introduction to maqasid syariah maqasid al- · pdf filepentingnya implementasi maqasid syariah...
TRANSCRIPT
1
RANGKUMAN I-LEARN USHUL FIQH DAN QAWA’IDUL FIQIYAH
INTRODUCTION TO MAQASID SYARIAH
Maqasid al-Shari’ah
Secara etimologis “Maqasid” dari kata dasar arab “qasada” (maksud atau tujuan).
Kata “qasd” (posisi diantara berlebih-lebihan dan kikir, dapat juga diartikan sebagai
keadilan)
Secara terminologis
- Ibnu „Asyur : maqasid syariah‟ah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah swt.
yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya.
- Al-Fasi : maqasid shari‟ah ialah tujuan atau rahasia Allah swt. Dalam setiap hukum syariat-
Nya.
- Ar-Risuni : maqasid shari‟ah yaitu Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk
merealisasikan kemaslahatan hamba.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan maqasid shari‟ah ke beberapa point berikut:
a. Tujuan umum yang hendak dicapai oleh shari‟ah
b. Nilai yang dibangun oleh shari‟ah
c. Kepentingan umum yang terintegrasi secara umum (maslahah)
d. Amar ma‟ruf
e. Nahi mungkar
Shari’ah
Secara estimologis, shari‟ah jalan menuju sumber air, jalan yang lurus yang diikuti.
Secara teknikal, shari‟ah desain dari suatu hukum, atau sistem hukum. Seperti yang
tertera pada Q.S. al-Maidah ayat 48.
Dari pengertian tersebut dapat diturunkan pengertian shari‟ah sebagai berikut:
a. Berisi hukum, aturam, regulasi, perintah, kewajiba, panduan, prinsip, ideologi, keimanan dan
tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek di kehidupan.
b. Meliputi semua aspek kehidupan manusia di muka bumi.
c. Meliputi kehidupan di dunia dan akhirat
d. Shari‟ah merupakan keseluruhan hukum yang telah ditentukan oleh Allah sementara fiqh
merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid
e. Fiqh meliputi permasalahan manusia yang membutuhkan pendalaman hukum lebih lanjut
Pentingnya Implementasi Maqasid syariah dalam Ijtihad
Peran penting Maqasid syariah dalam ijtihad
a. Menentukan level kemaslahatan dan kemafsadahan yang timbul dari permasalahan yang
ada.
2
b. Mengidentifikasi tujuan dibalik diperlakukannya suatu hukum dan membantu dalam
menetapkan keakuratan suatu hukum.
c. Untuk mengetahui penyebab utama diperlakukannya suatu hukum.
d. Dan terakhir yaitu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam ijtihad
Pentingnya Implementasi Maqasid syariah dalam Mengembangkan Ekonomi dan
Bisnis Islam
Peran Penting Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam
a. Hubungan antara tujuan dari maqasid syariah dan tujuan dari transaksi bisnis itu sendiri
penting. Hal itu disebabkan karena harta termasuk dalam aspek maqasid syariah dan harus
dilindungi agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
b. Transaksi bisnis baik lokal maupun internasional harus berdasarkan prinsip-prinsip dari
hukum Islam. Hal itu disebabkan karena maqasid syariah juga berperan sebagai pedoman
dalam melakukan kegiatan untuk melindungi dan memelihara harta.
c. Tujuan dari transaksi bisnis ini adalah kelanjutan dari tujuan umum yang hendak dicapai dari
maqasid syariah.
d. Aturan-aturan dari transaksi bisnis harus berada di dalam aturan dari maqasid syariah.
e. Maqasid syariah menjamin bahwa prinsip syariah dan penerapannya cocok.
Maqasid Al-Shari’ah dan Ekonomi Islam
Menurut Umer Chapra tujuan dari sebuah sistem ekonomi ditentukan dari worldview-nya.
Prof. Alparslan Worldview adalah asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-
aktivitas ilmiah dan teknologi, setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada
pandangan hidupnya dan dalam pengertian itu maka aktivitas manusia dapat direduksi
menjadi pandangan hidup.
Ditinjau melalui worldview Islam, tujuan sistem ekonomi merupakan turunan dari tujuan
syariah.
Tiga konsep fundamental.islamic worldview :
tauhid (keesaan Allah)
khilafah (kekhalifan manusia sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia)
„adalah (keadilan)
Ketiga aspek tersebut menjadi serangkaian pedoman agar kita mengerti tujuan
diciptakannya manusia. Tujuan dari penciptaan manusia sendiri terdapat dalam Al-Qur‟an
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku.” (Adz-Dzariyat, 51:56)
Tujuan dari penciptaan manusia aspek ke-tauhid-an dengan cara beribadah kepada Allah
SWT Manusia dalam memenuhi tujuan tersebut harus memahami konsep khilafah yang
berlandaskan aturan-aturan Allah SWT jika manusia telah bertindak sesuai aturan-aturan
3
Allah maka manusia akan meraih kepuasan dalam hidup mereka seperti yang
difirmankan Allah pada Al-Qur‟an Surat Al-Qasas ayat 77
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas, 28:77)
Kriteria Maqasid Syariah
Terdapat beberapa kriteria penting dari maqasid syariah yaitu;
1) Stabilitas dan konsistensi
2) Nyata tidak ambigu
3) Berkelanjutan dan dapat diukur
4) Umum dan komprehensif
5) Tidak ada pembatalan
6) Diakui semua agama
Klasifikasi Maqasid Syariah
1. General Maqasid
Tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keseluruhan syari'ah.
Diantara maqasid umum tersebut adalah sebagai berikut;
a. Setiap kesepakatan harus jelas
b. Setiap kesepakatan bisnis harus adil
c. Komitmen dengan kesepakatan
Maqashid Syariah
Berdasarkan Tujuan
General Specific Partial
Berdasarkan Keadaan
definitif spekulatif khayalan
Berdasarkan Urgensi
Dharuriyat Hajiyyat Tahsiniyat
4
d. Melindungi hak kepemilikkan
e. Ketentuan-ketentuan akad syariah
f. Harta itu harus terdistribusi
g. Kewajiban bekerja dan memproduksi
h. Investasi harta
i. Investasi dengan akad mudharabah
2. Specific Maqasid
Tujuan Berhubungan dengan bagian tertentu dari hukum seperti tujuan syari'at di bidang
keuangan, pernikahan, bidang ekonomi, dll.
Di antara maqasid khusus tersebut adalah sebagai berikut;
a. Maqasid pelarangan riba dalam surat Ali
Imran ayat 130
b. Maqasid pelarangan riba dalam surat Al-
baqarah ayat 275
c. Maqasid perbedaan antara jual beli dan
riba
d. Maqasid larangan riba qardh
e. Maqasid larangan praktik Talaqqi Rukban
f. Maqasid larangan Gharar
g. Maqasid dalam hadits tentang gharar
h. Maqasid larangan Ba‟i al-i‟nah
i. Maqasid dalam perbedaan ulama tentang
Ba‟i al-Inah
j. Maqasid larangan Ba‟i al-Kali bi al-kali
(jual beli utang)
k. Maqasid dalam perbedaan ulama tentang
Ba‟i ad-Dain Lighairi al-Madin bi Tsamanin
Hai
l. Maqasid larangan ihtikar
m. Maqasid larangan Ba‟i Najasy
n. Maqasid Ba‟i atain Fi Bai‟ah (Two In One)
o. Maqasid larangan Maisir
p. Maqasid larangan Risywah (suap)
q. Maqasid dalam perbedaan ulama tentang
pengelolaan dan non-halal
r. Maqasid larangan menggunakan emas
bagi laki-laki
s. Maqasid larangan Tas‟ir (menetapkan
harga)
3. Partial Maqasid
Tujuan menunjukkan maqsad (tujuan) dan hikmah di balik diberlakukannya keputusan
tersebut, seperti tujuan larangan riba dalam transaksi keuangan, tujuan dari larangan
najjash dalam lelang (inflasi buatan dari harga tanpa niat untuk membeli).
4. Definitive Maqasid (Maqasid Pasti)
Menurut Ashur maslahah ini telah didirikan pada bukti eksplisit yang menghalangi
interpretasi apapun.
Contoh : Firman Allah dalam surah Al-Imran (3:97) "Padanya terdapat tanda-tanda yang
nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasuki (Baitullah) menjadi amanlah
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia yang sanggup mengerjakannya;
5
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya, Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam."
5. Spekulative Maqasid (Maqasid spekulatif )
Menurut Ashur maslahah ini bersifat dugaan, terdiri dari alasan yang dilaksanakan hanya
sebagai dugaan atau hal-hal yang mungkin belum terjadi.
Contohnya; menjaga dan megawasi rumah di perkotaan ketika seseorang merasa takut dan
tidak aman.
6. Illusion Maqasid (Maqasid khayalan )
Menurut Ashur untuk mencari keuntungan(kesenangan) seseorang, tetapi ketika diselidiki
hal tersebut menjadi berbahaya.
Contoh; mengkonsumsi obat-obatan narkotika seperti ganja. Dikonsumsi untuk memberi
kesenangan , meskipun tidak mendapatkan keuntungan (kesenangan) tetapi hal tersebut
berbahaya.
7. The Necessities or Essential (Daruriyyat)
Daruriyyat Penegakan kemaslahtan agama dan dunia. Jika daruriyah hilang maka
kemaslahatan dunia dan akhirat juga hilang, sehingga muncul kerusakan.
8. The Needs (Hajiyyat)
Hajiyyat hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan
kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Bahaya yang ditimbulkan jika
hajiyyat tidak terlaksana maka akan mengganggu kemaslahatan umum.
9. Complementary (Tahisiniyyat)
Tahisiniyyat melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan untuk menghindari hal-hal yang
buruk dalam kehidupan.
6
MAQASID SYARIAH AND THE DOCTRINE OF MASLAHAH
Imam Al Syatibi maslahah dalam pengetian secara syar‟i mengambil manfaat dan
menolak kemafsadatan (kerusakan) yang tidak hanya bersandar kepada akal sehat, tetapi
dalam rangka memelihara hak hamba.
Imam Al Ghazali maslahah sebagai sebuat ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha)
mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.
Al-Syatibi menyatakan bahwa tidak semua maslahah secara duniawi dapat diketahui oleh
akal, namun hanyalah sebagian dan lainnya diketahui melalui syariat. Jika akal dapat
mengetahui segala kemaslahatan duniawi secara mutlak, syariat hanya berfungsi sebagai
pedoman ukhrawi, padahal syariat bermaksud menegakkan keduanya, kehidupan duniawi
dan ukhrawi (Yusdani :hal, 6)
Kiteria Maslahah
Kriteria maslahah (dlawabith al-maslahat) menurut Al-Syatibi ;
1. Maslahah itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan
membuatnya tunduk kepada hawa nafsu.
2. Maslahah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan
sebagian juziyat-nya. (Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-maqosid
menuju ijtihad yang Dinamis)
Kriteria maslahah menurut Al Ghazali ;
1. Kemaslahatan menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan
2. Kemaslahatan menurut ukurannya adalah wahyu
Konsep Istislah dan Maslahah Mursalah
Istislah menurut bahasa “Mencari kemaslahatan”
Menurut ahli Usul fiqh Istislah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada
nasnya atau tidak ada ijma‟ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata
(yang oleh syara‟ tidak dijelaskan ataupun dilarang).
Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan
syara‟
Contoh : Zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut
mereka sesuai dengan adat-istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan
kehendak syara‟, karenanya tidak dinamakan mashlahah.
7
Tujuan dari hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun
akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara‟ yaitu : terpeliharanya agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta serta upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang
berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara‟ tersebut.
Pendapat Para Ulama :‟
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah al-mursalah sebagai
dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum.
Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam
menetapkan hukum. Menurut mereka mashlahah al-mursalah merupakan induksi dari logika
sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.
Imam Syathibi mengatakan keberadaan dan kualitas mashlahah al-mursalah itu bersifat
pasti (qath‟i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni(relatif).
Jumhur ulama berpendapat mashlahah al-mursalah adalah hujjah syari‟yyah yang
dijadikan dasar pembentukan hukum dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash
atau ijma atau qiyas atau istishan disyariatkan padanya kemaslahatan umum.
Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah, apabila menyangkut kemaslahatan orang
banyak bisa menjadi dharuriyyah
Untuk bisa menjadikan mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum,
ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu :
1. Kemaslahatan itu haruslah merupakan suatu kemaslahatn yang hakiki,dan bukan suatu
kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
2. Bahwa kemaslahatan ini adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan
hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma‟.
Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat
dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu :
1. Mashalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan Syara‟
2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau beetentangan dengan nash syara‟
3. Mashlahah itu termasuk kedalam kategori mashlahah yang dharuri(berlaku sama untuk
semua orang)
Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam
menetapkan hukum, antara lain adalah :
8
1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung
kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman
2. Bahwasannya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan
hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma.
4. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti
Umar ibn al-Khaththab memberi bagian zakat kepada para mu‟allaf. Abu Bakar
mengumpulkan al-Qur‟an atas saran Umar ibn al-Khaththab. Umar bi Khattab menuliskan
al-Qur‟an pada satu logat bahasa demi memelihara tidak terjadi perbedaan bacaan al-
Qur‟an itu sendiri.
Alasan para ulama yang menerima Istislah sebagai dalil syara‟;
1. Kemaslahatan yang diharapkan manusia itu tumbuh dan bertambah.
2. Kalau diamati benar-benar, para sahabat dan tabi‟in beserta imam-imam mujtahid, mereka
telah menetapkan hukum-hukum dengan berdasarkan para kemaslahatan.
Alasan ulama yang menolak Istislah sebagai dalil syara‟ Imam Syafi‟i
1. Syari‟at islam mempunyai tujuan menjaga tujuan kemaslahataan manusia.
2. Kalau menetapkan hukum berdasarkan pada kemaslahatan semata yakni yang terlepas dari
syara‟, sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu.
Ruang Lingkup Penerapan Maslahah Mursalah
Ruang lingkup penerapan Maslahah Mursalah dikalangan kelompok pemegangnya terbatas
pada bidang mu‟amalah saja, kemaslahatandalam bidang inilah yang mungkin ditemukan
dan diketahui.
Mashlahah yang tidak diakui ajaran syari‟ah :
Kepentingan yang bertentangan dengan mashlahah yang diakui terutama pada tigkat
pertama. Mashlahah ini disebut Mashlahah al-Mulghah.
Mashlahah al-Mulghah kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟, karena bertentangan
dengan ketentuan syara‟. Misalnya, penetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut
bagi seseorang (penguasa Spayol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di
siang hari Ramadhan.
Mashlahah yang tidak diterima dan tidak diakui :
Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara‟ dan
tidak pula dibatalkan/ditolak syara‟ melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam bentuk ini
terbagi kedalam dua macam yaitu :
9
1. Mashlahah al-gharibah, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan
yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara‟, baik secara rinci maupun secara umum.
Kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.
2. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna
nash.
Kriteria Maslahah Dan Mafsadah
1. Manfaat atau bahayanya benar-benar ada dan bersifat terus-menerus, seperti mengambil
manfaat udara dan sinar matahari atau membakar sebuah kebun dengan tujuan hanya
untuk merusaknya.
2. Keberadaan manfaat atau pun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan dan
dapat diketahui dengan akal sehat, seperti menyelamatkan orang yang tenggelam di laut.
3. Tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat
di dalamnya. Contohnya di dalam khamr terdapat manfaat yaitu membangkitkan keberanian
dan mudharat yaitu merusak akal, hanya saja sisi mudharatnya tetap tidak bisa digantikan
dengan sisi kemaslahatannya.
4. Manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan
dengan bantuan murajjih seperti kewajiban memberikan ganti rugi atas perusakan harta
seseorang dengan sengaja.
5. Manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya,
seperti bahaya yang dihasilkan dari peminangan seseorang terhadap wanita yang berada
dalam pinangan orang lain.
Aplikasi Maslahah dalam Keuangan Islam
1. Implementasi Valid (Sesuai dengan aturan Syariah dan untuk tujuan Maslahah)
Penggunaan interest rate sebagai patokan
Penggunaan janji sebagai komponen alat dalam pembelian Murabahah
Penggunaan janji sebagai komponen alat dalam pertukaran mata uang
2. Implementasi Invalid (Tujuannya untuk maslahah namun tidak sesuai dengan aturan
syariah)
Mengatur ulang tanggal pembayaran dalam Murabahah
Sekuritisasi dalam piutang Murabahah
10
MAQASID SYARIAH AND WEALTH
Pengertian Harta
Harta berasal dari kata al-mayl yang berarti kecenderungan dimana manusia cenderung
untuk mencintai harta.
Al-Maal (harta) sesuatu yang dimiliki oleh manusia.
Mazhab Hanafiah harta sebagai “ segala sesuatu yang membuat orang cenderung untuk
mendapatkannya dan bisa disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan”.
Imam Hanbali harta menjadi “ sesuatu yang mempunyai manfaat dan bisa didapatkan
walaupun tidak dibutuhkan”.
Imam Syafi‟i harta menjadi, “Sesuatu yang bisa ditukar dan memiliki perhatian”
Dari semua itu, secara umum harta bisa diartikan sebagai “semua hak yang memiliki nilai
materil”
Sifat harta menurut sudut pandang Syari‟ah
Pentingnya harta Q.S. al-Baqarah ayat 272
Harta dibutuhkan dan disukai Q.S. Ali Imran : 14
Harta adalah ujian untuk manusia Q.S. Ali Imran : 186
Harta sebaga jalan untuk mencapai Maslahah Q.S. Al Mulk: 15
Menolak harta yang menjadi sarana pendatang Mafsadah dan keburukan Q.S. Al Anfal :
36
Prinsip Kekayaan dalam Syariah
1. Kepemilikian seluruh kekayaan adalah Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan alam
semesta adalah ciptaan Allah Q.S. Al Baqarah : 284
2. Manusia adalah khilafah.Apa yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan dari Allah.
3. Kemanfaatan dari kekayaan. Bentuk pengambilan manfaat ini lebih mengutamakan
maslahah dan mengacu kepada maqasid syariah.
4. Kekayaan adalah sarana bukan tujuan.
Siklus Kekayaan (Cycle of Wealth)
11
1. Wealth Creation
- Pandangan atas kekayaan dalam prespektif Islam dan hak yang berkaitannya :
a. Manusia sebagai khalifah termasuk dalam pengelolaan harta dan nantinya akan
bertanggung jawab kepada Allah sesuai QS An- Nur : 33.
b. Menjadikan syariah sebagai panduan standar dan parameter dalam aktivitas ekonomi sehari
–hari.
c. Bersyukur atas posisi sebagai pribadi yang mampu dan berperan sebagai „tangan di atas‟.
- Hak orang lain dalam kekayaan seseorang QS At –Taubah : 60 (ashnaf zakat)
2. Accumulation of Wealth
Objektif dari pengumpulan harta :
a. Untuk orang – orang yang memiliki akumulasi harta dengan jumlah besar, objektif yang
utama adalah untuk menjaga dan memelihara harta tersebut dan bukan fokus pada
penambahan modal nya.
b. Untuk orang – orang yang ingin mencapai penambahan modal, objektif yang ingin dicapai
adalah keseimbangan antara investasi dan pemeliharaan modal melalui instrumen deposit
yang bersifat tetap.
Faktor dan hipostesis pada akumulasi harta :
1. Lebih banyak tabungan, lebih banyak akumulasi.
2. Lebih banyak menabung dan mengurangi pengeluaran.
3. Lebih banyak menabung, lebih sedikit tingkat investasi yang dibutuhkan.
Konsep Islam dalam akumulasi harta :
1. Tidak boleh mengakumulasi harta tanpa maksud yang baik sesuai syariah karena akan
mencederai hak – hak kaum muslim lainnya
2. Tidak boleh didiamkan, lebih baik diinvestasikan
3. Tidak boleh mengganggu waktu ibadah
Keterampilan yang diperlukan untuk memobilisasi kekayaan :
Creation of wealth
Accumulation of Wealth
Protection of Wealth
Purification of Wealth
Distribution of Wealth
12
1. Keterampilan syariah
2. Keterampilan manajemen da perencanaan
3. Keterampilan keuangan
4. Keterampilan komunikasi
5. Keterampilan pemasaran
6. Keterampilan teknikal
3. Protection of Wealth
1. Pendekatan Negatif
a. Pelarangan menghancurkan harta
b. Pelarangan menghabiskan harta
2. Pendekatan Positif
a. Dorongan dalam bisnis dan perdagangan
b. Pengakuan dari kepemilikan pribadi, dengan tujuan :
i. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik dalam
perekonomian dibanding sistem komunisme atau kapitalisme
ii. Dapat di kotakkan menjadi manajemen risiko melalui penerapan takaful, sebuah
mekanisme proteksi untuk mengurangi resiko kegagalan sisi keuangan karena
kecelakaan.
4. Purification of Wealth bertujuan memenuhi Syariah dan memperoleh Ridho Allah dan
dimaknai sebagai sebuah proses yang harus dipenuhi pemilik dan itu bukanlah suatu
pilihan.
5. Distribution of Wealth Objektif(tujuan) dari distribusi kekayaan :
Untuk memenuhi kehidupan seseorang
Membuat keseimbangan dalam perekonomian
Consumer Social Responsibiliy
Memberikan kesamaan dalam pemenuhan hak setiap orang
Menghindarkan pemusatan kekayaan pada golongan atau orang tertentu
Melibatkan semua golongan masyarakat untuk ikut dalam the cycle of wealth creation
Tools dalam pemerataan kekayaan :
1. Zakat berupa zakart fitrah dan zakat mal
2. Ushr
3. Kaffarah uang denda jika melanggar syariah berupa uang, makanan/pakaian.
4. Mirath
13
5. Warisan
6. Kharaj Pajak / Retribusi untuk lahan dan digunakan pemerintah untuk proyek
sosial
14
MAQASID SYARIAH IN ISLAMIC AND FINANCE BASED ON GENERAL APPROACH
Ekonomi konvenional fokus pada pertumbuhan ekonomi dan material returns
Ekonomi syariah dengan sistem maqasid al-shari‟ah-nya
Maqasid al-shari‟ah secara garis besar memiliki dua pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Umum (General Approach)
2. Pendekatan Spesifik (Specific Approach)
Stabilitas Ekonomi, Finansial, dan Bisnis
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, finansial, dan bisnis :
Ekonomi konvensional menyerahkan semua kepada pasar (Teori Invicible Hand)
Ekonomi Syariah maqshid syariah, yaitu dengan :
1. Menyalurkan harta melalui sistem finansial.
2. Menjaga harta publik.
3. Mengubah simpanan menjadi investasi.
4. Memastikan simpanan disalurkan menjadi investasi bisnis yang produktif.
5. Menghubungkan simpanan ke dalam aktivitas ekonomi.
6. Memungkinkan untuk orang yang tidak memiliki akses langsung ke pasar untuk masuk
dan berpartisipasi di dalamnya.
Memastikan Keadilan di dalam Bisnis dan Finansial
Ekonomi syariah memiliki beberapa cara untuk memastikan keadilan di dalam bisnis dan
financial yang seluruhnya bersumber dari Al-Quran dan/atau Hadist, yaitu:
1. Larangan Riba surat Al-Baqarah ayat 275
Ada dua jenis riba yang dilarang oleh Islam yaitu;
Riba al-Nasi‟ah (riba penundaan) ketika dua zat ribawi (lihat al-amwal al-
ribawiyyah) dipertukarkan, dimana satu barang segera ditukarkan dan yang lainnya
dengan penundaan
Riba al-Fadl (Riba pertukaran dengan surplus) transaksi pertukaran suatu
komoditas dari jenis yang sama tetapi memiliki ukuran yang tidak sama, atau
pengiriman salah satu komoditas ditunda.
2. Larangan Monopoli
3. Larangan Gharar (ketidakpastian). Tools yang digunakan untuk mencegah
ketidakpastian:
Sighah kontrak.
Kompetensi dari pihak yang terikat kontrak.
15
Subjek dari kontrak.
4. Larangan Pemaksaan
5. Larangan Ghalat (menyalahi kontrak)
6. Larangan Ghubn (diskriminasi harga)
7. Larangan Penipuan
Mendirikan Akad yang Menguntungkan
Maqasid Syariah bertujuan untuk mengembangkan kesesuian keuangan Islam dalam semua
kondisi. Beberapa prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam yang dikelompokkan dalam
berbagai tipe akadnya:
1. Akad pembagian keuntungan dan kerugian
a. Akad Musyarakah pembagian untung dan rugi (keduanya menjalankan bisnis)
b. Akad Mudharabah pembagian keuntungan dan kerugian (investasi)
2. Akad jual beli
a. Murabahah (Membeli barang, kemudian dijual kepada pemohon dan disepakati
labanya)
b. Salam (Bayar di awal, barang di akhir)
c. Istishna‟ (Pada barang manufaktur, bayarnya bisa di awal/cicil/akhir, barang di akhir)
d. Mu‟ajjal (Kredit)
e. Ijaarah (Sewa)
3. Akad yang berdasarkan upah
a. Wakalah (Agen/mewakilkan)
b. Ju‟alah (Janji/komitmen untuk memberikan imbalan)
4. Akad yang tidak boleh dikenakan bayaran
a. Qardh al-Hasan (Pinjaman)
5. Akad pendukung dan akad lainnya
a. Kafalah (Jaminan)
b. Rahn (Gadai)
c. Hawalah (Pengalihan utang piutang)
Pemeliharaan dan Perlindungan terhadap Harta
Perintah menjaga harta dengan jalan yang haq Q.S. An-Nisa ayat 29 :
Cara menjaga harta dalam ekonomi dan keuangan islam;
Adanya penawaran dan penerimaan dalam melakukan akad untuk menjamin free will
masing-masing pihak yang bertransaksi
Mendukung transaksi dalam dan luar negeri --. Sebelum zaman Rsulullah sudaha ada
Manajemen yang efisien dalam transaksi dalam negeri
16
Hak Untuk Memiliki dan Mendapatkan/Menghasilkan
Dalam syariah manusia berhak untuk memiliki, mendapatkan dan membuat sesuatu.
Adapun aturannya terkait ;
Kepemilikan (tamalluk) salah satu bentuk umum harta.
Pendapatan (Takassub) tujuan utama akumulasi harta. Dimana penggunaan salah
satunya untuk mendapatkan yang lain, agar tercapainya kepuasan.
Transparansi dalam Bisnis dan Keuangan
Salah satu tujuan utama maqasid syariah untuk menghindari konflik diantara masyarakat
atau aktivitas sosial lainnya dalam rangka mencapai maslahah.
Beberapa hal dalam mendukung trasparansi :
- Laporan keuangan syariah
- Auditing
- Governance
- Manajemen keuangan
- Pernyataan kepemilikan dan struktur
modal
- Pengelolaan zakat
- Teknologi informasi
Dokumentasi/Pencatatan dalam Pembiayaan Islam (Q.S. Al Baqarah : 282)
Tujuan pencatatan kepimilikan dan kekayaan untuk mencegah risiko yang timbul.
Konsep pencatatan ini memiliki beberapa pertimbangan yaitu :
1. Pemilik baik individu maupun berkelompok melarang perjanjian (kontrak) yang
menghilangkan hak orang lain
2. Pemilik memiliki kekuasaan untuk mengatur apa yang dimiliki atau di dapatkan
3. Kepimilikan tidak dapat berpindah tangan tanpa adanya izin dari pemilik
4. Keadilan harta tersebut diperoleh dengan cara yang benar. harta harus dimiliki
oleh yang memiliki hak atas harta tersebut baik dari pemberian, warisan maupun
transaksi bisnis yang valid.
Pengembangan dan Investasi
- Seorang muslim di dorong untuk menggunakan uang yang dimiliki bukan untuk
menimbunnya dari aspek ekonomi.
- Alasan di larangnya penimbunan harta dalam QS At-Takasur untuk meningkatkan
kesejaheraan manusia itu sendiri.
Mencegah Bahaya dalam Bisnis dan Keuangan Islam
Salah satu dari tujuan syariah mencapai kemakmuran masyaraknya. Agar mencapai
tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan maslahah dan menghilangkan
mafsadah(kesukaran).
17
Untuk menghilangkan kesukaran, terdapat beberapa kondisi yang harus terpenuhi yaitu;
1. Kebutuhan tidak bersifat speculative
2. Tidak adanya hukum lain yang tersedia kepada sesorang dibawah tekanan dan
kesulitan
3. Solusi yang tersedia tidak melanggar hak asasi orang lain
4. Kebutuhan dikaitkan dengan perlindungan kehidupan
5. Solusi alternatif diberikan oleh seorang muslim yang terpercaya di bidangnya
Tools Untuk Antisipasi Bahaya dalam Keuangan
1. Regulasi, Hukum dan Kebijakan Keuangan Islam
2. Objektif Regulator
a. untuk meningkatkan keamanan dan kestabilan dalam sistem keuangan
b. untuk melindungi investors dan savers
c. untuk mengatur sistem ekonomi
d. untuk mengarahkan dan mengawasi institusi keuangan
e. untuk menjalankan financial law dan melaksanakan kebijakan fiskal dan
perdagangan di pasar
f. ntuk meningkatkan kepercayaan di pasar dan institusi
g. untuk meningkatkan keefektifan kerangkan peraturan.
3. Bank dan Istitusi Keuangan
Qardh hasan dapat digunakan sebagai instrumen dalam perbankan. pendekatan ini
memiliki peran yang besar dalam menghilangkan mafsadat dari pasar.
4. Penerapan hukum islam dalam transaksi bisnis
5. Penerapan legal maxim (qawaidul fiqhiyah) dalam transaksi bisnis
18
MAQASID AL SHARI’AH IN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE BASED ON
SPECIFIC APPROACH
Maqasid Syariah dalam Utilitas dan Kerja
Dalam pendekatan spesifik maqasid syariah membicarakan harta perusahaan yang
bentuknya tidak berwujud (intangible assets) contohnya labor (tenaga kerja) yang terhitung
bentuk kerjanya.
Objektif syariah dalam kepuasan dan kerja sebagai berikut:
Transaksi bisnis labor dimana subjek kontrak tidak berwujud.
Syariah mengizinkan ketidakpastian dalam kontrak ini karena memang ketidakpastian
adalah karakteristik kontrak ini.
Mencegah segala sesuatu yang membebani pekerja dalam kontrak yang disepakati.
Kontrak ini bukan termasuk binding contracts (kontrak tertulis antara beberapa pihak).
Memberikan pekerja tambahan diperbolehkan meskipun tidak tertulis dalam kontrak.
Membayarkan gaji tepat waktu.
Menyediakan sarana untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dibanding memaksa
pekerja menyelesaikannya sendiri.
Menghindari semua bentuk syarat dan ketentuan dalam kontrak yang akan
memberatkan pekerja.
Maqasid Syariah dalam Sekuritas (barang berharga)
1. Rahn menahan suatu barang sebagai jaminan pembayaran hutang.
Tujuan menjamin agar pengutang mempercepat pembayaran hutangnya.
2. „Urbun adalah apabila seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar
sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli
dilanjutkan maka yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga.
Namun apabila tidak jadi, maka yang telah dibayar akan menjadi hibah bagi penjual.
3. Kafalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- Kafalah bin nafs..
- Kafalah bil maal
- Kafalah bit taslim
- Kafalah al munjazah
- Kafalah al muallaqah
Maqasid Syariah dalam Akad Tabarru’
Maqasid syariah untuk menyediakan bantuan kepada pihak lain (bebas dari keuntungan
komersial) dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan ridha dari allah swt, dan juga
fleksibel dalam toleransi dari apa yang tidak boleh dalam transaksi (seperti gharar)
19
1. Maqasid al syariah dalam 'Ariyah
a. Membantu dan melayani orang lain
b. Menguatkan kekerabatan dan solidaritas dalam masyarakat
c. Mengurangi aspek materialisme dalam aktifitas manusia dan mengurangi
keuntungan komersil dari transaksi
d. Melayani kebutuhan pihak lain ketika pihak lain tidak bisa memegang asset karena
masalah keuangan
2. Maqasid al syariah dalam hibah
a. Menciptakan rasa cinta dan saling mengasihi di antara masyarakat
b. Menciptakan harmoni dan solidaritas dalam masyarakat
c. Menguatkan hubungan antara anggota masyarakat
3. Maqasid al syariah dalam wadi'ah
a. Menyimpan aset dan beberapa tipe deposit
b. Membuat suatu macam bantuan dimana sang depositor tidak bisa melindungi
hartanya
c. Memastikan perlindungan atas harta atau properti
4. Maqasid syariah dalam waqf
a. Membantu dan melayani siapapun yang membutuhkannya di masyarakat
b. Memastikan kelanjutan yang berbentuk suatu macam hadiah setelah orang yang
bersangkutan meninggal
5. Maqasid al syariah dalam wasiyyah
a. Membuat hadiah dengan memberikan sebagian dari properti dalam hukum
wasiyyah
b. Membantu pihak lain yang tidak mempunyai hak dalam suatu harta dengan
memberikan mereka sebagian dari properti
c. Membantu seseorang untuk melakukan kebaikan terakhir
6. Maqasid al syariah dalam tabarru
a. Memberikan bantuan dinansial kepada anggota masyarakat yang membutuhkan
b. Membantu menyediakan kelancaran kepada orang yang terkena krisis finansial
Maqasid Syariah dalam Mendukung Berjalannya Transaksi
Maqasid Syariah berperan penting dalam mendukung berjalannya sebuah transaksi, dimana
akan membawa manfaat baik dalam berjalannya transaksi tersebut. ada 4 kajiannya yaitu;
1. Maqasid Syariah dalam hiwalah pemberian kewajiban berupa hutang dari
seseorang awal kepada seseorang lainnya dimana diantara mereka saling mensetujui
yang bertujuan untuk saling membantu
20
2. Maqasid Syariah dalam Ibra (Pengukuhan) Pengguguran kewajiban membayar
utang
3. Maqasid Syariah dalam Muqassah Menggugurkan harta piutang dari orang yang
mengutang kepadamu sebagai ganti harta dia yang menjadi tanggunganmu
4. Maqasid Syariah dalam Suftajah
Maqasid Syariah dalam Pembiayaan
Peran Maqasid Syariah dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :
1. Menolak bunga tetap dalam pengembalian dana Investasi investasi islam
menggunakan profit-sharing concept
2. Uang sebagai alat tukar uang tidak memiliki utilitas intrinsik jika dibandingkan
dengan komoditas
3. Fungsi Uang dalam hal maqasid syariah untuk kemashlahatan umat demi
tercapainya tujuan maqasid syariah
4. Hubungan perbankan dengan aktivitas ekonomi bank bisa menjadi pihak yang
bermacam-macam tergantung pada aktivitas ekonomi atau bentuk akad yang dipilih.
- Bank bisa menjadi pihak penjual
- bank bisa menjadi pihak perantara dalam pembiayaan
- bank juga bisa menjadi pihak pembeli
- bank bisa menjadi sahibul maal membiayai suatu proyek nasabah
- bank menjadi mudharib jika nasabah mempercayakan uangnya dikelola bank
Maqasid syariah dalam Perbankan Syariah
Syariah memiliki tujuan tertentu dalam setiap produk atau layanan, karena produk-produk
perbankan dan layanan yang diatur oleh syariah, maka maqasid syariah di perbankan
adalah sebagai berikut:
1. Maqasid syariah dalam deposit dan pengelola dana
a. Depositor (klien) Maqasid syariah di deposito adalah sebagai berikut:
Penyimpanan atau menjamin keuangan masa depan seseorang terutama pada
saat pensiun.
Memastikan ada cairan dana yang cukup dalam keadaan urgen
Membangun kapasitas keuangan yang sehat untuk depositor
Merencanakan pencapaian tujuan dan sasaran mereka dengan cara progresif
sesuai dengan kemajuan tabungan.
Membantu dalam menetapkan prioritas yang dibutuhkan
Merencanakan untuk kewajiban agama mereka seperti haji dan umrah.
21
b. Lembaga keuangan maqasid syariah di deposito sebagai berikut:
Membuat kolam dana untuk menyediakan likuiditas ke pasar
Melindungi kekayaan dengan mendepositokan harta di lembaga keuangan
Uang itu disimpan di lembaga keuangan baik untuk tujuan menabung dan
berinvestasi. Ada dua akad dalam transaksi rekening bank yaitu;
1. Maqasid syariah dalam akad wadiah dalam setoran rekening
Menggunakan deposit: tidak diperbolehkan untuk menggunakan deposit
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari depositor ini dapat diatasi
dalam bentuk aplikasi e-banking
Pepergian dengan deposit solusi dengan mesin ATM milik kustodian
Deposito Pencampuran dengan sifat-sifat lainnya: kustodian menjamin
keamanan deposit dengan memisahkannya dari aset lainnya untuk
menghindari perselisihan potensial
Kondisi melanggar depositor: Kustdian yang bertanggung jawab dalam
hal kerugian atau kerusakan jika ia telah menempatkan deposit di
tempat yang kurang dari tempat pesan oleh depositor.
Wadiah yad al-damanah diamankan dengan jaminan atau wadiah
yad al-damanah
2. Maqasid syariah dalam akad Mudarabah dalam setoran rekening investasi
bank sebagai mudhorib, nasabah sebagai shohibul mal
Syariah mendorong investasi dan mudarabah dianggap sebagai kontrak
investasi.
Mudarabah membantu untuk menyediakan dana untuk kegiatan usaha
produktif.
Mudarabah menciptakan keseimbangan antara tabungan modal dan
pertumbuhan modal melalui investasi.
Mudarabah mendorong perjanjian dalam kegiatan perdagangan dan
bisnis.
Mudarabah mendorong kewirausahaan di pasar.
Mudarabah menghasilkan pemimpin yang kompeten
Mudarabah membantu kerjasama
Mudarabah mendorong penciptaan lapangan kerja
Mekanisme dalam Profit Sharing dalam Mudharabah :
22
a) Konsep Resolusi dari SAC (Syariah Advisory Council) Keuntungan sebenarnya
dibagikan apabila kontrak sudah mencapai maturity berdasarkan perjanjian
sebelumnya.
b) Mekanisme PER (Profit Equalisation Reserve)
Mekanisme ini terlihat seperti pengembalian dengan nilai tetap sehingga apabila ada
kelebihan keuntungan tidak dibagikan kepada depositor hal ini tidak
diperbolehkan dalam syariah.
c) Peraturan IFSB (Islamic Financial Services Board)
IFSB harus mengawasi IAH (Investment Account Holders) dalam kinerja investasi
mereka dan risikonya. Selain itu, juga mendapatkan hak untuk mengakses semua
informasi yang relevan.
d) Pemeliharaan investasi pada akun Mudharabah
Sejalan dengan Maqasid Syariah berfungsi menjaga harta kekayaan sehingga
mencegah kerusakan keuangan yang nantinya berakibat dalam ketidakjelasan di
pasar dan masyarakat.
e) Biaya Administrasi
Harus sudah diitentukan di akad saat bersamaan dengan menentukan profit sharing
f) Menerima dana dari sumber yang tidak jelas
Secara umum, institusi bank Islam masih menerima beberapa pendanaan dari
individu maupun corporate tanpa mencari tahu darimana uang itu berasal. Padahal
semestinya berasal dari sumber yang halal.
g) Pihak yang memegang asset haram
1. Keseluruhan asset haram (tidak diperbolehkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Rushd)
2. Campuran antara halal dan haram (berbeda pendapat)
3. Tidak diketahui apakah halal atau haram (diperbolehkan)
h) Biaya transfer (dilarang)
23
Maqasid Syariah dalam Keuangan
1. Maqasid Syariah dalam Murabahah
Mengembangkan bisnis riil dengan ketentuan yang diperbolehkan Quran
Kejelasan cost yang dikeluarkan untuk membeli barang dan margin yang diterima
oleh bank
Meningkatkan level etika dari pelakunya (kepercayaan, kejujuran, dan integritas)
2. Maqasid Syariah in Bai Bi-Thaman Ajil
Pemberian skema yang jelas di awal
Walaupun profit oriented, tetap memiliki semangat dalam memberikan bantuan
financial
Tidak memaksakan, sesuai dengan financial ability dari pembeli
Margin harga berdasarkan komoditas, bukan uang
Win win solution dari penjual dan pembeli
3. Maqasid Syariah in Ijarah
Membantu orang untuk mendapatkan manfaat dari barang tanpa memiliki (ijarah
dalam jangka pendek)
Mendapatkan manfaat dari barang (property) dan jasa (service)
Major maintenance and Minor maintenance tanggung jawab dalam perawatan
barang antara leasor dan lease
Maqasid Syariah dalam Perdagangan
Memfasilitasi flow of cash
Membantu trade dan bisnis secara lokal dan internasional
Instrumen yang memudahkan. Contoh : Letter of credit (Islamic)
Financing
Murabahah
Bi-Thaman Ajil
Ijarah
24
Maqasid Syariah dalam Takaful mengurangi resiko kegagalan suatu bisnis dengan
mengumpulkan dana kebajikan (tabarru‟). Maqasid syariah dalam takaful sebagai berikut;
Menjamin kehidupan keluarga peserta takaful ditinggalkan hifdzul nasl dan hifdzul
nafs
Melindungi property dari kerusakan dan kehilangan hifdzul maal
Takaful sarana menghilangkan gharar, maisir, riba, dan spekulasi.
Takaful melindungi investasi.
Maqasid Syariah dalam Pasar Modal Islam untuk pemerataan dana dan pembiayaan
sektor produktif.
Produk-produk Pasar Modal Syariah;
1. Islamic Bonds (sukuk)
2. Islamic Trust Fund
3. Islamic Exchange traded fund
4. Islamic Venture Capital
5. Islamic Private Equity
6. Islamic Compliant Stock
7. Syariah Index
8. Islamic Stock Broking Services
Maqasid Syariah dalam Pasar Saham pasar yang menerbitkan dan memperdagangkan
lembar saham termasuk perdagangan dan prakiraan indeks saham.
Maqasid syariah pada pasar saham adalah sebagai berikut:
Menentukan aktifitas-aktifitas yang diizinkan dari yang tidak diizinkan pasar.
Menghubungkan investor muslim untuk mendapatkan profit dan kekayaan dengan
etika aturan syariah
Membuat likuiditas pada pasar
Mengembangkan skala perdagangan dan penjualan yang sesuai aturan syariah,
dimana di sana terdapat perpindahan dari pasar sederhana kepada pasar mutakhir.
Mempromosikan konsep bagi resiko dalam sebuah komunitas khususnya pasar saham
adalah sebuah pasar modal.
1. Cara Mencapai Maqasid Syariah dalam Pasar Modal
a. Good Corporate Governance
b. Good Regulatory Structure
c. Provide rules for trading
d. Education platform
25
Platform pendidikan termasuk didalamnya:
- The Golden Rules: sebuat set aturan yang membimbing trader pada jalan yang
tepat untuk memulai bisnis pada pasar modal
- Articles by Brokers: berisikan beberapa artikel untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pasar saham.
- FAQs on central depository system CDS account.
- Market Terminology: mengandung sebuah glosarium tentang terminologi pasar
modal.
- Informasi tentang produk yang ditawarkan dalam pasar modal
e. Sustainability approach
f. Marketplace
g. Community
h. Workplace
i. Lingkungan
j. Spesifik platform on Islamic market
Products:
- Bursa Suq al Sila platform komoditas dagang untuk memfasilitasi manajemen
likuiditas syariah dan pembiayaan oleh bank Islam.
- Islamic Capital Market: termasuk di dalamnya saham yang tercatat sesuai syariah
yang disaring dari dewan penasehat komisi sekuritas. Pasar modal syariah di bursa
termasuk diantaranya:
a) Syariah Compliant Exange Traded Funds (iETFs)
b) Islamic Real Estate Investment Trusts (iREITs)
- Islamic Investment & Services:
Specific Platform
Product
Education Trading
26
Trading :
- Bursa Suq al-Sila‟ platform komoditas dagang untuk memfasilitasi manajemen
likuiditas syariah dan pembiayaan oleh bank Islam
- Admission Guidelines & Application Form for CTP: panduan dan bentuk aplikasi bagi
partisipan
Education : Platform ini memberikan pengetahuan mengenai pasar saham Islam.
Maqasid Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan mewujudkan nilai pemegang saham
jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya
1. Prinsip Yang Relevan Dalam Tata Kelola Perusahaan
Pemenuhan kebutuhan yang jujur tentang semua perjanjian
Larangan mengkhianati setiap kepercayaan apapun
Larangan memperoleh pendapatan dari hasil kecurangan, manipulasi harga,
ketidakjujuran atau penipuan
Larangan suap untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya
Perhatian ditujukan untuk meminimalkan masalah yang mungkin timbul dari
asimetri informasi antara pihak kontraktor
2. Tujuan
Kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan syariah dirancang untuk
memenuhi tujuan-tujuan berikut
menetapkan harapan bank baik pada struktur pemerintahan syariah dalam IFI,
pada proses, dan pengaturan semua operasi dan kegiatan usahanya sesuai
dengan syariah
menyediakan panduan komprehensif untuk stakeholder dalam tugasnya
menguraikan fungsi yang berkaitan dengan tinjauan atau ulasan syariah,
pemeriksaan syariah, manajemen risiko syariah dan riset
3. Kerangka Tata Kelola Syariah di Malaysia
Kerangka ini dibagi menjadi 6 bagian;
Bagian 1: Persyaratan umum kerangka syariah pemerintahan
Bagian 2: pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab
Bagian 3: kemerdekaan menjaga independensi komite syariah
Bagian 4: kompetensi
Bagian 5: Kerahasiaan dan konsistensi
Bagian 6: kepatuhan syariah dan fungsi penelitian
Maqasid Syariah Dalam Tata Kelola Perusahaan, sebagai berikut;
27
1. memastikan pengelolaan organisasi yang tepat
2. memastikan bahwa organisasi dikelola sesuai dengan prinsip hukum Islam
3. menentukan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan
kegiatan dalam organisasi
4. menentukan struktur dan fungsi dewan direksi
5. memelihara kepentingan pemegang saham
6. memelihara kepentingan stakeholders
7. memastikan transparansi proses pengambilan keputusan, keadilan, dan kepercayaan
dalam mengelola perusahaan
8. menciptakan sistem checks and balances.
9. mempromosikan iklan kejujuran etika yang baik di samping mencegah mengkhianati
kepercayaan apapun.
10. menetapkan harapan bank pada setiap stakeholder
11. memberikan bimbingan komprehensif setiap stakeholder
12. menguraikan kerangka fungsi yang berkaitan dengan syariah review, pemeriksaan
syariah, manajemen risiko syariah dan riset syariah
28
APPROACH IN IMPLEMENTING MAQASHID SYARIAH IN BUSINESS AND FINANCE
Penegakan Hukum Islam
Syariah mengadopsi dua teknik untuk memastikan pencapaian implementasi hukum.
mereka adalah sebagai berikut;
1. Penegasan Penerapan Hukum Islam menggunakan anjuran dan dipaksa untuk
menanamkan rasa takut dalam mencapai tujuan (seperti yang ditunjukkan oleh ayat
qur‟an surat al baqarah ayat 229)
2. Pengembangan Progresif Pendekatan ini tidak akan menyebabkan kelalaian dari
tujuan syariah.
Tanggung Jawab Pemerintah menerapkan hukum keuangan Islam melalui
pembentukan lingkungan bisnis yang islami dan pasar islami agar tujuan syariah dapat
tercapai.
a. Bank Negara Malaysia menjaga kestabilan moneter dan keuangan dan mengawasi
sistem pembayaran di dalam suatu negara.
b. Securities Commission Malaysia mengawasi dan memantau aktivitas dari institusi
pasar sebagai bentuk dari perlindungan terhadap investor. SC juga bertugas sebagai
pengembang dari pasar sekuritas dan masa depannya di Malaysia.
c. Labuan Financial Services Authority memproses pengajuan dan pengawasan
aktivitas keuangan dan bisnis internasional yang berada di luar Labuan IBFC.
d. Bursa Malaysia mengatur dan mengoperasikan aktivitas trading di Bursa Malaysia.
88% saham yang diperjualbelikan di Bursa Malaysia telah sesuai dengan hukum
syariah (syariah-compliant).
Tanggung Jawab Institusi Keuangan mematuhi hukum-hukum syariah dalam transaksi
bisnis dan menghindari hal-hal yang dilarang, mengembangkan standar untuk memperkaya
produk
Tanggung Jawab Pusat Pendidikan menyediakan sumber daya manusia dengan
melatih para professional dan menempatkan mereka di pasar, pusat-pusat pendidikan perlu
menyediakan pengetahuan mengenai maqasid syariah dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya penerapan maqasid syariah.
Tanggung Jawab Akademisi menyediakan solusi dan peraturan yang sesuai dengan
hukum syariah untuk produk-produk inovasi keuangan dan perbankan Islam yang sesuai
dengan maqasid syariah.
Tanggung Jawab Komunitas Bisnis mengeluaran standar, menetapkan praktek yang
paling tepat, dan menerapkan hukum dan regulasi Alasan dari penerapan maqasid
syariah oleh komunitas-komunitas bisnis adalah untuk membawa kejujuran, keadilan,
29
kemakmuran untuk seluruh anggota komunitas, dan saat itu juga menghilangkan bahaya
dan kesulitan.
Pertimbangan Kode Etik Bisnis Untuk mencapai kemakmuran dengan tingkat etika
yang tinggi, maka diperlukan etika bisnis.
a. Alat-alat
- Mengembangkan perilaku beretika pada para pelaku bisnis melalui pemahaman
maqasid syariah
- Mengembangkan dan mempraktekkan kejujuran dan kepercayaan dalam
perdagangan dan transaksi bisnis
- Menjaga janji dalam transaksi bisnis
- Memiliki kepercayaan pada Allah dan kehidupan yang akan datang (akhirat) dan
kekayaan merupakan prioritas setelahnya
- Menghindari aktivitas penipuan atau kecurangan
- Mempraktekkan prinsip bisnis Islam dan berdagang dengan adil dan jujur
- Mempertimbangkan etika bisnis dalam segala tingkatan bisnis
b. Kode Etik
Pemerintah menetapkan sebuah kode etik dan mempromosikannya dalam pasar. Kode-
kode yang sesuai dengan maqasid syariahs telah coba dibuat oleh AAOIFI dan IFSB.
30
MAQASHID SYARIAH AND LEGAL MAXIMS
Legal maxim (Kaidah Fikih) yang sering digunakan dalam hukum islam diantaranya;
a) “ Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya.”
b) “Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan.”
c) “Kemudharatan ( bahaya ) harus dihilangkan.”
d) “Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.”
e) “ Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”
31
LEGAL MAXIMS (KAIDAH FIKIH) YANG BERHUBUNGAN DENGAN MAQASID SYARIAH
Kaidah Fiqih Arti/Makna Keterangan
Matters Are Determined According
To Intention
Segala sesuatu ditentukan oleh niat Objektif dari niat
membedakan suatu kebiasaan atau perilaku seseorang dan aktivitas
ritual ( Ibadah dan Adah). Contohnya orang yang tidak makan dari shubuh
hingga maghrib tidak dapat serta merta dikatakan berpuasa. Hal ini disebut
kebiasaan seseorang atau „Adah.
membedakan antara macam-macam Ibadah yang berbeda dan dalam
kategori yang berbeda dari ibadah yang sama. Contohnya membedakan
antara sholat fardhu dengan sholat-sholat sunnah lainnya.
Hardship Begets Facility di setiap kesukaran selalu ada
kemudahan
Penyebab kesukaran. Diantaranya :
Travelling (perjalanan) Aturan spesial dalam Syariah yang berkaitan
dengan status dalam traveling (perjalanan) :
Menghapuskan kontrak leasing ketika seseorang melakukan perjalanan.
Izin seorang mudharib untuk menggunakan sebagian uang untuk dirinya
selama suatu perjalanan bisnis dari modal mudharabah.
Sickness (sakit)
Duress (tekanan)
Forgetfullness (lupa)
Ignorance (tidak memiliki pengetahuan atau informasi mengenai
sesuatu)
Difficulties (kesulitan)
Incompetency Inkompetensi ini disebabkan beberapa hal diantaranya
minoritas, gila dan wanita.
Latitude should be afforded in the Konsep ini memiliki koneksi langsung dengan konsep umum al balwa,
32
case of difficulty ketika kesusahan semakin memberuk dan memburuk. Shariah akan
membuat segala kemudahan yang akan menghilangkan bahaya dan
kesukaran
Al Dharar Yuzalu Kemudharatan Harus Dihilangkan Kaidah ini menekankan pada penghapusan kemudharatan, berdasarkan
pada salah satu hadits Rasulullah SAW: “Tidak boleh membuat
kemudharatan dengan membalas dengan kemudharatan.” (HR. Ibnu
Majah).
Dharar hasil dari perilaku merugikan orang lain untuk menguntungkan
diri sendiri
Dhirar hasil dari dua orang dimana setiap orang merugikan satu sama
lain.
Penerapan : diterapkan dalam khiyar „aib di hukum Islam, yang bertujuan
untuk melindungi pembeli dari kemudharatan.
Let the ancient rest on its age Membiarkan kaidah yang lama tetap
pada kedudukan awalnya
Membiarkan kaidah yang lama tetap pada kedudukan awalnya, karena
tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut
A wrong is a wrong even though it is
ancient
Kaidah ini membatasi pengertian umum dari kaidah sebelumnya, bahwa
ketika status lama dari suatu hal adalah salah atau merugikan, maka harus
dihapuskan. Syariah tidak dapat menjaga status dari suatu hal yang salah
berdasarkan bahwa hal tersebut terjadi di masa lampau.
La Dharara Wa La Dhirar Kemudharatan Tidak Boleh Dibuat
Dan Tidak Juga Dibalas
Kaidah ini mengindikasikan bahwa setiap kemudharatan yang ditimbulkan
hendaknya tidak dibalas dengan menimbulkan kemudharatan yang lain
karena hanya akan menambah kemudharatan yang telah timbul. Q.S. Al-
Baqarah ayat 231
Penerapan :
Diperbolehkannya shuf‟ah untuk mencegah menjadi salah satu dari
33
tetangga yang tidak menyenangkan.
Larangan menjual barang yang tidak diperbolehkan syariah
Larangan menjual barang cacat ke orang lain
Larangan menjual komoditas yang kadaluarsa
Means are treated as their targets
Makna diperlakukan sebagai target
setiap tindakan memiliki makna dan
tujuan
Prinsip bagaimana harta seharusnya dikumpulkan, dengan berbagai
macam hal yang harus digunakan dalam bisnis dan keuangan, untuk
memastikan prosesnya sesuai syariah
Necesstity renders prohibited things
permissible
Keadaan darurat membolehkan
larangan-larangan
Terdapat situasi dimana seseorang menghadapi keadaan serius yang
menempatkannya di bawah tekanan dan hal tersebut dapat
membahayakan nyawanya, maka keadaan darurat ini menurut syariah
dapat menyebabkan sesuatu yang dilarang menjadi boleh
Contoh Q.S. Al Baqarah : 173
Necessity is determined by the
extent of thereof
Kebutuhan ditentukan tingkatannya
Pengecualian atas aturan umum syariah untuk mengakomodasi situasi
yang tidak dapat ditoleransi (diberlakukannya aturan sementara)
Whatever is permissible due to
certain excuses ceases to be
permissible with the disappearance
of excuse
Apapun alasan yang menjadikan
diperbolehkannya hal tersebut tidak
lagi menjadi boleh dengan hilangnya
alasan tersebut
Contoh : ketika ada sebuah produk keuangan islam yang diizinkan
walaupun menentang aturan umum syariah berdasarkan beberapa alasan
khusus, ketika alasannya menghilang maka aturannya akan kembali ke
status asalnya, dan bank tersebut tidak akan diizinkan untuk bergantung
pada perizinan itu lagi
Necesstity doesn’t invalidate the
right of another
Kebutuhan tidak membatalkan hak
orang lain
Kaidah ini menciptakan aturan terkait hubungan antara hak dan kesukaran,
dimana keberadaan kesukaran tidak menguasai hak orang lain
An injury cannot be removed by a
similar injury (Al-dharar la yuzalu bi
mitslihi)
Kemudharatan tidak dapat dihapus
dengan kemudharatan yang serupa
Kesukaran harus dihapuskan guna tidak merugikan orang lain. Karena itu,
risiko tidak akan dipindahkan ke pihak ketiga tanpa kesediaan sebelumnya.
Contoh : penerapan hisbah
Private injury is tolerated in order to Kerusakan individu ditoleransi demi
34
ward off a public injury mencegah kerusakan publik
Severe injury is removed by a lesser
injury
Severe injury digantikan oleh lesser
injury
Injury akan terhapus apabila kita tidak membuat injury atau kerusakan
yang lain
Repelling an evil is preferable to
securing benefit
Menjauhi kejahatan lebih baik demi
menjaga kebaikan
Contoh kita tidak diizinkan untuk membuat atau memperdagangkan
barang-barang yang tidak halal atau komoditas yang menghasilkan
mafsadah, sekalipun ada manfaat yang mungkin diperoleh
Injury is removed as far as possible Injury dihapuskan sejauh mungkin seseorang akan menghabiskan usaha maksimumnya dan kapasitas yang
tersedia untuk menghindari injury dengan menggunakan cara yang
berbeda dan tersedia
Diantara dua kejahatan, kejahatan
yang menyebabkan injury lebih besar
sebaiknya dihindari
Pemilihan kejahatan berdasarkan ukuran dari dampaknya, sesuatu yang
memiliki jangkauan terbatas akan lebih di tolerir demi mencegah sesuatu
menyebabkan kerusakan yang lebih besar.
Kejahatan yang lesser lebih
diutamakan
syariah lebih mengutamakan lesser evil, sebab kerusakan yang lesser
memiliki batasan dari kerusakan
Manajemen tanggung jawab
peradaban berhubungan dengan
kesejahteraan publik
Dapat dipakai untuk pemerintah, bank atau manajemen atau institusi
keuangan islam lainnya. Ini dapat digunakan ketika visi, misi dan tujuan
mereka tidak memiliki syarat eksplisit maupun implisit dari quran atau
sunnah sehubungan dengan kepentingan publik dari sebagian besar
masyarakat.
35
FORM AND SUBSTANCE IN MAQASID SHARI’AH AND ITS IMPLICATION ON ISLAMIC
FINANCE APPLICATIONS
Form dan substance untuk mengerti atau mengenal beberapa isu yang menyinggung
hukum islam dan implikasinya dalam keuangan islam.
Maqashid Al-Shari’ah dan Maqasid Al-Mukallaf
Ketika maqasid al-sharia‟ah sejalan dengan maqasid al-mukallaf bentuk dan substansi
akan sesuai
Ketika ada pertentangan antara maqasid syariah dan maqasid al-mukallaf konflik itu akan
muncul
Bentuk, Stuktur, dan Persyaratan Syariah
Form dalam syariah ditunjukkan oleh rukun dan kondisi akad yang diperlukan dalam
transaksi keuangan. Persyaratan mendasar dalam akad syariah :
- Sighah of the contract ( offer & acceptance )
- The two contracting parties ( seller & buyer )
- The subject matter of a contract ( goods and price)
Aplikasi Form :
Menyewa aset untuk kegiatan yang diizinkan: dalam akad sewa, form akan diwakili oleh
rukun dan kondisi yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya dengan referensi
ke fitur akad sewa . Syariah menetapkan bahwa tujuan menyewa adalah untuk kegiatan
yang diizinkan seperti untuk tempat tinggal, menjual barang-barang yang diperbolehkan,
dan sejenisnya. Hasil antisipasi ini adalah pencocokan antara maqasid al syariah dan
mukallaf maqasid, di mana tidak ada masalah timbul.
Substance dirancang dengan niat, yang diwakili dengan maksud dan tujuan transaksi
atau tindakan lain. Niat adalah penyebab dan alasan tindakan.
Aplikasi Substance :
Menyewa aset untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan: dalam kontrak sewa aset yang
akan digunakan harus dalam kegiatan yang diperbolehkan sebagai bagian dari persyaratan
syariah. Jika tujuan dari pihak kontraktor begitu, oleh karena itu, bentuk dan substansi positif
cocok. Akibatnya, transaksi akan berlaku, namun, jika tujuan menyewa adalah untuk
membawa pada kegiatan tidak halal, substansi akan bertentangan dengan form. Oleh
karena itu, dari perspektif syariah, menyewa sebagai kontrak tidak valid, tapi transaksi akan
divalidasi oleh ahli hukum karena mereka melihat apa yang telah diungkapkan, jika niat tidak
diungkapkan kepada mereka selama penandatanganan kontrak.
Perbedaan Form And Substance
36
Dalam keadaan normal, kedudukan form selalu lebih tinggi dari substance
Tujuan substance adalah konsisten dengan form, the form prevails
Maksud dari substance adalah dimana niat tidak konsisten dengan form, tapi syariah
memungkinkan niat yang berhubungan dengan tindakan seperti melakukan haji dengan niat
untuk melakukan bisnis
Maksud dari substance adalah dimana niat tidak konsisten dengan form. Dalam hal ini,
kedudukan substance lebih tinggi dari form.
Hubungan Antara Form, Substance Dan Saad Al-Dhariah
Sadd al-dhariah "blocking the lawful means to an unlawful end".
Misalnya, budidaya opium telah dilarang oleh ulama karena dampak yang disebabkan,
heroin, dimana konsumsinya dilarang oleh syariah, walaupun budidaya sebagai bisnis
pertanian diperbolehkan oleh syariah.
Akar Dari Permasalahan
- Teori Objektif
Hukum penerapan akad berdasarkan ucapan yang dikeluarkan pihak-pihak yang
bertransaksi dalam ijab qabul yaitu kata-kata menawarkan dan menerima. Pada teori ini
tidak menyelediki niat dari masing-masing pihak yang bertransaksi.
- Teori Subjektif
Berdasarkan teori ini, terdapat penyelidikan tentang niat/maksud dari para pihak yang
bertransaksi. Jika tujuan utama dari dilakukannya akad terlihat tidak sesuai hukum/ tidak
sah, teori ini akan menyatakan bahwa akad juga tidak sah. Prinsip dari sad al-dhari‟ah ,
bentuk dan kandungannya berada dalam teori ini.
Maliki dan Hambali memperbolehkan teori subjektif dan menyatakan sad al-dhari‟ah adalah
sah. Imam-imam muslim lainnya lebih menekankan pada teori objektif.
Akad Dan Aplikasinya Dalam Keuangan Islam Yang Diperdebatkan Bentuk Dan
Kandungannya
20.1 Kehilangan dan Menemukan (lost and found) vs Kewajiban Seseorang
Bentuk dan kandungan dari barang temuan memiliki dampak langsung dalam hukum
Islam ( luqatah). Tanggung jawab seseorang yang menemukan barang orang lain di jalan
tergantung pada niatnya mengambil barang tersebut. Jika niatnya adalah mencari pemilik
barang tersebut dan memberitahukan pada orang lain tentang penemuan itu maka orang
tersebut dianggap sebagai wali dari barang tersebut dan tidak perlu ganti rugi jika terjadi
kerusakan. Sebaliknya jika orang itu mengambil barang tersebut untuk menjadi miliknya
maka orang tersebut adalah perampas dang ganti rugi jika terjadi kerusakan.
37
Tindakan-tindakan tersebut memiliki dua nilai yang berbeda tergantung pada legalitas
motif seseorang dalam bertindak, satu nilai dapat diaplikasikan di dunia, nilai lainnya dapat
dilakukan di kehidupan selanjutnya.
38
Akad dalam Keuangan Islam yang Diperdebatkan
Nama Akad Pengertian Penjelasan
Bay’ al-Inah Tipe pertama : niat untuk menjual dan membeli kembali
yang disebutkan dengan eksplisit dalam akad.
Tipe kedua : tidak ada niat melakukan „inah.
Hanafiyah : memperbolehkan jika ada pihak ketiga sebagai perantara
Malikiyah dan Hanabilah : tidak memperbolehkan akad tersebut
Syafi‟iyah : memperbolehkan, tergantung niatnya
Tawarruq Membeli sebuah barang secara kredit lalu menjualnya pada
harga yang lebih rendah kepada pihak di luar penjual
aslinya
Diperbolehkan oleh mayoritas ulama‟
Dilarang diimplikasikan dengan bay‟ al-Inah, mengandung riba
Kontrak Wafa’
Menjual memiliki hak untuk mengklaim kembali barang yang
telah dijual dengan membayarkan kepada pembeli sesuai
harga barang tersebut
Malikiyah dan Hanabilah : tidak memperbolehkan akad tersebut
Hanafiyah dan Syafi‟iyah : membolehkan akad tersebut
Kontrak Buatan
(artificial)
Dalam akad terdapat perjanjian tidak terlihat (invisible
agreement) yang mungkin mengubah rukun dan syarat akad
Diperbolehkan dengan argumen untuk menghindari bahaya tanpa
melanggar aturan syariah
Bai’ al-talji’ah Jual beli fiktif yang dibuat oleh penjual yang dalam
kesempitan (terpaksa) kerana kuatir dan takut hartanya
diambil oleh orang lain dengan tujuan sementara
Talji‟ah dalam penjualan
-
- Atas dasar inisiatif
Hanabilah kontrak yang terjadi didalam Ba‟i Al – Talji‟ah fasid
Syafi‟iyah dan Abu hanifah kontrak yang terjadi didalam Ba‟i Al –
Talji‟ah adalah sah
Ibnu Al-Hasan kontrak Ba‟i Al – Talji‟ah sah namun tidak mengikat
antar pelaku akad
- Dalam pengakuan penjualan
39
Kedua belah pihak yang terkait didalam kontrak mengetahui dan
mengakui bahwa penjualan yang telah dilakun sebenarnya tidak
pernah ada
- Talji‟ah dalam harga - jumlah nilai yang dipakai di dalam kontrak
Mahzab Syafi‟i, Hanifah, dan Hambali harga yang dipakai pada
kontrak seharusnya adalah harga pada saat kontak itu diumumkan
Mahzab Maliki, Abu Yusuf memuat harga yang tertera pada kontrak
berdasarkan atas harga yang telah disepakati oleh penjual dan
pembeli
- dalam tipe harga
Muhammad ibn al-Hasan kontrak ini fasid
Syafi‟i dan hambali kontrak tersebut sah sesuai dengan nilai mata
uang yang telah diumumkan
Ba’i Al- Hazil Penjualan yang dilakukan oleh orang yang sering
melakukan lulucon
Orang tersebut menjual sesuatu dengan menggunakan syarat dan
kondisi yang dibutuhkan dalam kontrak, tetapi bukan berarti bahwa
kontrak tersebut memiliki efek materi pelajaran ketika pemindahan
kepemilikan kepada pihak lain.
Ba’i Al- Mukrah memaksa seseorang untuk menjual aset atau apapun yang
dimilikinya tanpa persetujuan dari orang tersebut. efek
hukum yang terjadi pada subyek penjualan tersebut
melawan hak kehendak dan pilihan seorang penjual
Ba’i Al – Mudtarr menjual suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh banyak
orang dengan harga yang lebih tinggi bila dibandingkan
Menurut Ibn Abidin, yang hal ini biasanya terjadi pada komoditas
kebutuhan sehari- hari.
40
dengan harga normal Mahzab Hanafi akad ini sah, namun lebih baik untuk dihindari
Ba’i Al – jabri memaksa seseorang untuk menjual asetnya tanpa
persetujuan darinya. (asumsi seluruh syarat sudah
terpenuhi)
Dari perspektif syariah hal ini dainggap sah
Memaksa orang yang berhutang untuk menjual asetnya Abu Hanifa pengadilan tidak memiliki juridiksi untuk menjual aset
dari debitur tanpa persetujuan dari orang tersebut
Jumhur ulama dan Abu yusuf pemaksaan yang dilakukan oleh
pengadilan di dalam akad ini sah dan adil
Ikhtikar
menjual suatu komoditas yang merupakan kebutuhan
primer setiap orang
Ibn taymiyyah jika didalam harga terdapat ketidakadilan dalam
masyarakat termasuk haram.
41
ETIKA, MAQASID AL-SHARIAH DAN KEUANGAN ISLAM
Etika tingkatan ketiga dalam Islam setelah keimanan dan hukum.
Salah satu hal umum maqasid syariah adalah untuk membangum prinsip etika dalam setiap
aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
Etika Bisnis Islam
Terdapat istilah lain untuk etika seperti khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (ekuitas),
„adl‟ (keseimbangan dan keadilan), haqq, ma‟ruf (diketahui dan disetujui), dan taqwa
(kesalehan).
Sebuah survei internasional menyebutkan dari 300 perusahaan di dunia menunjukkan
85% eksekutif senior memiliki isu-isu seperti konflik kepentingan karyawan karena tidak
tepatnya etika yang diterapkan.
Sistem Etika Islam secara ringkas sebagai berikut:
1) Tindakan dan keputusan didasarkan pada niat individu. Sebab, Allah Maha
mengatahui niat kami benar-benar dan sempurna.
2) Niat baik harus diikuti dengan tindakan baik yang dianggap sebagai ibadah. Niat
yang halal tidak dapat membuat tindakan haram menjadi halal.
3) Inidividu memiliki kebebasan untuk bertindak dan memiliki tanggung jawab atas
perbuatannya
4) Keyakinan individu kepada Allah, memberkahi individu tersebut.
5) Keputusan tidak akan dinilai berdasarkan kepentingan mayoritas atau minoritas
orang.
Etika Umum Untuk Muslim Dalam Bisnis
1. Jujur dan Benar
2. Mematuhi Firman Allah
3. Cinta Allah lebih dari Kekayaan dan Pekerjaan Q.S Al Taubah ayat 24
4. Rendah Hati dan Sederhana dalam berbagai situasi QS. an-Nisa ayat 2
5. Mendorong Musyawarah
6. Larangan Penipuan
7. Larangan Suap
8. Ekuitas dan Keadilan dalam tingkah laku
42
Kode etik di Keuangan Islam
1. Sejati dan kejujuran
Ada implikasi penting sebagai hasil dari nilai-nilai ini, diantaranya:
Efektivitas dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan tingkat
profesionalisme yang tinggi
Kompetensi dan karena ketekunan adalah amanah yang harus dilaksanakan
dengan integritas dan kejujuran
Memikirkan pekerjaan dan sumber pendapatan sejalan dengan ibadah. Ini akan
menghasilkan manfaat lainnya dalam pahala di akhirat
2. Integritas Q.S. al-Qashash : 26
3. Ketulusan
4. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Etika dan pemasaran di Keuangan Islam
Etika merupakan aspek yang sangat penting dalam pemasaran, promosi, dan
kampanye. Etika tersebut adalah sebagai berikut:
Kejujuran dan ketulusan saat menawarkan produk terutama terkait fasilitas
perbankan dan produk
Pengungkapan yang memadai pada informasi yang terkait
Hindari penipuan
Hindari meyakinkan klien untuk membeli produk atau berlangganan untuk itu
Harus ada keseimbangan antara kepentingan dari perusahaan dan kepentingan klien
Konsultasi perusahaan dan saran harus tertanam dalam proses pemasaran
Kepuasan akan membawa berkat dari Tuhan
Maksimalisasi keuntungan harus digeser ke keuntungan yang wajar
Menghindari deskripsi ketidakrataan pada produk-produk milik kompetitor lain
Kode Etik dalam Organisasi Islam
Ada 2 organisasi terkemuka dalam Keuangan Islam yang aktif dalam pembuatan guidelines
dan standar untuk keuangan Islam yaitu, AAOIFI dan IFSB.
Kode Etik menurut AAOIFI
Etika karyawan dalam suatu perusahaan menurut perspektif Islam berasal dari
sumber aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
43
Tujuan dari Kode Etik :
Mengembangkan kesadaran beretika dan profesionalitas karyawan.
Memberikan hak kepada mereka atas tugas-tugas yang berhak mereka kerjakan.
Menyempurnakan pekerjaan di perbankan dan industri keuangan dan memberikan
kontribusi terhadap pembangunan.
Mewujudkan prinsip kerjasalam dalam kebenaran dan kesolehan.
Struktur Kode Etik :
Menurut AAOIFI, kode etik terdiri dari 3 bagian.
Bagian Pertama : The Shariah foundations of ethics
Integritas
The principle of vicegerency of humanity on earth
Ketulusan
Kesolehan
Kebenaran dan membuat pekerjaan seseorang sempurna
Takut kepada Allah dalam melakukan segalanya
Dapat bertanggungjawab
Bagian Kedua : Principles of ethics for employees
Kepercayaan
legitimacy
Objektif
Kompetensi dan ketekunan profesional
Perilaku yang didorong oleh Iman
Perilaku dan standar teknis profesional
Bagian ketiga : Rules of ethical conduct for employees
Akan dijelaskan lebih lanjut.
Aturan Perilaku Etis untuk Karyawan :
a. Motivasi diri sendiri mempengaruhi kinerja pekerjaan
b. Aturan ini berasal dari aturan dan prinsip Syariah Islam sehingga mengarah kepada
perilaku
c. Aturan Perilaku tehadap shareholders, manajer, dan sesama karyawan
d. Aturan perilaku terhadap pihak yang berurusan dengan insitusi
44
Kode Etik menurut IFSB
Menurut IFSB ada 7 prinsip yang dianggap sebagai kode etik harus dikompilasi,
yaitu:
Prinsip 1 : Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan
Prinsip 2 : Hati-hati dan Ketekunan
Prinsip 3 : Kemampuan memastikan bahwa ia memiliki sistem dan prosedur
yang diperlukan dan memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan
Prinsip 4 : Informasi tentang Clients
Prinsip 5 : Informasi ke Clients
Prinsip 6 : Konflik Kepentingan dan Tugas
Prinsip 7 : Kepatuhan terhadap Syariah
45
RESOLUSI DALAM PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM BERDASARKAN MAQASID
AL SHARIAH
Aplikasi Bay Al Dayn akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang/tagihan
(Dayn).
Sebagian besar ulama Fuqaha berpendapat jual beli dayn atau hutang dengan diskon
tidak dibolehkan
Shariah Advisory Council (SAC) setuju pada konsep Bai‟ al Dayn ini karena menurutnya
perdagangan dengan objek utang ini merupakan salah satu konsep untuk mengembangkan
instrumen pasar modal syariah.
Aplikasi Kafalah menurut ulama Hanafiyah adalah menggabungkan sebuah dzimmah
(tanggungan) kepada dzimmah yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara
mutlak.
Wahbah al Zuhayli berpendapat ujrah dalam kafalah diperbolehkan berdasarkan
maslahah dan kebutuhan masyarakat.
Shaykh Ahmad ali Abdullah mengatakan jika kafalah dikenakan biaya, kondisi dapat
diangap sah, pendapatnya didukung menggunakan Qiyas.
Aplikasi Iqta merupakan lahan yang dipinjamkan (lahan garap) oleh negara kepada para
investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi.
Dalam iqta harus ada : jaminan tanggunjawab, keuntungan baik untuk investor penggarap
maupun untuk masyarakat sekitarnya.
Contoh : Iqta digunakan dalam kontrak-kontrak pemerintah atas aset yang tidak real estate.
SAC mengizinkan iqta, mengacu pada beberapa kondisi di mana maslahah diterapkan.
Regulasi Short Selling (Jual Kosong) dan Securities Borrowing dan Lending adalah
suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor/trader meminjam dana
(on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan
akan membeli kembali dan mengembalikan pijaman saham ke pialangnya pada saat saham
turun.
SBL dan RSS diterapkan mengacu pada prinsip-prinsip istihsan & maslahah.
Kontrak Berjangka Minyak Kelapa Sawit
Para hukum islam melihat ghalat dari sudut pandang maslahah istiqrar taamil yang berarti
bahwa pelaku pasar diberi kebebasan dalan perdagangan, menerima dan saling percaya
46
dalam transaksinya. Faktor yang dapat mengganggu operasi dalam pasar adalah
manipullasi dan kecurangan.
Composite Index Futures Contract
Pro. Dr. Fathi Al Durayni menekankan bahwa ta‟wil berdasarkan himmah dari tashri‟iyyah
lebih kuat dan lebih benar karena seorang mujtahid menggunakan pemahamannya untuk
menerapkan rahasia dan niat untuk mencapai nass dalam mengimplentasikan peraturan.
Oleh karena iti, tidak berati bahwa kita telah menyimpang dari dalil tertentu tetapi bahwa kita
memahami niat sebenarnya dari nass lebih komprehensif.
Umum Al-Balwa situasi yang tidak menguntungkan dan mempengaruhi kebanyakan
orang dan sulit untuk dihindari. Tujuan dari alasan tersebut adalah untuk memfasilitasi
pencaatatan keluar dari kegiatan sehari hari.
Perusahaan Campuran
Untuk perusahaan campuran, SAC melakukan analisis dengan pertimbangan tambahan
sebelum termasuk perusahaan-perusahaan ini dalam daftar efek syariah.
Maslahah merupakan argumen yang kuat untuk memungkinkan perusahaan campuran. Hal
ini diperkuat oleh argumen yang berkaitan dengan keberadaan Umum Al Balwa , fasad al
zaman, urf dan hak hak yang diakui non muslim.
Ibra’ dalam Perjanjian Keuangan memberikan diskon/potongan kepada seseorang
yang melunaskan hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo.
Kemudian untuk selanjutnya, peraturan tentang ibra‟ telah diperbaharui pada sekitar
tahun 2010, di mana pada hasil rapat ini diputuskan bahwa Bank Negara Malaysia selaku
pihak yang berkuasa boleh mewajibkan institusi perbankan Islam memberikan ibra‟ kepada
penerima biaya yang melunaskan hutang lebih awal bagi pembiayaan berdasarkan kontrak
jual beli (seperti bai‟ bithaman ajil atau murabahah). Untuk menghindari ketidakpastian
sehubungan dengan hak nasabah untuk menerima ibra‟ dari institusi perbankan Islam, Bank
Negara Malaysia juga boleh mewajibkan agar pemberian ibra‟ tersebut dimasukkan sebagai
salah satu klausa dalam dokumen pembiyaan. Penentuan rumusan ibra‟ akan ditentukan
kemudian oleh Bank Negara Malaysia.
47
Resolution No. 141 (15/7) 2004 By The International Council of Fiqh Academy on The
Issue of Masalih Al-Mursalah and It’s Contemporary Applications
Dewan internasional fiqh akademi, yang merupakan cabang dari organisasi konferensi Islam
(OCI), dalam sesi ke-15 di Musqat, Oman, yang diselenggarakan 14-19 Muharram 1425 H,
dan bersesuai dengan 06 - 11 Maret 2004 telah menelaah makalah penelitian yang
dipresentasikan ke dewan mengenai topik al-masalih al-mursalah. hal itu memungkinkan
resolusi berikut:
i. Al-maslahah al-mursalah adalah pelestarian tujuan dari Syariah, yang merupakan
perlindungan wilayah, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan properti.
ii. Al-maslahah al-mursalah adalah maslahah bahwa anggota parlemen ilahi tidak secara
khusus menyebutkan, termasuk jenis maslahah untuk dipertimbangkan atau untuk
dibatalkan. hal itu berada di bawah maqasid al-syariah umum.
iii. Wajib bagi fiqh (ahli hukum muslim) untuk mengetahui bahwa ada pedoman untuk
penggunaan maslahah, yaitu:
a) Maslahah harus nyata dan tidak khayal.
b) Harus keseluruhan dan tidak parsial berdasarkan (maslahah tidak harus menjadi
bagian dari masalah tetapi harus menjadi masalah itu sendiri).
c) Maslahah harus bersifat umum dan tidak hanya khusus untuk individu atau
kelompok tertentu saja.
d) Seharusnya tidak ada maslahah yang bertentangan lainnya, mana yang lebih
penting atau sama pentingnya dengan maslahah sebelumnya.
e) Maslahah harus tetap konsisten dengan maqasid al-Shari‟a.
iv. Para ulama telah meletakkan standar yang akurat untuk membedakan antara jenis
maslahah dan bagaimana memprioritaskan mereka, atas dasar merinci masalah yang
berhubungan dengan beberapa maslahah. Kemudian disusun sesuai dengan urutan
kepentingannya, sebagai berikut:
a) The essentials (kepentingan)
b) The needs (kebutuhan)
c) The complementarities (melengkapi)
v. Sebagai bagian dari sesuatu yang dikonfirmasi di fiqh, pengelolaan urusan rakyat
dengan pemimpin mereka didasarkan pada pertimbangan penting, yaitu kesejahteraan
masyarakat. Ummah terikat untuk mematuhi pemimpin mereka tentang masalah ini.
vi. Maslahah mursalah memiliki aplikasi yang luas dalam urusan masyarakat, termasuk di
bidang ekonomi, disiplin sosial, manajemen, peradilan, dan lain-lain. dengan demikian,
dari penelitian yang disajikan dalam sesi, kita dapat menyimpulkan bahwa syari'at
adalah abadi di alam, yaitu hukum-hukumnya dapat mengakomodasi tuntutan zaman
klasik, zaman sekarang dan seterusnya.