan dan

lahan kritis sebesar 2.622.681,49 ha telah berhasil direhabilitasi 28.357 ha. Sedangkan

kerusakan kawasan hutan adalah 9,18% dari luas kawasan hutan 14.651.553 ha mengalami

kerusakan sebesar 1.346.136,82 ha. d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Luas penambangan liar 0% sendangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB,

capaian kinerja 50,29%. e. Urusan Pariwisata, dengan;

Dilihat dari kunjungan wisata diperoleh 111.938 wisatawan. Sedangkan kontribusi sektor

pariwisata terhadap PDRB 9,02%.



f. Urusan Perindustrian, dengan; Kontribusi sektor industri terhadap PDRB diperoleh capaian kinerja sebesar 23,36%.

Sedangkan pertumbuhan industri secara keseluruhan dipeoleh capaian kinerja sebesar 12%. g. Urusan Perdagangan, dengan; Aspek kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh capaian kinerja sebesar

7,85%. Sedangkan indikator kinerja kunci ekspor bersih perdagangan diperoleh capaian

kinerja US $ 23.236,77 Milyar. h. Urusan Transmigrasi, dengan;

Dilihat dari indikator transmigrasi swakarsa diperoleh capaian kinerja sebesar 8%

transmigran, yang merupakan rata-rata jumlah transmigran di 14 Kab/Kota.

B. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah; Indikator kinerja kunci keberadaan PERDA/PERKADA IMB diperoleh capaian kinerja

sebesar 93%, sedangkan Perda tentang kependudukan 93%, artinya dari 14 Kab/Kota di

Kalimantan Timur hanya 1 Kabupaten yang belum memiliki Perda IMB. Indikator kinerja

kunci personil SATPOL PP dibanding jumlah penduduk capaian kinerja 1 per 50.000 penduduk.

b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah

serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;

Indikator kinerja kunci ketepatan waktu penyampaian LPPD, LKPJ, ILPPD dan LAKIP

diperoleh capaian kinerja yang tepat waktu. Indikator ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan tidak tepat waktu. Adapun capaian kinerja rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah sebanyak 5,36

Urusan per Kab/Kota.

Sedangkan pada fokus kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan indikator frekuensi kerjasama dengan daerah lain capaian kinerja 65 Mou.

c. Keselarasan antara kebijakan Pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;

Berdasarkan kesesuaian pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan indikator

kesesuaian prioritas pembangunan diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun capaian kinerja rata-rata jumlah urusan wajib yang dilaksanakan Kab/Kota sebanyak 25,07 Urusan.

Indikator ketepatan waktu penetapan PERDA APBD diperoleh capaian kinerja tepat waktu,

sedangkan indikator keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

PP No. 58 tahun 2005 diperoleh capaian kinerja ada. Indikator belanja pelayanan dasar APBD tahun 2012 di peroleh capaian kinerja 28,75%,

termasuk belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan yang mencapai 11,08%.

Fokus pelayanan publik dengan keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik dengan

indikator kinerja kunci persentase capaian kinerja ada. Rasio PNS terhadap penduduk sebesar 0,02. Sedangkan sistem informasi kepegawaian

diperoleh capaian kinerja ada (Simpeg & Kartu Pegawai Elektrik). Adapun indikator kinerja

pembentukan jumlah SKPD sesuai PP 41/2007 capaian kinerja 53 SKPD. d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;

Produk peraturan perundang-undangan dan RAPERDA yang diajukan Pemerintah Daerah

tahun berjalan sebanyak 21 buah, sedangkan yang disetujui DPRD menjadi PERDA capaian kinerja 16 buah atau 76,19 %.

e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut

pelaksanaan keputusan;

Berdasarkan fokus Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD capaian kinerja 100 %. f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut

pelaksanaan keputusan Berdasarkan fokus tindaklanjut Keputusan Gubernur sebanyak 895 buah capaian kinerja

100%

Fokus tindak lanjut Peraturan Gubernur sebanyak 90 buah capaian kinerja 100% . g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan

perundang-undangan



Dengan melihat aspek PERDA yang dibatalkan, maka diketahui bahwa Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur termasuk kategori pemerintah daerah yang memiliki ketaatan penuh terhadap peraturan perundang-undangan, karena tidak ada satu pun Perda Provinsi

Kalimantan Timur yang dibatalkan oleh Pemerintah. h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan

masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;

Berdasarkan fokus keberadaan Perda tentang Informasi Publik, capaian kinerja ada (Perda

Nomor 15 Tahun 2012), pada fokus media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik, dengan indikator adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik, capaian

kinerja Majalah Kalimantan Timur Membangun, ada (SK Gub. Nomor 481/K.17/2010 tgl. 19

Januari 2010). i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan

Bagi Hasil; Berdasarkan fokus serapan dana perimbangan indikator kinerja kunci presentase dana

perimbangan yang terserap dibandingkan yang direncanakan, capaian kinerja 112,86%,

fokus alokasi belanja pada APBD dari DAU indikator belanja publik terhadap DAU, capaian

kinerja 0 %, sedangkan pada fokus alokasi belanja pada APBD indikator kinerja kunci persentase belanja publik terhadap total APBD, capaian kinerja 56,96%

j. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli

daerah dan pinjaman/obligasi daerah;

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) indikator besaran PAD terhadap seluruh pendapatan

dalam APBD, capaian kinerja 44,66 %. k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban,

dan pengawasan APBD; Berdasarkan fokus kewajaran laporan keuangan indikator kinerja kunci opini BPK terhadap

laporan keuangan daerah capaian kinerja tahun 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

tahun 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan fokus rasio SILPA terhadap

total pendapatan capaian kinerja 27,02%, sedangkan rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan sebesar 44,66%, sedangkan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja

sebesar 86,32%. Selanjutnya temuan BPK RI yang ditindaklanjut sebesar 100%. l. Pengelolaan potensi daerah;

Berdasarkan rasio realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD dicapai kinerja 111,70%,

sedangkan persentase kenaikan PAD, dicapai kenaikan sebesar 64,13 %.

m. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan fokus Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh pemerintah daerah

capaian kinerja sebanyak 16 penghargaan.

Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, diwujudkan dengan pemberian Panji dan Penghargaan (Tropy/Piagam)

keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Kabupaten dan Kota se

Kalimantan Timur, antara lain :

Panji Keberhasilan Pembangunan :

I. BIDANG : PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM :

1. Kota Balikpapan = Panji

2. Kota Tarakan = Tropy II 3. Kota Samarinda = Tropy III

II. BIDANG : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATEGORI KOTA:


2. Kota Samarinda = Tropy II 3. Kota Bontang = Tropy III

III. BIDANG : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATEGORI KABUPATEN:

1. Kabupaten Nunukan = Panji

2. Kabupaten Berau = Tropy II

3. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy III IV. BIDANG : PRESTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT APARATUR :



1. Kota Tarakan = Panji

2. Kabupaten Nunukan = Tropy II 3. Kabupaten Bulungan = Tropy III

V. BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP :

1. Kabupaten Berau = Panji

2. Kota Balikpapan = Tropy II

3. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy III

VI. BIDANG : PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT :

1. Kabupaten Malinau = Panji

2. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy II

3. Kota Balikpapan = Tropy III

VII. BIDANG : PEREKONOMIAN : 1. Kota Balikpapan = Panji

2. Kota Samarinda = Tropy II

3. Kota Bontang = Tropy III VIII. BIDANG : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KATEGORI KOTA :


2. Kota Samarinda = Tropy II 3. Kota Bontang = Tropy III

IX. BIDANG : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KATEGORI KABUPATEN :



3. Kabupaten Kutai Barat = Tropy III X. BIDANG : PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN :

1. Kabupaten Bulungan = Panji 2. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy II

3. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy III XI. BIDANG : PEMBANGUNAN HORTIKULTIRA :

1. Kabupaten Kutai Timur = Panji

2. Kabupaten Nunukan = Tropy II 3. Kabupaten Bulungan = Tropy III

XII. BIDANG : PERKEBUNAN :

1. Kabupaten Kutai Timur = Panji

2. Kabupaten Paser = Tropy II

3. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy III XIII. BIDANG : PEMBANGUNAN PETERNAKAN :

1. Kabupaten Paser = Panji 2. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy II

3. Kabupaten Bulungan = Tropy III XIV. BIDANG : KELAUTAN DAN PERIKANAN :

1. Kota Bontang = Panji


3. Kota Tarakan = Tropy III XV. BIDANG : KEHUTANAN :



3. Kabupaten Kutai Barat = Tropy III XVI. BIDANG : INDUSTRI :

1. Kota Samarinda = Panji 2. Kabupaten Kutai Timur = Tropy II

3. Kabupaten Berau = Tropy III XVII. BIDANG : PERDAGANGAN :





3. Kota Tarakan = Tropy III XVIII. BIDANG : KOPERASI :

1. Kabupaten Kutai Barat = Panji

2. KotaSamarinda = Tropy II 3. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy III

XIX. BIDANG : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :


2. Kota Tarakan = Tropy II

3. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy III XX. BIDANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :

1. Kabupaten Berau = Panji 2. Kabupaten Kutai Barat = Tropy II

3. Kabupaten Malinau = Tropy III XXI. BIDANG : DAERAH KASUS TERENDAH NARKOBA :

1. Kabupaten Tana Tidung = Panji

2. Kabupaten Kutai Barat = Tropy II 3. Kabupaten Paser = Tropy III

XXII. BIDANG : PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara = Panji

2. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy II

3. Kabupaten Berau = Tropy III XXIII. BIDANG : PENYULUHAN :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara = Panji 2. Kabupaten Kutai Timur = Tropy II

3. Kabupaten Paser = Tropy III XXIV. BIDANG PERHUBUNGAN WAHANA TATA NUGRAHA :



3. Kota Bontang = Tropy III XXV. BIDANG : PENDIDIKAN :


2. Kabupaten Bulungan = Tropy II

3. Kota Balikpapan = Tropy III XXVI. BIDANG : KESEHATAN :


2. Kota Balikpapan = Tropy II 3. Kabupaten Bulungan = Tropy III

XXVII. BIDANG : PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA :


2. Kabupaten Nunukan = Tropy II

3. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy III XXVIII. BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :

1. Kabupaten Penajam Paser Utara = Panji 2. Kota Bontang = Tropy II

3. Kota Balikpapan = Tropy III XXIX. BIDANG : KETENAGAKERJAAN :


2. Kabupaten Kutai Timur = Tropy II 3. Kabupaten Bulungan = Tropy III

XXX. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :



3. Kabupaten Paser = Tropy III



XXXI. BIDANG : KEPEMUDAAN :

1. Kota Samarinda = Panji 2. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy II

3. Kota Bontang = Tropy III XXXII. BIDANG : PEMBINAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara = Panji


3. Kabupaten Paser = Tropy III

XXXIII. BIDANG : PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA :

1. Kota Balikpapan = Panji 2. Kabupaten Penajam Paser Utara = Tropy II

3. Kota Bontang = Tropy III XXXIV. BIDANG : TIM PENGGERAK PKK BERPRESTASI :


2. Kabupaten Berau = Tropy II 3. Kota Tarakan = Tropy III

XXXV. BIDANG : KESEJAHTERAAN SOSIAL : 1. Kabupaten Berau = Panji


3. Kabupaten Bulungan = Tropy III XXXVI. BIDANG : GERAKAN PRAMUKA :

1. Kabupaten Bulungan = Panji 2. Kabupaten Nunukan = Tropy II

3. Kota Balikpapan = Tropy III XXXVII. BIDANG : KEOLAHRAGAAN :

1. Kota Samarinda = Panji


3. Kabupaten Kutai Kartanegara = Tropy III XXXVIII. BIDANG : PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI :

1. Kota Samarinda = Panji

2. Kota Bontang = Tropy II

3. Kabupaten Berau = Tropy III XXXIX. BIDANG : DAYA SAING DAERAH :


2. Kabupaten Kutai Timur = Tropy II 3. Kota Balikpapan = Tropy III

Gubernur Kalimantan Timur memberikan Penghargaan Kepada Tokoh-Tokoh

Kalimantan Timur yang bersajasa, sebagai berikut ; 1. Hj. Siti Rohani Asykari Binti Rasyidi = Tokoh Agama

2. Hj. Rita Widyasari, S.Sos, MM = Tokoh Pemuda

3. H.M. Said Amin, SH = Tokoh Pembina Olahraga

4. (Alm) H.M Ardin Katoeng = Tokoh Pers 5. H. Imam Mundjiat = Tokoh Pendidik

6. Hj. Titiek Suhartini Harsono, SH. M.Si (Almh) = Tokoh Peranan Wanita

7. DR. Mugeni Baharuddin, SH.MM.MH = Tokoh Seni Budaya 8. Muhammad Aliansyah = Atlet Berprestasi Putra (Atlet Gulat)

9. Eka Sahara = Atlet Berprestasi Putri (Atlet

Taekwondo)

10. Mansel Santosa = Mahasiswa Teladan Putra 11. Muhammad Faiq Fauzi = Pelajar Teladan

Sedangkan pada fokus pengadaan barang dan jasa indikator kinerja kunci dalam keberadaan E-

procurement capaian kinerja ada berlaku sejak bulan Maret 2010 sesuai Pergub No.52 thn 2009. Sedangkan fokus daya saing daerah indikator kinerja kunci persentase realisasi jumlah persetujuan

investasi capaian kinerja 28 ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp 10.749.151.655.858,00



C. Pembinaan Batas Daerah

Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se Kalimantan Timur

dan batas wilayah Provinsi dengan kegiatan, sebagai berikut :

1. Pelacakan batas wilayah Provinsi, a. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kalimantan Timur dengan Prov. Kalsel pada ruas batas

Kab. Paser dengan Kab. Balangan, Kota Baru dan Tabalong.

b. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kalimantan Timur dengan Prov. Kalteng.pada ruas batas

Kab. Kubar dengan Kab. Barito Utara. 2. Pelacakan batas wilayah antar Kab/Kota.

Pelacakan batas wilayah antar Kab/Kota dilaksanakan sebanyak 13 Kab/Kota pada tahun 2012.

3. Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU)

a. Telah dipasang pilar batas utama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan

Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. b. Telah pula dipasang pilar batas utama pada 11 Kab/Kota.

III. DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi dan Penerima Dekonsentrasi danTugas Pembantuan

Pemerintah memberikan bantuan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah

melalui Kementerian, yaitu: 1. Kementerian Dalam Negeri, dengan instansi penerima:

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

b) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.

c) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur. d) Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.

e) Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

f) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

g) Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kementerian Pekerjaan Umum, dengan instansi penerima: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kementerian Pertanian, dengan instansi penerima:

a) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH (03) Provinsi Kalimantan Timur.

b) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur.

c) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

d) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Kab/Kota. e) Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kementerian Sosial, dengan instansi penerima:

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kementerian Kesehatan, dengan instansi penerima:

Kantor Kesehatan Balikpapan.

6. Kementerian Kehutanan, dengan instansi penerima:

a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

b) UPTD PLANOLOG Samarinda dan Balikpapan

7. Kementerian Pendidikan, dengan instansi penerima:

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

8. Arsip Nasional, dengan instansi penerima: Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

9. Kementerian Perikanan dan Kelautan, dengan instansi penerima:

Dinas Perikanan Dan Kalautan Provinsi Kalimantan Timur.

10. Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasian, dengan instansi penerima:

a) Dinas Tenagakerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

b) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kota Samarinda.

11. Kementerian Perdagangan, dengan instansi penerima:

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

12. Kementerian Negara Pemuda & Olah Raga, dengan instansi penerima:



Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur.

13. Kementerian Perpustakaan Nasional, dengan instansi penerima:

Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

14. Kementerian Pertambangan & Energi, dengan instansi penerima:

Dinas Pertambangan & Energi Privinsi Kalimantan Timur.

IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang bernilai tinggi dan sangat strategis,

untuk peningkatan pembangunan baik yang direncanakan/dilaksanakan sendiri maupun yang dikerjasamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dalam pasal 195 ayat 1 dan 3 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara

Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan kerjasama yang telah difasilitasi dan

administrasi oleh Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur yang meliputi;

A. Kerjasama :

I. Kerjasama antar daerah

Naskah kerjasama antar daerah pada tahun 2012, antara lain: 1. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Prov. Jawa Timur;

2. Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur;

3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kalimantan Timur dan Kepala

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Jatim; 4. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Kukar;

5. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Kutai barat;

6. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Kutai Timur;

7. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Kab. PPU; 8. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab.Berau;

9. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Bulungan;

10. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Nunukan;

11. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab. Tana tidung; 12. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Prov. NTB

13. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Prov. Jawa Timur

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Timur dengan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Prov. NTB; 15. Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur dengan Dinas Peternakan

dan kesehatan Prov. NTB;

16. Gubernur Lampung dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

17. Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati/Walikota se Kalimantan Timur; 18. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa barat.

II. Kerjasama dengan pihak ketiga;

Disamping melakukan kerjasama antar daerah juga dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah ditanda tangani,antara lain dengan :

1. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

2. Kalimantan Rail PTE. LTD;

3. Direktur Utama PT. Pelabuhan IV (persero); 4. Konsorsium Bakri Group;

5. PT. Insani Bara perkasa;

6. PT. Inhutani I Pangean, Segah hulu; 7. PT. Angkasa Pura I (Persero);

8. PTPN XIII;

9. PT. ITCI Kayan Hutani;

10. PT. Kresna Duta Agroindo; 11. PT. Balikpapan Forest Industries;

12. PT. Roda Mas Timber;

13. PT. Bangun Cipta Kontraktor;

14. PT. Wijaya Sukses Sejahtera; 15. PT. Anugrah Bara Kalimantan Timur;

16. PT. Jembayan Muara bara;



17. PT. Timbang Damai;

18. PT. Tanito Harum; 19. PT. Santan BatuBara;

20. PT. Indomico Mandiri;

21. PT. Perdana Bumi Sarihati;

22. PT. Perancis Nur; 23. PT. Rea Kalimantan Timur Plantation;

24. PT. Singlurus Pratama Coal;

25. PT. Bukit Baiduri Energi;

26. PT. Trubaindo Coal Mining; 27. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;

28. PT. Bara Kumala;

29. PT. Fajar Surya Swadaya;

30. PT. Lana Harita Indonesia; 31. PT. Paula Jaya;

32. PT. Gunta Samba;

33. PT. Swakarsa Sinar Sentosa;

34. PT. London Sumatera Indonesia; 35. PT. Gunung Gajah Abadi;

36. PT. Rimba Karya Rayatama;

37. PT. Mahakam Sumber Jaya;

38. PT. Budi Daya Utama; 39. PT. Beringin;

40. PT. Badak NGL;

41. PT. Waskita Karya;

42. PT. Kalimantan Timur Prima Coal; 43. PT. Budi Bakti Prima;

44. PT. Pembangunan Perumahan;

45. PT. Seroja Universum Narwastu;

46. PT. Sang Hyang Seri (Persero); 47. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dengan Direktur Zeni Angkatan Darat;

48. Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

49. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

50. PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967; 51. Universitas Kristen Indonesia;

52. Majlis Pimpinan Wilayah Pemuda pancasila.

III. Bidang Kerjasama

a. Bidang Pertanian ;

b. Bidang Kelautan ;

c. Bidang Pertambangan dan Energi ; d. Bidang Kehutanan ;

e. Bidang Perkebunan ;

f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;

g. Bidang Perkoperasian ; h. Bidang Investasi ;

i. Bidang Kepariwisataan ;

j. Bidang Ketenagakerjaan ;

k. Bidang Kesehatan ; l. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;

m. Bidang Sosial ;

n. Bidang Penataan Ruang ; o. Bidang Pertahanan ;

p. Bidang Permukiman ;

q. Bidang Pekerjaan Umum ;

r. Bidang Perhubungan ; s. Bidang Lingkungan Hidup ;

t. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik ;

u. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah ;

v. Bidang Perimbangan Keuangan ; w. Bidang Kependudukan ;

x. Bidang Pemuda dan Olah Raga ;



y. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ;

z. Bidang Komunikasi & Informatika.

IV. Jangka Waktu Kerjasama

Pelaksaan kerjasama dilaksanakan dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 Tahun

V. Instansi Vertikal yang Terlibat a. Kementerian Dalam Negeri

b. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi

c. Kementerian Luar Negeri

d. Kementerian Pendidikan e. Kementerian Agama

f. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia

g. BPK

h. BPKP i. Badan Pusat Statistik

j. BKKBN

k. Badan Pertanahan Nasional

B. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2012 bencana alam dengan status nasional maupun regional yang terjadi di wilayah

Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 357 kejadian, terdiri : 1. Kebakaran = 194 kejadian

2. Angin Topan = 7 Kejadian

3. Banjir = 92 kejadian

4. Tanah longsor = 47 kejadian 5. Gagal Tehnologi = 1 Kejadian

6. Konflik = 1 Kejadian

7. Tenggelam = 7 Kejadian

8. Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara, Laut, Sungai) = 5 Kejadian

C. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum telah melaksanakan koordinasi yang efektif

dengan jajaran keamanan sehingga situasi senantiasa kondusif, aman dan terkendali

V. PENUTUP

Bahwa kami menyadari dalam penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2012 masih terdapat kekurangan, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa

mengadakan koreksi/perbaikan. Sedangkan mengenai keberhasilan yang telah kita capai, kesemuanya itu merupakan hasil kerja

keras kolektif dari jajaran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kami

menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungannya.

Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya atas segala kekurangan kami mohon maaf, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa

memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun

Provinsi Kalimantan Timur agar semakin maju, berdaya saing, lestari dan sejahtera, sehingga mampu menapak hari esok yang lebih baik, Amin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb. Samarinda, 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

informasi laporan penyelenggaraan … 2012...ilppd kepada masyarakat diatur pada peraturan menteri...

Documents