ins peksi terhada p pener apan n orma k...

Rijal Abdullah

INS

A. P

1

h: Inspeksi Norma

SPEKSI TDAN KE

PENDAHUL

. Latar Be

Sa

tingginya

dalam ber

resiko po

tambang)

Besar ata

minat ora

Da

yang pali

kerja (bac

pekerja ta

Se

1. Cina2. Pran3. Jepan4. Wale

K3 Pertambangan

ERHADAESEHATA

Ol

LUAN

lakang

alah satu s

resiko yang

rbagai bentu

litik, dan ya

.

au kecilnya r

ng untuk ber

Gam

ari berbagai

ing riskan d

ca: kecelaka

ambang.

epuluh Benc

a, 26 April 19ncis, 10 Mareng, 9 Novemes, 14 oktobe

n

AP PENERAN KERJAleh: DR. Rij

sifat atau k

g dihadapi ol

uk, antara la

ang paling b

resiko-resiko

rinvestasi da

mbar 1. Hubu Sumber: A

kenyataan l

dalam usaha

aan tambang

ana Tamban

942, Honkeiet 1906, Coumber 1963, Oer 1913, Sen

RAPAN NA USAHAjal Abdullah

karakteristik

leh para pela

ain resiko ge

besar adalah

o itu merupa

alam bidang

ungan ResikoAbdullah (2009

lapangan, tam

a pertamban

g) pada akhir

ng Terbesar d

iko Colliery:urrières: 110Omuta: 447nghennyd: 43

NORMA KA PERTAMh, MT.

k dari usah

aku usaha in

eologi, resik

resiko kece

akan insentif

pertambang

o dengan Mi: 78)

mpak bahwa

ngan. Beber

r-akhir ini te

di dunia:

: 1549 tewas0

38

KESELAMMBANGA

ha pertamba

ni. Resiko ini

ko alam, res

elakaan kerja

f dan disinse

gan (lihat Ga

inat Investas

a kecelakaan

rapa kejadia

elah menew

s

1

MATAN AN

angan adala

i dapat terjad

siko ekonom

a (kecelakaa

entif terhada

ambar 1).

i

n kerja adala

an kecelakaa

askan banya

1

ah

di

mi,

an

ap

ah

an

ak

Rijal Abdullah: Inspeksi Norma K3 Pertambangan 2

5. Afrika Selatan, 1 Januari 1960, Coalbrook: 437 6. Rhodesia (sekarang Zimbabwe), 6 Juni 1972, Wankie: 427 7. India, 28 Mei 1965, Dhanbad: 375 8. India, 27 Desember 1975, Chasnala: 372 9. Inggris, 12 Desember 1866, Barnsley: 361 10. Amerika Serikat, 6 December 1907, Monongah (West-Virginia): 361 Sumber: http://archief.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/insiden pertam-

bangan-murni-kecelakaan diakses tanggal 2 Desember 2014.

Semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan usaha pertambangan pada

dasarnya memiliki resiko kecelakaan yang besar. Berikut ini beberapa rekaman

kejadian kecelakaan fatal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha

pertambangan (lihat Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4).

Gambar 2. Kecelakaan pada Mesin Bubut

Sumber: Abdullah (2013, 4)


Gambar 3. Kecelakaan Tambang Batubara Bawah Tanah

Sumber: Abdullah (2013, 7)

Gambar 4. Kecelakaan pada Tambang Terbuka dan Transportasi Batubara Sumber: Abdullah (2013, 10)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap kecelakaan kerja itu pasti ada

sebabnya. Hendri Richman (seorang peneliti dari Jerman) dalam penelitiannya

antara tahun 1953 sampai 1963, telah menemukan fakta, bahwa kecelakaan berat

dan agak berat pada berbagai institusi kerja (industri) yang terjadi dalam 10 tahun

tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: 1) Perbuatan berbahaya dan kondisi

berbahaya (unsafe acts and unsafe condition) oleh pekerja mencapai 96%, dan 2)

Sumber lainnya di luar kemampuan kendali manusia (4%).

Berdasarkan observasi lapangan pada beberapa perusahaan pertambangan,

ternyata kecelakaan-kecelakaan kerja itu utamanya disebabkan oleh keengganan

para pekerja memakai alat pelindung diri, seperti helmet, safety shoes, masker,


kacamata, sarung tangan, dan lain sebagainya. Ketika ditanyakan kepada mereka

(para pekerja tersebut), alasannya sederhana sekali, yaitu karena alat pelindung

diri memberikan berbagai keterbatasan dalam gerakan orang yang memakainya

sewaktu bekerja.

Penyebab lain timbulnya kecelakaan kerja pada usaha pertambangan

adalah kesalahan dalam prosedur kerja (tidak sesuai dengan prosedur baku),

kesalahan posisi kerja, dan tidak disiplin dalam bekerja.

Faktor di luar kontrol manusia juga dapat menimbulkan kecelakaan kerja,

walaupun dari kenyataannya tidak ditemui tindakan atau kondisi tidak aman dan

penyebab penunjang lainnya. Sering orang mengatakan hal ini sudah merupakan

nasib atau takdirnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kecelakaan kerja

yang utama berasal dari tindakan atau perbuatan tidak aman oleh manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tentu timbul pertanyaan bagi kita,

yaitu kenapa tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman itu bisa terjadi?

Jawaban sederhananya adalah karena kurangnya pengawasan oleh pihak

manajemen terhadap penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja oleh para

kerja. Pada hal masalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan beban

melekat pada fungsi manajemen tersebut.

Sesuai dengan pengertian yang tertera dalam UU No. 5 Tahun 1996

tentang Sistem Manajemen K3, pelaksanaan K3 adalah “Segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan mengendalikan atau

meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan

sesuai dengan standard yang ditetapkan.

Dalam kaitan inilah penulis mengemukakan kajian tentang urgensi

inspeksi terhadap penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja

pertambangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman

dan kesadaran mendalam bagi kita, terutama bagi para manajer keselamatan dan

kesehatan kerja perusahaan-perusahaan pertambangan.


B. PENGERTIAN INSPEKSI DAN DASAR HUKUM

1. Pengertian Inspeksi

Jatmika (Tanpa Tahun, 2) menyatakan: “Inspeksi, inspectie (Belanda)

yang artinya memeriksa. Orang yang menginspeksi disebut inspektur.

Secara bahasa, inspeksi artinya adalah pemeriksaan dengan saksama,

pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan

sebagainya (http://artikata.com/arti-330820-inspeksi.html). Persamaan kata

inspeksi antara lain: pemeriksaan, pengawasan, peninjauan, penilikan, atau survey

atas pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

(A2K4), Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pemeriksaan

rutin dan berkala terhadap satu objek kegiatan atau departemen.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inspeksi adalah

tindakan pemeriksaan terhadap suatu unit kerja/perusahaan agar semua pihak yang

terkait dapat meningkatkan ketaatannya terhadap segala ketentuan perundang-

undangan yang ada, terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta

perlindungan terhadap lingkungan.

2. Dasar Hukum

Khusus untuk keselamatan kerja pada usaha pertambangan, ada beberapa

dasar hukum yang perlu menjadi rujukan bagi pihak manajemen usaha seperti

berikut.

a. UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

b. PP No. 19/1973 tentang pendelegasian wewenang pengawasan Keselamatan

Kerja dari Menaker kepada Mentamben.

c. Peraturan Menteri Tamben No. 1/P/M/Pertamb/1978 tentang Pengawasan

Keselamatan Kerja Kapal Keruk.

d. Kepmen No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pertambangan Umum.

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 05/Men/1996 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menteri Tenaga Kerja

f. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.


C. TUJUAN, JENIS, DAN FUNGSI INSPEKSI PERTAMBANGAN

1. Tujuan Inspeksi Pertambangan

Sejalan dengan pengertian yang sudah dijelaskan di atas, inspeksi K3

Pertambangan ditujukan untuk peningkatan ketaatan semua pihak terhadap segala

ketentuan perundang-undangan yang ada dalam suatu usaha pertambangan,

terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan

terhadap lingkungan.

Menurut Pasal 11 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap manajemen K3 perlu

melakukan berbagai usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi paling

sedikit: a) Tindakan pengendalian, b) Perancangan (design) dan rekayasa, c)

Prosedur dan instruksi kerja, d) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, e)

Pembelian/pengadaan barang dan jasa, f) Produk akhir, g) Upaya menghadapi

keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, dan h) Rencana dan pemulihan

keadaan darurat.

Alasan utama kenapa perlu diadakan inspeksi terhadap penerapan norma

keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha pertambangan, maupun pada satuan

kerja lainnya, adalah karena kecenderungan orang/para pekerja untuk bekerja pada

aturan terendah, bahkan kalau perlu tidak ada aturan. Maksudnya adalah bahwa

bila seseorang pekerja yang diberi suatu tugas, tidak diawasi atau dikontrol, maka

dia akan mengerjakan tugas itu seenak perutnya, seperti dia bekerja tidak

memenuhi prosedur kerja yang benar, tidak disiplin, dan cenderung lalai terhadap

pekerjaannya, yang semua itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.

Pekerjaan utama bagi seorang inspektur adalah mengidentifikasi: 1)

masalah potensial, masalah-masalah yang tidak diantisipasi, atau standard yang

terlewatkan pada desain atau SOP pekerjaan, 2) peralatan dan fasilitas yang non

standard, rusak, atau salah dalam pemakaian, 3) tindakan pekerja yang salah, baik

terkait atau pun tidak terkait dengan kejadian kecelakaan, dan 4) akibat perubahan

pada proses kerja dan pemakaian material.

Adapun cakupan bidang usaha pertambangan yang perlu diinspeksi

adalah:


a. Eksplorasi

b. Pembersihan lahan

c. Pengupasan tanah penutup

d. Konstruksi dan sarana prasarana penunjang

e. Ekploitasi

f. Pengolahan/pemurnian

g. Pasca tambang

2. Jenis Inspeksi

Inspeksi menurut sifat pelaksanaannya dapat dibagi atas dua jenis yaitu

inspeksi formal dan informal. Inspeksi formal biasanya terjadwal, dan sistematis,

misalnya inspeksi pada item khusus. Sedangkan inspeksi informal biasanya tidak

terjadwal, mempunyai keterbatasan dan kurang sistematis. terkadang inspeksi

informal dalam keadaan tertentu diperlukan terutama pada masalah yang harus

segera ditangani.

Menurut tingkat kepentingan (urgensinya), inspeksi terbagi atas inspeksi

umum dan inspeksi bagian kritis. Inspeksi umum adalah untuk melihat apakah ada

perubahan terhadap prosedur kerja, peralatan, bahan, lingkungan kerja, dan

standard house keeping telah terpenuhi. Sementara inspeksi bagian kritis adalah

komponen dari mesin peralatan atau struktur yang akan menimbulkan masalah

besar apabila rusak aus, salah pemakaian, atau pelaksanaan kerja yang tidak

memadai.

Berdasarkan kepada tahapan pelaksanaannya, inspeksi dapat dibagi atas:

tahap instalasi, tahap operasi, tahap pembongkaran, dan tahap penyimpanan.

Inspeksi tahap instalasi adalah inspeksi yang dilakukan pada peralatan kerja yang

akan digunakan pada saat dirakit. Inspeksi tahap operasi adalah berkenaan dengan

peralatan kerja pada saat peralatan kerja tersebut dioperasikan. Inspeksi pada

tahap pembongkaran berkenaan dengan uninstall terhadap peralatan yang sudah

digunakan. Sedangkan instalasi tahap penyimpanan berkaitan dengan pemeriksaan

terhadap prosedur penyimpanan peralatan yang sudah digunakan.

Inspeksi terhadap setiap tahapan pekerjaan itu harus dilakukan untuk

melihat atau mengidentifikasi apakah semua standard operating procedure (SOP)

terpenuhi atau tidak.


3. Fungsi Inspeksi

Beberapa fungsi yang melekat pada kewenangan seorang inspektur

tambang antara lain:

a. Inspeksi/pemeriksaan

b. Penyelidikan kecelakaan atau kejadian berbahaya

c. Penyelidikan pencemaran lingkungan

d. Uji limbah

e. Pembinaan keselamatan kerja

f. Perintah atau larangan, serta saran perbaikan jika ada pelanggaran

g. Menyusun laporan.

Pada fungsi pemeriksaan, seorang inspektur berwenang memeriksa semua

keadaan di seluruh lokasi pada suatu sasaran inspeksinya. Fungsi penyelidikan

kecelakaan atau kejadian berbahaya adalah untuk mencari atau menyelidiki sebab-

sebab kecelakaan, korban kecelakaan, dan kerugian karena kecelakaan dengan

maksud untuk memperoleh data bagi keperluan klaim asuransi dan santunan bagi

korban kecelakaan tersebut.

Fungsi penyelidikan pencemaran lingkungan adalah untuk mengetahui

data pendukung atas dugaan terjadinya pencemaran lingkungan oleh suatu usaha

pertambangan. Sejalan dengan itu uji limbah dimaksudkan untuk mengetahui

apakah limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertambangan berpotensi

sebagai pencemar lingkungan sebagaimana yang diprediksi pada waktu

melakukan kajian atau analisis dampak lingkungan (ANDAL) dengan tujuan akhir

supaya dapat diterapkan langkah-langkah pengendaliannya.

Fungsi pembinaan keselamatan kerja dimaksudkan agar setiap tindakan

tidak aman atau kondisi tidak aman yang terjadi dapat dikoreksi segera, sehingga

dengan demikian para pekerja akan selalu mempertahankan prosedur kerja baku

(standar) dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sementara fungsi

perintah atau larangan, serta saran perbaikan jika ada pelanggaran dimaksudkan

agar setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan perundang-undangan

terkait dengan kegiatan usaha pertambangan memperbaiki kesalahannya.

Setiap kali melakukan inspeksi, seorang inspektur wajib membuat dan

menyampaikan laporan hasil inspeksinya kepada pejabat pemberi tugasnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, inspeksi pertambangan

dilakukan oleh seorang Inspektur Tambang. Inspektur Tambang adalah seorang


Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Departemen Energi dan

Sumberdaya Mineral (tingkat pusat) atau Pemda yang diberi tugas, tanggung

jawab, dan wewenang serta hak penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan

inspeksi aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Inspektur Tambang:

a. Masuk tambang setiap saat, tetapi harus disertai dengan surat tugas dari

atasannya.

b. Menghentikan/menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

pertambangan, bila dianggap tidak aman dan atau menimbulkan kerusakan

lingkungan.

c. Minta bantuan pihak terkait dari Pemda setempat atau pihak terkait lainnya

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terutama jika terdapat

gangguan-gangguan keamanan terhadap pelaksanaan tugasnya.

d. Tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambilnya.

e. Tanggung jawab terhadap pelaporan hasil inspeksinya.

f. Tanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Inpektur Tambang, sesuai dengan

tugas dan wewenangnya.

Kewenangan dan tanggung jawab seorang inspektur tambang sangat

besar, dalam beberapa ketentuan yang ada dalam Kepmen No. 555 K / 26 / M.PE /

1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dinyatakan

bahwa syarat penggunaan berbagai peralatan pada tambang, penetapan status

tambang, pemeriksaan kondisi keselamatan tambang, terutama tambang batubara

bawah tanah dan tambang berbahaya gas lainnya sangat tergantung kepada

kewenangan inspektur tambang.

Mengingat besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh

seorang inspektur tambang tersebut, maka tentu saja dia harus memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang tinggi dalam bidang pekerjaan

yang akan diinspeksinya. Dengan kata lain, inspektur tambang harus profesional

dalam bidang tugasnya itu.


D. PELAKSANAAN INSPEKSI

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan inspeksi secara langsung ke lapangan, seorang

inspektur tambang harus membuat persiapan-persiapan yang matang, yakni terkait

dengan semua keperluannya dalam tugas inspeksi tersebut. Persiapan-persiapan

yang dilakukan meliputi:

a. Menentukan objek yang akan diinspeksi dengan pedoman inspeksi dan rencana pengujian (inspection and test plan)

Persiapan ini ditujukan agar pelaksanaan inspeksi dapat lebih fokus dan

terarah. Dalam hal ini inspeksi dapat dibagi kepada pemeriksaan penerapan

norma keselamatan dan kesehatan kerja atau terhadap penyelidikan kasus

kecelakaan yang terjadi. Hal ini akan berkaitan langsung dengan pekerjaan

lanjutan yang mesti dilaksanakan, yaitu berupa review laporan yang telah

dibuat sebelumnya dan berbagai persiapan untuk pencatatan inspeksi yang

akan diadakan.

b. Mereview laporan inspeksi yang lalu

Dalam rangka menentukan dan memandu langkah inspeksi yang sudah

direncanakan, perlu dilakukan review terhadap laporan inspeksi yang terkait

dengan aspek yang akan diinspeksi yang sudah dilakukan pada waktu yang

lalu. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi inspektur dalam pelaksanan

tugas-tugasnya.

c. Melihat atau mempelajari rekomendasi laporan inspeksi yang lalu

Hal ini simaksudkan untuk melihat apakah semua saran koreksi atas

berbagai temuan pada waktu inspeksi yang lalu ditindaklanjuti atau tidak. Jika

sudah dilakukan, tentu akan diketahui hasilnya dan sebaliknya jika belum

dilakukan, tentu harus ditemukan apa kendalanya pada waktu inspeksi yang

akan dilaksanakan.

d. Mengetahui lokasi yang akan diinspeksi termasuk proses kerjanya

Tentu saja seorang inspektur harus mengetahui atau menetapkan

dimana lokasi inspeksi yang akan dilakukan, hal ini berkaitan dengan keluasan

skop pekerjaan inspeksi dan ketersediaan waktu untuk melaksanakan inspeksi.

Tidaklah mungkin seorang inspektur akan memeriksa semua aspek pada

semua lokasi tambang, terutama pada tambang yang berskala besar.


e. Mempersiapkan check list/daftar periksa yang memadai

Untuk kemudahan dan kepraktisan kerja di lapangan, seorang inspektur

harus menyiapkan semua daftar pemeriksaan yang diperlukan. Dengan adanya

daftar itu, inspektur akan dapat melakukan pekerjaan inspeksi dengan cepat

dan tepat sasaran.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inspeksi, seorang inspektur memperhatikan beberapa

hal berikut:

a. Peta lokasi dan checklist

Melihat peta lokasi secara seksama, sehingga pekerjaan tidak dilakukan

dalam pola yang kacau atau bolak balik. Kemudian gunakan daftar

pemeriksaan (checklist) yaitu dengan memberikan tanda yang sesuai untuk

setiap item yang diinspeksi dan berikan catatan ringkas pada kolom

keterangannya, sehingga dengan demikian akan diperoleh data yang jelas,

akurat, dan tersusun secara sistematis.

b. Petugas pendamping

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang instruktur sebaiknya didampingi

oleh seorang pengawas internal perusahaan tambang. Pendampingan ini

dimaksudkan agar setiap temuan di lokasi inspeksi dapat dikonfirmasikan

langsung oleh pihak yang berkepentingan. Disamping itu, dengan

pendampingan ini inspektur akan dapat melaksanakan tugasnya secara bebas

dan leluasa, tidak ada pihak-pihak yang memberikan tekanan atau intimidasi.

Bahkan, jika dirasakan akan terjadi halangan dari pihak perusahaan atas

kelancaran inspeksi, inspektur dapat minta bantuan unsur keamanan

(kepolisian) yang ada pada daerah tersebut.

c. Tindakan koreksi segera

Seorang inspektur harus bersifat cepat tanggap, artinya adalah bahwa

apabila ditemukan kesalahan prosedur kerja oleh seorang karyawan, harus

segera diambil tindakan (koreksi). Sebab ketika terjadi kesalahan yang

disaksikan oleh inspektur, lalu tidak ada koreksi oleh inspektur itu, maka

pekerja tersebut akan menyangka bahwa tidakannya tidak salah, dan kesalahan

yang sama akan berulang kembali pada waktu yang akan datang. Dengan


adanya koreksi segera ini, para pekerja akan mempertahankan prosedur kerja

standar (baku).

d. Klasifikasi unsafe acts dan unsafe condition

Inspektur harus memberikan klasifikasi yang jelas tentang keadaan

bahaya (unsafe condition), tindakan/perilaku yang berbahaya (unsafe acts)

yang berpotensi menyebabkan cacat permanen, luka serius, dan luka ringan

(first aid). Dengan penetapan itu inspektur dapat dengan cepat

menterjemahkan suatu temuan, sehingga tindakan koreksinya pun dapat

dilakukan dengan cepat dan tepat.

3. Pencatatan

Pencatatan data/informasi inspeksi dibuat dalam format yang terdiri dari:

a. Identifikasi

Identifikasi bahaya adalah salah satu langkah dalam Sistem Manajemen

K3 dengan tujuan untuk mengidentifikasi:

1. Apa jenis bahaya yang mungkin atau sering terjadi dalam suatu kegiatan

atau proses pelaksanaan pekerjaan.

2. Apa akibat yang ditimbulkan oleh kejadian kecelakaan. Dalam hal ini

menyangkut tingkat keparahan suatu kecelakaan.

3. Bagaimana bahaya tersebut bisa terjadi.

Untuk melakukan identifikasi bahaya dapat digunakan berbagai

instrumen, diantaranya check list/daftar pemeriksaan inspeksi, Job Safety

Analysis (JSA), Job Safety Organization (JSO), What if, Hazop, dan lain-lain.

Namun pada umumnya, untuk dapat melakukan identifikasi terhadap bahaya

itu, harus dilakukan Analisis Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis).

b. Kondisi spesifik dari peralatan

Pemeriksaan kondisi khusus dari peralatan ini dapat dilakukan dengan

menggunakan daftar pemeriksaan. Pencatatan data kondisi spesifik bertujuan

untuk mendapat informasi lengkap dari peralatan yang dioperasikan dalam

suatu lokasi kerja yang meliputi: kapasitas produksi, jadwal operasi, jadwa

maintenance preventif dan korektif, dan lain-lain.


c. Frekuensi inspeksi

Tingkat keseringan (frekuensi) inspeksi perlu dicantumkan sebagai

bagian dari pencatatan data inspeksi. Hal ini didapatkan memberikan

gambaran jelas seberapa tinggi tingkat resiko yang dihadapi oleh pekerja pada

lokasi yang dinspeksi tersebut. Artinya adalah bahwa lokasi kerja yang tingkat

resikonya sangat besar akan lebih sering diinspeksi.

d. Petugas pelaksana

Dalam daftar pencatatan inspeksi harus dituliskan secara jelas nama-

nama pertugas pelaksana inspeksi. Tujuannya adalah untuk memberikan

kemudahan dalam melakukan kontrol atas temuan-temuan dalam pelaksanaan

inspeksi tersebut.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah bagian penting dari suatu kegiatan inspeksi yang perlu

mendapat perhatian dari seorang inspektur. Pelaporan yang baik dapat menjadi

alat komunikasi efektif dari seorang inspektur kepada pihak-pihak terkait,

terutama kepada manajemen perusahaan yang diinspeksi dan kepada atasan

pemberi tugas inspeksi. Sebaliknya pelaporan yang kacau dapat menjadi pemicu

timbulnya berbagai konflik antara sesama pemangku kepentingan (stakeholder).

Sehubungan dengan hal di atas, maka laporan inspeksi setidaknya memuat

beberapa poin penting sebagai berikut:

a. Identifikasi daerah yang diinspeksi

Identifikasi daerah yang diinspeksi dibuat berdasarkan kajian atas latar

belakang pentingnya inspeksi dilakukan pada suatu lokasi tambang. Biasanya

inspeksi pada suatu lokasi didasarkan atas adanya kejadian kecelakaan atau

adanya potensi kecelakaan yang mungkin terjadi di sana. Identifikasi ini

dilakukan untuk memberikan batasan yang jelas dan tegas kepada semua pihak

terkait, sehingga inspeksi pelaksanaan menjadi terarah, efektif, dan efisien.

b. Observasi keadaan non standard

Pada bagian ini diuraikan berbagai bentuk temuan yang tidak sesuai

dengan standar baku yang sudah ditetapkan. Uraian itu menyangkut aspek

tindakan tidak aman (unsafe acts), dan aspek kondisi tidak aman (unsafe

condotion) yang ditemukan sewaktu pelaksanaan inspeksi. Pencantuman suatu

kejadian harus didasarkan atas pertimbangan objektif oleh inspektur dan


disaksikan oleh petugas pendamping (pengawas), sehingga jika diperlukan

koreksi, dapat disetujui oleh pihak yang bersangkutan dan tidak ada

perdebatan atas persoalan tersebut.

c. Klasifikasi bahaya dan resiko

Seorang inspektur harus melaporkan secara seksama semua temuannya

pada waktu melakukan inspeksi. Temuan-temuan itu sudah harus

diklasifikasikan secara jelas tentang tingkat bahaya dan resikonya dan juga

disertai dengan bukti-bukti berupa photo/dokumentasi.

d. Tindakan perbaikan dan rekomendasi

Setelah dilakukan klasifikasi sebagaimana disebutkan di atas, adanya

tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, seorang instruktur juga

memaparkan berbagai tindakan koreksi (perbaikan) yang diusulkan kepada

pihak manajemen. Perlu ditegaskan bahwa tindakan koreksi yang diusulkan

harus bersifat operasional (dapat dilaksanaka) dan terukur.

e. Penanggung jawab tindakan koreksi

Inspektur juga harus mencantumkan pihak-pihak yang

bertanggungjawab dalam melaksanakan tindakan koreksi yang disampaikan

atau diusulkan tersebut. Jika diperlukan, inspekstur dapat meminta persetujuan

kepada pihak yang diberi kewenangan oleh perusahaan dalam bidang

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menyatakan bahwa

perusahaan menyetujui dan akan melaksanakan koreksi yang diminta.

f. Follow up tindakan yang diambil

Setiap inspeksi yang dilakukan, seorang inspektur harus pula

menegaskan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap temuan

inspeksinya itu. Artinya inspeksi tidak boleh berhenti pada penyelesaian

pelaporan saja, tetapi secara jelas juga memuat apa tindaklanjut terhadap

temuan-temuannya.

g. Verifikasi tindakan perbaikan

Berkaitan dengan folow up di atas, juga pelaporan harus memuat

bagaimana inspektur atau pihak yang diserahi tanggung jawab untuk itu dapat

melakukan chek and recheck atau pelaksanaan tindakan koreksi yang

diusulkan.


h. Manajemen review

Bagian akhir dari suatu laporan inspeksi adalah bagaimana tindakan

review (koreksi/pemeriksaan) yang dapat dilaksanakan terhadap inspeksi yang

sudah diadakan itu.

5. Tindaklanjut

Sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, bahwa wewenang dan tanggung

jawab inspektur itu sangat besar, sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh

karena itu inspektur harus merupakan seorang yang profesional dalam bidang

yang terkait dengan tugasnya tersebut. Adalah suatu hal yang tidak mungkin

seseorang menjadi inspektur kalau dia tidak menguasai berbagai pengetahuan dan

kompetensi berkaitan dengan tugas inspektur. Bagaimana bisa inspektur itu

memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan tidak aman (unsafe acts) seorang

pekerja, jika dia tidak tahu seperti tindakan tidak aman yang dilakukannya.

Dalam kaitan dengan penetapan tindaklanjut (follow up) terhadap

temuan-temuan inspeksinya, seorang inspektur harus memiliki inisiatif tentang

bagaimana melakukannya.

Tindak lanjut terhadap temuan inspeksi harus secara secara tegas

ditekankan pada bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan agar tindakan tidak

aman dan kondisi tidak aman itu tidak terulang kembali. Kalau hal itu dapat

diwujudkan, maka berarti standar kerja baku dapat dipertahankan pada pekerjaan

bersangkutan.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Pertambangan adalah segala usaha yang bertujuan untuk mengambil dan

memanfaatkan bahan galian yang bernilai ekonomis. Bentuk-bentuk usaha

pertambangan itu antara lain: Prospeksi (desk exploration), eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi (development), eksploitasi, pengolahan/pemurnian,

transportasi, dan pemasaran, serta pasca tambang.

Salah satu dari karakteristik usaha pertambangan adalah besarnya resiko

yang harus dihadapi, terutama resiko kecelakaan kerja. Dalam berbagai tragedi


kecelakaan kerja pertambangan dapat menimbulkan korban nyawa yang sangat

banyak, di samping korban harta benda dan kerusakan lingkungan.

Kecelakaan kerja tambang dapat terjadi disebabkan oleh adanya tindakan

tidak aman (unsafe acts) oleh para pekerja tambang. Di samping itu, penyebab

kecelakaan adalah adanya kondisi tidak aman (unsafe condition) pada lokasi kerja.

Kejadian-kejadian tindakan atau kondisi tidak aman itu biasanya disebabkan oleh

ketidaktaatan para pekerja terhadap standar kerja baku yang sudah ditetapkan.

Manusia cenderung bekerja pada aturan terendah, bahkan kalau mungkin tanpa

aturan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat tetap ditaatinya

setiap aturan kerja standar oleh para pekerja tambang, perlu dilakukan

pemeriksaan (inspeksi), yang dilaksanakan secara periodik oleh seorang inspektur

tambang. Inspektur berperan dalam: 1) Menyelidiki kecelakaan atau kejadian

berbahaya, 2) Menyelidiki pencemaran lingkungan, 3) Menguji limbah yang

dihasilkan oleh pekerjaan pertambangan, 4) Membina keselamatan dan kesehatan

kerja, 5) Memberikan perintah atau larangan, serta saran perbaikan jika ada

pelanggaran.

Kegiatan inspeksi diakhiri dengan pembuatan laporan tertulis yang

disampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada manajemen perusahaan

dan atasan pemberi tugas inspeksi.

2. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain:

a. Penunjukan seseorang sebagai inspektur tambang harus didasarkan atas

pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang/pekerjaan yang akan

diinspeksinya. Pengetahuan dapat didasarkan pada capaian akademisnya

ketika menempuh pendidikan dan pengalaman dapat ditentukan dari jenjang

karir yang pernah dijalani sebelum menjadi inspektur. Pada pekerjaan yang

sangat berbahaya, perlu diadakan uji kelayakan yang bersangkutan untuk

diangkat sebagai inspektur, baik melalui ujian tertulis maupun lisan.

b. Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan menghindari terjadinya

perselisihan dalam memahami temuan inspeksi, pihak manajemen kantor

inspektur tambang perlu membuat format-format isian inspeksi yang standar

(baku).


Bahan Bacaan

Abdullah, Rijal. (2009). Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tambang Batubara Bawah Tanah. UNP Press. Padang.

Abdullah, Rijal. (2013). Bahan Kuliah Undang-undang Tambang dan Keselamatan Kerja. (Manuskript) UNP Padang.

Jatmika, Herka Maya. (Tanpa Tahun). Inspeksi, Supervisi dan Supervisor. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Herka%20Maya%20Jatmika,%20S.Pd.Jas.,%20M.Pd./inspeksi%20n%20supervisi.pdf diakses Tanggal 2 Desember 2014.

Lembaran Negara No. 100. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.

Menteri Pertambangan dan Energi. (1995). Kepmen Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. Jakarta.

ins peksi terhada p pener apan n orma k...

Documents