insentif perpajakan sebagai pendukung tercapainya revolusi
TRANSCRIPT
Insentif PerpajakanSebagai Pendukung Tercapainya
Revolusi Industri 4.0 Indonesia
Kepala Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 4 April 2018
Revolusi Industri dari Masa ke Masa
Source: A.T. Kearney
Industry 4.0
3
Connectivity & Computer
Power
• Internet of things
•Connecting unconnected
Analytics and Intelligence
•Artificial Intelligence
Human-Machine Interfaxe
•Wearable devices
Digital-physical Transformation
•3D Printings
•Advance Robotic
Penyedia Teknologi
•Artificial Intelligence (AI)
• Internet of Things
•Virtual & Augmented Reality
•Censor & Scanning
•3D Printing
•Robotik / Otomasi
Penyedia Infrastruktur Digital
• Internet Service Provider (ISP)
•Big Data Server
•Cloud Computing
•Telekomunikasi
Pengguna Teknologi dan Infrastruktur
Industry 4.0
• Industri Barang Modal
• Industri Barang Konsumsi
• Jasa Industri
Perubahan dalam proses bisnis
Sumber: A.T.Kearney
Pelaku Industri 4.0
Peningkatan efisiensi Penurunan biaya produksi Perbaikan dalam proses produksi
Global Value Chain
4
R&D memiliki kontribusi penambahan nilai (value-added) yang besar dalam global value chain, sementara manufaktur memiliki kontribusi paling kecil
Supply chain pada setiap value chain
5
Supply chain pada setiap value chain
6
Area Perhatian Pengembangan Industri Dalam Negeri
PeningkatanDirect
Investment
KetersediaanEnergi &
Infrastruktur
KetersediaanBahan Baku
danIntermediary
Good
TerbangunnyaEkosistem
Inovasi
TersedianyaSDM berdayasaing tinggi
INSENTIF PERPAJAKAN
Dalam rangka mendorong peningkatan area pengembangan industrialisasi, Pemerintah dapatmelakukan intervensi, dengan menggunakan instrument fiskal – perpajakan.
Insentif Perpajakan sebagai salah satu alat pendukung, bukan faktor utama, dan bukan faktor satu-satunya untuk mendorong pengembangan industrialisasi
Dukungan Pemerintah Melalui Insentif Perpajakan
7
8
Framework Perlunya Pemberian Insentif Perpajakan
Pemberian Fasilitas Pajakharus terlebih dahulumemperhatikan: Tidak adanya
alternative instrument lain yang lebih cost-efficient
Benefit dari insentifpajak harus lebih besardari cost.
Terkait cost, termasukdiantaranya: Redundancy; inefficiency cost; Moral hazard.
9
Framework Political Economy Pemberian Fasilitas Pajak
• Menghitung cost of incentives (Tax Expenditure statement)
• Akses informasi oleh publik atas Tax Expenditure
PeningkatanTransparansi
• Keputusan pemberian insentif tidak berdasardiskresi perorangan, melainkan melaluiautomated targeting dalam ketentuan nya
MengurangiDiskresi
• Mengurangi moral hazard penggunaan insentif(eg. Melalui kewajiban laporan, audit, dll)
PerketatAdministrasi
• Memberikan informasi efektifitas fasilitas danmenentukan perlunyanya mempertahankan ataumenghilangkan fasilitas
Evaluasi efektivitassecara berkala
Tax Holiday
10
Perbandingan Skema Fasilitas Tax Holiday yang Lama dan Baru
11
Ketentuan PMK 159/2015 s.t.d.d. PMK 103/2016
PMK Baru
Subjek Wajib Pajak Baru Penanaman Modal Baru
Persentase pengurangan 10-100% 100%(single rate)
Jangka Waktu 5-15 tahun
diperpanjang s.d. 20 tahundengan diskresi Menteri Keuangan
5-20 tahun dengan Penentuan jangka waktu berdasarkan nilai investasi
Transisi Tidak diatur 50% selama 2 tahun
Cakupan Industri 8 cakupan Industri Pionir 17 cakupan Industri Pionir
Nilai Investasi Jangka waktu Tax Holiday
Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun s.d. kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun s.d. kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun s.d. kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Rp 30 triliun atau lebih 20 tahun
Cakupan Industri Pionir (1)
12
PMK 159/2015s.t.d.d. PMK 103/2016
PMK Baru
1. Industri logam hulu2. Industri pengilangan minyak bumi atau
industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi, termasuk yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri
5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan
6. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi
7. Industri transportasi kelautan8. Infrastruktur ekonomi yang menggunakan
skema selain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
1. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
2. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
4. Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan,
atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi6. Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi7. industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya
seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi sepertisemikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (smartphone)
9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
Cakupan Industri Pionir (2)
13
PMK 159/2015s.t.d.d. PMK 103/2016
PMK Baru
10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin
11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, cylinder head, atau cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
12. Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
13. Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeller, rotor, atau komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
15. Industri pembuatan komponen utama kereta api seperti engine atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api
16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah
17. Infrastruktur ekonomi.
Tax Allowance
14
Fasilitas Tax Allowance Existing
15
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, berupa: Pengurangan penghasilan neto sebesar
30% dari nilai investaasi yang dibebankan secara bertahap selama 6 tahun;
Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan maksimal 10 tahun; dan
Tarif PPh sebesar 10% bagi WP luar negeri atau sesuai P3B (mana yang lebih rendah)
Pasal 31A UU PPh
Kriteria WP yang dapat memperoleh fasilitas tax allowance:
1. Nilai investasi tinggi/untuk ekspor2. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi; dan3. Kandungan lokal yang tinggi;Daftar bidang usaha yang dapat memperoleh tax allowance tercantum dalam lampiran I (terbuka untuk seluruh daerah) dan Lampiran II (untuk daerah-daerah tertentu PP 18
Regulasi Existing:PP 18 tahun 2015 s.t.d.d. PP 9 Tahun 2016
Fasilitas Tax Allowance
Lampiran I : 71 bidang usahaLampiran II : 74 bidang usaha
Perbandingan Skema Existing dan Perubahan Fasilitas Tax Allowance
16
Ketentuan PP 18/2015 stdd PP 9/2016 RPP Perubahan
Prosedurpemberian
fasilitas
• WP mengajukan permohonan ke BKPM• BKPM mengadakan rapat klarifikasi dan rapat
trilateral (Eselon I)• Rekomendasi dari rapat trilateral sebagai dasar
pemberian atau penolakan• Memerlukan surat keterangan dari K/L pembina
sektor
• WP mengajukan permohonan fasilitas bersamaan denganpengajuan Pendaftaran Investasi (PI) di BKPM
• BKPM melakukan assessment persyaratan• Apabila memenuhi, dalam PI akan mencantumkan uraian bahwa
WP disetujui fasilitas TA nya
Perluasan sektoryang dapat
diberikan TA
• Lampiran I : 71 KBLI• Lampiran II : 74 KBLI
• Penambahan KBLI baru
• Penambahan cakupan produk
• Perluasan daerah tujuan penanaman modal di daerah tertentu
Tata Cara Pengajuan Tax Allowance dan Perubahannya
Existing Perubahan
WAJIB PAJAK
BKPM
Assessment
pemenuhan KBLI,
cakupan produk, nilai
investasi, dll.
WP dapatMengajukanpermohonanbersamaan
PendaftaranInvestasi
Pendaftaran Investasi (PI) memuat:• izin investasi• Penetapan fasilitas TA• Informasi mengenai KBLI,
produk, tenaga kerja, dll
Insentif PPh untuk Kegiatan R&D dan Vokasi
18
19
Framework Fasilitas PPh mendorong Terbangunnya Ekosistem Inovasi – melalui kegiatan Litbang(1)
KonsideranMelakukan
Litbang
Litbanguntuk
DipakaiSendiri
Litbanguntuk Dijual(perusahaan
litbang)
Tujuan: Penciptaan metodemanufacture yang lebih efisien
Tujuan: Penciptaan diversifikasiproduk baru
Tujuan: Menguasai Intellectual Property (one to many)
Tujuan: Menjual hasil Litbang (one to one)
Economic Value Added:Efisiensi biaya produksi
Economic Value Added:Penjualan produk baru
Economic Value Added:Royalti dari IP
Economic Value Added:Penjualan hasil Litbang
• Dalam menentukan pemberian fasilitas Litbang, perlu ditentukan dulu jenis kegiatan litbang manayang berpotensi menghasilkan economic value added yang strategis bagi perekonomian nasional.
• Jenis Litbang yang akan didorong tersebut akan menentukan jenis fasilitas yang lebih tepat diberikan(eg. Litbang untuk menguasai intellectual property lebih tepat diberi fasilitas pengurangan PPh ataspenghasilan royalty, dan bukan berupa additional allowance yang dibebankan saat biaya dikeluarkan)
20
Framework Fasilitas PPh mendorong Terbangunnya Ekosistem Inovasi – melalui kegiatan Litbang(2)
Pertimbangan Pemberian Fasilitas Litbang
•Apakah swasta tetap melakukan litbang (karena nature kebutuhan industry) tanpa adanyafasilitas?
• Litbang yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban (eg. ketentuan SNI, BPPOM, dll)seharusnya tidak diberikan fasilitas
Redundancy Cost
• Litbang di Indonesia yang diberi fasilitas harus bisa memaksimalisasi penciptaan economic value added di Indonesia
• Jangan sampai litbang yang diberi fasilitas justru memberi value added lebih bagi negara tempat groupperusahaannya, dengan cara group perusahaan menggunakan hasil litbang di Indonesia tanpa adanyakompensasi diberikan kepada perusahaan Indonesia yang melakukan litbang
Inefficiency Cost
• Harus ada kepatian bahwa litbang yang dilakukan untuk tujuan penciptaan economic value added, danbukan untuk penghindaran pajak semata
• Adanya fasilitas litbang, jangan sampai hanya menjadikan Indonesia sebagai cost center untuk kepentinganpenghindaran pajak
Moral Hazard
• .Fasilitas hanya diberikan untuk jenis kegiatan litbang tertentu yang memiliki nilai strategis penciptaaneconomic value added.Targeting
21
Framework Fasilitas PPh mendorong Tersedianya SDM berdaya saing tinggi
Pertimbangan Layaknya pemberian fasilitas bagi kegiatan vokasi industri: Penyiapan SDM berdaya saing tinggi seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah. Ketika pemerintah belum mampu secara optimal untuk menciptakan SDM berkualitas, dan meminta swasta
untuk terlibat untuk penyiapan SDM berkualitas, maka Pemerintah perlu memberikan kompensasi kepadaswasta yang ikut berperan dalam penyiapan SDM berkualitas.
Kriteria Kegiatan Vokasi Industri yang dapat diberi fasilitas: Kegiatan vokasi ditujukan untuk masyarakat umum, dan bukan vokasi dalam rangka diklat pegawainya. Kegiatan vokasi harus sesuai target pengembangan SDM berdasarkan program pemerintah (link and match
program) Kegiatan vokasi harus sesuai dengan target kompetensi yang diharapkan berkembang dan ditentukan oleh
Pemerintah. Kegiatan vokasi harus dilakukan sesuai kapasitas keahlian dari industri terkait.
TERIMA KASIH