BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur maka

pembangunan dilakukan di segala bidang. Pembangunan bidang kesehatan

yang merupakan bagian dari pembangunan nasional harus diselenggarakan

secara merata. Hal ini telah dijelaskan dalam sistem kesehatan nasional antara

lain disebutkan bahwa, sebagai tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan

nasional.

Pembangunan bidang kesehatan mempunyai visi Indonesia sehat, di

antaranya dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan oleh puskesmas dan

rumah sakit. Selama ini, pemerintah telah membangun puskesmas dan

jaringannya di seluruh Indonesia, dimana tiap kecamatan rata-rata

mempunyai 2 puskesmas dan tiap 3 desa mempunyai 1 puskesmas pembantu.

Namun dalam penyelenggaraannya puskesmas masih terkendala oleh banyak

faktor, dan perlu didukung oleh sistem manajemen dan pembiayaan yang

berkualitas.

Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara

sistematik untuk menghasilkan puskesmas yang efektif dan efisien. Ada

empat fungsi manajemen Puskesmas yang dikenal, yakni planning,

organizing, actuating, controling. Pembiayaan pada puskesmas berupa

anggaran dari pemerintah, pihak swasta (dalam hal ini Askes/Jamsostek),

serta pendapatan mandiri puskesmas. Sehingga sistem manajemen dan

pembiayaan merupakan faktor yang terpenting dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan puskesmas sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan

sesuai target yang diharapkan, yaitu pencapaian visi Indonesia Sehat.

1

1.2 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Mengetahui manajemen dan pembiayaan pelayanan kesehatan di

puskesmas secara umum.

b. Tujuan Khusus

Manajemen Pelayanan Puskesmas:

Mengetahui dan memahami sistem manajemen pelayanan kesehatan di

Puskesmas Ambacang Kuranji.

Mengidentifikasi masalah dalam hal manajemen pelayanan kesehatan

di Puskesmas Ambacang Kuranji.

Mencari solusi alternatif terkait masalah manajemen pelayanan

kesehatan di Puskesmas Ambacang Kuranji.

Sumber Pembiayaan:

Pemasukan

Mengetahui sumber-sumber pemasukan dana di Puskesmas

Ambacang Kuranji.

Pengeluaran

Mengetahui keperluan penggunaan biaya oleh Puskesmas

Ambacang Kuranji.

1.3 Batasan Penulisan

Makalah ini membahas tentang pelaksanaan dan pembiayaan

pelayanan kesehatan di puskesmas secara umum.

2

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk

dari berbagai literatur.

3

BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1 Sejarah Puskesmas

Puskesmas Ambacang terletak di salah satu Kelurahan pada Kecamatan

Kuranji kota Padang yaitu kelurahan Pasar Ambacang. Karena terletaknya

Puskesmas di kelurahan tersebut maka diberi nama Puskesmas Ambacang

Kuranji sesuai dengan masukan dari berbagai pihak antara lain Kepala Dinas

Kesehatan Kota Padang dengan sebutan ” Puskesmas Ambacang Kuranji ”

Awalnya pelaksanaan program puskesmas ini masih bekerja sama dengan

Puskesmas Kuranji, karena 4 kelurahan sebagai wilayah kerja Puskesmas

Kuranji. Pada tahun 2006 telah berdiri sendiri dapat dilaksanakan secara

mandiri dan berkesinambungan. Puskesmas Ambacang Kuranji diresmikan

pada 5 Juli 2006 dengan 15 orang staf, dipimpin oleh Dr. Dewi Susanti Febri.

Pada Maret 2009, beliau digantikan dengan Dr. Hj. May Happy, kemudian

pada September 2012 digantikan lagi oleh Trice Erwiza, SKM dengan 46

orang staf.

Awalnya, pelaksanaan program puskesmas ini masih bekerja sama

dengan Puskesmas Kuranji, karena empat kelurahan sebagai wilayah kerjanya

sebelumnya merupakan wilayah kerja Puskesmas Kuranji. Akan tetapi,

sekarang program kerja Puskesmas Ambacang Kuranji telah dilaksanakan

secara mandiri dan berkesinambungan. Misi dari puskesmas ini sendiri yaitu

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Sedangkan strateginya

adalah mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat,

menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau,

meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat.

4

2.2 Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah kerja Puskesmas Ambacang berbatasan

kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggung jawab wilayah Puskesmas

Ambacang. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Ambacang yaitu:

- Utara : Kelurahan Korong Gadang Kec. Kuranji.

- Timur : Kecamatan Pauh

- Selatan : Kecamatan Pauh dan Lubuk Begalung.

- Barat : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Nang-

galo

Puskesmas Ambacang terletak pada 0° 55' 25.15", Lintang Selatan dan

+100° 23' 50.14" Lintang Utara dengan Luas wilayah kerja Puskesmas

Ambacang sekitar 12 Km2, mewilayahi 4 Kelurahan yaitu: Pasar Ambacang,

Kelurahan Anduring, Kelurahan Ampang dan Kelurahan Lubuk Lintah yang

umumnya masayarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan mempunyai

aksesibilitas yang mudah dari dan ke Kelurahan.

Secara sketsa, wilayah kerja Puskesmas dapat digambarkan sebagai

berikut:

KECAMATAN PADANG TIMUR

KECAMATAN NANGGALO

KECAMATAN PAUH

KECAMATAN LUBUK

BEGALUNG

KECAMATAN PADANG UTARA

PETA WILAYAH KERJA UKSPUSKESMAS AMBACANG KECAMATAN KURANJI

GEOMAPPING SARANA KESEHATAN WILAYAH KERJA

PUSKESMAS

PUSTU

POSKESDESKLINIK SWASTA

APOTIK

AMBULANPOSYANDU BALITA

5

7

7

9

POSYANDU LANSIA

1

2

1

2

5

2.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab wilayah Puskesmas

Ambacang selama tahun 2012 adalah : 46.900 jiwa dengan distribusi

kependudukan menurut kelurahan sebagai berikut:

Tabel Data Penduduk Wilayah Kerja Puskesmas AmbacangTahun 2012

No KelurahanJenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 Psr Ambacang 8115 8703 16818

2 Anduring 6471 6941 13412

3 Lb Lintah 4698 5039 9737

4 Ampang 3345 3588 6933

5 Puskesmas 22629 24271 46900

TabelDistribusi Penduduk Tahun 2012

Kelurahan Penduduk Bayi Balita Bumil Bulin Wus

Psr Ambacang 16.818 265 1.322 385 350 4.758

Anduring 13.412 211 1.054 307 279 3795

Lubuk Lintah 9.737 153 766 223 203 2.755

Ampang 6.933 109 545 159 144 1.9962

Jumlah 46.900 738 3.687 1.074 976 13.270

2.4 Sasaran Puskesmas

a. Jumlah penduduk : 46.900 Jiwa

b. Bayi : 738 Jiwa

c. Balita : 3.687 Jiwa

6

d. Ibu Hamil (Bumil) : 1.074 Jiwa

e. Lansia : 1.371 Jiwa

2.5 Sarana Dan Prasarana

Puskesmas Ambacang Kuranji pada saat ini telah memiliki prasarana

dan sarana yang relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Prasarana gedung dengan 2 lantai mampu dimamfaatkan untuk

pelayanan dan kegiatan administrasi/manajemen. Begitu pula prasarana

kendaraan roda 4 dan roda 2 telah mampu menjangkau pelayanan terutama

luar gedung seperti posyandu, UKS dan UKGS serta pembinaan desa siaga.

Data fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kuranji

menurut Kelurahan:

Kelurahan Puskesmas Pustu Puskel Roda 2 Klinik Bersalin B.P

Pasar

Ambacang1 - 1 4 1 1

Anduring - -

Ampang - -

Lubuk Lintah - 1 1

Jumlah 1 1 1 4 2 1

Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di wilayah kerja

Puskesmas Ambacang menurut Kelurahan:

KelurahanPosyandu

BalitaPosyandu Lansia Kelurahan Siaga

Pasar Ambacang 9 2 1

Anduring 8 1 17

KelurahanPosyandu

BalitaPosyandu Lansia Kelurahan Siaga

Ampang 5 2 1

Lubuk Lintah 7 1 1

Jumlah 29 6 4

Data fasilitas pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Ambacang menurut

Kelurahan:

Kelurahan TK SD SMP SMU/K PT Ket

Pasar Ambacang 3 10 3 2

Anduring 2 6 1

Ampang 1 3

Lubuk Lintah 2 3 1 1 1

Jumlah 8 22 5 3 1

2.6 Data Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia dalam sistem kesehatan .Tenaga kesehatan

merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. tenaga di

Puskesmas Ambacang berjumlah 47 orang, terdiri dari :

8

Tabel Tenaga Puskesmas Ambacang Tahun 2012

NO Jenis Petugas

Status Pegawai Pendidikan Terakhir

Jumlah KetPNS PTT

SukaRela/Honor

S 2 S1 D IV D III D ISederajat SLTA

1 Dokter Umum 2 - - - 2 - - - - 2

2 Dokter Gigi 2 - - - 2 - - - - 2

3 Sarjana Kesmas 5 - - 1 4 - - - - 5 Tubel 1

4 Bidan 11 6 1 - - 2 11 5 - 18

5 Perawat 5 - - - - 4 - 1 5

6 Perawat Gigi 1 - - - - - - - 1 1

7 Kesling 3 - - - - 1 2 - - 3

8 Analis 2 - - - - - - - 2 2

9 Asisten Apoteker 2 - - - - - - - 2 2

10 Nutrition 2 - - - - - 2 - - 2

11 RR 1 - 1 - - - - - 2 2

12 Sopir - - 1 - - - - - 1 1

Jumlah 36 6 3 1 6 3 19 5 9 45

2.7 Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Penduduk

a. Kondisi Sosial dan Budaya

Suku terbesar yang ada di Kecamatan Kuranji adalah Suku

Minang, juga ada beberapa suku lainnya yaitu Jawa dan Batak. Mayoritas

agama yang dianut masyarakatnya adalah Islam.

a. Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian Penduduk:

a. Tani : 45%

b. Pegawai Negeri : 20%

c. Buruh : 5%

9

d. Swasta : 2%

e. Lain-lain : 18%

10

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 DEFINISI

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan

kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas berperan menyelenggarakan

upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang

optimal. Dengan demikian, puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan

masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

3.2 MANAJEMEN PUSKESMAS

Puskesmas merupakan organisasi struktural dan sebagai unit pelaksana

teknis dinas serta aspek fungsional bidang pelayanan kesehatan masyarakat

yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat 1

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan identifikasi kondisi masalah

kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan kesehatan

meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi mutu sumber daya manusia

dan provider, serta menetapkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah.

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas

perlu ditunjang oleh manajeman puskesmas yang baik. Manajemen

puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk

menghasilkan puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan

sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi

manajeman. Ada empat fungsi manajemen puskesmas yang dikenal, yakni:

11

- Perencanaan

- Pelaksanaan

- Pengendalian

- Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Keempat fungsi ini harus dilaksanakan secara terkait dan

berkesinambungan.

A. Perencanaan

Perencanaan meliputi kegiatan program dan kegiatan rutin puskesmas

yang berdasarkan visi dan misi puskesmas sebagai sarana pelayanan

kesehatan primer dimana visi dan misi digunakan sebagai acuan dalam

melakukan setiap kegiatan pokok puskesmas. Selain itu, kebijakan sistem

puskesmas perlu ditinjau setiap akan melakukan perencanaan program,

kebijakan tersebut meliputi kebijakan mandiri dari puskesmas serta adanya

fungsi dan upaya puskesmas yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 28,

UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, PP No.25 tahun 2000

serta PP No.48 tahun 2000 di mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah

untuk mewujudkan puskesmas yang kuat dari segi kemitraan, unit kesehatan

mandiri dan teknologi tepat guna.

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas

untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Rencana

tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan

upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan

pengembangan.

1. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib

Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas

yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan

Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat,

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan.12

Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan puskesmas adalah:

a. Menyusun usulan kegiatan

Langkah pertama yang dilakukan oleh puskesmas adalah

menyusun usulan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kebijakan

yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah

sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di

puskesmas. Usulan ini disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart)

yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan

(volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap

kegiatan.

Tabel.1 Contoh Gantt Chart Usulan kegiatan

No Upaya

Puskesmas

Kegiatan Tujuan Sasaran Target Waktu Vol.

Keg.

Waktu Lokasi Perkiraan

Biaya

Hasil yang

diharapkan

b. Mengajukan usulan kegiatan

Langkah kedua yang dilakukan puskesmas adalah mengajukan

usulan kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk

persetujuan pembiayaannya. Perlu diperhatikan dalam mengajukan

usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin,

sarana dan prasarana, dan operasional puskesmas beserta

pembiayaannya

c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Kegiatan/ Plan of

13

Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan

pemetaan wilayah (mapping).

Table 2 Contoh Gantt Chart Rencana pelaksanaan kegiatan

No Kegiatan Sasaran Target Volume

Kegiatan

Rincian

Pelaksanaan

Lokasi

Pelaksanaan

Tenaga

Pelaksanaan

Jadwal Kebutuhan

Pelaksanaan

Gambar 1 Contoh pemetaan wilayah upaya kesehatan puskesmas

(mapping)

2. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya

kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang

dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium

kesehatan masyarakat dan pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan

karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang yang harus dilakukan

untuk kelengkapan upaya-upaya puskesmas.

14

Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang

dilakukan oleh puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut:

Identifikasi upaya kesehatan pengembangan

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi

upaya kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh

puskesmas. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada/tidaknya

masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan

pengembangan tersebut. Apabila puskesmas memiliki kemampuan,

identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui

pengumpulan data secara langsung di lapangan (Survei Mawas Diri).

Survei Mawas Diri adalah kegiatan pengumpulan data untuk

mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi, serta potensi yang

dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahap Pelaksanaan:

Pengumpulan data cepat berupa data primer yakni yang

dikumpulkan langsung dari sumber data atau data sekunder yakni

yang berasal dari catatan yang ada.

Pengolahan data

Penyajian data berupa data masalah dan potensi

Tetapi apabila kemampuan pengumpulan data bersama

masyarakat tersebut tidak dimiliki oleh puskesmas, identifikasi

dilakukan melalui kesepakatan kelompok (Delbecq Technique)

oleh petugas puskesmas dengan mengikut sertakan Badan

Penyantun Puskesmas.

Delbeck Technique adalah Perumusan masalah dan

identifikasi potensi melalui kesepakatan sekelompok orang yang

memahami masalah tersebut.

15

Tahap Pelaksanaan:

Pembentukan tim

Menyusun daftar masalah

Menetapkan kriteria penilaian masalah

Menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan kriteria penilaian

dilengkapi dengan uraian tentang potensi yang dimiliki.

Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, jumlah upaya

kesehatan pengembangan yang terpilih dapat lebih dari satu.

Di samping itu identifikasi upaya kesehayan pengembangan

dapat pula memilih upaya yang bersifat inovatif yang tidak

tercantum dalam daftar upaya kesehatan puskesmas yang telah ada,

melainkan dikembangkan sendiri sesuai dengan masalah dan

kebutuhan masyarakat serta kemampuan puskesmas.

a. Menyusun usulan kegiatan

Langkah kedua yang dilakukan oleh puskesmas adalah

menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan

sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan

kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. Rencana yang telah disusun

tersebut diajukan dalam bentuk matriks (Gantt Chart). Penyusunan

rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan

melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama

dengan Badan Penyantun Puskesmas (BPP) dan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dalam bentuk musyawarah masyarakat.

b. Mengajukan usulan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah

mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

untuk pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula

16

diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-pihak lain.

Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus

dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta

urgensi perlu dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut.

c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah keempat yang dilakukan oleh puskesmas adalah

menyusun rencanapelaksanaan yang telah disetujui Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota atau penyandang dana lain (Rencana

Kerja Kegiatan/ Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt

Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping ).

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara

terpadu dengan penyusunan rencanapelaksanaan upaya kesehatan

wajib.

B. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan Pengendalian adalah proses penyelenggaraan,

pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan

puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana

tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan

di wilayah kerja puskesmas.

Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut:

Pengorganisasian

Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas perlu

dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus

dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para

penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk

setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh

petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang

17

dimilikinya. Penetuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui

pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan.

Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim

secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat

dilakukan yaitu penggalangan kerjasama bentuk dua pihak yakni antara

dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja

pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan penggalangan

kerjasama bentuk banyak pihak yakni antar berbagai sektor terkait,

misalnya antara Puskesmas dengan sektor pendidikan, serta agama, sektor

kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah.

Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung

yakni antar sektor-sektor terkait dan secara tidak langsung yakni dengan

memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan.

Penyelenggaraan

Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya

adalah menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para

penanggungjawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada

pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan Puskesmas

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk dapat diselenggarakannya rencana tersebut perlu dilakukan

kegiatan sebagai berikut:

a. Mengkaji ulang rencana pelaksanan yang telah disusun terutama yang

menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah

kerja dan rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan.

b. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan

rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan Puskesmas

harus terbagi habis dan merata kepada seluruh petugas.

c. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan. 18

Kendali mutu dan kendali biaya merupakan 2 hal penting dalam

penyelenggaraan Puskesmas. Kendali mutu adalah upaya yang

dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu

dalam menetapkan masalah yang menyebabkan masalah mutu pelayanan

berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menerapkan dan melaksanakan

cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta

menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih

meningkatkan mutu pelayanan.

Sedangkan kendali biaya adalah upaya yang dilaksanakan secara

berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu dalam menetapkan

kebijakan dan tatacara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk

pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh

masyarakat.

Pemantauan

Penyelenggaraan kegiatan harus diikuti dengan kegiatan

pemantauan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pemantauan

mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai,

yang dibedakan atas dua hal:

Telaahan internal, yakni telaahan bulanan terhadap

penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai puskesmas,

dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Data

yang dipergunakan diambil dari Sistem Informasi Manajemen

Puskesmas (SIMPUS) yang berlaku.

19

Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinerja

puskesmas yang terdiri dari cakupan (coverage), mutu (quality)

dan biaya (cost). Kedua, masalah dan hambatan yang

ditemukan pada waktu penyelenggaraan kegiatan puskesmas.

Telaahan bulanan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini

Bulanan puskesmas.

Telaahan eksternal yakni telaahan triwulan terhadap hasil yang

dicapai oleh sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama

lainnya serta sektor lain terkait yang ada di wilayah kerja

puskesmas. Telaahan triwulan ini dilakukan dalam Lokakarya

Mini Triwulan puskesmas secara lintas sektor.

b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan

pencapaian kinerja puskesmas serta masalah dan hambatan yang

ditemukan dari hasil telaahan bulanan dan triwulanan.

Penilaian

Kegiatan penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan

yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil

yang dicapai, dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar

pelayanan. Sumber data yang dipergunakan pada penilaian dibedakan

atas dua. Pertama, sumber data primer yakni yang berasal dari

SIMPUS dan berbagai sumber data lain yang terkait, yang 20

dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun. Kedua, sumber data

sekunder yakni data dari hasil pemantauan bulanan dan triwulanan.

b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan

pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana

tahun berikutnya.

C. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh

kepastian ataskesesuaian penyelengaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas

terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai

kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan

pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal

dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan

langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas

kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait.

Pengawasan mencakup aspek adminstratif, keuangan dan teknis

pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan,

baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangudangan maupun

berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban

Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus

membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup

pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai

sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada

Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya,

termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila

21

terjadi penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala Puskesmas yang

lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Puskesmas tergantung dari kegiatan dan

beban tugas masing-masing Puskesmas. Penyusunan struktur organisasi

Puskesmas di satu Kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota, sedangkan penetapannya dilakukan dengan Peraturan

Daerah.

Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi

Puskesmas sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan

kesehatan di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab

tersebut dan besarnya peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan maka jabatan Kepala

Puskesmas setingkat dengan eselon III-B.

Pada keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat

untuk menjabat jabatan eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang

sesuai dengan kriteria Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana di

bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang

kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat

tetap.

2. Unit Tata Usaha

Unit yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas

dalam pengelolaan data dan Informasi, perancanaan dan penilaian,

keuangan, umum dan kepegawaian.

3. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas

Unit yang berfungsi dalam upaya kesehatan masyarakat,

termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan

perorangan.22

4. Jaringan Pelayanan Puskesmas

Unit Puskesmas pembantu, unit Puskesmas keliling dan unit

bidang di desa/komunitas.

Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas

disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit

Puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut

dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang

kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.

3.4 Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan

upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab puskesmas, perlu

ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada

beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni:

1. Pemerintah

Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang

berasal dari pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota. Di samping

itu puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan

atas dua macam, yakni:

a. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan

gedung, pengadaan peralatan serta pengadaan obat.

b. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan

gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya

operasional.

Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan

23

ke pemerintah kabupaten/kota untuk seterusnya dibahas bersana DPRD

kabupaten/kota. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan

untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen

keuangan diturunkan secara bertahap ke puskesmas melalui Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk beberapa mata anggaran tertentu,

misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat,

anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas

adalah kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan

oleh pemegang keuangan puskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas.

Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah

disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Pendapatan Puskesmas

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan

kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya,

yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing

(retribusi). Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait dengan

pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggraan upaya kesehatan

perorangan ini, yakni:

a. Seluruhnya disetor ke Kas Daerah

Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh

dana retribusi yang diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

b. Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas

24

Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas

menggunakan sebagian dari dana yang diperoleh dari penyelenggaraan

upaya kesehatan perorangan, yang lazimnya berkisar antara 25–50%

dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya

dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas.

Penggunaan dana tersebut secara berkala dipertanggungjawabkan oleh

puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

c. Seluruhnya dimanfaatkan langsung oleh puskesmas

Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas

menggunakan seluruh dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan

upaya kesehatan perorangan untuk membiayai kegiatan operasional

puskesmas. Dahulu puskesmas yang menerapkan model pemanfaatan

dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuai

dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang dananya

ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi puskesmas swakelola.

Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi

swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni

untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi

tanggungjawab pemerintah.

3. Sumber Lain

Pada saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber

lain seperti:

a. PT ASKES yang peruntukkannya sebagai imbal jasa pelayanan yang

diberikan kepada para peserta ASKES. Dana tersebut dibagikan kepada

para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. PT (Persero) Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana

25

tersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

c. JPSBK/PKPSBBM

Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan

dana secara langsung ke puskesmas. Pengelolaan dana ini mengacu

pada pedoman yang telah ditetapkan.

Apabila sistem Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku, akan

terjadi perubahan pada sistem pembiayaan puskesmas. Sesuai dengan

konsep yang telah disusun, direncanakan pada masa yang akan datang

pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan

masyarakat, sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai

melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali untuk penduduk

miskin yang tetap ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk

pembayaran premi. Dalam keadaan seperti ini, apabila puskesmas tetap

diberikan kesempatan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan,

maka puskesmas akan menerima pembayaran dalam bentuk kapitasi

dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk itu puskesmas harus dapat mengelola dana kapitasi

tersebut sebaik-baiknya, sehingga di satu pihak dapat memenuhi

kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan di pihak lain tetap

memberikan keuntungan bagi puskesmas. Tetapi apabila puskesmas

hanya bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat, maka puskesmas hanya akan menerima dan mengelola

dana yang berasal dari pemerintah.

26

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Manajemen Pelayanan Puskesmas

Manajemen Puskesmas Ambacang Kuranji telah dilaksanakan sesuai

dengan Kebijakan Dasar Puskesmas yang telah ditetapkan oleh pemerintah

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 123/Menkes/SK/II/2004.

Puskesmas telah melakukan upaya kesehatan perorangan dan juga upaya

kesehatan masyarakat.

Fungsi-fungsi manajemen seperti Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban dilaksanakan

secara terkait dan berkesinambungan. Dalam hal manajemen puskesmas,

permasalahan masih muncul saat pelaksanaan dan penyelenggaraan, terutama

untuk langkah pengorganisasian yang menyangkut lintas sektoral. Masih

kurangnya kepeduliaan dan kesadaran bahwa kegiatan yang diselenggarakan

ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan bukan hanya tugas

puskesmas.

Contoh beberapa program yang mengalami permasalahan saat

pelaksanaan dan penyelenggaraan menyangkut koordinasi dengan lintas

sektoral, yaitu:

Penanggulangan dan Pencegahan Kasus DBD

Masalah :

Peran pihak kecamatan untuk menghimbau jajarannya di

tingkat kelurahan agar peduli terhadap program kesehatan

masih kurang. Ketika terjadi kasus DBD pada bulan Januari

2012, diadakan pertemuan oleh puskesmas Ambacang

kuranji dengan mengundang seluruh kepala kelurahan yang

ada di puskesmas Ambacang kuranji namun yang hadir saat

itu hanya dari kelurahan Anduring. Pertemuan ini

agendanya adalah pembahasan mengenai ditemukannya

27

kasus DBD dan kerja sama apa yang bisa dilakukan antara

pihak puskesmas dan kelurahan. Karena hanya satu

kelurahan yang hadir sehingga tiga kelurahan lain tidak

terpantau situasinya oleh pihak puskesmas dan pihak

kelurahan pun tidak mendapatkan informasi tentang bahaya

DBD.

Masih kurangnya peran lurah mengkoordinasikan

masyarakat agar hadir dalam penyuluhan. Seharusnya

pemegang kebijakan di tingkat kelurahan ini membantu

menginfokan jadwal penyuluhan ke masyarakat.

Masih kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap program

kesehatan. Volume kegiatan sekolah yang padat, sehingga

pelaksanaan program terhambat, seharusnya pihak sekolah

membantu membuat jadwal tersendiri untuk kunjungan

petugas kesehatan ke sekolah.

Penanggulangan dan Pencegahan Kasus TB Paru

Pada tahun 2012, puskesmas ambacang juga mengadakan rapat

terkait penanggulangan kasus TB Paru tetapi yang berpartisipasi

aktif dalam kegiatan ini hanya kelurahan Ampang sehingga

pencapaian deteksi penderita TB Paru BTA + yang terdeteksi

hanya 38% dari target yang ingin dicapai (>75%).

Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh puskesmas.

Puskesmas Ambacang Kuranji telah memiliki fungsi dan struktur organisasi

yang telah sesuai dengan ketentuan sehingga Kepala Puskesmas diharapkan

memiliki kemampuan me-manage bawahannya (tim puskesmas) agar dapat

bersama-sama menjalankan visi dan misi bersama.

4.1 Pembiayaan Puskesmas

Dalam hal pembiayaan, Puskesmas Ambacang Kuranji didanai dari 3

sumber yaitu:

28

Tahun 2013

1. APBN (Dana Badan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal)

Dana BOK

Dana ini difokuskan untuk preventif, promotif dan rehabilitatif. Dana

diturunkan dari pusat dan bersifat baku sehingga jumlah dana telah

ditentukan tetapi POA ditentukan oleh puskesmas itu sendiri. Di mana

sebelum itu dibuat terlebih dahulu SPJ, LPJ dan laporan kerja dan bila

sudah sesuai dengan ketentuan daerah setempat baru bisa diklaim. POA

harus direncanakan di awal-awal tahun di mana program yang dijalankan

bersifat prioritas dan tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Jamkesmas dan Jampersal

Dana ini ditujukan untuk pengobatan bagi yang kurang mampu.

Untuk Jamkesmas dana dan bantuan berasal dari pusat dan alur rujukan

sampai ke RSUP. Jampersal sendiri baru dimulai tahun 2012 di mana

program ini untuk jaminan persalinan dan dana berasal dari pusat.

Keuntungannya bagi yang tidak memiliki ASKES, JAMKESMAS,

ataupun JAMKESDA cukup mempersyaratkan KTP, KK dan surat

keterangan berdomisili dari RT. Untuk Puskesmas Ambacang Kuranji

sendiri tidak memungut retribusi pada masyarakat atau pihak lain dalam

menjalankan kegiatannya.

2. APBD ( Jamkesda)

Dana yang berasal dari Pemerintah daerah, di mana dana ini

ditujukan untuk keperluan Puskesmas seperti untuk pembiayaan rekening

listrik, telepon, perbaikan-perbaikan lain. Dana APBD diturunkan dalam

bentuk baku yaitu sudah ditentukan untuk keperluan apa saja yang

dibutuhkan oleh puskesmas setempat dan bila berlebih maka dana tersebut

29

dikembalikan ke kas daerah. Rekening-rekening dan keperluan lainnya

digunakan untuk klaim sehingga pembayaran awal dibayar menggunakan

dana dari puskesmas sendiri terlebih dahulu dan bila berkurang dari yang

di tetapkan biaya ditanggung oleh puskesmas sendiri.

3. ASKES

Dana ini ditujukan untuk pengobatan, bersifat baku dan dibayarkan

sesuai kapitasi yaitu sesuai dengan jumlah penduduk yang punya askes di

Ambacang Kuranji dan memakai sistem subsidi silang. Dana ini

membiayai jasa dokter, dokter gigi, paramedis, jasa manajemen dan jasa

sarana (alat-alat tulis). Jasa obat-obatan tidak termasuk karena obat-obatan

sudah diklaim oleh pusat. Jumlah dana yang sudah diturunkan tersebut

sudah ditetapkan sehingga untuk pembayaran jasa dana dibagi berdasarkan

jumlah tenaga kerja.

Dalam hal pembiayaan, masing-masing sumber dana tidak bisa

membiayai secara tumpang tindih. Permasalahan yang muncul yakni pada

dana BOK. Dana ini diturunkan dari pusat dan jumlah dana telah ditentukan

dan bersifat baku sehingga ketika POA ternyata butuh program tambahan

atau program pendamping untuk penunjang kelancaran dan penyempurnaan

dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, tidak

mungkin program yang sudah direncanakan ditunda atau dibatalkan

dikarenakan kondisi yang tidak mendukung.

Sehingga pihak pimpinan puskesmas mengambil kebijakan untuk

membuat program lain untuk mendampingi program yang sudah

direncanakan sebelumnya dengan menggunakan sumber dana lain yang tidak

terserap penuh oleh fungsi pokoknya. Contohnya sumber dana Jamkesmas,

sumber dana ini lebih difokuskan untuk program pengobatan, namun ketika

tidak terserap penuh untuk program pengobatan maka sumber dana ini dapat

digunakan untuk mendanai program yang dikembangkan sebagai pendamping

program yang sudah terencana sebelumnya dengan pendanaan yang bersifat 30

baku. Sumber dana Jamkesmas ini memang bisa digunakan untuk mendanai

program diluar program pengobatan karena sumber dana ini juga mempunyai

fungsi lain, yaitu fungsi promotif dan preventif. Solusi-solusi seperti inilah

yang dipilih oleh pihak puskesmas dalam mengatasi permasalahan yang

berkaitan dengan hal pembiayaan dikarenakan puskesmas tidak mengelola

sumber dana sendiri.

Tahun 2014

1. BOK

Dana ini difokuskan untuk preventif, promotif dan rehabilitatif. Dana

diturunkan dari pusat dan bersifat baku sehingga jumlah dana telah

ditentukan tetapi POA ditentukan oleh puskesmas itu sendiri. Di mana

sebelum itu dibuat terlebih dahulu SPJ, LPJ dan laporan kerja dan bila

sudah sesuai dengan ketentuan daerah setempat baru bisa diklaim. POA

harus direncanakan di awal-awal tahun di mana program yang dijalankan

bersifat prioritas dan tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dana ini dapat berasal dari ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, TNI,

POLRI, umum serta asuransi lainnya. Dimana dananya berasal dari

potongan gaji dan untuk umum dapat mendaftar ke BPJS dengan

membayar sesuai kelas yang diinginkan, dimana kelas 1 Rp 59.500, kelas

2 Rp 49.500, dan kelas 3 Rp 25.500 per orang per bulan.

Pada BPJS, PUSKESMAS harus dapat menangani sekitar 144 penyakit

yang terlah ditetapkan dan tidak boleh dirujuk, dimana alurnya

PUSKESMAS menjadi Pemberi Pelayanan Kesahatan dasar (PPK 1), lalu

apabila ingin dirujuk, harus melalui RSUD yang bertindak sebagai PPK II

lalu M. Djamil sebagai PPK III. Tetapi pada kasus gawat darurat, pasien

dapat langsung dibawa ke PPK II maupun PPK III.31

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Manajemen pelayanan kesehatan puskesmas di Indonesia merupakan

salah satu cara untuk menciptakan Indonesia Sehat. Hal ini ditunjang dengan

dikeluarkannya Kebijakan Dasar Puskesmas yang melingkupi standar dan

pedoman baik teknis, manajemen, dan sumber daya termasuk pembiayaan.

Sistem pembiayaan kesehatan di puskesmas diharapkan dapat

menunjang upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat

yang menjadi tanggung jawab puskesmas.

Diharapkan dengan adanya sistem pembiayaan kesehatan ini, akan

tercapai tujuan-tujuan dari sistem pembiayaan kesehatan ini, antara lain:

1. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi.

2. Teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan

berdaya-guna.

3. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

5.2 Saran

Kebijakan dasar puskesmas yang telah ditetapkan oleh pemerintah

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

128/MENKES/SK/II/2004 dapat membimbing puskesmas untuk dapat

meningkatkan pencapaian dalam hal manajemen kesehatan dan pembiayaan

kesehatan.

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas telah dibuat

oleh pemerintah agar tercipta pengobatan dan pelayanan kesehatan yang

32

memadai guna meningkatkan status kesehatan masyarakat. Oleh karena itu

bagi para pihak yang terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar

program dapat berjalan dengan baik.

33

DAFTAR PUSTAKA

http://perpustakaan.depkes.go.id Diakses pada tanggal 26 Maret 2013.

http://www.babelprov.go.id/content/jaminan-kesehatan-masyarakat diakses pada

tanggal 26 Maret 2013.

Departemen Kesehatan RI. 2000. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.

Depkes RI. 2006. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas. Jakarta: Depkes.

Departemen Kesehatan RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.

34