instrumen pasar uang antar bank - bank indonesia · likuiditas rupiah instrumen pasar uang vi dasar...
TRANSCRIPT
Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar
Gantiah Wuryandani Ristia Icha Pramesi
Riska Rosdiana
Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang Antar Bank
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
i
DAFTAR ISI
Paragraf Halaman
Daftar Isi Hal. i Rekam Jejak Regulasi Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia
Hal. ii
Rekam Jejak Regulasi Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Hal. iii
Rekam Jejak Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank
Hal. iv
Rekam Jejak Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Hal. v
Dasar Hukum Hal. vi
Regulasi Terkait Hal. vi
Regulasi Bank Indonesia Hal. vi
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Par. 1 – 3 Hal. 1 – 2
Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia
Ketentuan Umum Par. 4 Hal. 2
Persyaratan Surat berharga Komersial (Commercial Paper) Par. 5 – 8 Hal. 3 – 4
Persyaratan dan Kewajiban Bank Par. 9 – 12 Hal. 4 – 5
Larangan Bagi Bank Par. 13 – 14 Hal. 6
Sanksi Par. 15 Hal. 6
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank
Umum Par. 16 Hal. 6 – 7
Karakteristik dan Persyaratan SiKA Par. 17 Hal. 8
Mekanisme Penerbitan dan Transaksi SiKA Par. 18 Hal. 8 – 9
Penyelesaian Transaksi Par. 19 Hal. 9
Pelaporan Par. 20 Hal. 9
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
Umum Par. 21 Hal. 9 – 10
Karakteristik dan Persyaratan Penerbitan SIMA Par. 22 Hal. 10
Mekanisme Transaksi Par. 23 Hal. 11
Penyelesaian Transaksi Par. 24 Hal. 11 – 12
Pelaporan Par. 25 Hal. 12
Lampiran Hal. 13 – 15
Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen PUAS Hal. 13 – 14
Contoh Laporan Transaksi SiKA Hal. 15
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
ii
Rekam Jejak Regulasi Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di
Indonesia
28/52/KEP/DIR/1995 Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan
Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia
28/49/UPG 1995
28/151/UPG 1996Perlakuan Persyaratan Pemeringkatan atas Surat
Berharga Komersial (Commercial Paper) yang Diterbitkan Melalui Bank Umum
Keterangan :
SE Masih Berlaku
KEP DIR Masih Berlaku
- 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Regulasi Terkait
Terkait
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
iii
Rekam Jejak Regulasi Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
21/48/KEP/DIR/1988 Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
SE 21/27/UPG 1988
17/44/KEP/DIR/1984 Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
Umum dan Bank Pembangunan
17/2/UPUM 1984
Keterangan :
SE Tidak Berlaku
PBI/KEP DIR Tidak Berlaku
PBI/KEP DIR Masih Berlaku
Dicabut
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
iv
Rekam Jejak Regulasi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank
Keterangan :
SE Masih Berlaku
SE 14/3/DPM 2012Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank
- 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah- 14/1/DPM/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
Regulasi Terkait
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
v
Rekam Jejak Regulasi Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
Keterangan :
SE Masih Berlaku
SE 14/2/DPM 2012Sertifikat Investasi Mudharabah
Antar Bank
- 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah14/1/DPM 2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
Regulasi Terkait
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
vi
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip
Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM 2012 Perihal Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip
Syariah Regulasi Bank Indonesia : - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR/1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan
Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR/1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito
oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DPM 2012 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/3/DPM 2012 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antar Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/151/UPG 1996 perihal Perlakuan Persyaratan Pemeringkatan atas
Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang Diterbitkan Melalui Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG 1995 perihal Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan
Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
1
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Moneter Likuiditas Rupiah Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank 1 Pasal 1
21/48/KEP/DIR 1988
a. Bank adalah bank umum dan bank pembangunan yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang didirikan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.011/1982 tanggal 1 September 1982.
c. Sertifikat deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan LKBB yang dapat dijualbelikan dalam pasar uang.
2 Pasal 2 21/48/KEP/DIR 1988
(1) Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito.
(2) Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam Rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
(3) Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
3 Pasal 3 21/48/KEP/DIR 1988 SE 21/27/UPG 1988 No. 4
(1) Sertifikat deposito dapat dijualbelikan dalam pasar uang, sehingga diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya
(2) Ketentuan mengenai hal tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan ini.
Warkat sertifikat deposito hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Pada halaman depan sekurang-kurangnya dicantumkan : a. Kata-kata “SERTIFIKAT DEPOSITO” dan “DAPAT
DIPERDAGANGKAN” dengan ukuran besar sehingga mudah terlihat.
b. Nomor seri dan nomor urut. c. Nama dan tempat kedudukan penerbit. d. Nilai nominal dalam Rupiah. e. Tanggal dan tepat penerbitan. f. Tingkat bunga atau diskonto. g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar
sejumlah uang tertentu dalam Rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
h. Tanda tangan Direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang ditempat sertifikat deposito diterbitkan.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
2
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 21/27/UPG 1988 No. 2
2. Pada halaman belakang dicantumkan klausula yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa : a. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta
dan piutangnya. b. Sertifikat deposito dapat dijualbelikan dan dapat
dipindahtangankan dengan cara penyerahan. c. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau
sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.
Dengan dikeluarkannya Ketentuan ini, maka bank dan LKBB dapat menerbitkan surat deposito tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.
Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia
BAB I Ketentuan Umum 4 Pasal 1
28/52/KEP/DIR/1995
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
2. Surat berharga komersial (commercial paper), dan selanjutnya disebut CP, adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
3. Pengatur penerbitan (arranger) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur rencana penerbitan CP;
4. Agen penerbit (issuing agent) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP;
5. Agen pembayar (paying agent) adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh waktu;
6. Pedagang efek (dealer) adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit CP untuk mengusahakan penjualan dan/atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya;
7. Pemodal (investor) adalah perorangan atau badan hukum domestic maupun asing yang membeli CP;
8. Grup atau kelompok perusahaan adalah perusahaan dan/atau kumpulan perusahaan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Peringkat (rating) adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu CP yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat ijin dari Bapepam.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
3
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
BAB II Persyaratan Surat berharga Komersial (Commercial Paper) 5 Pasal 2
28/52/KEP/DIR/1995 Butir a – f. 1 SE 28/49/UPG 1995 No. 1
CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mencantumkan :
1. Klausula sanggup dan kata-kata “SURAT SANGGUP” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Penetapan hari bayar; 4. Penetapan tempat pembayaran; 5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya; 6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan; 7. Tanda tangan penerbit
b. Berjangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum
Indonesia; d. Telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1
angka 9 Ketentuan ini; e. Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai
berikut : 1. Kata-kata “SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)”
yang ditulis setelah kata-kata URAT SANGGUP sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas;
2. Klausula “dapat diperdagangkan” pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal;
3. Pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;
4. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok;
5. Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok;
6. Nomor seri CP; 7. Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur
dalam Paragraf 4 Ketentuan ini. f. Pada halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut ;
1. Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”.
Yang dimaksud dengan pengertian “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres” adalah : a) Pemindahtanganan CP untuk pertama kalinya dilakukan degnan
cara endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD sehingga CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir.
b) Untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari endosan, endosemen tersebut di atas harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (without recourse).
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
4
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pasal 2 28/52/KEP/DIR/1995 Butir f. 2
2. Cara perhitungan nilai tunai.
6 Pasal 3 28/52/KEP/DIR/1995
(1) CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya.
(2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
(3) Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatanganserta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.
7 Pasal 4 28/52/KEP/DIR/1995
(1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
(2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.
8 Pasal 5 28/52/KEP/DIR/1995
Perdagangan CP di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.
BAB III Persyaratan dan Kewajiban Bank 9 Pasal 6
28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1) – (2) SE 28/49/UPG 1995 No. 2 Pasal 6 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (3)
(1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedangang efek, atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat.
(2) Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek, atau pemodal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek.
Yang dimaksud dengan kualitas investasi (investment grade) untuk peringkat CP adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek (saat ini adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO), yaitu CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari urutan yaitu memadai (PA4), memuaskan (PA3), kuat (PA2), dan paling tinggi (PA1).
(3) Kegiatan usaha Bank sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen
pembayar, atau pedagang efek tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.
10 Pasal 7 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1)
(1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang objektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat : a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh
akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam degnan kualifikasi wajar tanpa syarat;
b. Laporan keuangan kuartalan terbaru;
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
5
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 28/49/UPG 1995 No. 3 SE 28/151/UPG 1996 No. 1 SE 28/151/UPG 1996 No. 2 Pasal 7 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (2) – (3) SE 28/49/UPG 1995 No. 4
c. Anggaran dasar perusahaan penerbit; d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam
transaksi CP; e. Peringkat CP.
Perlu dilampirkan surat pernyataan asli dari lembaga pemeringkat efek atas penetapan peringkat tersebut. Persyaratan pemeringkatan (rating) bagi Surat Berharga Komersial (CP) tetap berlaku sejak tanggal 2 Februari 1996 Untuk itu bank-bank umum yang melakukan kegiatan sebagai pengatur penerbitan wajib menerima surat pernyataan pendaftaran diri perusahaan pemeringkat melalui perusahaan penerbit CP.
(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dilakukan dengan media cetak. (3) Kegiatan bank sebagai pengatur penerbitan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dilaporkan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.
Dalam rangka penyampaian laporan atas kegiatan bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan kepada Bank Indonesia, digunakan formulir “Laporan Kegiatan dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)” dan menyampaikan laporan tersebut untuk setiap program penerbitan CP selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan CP tersebut kepada Bank Indonesia.
11 Pasal 8 28/52/KEP/DIR/1995 SE 28/49/UPG 1995 No. 5
Agen penerbit wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat administratif adalah penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif dengan memperhatikan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit CP, kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit CP serta keaslian kertas CP yang bersangkutan, maupun dari segi yuridis, dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengabsahan yang dilakukan oleh bank yang bertindak sebagai Agen penerbit, dijelaskan bahwa tanda tangan pejabat bank yang melakukan pengabsahan atas CP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun.
12 Pasal 9 28/52/KEP/DIR/1995
(1) Bank dapat membeli CP di pasar perdana maupun pasar sekunder, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain.
(2) Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
6
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
BAB IV Larangan Bagi Bank 13 Pasal 10
28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1) SE 28/49/UPG 1995 No. 6 Pasal 10 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (2)
(1) Bank dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, atau pemodal atas penerbitan CP dari : a. Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang
bersangkutan; b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai
pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut : a. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada di bank yang
bersangkutan, termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga pemeringkat efek yang akan melakukan pemeringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit;
b. Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan CP. (2) Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP.
14 Pasal 11 28/52/KEP/DIR/1995
Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit CP.
BAB V Sanksi
15 Pasal 12 28/52/KEP/DIR/1995 SE 28/49/UPG 1995 No. 7
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar bank
Romawi I Umum 16 SE
14/3/DPM 2012 Romawi I
1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
7
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
5. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
6. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
7. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah.
8. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.
9. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan Komoditi di Bursa.
10. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (stock) komoditi di pasar komoditi syariah.
11. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli Komoditi di Bursa.
12. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Komersial.
13. Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
14. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
15. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah tanda bukti penguasaan Komoditi di Bursa yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar komoditi syariah secara elektronik.
16. Qabdh adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hokum (tasharruf) terhadap komoditi tersebut, seperti menjual, menerima manfaat atau menanggung risikonya.
17. Qabdh Hukmi adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik.
18. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
8
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Romawi II Karakteristik Dan Persyaratan SiKA 17 SE
14/3/DPM 1012 Romawi II
SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut : 1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa dengan
menggunakan akad Murabahah. 2. Diterbitkan dalam rupiah. 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless). 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus
enam puluh lima) hari. 5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya. 6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa. 7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi di Bursa
yang menjadi dasar penerbitannya. 8. Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal dan
tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 9. Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA
harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Romawi III Mekanisme Penerbitan Dan Transaksi SiKA 18 SE
14/3/DPM 1012 Romawi III
1. SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku Konsumen Komoditi. 2. SiKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan BUS, UUS,
atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial.
3. Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
4. Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud menggunakan akad Ju’alah.
5. SiKA memuat informasi antara lain : a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat
Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT); b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.
6. Mekanisme Transaksi SiKA a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta
Komersial untuk melakukan pembelian Komoditi di Bursa dan berjanji (al wa’d) akan melakukan pembelian komoditi dimaksud.
b. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (al bai’) sebesar nilai nominal komoditi.
c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT.
d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad Murabahah.
e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad Murabahah dan menerbitkan SiKA.
f. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial (Qabdh Hukmi).
g. Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
9
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad al bai’ sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.
h. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan SPAKT yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf f.
i. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi.
7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi dengan Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh merupakan pihak yang sama.
Romawi IV Penyelesaian Transaksi 19 SE
14/3/DPM 1012 Romawi IV
1. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi.
2. Pada saat SiKA diterbitkan, Peserta Komersial menyerahkan SPAKT kepada Konsumen Komoditi.
3. Pada saat penjualan Komoditi di Bursa oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Pedagang Komoditi melakukan transfer dana kepada Konsumen Komoditi sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.
4. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal komoditi ditambah marjin perdagangan Komoditi di Bursa.
Romawi V Pelaporan 20 SE
14/3/DPM 1012 Romawi V
1. BUS atau UUS yang melakukan transaksi SiKA wajib melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem LHBU.
2. Dalam hal transaksi SiKA belum dapat dilaporkan secara online melalui Sistem LHBU, BUS dan UUS melaporkan transaksi SiKA yang dilakukan dengan mengirimkan softcopy laporan melalui e-mail dan hardcopy laporan melalui faksimili kepada Direktorat Perbankan Syariah dan Direktorat Pengelolaan Moneter.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran ketentuan ini.
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Romawi I Umum 21 SE
14/3/DPM 1012 Romawi I
1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
10
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Sertifikat Investasi Mudaharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.
9. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
10. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
11. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
Romawi II Karakteristik Dan Persyaratan Penerbitan SIMA 22 SE
14/3/DPM 1012 Romawi II
SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut : 1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah. 2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing. 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless). 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus
enam puluh lima) hari. 5. Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. 6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap
dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. 7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar
penerbitannya.
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
11
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Romawi III Mekanisme Transaksi 23 SE
14/3/DPM 1012 Romawi III
1. SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS. 2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing. 3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan
menggunakan akad jual beli (al bai’) pada harga yang disepakati. 4. Penjual SIMA dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang
telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang disepakati di awal.
5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad Ju’alah.
7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain : a. nilai nominal investasi; b. jangka waktu investasi; c. nisbah (bagi hasil); d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu asset yang
memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan
e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.
8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.
9. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.
Romawi IV Penyelesaian Transaksi 24 SE
14/3/DPM 1012 Romawi IV
1. Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA.
2. Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA: a. sebesar nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA yang
diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tetap. b. sebesar nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan dengan
dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap 3. Untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal
hasil tidak tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.b., pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah SIMA jatuh waktu.
4. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (al bai’), pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
5. Dalam hal SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan akad jual beli (al bai’) dan penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pada awal transaksi, para pihak yang bertransaksi menyepakati harga
Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang
12
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
pada saat penjualan SIMA dan harga pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali .
b. Penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA dengan menandatangani dokumen janji untuk membeli kembali yang terpisah dari dokumen perjanjian jual beli.
c. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
d. Pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal.
Romawi V Pelaporan 25 SE
14/3/DPM 1012 Romawi V
BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.
CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN INSTRUMEN PUAS
No. (diisi nomor surat) (tanggal surat) Lamp. (diisi jumlah lampiran)
Kepada Bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10350 U.p. Direktorat Perbankan Syariah Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen PUAS
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
penerbitan Instrumen PUAS dengan nama .............................. Untuk
melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan :
a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS
yang akan diterbitkan;
b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS
terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan yang
meliputi karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak
yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko
Instrumen PUAS tersebut;
d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak
keuangan; dan
LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/1/DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012ESEMBER 2011 PERIHAL PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
e. informasi …
13
e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang menurut hemat kami
relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen
PUAS tersebut.
Demikian permohonan kami.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
cc.-Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,
HENDAR
(Tanda tangan dan nama
Direksi BUS/Direksi Kantor
Pusat Bank
Konvesional/Kepala UUS)
14
Kepada Yth.
Bank Indonesia
cq. :
Direktorat Perbankan Syariah (Fax 021-3447620)
Direktorat Pengelolaan Moneter (Fax 021-2310171)
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta-10350
CONTOH LAPORAN TRANSAKSI SiKA
Jakarta, (diisi tanggal)
(tanda tangan pejabat/pegawai bank yang bertanggung jawab)
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,
HENDAR
Sandi Bank Jenis Kegiatan
Usaha
Tanggal Laporan Jumlah record isi
ID
Ope
rasio
nal
No
Ref
Sandi
Bank
Penanam
Dana
Sandi
Bank
Pengelola
Dana
Mata
Uang
Tk.
Imbalan /
Margin
Instrumen
PUAS
Volume
(juta Rp)
Volume
(valuta
dasar)
Tgl
Valuta
Tgl Jth.
Tempo
Jk.
Waktu
Jam
Transaksi
Jenis kegiatan usaha bank
penanam dana Jenis kegiatan usaha bank pengelola dana
LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 3 /DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012 DESEMBER 2011 PERIHAL SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK
15