informasi laporan penyelenggaraan … fileberdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011

1

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

Sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007, berikut ini kami sampaikan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2011.

Penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sleman

tahun 2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun

2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2010.

Sesuai dengan kerangka acuan tersebut, telah ditetapkan visi Kabupaten

Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin,

berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015. Untuk mencapai visi

tersebut ditetapkan 5 misi yaitu 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima

bagi masyarakat; 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3) meningkatkan kemandirian

ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4)

memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup; serta 5) meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di

segala bidang.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang

dihadapi Pemkab Sleman, maka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan tahun 2011 sebagai tahun pertama dari rangkaian pelaksanaan

RPJMD tahun 2011-2015, diprioritaskan untuk 1) penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran; 2) Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3) Menjaga

kualitas kesehatan; 4) Peningkatan kualitas pendidikan; 5) Peningkatan ekonomi

masyarakat yang berbasis potensi lokal; 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 7) Menjaga kualitas

sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan


2

8) Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam.

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2011

dilaksanakan dengan kebijakan untuk penjaminan masyarakat miskin terhadap

pelayanan dasar, peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasi-

kan pada keterpaduan dan sinergisme antar sektor, dengan harapan masyarakat

miskin memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan aktivitas

perekonomian dan sosial keluarga.

Penjaminan masyarakat miskin dilaksanakan di bidang kesehatan, melalui

pelayanan JPKM. Pada APBD tahun 2011 telah dilakukan fasilitasi penjaminan

kesehatan sebanyak 127.472 orang, dan fasilitasi pelayanan jamkesmas yang

didanai APBN kepada 202.763 orang. Selain itu bagi masyarakat rawan miskin

yang sakit difasilitasi dengan Bantuan Sosial Kesehatan terhadap 1.283 orang,

serta pemberian makanan tambahan bagi 5.250 balita dan 465 ibu hamil dan ibu

nifas. Perlu kami tambahkan bahwa Program JPKM juga melayani peserta yang

mampu secara mandiri.

Penjaminan juga disasarkan untuk keberlanjutan pendidikan siswa SMK

dan SMA dari keluarga miskin melalui bantuan jaminan pendidikan bagi siswa tidak

mampu sebanyak 4.043 siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anak di

Sleman minimal berpendidikan SMK dan SMA.

Untuk memperbaiki kehidupan keluarga miskin Pemkab Sleman

memfasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni berupa 12 ribu zak semen dan

bantuan stimulan bedah rumah 34 unit. Bantuan juga diberikan oleh Kementerian

Perumahan sebanyak 100 unit, Kementrian Sosial sebanyak 100 unit dan

Pemerintah Propinsi sebanyak 140 unit.

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat

miskin dilakukan dengan peningkatan kapasitas pengetahuan, ketrampilan,

bantuan peralatan, dan kemudahan mengakses permodalan usaha melalui

perguliran. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat miskin adalah ketrampilan

dengan memanfaatkan potensi lokal dan dapat secara langsung memberikan nilai

ekonomis. Kegiatan tersebut antara lain pelatihan industri kecil kerajinan kertas,


3

kerajinan bambu, kerajinan batu, kerajinan pengolahan limbah penggergajian,

kerajinan batik, dan sablon. Masyarakat miskin yang telah memperoleh pelatihan

ataupun ketrampilan diberi akses mendapatkan pembinaan dan modal kerja.

Pembinaan diberikan kepada 840 kelompok masyarakat dan bantuan penguatan

modal diberikan kepada 225 kelompok .

Upaya lain yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan adalah

fasilitasi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga bagi warga miskin sebanyak 3.190

KTP, 1.658 Kartu Keluarga dan 228 akta kelahiran, fasilitasi distribusi raskin serta

distribusi kartu Rumah Tangga Miskin kepada 37.416 RTM. Selain itu juga

pemberian bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial

(kesrakat) dan lansia rentan sosial melalui bimbingan sosial kepada 30 KK miskin,

pelatihan homecare kader pendamping lansia 35 orang, bantuan kebutuhan dasar

kepada 30 KK miskin non potensial serta bantuan kebutuhan dasar 300 orang

lansia rentan sosial ekonomi

Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pendampingan

PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan. PNPM Perkotaan dengan dana

pendampingan dari APBD sebesar Rp550 juta yang ditujukan bagi 75 desa di 15

Kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM

Perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 25% dan

sisanya untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan dan

pendidikan. Terdapat 33 kelompok Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) Lanjut

Usia yang berhasil mengembangkan dana bergulir mencapai Rp2,95 milyar lebih.

Kelompok USEP Ibu Rumah Tangga sebanyak 145 kelompok yang berhasil

mengembangkan dana bergulir mencapai Rp1,7 milyar lebih, dan 54 kelompok

USEP Karang Taruna berhasil menghimpun dana mencapai Rp182 juta lebih.

Terkait dengan upaya mengatasi permasalahan pengangguran, kebijakan

kami adalah mewajibkan semua pengembangan usaha di Sleman, memanfaatkan

70% tenaga kerja lokal dan meningkatkan kapasitas ketrampilan para pencari kerja

agar siap kerja. Pada tahun 2011 di Sleman terdapat 1.031 perusahaan dengan

jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut sebanyak

56.222 pekerja. Dibanding tahun sebelumnya penyerapan tenaga kerja meningkat

5,42% dengan jumlah 2.890 pekerja.


4

Upaya perluasan lapangan kerja juga dilaksanakan melalui program

pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar, meliputi Angkatan Kerja Lokal,

Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara dengan dukungan

peran sektor swasta dan masyarakat. Pada tahun 2011 tercatat 4.050 pencari kerja

terdaftar. Dari jumlah tersebut yang tersalurkan sebanyak 85,93% atau 3.480

orang. Capaian tersebut meningkat 42,38% dari tenaga kerja terdaftar yang

disalurkan pada tahun 2010.

Perluasan lapangan kerja juga dilakukan secara khusus melalui program

padat karya produktif untuk masyarakat korban Erupsi Merapi tahun 2010. Program

dilaksanakan di 12 Desa untuk 816 orang dari keluarga miskin. Hal tersebut

merupakan langkah darurat jangka pendek untuk membangkitkan perekonomian

warga di wilayah terdampak erupsi merapi.

Perluasan peluang kerja juga dilakukan dengan memotivasi masyarakat

untuk mengembangkan usaha melalui pemberdayaan masyarakat. Berkaitan

dengan hal tersebut pada tahun 2011 telah diluncurkan dana penguatan modal

sebesar Rp20 milyar, yang diberikan kepada 710 kelompok sasaran. Adapun

perinciannya adalah 65 kelompok usaha peternakan, 97 kelompok usaha

perikanan, 163 kelompok usaha pertanian, 40 kelompok usaha industri, dan 29

kelompok usaha koperasi dan 225 kelompok usaha pemberdayaan keluarga dan

perempuan.

Berbagai upaya penanggulan kemiskinan dan pengangguran pada tahun

2011 telah mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar

2,59% dengan penurunan jumlah KK miskin sebanyak 7.376 KK. Pada pendataan

tahun 2011 terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK atau 16,57%, sedangkan

pendataan tahun 2010 jumlah KK miskin sebanyak 57.979 KK miskin dari 303.301

KK atau 19,16%.

2. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas

pembangunan tahun 2011 tidak hanya sekadar untuk memperbaiki produksi dalam

mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga diorientasikan untuk

meningkatkan kontribusi aktivitas pertanian didalam pertumbuhan perekonomian

daerah.


5

Sektor pertanian pada tahun 2011 masih menjadi unggulan perekonomian

daerah, dengan komposisi terdapat 28,26% masyarakat Sleman yang bermata

pencaharian dari sektor ini. Erupsi Merapi tahun 2010 dan banjir lahar dingin tahun

2011 telah menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada lahan pertanian. Akibat

erupsi merapi tahun 2010 sektor pertanian tanaman pangan mengalami kerugian

sebesar Rp236 milyar lebih, komoditas peternakan juga mengalami kerugian

mencapai Rp19 milyar lebih, yang terdiri dari kematian sapi perah yang mencapai

1.780 ekor, sapi potong mencapai 147 ekor serta kambing dan domba mencapai

180 ekor. Di sektor perikanan, juga mengalami kerugian sebesar Rp11 milyar lebih.

Di sektor kehutanan tercatat hutan rakyat seluas 840 ha dan sekitar 1.000 ha lebih

lahan TNGM mengalami kerusakan. Sedangkan lahar dingin telah menyebabkan

5,2 hektare lahan padi siap panen dan 14 buah kolam ikan produksi tertimbun

material, 1 unit kandang ayam petelur dengan kapasitas 10 ribu ekor roboh total,

kematian 7 ekor sapi, 9 ekor kambing.

Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan yang diambil pada tahun 2011

adalah pemulihan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk

mengembalikan mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian yang hilang

ataupun rusak. Hal tersebut dimaksudkan agar produksi pertanian tetap

berkelanjutan dan tidak mengganggu ketersediaan pangan.

Pemulihan sektor pertanian pasca erupsi Merapi dilaksanakan di semua

bidang, baik bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang

perikanan, bidang perkebunan maupun kehutanan. Upaya yang dilakukan didalam

pemulihan tersebut adalah memfasilitasi pengembangan sapi perah, sapi potong

dan kambing PE, pengembangan saprodi salak, bibit tanaman buah di Kawasan

Rawan Bahaya III, pemangkasan dan sanitasi kebun, pengelolaan lahan dengan

terasiring, pemulihan bibit ikan, reklamasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi,

pengembangan embung, pengembangan pengolahan hasil pertanian,

pengembangan kawasan salak dan buah naga, peningkatan produksi ternak,

budidaya hortikultura, pengembangan bunga potong, peningkatan produksi, dan

peningkatan produktivitas dan mutu produk hortikultura.

Aktivitas pemulihan telah memotivasi para petani untuk bangkit kembali

mengembangkan budidaya pertaniannya. Hasil produksi walaupun belum pulih


6

seperti kondisi tahun 2010, namun produk pertanian pada tahun 2011 masih cukup

memadai walaupun produksi turun. Sebagai gambaran produksi beras sebanyak

147.075 ton menurun 12,53% dibanding tahun 2010. Penurunan tersebut selain

akibat dampak erupsi Merapi, juga terganggunya saluran irigasi dan mewabahnya

hama wereng coklat. Pada tahun 2011 serangan organisme pengganggu tanaman

(OPT) mengakibatkan kurang lebih 2.700 ha tanaman padi mengalami puso

terutama di wilayah Sleman barat.

Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas ubi kayu sebesar 29,36%,

sehingga menjadi 14.741 ton, akan tetapi produksi jagung mencapai 30.488 ton,

meningkat 16,81% dibanding tahun sebelumnya, demikian juga produksi kedelai

meningkat 9,93% atau mencapai 775 ton.

Pada sektor perikanan, produksi ikan konsumsi pada tahun 2011 mencapai

18.364 ton naik 26%, produksi ikan hias sebanyak 11 juta ekor lebih, meningkat

sebesar 4,05%, dan produksi benih ikan mencapai 840 juta ekor lebih, meningkat

sebesar 6,91%. Peningkatan produktifitas perikanan tersebut karena peningkatan

produktivitas kolam, meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya, serta

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan. Keberhasilan

sektor perikanan mendapatkan apresiasi dengan diraihnya prestasi beberapa

kelompok tani ikan, antara lain Juara I, kategori Kelembagaan UPP dalam rangka

Penghargaan Adibakti Mina Bahari atas nama UPP Sembada Sleman dan Juara I

Kategori Inovasi UMKM Pengolah Hasil Perikanan atas nama Nurul Indah

Khasanah, ST, Kayan, Condongcatur, Depok. Selain itu juga diterima Penghargaan

Adibakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Bupati Sleman

atas peran aktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasca Erupsi Merapi, budidaya peternakan mengalami peningkatan

populasi. Populasi sapi potong sebanyak 51.706 ekor meningkat 9,93%, sapi perah

sebanyak 3.522 ekor meningkat 12,38%, kambing sebanyak 35.732 ekor

meningkat 12,23%, domba sebanyak 70.698 ekor meningkat 9%, ayam buras

sebanyak 1.538.058 ekor meningkat 4,1%, ayam petelur sebanyak 1.668.820 ekor

meningkat 16,4%, ayam pedaging sebanyak 2.713.870 ekor meningkat 7,6%, itik

sebanyak 205.815 ekor meningkat 2,46% dan burung puyuh sebanyak 916.305

ekor meningkat 4,19%. Tidak demikian dengan produksi hasil peternakan seperti


7

telur, susu dan daging, yang mengalami penurunan pada tahun 2011. Untuk

produksi susu sebanyak 2.756 ton menurun 40%. Produksi daging sebanyak

19.749 ton menurun 7,5% dan produksi telur sebanyak 17.647 ton menurun 2,7%.

Pada sektor perkebunan, produksi tembakau rakyat meningkat 65,17% dan

tembakau virginia sebesar 714,28% karena didukung oleh iklim yang sesuai untuk

tembakau sehingga pertumbuhannya optimal. Untuk pengelolaan bidang

kehutanan pada tahun 2011 difokuskan pada pemulihan hutan, peningkatan

perlindungan konservasi, rehabilitasi lingkungan dan sumber daya alam serta

peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan. Upaya pengelolaan bidang kehutanan tersebut dapat mengurangi 4,13%

luas lahan kritis akibat Erupsi Merapi dan meningkatkan 19,53% luas hutan rakyat.

Penyelenggaraan revitalisasi pertanian dilakukan sekaligus dalam rangka

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dalam konteks ketersediaan

pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan

serta penanganan kerawanan pangan. Revitasisasi pertanian dan ketahanan

pangan dilaksanakan dengan meningkatkan peran masyararat dan pihak swasta.

Ketersediaan pangan pada tahun 2011 secara umum mengalami surplus,

meliputi beras surplus sebanyak 63.865 ton, jagung surplus; 22.833 ton, kacang

tanah surplus: 2.834 ton, ubi kayu surplus: 4.992 ton dan ubi jalar surplus; 1.078

ton. Keberhasilan mempertahankan surplus beras dan komoditas pangan lainnya

tersebut, didukung kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk

pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, sekolah

lapang petani, peningkatan kemampuan petani, penyuluhan, penerapan teknologi

pertanian/perkebunanan tepat guna, pelatihan penerapan teknologi pertanian/

pertanian modern bercocok tanam, bimbingan standard dan prosedur cara

pertanian yang baik dan penerapan SRI (System Rice Intensification).

Tingkat konsumsi masyarakat Sleman untuk beras sebesar 63,70 kg per

kapita sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan angka nasional sebesar 120

kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi protein hewani mencapai 19,26 kg/kapita/hari,

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 16,29 kg/kapita/tahun. Tingkat

konsumsi ikan sebesar 27,78 kg/kapita/hari, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya 26,73kg/kapita/tahun.


8

Keberhasilan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan telah

mendapatkan penghargaan secara nasional, yaitu dalam rangka Pekan Nasional

Pertanian diberikan Penghargaan Kepala Dinas Berprestasi atas nama Ir. Slamet

Riyadi Martoyo, MM dan Penyuluh Pertanian Berprestasi atas nama Sumarsini, SP

dan Rini Tri Puspanti, S.Pt.

Penghargaan dalam bidang ketahanan pangan Kategori Penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara juga diberikan kepada Drh. Sugi Winarsih Dokter

Hewan Kecamatan Tempel dan Kelompok Tani Kedelai Margo Mulyo, Bendungan,

Sumberharjo, Prambanan. Penghargaan tingkat nasional kategori Penghargaan

Ketahanan Pangan juga diberikan kepada Ratijo tokoh pelaku usaha hortikultura

Jamur, Niron, Pandowoharjo, Sleman; IG. Siswiyanto HP, tokoh pelaku usaha

Florikultura, Hargobinangun, Pakem; Kelompok Tani Jambu Air, Tani Rukun,

Krasaan, Jogotirto, Berbah; Sriyanto, Kelompok Sidomakmur, Budidaya Tebu,

Tirtomartani, Kalasan; Penyuluh Swakarsa Predikat Teladan, atas nama

H.Habudin, A.Md., Kejambon Lor, Sindumartani, Ngemplak dan Gapoktan

Berprestasi atas nama Gapoktan Sidomulyo, Godean.

Aktivitas pembangunan pertanian di Sleman pada tahun 2011 mampu

memberikan kontribusi pada PDRB harga berlaku sebesar 12,56% dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 6,16%.

3. Peningkatan kualitas pendidikan

Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dilakukan

dengan upaya mempertahankan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan kualitas dan

kuantitas tenaga pendidikan, mewujudkan iklim belajar yang kompetitif berdasar pada

potensi akademis dan budi pekerti, serta meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

Untuk meningkatkan SDM pendidik, upaya yang dilakukan antara lain

melalui evaluasi kinerja 150 kepala sekolah sebagai bahan penataan kepala

sekolah, validasi data pendidik sebanyak 7.924 PNS, fasilitasi sertifikasi guru

sebanyak 2.000 orang, penilaian angka kredit 1.267 guru, serta pemberian insentif

GTT, GTY, PTT, pamong PAUD sebanyak 7.348 orang. Secara kuantitatif rata-rata

persentase jumlah guru layak mengajar jenjang SD sebesar 58,19%, SMP 82,12%

dan SMA/SMK 88,47%. Ketidaklayakan akibat latar pendidikan yang belum

memenuhi standar kualifikasi S1/DIV, karena masih berpendidikan SPG dan D2.


9

Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan dukungan pemerintah pusat

khususnya dalam hal pendanaan.

Pada tahun 2011, beberapa sekolah mampu berada di posisi 10 besar

hasil nilai Ujian Akhir Nasional tingkat provinsi. Pada jenjang sekolah dasar, SDN

Delegan 3 Prambanan berada pada peringkat kedua, dan SDN Kenaran I

Prambanan pada peringkat keenam. Untuk jenjang SMP, SMPN 4 Pakem pada

peringkat pertama, SMPN 1 Godean pada peringkat ketiga dan SMPN 4 Depok

pada peringkat kelima. Pada jenjang SMA, SMAN 1 Godean pada peringkat

keenam untuk bidang studi IPS, SMAN 2 Pakem pada peringkat kedelapan untuk

bidang studi IPA dan SMA Kolese De Brito pada peringkat kedua untuk bidang

studi bahasa. Sedangkan untuk SMK tercatat SMKN 1 Godean pada peringkat

kelima dan SMKN 2 Depok pada peringkat kesembilan.

Berdasarkan indikator aksesbilitas pendidikan menunjukkan peningkatan

pada angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terutama

jenjang SD dan SMA/SMK/MA, sedangkan pada jenjang SMP/MTs mengalami

penurunan. APK tingkat SD/MI sebesar 116,45% naik 0,03%, jenjang SMP/MTs

turun 1,8% menjadi 113,68% dan jenjang SMA/SMK/MA naik 0,49% menjadi

77,66%. Sedangkan APM jenjang SD/MI meningkat 0,78% menjadi 101,51%,

jenjang SMP/MTs turun 2,06% menjadi 79,65% dan jenjang SMA/SMK/MA naik

0,01% menjadi 54,04%. Tingkat kelulusan SD, SMP, SMA/SMK mencapai 94,53%.

Data rata-rata persentase kelulusan jenjang SD sebesar 97,74%, SMP 90,01% dan

SMA/SMK 95,83%.

Upaya peningkatan akses pendidikan, dilakukan melalui penyelenggaraan

pendidikan non formal paket B setara SMP dan C setara SMA. Kelompok belajar

paket B diikuti oleh 380 warga belajar dan paket C sebanyak 400 warga belajar.

Pendidikan non formal ini sangat mendukung upaya meningkatkan angka melek

huruf, sehingga angka melek huruf mencapai 95,45%.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempersiapkan anak masuk ke

jenjang pendidikan dasar meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011,

terdapat play group (kelompok bermain) sebanyak 219 lembaga dengan jumlah

siswa 6.755 anak dan 1.046 pamong belajar, 507 satuan PAUD Sejenis dengan

jumlah warga belajar sebanyak 20.580 anak dan 2.442 pamong belajar, Taman


10

Penitipan Anak (TPA) 107 lembaga dengan jumlah anak yang dititipkan 2.739 anak

dengan pamong belajar sebanyak 516 orang.

Upaya meningkatkan literasi masyarakat dilakukan dengan optimalisasi

pelayanan perpustakaan daerah dan penyebaran atau peningkatan akses tehadap

buku perpustakaan ke masyarakat. Untuk pemerataan pelayanan ke seluruh

lapisan masyarakat telah dilaksanakan layanan Perpustakaan Keliling dan

Perpustakaan Elektronik Keliling di 47 lokasi, dengan jumlah pengunjung 61.691

orang dan layanan kantong perpustakaan desa dan instansi sebanyak 14

perpustakaan desa, pendampingan terhadap 7 perpustakaan desa, dan supervisi

pembinaan pada 9 perpustakaan SD dan 3 perpustakaan instansi.

4. Menjaga kualitas kesehatan

Untuk menjaga kualitas kesehatan disasarkan untuk mewujudkan

persentase balita gizi buruk sebesar 0,50%, angka kematian bayi sebesar 5,80 per

1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan sebesar kurang dari 70 per

100.000 kelahiran hidup, meningkatnya jumlah KB mandiri sebesar 2%, serta

angka harapan hidup waktu lahir sebesar 74,6.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat

dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan akses pelayanan dan

manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, serta

optimalisasi pelayanan di puskesmas dan RSUD. Pemasyarakatan PHBS

dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan secara sinergi lintas sektoral PKK-KB-

Kesehatan-Pendidikan, dan pemantauan PHBS rumah tangga terhadap 41.672 KK.

Strategi lain untuk mendukung upaya tersebut, juga dilaksanakan akselerasi desa

siaga aktif sebanyak 40 desa.

Mengantisipasi ancaman kasus penyakit menular berupa DBD, HIV/AIDS,

dan TBC, dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Penyakit

DBD merupakan penyakit endemis di Kabupaten Sleman dan endemis nasional.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2011 tercatat 163 kasus dengan kematian nihil.

Jumlah kasus ini menurun dibandingkan tahun lalu dimana tahun 2010 jumlah

kasus tercatat 603 dan kematian 3 orang. Penanganan DBD dilakukan melalui

pemantauan jentik pada institusi perkantoran, pendidikan dan kesehatan di 9


11

wilayah endemis DBD, penyemprotan insektisida di 135 lokasi, pelayanan

imunisasi bagi 12.128 bayi, 14.524 ibu hamil dan di 547 sekolah.

Kasus HIV/AIDS sampai akhir tahun 2011, penderita yang tercatat di

wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 276 orang. Penanganan peyakit HIV/AIDS

dilakukan melalui upaya penemuan dan pendampingan bagi penderita, deteksi dini

penyalahgunaan NAPZA, serta pengembangan implementasi sistem pelaporan

narkotika dan psikotropika. Sedangkan untuk penanganan penyakit TBC antara

lain dilakukan dengan konsultasi klinis TB, sosialisasi ke pondok pesantren,

pengobatan dan penyediaan ruang rawat inap khusus TB paru.

Keberhasilan di bidang kesehatan tergambar pada rata-rata usia harapan

hidup mencapai 75,78 tahun, di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6

tahun. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,25 yang lebih

baik daripada angka provinsi sebesar 16 dan angka nasional sebesar 34 per 1.000

kelahiran hidup. Pada tahun ini jumlah ibu melahirkan meninggal sebanyak 15

orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu melahirkan/AKI

sebesar 122), sementara AKI di Provinsi DIY sebesar 124 dan Nasional sebesar

228. Sedangkan persentase gizi buruk balita sebesar 0,5% masih lebih baik

dibanding provinsi sebesar 0,68% dan nasional sebesar 4,9%. Keberhasilan sektor

kesehatan mendapatkan apresiasi di tingkat nasional dengan diraihnya

Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Swaba Wiwerda untuk Kabupaten Sleman,

serta Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala untuk Bupati Sleman.

5. Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal

Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, diupayakan

melalui promosi peningkatan minat investasi, peningkatan kualitas sarana

prasarana pasar tradisional, peningkatan akses permodalan bagi usaha industri

mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran, promosi peningkatan daya

tarik dan daya saing pariwisata.

Untuk membantu upaya promosi wisata telah dibentuk Badan Promosi

Pariwisata Kabupaten (BPPS) yang merupakan lembaga independen untuk

meningkatkan citra kepariwisataan di Sleman. Dengan dibentuknya BPPS ini

diharapkan semakin meningkatkan kerjasama dengan pelaku pariwisata dari luar

daerah untuk memperluas promosi dan meningkatkan sinergi antara dinas


12

pariwisata di tingkat provinsi, badan promosi dari kabupaten/kota lainnya, dan

dengan pemerintah pusat. Dengan upaya tersebut jumlah kunjungan wisatawan

nusantara meningkat 2,51% dari 2,9 juta menjadi sekitar 3 juta orang. Wisatawan

mancanegara yang berkunjung ke Sleman 262 ribu orang. Sedangkan rata-rata

lama tinggal wisatawan dibandingkan tahun lalu masih sama 2,5 hari untuk

wisatawan nusantara dan 2,7 hari untuk wisatawan mancanegara.

Aktivitas industri pada tahun 2011 masih didominasi oleh industri kecil dan

rumah tangga sebanyak 15.449 unit dari 15.564 unit. Peningkatan kapasaitas

pelaku terus diupayakan melalui pelatihan para pelaku industri, peningkatan mutu

dan desain, inovasi dan peningkatan produk, kemasan dan packing, ketrampilan

teknologi olahan, sertifikat halal dan pemberian bantuan teknologi ATBM.

Akibat erupsi Merapi maka 1.489 Industri Kecil Menengah (IKM) menderita

kerusakan, untuk itu telah disalurkan bantuan bagi IKM yang berada di Kecamatan

Cangkringan, Pakem, Ngaglik, dan Turi. Bantuan yang diberikan kepada 37

kelompok IKM berupa 404 unit mesin dan peralatan senilai Rp.1,4 milyar berasal

dari dana APBN dan APBD Provinsi DIY. Untuk menguatkan kemandirian Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) telah digulirkan bantuan modal selama 2001-2011

sebesar Rp.6,596 milyar.

Guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan, tetap didorong aktivitas koperasi

untuk menyangga kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi perkoperasian

menunjukkan bahwa dari 604 unit koperasi yang terdata kondisi aktif 541 unit

(89,56%), kondisi pasif 9 unit (1,49%) dan koperasi beku 54 buah (8,94%). Jika

dibandingkan data tahun 2010 jumlah koperasi aktif naik 4,64%, jumlah koperasi

pasif tetap sama dan jumlah koperasi beku turun 25%. Jumlah anggota koperasi

mencapai 234.584 orang. Untuk memacu pertumbuhan koperasi yang sehat maka

telah digulirkan modal usaha dari tahun 2001 sampai tahun 2011 sebanyak Rp

17,782 milyar untuk 461 koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi di Sleman

telah diakui dengan diterimanya penghargaan Pramodia Madya Nugraha Koperasi

dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk Bupati Sleman,

Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan penghargaan

Jasa Bakti Koperasi untuk Drs. Kasana dari KUD Pakem sebagai penggerak

koperasi.


13

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada pengembangan

pasar, perlindungan konsumen dan fasilitasi peningkatan eksport, pengembangan

prasarana dan sarana pasar, serta pembinaan bagi pedagang pasar dan PKL.

Perlindungan konsumen dilakukan dengan pengamanan produk - produk melalui

peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berupa monitoring barang

yang rusak dan kadaluwarsa di toko – toko, swalayan dan pasar, serta monitoring

harga 20 komoditas secara rutin. Untuk melindungi produk masyarakat telah

dilaksanakan fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 14

merk dagang terdaftar dan 1 paten hak cipta.

Selain itu telah diupayakan pengendalian terhadap tumbuhnya pasar

modern dengan terbitnya Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 tentang

Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Revitalisasi terhadap

pasar tradisional agar tercipta pasar yang bersih dan nyaman, dilakukan dengan

rehabilitasi 9 pasar tradisional, pembinaan pedagang pasar, fasilitasi pembentukan

dan pembinaan pengurus paguyuban pasar, penataan tempat dagangan dan jenis

mata dagangan di 7 UPT Pelayanan Pasar dan peningkatan pelayanan pedagang

pasar di 40 pasar dan Taman Kuliner. Upaya peningkatan ekspor dilakukan

dengan fasilitasi promosi perdagangan internasional dengan mengikuti 6 pameran

produk UKM di Jakarta dan di Yogyakarta yang diikuti 29 pengusaha UKM serta

pelatihan manajemen ekspor impor terhadap 25 pengusaha.

Perkembangan investasi di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan

yaitu pada tahun 2011 nilai investasi dari 41 unit usaha PMA mencapai US$185

juta, meningkat 13,92% dibandingkan dengan tahun 2010 dan mampu menyerap

tenaga kerja 6.385 orang. Sedangkan 32 unit usaha PMDN memiliki nilai investasi

Rp827 miliar, meningkat 148,33% dibandingkan dengan tahun 2010, dengan

penyerapan tenaga kerja 9.269 orang. Sedangkan nilai invetasi untuk 31.566 unit

usaha investasi non PMA/PMDN meningkat 108,61% menjadi Rp3,03 triliun,

dengan penyerapan tenaga kerja 249.189 orang.

Berbagai upaya meningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi

lokal, telah berhasil mencapai sasaran pertumbuhan PDRB atas dasar harga

konstan sektor industri pengolahan sebesar 3,44%, pertumbuhan sektor

perdagangan, hotel dan restoran tercapai 6,75%, pertumbuhan sektor jasa-jasa


14

tercapai 5,38%, serta meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 18,60%.

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik, disasarkan untuk mewujudkan hasil evaluasi sistem

pengendalian intern pemerintah kategori baik, kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk

mewujudkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang profesional, mampu

mengatasi permasalahan daerah, meningkatkan pengelolaan administrasi dan

pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau.

Untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dilakukan dengan

penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) di RSUD, seluruh puskesmas, UPT laboratorium, dan UPT JPKM.

Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan tercermin dengan sertifikasi ISO

9001:2008 pada 19 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah

Menengah Kejuruan.

Selanjutnya untuk mendukung perbaikan sistem pemerintahan dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan pengembangan

sistem berbasis teknologi informasi, melalui pengembangan Sistem Informasi

Manjemen berbasis digital (SIM). Sampai saat ini telah ada 31 SIM pendukung

kinerja aparatur. Selain itu dilakukan pengadaan alat studio dan komunikasi di

Kecamatan Cangkringan dan Tritis, 1 unit sirine di Kaliurang, radio komunikasi HT

dan tower triangle di 7 SKPD. Selain itu juga dilakukan pengembangan blue print

dan penyusunan dokumen teknis e-government.

Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan dibukanya akses

komunikasi dan informasi serta aduan dari masyarakat melalui website, sms, dan

media cetak. Aduan masyarakat yang telah masuk dan dikelola untuk

permasalahan sebanyak 288 dan kritikan sebanyak 48, dan semua telah

ditindaklanjuti secara proporsional.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga dilakukan

peningkatan kualitas SDM aparat melalui peningkatan kompetensi pegawai,


15

pembinaan pegawai dengan pemberian penghargaan dan hukuman. Penghargaan

berupa pemberian Satyalencana diberikan pada 299 PNS dan tali kasih diberikan

kepada 221 pegawai purna tugas, sedangkan hukuman telah diberikan bagi

pegawai yang melanggar disiplin yaitu 7 orang menerima sanksi berat, 2 orang

sanksi sedang, dan 8 orang sanksi ringan.

Untuk menjaga kinerja pemerintahan, diupayakan melalui peningkatan

efektifitas pengendalian dan pengawasan internal, serta pembentukan satgas

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bekerjasama dengan BPKP.

Dengan upaya tersebut pada tahun anggaran 2011 dapat diselamatkan keuangan

negara Rp256.586.900,00.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 telah

dievaluasi oleh pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

hasil nilai cukup baik. Oleh karena itu Pemkab Sleman berhasil mendapatkan

penghargaan dari Presiden RI sebagai juara II tingkat Nasional dari 497

Kabupaten/Kota se Indonesia. Prestasi ini lebih baik dibanding tahun 2010 yang

menjadi juara III. Keberhasilan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,

tercermin dari hasil rata-rata nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2011

sebesar 75,44 atau termasuk kategori baik pada mutu pelayanan dan kinerja.

Didalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemandirian Pemerintah

Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintahan

desa diberi Alokasi Dana Desa (ADD), yang besarnya 10% dari Dana Alokasi

Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Meskipun sejak tahun 2009 ADD

terus mengalami penurunan dan pada tahun 2011 hanya dialokasikan Rp1,75

milyar, namun tetap diupayakan dana bantuan kepada pemerintah desa dengan

nominal sekitar Rp20 milyar. Bantuan tersebut meliputi hadiah lunas PBB Rp300

juta, tunjangan penghasilan aparatur desa Rp14,08 milyar, tunjangan BPD Rp2,39

milyar, bantuan RT/RW Rp1,65 milyar, bantuan operasional dukuh Rp1,45 milyar,

bantuan penyelenggaraan pilkades Rp350 juta, penggantian kerugian terkena

erupsi Merapi Rp234 juta serta penghargaan bagi perangkat desa purna tugas dan

bantuan lainnya Rp160 juta.


16

Didalam upaya peningkatan pendapatan daerah, ditempuh melalui

peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber - sumber

penerimaan lainnya. Capaian target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2011

terealisasi 103,05% dari target sebesar Rp1,311 triliun. Realisasi capaian PAD

sebesar Rp203 milyar meningkat 39,03% dari tahun 2010, sedangkan target PAD

2011 sebesar Rp198,719 milyar. Dana Perimbangan sebesar Rp737 milyar, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp332 milyar.

Untuk realisasi Belanja daerah mencapai Rp1,376 triliun atau 92,83% dari

rencana APBD tahun 2011 sebesar Rp1,278 triliun. Realisasi penerimaan

pembiayaan mencapai Rp111 milyar atau 100% dari rencana. Rencana pengeluar-

an pembiayaan Rp7,13 milyar dapat direalisasikan 85,99%. Pada tahun 2011

pengelolaan APBD yang menggunakan prinsip defisit spending dapat menutup

defisit dan memiliki SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) Rp138,5 milyar.

Dalam pengelolaan asset daerah, telah dilakukan pendataan dengan

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA), yang

diharapkan mampu menciptakan ketertiban pengelolaan asset. Hasil pendataan

asset per 31 Desember 2011 memperlihatkan jumlah asset daerah sekitar Rp2,5

triliun. Asset tersebut antara lain meliputi: tanah, peralatan, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta aset konstruksi dalam

pengerjaan.

Disadari bahwa kemampuan APBD sangat terbatas sehingga untuk

membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi,

telah dilakukan efisensi terhadap beberapa program dan fasilitasi terhadap pihak

ketiga yang bermaksud membantu. Selama tahun 2011 telah dilakukan perjanjian

kerjasama sebanyak 58 buah terutama dalam rangka penyediaan prasarana dan

sarana pendidikan dan kesehatan. Disamping itu kerjasama dengan pihak ketiga

maupun antar wilayah juga terus dilakukan antara lain dalam Forum Java Promo

untuk pariwisata, dan Kartamantul untuk penanganan masalah perbatasan

Yogyakarta, Sleman dan Bantul.

7. Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan

lingkungan hidup


17

Peningkatan ekonomi masyarakat perlu didukung oleh penyediaan

infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan pelayanan publik,

memperlancar proses produksi masyarakat dan menjaga harmonisasi lingkungan.

Didalam pemenuhan infrasrtuktur fasilitas transportasi dan distribusi, pada

tahun 2011 dilakukan upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan

jembatan. Upaya tersebut berupa peningkatan jalan di Kecamatan Cangkringan,

Seyegan, Sleman, Prambanan dan Kalasan sepanjang 15,35 km, pemeliharaan

jalan aspal kabupaten 400 km, rehabilitasi 11 ruas jalan kabupaten sepanjang

14,35 km, pembangunan jalan desa di 18 lokasi, peningkatan jembatan 9 buah dan

gorong-gorong 58 m, pemeliharaan jembatan 25 buah dan gorong-gorong 35 buah

dan pembangunan jembatan desa 2 lokasi.

Dalam upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan

jembatan, juga didorong partisipasi aktif masyarakat. Untuk mendorong partisipasi

tersebut, pemerintah memberikan bantuan Gotong Royong dan Aspal sebagai

bantuan stimulan kepada masyarakat. Bantuan tersebut terbukti telah

membangkitkan nilai sebesar 800% dari total bantuan yang diberikan.

Untuk mengembalikan kelancaran prasarana irigasi yang mengalami

kerusakan telah dilakukan rehabilitasi 59 buah Daerah Irigasi, rehabilitasi dan

normalisasi sungai di 6 lokasi dan pengerukan sedimentasi di 15 lokasi,

pembangunan 6 buah bendung dan 18 buah saluran, pembangunan embung /

waduk lapangan Krapyak Barepan, serta pemeliharaan embung dan mata air.

Secara umum kondisi saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat 29,7%

yaitu dari 249.568 m menjadi 323.787 m.

Didalam memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat telah dilakukan

pemeliharaan jaringan sumur pompa di 11 lokasi, rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan air bersih 5 lokasi wilayah merapi, pengadaan Sambungan Rumah (SR)

200 unit, penyediaan air bersih korban Merapi bagi 20.000 jiwa, pemeliharaan

jaringan air bersih/air minum dan reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan

36 unit, pembangunan konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 3 lokasi yaitu di

Kemirikebo, Boyong dan Sendangarum, serta konstruksi jaringan air minum bersih

di 5 lokasi.

Untuk mengatasi limbah telah dilakukan pembangunan jaringan pelayanan


18

3 lokasi, pembangunan 5 SR sebanyak 750 unit, pengembangan jaringan air

limbah di Padukuhan Karangwuni, serta penyusunan DED jaringan air limbah 750

SR di Kayen dan Colombo.

Upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalulintas, telah

dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 unit, pengecatan marka jalan

1.500 m2, pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 20 unit,

pemasangan flashing 3 unit, pengadaan barikade II 15 unit, dan pengadaan traffic

cone 100 unit, Uji emisi kendaraan bermotor pada 500 kendaraan dari 25 lembaga,

pengujian kendaraan bermotor pada 17 ribu kendaraan serta pemeliharaan LPJU

di 2.250 titik dan pemasangan KWH meter 20 kelompok. Selama tahun 2011,

seluruh APILL sebanyak 32 buah dalam kondisi baik, rambu lalu lintas sebanyak

1.875 buah, dalam kondisi baik sebanyak 1.863 buah, sedangkan 2 buah flashlight

dalam kondisi baik. Dengan demikian fasilitas lalu lintas tejaga baik mencapai

99,34%.

Upaya menjaga kualitas lingkungan selain dilakukan dengan penataan

ruang, juga pengaturan pertambangan pengembangan serta penggunaan energi

terbarukan. Pada tahun 2011 telah tersusun peta rencana wilayah pertambangan

dan peta rencana normalisasi DAS berhulu di Gunung Merapi. Pengembangan

energi terbarukan dilakukan pembangunan PLTS 12 unit, pemeliharaan PLTS 10

unit dan 3 unit biogas serta tersedianya Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan

Menengah (JTR-JTM) untuk 60 KK di Kecamatan Gamping dan Minggir. Kondisi

lingkungan hidup di Kabupaten Sleman sampai tahun 2011 masih termasuk

kategori baik. Dari hasil pemeriksaan 32 titik kandungan sulfur dioksida, karbon

monoksida, nitrogen, hidrokarbon, timah hitam dan partikel debu di udara, masih di

bawah ambang batas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002.

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik

pada 5 kecamatan yaitu Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman, dengan

hasil penelitian bahwa parameter kimia pada semua titik sampel memenuhi

persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi sumber air minum pada

tahun ini telah ditambah sanitasi berbasis masyarakat di Pringwulung,

Condongcatur Depok, sehingga sampai dengan tahun 2011 berjumlah 11 unit.


19

Sedangkan dalam pengelolaan sampah, kelembagaan pengelolaan sampah

mandiri sebanyak 64 lembaga, meningkat dari tahun 2010 sebanyak 58 lembaga.

Penanganan sampah oleh pemerintah daerah mencapai 94,54% dari volume

sampah sebanyak 300 ribu meter kubik, dengan sampah yang dapat diangkut dari

TPS ke TPA meningkat dari 250 m3/hari menjadi 350 m3/hari.

Keberhasilan di bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari penghargaan

yang diraih oleh Drs. Krido Suprayitno, SE, M.Si sebagai penerima penghargaan

Kalpataru kategori pembina lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Peringkat I

tingkat provinsi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup bagi SD Kanisius

Kadirojo dan Sekolah Adiwiyata tahun kedua diraih oleh SD Negeri Nogopuro,

Caturtunggal, Depok.

Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

perumahan dan pemukiman dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat

dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan antara lain pembangunan prasarana dan sarana rusunawa di 3 lokasi

yaitu Rusunawa Dabag Condongcatur, Rusunawa Mranggen Sinduadi, dan

Gemawang Sinduadi Mlati, fasilitasi pelaksanaan rekompak JRF di 6 desa, yaitu

Desa Wukirharjo, Desa Kepuharjo, dan Desa Umbulharjo Kecamatan Prambanan;

Desa Wukirsari, Desa Sambirejo, dan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan;

pembangunan jalan di kawasan Land Consolidation (LC) Sinduadi, serta

pembangunan prasarana dan sarana dasar di TPU Seyegan.

8. Peningkatan keamanan ketertiban dan Pengelolaan bencana alam

Erupsi Merapi tahun 2010 telah memberikan limpahan bahan galian batuan

jenis pasir bangunan, yang potensinya mencapai 45 juta m3. Didalam pengelolaan

tambang tersebut dilakukan sekaligus untuk normalisasi aliran sungai. Untuk

pelaksanaannya telah dikeluarkan Keputusan Bupati Sleman tentang Normalisasi

Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunung Merapi. Pelaksanaan normalisasi sungai

dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi deposit pasir dan batu di jalur sungai

wilayah masing-masing sungai yang mengganggu aliran sungai.

Kegiatan normalisasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan warga

masyarakat setempat dengan penanggungjawab kepala desa setempat. Sesuai


20

dengan aturan yang berlaku maka aktifitas tersebut, telah menambah penerimaan

pajak Pengambilan BGGC sehingga melampaui target. Pajak Pengambilan BGCC

tahun 2011 mencapai Rp3,2 milyar, dari target Rp3 milyar.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, dan analisis dari BPPTK (Balai Penyelidikan dan

Pengembagan Teknologi Kegunungapian), maka Pemkab Sleman telah

menetapkan 9 padukuhan di 3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi

kawasan yang harus bebas dari hunian. Ke sembilan padukuhan tersebut yaitu

Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo. Padukuhan Kaliadem,

Petung, Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo. Padukuhan Kalitengah Lor,

Kalitengah Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo. Hal tersebut memerlukan

komitmen bersama didalam memformulasikan kebijakan dan implementasinya.

Komitmen tersebut tidak hanya pada para pengambil kebijakan dan stakeholders

didalam internal wilayah tetapi juga antar wilayah, terutama sekali pada wilayah-

wilayah perbatasan.

Dalam bidang pertanahan pada tahun 2011 telah diproses permohonan

baru izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sebanyak 1.177 buah dengan hasil

478 buah (40,61%) disetujui, 176 buah (14,95%) ditolak, dan 385 buah (32,71%)

dalam proses, serta penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya sebanyak

180 buah. Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan

melalui pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 232 bidang, inventarisasi

penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan pemanfaatan tanah (P4T)

sebanyak 2.623 bidang, pemrosesan dan penerbitan 17 rekomendasi izin pakai

(kekancingan) tanah-tanah Sultan Ground, serta pemrosesan dan penerbitan 21

permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa meliputi 7 izin

pelepasan TKD dan 14 izin sewa menyewa TKD.

Penertiban administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan

batas wilayah dengan pemasangan dan pemeliharaan pilar batas, pelacakan

kembali dan pemasangan pilar batas wilayah di Kecamatan Turi sebanyak 35 pilar

batas, pemasangan 27 pilar batas wilayah Kecamatan Cangkringan dan 61 patok

batas desa.

Pembangunan kembali Huntap di wilayah Sleman akan dilaksanakan untuk


21

3.023 KK yang memerlukan lahan seluas 36,828 ha dengan perincian 34,53 ha

menggunakan tanah Kas Desa dan sisanya menggunakan lahan mandiri. Dalam

penyediaan lahan untuk huntap maka pemerintah akan memfasilitasi sampai

sertifikat hak milik dan telah disiapkan regulasi khusus agar dikemudian hari tidak

menimbulkan masalah baru. Pembangunan huntap diupayakan tidak merubah

struktur masyarakat lokal, dan tahun 2011 telah di bangun 352 unit Huntap.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman pada

tahun 2011 secara umum aman dan stabil. Untuk menjaga stabilitas kemanan dan

ketertiban masyarakat tersebut dilakukan pada upaya-upaya preventif dengan cara

penyelesaian konflik di tingkat bawah sehingga tidak menjadi besar. Langkah-

langkah yang ditempuh antara lain monitoring, deteksi dini dan pencegahan

melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta mengefektifkan kinerja Badan

Komunitas Intelijen Daerah (BAKOMINDA), sosialisasi peraturan perundang-

undangan, penegakan peraturan daerah melalui operasi PPNS dan penggalakan

siskamling. Selain itu, juga dilaksanakan dengan meningkatkan kerukunan

kehidupan beragama dan pengembangan budaya yang ada di masyarakat. Untuk

itu keharmonisan hubungan antar umat beragama maupun antara umat beragama

terus dibina dan ditingkatkan melalui penyelenggaraan forum komunikasi umat

beragama.

Berkaitan dengan pembinaan generasi muda, selain pemberdayaan

pemuda, dilaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan

narkoba, yang banyak kasus dilakukan oleh pemuda. Pembinaan kepemudaan

dilakukan melalui pembinaan 15 organisasi kepemudaan, pemilihan 200 orang

calon peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), dan pembinaan budi pekerti

pemuda bagi 85 orang. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan

penyalahgunaan narkoba dilakukan pembinaan dan penyuluhan narkoba bagi

2.400 orang pemuda, dan fasilitasi sarasehan dialog remaja. Disamping itu

ditingkatkan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), pelaksanaan

penyuluhan penyalahgunaan Napza bagi 120 orang, penyuluhan anti narkoba di

Desa Bokoharjo dan Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan, pembentukan dan

penyampaian bantuan sarana operasional bagi satgas anti narkoba baru di desa


22

Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati, bimbingan

lanjut bagi 12 orang satgas anti narkoba, pembinaan kepada 10 kelompok pemuda

anti narkoba bagi 150 orang dan pembinaan 10 kelompok siswa anti narkoba.

Hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan target kuantitaf pencapaian visi masyarakat Sleman yang

sejahtera lahir dan batin dengan indikator pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) pada tahun 2015 sebesar 80 point, kondisi IPM Sleman tahun

terakhir (2010) mencapai 78.20 point, dengan nilai komponen kesehatan

83,43, komponen pendidikan sebesar 84,63 serta komponen pendapatan

sebesar 66,52. Nilai IPM tersebut meningkat dibandingkan perhitungan tahun

sebelumnya sebesar 77,70. IPM tersebut menempatkan Kabupaten Sleman pada

peringkat 13 dari 497 kabupaten dan kota secara nasional. Penggunaan IPM

tahun 2010 karena penghitungan IPM tahun 2011 baru pada dilaksanakan BPS

pada pertengahan tahun ini.

2. Masyarakat berdaya saing didalam visi yang secara kuantitatif ditargetkan

pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% pada tahun 2015,

pada tahun 2011 tercapai 4,84%.

3. Capaian Masyarakat yang berkeadilan gender tergambarkan dari capaian

indeks pembangunan gender 74,17, dan diperolehnya penghargaan Anugerah

Parahita Ekapraya (APE) oleh presiden atas keberhasilan Pemkab Sleman

dalam menerapkan pengarusutamaan gender.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

sesungguhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat, DPRD,

pemerintah daerah maupun satuan kerja vertikal. Oleh karena itu kami

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan

kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Sleman didalam

melaksanakan rehabilitas dan rekonstruksi pasca erupsi gunung Merapi tahun

2010.

Kami berharap keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan,


23

bahkan lebih ditingkatkan lagi sehingga mempercepat upaya mewujudkan

masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, sedangkan kekurangan yang ada

menjadi tanggungjawab bersama untuk perbaikan pada masa mendatang. Terima

kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Sleman, 28 Maret 2012 BUPATI SLEMAN,

ttd SRI PURNOMO

informasi laporan penyelenggaraan … fileberdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan...

Documents