ISU-ISU STRATEGIS KEPEGAWAIANDI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Oleh : MUSLIKH, S.H. Oleh : MUSLIKH, S.H. KEPALA BIRO KEPEGAWAIANKEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKEBUDAYAAN

SSosialisasi Kebijakan Kepegawaian osialisasi Kebijakan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandi Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24. sd. 27 April 2012 Hotel Ibis Jakarta24. sd. 27 April 2012 Hotel Ibis Jakarta

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI:

1. Total PNS sebanyak 4.596.088 (data, BKN).

2. Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya.

4. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.

5. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya

ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:

1. PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI

2. PEMBINAAN PEGAWAI

3. PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Kondisi Yang diharapkan

PNS:

1. PROFESIONAL:

• Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaannya

• Memiliki minat dan bakat pada tugas jabatannya

2. Akuntabel

3. Berkinerja Tinggi dan

4. Sejahtera

DASAR HUKUMUU No. 43 Tahun 1999 Yo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

REFORMASI BIROKRASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

t

LINGKUNGAN STRATEGIS:NASIONALREGIONALGLOBAL

Jumlah PNS Kemdiknas :Dosen : 62.794;Administrasi : 68.371;

1. PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI (CPNS

DOSEN)

A. A. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Perencanaan Kebutuhan Pegawai 1) Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk mengetahui

tentang jumlah tenaga dan kualifikasi akademik yang diperlukan pada setiap unit organisasi baik segi kuantitas maupun kualitas memenuhi kebutuhan organisasi.

2) Penyusunan analisis kebutuhan tenaga dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk menghitung kebutuhan tenaga tahun berikutnya.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PNS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PNS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PNS

MEKANISME PENETAPAN FORMASI CPNS DOSEN

PIMPINAN UNIT KERJA

MENDIKNAS/SESJEN

MENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI

KEPALA BKN DAN MENKEU

MENDISTRIBUSIKAN

FORMASI KE UPT

MENELAAH RENCANA KEBUTUHAN FORMASI DAN MENERUSKAN

B. B. Pengadaan Pegawai, dengan Pengadaan Pegawai, dengan memperhatikan:memperhatikan:1. 1. Formasi yang dibutuhkan sesuai dengan tuFormasi yang dibutuhkan sesuai dengan tusisi dan dan kebutuhan kebutuhan organisasiorganisasi (mengisi formasi yang lowong); (mengisi formasi yang lowong);

2. 2. Kualifikasi Kualifikasi akademik akademik yang dipersyaratkanyang dipersyaratkan;;

Meliputi serangkaian proses :Meliputi serangkaian proses :

Pengangkatan

Pembagian formasi menurut jumlah dan kualifikasi akademik

Pengumuman

PelamaranSeleksi

Perencanaan

2. PEMBINAAN KARIER DOSEN

A. A. PENYELESAIAN PAK DAN KENAIKAN PENYELESAIAN PAK DAN KENAIKAN JABATAN DOSENJABATAN DOSEN

1) Sejak tahun 20082008,, masa persidangan PAK oleh masa persidangan PAK oleh Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian dan dan Ditjen Dikti sekurang-kurangnya 10 kali pertahunDitjen Dikti sekurang-kurangnya 10 kali pertahun;;

2)2) Tujuannya untuk meningkatkan penyelesaian PAK dan kenaikan Tujuannya untuk meningkatkan penyelesaian PAK dan kenaikan jabatan baik kuantitas maupun kualitas;jabatan baik kuantitas maupun kualitas;

3)3) Perguruan Tinggi agar menyesuaikan pengusulan penilaian Perguruan Tinggi agar menyesuaikan pengusulan penilaian PAK/kePAK/kenaikan jabatan ke Lnaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar ektor Kepala dan Guru Besar dengan dengan masa persidangan masa persidangan TTim im PPenilai enilai PPusatusat, sesuai persyaratan yang , sesuai persyaratan yang telah ditentukantelah ditentukan

KEPUTUSAN MENKOWASBANGPAN NOMOR 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENDIKNAS NOMOR 36/D/O/2001 TANGGAL 4 MEI 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN JABATAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN

KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DANKEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/KP/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

B. B. KENAIKAN PANGKAT DOSENKENAIKAN PANGKAT DOSEN1) Periode kenaikan pangkat PNS 1 April dan 1 Oktober setiap

tahun;2) Usul kenaikan pangkat PNS harus sudah disampaikan oleh unit

kerja ke Biro Kepegawaian paling lambat 1 Maret untuk periode April dan 1 September untuk periode Oktober karena penutupan di BKN tanggal 15 Maret dan 15 September;

3) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :

a) ijazah Dokter, Apoteker, Magister atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

b) ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c;

C. C. PERPANJANGAN BUP GURU PERPANJANGAN BUP GURU BESAR/PROFESORBESAR/PROFESOR

1) Dengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 :Dengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 :

Perpanjangan Perpanjangan pertamapertama diberikan 2 tahun, dan diberikan 2 tahun, dan perpanjangan perpanjangan berikutnya setiap 1 tahunberikutnya setiap 1 tahun;; Usul perpanjangan Usul perpanjangan pertamapertama telah disampaikan telah disampaikan ke Mendiknas, ke Mendiknas, selambat-lambatnya 1 th 3 bl menjelang selambat-lambatnya 1 th 3 bl menjelang BUP, dan untuk per-BUP, dan untuk per- panjangan berikutnya selambat-panjangan berikutnya selambat-lambatnya 5 bl menjelang lambatnya 5 bl menjelang berakhirnya masa perpanjanganberakhirnya masa perpanjangan;; Perpanjangan BUP tidak mutlak Perpanjangan BUP tidak mutlak harus s.d. usia 70 harus s.d. usia 70 tahun, artinyakalau profesor tahun, artinyakalau profesor yang bersangkutan yang bersangkutan tidak lagi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk diperpanjang BUP-nya atas memenuhi persyaratan untuk diperpanjang BUP-nya atas dasar prestasi yang ditunjukan oleh dasar prestasi yang ditunjukan oleh yang bersangkutan yang bersangkutan dalamdalam m masa perpanjangan dan alasan kesehatan, maka asa perpanjangan dan alasan kesehatan, maka dapat tidak lagi diberikan perpanjangan BUP walaupun usia dapat tidak lagi diberikan perpanjangan BUP walaupun usia ybs belum mencapai usia 70 tahunybs belum mencapai usia 70 tahun..

2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 306/E/C/2011 tangga 9 Mei 20011 hal Perpanjangan BUP bagi PNS yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor antara lain menyebutkan :

Profesor memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah Profesor memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk masyarakat, sehingga serta menyebarluaskan gagasannya untuk masyarakat, sehingga Profesor yang tidak Profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya satu melaksanakan sekurang-kurangnya satu kewajiban khusus tersebut dalam satu tahun terakhir, kewajiban khusus tersebut dalam satu tahun terakhir, tidak layak tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun;untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun; PPemberian jangka waktu untuk perpanjangan BUP pertama emberian jangka waktu untuk perpanjangan BUP pertama selama 2 tahun, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan selama 2 tahun, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Profesor yang telah diberikan penilaian terhadap kinerja Profesor yang telah diberikan perpanjangan BUP. Jika hasil evaluasi dan penilaian perpanjangan BUP. Jika hasil evaluasi dan penilaian tidak tidak memenuhi syarat memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi BUPnya, maka untuk diperpanjang lagi BUPnya, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun harus segera diusulkanpensiun harus segera diusulkan.. Surat edaran berlaku bagi pengusulan mulai Surat edaran berlaku bagi pengusulan mulai 1 Juni 20111 Juni 2011

D. D. PENGANGKATAN GURU PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUSBESAR/PROFESOR EMERITUSDengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun Dengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 :2008 :

□□ Profesor emeritus diberikan untuk Profesor emeritus diberikan untuk selama-lamanyaselama-lamanya 5 tahun5 tahun□□ Pengangkatan profesor emeritus sangat Pengangkatan profesor emeritus sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan ditentukan oleh kemampuan keuangan perguruan perguruan tinggitinggi terutama fakultas terutama fakultas tempay yang bersangkutan tempay yang bersangkutan mengabdimengabdi..□□ Bila keuangan fakultas/Bila keuangan fakultas/ perguruan tinggi perguruan tinggi dalam dalam masa tahun berjalan, tidak mampu masa tahun berjalan, tidak mampu lagilagi membiayai membiayai profesor emeritus profesor emeritus tersebuttersebut, maka dapat diusulkan , maka dapat diusulkan pemberhentiannyapemberhentiannya

E. E. PERBANTUAN PENUH KE LUAR PERBANTUAN PENUH KE LUAR KEMENTERIAN KEMENTERIAN 1) Pemberian perbantuan bagi PNS dosen di lingkungan Kemdiknas ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;2) 2) PNS dosen yang diperbantukan di luar Kementerian harus dibebaskan PNS dosen yang diperbantukan di luar Kementerian harus dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik dosen yang ditetapkan oleh sementara dari tugas-tugas jabatan akademik dosen yang ditetapkan oleh Menteri Menteri Pendidikan Nasional;Pendidikan Nasional;

3) 3) PNS PNS dosen dosen yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinyayang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaandibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kekenaikan pangkatnya dilakukan oleh instansi yang menerima perbantuannaikan pangkatnya dilakukan oleh instansi yang menerima perbantuan;;4) 4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang diperbantukan tersebut, sebanyak-Kenaikan pangkat bagi PNS yang diperbantukan tersebut, sebanyak-banyaknya adalah 3 kalibanyaknya adalah 3 kali;;

5)5) Perbantuan tsb diberikan setelah mendapat persetujuan Perbantuan tsb diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Kepala BadanKepegawaian Negara (nBadanKepegawaian Negara (nota D.IV BKN)ota D.IV BKN);;6) 6) Perbantuan PNS diberikan selama dibutuhkanPerbantuan PNS diberikan selama dibutuhkan oleh instansi penerima oleh instansi penerima perbantuan, dengan ketentuan paling lama tidak boleh melebihi 3 kali masa perbantuan, dengan ketentuan paling lama tidak boleh melebihi 3 kali masa kenaikan pangkat;kenaikan pangkat;7) 7) BBagi PNS dosen yang diperbantukan dan tetap melakukan tugasnya agi PNS dosen yang diperbantukan dan tetap melakukan tugasnya sebagai dosen, prestasi kerjanya tersebut tidak dapat dihitung sebagai angka sebagai dosen, prestasi kerjanya tersebut tidak dapat dihitung sebagai angka kredit pada kenaikan jabatan berikutnya setelah yang bersangkutan ditarik dari kredit pada kenaikan jabatan berikutnya setelah yang bersangkutan ditarik dari perbantuan dan diaktifkan kembali sebagai dosen.perbantuan dan diaktifkan kembali sebagai dosen.

F. F. ALIH TUGAS ATAU MELIMPAH SEBAGAI ALIH TUGAS ATAU MELIMPAH SEBAGAI DOSENDOSEN1) Dosen adalah sebuah profesi yang Dosen adalah sebuah profesi yang diakui/dilindungi diakui/dilindungi oleh negara, dengan demikian hanya yang memenuhi oleh negara, dengan demikian hanya yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undangUndang-undang yang bisa yang bisa diangkat/bertugas sebagai diangkat/bertugas sebagai DDosenosen;;

2) 2) Profesi dosen bukanlah sebuah profesi yang hanya Profesi dosen bukanlah sebuah profesi yang hanya sekedar untuk memperpanjang BUP seorangsekedar untuk memperpanjang BUP seorang PNS non dosenPNS non dosen;;

3) 3) AAlih tugas/alih fungsi/melimpah lih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, akan sebagai dosen, akan selalu membebani dan berimplikasi selalu membebani dan berimplikasi kepada kepada keuangan negarakeuangan negara;;

4)4) PPengusulan alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai engusulan alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, harus tetap dalam kerangka peningkatan mutu yang dosen, harus tetap dalam kerangka peningkatan mutu yang dibuktikan dengan kajian kebutuhan, dan pemenuhan atasdibuktikan dengan kajian kebutuhan, dan pemenuhan atas persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Guru dan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen, dan ketentuan lainnya, serta surat Sekretaris Jenderal Dosen, dan ketentuan lainnya, serta surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 4841/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Januari 2009Depdiknas Nomor 4841/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Januari 2009

G. PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSENG. PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN1) PEMBERIAN TUGAS BELAJARa) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal, atau yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal, atau mengikuti program pendidikan tertentu melalui jalur pendidikan mengikuti program pendidikan tertentu melalui jalur pendidikan nonformal, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari nonformal, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS baik di dalam maupun di luar negeri.sebagai PNS baik di dalam maupun di luar negeri.b)b) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;Nasional;c)c) PProgram pascasarjana tempat PNS dosen rogram pascasarjana tempat PNS dosen melaksanakan tugas melaksanakan tugas belajar belajar harus terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai sekurang- harus terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai sekurang-kurangnya Bkurangnya B;;d)d) Bidang ilmu/keahlian yang diambil Bidang ilmu/keahlian yang diambil harus sesuai dengan harus sesuai dengan bidang ilmu/ keahlian yang dimiliki oleh dosen berdasarkan ijazah yang bidang ilmu/ keahlian yang dimiliki oleh dosen berdasarkan ijazah yang digunakan pada saat diangkat sebagai dosen (linear S1-S2-S3)digunakan pada saat diangkat sebagai dosen (linear S1-S2-S3);;e)e) Penentuan bidang ilmu/keahlian yang diambil harus juga Penentuan bidang ilmu/keahlian yang diambil harus juga memperhatikan memperhatikan kepentingan lembaga dan perkembangan kepentingan lembaga dan perkembangan terhadap ilmu/keahlian terhadap ilmu/keahlian tersebut tersebut dimasa yang akan dimasa yang akan datangdatang..

f) Pemberian pembebasan Pemberian pembebasan sementara dari tugas-sementara dari tugas-tugas jabatannya selama melaksanakantugas jabatannya selama melaksanakan tugas tugas belajar ditetapkan oleh menteri Pendidikan belajar ditetapkan oleh menteri Pendidikan Nasional;Nasional;h)h) Khusus bagi PNS dosen yang Khusus bagi PNS dosen yang tugas tugas belajar di dalam negeri pada program belajar di dalam negeri pada program pascasarjana dari PTN, pascasarjana dari PTN, diberikandiberikan tunjangan tunjangan tugas belajar sebesar tunjab fungsional terakhir tugas belajar sebesar tunjab fungsional terakhir yang diterima terhitung mulai bulan ketujuh tugas yang diterima terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajarbelajar;;I)I) Pemberian tunjangan tugas belajar Pemberian tunjangan tugas belajar berdasarkan keputusan Mendiknas berdasarkan keputusan Mendiknas setelah setelah mendapat persetujuan Menpan.mendapat persetujuan Menpan.J)J) Lamanya tunjangan tugas belajar Lamanya tunjangan tugas belajar diberikan kepada PNS dosen yang tugas belajar di diberikan kepada PNS dosen yang tugas belajar di dalam negeri adalah :dalam negeri adalah :

untuk S2 = < 6 semesteruntuk S2 = < 6 semester untuk S3 = < 8 semesteruntuk S3 = < 8 semester

k) PNS Dosen yang tugas belajar, dibebaskan Dosen yang tugas belajar, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama sementara dari tugas-tugas jabatannya selama melaksanakanmelaksanakan tugas belajar dan t tugas belajar dan tunjangan unjangan jabatan fungsionalnya dihentikan pembayarannya jabatan fungsionalnya dihentikan pembayarannya terhitung mulai terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajarbulan ketujuh tugas belajar;;l) l) Bagi PNS yang tugas belajar Bagi PNS yang tugas belajar diwajibkan membuat laporan berkala mengenai diwajibkan membuat laporan berkala mengenai kemajuan studinya.kemajuan studinya.

m)m) Jika terjadi kelalaian dalam Jika terjadi kelalaian dalam pelaporan agar di ingatkan. pelaporan agar di ingatkan. Monitoring Monitoring perlu dilakukan.perlu dilakukan.

n)n) Batas waktu studi harus dijaga dan Batas waktu studi harus dijaga dan jikajika ada ada keterlambatan agar dibuatkan laporan dan keterlambatan agar dibuatkan laporan dan alasannya.alasannya.

o)o) Pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar Pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar bisa dikenai tindakan disiplin kepegawaianbisa dikenai tindakan disiplin kepegawaian

2) PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

a) PEMBERIAN PEMBERIAN IZIN IZIN BAGI PNS BAGI PNS OLEH OLEH PEJABAT YANG PEJABAT YANG BERWENANG;BERWENANG;b)b) MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI TINGGI ATAUATAU S SETARA ETARA ;;C)C) BIAYA SENDIRI BIAYA SENDIRI ;;d)d) DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGUDI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGU PEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARIPEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI;;e)e) TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESUAIAN TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH KEDALAM PANGKAT IJAZAH KEDALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN.MEMUNGKINKAN.

..

H. PNS DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS H. PNS DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR KAMPUSDI LUAR KAMPUS

Diangkat sebagai pejabat struktural atau jabatan lain secara Diangkat sebagai pejabat struktural atau jabatan lain secara penuh, baik di lingkungan Kemdiknas maupun di instansi lain.penuh, baik di lingkungan Kemdiknas maupun di instansi lain.

Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan lebih Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan lebih dari 6 bulan.dari 6 bulan.

PNS Dosen ybs harus dibebas tugaskan sementara PNS Dosen ybs harus dibebas tugaskan sementara dari tugas-tugas fungsionalnya sehingga statusnya menjadi dari tugas-tugas fungsionalnya sehingga statusnya menjadi DOSEN NON AKTIF DOSEN NON AKTIF – hak2 nya sebagai dosen aktif dicabut – hak2 nya sebagai dosen aktif dicabut sementara.sementara. Untuk menduduki jabatan di luar Kampus harus Untuk menduduki jabatan di luar Kampus harus mendapatkan ijin dari Mendiknas.mendapatkan ijin dari Mendiknas. Permohonan diajukan oleh instansi yang bersangkutan Permohonan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada Mendiknas melalui Pimpinan PTNkepada Mendiknas melalui Pimpinan PTN yang bersangkutan; yang bersangkutan; Ijin diberikan Mendiknas dengan memperhatikan Ijin diberikan Mendiknas dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan PTN atau Pimpinan Unit pertimbangan Pimpinan PTN atau Pimpinan Unit yang yang bersangkutanbersangkutan..

I. KETERLIBATAN PNS DALAM KEGIATAN I. KETERLIBATAN PNS DALAM KEGIATAN POLITIKPOLITIK Kegiatan politik meliputi aktifitas di parpol, Kegiatan politik meliputi aktifitas di parpol, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Kepala Daerah.Kepala Daerah.

PNS dilarang keras menjadi anggota PNS dilarang keras menjadi anggota Parpol.Parpol.

Menjadi anggota parpol harus dengan ijin Menjadi anggota parpol harus dengan ijin pimpinan dan mengundurkan diri sbg PNS.pimpinan dan mengundurkan diri sbg PNS. Calon Kepda/Wakepda tidak harus anggota Calon Kepda/Wakepda tidak harus anggota parpol. parpol. Calon AngCalon Anggotagota Legislatif harus anggota Legislatif harus anggota parpolparpol

J. J. PEJABAT NEGARA TERDIRI ATAS PEJABAT NEGARA TERDIRI ATAS (Undang-undang Nomor 43 (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 11)Tahun 1999 Pasal 11)

a.a. Presiden/Wakil Presiden;Presiden/Wakil Presiden;b.b. Wakil Ketua dan Anggota MPR;Wakil Ketua dan Anggota MPR;c.c. Wakil Ketua dan Anggota DPR;Wakil Ketua dan Anggota DPR;d.d. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah

Agung serta Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Pada Semua Badan Agung serta Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan;Peradilan;

e.e. KKetua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;etua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;f.f. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;g.g. Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri;Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri;h.h. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri Yang Berkedudukan sebaga Duta Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri Yang Berkedudukan sebaga Duta

Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh;Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh;i.i. Gubernur dan Wakil Gubernur;Gubernur dan Wakil Gubernur;j.j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;k.k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (contoh Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (contoh

Anggota Komisi Yudisial, KPK, Komisi Penyiaran, Mahkamah Konstitusi Anggota Komisi Yudisial, KPK, Komisi Penyiaran, Mahkamah Konstitusi

PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari Jabatan Organiknya selama diberhentikan dari Jabatan Organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PNSsebagai PNS kecuali b dan c kecuali b dan c PNS tersebut PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat apabila sebelum diberhentikan tidak dengan hormat apabila sebelum diangkat menjadi Anggota MPR/DPR tidak diangkat menjadi Anggota MPR/DPR tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, PNS, karena setiap Anggota MPR/DPR sekaligus karena setiap Anggota MPR/DPR sekaligus yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik;yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik;

Prosedur pengusulan PNS yang diangkat menjadi Prosedur pengusulan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara :Pejabat Negara :Pimpinan unit kerja mengusulkan kepada Pimpinan unit kerja mengusulkan kepada Mendikbud, dengan melampirkan Keputusan Mendikbud, dengan melampirkan Keputusan pengangkatan dan Pelantikan sebagai Pejabat pengangkatan dan Pelantikan sebagai Pejabat Negara dan persyaratan lainnya.Negara dan persyaratan lainnya.

3. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERLAKU TERHITUNG MULAI DIUNDANGKAN

6 JUNI 2010

PASAL 12 PP 32 TAHUN 1979 DICABUT DAN

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

PP NOMOR 30 TAHUN 1980 DICABUT DAN

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGERTIANPENGERTIAN

PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN, TULISAN, PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN, TULISAN, ATAU PERBUATAN PNS YANG TIDAK MENTAATI KEWAJIBAN ATAU PERBUATAN PNS YANG TIDAK MENTAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN PNS, BAIK YANG DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN PNS, BAIK YANG DILAKUKAN DIDALAM MAUPUN DILUAR JAM KERJA.DILAKUKAN DIDALAM MAUPUN DILUAR JAM KERJA.

HUKUMAN DISIPLIN ADALAH HUKUMAN YANG DIJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN ADALAH HUKUMAN YANG DIJATUHKAN KEPADA PNS KARENA MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PNS.KEPADA PNS KARENA MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PNS.

UPAYA ADMINISTRATIF ADALAH PROSEDUR YANG HARUS UPAYA ADMINISTRATIF ADALAH PROSEDUR YANG HARUS DITEMPUH OLEH PNS YANG TIDAK PUAS TERHADAP HUKUMAN DITEMPUH OLEH PNS YANG TIDAK PUAS TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADANYA DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADANYA BERUPA KEBERATAN BERUPA KEBERATAN ATAU BANDING ADMINISTRATIFATAU BANDING ADMINISTRATIF..

KEWAJIBAN DAN LARANGANKEWAJIBAN DAN LARANGAN KEWAJIBANKEWAJIBAN 17 17 JENIS A.L.:JENIS A.L.:

MENGUCAP SUMPAH/JANJIMENGUCAP SUMPAH/JANJI MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJAMASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

LARANGAN 1LARANGAN 15 5 JENIS APABILA DILANGGAR A.L.:JENIS APABILA DILANGGAR A.L.: TEGURAN LISAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPATEGURAN LISAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN ALASAN

YANG SAH SELAMA 5 HARI KERJAYANG SAH SELAMA 5 HARI KERJA TEGURAN TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPATEGURAN TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN ALASAN

YANG SAH SELAMA 6 SYANG SAH SELAMA 6 S.D .D 10 HARI KERJA10 HARI KERJA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK

MASUK KERJAMASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 11 S/D 15 HARI KERJATANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 11 S/D 15 HARI KERJA PENUNDAAN KGB BAGI PNS YANG TIDAK MASUK PENUNDAAN KGB BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 16 ALASAN YANG SAH SELAMA 16 S.D.S.D. 20 20 HARIHARI

PENUNDAAN KP BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA PENUNDAAN KP BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 21 ALASAN YANG SAH SELAMA 21 S.D.S.D. 25 HARI KERJA 25 HARI KERJA

TURUN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TURUN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN TAHUN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 26 YANG SAH SELAMA 26 S.D.S.D. 30 HARI KERJA 30 HARI KERJA

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA 3 TAHUN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 31 ALASAN YANG SAH SELAMA 31 S.D.S.D. 35 HARI KERJA 35 HARI KERJA

PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH BAGI PNS YANG TIDAK MASUK SETINGKAT LEBIH RENDAH BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 36 KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 36 S.D.S.D. 40 HARI 40 HARI KERJAKERJA

PEMBEBASAN DARI JABATAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK PEMBEBASAN DARI JABATAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 41 KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 41 S.D.S.D. 45 HARI 45 HARI KERJAKERJA

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS ATAU PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS ATAU PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS BAGI PNS YANG TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 46 TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 46 HARI KERJA ATAU LEBIHHARI KERJA ATAU LEBIH

Kewajiban dan LaranganKewajiban dan Larangan

APABILA PENCAPAIAN SASARAN KERJA PADA AKHIR TAHUN HANYA MENCAPAI 25% SAMPAI DENGAN 50%.

DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

APABILA PENCAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PADA AKHIR TAHUN KURANG DARI 25% DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT

PENCAPAIAN PENCAPAIAN SASARAN KERJASASARAN KERJA

MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT

APABILA KEWAJIBAN INI DILANGGARAPABILA KEWAJIBAN INI DILANGGAR

DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU BERAT

TINGKAT DAN TINGKAT DAN JENISJENIS HUKUMAN HUKUMAN DISIPLINDISIPLIN

RINGAN TERDIRI DARI :RINGAN TERDIRI DARI : TEGURAN LISANTEGURAN LISAN TEGURAN TERTULISTEGURAN TERTULIS PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULISPERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

SEDANG TERDIRI DARI :SEDANG TERDIRI DARI : PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNPENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNPENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA

1 T1 TAHUNAHUN BERAT TERDIRI DARI :BERAT TERDIRI DARI :

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUNTAHUN

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT

LEBIH RENDAHLEBIH RENDAH PEMBEBASAN DARI JABATANPEMBEBASAN DARI JABATAN

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TAPS SEBAGAI PNSPEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TAPS SEBAGAI PNS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNSPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS