ANTARA/AUDY ALWI

KANTOR KAS BARU: Dirut BTN Iqbal Latanro (kiri) disaksikan Komisaris Utama Zaki Baridwan (tengah), secara simbolis menyerahkan kunci kepada Logistic & Networking Head Bank BTN Haris Perdana sebagai tanda pembukaan 116 kantor kas baru bersamaan dengan peringatan HUT ke-61 BTN, di Jakarta, kemarin. BTN serius menggarap dana ritel dengan membuka kantor-kantor layanan baru dekat lokasi perumahan.

EKONOMI| KAMIS, 10 FEBRUARI 2011 | HALAMAN 17

Cari Irit di Mobil Diesel BekasDirasakan berat jika harus mengganti jenis bahan bakar, pemilik kendaraan pun beralih ke mobil bermesin diesel. Fokus Otomotif, Hlm 22-23

MI/RAMDANI

JAJANG SUMANTRI

SEKTOR minyak dan gas bumi (migas) nasional yang setiap tahun me-nyum bang 30%-35%

pendapatan negara mulai kehi-langan pamor di mata investor.

Dalam percaturan investasi mi gas global sepanjang 2010, Indonesia hanya menempati peringkat 111 dari 133 negara tu juan investasi. Bahkan, di an-tara 16 negara tujuan investasi migas di kawasan Asia Pasifi k, Indonesia menempati posisi kedua terbawah.

Demikian terungkap dalam Global Petroleum Survey 2010 yang dirilis Fraser Institute Ca-nada, belum lama ini.

“Menyedihkan, di Asia Pasi-fik, posisi Indonesia hanya setingkat lebih baik dari Timor Leste,” ujar pengamat migas Kurtubi kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, indikator mulai turunnya minat investor migas ke Indonesia terlihat dari sering tidak tercapainya target lelang wilayah kerja (WK) migas oleh pemerintah.

Sepanjang 2010, dari 43 WK migas yang ditawarkan, hanya 21 kontrak kerja sama yang di tandatangani. Ditambah de-ngan 4 kontrak kerja sama (KKS) migas perpanjangan dan 3 KKS gas metana batu bara, to tal komitmen eksplorasi dan investasi mencapai US$265,34 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$37,8 juta.

Adapun total investasi migas di sektor hulu dan hilir hing-ga September 2010 menca pai US$7,9 miliar (sekitar Rp71,1

dak nya ada 10 kebijakan yang disepakati pemerintah (lihat grafi s). Misalnya, menargetkan penyelesaian kontrak pemba-gian produksi (production shar-ing contract/PSC) gas Blok East Natuna (Natuna D Alpha) pada awal Mei 2011.

Dalam penyusunan PSC, Wa pres meminta Pertamina mengacu pada grand design gas nasional dengan memprioritas-kan kebutuhan domestik.

Hal senada disampaikan Men ko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kalau ada lebihnya, baru kita ekspor,” kata Hatta.

Untuk kebu tuh an industri pupuk, pemerintah menyata-kan sembilan train pabrik pu-puk sudah mendapat kepastian pasokan gas. Untuk perusahaan pupuk yang belum, pemerintah menargetkan kejelasan pasokan pada akhir bulan ini.

Adapun permintaan PGN

Investasi Migas RI MeredupIndonesia harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Bukan pusat pemasok energi.

triliun). Target pemerintah pada 2010 adalah US$15,9 miliar.

Sebelumnya, realisasi inves-tasi migas pada 2009 adalah Rp121,84 triliun, atau turun se kitar 10% jika dibandingkan dengan perolehan pada 2008, yaitu Rp135,25 triliun.

Dengan tren itu, Kurtubi meli-hat investor yang sudah ada eng-gan menambah wilayah kerja. Sementara itu, berharap pada investor baru juga sulit karena Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain yang punya cadangan lebih banyak ditambah insentif dan aturan lebih jelas.

Hasil survei itu pun gam-blang menyatakan Undang-Undang No 22/2001 tentang Migas sebagai salah satu mo-mok bagi investor. Juga, isu korupsi dan sulitnya akses data migas. Selain itu, kontrak kerja sama sering tidak dihormati dan tidak ada peluang bagi

kon traktor untuk bisa menggu-gat pemerintah.

“Sayangnya, hingga kini tidak ada upaya dari Presi-den dan Menteri ESDM untuk memperbaiki keadaan,” demi-kian hasil survei tersebut.

Prioritas domestikDalam kesempatan terpisah,

Wakil Presiden (Wapres) Boe-diono, melalui juru bicaranya, menyatakan Indonesia jangan menjadi sekadar pemasok ener-gi bagi mancanegara. Apalagi, di tengah meningkatnya kebu-tuhan gas di dalam negeri.

“Indonesia harus menjadi pu sat pertumbuhan ekonomi, bukan pusat pemasok energi,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat seusai rapat koordinasi pemerintah soal kebijakan gas dan listrik nasional di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Dalam rakor tersebut, seti-

Sektor Riil Lemah, Kualitas Pertumbuhan Rendahjuga tidak terlepas dari in-efi siensi PLN sehingga menim-bulkan tarif yang lebih tinggi daripada yang seharusnya.

Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan, akibat kesulitan gas dan batu bara, PLN terpaksa memakai bahan bakar minyak.

Akibatnya nilai total inefi-siensi PLN dalam kurun 2002-2008 mencapai Rp158,557 triliun atau rata-rata Rp22,651 triliun per tahun. Jumlah itu hampir setara nilai subsidi lis-trik yang dikeluarkan selama kurun itu Rp171,278 triliun.(Tup/AW/E-1)

mengemukakan masalah cap-ping akan diselesaikan antara Kementerian ESDM, PLN dan pengusaha melalui skema busi-ness to business (B to B).

Ketika menanggapi itu, PLN menyatakan akan segera me-mulai pembicaraan B to B de-ngan pelanggan industri yang mengalami pencabutan cap-ping listrik per 1 Januari 2011. Hal itu akan memudahkan pengambilan keputusan dalam pembahasan capping antara pe-merintah yang diwakili Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada 15 Februari mendatang.

Masalah kelistrikan nasional

industri-industri manufaktur lain,” ujarnya dalam diskusi tentang pencabutan capping listrik, di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan hal itu, Men-ko Perekonomian Hatta Rajasa

permasalahan tersebut.Anggota Komite Standarisasi

dan Mutu Produk Kadin Indo-nesia Nugraha Soekmawidjaja mengatakan pencabutan cap-ping adalah bentuk penging-karan pemerintah terhadap komitmen mendorong 10 in-dus tri prioritas yang berdaya saing.

Pencabutan capping, jelas Nu-graha, akan menaikkan 20%-25% tagihan rekening listrik pada industri baja kapasitas 300 ribu ton setahun.

“Penaikan tarif listrik di indus tri hulu baja punya mul-tiplier effect sangat besar ke

PEMERINTAH mengakui per-tumbuhan ekonomi belum op-timal karena infl asi tinggi dan pertumbuhan rendah di sektor riil. “Masih perlu kerja keras menuju pertumbuhan berkuali-tas,” kata Kepala Badan Kebi-jakan Fiskal Kementerian Ke-uangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (8/2).

Salah satu masalah yang tu-rut menghambat pergerakan in-dustri adalah kisruh pencabut-an batas (capping) penaikan tarif listrik industri oleh PLN per Januari 2011. Hingga kini, be-lum ada keputusan pemerintah yang mampu menyelesaikan

BI hanya akan Lepas SBI 9 Bulan

EKONOMIKA

PT Bank Mayapada Internasional menargetkan pertumbuhan total aset sebesar 47% pada 2011 menjadi Rp15 triliun dari posisi akhir 2010 senilai Rp10,2 triliun. Direktur Bank Mayapada Suwandy ya kin target itu bisa dipenuhi jika melihat penyaluran kredit yang su dah banyak mengucur di awal tahun. “Bank Mayapada menar-get kan outstanding kredit Rp10 triliun. Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) Rp12 triliun sepanjang 2011,” ujarnya seusai peresmian Ru-mah Sakit Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

Suwandy melanjutkan, salah satu strategi memacu pertumbuhan usaha adalah dengan menambah jaringan kantor. Bank Mayapada kini telah memiliki jaringan di 17 provinsi dengan jumlah kantor 153 unit. “Rencananya kami akan menambah 52 unit jaringan kantor lagi pada 2011 dan ada di 22 provinsi,” jelasnya. (EM/E-2)

PTBA Bidik Laba Rp3 TriliunPT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) membidik peroleh an laba bersih pada 2011 mencapai lebih dari Rp3 triliun. Pencapai an ini akan ditopang kenaikan harga jual batu bara dan peningkat an permintaan batu bara perseroan yang mencapai 16,9 juta ton batu bara pada tahun ini. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PTBA Sukrisno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/2).

Menurut dia, harga jual batu bara tahun ini jauh lebih baik ketim-bang 2010. Harga batu bara saat ini berada di level US$127 per ton, se dangkan harga pada 2010 yang tercatat US$80-US$90 per ton. Perseroan mematok target penjualan batu bara tahun ini mencapai 16,9 juta ton, naik 31% dari periode yang sama tahun lalu. Peningkat-an seiring dengan naiknya produksi dan pembelian batu bara yang diprediksi mencapai 17,6 juta ton pada tahun ini. Penaikan produksi ini akan dihasilkan dari beberapa lahan perseroan. (Atp/E-2)

Mayapada Targetkan Aset Tumbuh 47%

bang menyalurkan kredit.Dalam menanggapi hal ini,

ekonom Sustainable Develop-ment Indonesia Dradjad Wibo-wo mendukung kebijakan ini. Dia berpendapat idealnya SBI bertenor pendek secara perlahan dihapuskan. Khususnya SBI 1 bulan karena bersifat spekula-tif tinggi. “Bagusnya diganti de ngan T-bills (surat berharga ne gara bertenor pendek) dari Ke-menterian Keuangan,” kata dia.

Sementara itu, untuk SBI de-ngan tenor 3 bulan atau lebih, menurut Dradjad, tidak terlalu mendesak untuk dihapus. Pasal-nya, SBI jenis ini masih berman-faat. Apalagi porsi dana di ins-trumen tersebut tidak banyak.

Di samping itu, SBI bertenor 3 bulan ke atas ini bisa mengu-rangi risiko pasar uang akibat ba-nyaknya likuiditas beredar. Jika dana-dana eks-SBI 1 bulan yang jumlahnya sangat besar tersebut tidak dialihkan ke ins tru men lain, pasar keuangan bi sa kepa-nasan. “SBI 3 dan 6 bulan perlu untuk mence gah efek bubble selama masa peralihan.”

Hingga 1 Februari 2011, BI mencatat dana di SBI mencapai Rp142,68 triliun dengan porsi asing 23,03%. Dalam lelang kemarin, terserap dana Rp14 triliun dengan imbal hasil 6,71% dari penawaran Rp37 triliun. Kesemuanya merupakan SBI bertenor 9 bulan. (*/Atp/E-5)

BANK Indonesia (BI) mengu-mumkan tidak lagi menerbitkan Sertifi kat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor di bawah 9 bulan secara reguler mulai Februa ri 2011. Penerbitan SBI akan di fo-kus pada SBI bertenor 9 bulan.

“Sesuai dengan penahapan-nya, mulai Februari 2011 BI ti-dak lagi menerbitkan SBI tenor di bawah 9 bulan secara reguler dan selanjutnya akan difokus-kan pada SBI tenor 9 bulan,” ung kap Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah melalui surat elektroniknya, kemarin.

Menurutnya, langkah terse-but sejalan dengan desain besar pe nguatan manajemen mone-ter dan pengembangan pasar ke uangan. Penyerapan ekses likuiditas yang terus dilakukan BI akan fokus melalui penerbit-an SBI dan penempatan depo-sito bersyarat (term deposit) ber tenor panjang.

Ke depan BI terus mengupaya-kan penggeseran ekses likuiditas dari instrumen jangka pendek secara bertahap ke instrumen berjangka panjang. Hal itu diha-rapkan dapat meningkatkan ke-dalaman pasar keuangan.

Selama ini, SBI merupakan salah satu ladang investasi per-bankan di samping instrumen pengelolaan likuiditas. Dengan jangka yang pendek dan likuid, perbankan kerap menyimpan dananya di instrumen ini ketim-

agar pemerintah mengembali-kan gas yang dialirkan ke PT Chevron Pacifi c Indonesia ke pembangkit listrik PLN tidak bisa direalisasikan segera. Se-bab, gas PGN dibutuhkan un tuk produksi minyak oleh Chevron yang dapat berdam-pak pada tingkat lifting.

Pada bagian lain, pemerintah memutuskan payung hukum pembelian listrik geotermal oleh PLN akan menggunakan peraturan menteri ESDM yang diharapkan selesai dalam be-berapa hari mendatang.

Wapres juga meminta Ke-menterian ESDM dan Badan Perencanaan dan Pembangun-an Nasional membuat satuan tugas guna mengkaji hambatan investasi pembangkit listrik geotermal yang cenderung lambat. (Mad/E-3)

jajang@mediaindonesia.com

Keselamatan Transportasi Jadi Persoalan Besaran untuk lihat dua kasus itu dan temukan adanya penanganan berbeda antara Pelabuhan Me-rak dan Tanjung Priok. Kondi si kelembagaan syahbandar di kedua lokasi itu berbeda.”

Lantaran itu, pihaknya men-desak Kementerian Perhubung-an untuk segera mereformasi kelembagaan tersebut agar da-pat menjalankan wewenangnya sesuai amanat UU Pelayaran. Reformasi kelembagaan itu sendiri, kata dia, seharusnya sudah diselesaikan pada 2009. Namun, hingga kini pemerintah baru melaksanakan di empat pelabuhan. (CS/E-4)

Padahal, dari beberapa kasus kecelakaan kerap ditemukan kapal yang peralatan keselamat-annya tidak memenuhi syarat. Selain itu, pengusaha kapal kerap mengelabui petugas de-ngan meminjam peralatan kapal lain pada saat pemeriksaan agar mendapatkan SIB.

Senada, anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim menilai, terjadinya dua peristiwa itu, dalam kurun waktu kurang da ri dua minggu, menunjukkan ada-nya ketidakkonsistenan peme-rintah dalam menerapkan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.

“Kami sudah turun ke lapang-

ha ti Pelayaran, Pelabuhan, dan Lingkungan Maritim (Mappel) Maman Permana, saat dihu-bungi, kemarin.

Hal itu, tambah dia, terlihat dari tidak adanya perubah an yang signifikan pada kondi si sarana maupun prasarana trans-portasi Indonesia. Aspek standar keselamatan dan kelaiklautan kapal kerap diabaikan pihak-pihak terkait di pelabuhan.

Maman menilai, baik peme-rintah sebagai regulator maupun pengusaha sebagai opera tor, ti-dak konsisten dalam menegak-kan aturan terkait keselamatan transportasi. Karena itu sering

DUA insiden kebakaran yang menimpa kapal ro-ro (roll on roll off) KM Laut Teduh II pada 28 Januari lalu dan kapal ro-ro KM Selvia pada Selasa (8/2), dinilai sebagai bentuk kegagalan pe-me rintah dalam menyelengga-rakan keselamatan transportasi bagi masyarakat.

“Kecelakaan itu menunjuk-kan bahwa pemerintah telah ga-gal menghadirkan keselamatan transportasi bagi masyarakat. Program roadmap to zero accident yang dicanangkan pemerintah hanya sebatas semboyan, tidak ada langkah konkret,” tegas Sekretaris Masyarakat Pemer-

Bambang BrodjonegoroKepala Badan Kebijakan Fiskal

MI/ADAM DWI

kali kapal yang tidak laik laut memperoleh surat izin berlayar (SIB).

“Tapi karena tidak mau rugi, akhirnya cincai dengan petugas lapangan dan damai pakai duit,” tambahnya.

Pemerintah telah gagal

menghadirkan keselamatan transportasi bagi masyarakat.’’Maman PermanaSekretaris Mappel