institut pendidikan indonesia jl. pahlawan … 6. standar sarana dan prasarana pembelajaran 7....

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor :

Revisi : - Tanggal : -

Proses Penanggungjawab

Tanggal Na Jabatan Tanda

1. Perumusan Dr. Hudiana H, M.Pd.

Kepala Lembaga Sarana Dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor Institut Pendidikan Indonesia

3. Persetujuan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.


4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.


5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin,

Kepala SPMI

1

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat

Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan

kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi,

bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen Institut Pendidikan Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan mutu

penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality

Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan

Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi yang berlaku

di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

2

Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan jangka pendek,

jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan

SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional Institut Pendidikan Indonesia

2. Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa Barat

3. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada tingkat nasional

4. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan

peluang nasional

5. Periode 2026-2030 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

6. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

7. pengakuan secara internasional

8. Periode 2030-2034 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

9. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

10. pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademik di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu

pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Sarana Dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang

3

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi,

program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa

Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut

Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan

Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di

Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang

Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan kewenangan

secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi

d. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44 tahun

2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana

secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda

PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian,

dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua

SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan

turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu

harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan,

4

misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI

harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui

selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan

melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan

berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut

(pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat

Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga,

dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut

Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan

cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI yang

terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu

Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan

standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai

kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Hasil AMI dilaporkan oleh

Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali

dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a)

Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.

(b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan

Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI melakukan

tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P) Peningkatan

Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah

memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk

mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan

keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara

partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Institut Pendidikan

Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut, Pemimpin di tingkat Fakultas,

Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

5

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti

6. Standar Sarpras Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi :

1. Standar Hasil PKM

2. Standar Isi PKM

3. Standar Proses PKM

4. Standar Penilaian PKM

5. Standar Pelaksana PKM

6. Standar Sarpras PKM

7. Standar Pengelolaan PKM

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik

2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3. Standar Kerjasama Bidang Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Perpustakaan

5. Standar Sistem Informasi

6. Standar Penerimaan Mahasiswa

7. Standar Penyusunan Visi Misi

8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12. Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas

13. Standar Penggunaan Kendaraan Dinas

14. Standar Tata Naskah Dinas

15. Standar Pelaksanaan Upacara

16. Standar Pelaksanaan Rapat

17. Standar Keamanan Kampus

18. Standar Keselamatan Kerja

19. Standar Mitigasi Bencana

20. Standar Audit Internal

6

21. Standar Pengendalian Dokumen

22. Standar Pengelolaan Aset dan Inventaris

23. Standar Pengelolaan Buku Kas dan Keuangan

24. Standar Penerimaan Praktikan

25. Standar Magang dan Kerja Praktek Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia

7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia

8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

7

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32

Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 18 Januari 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA




Kepala Lembaga Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat








Kepala SPMI

8

I. VISI, MISI, DAN

TUJUAN VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia

dan masyarakat Jawa Barat khususnya.






Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.


II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Sarana Dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar. III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

9

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia. Masa berlaku manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Institut Pendidikan Indonesia.

IV. Definisi Istilah

1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

2. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.

3. ABCD yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat),. Competence (obyek), dan

Degree (keterangan). V. Langkah-langkah Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menjadikan visi dan misi Insitut Pendidikan Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan

akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar.

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan

dengan aspek lingkup standar SPMI.

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi.

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.

5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.

6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan

Insitut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan masukan.

7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan

dari unit kerja di Insitut Pendidikan Indonesia.

8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Interal

2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi : 1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara.

10

2. SOP Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Pedoman Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Surat Keputusan Rektor

VIII. Reference

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi 6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia 7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia 8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

1



Kode/No:

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYRAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA







Masyarakat








Kepala SPMI

2


VISI


Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia







Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa


2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.

2. Untuk memantau pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar SARANA DAN PRASARANA


Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.



pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan

3

dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan

2. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Sarana Dan Prasarana


4. Sopir adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi

kendaraan bermotor.

5. Satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan

usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan

swakarsa di lingkungan kerjanya

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang

disesuaikan dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau

sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan

isi standar yang telah ditetapkan.

3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan

nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni

secara periodik dan konsisten.

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar

dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

Standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Sarana Dan

Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat



tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara. 2. SOP Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Surat Keputusan Rektor

4

VIII. Reference




5



Kode/No:

MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN

PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Tanggal Nama Jabatan Tanda



Pengabdian Kepada

Masyarakat







5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

6


VISI


Tingkat Nasional

MISI




3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan



2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.


yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.


II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Sarana Dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana


Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.

7


1. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi




berkelanjutan

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran)

terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program

kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan,

kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan

isi standar SPMI.

3. Melakukan pencatatan bila ditekuman ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur

kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi

standar.

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian

penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang

menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI.

9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan





VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.

2. SOP Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Surat Keputusan Rektor

8

VIII. Reference






Kode/No:

MANUAL

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN


Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN




Tanggal Nama Jabatan Tanda



Pengabdian Kepada

Masyarakat







5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN

TUJUAN

VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan

Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan

Indonesia III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.


1. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi




berkelanjutan

3. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. V. Langkah-langkah pengendalian standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia dengan mengacu pada Audit Internal

Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir(Borang) yang

telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan

pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai

Auditi.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara,

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit

Internal dengan Auditi.

5. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan

tindakan koreksi dan rekomendasi. VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan


1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal



VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:



VIII. Reference






Kode/No:

MANUAL PENINGKATAN

PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA







Masyarakat








Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian

pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di

Institut Pendidikan Indonesia

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana


Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.


1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan

2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha

kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada

sebelumya.

V. Langkah-langkah peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan

yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang

terkait dengan standar SPMI.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau

tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan

kepentingan niversitas dan Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan Indonesia.

4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan

standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai,

pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan

standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan

penilaian pembelajara




VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:



VIII. Reference





Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl. berlaku

2018

Judul :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman

1 dari 5


Tanggal Nam Jabatan Tanda



Masyarakat








Kepala SPMI


VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi IPI, diantaranya disebutkan Melaksanakan pengabdian

pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang

pendidikan, maka Lembaga Pengabdian Masysrakat (LPM) IPI dibentuk untuk mengelola,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang

memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui

peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya

standar tertentu sebagai pedoman atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IPI melalui LPM menetapkan standar hasil

pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses

pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor Institut Pendidikan Indonesia.

2. Wakil Rektor I, II, dan III Institut Pendidikan Indonesia.

3. Dekan

4. LPM Institut Pendidikan Indonesia.

5. Program Studi.

6. Dosen dan Mahasiswa

7. Masyarakat/Tokoh Masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang

sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

7. LPM merupakan singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. LPM merupakan salah satu lembaga yang ada pada lingkungan IPI yang berfungsi untuk Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu Mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

8. Kepala Spmi adalah Badan yang menjamin mutu terhadap pelaksanaan standar.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPM merumuskan ketentuan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan agar mempermudah kelancaran kegiatan mulai tahun 2018.

2. Rektor IPI menetapkan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan agar mempermudah kelancaran kegiatan pengabdian pada setiap kegiatannya mulai tahun 2018.

3. LPM membuat laporan secara berkala terhadap uji kelayakan standar sarana dan prasara kemudian dilaporkan kepada Rektor setiap tahunnya.

4. Kepala SPMI memastikan ketersediaan sarana prasara berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IPI Garut melalui LPM membuat pedoman penggunaan sarana dan prasarana mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

2. LPM melakukan evaluasi mengenai sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman tersebut.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Laporan penggunaan sarana dan prasarana. 2. Laporan kepuasaan pengguna/pelaksana sarana dan prasarana 3. Laporan penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang

dipublikasikan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Hasil Evaluasi Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

IX. Referensi




INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

FORMULIR SPMI

Tgl. berlaku

2018

Judul :

FORMULIR BERITA ACARA

Halaman

1 dari 5

Pada hari ini ................ tanggal...............bulan ............... tahun ................, kami yang

bertandatangan dibawah ini :

I. Nama / NIP : ...............

Jabatan : Kepala LPM

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyerahkan)

II. Nama / NIP : ..................

Jabatan : Rektor

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima)

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan SK

Penetapan Standar Proses PKM kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima

penyerahan barang milik negara yang akan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buah, untuk

keperluan kegiatan Lain (lain) sebanyak 3 (tiga) tim pada Kantor Kabupaten Kendal Provinsi

Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

________________ _________________

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Berita Acara Rapat Standar Sarana PKM

BERITA ACARA

RAPAT ....................................................................................................................................................

Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan .............. tahun ..................., pukul ............... s.d.

.............. Wib, bertempat di ................................................................................., telah dilaksanakan Rapat

..........................................................., dihadiri ............. orang anggota perwakilan dari ................... orang

dengan agenda : ..................................................................................

Dengan keputusan :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. 1. .....................

2. 2. .....................

3. 3. .....................

4. 4. .....................

ketua, Sekretaris,

..................................... ....................................

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Monitoring Hasil Evaluasi Sarana PKM

PERIODE ..........................

No Hasil Temuan Tindak Lanjut

Garut ,................................

Mengetahui,

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Tim Monev

(................................................) (................................................)

institut pendidikan indonesia jl. pahlawan … 6. standar sarana dan prasarana pembelajaran 7....

Documents