jakarta, 2. 3. di surat edaran umum · 2017-10-11 · pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa...

1

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat.

1. Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

2. Para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

3. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Di

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : /SE/SJ/2017

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa (PBJ) diperlukan adanya inovasi pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) di setiap proses PBJ. Pemanfaatan

TIK di proses PBJ (e-Procurement) masih difokuskan pada tahapan

pelaksanaan pemilihan penyedia melalui proses e-Tendering dan e-

Purchasing, sedangkan tahapan persiapan dan pelaksanaan masih

dilakukan secara manual.

2

Melalui pemanfaatan TIK terdapat beberapa proses yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaannya dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan PBJ.

Pemanfaatan TIK ini dilakukan dengan pengembangan dan

implementasi sistem PBJ terintegrasi berbasis teknologi informasi

dengan didukung regulasi dan sumber daya manusia.

Pengembangan sistem PBJ terintegrasi ini juga merupakan

bagian dari pengembangan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi dan Berdasarkan pertimbangan

tersebut maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal

tentang implementasi sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan di Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3

4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar

Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011

tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha

Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian

Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881)

4

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

446);


Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan

Bangun (Design and Build) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 764);


Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi

Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 81).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan untuk setiap pelaksana

PBJ dalam melakukan proses PBJ terintegrasi melalui sistem

informasi .

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam

setiap tahapan pelaksanaan PBJ serta pendokumentasiannya melalui

sistem informasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Alur Sistem Pengadaan Barang/jasa Terintegrasi

1. Penugasan Pokja;

5

2. Perencanaan Pengadaan I;

3. Perencanaan Pengadaan II;

4. Perencanaan Pemilihan;

5. Pelaksanaan Pemilihan;

6. Pelaksanaan Pekerjaan;

7. Penginputan Data Pengaduan;

8. Penginputan Data Referensi Pekerjaan.

9. Konsultasi Pengadaan;

10. Pemrosesan Daftar Hitam; dan

11. Penginputan Data Kasus Hukum.

2. Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Terintegrasi.

E. Alur Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi

1. Penugasan Pokja.

Penugasan Pokja meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

a. PA/KPA menerbitkan SK Penetapan Pokja dan Revisi SK

Penetapan Pokja jika ada.

b. PA/KPA mengajukan permohonan SK Penugasan Pokja

kepada Kepala ULP.

c. Kepala ULP memeriksa permohonan SK Penugasan Pokja.

d. Kepala ULP menerbitkan SK Penugasan Pokja.

2. Perencanaan Pengadaan I.

Perencanaan Pengadaan I meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. PA/KPA mendaftarkan RUP ke Sistem Pengadaan

Barang/Jasa Terintegrasi;

b. PA/KPA menugaskan panitia penyelenggara pengadaan

barang/jasa yang terdiri dari: PPK, PP, dan PPHP;

6

c. PA/KPA menyusun dan melengkapi dokumen perencanaan

pengadaan seperti: dokumen KAK, identifikasi kebutuhan,

surat perintah melelangkan, serta dokumen kebijakan Umum

dan mengunggahnya ke Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Terintegrasi.

3. Perencanaan Pengadaan II;

Perencanaan Pengadaan II meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. PPK menerima Kebijakan Umum dari PA/KPA;

b. PPK menerima KAK untuk diserahkan kepada Pokja ULP;

c. PPK menerima RAB untuk dilakukan telaah RUP;

d. POKJA ULP/PP melakukan telaah terhadap dokumen

perencanaan pengadaan yang telah di unggah oleh PPK;

e. POKJA ULP/PP menyusun Berita Acara Kaji Ulang.

4. Perencanaan Pemilihan.

Perencanaan pemilihan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. PPK menyusun spesifikasi teknis dengan melengkapi

komposisi personil inti dan peralatan utama, dan mengunggah

dokumen spesifikasi teknis;

b. PPK menyusun rancangan kontrak dengan mengunggah

dokumen rancangan kontrak;

c. PPK menyusun HPS dengan cara mengunggah dokumen

spesifikasi teknis;

d. POKJA ULP/PP melakukan telaah terhdap dokumen

perencanaan yang telah di unggah oleh PPK;

e. POKJA ULP /PP menyusun Berita Acara Kaji Ulang.

7

5. Pelaksanaan Pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. Pokja ULP/PP menerima hasil pelangan dari SPSE;

b. Pokja ULP/PP melakukan mapping paket yang sesuai dengan

yang terdapat di Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi

dan SPSE;

c. Pokja ULP/PP unggah berita acara hasil pelelangan/seleksi

dan evaluasi ;

d. Pokja ULP/PP menginput data personil inti dan peralatan

utama berdasarkan komposisi yang telah dibuat pada proses

perencanaan. Pokja ULP/PP wajib menginput data tersebut ke

sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi minimal satu hari

setelah penetapan pemenang;

e. PPK menyetujui/menolak hasil pelelangan yang telah

dilakukan;

f. PPK unggah surat perintah memulai kerja berdarkan hasil

lelang yang telah dilakukan;

g. PA/KPA mengevaluasi usulan penolakan PPK. Jika PA/KPA

tidak setuju atas penolakan yang dilakukan maka PPK harus

menerima hasil lelang berdasarkan perintah KPA.

6. Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. PPK menyusun addendum kontrak jika ada perubahan-

perubahan yang terjadi dari kontrak awal yang sebelumnya

telah diinput dalam SPSE.

b. PPK wajib menginput data personil inti dan peralatan ke

sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi minimal satu hari

setelah penandatanganan kontrak atau addendum kontrak;

8

c. PPK memberikan pinalti jika penyedia jasa yang

ditujuk/vendor melakukan pelanggaran;

d. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa yang

ditujuk/vendor;

e. PPHP menerbitkan BAST Hasil Pekerjaan jika hasil pekerjaan

telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

f. PPHP memberikan pemberitahuan pada PA/KPA mengenai

g. PA/KPA menerima notifikasi/pemberitahuan mengenai

laporan hasil pekerjaan.

7. Penginputan Data Pengaduan.

Penginputan Data Pengaduan meliputi kegiatan - kegiatan

sebagai berikut:

a. Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi

membuat pengaduan kepada PJ terlapor melalui admin

SIULP;

b. Admin SIULP meneruskan pengaduan kepada PJ terlapor;

c. PJ terlapor dapat melakukan tindak lanjut atas pengaduan

yang dibuat oleh pengguna.

d. Admin SIULP menutup pengaduan jika PJ terlapor telah

selesai melakukan tindak lanjut pengaduan;

8. Penginputan Data Referensi Pekerjaan.

Penginputan Data Referensi Pekerjaan meliputi kegiatan -

kegiatan sebagai berikut:

a. PPK unggah referensi pekerjaan sesuai paket;

b. Penyedia/vendor Download dokumen refrensi yang telah di

unggah oleh PPK.

9. Konsultasi Pengadaan.

Konsultasi Pengadaan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

9

a. Pengguna melakukan konsultasi pengadaan ke PJ terlapor

melalui admin SIULP.

b. Admin SIULP meneruskan konsultasi pengadaan ke PJ

terlapor;

c. PJ terlapor melakukan tindak lanjut atas konsultasi yang

dibuat oleh pengguna;

d. Pengguna menanggapi tindak lanjut dari PJ terlapor;

e. Admin SIULP menutup konsultasi jika pengguna telah selesai

konsultasi.

10. Pemrosesan Daftar Hitam;

Pemrosesas Daftar Hitam meliputi kegiatan - kegiatan sebagai

berikut:

a. PPK/POKJA ULP dapat membuat daftar hitam sesuai vendor;

b. KPA meminta rekomendasi ke APIP atas surat keberatan yang

dikirimkan dari vendor;

c. PA/KPA menetapkan sanksi atas rekomendasi APIP;

d. PA/KPA mencantumkan penyedia/vendor ke daftar hitam;

e. APIP melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari KPA;

f. Penyedia/vendor dapat menanggapi usulan daftar hitam.

Proses pengiriman dan penerimaan surat terkait sanksi daftar

hitam kepada vendor dilakukan secara manual dan melalui

sistem PBJ terintegrasi yang meliputi : surat pemberitahuan

pengajuan blacklist, surat keberatan vendor, surat

pemberitahuan pemberlakuan blacklist dan sebagainya.

11. Penginputan Data Kasus Hukum.

Penginputan Data Kasus Hukum meliputi kegiatan - kegiatan

sebagai berikut:

a. Pengguna melaporkan kasus hukum ke PJ terlapor melalui

admin SIULP.

b. Admin SIULP meneruskan kasus hukum ke PJ terlapor;

10

c. PJ terlapor melakukan tindak lanjut atas kasus hukum yang

dibuat oleh pengguna;

d. Admin SIULP menutup kasus hukum jika PJ terlapor telah

selesai melakukan tindak lanjut.

Ketentuan Bagan alur Sistem Pengadaan Barang/jasa Terintegrasi

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

F. Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi

meliputi:

1. Log In Aplikasi;

2. Penugasan Pokja;

3. Persiapan Pengadaan;

4. Pelaksanaan Pemilihan;

5. Pelaksanaan Pekerjaan;

6. Pengaduan;

7. Referensi Pekerjaan;

8. Konsultasi Pengadaan;

9. Daftar Hitam;

10. Kasus Hukum; dan

11. Manajemen Kategori.

Persiapan Pengadaan sebagaimana mana dimaksud dalam angka 3

meliputi:

1. Perencanan Pengadaan (Menyusun RUP)

a. Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP);

b. Detail Paket Pengadaan;

c. Menugaskan PPK;

d. Menugaskan Pejabat Pengadaan;

e. Menugaskan PPHP;

f. Mengunggah Dokumen KAK;

11

g. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan;

h. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum; dan

i. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket.

2. Perencanaan Pemilihan (Menyusun RUP)

a. Menyusun Spesifikasi Teknis;

b. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan;

c. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK;

d. Menyusun Rancangan Kontrak;

e. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan;

f. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK;

g. Menyusun HPS;

h. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan;

i. Kaji Ulang HPS oleh PPK;

j. Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia;

k. Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK; dan

l. Mengunggah Dokumen Pengadaan.

3. Riwayat Paket.

Pelaksanaan Pemilihan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud

dalam angka 4 meliputi:

1. Mapping Paket SPSE;

2. Upload BA Hasil Pelelangan;

3. Konfirmasi Hasil Pelelangan dari PPK;

4. Kaji Ulang Hasil Pelelangan oleh PA/KPA/Kasatker;

5. Terima Hasil Pelelangan oleh PPK; dan

6. Akses Dokumen Pengadaan.

12

Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud

dalam angka 5 meliputi:

1. Tarik Data SPBJ & Kontrak;

2. Edit Komposisi Personil Inti;

3. Edit Komposisi Peralatan Utama;

4. Upload SPMK;

5. Addendum Kontrak;

6. Pinalti Vendor;

7. Serah Terima Pekerjaan; dan

8. Akses Dokumen Pengadaan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi:

1. Membuat Laporan Pengaduan;

2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor; dan

3. Melakukan Tindak Lanjut.

Referensi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 meliputi:

1. Mengunggah Dokumen Referensi Pekerjaan; dan

2. Mengunduh Dokumen Referensi Pekerjaan.

Konsultasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8

meliputi:

1. Membuat Konsultansi;

2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor;

3. Menjawab Konsultansi;

4. Menerima dan Membalas Tanggapan Konsultansi; dan

5. Menutup Konsultansi.

Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 meliputi:

1. Membuat Daftar Hitam;

2. Penyedia Menerima Usulan Daftar Hitam;

3. Meminta Rekomendasi APIP;

4. Memberi Rekomendasi; dan

5. Penetapan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker.

13

Kasus Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 10 meliputi:

1. Membuat Laporan Kasus Hukum;

2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor; dan

3. Melakukan Tindak Lanjut.

Ketentuan lebih rinci mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem

Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Sekretaris Jenderal ini.

G. PENUTUP

Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal yang

ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Anita Firmanti

NIP 196006151987032001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

1

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 04 /SE/SJ/2017

TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM

PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN ALUR IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN

BARANG/JASA TERINTEGRASI

1. Ketentuan Penugasan Pokja

Bagan Alir Penugasan Pokja

2

2. Ketentuan Perencanaan Pengadaan oleh PA/ KPA

Bagan Alir Perencanaan Pengadaan oleh PA/ KPA

3

3. Ketentuan Perencanaan Pengadaan oleh PPK/ Pokja ULP

Bagan Alir Perencanaan Pengadaan oleh PPK/ Pokja ULP

4

4. Ketentuan Perencanaan Pemilihan

Bagan Alir Perencanaan Pemilihan

5

5. Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan

Bagan Alir Pelaksanaan Pemilihan

6

6. Ketentuan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan

Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan

7

7. Ketentuan Bagan Alir Penginputan Data Pengaduan

Bagan Alir Penginputan Data Pengaduan

8

8. Ketentuan Penginputan Data Referensi Pekerjaan

Bagan Alir Penginputan Data Referensi Pekerjaan

9

9. Ketentuan Konsultasi Pengadaan

Bagan Alir Konsultasi Pengadaan

10

10. Ketentuan Pemrosesan Daftar Hitam

Bagan Alir Pemrosesan Daftar Hitam

11

11. Ketentuan Penginputan Data Kasus Hukum

Bagan Alir Penginputan Data Kasus Hukum



NIP. 196006151987032001

1

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 04 /SE/SJ/2017

TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM

PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN

BARANG/JASA TERINTEGRASI.

1. LOG IN APLIKASI

Untuk akses masuk Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Terintegrasi terlebih

dahulu buka Website ULP di alamat http://ulp.pu.go.id, setelah masuk

di Website ULP lihat di Sistem Pendukung kemudian pilih SIULP

Terintegrasi Tahun Anggaran yang diinginkan.

Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Terintegrasi pengguna harus login terlebih dahulu, dengan memasukan

username dan password yang telah terdaftar pada aplikasi Sistem

Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi (SIPP). Jika username dan password

yang dimasukan sesuai maka pengguna akan di arahkan ke halaman

beranda Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi sesuai hak akses

pada masing-masing pengguna.

2

Gambar 1. Halaman Login Pengguna

2. PENUGASAN POKJA

Fitur Penugasan Pokja digunakan oleh Kasatker mengusulkan penugasan

pokja ke Kepala ULP. Sebelum mengusulkan penugasan pokja ke Kepala

ULP, Kasatker harus menyiapkan dokumen pendukung (SK Penetapan

Pokja dari Kasatker, Readiness Criteria, Rencana Jadwal Lelang dan

Sertifikat PBJ bagi anggota Pokja) selain itu memastikan bahwa Paket

paket yang akan diusulkan sudah tertayang dalam SIRUP.

a. Mengusulkan Penugasan Pokja

Untuk mengusulkan penugasan pokja, login sebagai Kasatker maka

akan muncul Data Kepanitiaan, kemudian pilih Tambah Data akan

tampil halaman seperti dibawah ini.

Gambar 2. Tampilan Data Kepanitiaan

3

b. Memasukan Usulan Kepanitiaan

Setelah pilih Tambah Data maka Kasatker harus mengisi form Usulan

Kepanitiaan seperti halaman dibawah ini.

Gambar 3. Tampilan Usulan Kepanitiaan

Keterangan pengisian form Usulan Kepanitiaan :

1. Isi Nama Kepanitiaan

2. Isi Tahun Anggaran

3. Isi ULP

4. Isi Satminkal

5. Isi Satuan Kerja

6. Isi Alamat Pokja

12

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

13

14 15

4

7. Isi Nomor Telepon Pokja

8. Isi Nomor HP Contact Person Pokja

9. Isi Email Pokja

10. Isi No. SK Penetapan Pokja

11. Isi Tanggal SK Penetapan Pokja

12. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan No. SK Penetapan

iPokja

13. Isi No. Surat Usulan

14. Isi Tanggal Surat Usulan

15. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan Surat Usulan

Setelah selesai mengisi Usulan Kepanitiaan pilih Submit, Tombol

Submit berfungsi untuk menyimpan data yang telah diisikan.

c. Mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP

Setelah selesai mengisi Usulan Kepanitiaan dan Submit maka akan

muncul halaman seperti dibawah ini.

Gambar 4. Tampilan Usulan Kepanitiaan

Untuk mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP pilih Usulkan ke ULP,

tombol Usulkan ke ULP berfungsi untuk mengirim Usulan

Penugasan Pokja ke ULP

5

d. Mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP

Setelah Penugasan Pokja diusulkan ke ULP maka akan muncul

halaman seperti dibawah ini

Gambar 5. Tampilan Diusulkan ke ULP

Setelah di Penugasan Pokja diusulkan ke ULP maka Status Usulan

menjadi Diusulkan ke ULP, Kasatker menunggu tindak lanjut dari

ULP untuk proses penugasan pokja.

e. Usulan Penugasan Pokja dikembalikan dari ULP

Jika usulan Penugasan Pokja belum lengkap maka akan

dikembalikan dari ULP akan terlihat di Status Usulan menjadi

Dikembalikan dari ULP tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 6. Tampilan Dikembalikan dari ULP

6

Pilih 1 Catatan Baru untuk melihat catatan dari ULP, kekurangan

apa yang menjadikan Usulan penugasan pokja tersebut

dikembalikan ke Kasatker.

f. Mengisi Catatan Usulan

Setelah Pilih 1 Catatan Baru akan muncul laman seperti dibawah ini.

Gambar 7. Tampilan Catatan Usulan

Keterangan pengisian form Usulan Kepanitiaan :

1. Isi Input Catatan Usulan

2. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan Dokumen

Pendukung

Setelah selesai pilih tombol Simpan, tombol Simpan berfungsi

untuk menyimpan data yang sudah dimasukan.

g. Mengirim Usulan Penugasan Pokja

Setelah selesai melengkapi kekurangan, untuk mengusulkan

kembali ke ULP yang pilih Usulan ke ULP seperti laman dibawah

ini.

7

Gambar 8. Tampilan Usulkan ke ULP

Setelah kekurangan berkas dilengkapi dan diusulkan kembali ke

ULP, Kasatker menunggu dari ULP untuk memproses Penugasan

Pokja tersebut.

h. SK Penugasan Pokja dari ULP dan Token Kepanitiaan

Setelah disetujui oleh ULP akan terbit SK Penugasan Pokja dan

Token Kepanitiaan akan terlihat seperti laman sebagai berikut.

Gambar 9. Tampilan Token Kepanitiaan

8

Untuk mengunduh SK Penugasan Pokja klik Nama Kepanitiaan

tersebut akan muncul halaman seperti dibawah ini.

Gambar 10. Tampilan Unduh SK Penugasan

Pilih No. SK Penugasan Pokja maka secara otomatis SK Penugasan

Pokja akan terunduh.

3. PERSIAPAN PENGADAAN

Fitur persiapan pengadaan digunakan untuk membuat Perencanaan

Pengadaan (mendaftarkan dan menyusun RUP), Perencanaan Pemilihan

(Menyusun RPP), dan Riwayat Paket (mencari riwayat paket berdasarkan

tanggal dan waktu). Berikut tampilan halaman pada proses persiapan

pengadaan.

a. Perencanaan Pengadaan (Menyusun RUP)

Fitur perencanaan pengadaan digunakan untuk membuat Rencana

Umum Pengadaan (RUP) paket yang akan dilelang. Pengguna yang

terlibat dalam perencanaan pengadaan adalah PA/KPA/Kasatker.

PA/KPA/Kasatker dapat mendaftarkan RUP ke dalam sistem,

menugaskan panitia penyelenggara (PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP),

dan mengunggah dokumen pengadaan (Dokumen KAK, Dokumen

Identifikasi Kebutuhan, Dokumen Kebijakan Umum, dan Surat Perintah

9

Melelangkan Paket). Berikut tampilan halaman pada proses perencanaan

pengadaan.

1) Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP)

Untuk mendaftarkan RUP, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih

menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, kemudian klik

tombol Daftarkan Persiapan Pengadaan, maka akan tampil

halaman seperti di bawah ini.

Gambar 3. Daftarkan Persiapan Pengadaan

Gambar 11. Pilih Daftar RUP dari SIRUP

Untuk mendaftarkan paket pengadaan, PA/KPA/Kasatker bisa

memilih salah daftar RUP yang terdapat pada database SIRUP,

kemudian klik tombol aksi Daftarkan lalu sistem akan menyimpan

data RUP yang dipilih ke dalam database SIPP.

2) Detail Paket Pengadaan

Untuk melihat detail paket pengadaan yang telah didaftarkan, pada

halaman Daftar Persiapan Pengadaan pilih salah satu paket, maka

akan tampil halaman seperti di bawah ini.

10

Gambar 12. Detail Paket Pengadaan Sebelum Penugasan Panitia Penyelenggara

dan Sebelum Dokumen Perencanaan di Unggah

Gambar 13. Detail Paket Pengadaan Setelah Penugasan Panitia Penyelenggara dan

Setelah Dokumen Perencanaan di Unggah

3) Menugaskan PPK

Untuk menugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman

detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih

Detail pada PPK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

11

Gambar 14. Pilih Detail PPK

Kemudian klik tombol Tugaskan PPK, selanjutnya PA/KPA/Kasatker

memilih PPK yang sudah melakukan aktifasi kode akses untuk

ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.

Gambar 15. Pilih Tugaskan PPK

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker

bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota PPK. Untuk

melakukan unggah SK anggota PPK, klik tombol Choose File → pilih

file → klik tombol Unggah.

12

Gambar 16. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPK

Setelah Surat Kuasa (SK) berhasil diunggah, maka akan muncul

tombol download disamping nama file SK yang telah diunggah,

sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket

pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah

oleh PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPK

yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 17. Daftar PPK yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh

PA/KPA/Kasatker

4) Menugaskan Pejabat Pengadaan

Untuk menugaskan Pejabat Pengadaan (PP), PA/KPA/Kasatker

masuk ke halaman detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia

Penyelenggara pilih Detail pada Pejabat Pengadaan, maka akan

tampil halaman seperti di bawah ini.

13

Gambar 18. Pilih Detail Pejabat Pengadaan

Kemudian klik tombol Tugaskan Pejabat Pengadaan, selanjutnya

PA/KPA/Kasatker memilih Pejabat Pengadaan yang sudah

melakukan aktifasi kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol

Simpan.

Gambar 19. Pilih Tugaskan Pejabat Pengadaan

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan Pejabat Pengadaan,

PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota

Pejabat Pengadaan. Untuk melakukan unggah SK anggota Pejabat

Pengadaan, klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol

Unggah.

14

Gambar 20. Mengunggah Surat Kuasa Anggota Pejabat Pengadaan


tombol download disamping nama file SK yang telah diunggah,


pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah

oleh PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar

Pejabat Pengadaan yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 21. Daftar Pejabat Pengadaan yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat

Kuasa oleh PA/KPA/Kasatker

5) Menugaskan PPHP

Untuk menugaskan PPHP, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman

detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih

Detail pada PPHP, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

15

Gambar 22. Pilih Detail PPHP

Kemudian klik tombol Tugaskan PPHP, selanjutnya

PA/KPA/Kasatker memilih PPHP yang sudah melakukan aktifasi

kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.

Gambar 23. Pilih Tugaskan PPHP

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPHP,

PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota

PPHP. Untuk melakukan unggah SK anggota PPHP, klik tombol

Choose File → pilih file → klik tombol Unggah.

16

Gambar 24. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPHP


tombol download disamping nama file SK yang diunggah, sehingga

pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan

tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah oleh

PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPHP

yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 25. Daftar PPHP yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh

PA/KPA/Kasatker

6) Mengunggah Dokumen KAK

Untuk mengunggah Dokumen KAK, PA/KPA/Kasatker masuk ke

halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan

pilih Detail pada Dokumen KAK, maka akan tampil halaman seperti

di bawah ini.

17

Gambar 26. Mengunggah Dokumen KAK

Untuk melakukan unggah Dokumen KAK, klik tombol Choose File

→ pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di

unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi Dokumen KAK dan

tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang telah di unggah,

tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 27. Berhasil Unggah Dokumen KAK

Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi

oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen KAK, klik

tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya

untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk batal

menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

18

Gambar 28. Pilih Hapus Dokumen KAK

Gambar 29. Berhasil Menghapus Dokumen KAK

Tombol Finalisasi Dokumen KAK berfungsi untuk menyimpan

Dokumen KAK ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain

yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa

melihat dan mengunduh Dokumen KAK. PA/KPA/Kasatker bisa

melakukan unggah dan finalisasi Dokumen KAK lebih dari satu

dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang

akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain.

Untuk melakukan finalisasi Dokumen KAK, klik tombol Finalisasi

Dokumen KAK → muncul confirmation screen → klik tombol Ya

19

untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal

finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 30. Pilih Finalisasi Dokumen KAK

Setelah Dokumen KAK berhasil di finalisasi, maka tombol aksi

Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol download

disamping nama file Dokumen KAK. Berikut adalah tampilan

halaman daftar Dokumen KAK yang sudah di finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker.

Gambar 31. Daftar Dokumen KAK Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker

7) Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Untuk mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan,

PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket Pengadaan,

20

dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada Dokumen

Identifikasi Kebutuhan, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 32. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Untuk melakukan unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik

tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah

dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi

Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan tombol aksi Hapus di

samping daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman

seperti di bawah ini.

Gambar 33. Berhasil Unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan


oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Identifikasi

21

Kebutuhan, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen →

klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal

untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 34. Pilih Hapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Gambar 35. Berhasil Menghapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan berfungsi

untuk menyimpan Dokumen Identifikasi Kebutuhan ke dalam

database SIPP, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses

ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen

Identifikasi Kebutuhan. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah

22

dan finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan lebih dari satu

dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang

akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain.

Untuk melakukan finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik

tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan

klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 36. Pilih Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Setelah Dokumen Identifikasi Kebutuhan berhasil di finalisasi, maka

tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol

download di samping nama file Dokumen Identifikasi Kebutuhan.

Berikut adalah tampilan halaman daftar Dokumen Identifikasi

Kebutuhan yang sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.

23

Gambar 37. Daftar Dokumen Identifikasi Kebutuhan Setelah di Finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker

8) Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum

Untuk mengunggah Dokumen Kebijakan Umum, PA/KPA/Kasatker

masuk ke halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen

Perencanaan pilih Detail pada Dokumen Kebijakan Umum, maka


Gambar 38. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum

Untuk melakukan unggah Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol

Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah

dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi

24

Dokumen Kebijakan Umum dan tombol aksi Hapus di samping

daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 39. Berhasil Unggah Dokumen Kebijakan Umum


oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Kebijakan

Umum, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik

tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk

batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 40. Pilih Hapus Dokumen Kebijakan Umum

25

Gambar 41. Berhasil Menghapus Dokumen Kebijakan Umum

Tombol Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum berfungsi untuk

menyimpan Dokumen Kebijakan Umum ke dalam database SIPP,


pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen

Kebijakan Umum. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan

finalisasi Dokumen Kebijakan Umum lebih dari satu dokumen. Akan

tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul

pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk

melakukan finalisasi Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol

Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum → muncul confirmation

screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol

Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

26

Gambar 42. Pilih Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum

Setelah Dokumen Kebijakan Umum berhasil di finalisasi, maka

tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol

download di samping nama file Dokumen Kebijakan Umum. Berikut

adalah tampilan halaman daftar Dokumen Kebijakan Umum yang

sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 43. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker

9) Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Untuk mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket,

PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket Pengadaan,

dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada Dokumen Surat

27

Perintah Melelangkan Paket, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 44. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Untuk melakukan unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan

Paket, klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan

File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul

tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

dan tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang di unggah,


Gambar 45. Berhasil Unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket


oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Surat Perintah

Melelangkan Paket, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation

28

screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol

Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 46. Pilih Hapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Gambar 47. Berhasil Menghapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

berfungsi untuk menyimpan Dokumen Surat Perintah Melelangkan

Paket ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan

mengunduh Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket.

PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan finalisasi Dokumen

Surat Perintah Melelangkan Paket lebih dari satu dokumen. Akan

29

tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul

pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk

melakukan finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket,

klik tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi

dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan


Gambar 48. Pilih Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Setelah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket berhasil di

finalisasi, maka tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan

muncul tombol download di samping nama file Dokumen Surat

Perintah Melelangkan Paket. Berikut adalah tampilan halaman daftar

Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket yang sudah di finalisasi

oleh PA/KPA/Kasatker.

30

Gambar 49. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker

b. Perencanaan Pemilihan (Menyusun RPP)

Fitur perencanaan pemilihan digunakan untuk menyusun Rencana

Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari paket pengadaan yang telah dibuat

oleh PA/KPA/Kasatker. Pengguna yang terlibat dalam perencanaan

pemilihan adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan PPK. PPK dapat menyusun

Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, dan HPS berdasarkan RUP yang

telah dibuat oleh PA/KPA/Kasatker. Kemudian Pejabat Pengadaan (PP)

bersama PPK akan menelaah dokumen terkait sampai kedua belah

pihak menyetujuinya. Jika telah disetujui, maka PPK dapat mengunggah

Berita Acara Pengkajian. Berikut tampilan halaman pada proses

perencanaan pemilihan.

1) Menyusun Spesifikasi Teknis

Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, login sebagai PPK, pilih menu

SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil


31

Gambar 50. Daftar Persiapan Pengadaan (PPK)

Pada halaman menu List Paket, akan muncul daftar persiapan

pengadaan yang telah ditugaskan kepada PPK yang bersangkutan.

Untuk melihat detail dari paket pengadaan, klik nama paket →

RPP, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 51. Detail Paket Pengadaan (PPK)

32

Gambar 52. Pilih Menu RPP

Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, klik Detail pada Spesifikasi

Teknis, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 53. Pilih Dokumen Spesifikasi Teknis

Pada detail Spesifikasi Teknis, PPK dapat melakukan unggah

Dokumen Spesifikasi Teknis dan dapat menambah komposisi

Personil Inti dan Peralatan Utama. Draft Spesifikasi Teknis hanya

bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah di

finalisasi oleh PPK. Sebelum draft Spesifikasi Teknis di finalisasi, PPK

harus melengkapi data Personil Inti dan Peralatan Utama. Untuk

menambah data Personil Inti dan Peralatan Utama, pilih tombol

33

Personil Inti & Peralatan Utama, maka akan tampil halaman


Gambar 54. Pilih Personil Inti dan Peralatan Utama

Klik tombol Tambah Komposisi Personil untuk menambah data

Komposisi Personil Inti, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 55. Form Komposisi Personil Inti

Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :

3. Isi Tenaga Ahli

4. Isi Jumlah

5. Pilih Pendidikan

6. Isi Keahlian

34

7. Isi Pengalaman

8. Isi Billing Rate

9. Pilih Satuan

10. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti

11. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti

Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan muncul

tombol aksi Delete dan Edit pada Daftar Komposisi Personil Inti,


Gambar 56. Berhasil Menambah Data Komposisi Personil Inti

Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi

Personil Inti belum di finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data

Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Edit → isi form Edit

Komposisi Personil Inti → klik Simpan, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

35

Gambar 57. Edit Komposisi Personil Inti

Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi

Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk

menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,


Gambar 58. Hapus Data Komposisi Personil Inti

36

Gambar 59. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti

PPK bisa menambah data Komposisi Personil Inti lebih dari satu

Tenaga Ahli. Setelah data Komposisi Personil Inti di finalisasi, maka

PPK tidak dapat menambah data lagi. Untuk melakukan finalisasi

Komposisi Personil Inti, klik tombol Finalisasi pada tabel Daftar

Komposisi Personil Inti, kemudian akan muncul confirmation

screen, klik tombol Ya untuk finalisasi data dan klik tombol Tidak

untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 60. Finalisasi Komposisi Personil Inti

37

Gambar 61. Berhasil Finalisasi Personil Inti

Selanjutnya, pada halaman Personil Inti dan Peralatan Utama, klik

tombol Tambah Komposisi Peralatan untuk menambah data

Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 62. Form Komposisi Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :

1. Pilih Kategori

2. Pilih Sub Kategori

38

3. Isi Jenis

4. Isi Jumlah

5. Isi Kapasitas

6. Isi Satuan

7. Pilih Kepemilikan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama

Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan

muncul tombol aksi Delete dan Edit pada Daftar Komposisi

Peralatan Utama, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 63. Berhasil Menambah Data Komposisi Peralatan Utama

Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi

Peralatan Utama belum di finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data

Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi Edit → isi form Edit

Komposisi Peralatan Utama → klik Simpan, tampilan halaman


39

Gambar 64. Edit Komposisi Peralatan Utama

Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi




Gambar 65. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

40

Gambar 66. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

PPK bisa menambah data Komposisi Peralatan Utama lebih dari satu

Kategori. Setelah data Komposisi Peralatan Utama di finalisasi, maka

PPK tidak dapat menambah data lagi. Untuk melakukan finalisasi

Komposisi Peralatan Utama, klik tombol Finalisasi pada tabel Daftar

Komposisi Peralatan Utama, kemudian akan muncul confirmation

screen, klik tombol Ya untuk finalisasi data dan klik tombol Tidak


Gambar 67. Finalisasi Komposisi Peralatan Utama

41

Gambar 68. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama

Setelah PPK melengkapi data Komposisi Personil Inti dan Peralatan

Utama, maka langkah selanjutnya adalah PPK mengunggah

dokumen Spesifikasi Teknis. Untuk melakukan unggah Dokumen

Spesifikasi Teknis, kembali ke halaman detail Spesifikasi Teknis,

kemudian klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan

File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul

tombol Unduh dan Finalisasi di samping daftar dokumen yang

diunggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 69. Mengunggah Dokumen Spesfikasi Teknis

42

Gambar 70. Berhasil Unggah Dokumen Spesifikasi Teknis

Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah di

unggah, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis

ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan finalisasi

dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol Finalisasi → muncul



bawah ini.

Gambar 71. Finalisasi Spesifikasi Teknis

Setelah PPK melakukan finalisasi Spesifikasi Teknis, status draft

Spesifikasi Teknis menjadi DITERBITKAN sehingga Spesifikasi

Teknis bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP) yang

43

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan


Gambar 72. Berhasil Menerbitkan Spesifikasi Teknis

PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen

Spesifikasi Teknis sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan

(PP). Untuk menyelesaikan dan merevisi Dokumen Spesifikasi

Teknis, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File → klik

Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 73. Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK

44

Gambar 74. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK

Setelah dokumen revisi disimpan, status Spesifikasi Teknis masih

DITERBITKAN karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat

Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak

lanjut terhadap Dokumen Spesifikasi Teknis yang terbaru. Untuk

melihat riwayat penyusunan Spesifikasi Teknis sebelumnya klik

Tombol Spesifikasi Teknis Sebelumnya → klik Lihat Detail,


Gambar 75. Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya

45

Gambar 76. Lihat Detail Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya

2) Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang Spesifikasi Teknis akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan

(PP) setelah Spesifikasi Teknis diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji

ulang Spesifikasi Teknis, maka pengguna harus login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai Pejabat Pengadaan

(PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik

nama paket → RPP → klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka


Gambar 77. Daftar Spesifikasi Teknis (Pejabat Pengadaan)

46

Pada detail Spesifikasi Teknis, Pejabat Pengadaan (PP) dapat

mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis dan melakukan tindak

lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol

Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik

tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 78. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat

Pengadaan :

1. Pilih Choose file

2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis

5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Spesifikasi

Teknis

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran

dokumen pendukung. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka

Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung menyelesaikan proses kaji

47

ulang Spesifikasi Teknis tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK

dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Spesifikasi Teknis

berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 79. Berhasil Menyelesaikan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan

(PP)

Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)

dapat mengisi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran

dokumen pendukung, lalu klik tombol Simpan, maka status

Spesifikasi Teknis berubah menjadi REVISI, tampilan halaman


Gambar 80. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Spesifikasi Teknis

48

Lampiran revisi Dokumen Spesifikasi Teknis dapat diunduh dengan

cara klik tombol Unduh pada detail riwayat Spesifikasi Teknis, maka

dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

3) Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK

Kaji ulang Spesifikasi Teknis bisa dilakukan oleh PPK setelah

Spesifikasi Teknis ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP).

Untuk mengkaji ulang Spesifikasi Teknis, maka pengguna harus

login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu

SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket →

RPP → klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka akan tampil


Gambar 81. Daftar Spesifikasi Teknis (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat

Pengadaan (PP)

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka


49

Gambar 82. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK :


2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis

3. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Spesifikasi

Teknis

4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis

5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran

dokumen pendukung. Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka

PPK dapat melakukan revisi ulang terhadap Spesifikasi Teknis dan

mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik tombol

Simpan. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka PPK akan

memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk

menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi Teknis dengan cara

centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis,

maka akan muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail

Spesifikasi Teknis. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

50

Gambar 83. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah Spesifikasi Teknis disetujui oleh PPK, maka Pejabat

Pengadaan (PP) dapat menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi

Teknis dengan cara klik tombol Tindak Lanjut → isi form Kaji Ulang

Spesifikasi Teknis → klik tombol Selesaikan, maka status

Spesifikasi Teknis berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman


Gambar 84. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Diselesaikan oleh Pejabat

Pengadaan (PPK)

51

Setelah proses penyusunan Spesifikasi Teknis dikaji ulang dan

diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail

Spesifikasi Teknis milik PPK akan muncul kembali tombol Choose

File dan Personil Inti & Peralatan Utama. Sehingga PPK dapat

mengunggah kembali Dokumen Spesifikasi Teknis dan menyusun

kembali data Personil Inti dan Peralatan Utama.

4) Menyusun Rancangan Kontrak

Untuk menyusun Rancangan Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu


RPP → klik Detail pada Rancangan Kontrak, maka akan tampil


Gambar 85. Pilih Dokumen Rancangan Kontrak

Pada detail Rancangan Kontrak, PPK dapat melakukan unggah

Dokumen Rancangan Kontrak. Draft Rancangan Kontrak hanya bisa

dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah di finalisasi

oleh PPK. Untuk melakukan unggah Dokumen Rancangan Kontrak,

klik tombol Choose File, pilih file yang ada dalam komputer/laptop

kemudian klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di

unggah, maka akan muncul tombol Unduh dan Finalisasi di

samping dokumen yang diunggah, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

52

Gambar 86. Berhasil Unggah Dokumen Rancangan Kontrak

Untuk mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak yang telah di

unggah, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis

ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan finalisasi

Dokumen Rancangan Kontrak, klik tombol Finalisasi → muncul



bawah ini.

Gambar 87. Finalisasi Rancangan Kontrak

Setelah PPK melakukan finalisasi Rancangan Kontrak, status draft

Rancangan Kontrak menjadi DITERBITKAN sehingga Rancangan

Kontrak bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP) yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan


53

Gambar 88. Berhasil Menerbitkan Rancangan Kontrak

PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen

Rancangan Kontrak sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan

(PP). Untuk menyelesaikan dan merevisi Dokumen Rancangan

Kontrak, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File → klik


Gambar 89. Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK

54

Gambar 90. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh

PPK

Setelah dokumen revisi disimpan, status Rancangan Kontrak masih

DITERBITKAN karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat

Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak

lanjut terhadap Dokumen Rancangan Kontrak yang terbaru. Untuk

melihat riwayat penyusunan Rancangan Kontrak sebelumnya klik

Tombol Rancangan Kontrak Sebelumnya → klik Lihat Detail,


Gambar 91. Riwayat Penyusunan Rancangan Kontrak Sebelumnya

55

Gambar 92. Lihat Detail Riwayat Rancangan Kontrak Sebelumnya

5) Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang Rancangan Kontrak akan dilakukan oleh Pejabat

Pengadaan (PP) setelah Rancangan Kontrak diterbitkan oleh PPK.

Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka pengguna harus

login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai

Pejabat Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan

→ List Paket → klik nama paket → RPP → klik Detail pada

Rancangan Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 93. Daftar Rancangan Kontrak (Pejabat Pengadaan)

56

Pada detail Rancangan Kontrak, Pejabat Pengadaan (PP) dapat

mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak dan melakukan tindak

lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak, klik

tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik

tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 94. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh

Pejabat Pengadaan :


2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan

Kontrak

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak

5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Rancangan

Kontrak

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran

dokumen pendukung. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka

Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung menyelesaikan proses kaji

ulang Rancangan Kontrak tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK

dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Rancangan

57

Kontrak berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 95. Berhasil Menyelesaikan Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan

(PP)

Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)

dapat mengisi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran

dokumen pendukung, lalu klik tombol Simpan, maka status

Rancangan Kontrak berubah menjadi REVISI, tampilan halaman


Gambar 96. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Rancangan Kontrak

58

Lampiran revisi Dokumen Rancangan Kontrak dapat diunduh

dengan cara klik tombol Unduh pada detail riwayat Rancangan

Kontrak, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop.

6) Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK

Kaji ulang Rancangan Kontrak bisa dilakukan oleh PPK setelah

Rancangan Kontrak ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP).

Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka pengguna harus

login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu


RPP → klik Detail pada Rancangan Kontrak, maka akan tampil


Gambar 97. Daftar Rancangan Kontrak (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat

Pengadaan (PP)

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka


59

Gambar 98. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK:


2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak

3. Klik Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Rancangan

Kontrak

4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan

Kontrak

5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran

dokumen pendukung. Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka

PPK dapat melakukan revisi ulang terhadap Rancangan Kontrak dan

mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik tombol

Simpan. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka PPK akan

memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk

menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan Kontrak dengan cara

centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Rancangan Kontrak,

maka akan muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail

Rancangan Kontrak. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

60

Gambar 99. Detail Rancangan Kontrak Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah Rancangan Kontrak disetujui oleh PPK, maka Pejabat

Pengadaan (PP) dapat menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan

Kontrak dengan cara klik tombol Tindak Lanjut → isi form Kaji

Ulang Rancangan Kontrak → klik tombol Selesaikan, maka status

Rancangan Kontrak berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman


Gambar 100. Detail Rancangan Kontrak Setelah Diselesaikan oleh Pejabat

Pengadaan (PPK)

61

Setelah proses penyusunan Rancangan Kontrak dikaji ulang dan

diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail

Rancangan Kontrak milik PPK akan muncul kembali tombol Choose

File, sehingga PPK dapat mengunggah kembali Dokumen Rancangan

Kontrak.

7) Menyusun HPS

Pada detail HPS, sistem akan menyediakan fasilitas penyusunan

HPS. PPK dapat menyusun HPS dengan cara mengunggah file

spreadsheet atau melakukan input manual di aplikasi. Selain itu

PPK juga melakukan upload dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk

menyusun HPS, setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP

→ Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP

→ klik Detail pada HPS, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 101. Mengunggah Dokumen HPS Excel

62

Keterangan pengisian penyusunan HPS Excel oleh PPK :

1. Pilih Template HPS untuk mengunduh template file HPS

2. Pilih Choose File untuk mengunggah template HPS yang sudah

diedit dalam komputer/laptop

3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi

4. Isi manual data HPS dalam aplikasi

PPK dapat mengunduh template file excel HPS di aplikasi dengan klik

tombol Template HPS, maka template HPS akan tersimpan otomatis

ke dalam komputer/laptop. Untuk melakukan unggah Dokumen

HPS berupa Excel, klik tombol Choose File → pilih file HPS yang

sudah diedit dalam komputer/laptop → klik tombol Upload. Setelah

dokumen berhasil di unggah, maka data dalam file excel tersebut

akan muncul dalam tabel HPS yang ada pada aplikasi, dan Total

Nilai HPS akan terisi secara otomatis. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

63

Gambar 102. Berhasil Unggah File HPS Excel

Selain file excel, PPK juga dapat mengunggah data HPS tidak berupa

spreadsheet. Untuk melakukan unggah Dokumen HPS berupa non

Excel, pada halaman detail HPS centang HPS non Excel → klik

tombol Choose File → pilih file HPS dalam komputer/laptop → klik

tombol Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

64

Gambar 103. Mengunggah Dokumen HPS Non Excel

Keterangan pengisian penyusunan HPS Non Excel oleh PPK :

1. Centang HPS Non Excel

2. Pilih Choose file untuk mengunggah dokumen HPS non excel

dalam komputer/laptop

3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi

4. Dokumen HPS Non Excel yang sudah diunggah

5. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen HPS Non Excel yang

sudah diunggah

PPK dapat mengunggah dokumen HPS non excel lebih dari satu

dokumen, dan jika ingin menghapus dokumen HPS non excel, klik

tombol Hapus yang ada di samping nama dokumen. Selanjutnya,

PPK dapat mengunggah Dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk

melakukan unggah Dokumen Dasar Penetapan HPS, di bawah

65

Dokumen Dasar Penetapan HPS klik tombol Choose File → pilih file

HPS dalam komputer/laptop → isi Keterangan → klik tombol

Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 104. Input Dasar Penetapan HPS

Keterangan pengisian Dasar Penetapan HPS oleh PPK:

1. Pilih Tambah File untuk mengunggah dokumen lebih dari satu

2. Pilih Choose File untuk memilih dokumen dalam

komputer/laptop

3. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS

4. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen

5. Centang Dasar Penetapan HPS

6. Pilih Simpan untuk menyimpan proses penyusunan HPS

66

7. Pilih Kembali untuk membatalkan proses penyusunan HPS

PPK dapat mengunggah dokumen Dasar Penetapan HPS lebih dari

satu dokumen, dan jika ingin menghapus dokumen Dasar Penetapan

HPS, klik tombol Hapus yang ada di samping nama dokumen.

Setelah semua proses penyusunan HPS selesai, klik tombol Simpan,

maka tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 105. Berhasil Menyusun Draft HPS

Untuk mengunduh Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka

dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

Sedangkan untuk mengunduh Dokumen HPS versi sebelumnya klik

▼→ Versi Sebelumnya, maka akan muncul Riwayat Penyusunan

HPS → klik tombol Unduh maka dokumen HPS versi sebelumnya

akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan


67

Gambar 106. Mengunduh Dokumen HPS Versi Sebelumnya

Gambar 107. Riwayat Penyusunan HPS

Untuk mengubah rincian HPS, klik tombol Ubah Rincian HPS, maka

PPK akan kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya.

PPK bisa mengubah rincian HPS sebelum di finalisasi. Draft HPS

hanya bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah

di finalisasi oleh PPK. Untuk melakukan finalisasi Dokumen HPS,

klik tombol Finalisasi, kemudian akan muncul confirmation screen,

klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak


68

Gambar 108. Finalisasi Dokumen HPS

Setelah PPK melakukan finalisasi HPS, maka status draft HPS

menjadi DITERBITKAN sehingga HPS bisa ditindak lanjuti oleh

Pejabat Pengadaan (PP) yang mempunyai hak akses ke paket

pengadaan tersebut, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 109. Berhasil Menerbitkan HPS

PPK dapat mengunggah kembali revisi penyusunan HPS sebelum

ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk merevisi

penyusunan HPS, klik tombol Revisi Penyusunan HPS maka PPK

akan kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya. PPK

bisa mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar

69

Penetapan HPS, setelah itu simpan revisi. Tampilan halaman setelah

di revisi oleh PPK seperti di bawah ini.

Gambar 110. Berhasil Revisi Penyusunan HPS oleh PPK

Setelah dokumen revisi disimpan, status HPS kembali menjadi

DRAFT. PPK harus melakukan finalisasi ulang untuk menerbitkan

HPS. Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak lanjut terhadap

Dokumen HPS yang terbaru. Untuk melihat riwayat penyusunan

HPS sebelumnya klik tombol HPS Sebelumnya → klik Lihat Detail,


Gambar 111. Riwayat Penyusunan HPS Sebelumnya

70

Gambar 112. Lihat Detail Riwayat HPS Sebelumnya

8) Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang HPS akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) setelah

HPS diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji ulang HPS, maka

pengguna harus login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah

berhasil login sebagai Pejabat Pengadaan (PP), pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP →

klik Detail pada HPS, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 113. Daftar HPS (Pejabat Pengadaan)

71

Pada detail HPS, Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengunduh

Dokumen HPS dan melakukan tindak lanjut. Untuk mengunduh

Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan

tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil


Gambar 114. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan :

72

1. Centang HPS Non Excel untuk melihat dan menambah data

pada dokumen HPS non excel

2. Klik Choose file untuk mengunggah kembali dan merevisi

dokumen HPS yang sudah di edit dalam komputer/laptop

3. Klik Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi

4. Klik Tambah File untuk mengunggah dokumen Dasar

Penetapan HPS lebih dari satu

5. Klik Choose File untuk menambah dokumen Dasar Penetapan

HPS dalam komputer/laptop

6. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS

7. Klik nama dokumen untuk mengunduh dokumen Dasar

Penetapan HPS

8. Ubah centang Dasar Penetapan HPS untuk merevisi Dasar

Penetapan HPS

9. Isi Tanggapan

10. Klik Simpan untuk menyimpan proses penyusunan revisi HPS

11. Klik Kembali untuk membatalkan proses penyusunan revisi HPS

12. Klik Selesaikan untuk menyelesaikan proses penyusunan revisi

HPS

Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)

dapat langsung menyelesaikan proses kaji ulang HPS tanpa

menunggu tindak lanjut dari PPK dengan cara klik tombol

Selesaikan → muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka

status HPS berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

73

Gambar 115. Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Gambar 116. Berhasil Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat

Pengadaan (PP)

Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)

dapat melakukan revisi pada penyusunan HPS dengan mengunggah

kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS, lalu

klik tombol Simpan, maka status HPS berubah menjadi REVISI,


74

Gambar 117. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti HPS

Lampiran revisi Dokumen HPS dapat diunduh dengan cara klik

tombol Unduh pada detail riwayat HPS, maka dokumen akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

9) Kaji Ulang HPS oleh PPK

Kaji ulang HPS bisa dilakukan oleh PPK setelah HPS ditindak lanjuti

oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk mengkaji ulang HPS, maka

pengguna harus login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai

PPK, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik

nama paket → RPP → klik Detail pada HPS, maka akan tampil


75

Gambar 118. Daftar HPS (PPK) Setelah di Revisi oleh PP

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindaklanjuti, maka


Gambar 119. Kaji Ulang HPS oleh PPK

Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh PPK :

1. Isi Tanggapan pada HPS

2. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang HPS

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang HPS

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang HPS

Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka PPK dapat melakukan

revisi ulang terhadap penyusunan HPS dan mengunggah kembali

Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS, kemudian klik

76

tombol Simpan. Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka PPK

akan memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk

menyelesaikan proses kaji ulang HPS dengan cara centang Setuju →

Simpan pada halaman penyusunan HPS, maka akan muncul

keterangan Waktu Persetujuan pada detail HPS. Tampilan halaman


Gambar 120. Detail HPS Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah HPS disetujui oleh PPK, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat

menyelesaikan proses kaji ulang HPS dengan cara klik tombol

Tindak Lanjut → isi Tanggapan → klik tombol Selesaikan →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka status HPS

berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 121. Detail HPS Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP)

77

Setelah proses penyusunan HPS dikaji ulang dan diselesaikan oleh

Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail HPS milik PPK

akan muncul kembali tombol Revisi Penyusunan HPS, sehingga

PPK dapat mengulang kembali proses penyusunan HPS dengan

mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan

HPS.

10) Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia

Setelah penyusunan RPP selesai dan disetujui oleh kedua belah

pihak (PPK dan Pejabat Pengadaan) maka Panitia bisa membuat

Berita Acara Pengkajian. Sebelum membuat Berita Acara Pengkajian,

Panitia harus melakukan mapping paket terlebih dahulu untuk

menyamakan ID paket yang ada di database SIPP dan di database

SIULP agar Panitia dapat mengakses paket yang ada di SIPP. Untuk

melakukan mapping paket, login sebagai Panitia, pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil halaman


Gambar 122. Daftar Kepanitian

Untuk melihat daftar paket SIULP yang telah terdaftar, pada

halaman Daftar Kepanitiaan klik tombol Detail → klik tombol

Mapping Paket → pilih Paket SIPP → klik tombol Submit. Tampilan


78

Gambar 123. Pilih Mapping Paket

Gambar 124. Mapping Paket SIPP

Gambar 125. Berhasil Mapping Paket SIPP

79

Setelah berhasil mapping paket, maka akan muncul tombol Detail

dan tombol Mapping Paket SPSE. Untuk melihat detail paket

pengadaan klik tombol Detail → pilih RPP → klik Detail pada Berita

Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 126. Daftar Paket SIULP

Keterangan pengisian Upload Berita Acara Kaji Ulang oleh Panitia:

1. Pilih Template Berita Acara untuk mengunduh template file

Berita Acara

2. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen Berita Acara

3. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Pokja

4. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Tim Teknis

5. Pilih Simpan untuk menyimpan berita acara kaji ulang

6. Pilih Kembali untuk membatalkan upload berita acara kaji ulang

Panitia dapat mengunduh template file Berita Acara Pengkajian

dengan klik tombol Template Berita Acara. Setelah itu pilih upload

file Berita Acara, TTD Pokja, dan TTD Tim Teknis, lalu klik Simpan,

maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

80

Gambar 127. Daftar Paket SIULP

Setelah dokumen Berita Acara Pengkajian berhasil di unggah, maka

akan muncul tombol Finalisasi dan tombol Hapus. Tombol Hapus

hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi oleh Panitia.

Untuk menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian, klik tombol


menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk batal menghapus,


Gambar 128. Pilih Hapus Dokumen Berita Acara Pengkajian

81

Gambar 129. Berhasil Menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian

Sedangkan tombol Finalisasi berfungsi untuk menyimpan Dokumen

Berita Acara Pengkajian ke dalam database SIPP, sehingga PPK bisa

melakukan upload dokumen TTD PPK ke dalam Berita Acara

Pengkajian. Untuk melakukan finalisasi Dokumen Berita Acara

Pengkajian, klik tombol Finalisasi → muncul confirmation screen →

klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak


Gambar 130. Pilih Finalisasi Dokumen Berita Acara Pengkajian

82

Gambar 131. Daftar Dokumen Berita Acara Pengkajian Setelah di Finalisasi oleh Panitia

11) Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK

Upload Berita Acara Pengkajian bisa dilakukan oleh PPK setelah

Berita Acara Kaji Ulang di finalisasi oleh Panitia. Untuk upload Berita

Acara Pengkajian, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Persiapan

Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih RPP → klik

Detail pada Berita Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman


Gambar 132. Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK

Setelah itu pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD PPK,

lalu klik Simpan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

83

Gambar 133. Berhasil Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK

12) Mengunggah Dokumen Pengadaan

Untuk mengunggah Dokumen Pengadaan, login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP)/ Panitia, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan

→ List Paket → klik nama paket → pilih RPP → klik Detail pada

Dokumen Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 134. Mengunggah Dokumen Pengadaan

Keterangan upload Dokumen Pengadaan oleh Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia :


2. Isi Keterangan Dokumen Pengadaan

3. Pilih Jenis Dokumen Pengadaan

84

4. Pilih Upload untuk mengunggah Dokumen Pengadaan

Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di unggah, maka akan muncul

tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan dan tombol aksi Hapus di

samping daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman


Gambar 135. Berhasil Unggah Dokumen Pengadaan


oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia. Untuk menghapus Dokumen

Pengadaan, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen →

klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal

untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 136. Pilih Hapus Dokumen Pengadaan

85

Gambar 137. Berhasil Menghapus Dokumen Pengadaan

Tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan berfungsi untuk

menyimpan Dokumen Pengadaan ke dalam database SIPP, sehingga

pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan

tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen Pengadaan. Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan unggah dan finalisasi

Dokumen Pengadaan lebih dari satu dokumen. Akan tetapi hanya

dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul pada halaman

detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk melakukan finalisasi

Dokumen Pengadaan, klik tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan

→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi

dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan


86

Gambar 138. Pilih Finalisasi Dokumen Pengadaan

Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di finalisasi, maka tombol aksi

Hapus tidak bisa diakses dan akan muncul tombol download di

samping nama file Dokumen Pengadaan. Berikut adalah tampilan

halaman daftar Dokumen Pengadaan yang sudah di finalisasi oleh

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia.

Gambar 139. Daftar Dokumen Pengadaan Setelah di Finalisasi oleh PP/Panitia

c. Riwayat Paket

Fitur Riwayat Paket digunakan untuk melihat histori perubahan yang

terjadi selama penyusunan paket pengadaan. Pengguna dapat mencari

riwayat paket berdasarkan tanggal dan jam riwayat. Untuk mengakses

87

riwayat paket, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Persiapan

Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih Riwayat Paket,


Gambar 140. Melihat dan Mencari Riwayat Paket

4. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pada pelaksanaan pemilihan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia, PPK dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang

dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita

Acara evaluasi yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia. Kemudian

Berita Acara Hasil Pelelangan akan diteruskan kepada PPK untuk meminta

persetujuan. Sebelum melakukan proses pelaksanaan pemilihan, Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia akan melakukan proses mapping paket SPSE

untuk menyamakan ID paket yang ada di database SIPP dan di sistem

88

SPSE secara manual. Berikut tampilan halaman pada proses monitoring

pelaksanaan pemilihan.

a. Mapping Paket SPSE

Sebelum melakukan mapping paket SPSE, Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia akan memonitor pelelangan yang sedang dijalankan di

sistem SPSE. Sistem SPSE akan melakukan proses pelelangan diluar

sistem SIPP. Setelah proses pelelangan selesai, maka Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia akan menerima hasil pelelangan dari sistem

SPSE. Setelah itu, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan

Mapping Paket SPSE untuk mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan

dan Berita Acara Evaluasi.

Untuk melakukan mapping paket SPSE, login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP)/ Panitia, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan →

List Paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 141. Daftar Persiapan Pengadaan Dengan Paket Siap di Mapping

Setelah masuk ke halaman Daftar Persiapan Pengadaan, jika RPP

dalam salah satu paket telah selesai disusun, maka tombol Mapping

Paket akan berwarna hijau dan siap untuk di mapping. Untuk

melakukan mapping paket klik tombol Mapping Paket, maka sistem

akan masuk ke halaman detail Mapping Paket, dan klik tombol

89

Mapping Paket kembali untuk melakukan mapping paket. Tampilan

halaman seperti di bawah ini

Gambar 142. Halaman Mapping Paket (Status Paket Belum di Mapping)

Gambar 143. Form Mapping Paket

Kemudian Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengisi form mapping

dengan memilih paket SPSE yang akan di mapping lalu klik tombol

Simpan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

90

Gambar 144. Halaman Mapping Paket (Status Paket Telah di Mapping)

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia berhasil melakukan mapping

paket, maka status paket menjadi PAKET TELAH DI MAPPING.

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat memperbarui kembali mapping

paket dengan cara klik tombol Update Mapping Paket, maka akan

muncul kembali form mapping dan Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa

memilih kembali paket yang akan di mapping.

b. Unggah BA Hasil Pelelangan

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia melakukan mapping paket,

maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengunggah Berita Acara

Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi. Untuk upload Berita Acara

Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi, klik tombol Upload BA

Hasil Pelelangan pada halaman Mapping Paket, maka akan tampil


91

Gambar 145. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi

Keterangan pengisian form Berita Acara oleh Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia :

1. Isi Nomor Berita Acara Hasil Pelelangan

2. Isi Tanggal Berita Acara

3. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Hasil

Pelelangan

4. Isi Surat Penyampaian

5. Isi Tanggal Penyampaian

6. Pilih Choose File untuk upload lampiran surat penyampaian

7. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Hasil Pelelangan

8. Isi Nomor Berita Acara Evaluasi

9. Isi Tanggal Berita Acara Evaluasi

10. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Evaluasi

11. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Evaluasi

92

Setelah dokumen Berita Acara berhasil di unggah, maka pada detail

dokumen Berita Acara akan muncul tombol Hapus dan tombol

Teruskan ke PPK. Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengunggah

Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Evaluasi lebih dari satu kali

sebelum Berita Acara diteruskan ke PPK. Tampilan seperti halaman di

bawah ini.

Gambar 146. Berhasil Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara

Evaluasi

93

Untuk menghapus dokumen Berita Acara, klik tombol aksi Hapus →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus

dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan


Gambar 147. Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan

Gambar 148. Berhasil Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan

Untuk mengunduh dokumen Berita Acara yang telah diunggah, klik

tombol Unduh disamping nama dokumen Berita Acara, maka dokumen

94

akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk

mendapat persetujuan dari PPK, klik tombol Teruskan ke PPK →

muncul confirmation screen → klik tombol Teruskan ke PPK untuk

teruskan ke PPK dan klik tombol Kembali untuk batal teruskan ke

PPK, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 149. Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia meneruskan ke PPK, maka

status Berita Acara menjadi DIKIRIM KE PPK sehingga Berita Acara

bisa ditindak lanjuti oleh PPK yang mempunyai hak akses ke paket

pengadaan tersebut. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat

mengunggah kembali revisi Dokumen Berita Acara sebelum ditindak

lanjuti oleh PPK. Untuk merevisi Dokumen Berita Acara, klik tombol

Revisi Dokumen BAHP → muncul confirmation screen → klik tombol

Ya, kemudian unggah kembali dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan

dan Berita Acara Evaluasi, lalu Simpan. Status Berita Acara kembali

menjadi draft dan Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa meneruskan

kembali dokumen Berita Acara ke PPK. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

95

Gambar 150. Berhasil Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK

c. Konfirmasi Hasil Pelelangan dari PPK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil

Pelelangan dan meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima

notifikasi. Untuk melihat detail hasil pelelangan, login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemilihan,


96

Gambar 151. Daftar Pelaksanaan Pemilihan (PPK)

Setelah itu, klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan


Gambar 152. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PPK)

PPK bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan. Jika PPK

menyetujui hasil pelelangan, maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia

97

lanjut ke proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk menyetujui hasil

pelelangan, klik tombol Setujui → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan

→ Simpan, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi

DISETUJUI PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 153. Setujui Hasil Pelelangan

Keterangan pengisian form Konfirmasi Hasil Pelelangan oleh PPK :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi hasil

pelelangan

2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan persetujuan

4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi hasil pelelangan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi hasil pelelangan

Jika PPK menolak hasil pelelangan, maka PA/KPA/Kasatker akan

melakukan kaji ulang terhadap hasil pelelangan. Untuk menolak hasil

pelelangan, klik tombol Tolak → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan →

Simpan, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi

DITOLAK PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

98

Gambar 154. Tolak Hasil Pelelangan



pelelangan

2. Isi Alasan Penolakan hasil pelelangan

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan



Gambar 155. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui PPK)

99

Gambar 156. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak PPK)

d. Kaji Ulang Hasil Pelelangan oleh PA/KPA/Kasatker

Setelah PPK melakukan konfirmasi hasil pelelangan, maka

PA/KPA/Kasatker bisa melakukan kaji ulang jika hasil pelelangan

ditolak. Untuk melihat detail hasil pelelangan, login sebagai

PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik

tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan tampil


Gambar 157. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PA/KPA/Kasatker)

100

PA/KPA/Kasatker bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan dari

keputusan PPK. Jika PA/KPA/Kasatker menyetujui keputusan PPK

untuk menolak hasil pelelangan maka pelelangan dianggap gagal.

Untuk menyetujui hasil rekomendasi dari PPK, klik tombol Setujui →

isi form Konfirmasi Alasan Persetujuan → Setujui, maka status hasil

pelelangan akan berubah menjadi DISETUJUI KPA/LELANG

DITOLAK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 158. Setujui Hasil Rekomendasi dari PPK

Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Persetujuan oleh

PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan

persetujuan

2. Isi Alasan Menyetujui rekomendasi hasil pelelangan dari PPK


4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan persetujuan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan persetujuan

Jika PA/KPA/Kasatker menolak keputusan PPK untuk menolak hasil

pelelangan maka PA/KPA/Kasatker akan memberikan instruksi kepada

PPK untuk menyetujui hasil pelelangan. Untuk menolak hasil

rekomendasi dari PPK, klik tombol Tolak → isi form Konfirmasi Alasan

101

Penolakan → Setujui, maka status hasil pelelangan akan berubah

menjadi DITOLAK KPA. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 159. Tolak Hasil Rekomendasi dari PPK

Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Penolakan oleh

PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan

penolakan

2. Isi Alasan Penolakan rekomendasi hasil pelelangan dari PPK

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan

4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan penolakan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan penolakan

102

Gambar 160. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui KPA)

Gambar 161. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak KPA)

e. Terima Hasil Pelelangan oleh PPK

Jika PA/KPA/Kasatker tidak menyetujui keputusan PPK untuk

menolak hasil pelelangan, maka PPK akan menerima notifikasi dari

PA/KPA/Kasatker untuk menyetujui hasil pelelangan dan lanjut ke

proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk melihat detail hasil kaji ulang

dari PA/KPA/Kasatker, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama

paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

103

Gambar 162. Detail Pelaksanaan Pemilihan Setelah Menerima Kaji Ulang dari

PA/KPA/Kasatker

Untuk menyetujui hasil kaji ulang dari PA/KPA/Kasatker, klik tombol

Setujui → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan → Setujui, maka status

hasil pelelangan akan berubah menjadi DISETUJUI PPK. Tampilan


Gambar 163. Setujui Hasil Pelelangan


104


pelelangan

2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan




f. Akses Dokumen Pengadaan

Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah

seluruh user yang terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali

penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan merupakan fitur khusus

untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam

sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai

Pengguna, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol

aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Dokumen Pengadaan,


Gambar 164. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan

Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada

halaman tersebut pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat

dokumen dan mengunduhnya. Jika pengguna ingin melakukan revisi,

maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing dokumen, lalu

pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut

105

diunggah, dan hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap

dokumen tersebut yang dapat melakukan revisi dokumen pengadaan.

4. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia, PPK, PPHP dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang

dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Serah Terima yang dibuat

oleh PPHP. Jika hasil monitoring pelaksanaa pekerjaan PPK diterima oleh

PPHP, maka PPHP akan membuat BAST, dan jika ditolak maka PPK akan

menerima notifikasi dan akan meneruskan laporan tersebut ke

PA/KPA/Kasatker. PA/KPA/Kasatker akan menerima laporan hasil

monitoring pekerjaan tersebut. Berikut tampilan halaman pada proses

monitoring pelaksanaan pekerjaan.

a. Tarik Data SPBJ & Kontrak

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil

Pelelangan dan meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima

notifikasi. Untuk melihat detail pelaksanaan pekerjaan, login sebagai

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan

Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih

tab SPPBJ & Data Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 165. Halaman Detail Tarik Data SPPBJ dan Kontrak

106

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia masuk ke halaman detail

SPPBJ dan Kontrak, selanjutnya klik tombol Tarik Data SPPBJ atau

Tarik Data Kontrak untuk menarik data kemudian klik tombol aksi

Simpan, maka Data SPPBJ atau Data Kontrak akan tersimpan ke

dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 166. Tarik Data SPPBJ SPSE

Gambar 167. Tarik Data Kontrak SPSE

107

Gambar 168. Berhasil Tarik Data SPPBJ dan Kontrak SPSE

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia menarik data SPPBJ dan

Kontrak, maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat mengunggah

dokumen SPPBJ dan Kontrak. Selain Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia,

pengguna lain yang terlibat dalam paket pengadaan tersebut juga dapat

melakukan unggah dokumen SPPBJ dan Kontrak. Untuk mengunggah

dokumen SPPBJ dan Kontrak, klik tombol Upload File SPPBJ atau

Upload File Kontrak → pilih Choose File → pilih Simpan, maka

dokumen SPPBJ dan Kontrak akan tersimpan ke dalam database SIPP.

Tampilan halaman seperti di bawah ini

Gambar 169. Upload File SPPBJ

108

Gambar 170. Upload File Kontrak

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah dokumen SPPBJ

dan Kontrak, maka akan muncul tombol Ubah SPPBJ atau Ubah

Kontrak. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat menarik kembali data

SPPBJ atau Kontrak dengan cara klik tombol Ubah SPPBJ atau Ubah

Kontrak → pilih data SPPBJ atau Kontrak, kemudian klik tombol aksi

Simpan, maka Data SPPBJ atau Data Kontrak terbaru akan tersimpan

ke dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 171. Halaman Detail Data SPPBJ dan Kontrak Setelah Dokumen di Unggah

109

b. Edit Komposisi Personil Inti

Untuk mengubah data Personil Inti, login sebagai Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik

tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Edit Personil,


Gambar 172. Halaman Komposisi Personil Inti

Pada halaman Komposisi Personil Inti terdapat tombol Tambah

Komposisi Personil, tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk

menambah komposisi Personil Inti, klik tombol Tambah Komposisi

Personil, maka tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 173. Form Tambah Komposisi Personil Inti

110

Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :

1. Isi Tenaga Ahli

2. Isi Jumlah

3. Pilih Pendidikan

4. Isi Keahlian

5. Isi Pengalaman

6. Isi Billing Rate

7. Pilih Satuan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti

Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan data

Komposisi Personil Inti akan bertambah dalam tabel, tampilan halaman


Gambar 174. Berhasil Tambah Komposisi Personil Inti

Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Personil Inti, klik tombol

aksi Edit → isi form Edit Komposisi Personil Inti → klik Simpan,


111

Gambar 175. Edit Komposisi Personil Inti

Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Hapus

→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data

dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan halaman


Gambar 176. Hapus Data Komposisi Personil Inti

112

Gambar 177. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti

Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Personil Inti, klik

tombol Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 178. Detail Data Komposisi Personil Inti

Pada halaman detail data Komposisi Personil Inti, terdapat tabel Daftar

Personil Inti. Jumlah personil inti yang terdapat pada tabel tersebut

sesuai dengan jumlah personil inti yang dimasukkan pada data

Komposisi Personil Inti sebelumnya. Untuk menghapus jumlah Personil

Inti, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik

tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Tidak untuk

batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

113

Gambar 179. Hapus Data Personil Inti

Sedangkan untuk mengubah data Personil Inti, klik tombol aksi Edit,


Gambar 180. Form Edit Personil Inti

114

Keterangan pengisian form Edit Personil Inti :

1. Isi Nama (*Wajib Diisi)

2. Isi NPWP (*Wajib Diisi)

3. Isi NIK (*Wajib Diisi)

4. Isi Gelar Depan

5. Isi Gelar Belakang (*Wajib Diisi)

6. Pilih Jenis Kelamin

7. Isi Alamat (*Wajib Diisi)

8. Isi Tempat Lahir (*Wajib Diisi)

9. Isi Tanggal Lahir (*Wajib Diisi)

10. Unggah Foto dalam komputer/laptop

11. Pilih Pendidikan

12. Isi Jurusan (*Wajib Diisi)

13. Unggah Curriculum Vitae dalam komputer/laptop

14. Isi Posisi (*Wajib Diisi)

15. Pilih Status Pegawai (*Wajib Diisi)

16. Isi Billing Rate (Rupiah) (*Wajib Diisi)

17. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)

18. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)

19. Pilih Simpan untuk menyimpan data personil inti

20. Pilih Cek Validasi Personil untuk melakukan validasi personil inti

21. Pilih Kembali untuk batal menambah data personil inti

Sebelum menyimpan perubahan data Personil Inti, Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia harus melakukan cek validasi personil terlebih dahulu .

Untuk melakukan cek validasi personil, klik tombol Cek Validasi

Personil, maka sistem akan mengecek NIK, NPWP dan Durasi Kerja

Personil Inti tidak boleh sama dengan data Personil Inti di paket lain.

Jika data Personil Inti tidak ada dalam paket lain, maka data Personil

Inti bisa langsung disimpan dengan klik tombol Simpan, maka tampil


115

Gambar 181. Daftar Personil Inti Setelah Data Diperbarui

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Personil

Inti dengan klik tombol Tambah Personill Inti, lalu Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia akan mengisi kembali form Tambah Personil Inti dan

menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data Personil Inti

diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat melakukan finalisasi

terhadap data tersebut dengan klik tombol Finalisasi Personil Inti,


Gambar 182. Finalisasi Data Personil Inti

116

Gambar 183. Berhasil Finalisasi Personil Inti

Untuk melihat detail Personil Inti, klik tombol Detail, maka akan


Gambar 184. Detail Personil Inti

Setelah data Personil Inti di finalisasi, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia

bisa mengubah kembali data Personil Inti dengan mencentang Ubah

117

Personil pada Daftar Personil Inti, kemudian Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan menghapus data Personil

Inti yang sudah ada dan melakukan finalisasi kembali untuk

menyimpannya ke dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 185. Ubah Personil Inti

c. Edit Komposisi Peralatan Utama

Untuk mengubah data Peralatan Utama, login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan

→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Edit

Personil → pilih tab Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil


118

Gambar 186. Halaman Komposisi Peralatan Utama

Pada halaman Komposisi Peralatan Utama terdapat tombol Tambah

Komposisi Peralatan, tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk

menambah komposisi Peralatan Utama, klik tombol Tambah

Komposisi Peralatan, maka tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 187. Form Tambah Komposisi Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :

1. Pilih Kategori

2. Pilih Sub Kategori

3. Isi Jenis

4. Isi Jumlah

5. Isi Kapasitas

6. Isi Satuan

7. Pilih Kepemilikan

119

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama

Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan data

komposisi Peralatan Utama akan bertambah dalam tabel, tampilan


Gambar 188. Berhasil Tambah Komposisi Peralatan Utama

Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Peralatan Utama, klik

tombol aksi Edit → isi form Edit Komposisi Peralatan Utama → klik


Gambar 189. Edit Komposisi Peralatan Utama

Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi


120



Gambar 190. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

Gambar 191. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Peralatan Utama, klik

tombol Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

121

Gambar 192. Detail Data Komposisi Peralatan Utama

Pada halaman detail data Komposisi Peralatan Utama, terdapat tabel

Daftar Peralatan Utama. Jumlah Peralatan Utama yang terdapat pada

tabel tersebut sesuai dengan jumlah Peralatan Utama yang

dimasukkan pada data Komposisi Peralatan Utama sebelumnya. Untuk

menghapus jumlah Peralatan Utama, klik tombol aksi Hapus →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus

dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan


Gambar 193. Hapus Data Peralatan Utama

Sedangkan untuk mengubah data Peralatan Utama, klik tombol aksi

Edit, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

122

Gambar 194. Form Edit Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Edit Peralatan Utama :

1. Isi Merek (*Wajib Diisi)

2. Isi Model (*Wajib Diisi)

3. Isi Nomor Seri (*Wajib Diisi)

4. Isi Nomor Mesin (*Wajib Diisi)

5. Isi Nomor Polisi (*Wajib Diisi)

6. Pilih Badan Usaha Pemilik (*Wajib Diisi)

7. Isi Keterangan (*Wajib Diisi)

8. Unggah Foto dalam komputer/laptop

9. Unggah File Pendukung dalam komputer/laptop

10. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)

11. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)

12. Pilih Simpan untuk menyimpan data peralatan utama

123

13. Pilih Kembali untuk batal menambah data peralatan utama

Gambar 195. Daftar Peralatan Utama Setelah Data Diperbarui

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Peralatan

Utama dengan klik tombol Tambah Peralatan Utama, lalu Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia akan mengisi kembali form Tambah Peralatan

Utama dan menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data

Peralatan Utama diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat

melakukan finalisasi terhadap data tersebut dengan klik tombol

Finalisasi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 196. Finalisasi Data Peralatan Utama

124

Gambar 197. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama

Untuk melihat detail Peralatan Utama, klik tombol Detail, maka akan


Gambar 198. Detail Peralatan Utama

125

Setelah data Peralatan Utama di finalisasi, Pejabat Pengadaan

(PP)/Panitia bisa mengubah kembali data Peralatan Utama dengan

mencentang Ubah Peralatan pada Daftar Peralatan Utama, kemudian

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan

menghapus data Peralatan Utama yang sudah ada dan melakukan

finalisasi kembali untuk menyimpannya ke dalam database SIPP.

Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 199. Ubah Peralatan Utama

d. Upload SPMK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia memperbarui data Personil Inti

dan Peralatan Utama, maka sistem akan mengirim notifikasi kepada

PPK, kemudian PPK bisa menerbitkan SPMK. Untuk menerbitkan

SPMK, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan

→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Upload

SPMK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

126

Gambar 200. Detail SPMK Sebelum Diterbitkan

Setelah PPK masuk ke halaman detail SPMK, selanjutnya klik tombol

Upload SPMK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 201. Isi Form Upload SPMK

Keterangan pengisian form Upload SPMK oleh PPK:

1. Isi No SPMK

2. Isi Tanggal Mulai Pekerjaan (*Wajib Diisi)

3. Isi Durasi Pekerjaan


5. Isi Keterangan

6. Pilih Upload untuk mengunggah dokumen SPMK

7. Pilih Kembali untuk batal mengunggah dokumen SPMK

127

Gambar 202. Berhasil Menerbitkan SPMK

Setelah PPK menerbitkan SPMK, maka data Personil Inti dan Peralatan

Utama tidak bisa diubah lagi. Untuk mengunduh file SPMK, klik tombol

Unduh disamping nama dokumen SPMK maka dokumen akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

e. Addendum Kontrak

Untuk membuat Addendum Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu

SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada

nama paket → pilih tab Addendum Kontrak, maka akan tampil


Gambar 203. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Addendum Kontrak

128

Setelah PPK masuk ke halaman detail Addendum Kontrak, selanjutnya

klik tombol Buat Addendum Kontrak, maka akan tampil halaman


Gambar 204. Isi Form Buat Addendum Kontrak

Keterangan pengisian form Buat Addendum Kontrak oleh PPK:

1. Isi Tanggal Addendum

2. Isi Nomor Addendum

3. Isi Nilai Kontrak

4. Isi Durasi Kontrak

5. Isi Durasi Pelaksanaan Pekerjaan

6. Isi Alasan Perubahan


8. Pilih Submit untuk membuat Addendum Kontrak

9. Pilih Close untuk batal membuat Addendum Kontrak

129

Gambar 205. Berhasil Membuat Addendum Kontrak

Setelah data Addendum Kontrak tersimpan, PPK dapat membuat revisi

dengan klik tombol Buat Addendum Kontrak, kemudian PPK mengisi

form Buat Addendum Kontrak kembali, dan menyimpannya ke dalam

database SIPP. Data perubahan histori Addendum Kontrak akan

bertambah dan tercatat dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh

dokumen pendukung Addendum Kontrak, klik tombol Unduh

disamping nama dokumen Addendum Kontrak maka dokumen akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman


130

Gambar 206. Berhasil Menambah Data Addendum Kontrak

f. Pinalti Vendor

Untuk membuat Pinalti Vendor, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama

paket → pilih tab Pinalti Vendor, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 207. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Pinalti Vendor

131

Setelah PPK masuk ke halaman detail Pinalti Vendor, selanjutnya klik

tombol Buat Pinalti Vendor, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 208. Isi Form Buat Pinalti Vendor

Keterangan pengisian form Buat Pinalti Vendor oleh PPK:

1. Isi Waktu Pinalti

2. Isi Nomor Surat

3. Isi Biaya Pinalti

4. Isi SCM 1

5. Unggah File Pendukung SCM 1 dalam komputer/laptop

6. Isi SCM 2


8. Isi SCM 3


10. Isi Alasan Pinalti

132

11. Isi Tindakan Pinalti

12. Unggah File Pendukung Pinalti dalam komputer/laptop

13. Pilih Submit untuk membuat Pinalti Vendor

14. Pilih Close untuk batal membuat Pinalti Vendor

Gambar 209. Berhasil Membuat Pinalti Vendor

Setelah data Pinalti Vendor tersimpan, PPK dapat membuat revisi

dengan klik tombol Revisi Pinalti Vendor, kemudian PPK mengisi form

Pinalti Vendor kembali, dan menyimpannya ke dalam database SIPP.

Data perubahan histori Pinalti Vendor akan bertambah dan tercatat

dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh dokumen pendukung

Pinalti Vendor, klik tombol Unduh disamping nama dokumen Pinalti

Vendor maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

133

Gambar 210. Berhasil Menambah Data Pinalti Vendor

g. Serah Terima Pekerjaan

Setelah seluruh proses pelaksanaan pekerjaan selesai, maka PPHP

dapat membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk membuat

BAST, login sebagai PPHP, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan

→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Serah

Terima Pekerjaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

134

Gambar 211. Detail Serah Terima Pekerjaan Sebelum BAST diunggah

PPK dapat mengunduh template file BAST di aplikasi dengan klik

tombol Download Template BAST, maka template BAST akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Untuk menerima hasil

pekerjaan, pilih Terima atau Tolak → kemudian klik tombol Choose

File untuk mengunggah dokumen BAST → klik tombol Simpan.

Setelah BAST berhasil dibuat, maka status pekerjaan menjadi

DITERIMA atau DITOLAK. Untuk mengunduh dokumen BAST, klik

tombol Unduh disamping nama dokumen BAST maka dokumen akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman


Gambar 212. Detail Serah Terima Pekerjaan (Status Pekerjaan Diterima)

135

h. Akses Dokumen Pengadaan

Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah

seluruh user yang terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali

penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan merupakan fitur khusus

untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam

sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai

Pengguna, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol

aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Dokumen Pengadaan,


Gambar 213. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada

halaman tersebut pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat

dokumen dan mengunduhnya. Jika pengguna ingin melakukan revisi,

maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing dokumen, lalu

pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut

diunggah, dan hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap

dokumen tersebut yang dapat melakukan revisi dokumen pengadaan.

136

5. PENGADUAN

Pada fitur pengaduan ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi

Pengelolaan Pelelangan bisa melakukan laporan pengaduan terhadap

kecurangan maupun hal-hal yang sifatnya melaporkan suatu pihak.

Laporan pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab

Terlapor yang sesuai dengan pengaduan, kemudian Penanggung Jawab

Terlapor akan melakukan tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut.

Berikut tampilan halaman pada proses laporan pengaduan.

a. Membuat Laporan Pengaduan

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Pengaduan → List Pengaduan → klik tombol Buat Pengaduan, maka


Gambar 214. Buat Laporan Pengaduan

137

Gambar 215. Isi Form Laporan Pengaduan

Keterangan pengisian form Laporan Pengaduan :

1. Isi Nama Pengaduan

2. Isi Pokok Permasalahan

3. Isi Bertanggung Jawab

4. Isi Instansi Pelapor

5. Isi Tanggal Proses

6. Isi Keterangan

7. Pilih File dalam komputer/laptop

8. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih

dari satu

9. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan pengaduan

10. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan pengaduan

Setelah laporan pengaduan berhasil dibuat maka status laporan

pengaduan menjadi PENDING. Untuk melihat detail laporan

pengaduan, klik tombol Detail atau klik Deskripsi pengaduan.

Tampilan halaman seperti di bawah ini.

138

Gambar 216. Daftar Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)

Gambar 217. Detail Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)

b. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor

Setelah pengguna membuat laporan pengaduan, maka laporan

pengaduan tersebut akan masuk ke PPML dan PPML akan meneruskan

laporan pengaduan tersebut kepada Penanggung Jawab terlapor terkait.

Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai PPML, pilih

menu SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail /

Deskripsi pengaduan → klik Assign PJ → pilih PJ Terlapor → klik

Submit. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

139

Gambar 218. Daftar Laporan Pengaduan PPML

Gambar 219. Detail Laporan Pengaduan PPML

140

Gambar 220. Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 221. Berhasil Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor

c. Melakukan Tindak Lanjut

Setelah PPML meneruskan laporan pengaduan kepada Penanggung

Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan melakukan

tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Untuk menindak lanjuti

laporan pengaduan, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih

menu SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail /

Deskripsi pengaduan → klik Ubah Status → isi Status → isi

Keterangan→pilih Dokumen Pendukung → klik Simpan. Tampilan


141

Gambar 222. Daftar Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor (Status

Pending)

Gambar 223. Detail Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 224. Isi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan oleh Penanggung Jawab

Terlapor

142

Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ

terlapor:

1. Pilih Status laporan pengaduan

2. Isi Keterangan tindak lanjut laporan pengaduan

3. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop

4. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih

dari satu

5. Pilih Simpan untuk menyimpan tindak lanjut laporan pengaduan

6. Pilih Tutup untuk membatalkan tindak lanjut laporan pengaduan

Jika status laporan pengaduan SEDANG PROSES, maka Penanggung

Jawab terlapor bisa melakukan tindak lanjut kembali terhadap laporan

pengaduan tersebut, atau Penanggung Jawab terlapor bisa

menyelesaikan laporan pengaduan dengan mengubah status laporan

menjadi SELESAI. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 225. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Laporan Pengaduan (Status

Sedang Proses)

143

Gambar 226. Mengubah Status Laporan Pengaduan Menjadi Selesai

Gambar 227. Penanggung Jawab Terlapor Menyelesaikan Laporan Pengaduan

Pada detail laporan pengaduan, pengguna dapat melihat status

laporan, dan juga pengguna dapat mengunduh lampiran dokumen

pendukung yang diunggah oleh Penanggung Jawab terlapor dengan

cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop.

144

6. REFERENSI PEKERJAAN

Pada fitur referensi pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah PPK dan

Penyedia. Setelah seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka PPK

berkewajiban untuk menyediakan surat referensi pekerjaan bagi penyedia

barang/jasa. PPK akan mengunggah data referensi pekerjaan ke dalam

sistem, kemudian penyedia akan mengunduh data referensi pekerjaan

tersebut. PPK bisa mengunggah data referensi pekerjaan tersebut jika

paket SPSE telah di mapping. Berikut tampilan halaman pada proses

mengunggah dan mengunduh referensi pekerjaan.

a. Mengunggah Dokumen Referensi Pekerjaan

Untuk mengunggah dokumen referensi pekerjaan, login sebagai PPK,

pilih menu SIPP → Referensi Pekerjaan → klik Unggah Referensi

pada salah satu paket yang telah di mapping, kemudian pilih

dokumen dan beri rating untuk Referensi Perusahaan dan Referensi

Personil, dan klik tombol Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 228. Mengunggah Data Referensi Pekerjaan

145

Gambar 229. Mengisi Data Referensi Pekerjaan

Keterangan pengisian Referensi Pekerjaan oleh PPK :

1. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi

perusahaan

2. Beri Rating pada perusahaan

3. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi

personil

4. Beri Rating pada personil

5. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi lainnya

6. Pilih Simpan untuk menyimpan referensi pekerjaan

Setelah data diunggah, PPK bisa mengunduh atau mengubah data

referensi pekerjaan tersebut. Untuk mengubah data Referensi

Pekerjaan, klik tombol Ubah Referensi, maka PPK bisa mengunggah

dokumen dan memberi rating kembali pada perusahaan, personil dan

data lainnya dalam paket pengadaan terkait. Tampilan halaman setelah

referensi pekerjaan berhasil di unggah seperti di bawah ini.

146

Gambar 230. Berhasil Menambah Referensi Pekerjaan

b. Mengunduh Dokumen Referensi Pekerjaan

Setelah PPK mengunggah dokumen Referensi Pekerjaan, maka

Penyedia terkait bisa mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan

tersebut. Untuk mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan, login

sebagai Penyedia, pilih menu Referensi Pekerjaan → klik Unduh

Referensi maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 231. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia

147

Gambar 232. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia

Setelah sistem masuk ke halaman detail Referensi Pekerjaan, pada

halaman tersebut Penyedia dapat melihat daftar dokumen Referensi

Pekerjaan dan mengunduhnya. Untuk mengunduh dokumen Referensi

Pekerjaan, klik tombol aksi Unduh pada masing-masing data referensi

atau Penyedia bisa klik tombol Unduh Seluruh Dokumen untuk

mengunduh seluruh dokumen, maka dokumen akan otomatis

tersimpan ke dalam komputer/laptop dalam bentuk format dokumen

arsip (.zip).

7. Konsultasi Pengadaan

Pada fitur konsultansi pengadaan seluruh pengguna yang ada dalam

proses pengadaan bisa melakukan konsultansi kepada Penanggung Jawab

terlapor yang ditunjuk oleh Admin SIULP Pusat (PIC) yang mengelola

pengadaan terkait terhadap masalah-masalah yang mungkin ditemukan.

Berikut tampilan halaman pada proses konsultansi pengadaan.

a. Membuat Konsultansi

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Konsultansi Pengadaan → klik tombol Tambah Konsultansi, maka


148

Gambar 233. Tambah Konsultansi Pengadaan

Gambar 234. Isi Form Tambah Konsultansi Pengadaan

Keterangan pengisian form Tambah Konsultansi Pengadaan:

1. Isi Judul konsultansi

2. Isi Konsultansi


4. Pilih Submit untuk menambah konsultansi

5. Pilih Tutup untuk membatalkan konsultansi

Setelah konsultansi berhasil dibuat maka status konsultansi menjadi

PENDING. Untuk melihat detail konsultansi pengadaan, klik tombol

Detail, tampilan halaman seperti di bawah ini.

149

Gambar 235. Daftar Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)

Gambar 236. Detail Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)


Setelah pengguna membuat konsultansi, maka daftar konsultansi

tersebut akan masuk ke PIC (Admin SIULP Pusat) dan PIC akan

meneruskan konsultansi tersebut kepada Penanggung Jawab Terlapor

terkait. Untuk meneruskan konsultansi, login sebagai Admin SIULP

Pusat, pilih menu SIPP → Konsultansi Pengadaan → klik Assign

Konsultan → pilih Konsultan → klik Submit. Tampilan halaman


150

Gambar 237. Daftar Konsultansi Pengadaan Admin SIULP Pusat

Gambar 238. Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor

151

Gambar 239. Berhasil Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab

Terlapor

c. Menjawab Konsultansi

Setelah PIC (Admin SIULP Pusat) meneruskan konsultansi kepada

Penanggung Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan

menjawab konsultansi tersebut. Untuk menjawab konsultansi, login

sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih menu SIPP → Konsultansi

Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih Lampiran File →

klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 240. Daftar Konsultansi Pengadaan PJ Terlapor

152

Gambar 241. Isi Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Penanggung Jawab

Terlapor

Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh PJ

Terlapor :

1. Isi Tanggapan konsultansi

2. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop

3. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi

4. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi

Setelah jawaban konsultansi disimpan, Penanggung Jawab terlapor

bisa memberi tanggapan kembali terhadap konsultansi tersebut, atau

Penanggung Jawab terlapor bisa langsung menyelesaikan konsultansi

tersebut tanpa menunggu balasan tanggapan dari Pengguna dengan

cara centang Selesai pada detail konsultansi → isi Tanggapan → pilih

Lampiran File → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

153

Gambar 242. Penanggung Jawab Terlapor Berhasil Menambah Tindaklanjut

Konsultansi

d. Menerima dan Membalas Tanggapan Konsultansi

Setelah Penanggung Jawab terlapor menjawab konsultansi, maka

Pengguna akan menerima tanggapan tersebut. Untuk membalas

tanggapan konsultansi, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih

Lampiran File → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 243. Balas Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Pengguna

154

Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh

Pengguna:

1. Isi Tanggapan konsultansi

2. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop

3. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi

4. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi

Setelah jawaban konsultansi disimpan, Pengguna bisa memberi

tanggapan kembali terhadap konsultansi tersebut, atau Pengguna bisa

menyelesaikan konsultansi jika jawaban yang diberikan oleh

Penanggung Jawab terlapor sudah menjawab permasalahan-

permasalah yang ada dengan cara centang Selesai pada detail

konsultansi → isi Tanggapan → pilih Lampiran File → klik Simpan,

maka tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 244. Pengguna Menyelesaikan Konsultansi Pengadaan

e. Menutup Konsultansi

Setelah Pengguna menyelesaikan konsultansi, maka Admin SIULP

Pusat (PIC) bisa menutup konsultansi tersebut. Untuk menutup

konsultansi, login sebagai Admin SIULP Pusat, pilih menu SIPP →

Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ klik Tutup Konsultansi →

155

muncul confirmation screen → klik Ya. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 245. Admin SIULP Pusat Menutup Konsultansi Pengadaan

Gambar 246. Pilih Tombol Tutup Konsultansi

156

Gambar 247. Berhasil Menutup Konsultansi Pengadaan

Jika Pengguna belum menyelesaikan konsultansi maka tombol Tutup

Konsultansi pada halaman detail Konsultansi Pengadaan tidak akan

muncul. Setelah konsultansi tersebut ditutup oleh Admin SIULP Pusat,

maka status Konsultansi Pengadaan menjadi Closed.

8. DAFTAR HITAM

Fitur Daftar Hitam digunakan untuk melakukan proses pengajuan usulan

Daftar Hitam dari daftar Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan

paket. Pengguna yang terlibat dalam Daftar Hitam ini adalah PPK/Pejabat

Pengadaan, Penyedia, PA/KPA/Kasatker, dan APIP. PPK/Pejabat

Pengadaan (PP) akan membuat usulan Daftar Hitam. Jika Penyedia

keberatan, maka penyedia akan membuat surat keberatan terhadap

penetapan Daftar Hitam, kemudian PA/KPA/Kasatker akan

merekomendasikan ke APIP, lalu APIP akan melakukan pemeriksaan. Jika

surat keberatan tidak disetujui oleh APIP maka PA/KPA/Kasatker akan

menetapkan sanksi dan mencantumkan Penyedia ke dalam Daftar Hitam.

Jika surat keberatan disetujui oleh APIP maka penyedia tidak dikenakan

sanksi untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam. Berikut tampilan

halaman pada proses pengajuan usulan Daftar Hitam.

157

a. Membuat Daftar Hitam

Untuk membuat usulan daftar hitam, login sebagai PPK/Pejabat

Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Daftar Hitam → klik tombol

Tambah Daftar Hitam, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 248. Tambah Usulan Daftar Hitam

Gambar 249. Isi Form Tambah Daftar Hitam

Keterangan pengisian form Tambah Daftar Hitam :

1. Pilih Nama Penyedia Layanan

2. Nama Paket akan terisi otomatis

3. NPWP akan terisi otomatis

4. Alamat akan terisi otomatis

158


6. Pilih Simpan untuk menambah usulan daftar hitam

7. Pilih Tutup untuk membatalkan usulan daftar hitam

Setelah usulan Daftar Hitam berhasil dibuat maka status Daftar Hitam

menjadi PENDING. Untuk melihat detail Daftar Hitam, klik tombol

Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 250. List Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)

Gambar 251. Detail Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)

b. Penyedia Menerima Usulan Daftar Hitam

Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam,

maka Penyedia yang dilaporkan tersebut akan menerima notifikasi.

159

Untuk melihat notifikasi tersebut, login sebagai Penyedia, pilih menu

Notifikasi → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan


Gambar 252. List Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)

Gambar 253. Detail Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)

Pada halaman detail Daftar Hitam, Penyedia boleh mengajukan

keberatan atau menyetujui usulan Daftar Hitam tersebut. Untuk

melakukan pengajuan keberatan, klik tombol Keberatan kemudian isi

keterangan dan lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan


160

Gambar 254. Pengajuan Keberatan dari Penyedia

Keterangan pengisian form Pengajuan Keberatan oleh Penyedia :

1. Isi Keterangan keberatan usulan daftar hitam

2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop

3. Pilih Simpan untuk mengajukan keberatan usulan daftar hitam

4. Pilih Tutup untuk membatalkan keberatan usulan daftar hitam

Setelah Penyedia melakukan pengajuan keberatan, maka status usulan

Daftar Hitam menjadi KEBERATAN, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 255. Berhasil Mengajukan Keberatan

161

Untuk menyetujui usulan Daftar Hitam, klik tombol Setuju kemudian

isi keterangan dan lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan


Gambar 256. Penyedia Menyetujui Usulan Daftar Hitam

Keterangan pengisian form Pengajuan Setuju oleh Penyedia :

1. Isi Keterangan menyetujui usulan daftar hitam

2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop

3. Pilih Simpan untuk menyetujui usulan daftar hitam

4. Pilih Tutup untuk membatalkan persetujuan usulan daftar hitam

Setelah Penyedia menyetujui usulan Daftar Hitam, maka status usulan

Daftar Hitam menjadi SETUJU, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 257. Berhasil Menyetujui Usulan Daftar Hitam

162

c. Meminta Rekomendasi APIP

Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam,

maka usulan tersebut akan masuk ke PA/KPA/Kasatker untuk

meminta rekomendasi kepada APIP. Untuk melihat detail Daftar Hitam,

login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Daftar Hitam →

klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 258. Detail Daftar Hitam PA/KPA/Kasatker

Pada detail Daftar Hitam, PA/KPA/Kasatker dapat melihat status

Daftar Hitam, termasuk keterangan keberatan atau terima usulan dari

Penyedia. PA/KPA/Kasatker juga dapat mengunduh lampiran dokumen

pendukung yang diunggah oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan

Penyedia dengan cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan

tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk

meminta rekomendasi ke APIP, klik tombol Minta Rekomendasi → klik

tombol Ya, tampilan halaman seperti di bawah ini.

163

Gambar 259. Minta Rekomendasi ke APIP

Gambar 260. Berhasil Minta Rekomendasi ke APIP

d. Memberi Rekomendasi

Selanjutnya APIP akan melakukan pemeriksaan terhadap usulan

Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari saksi. Untuk memberi

rekomendasi, login sebagai APIP, pilih menu SIPP → Daftar Hitam →

klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

164

Gambar 261. Detail Daftar Hitam APIP

Pada detail Daftar Hitam, APIP dapat melihat status Daftar Hitam,

termasuk keterangan keberatan atau terima usulan dari Penyedia. APIP

juga dapat mengunduh lampiran dokumen pendukung yang diunggah

oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia dengan cara klik nama

Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop.

Untuk memberi rekomendasi kepada PA/KPA/Kasatker untuk

menetapkan keputusan atas usulan Daftar Hitam, klik tombol Beri

Rekomendasi, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 262. Apip Memberi Alasan Rekomendasi ke PA/KPA/Kasatker

Keterangan pengisian form Beri Alasan Rekomendasi oleh APIP :

165

1. Pilih Setuju atau Tidak untuk menyetujui usulan Daftar Hitam

2. Isi Alasan untuk memberi rekomendasi usulan Daftar Hitam


4. Pilih Simpan untuk menyimpan rekomendasi usulan Daftar Hitam

5. Pilih Tutup untuk membatalkan rekomendasi usulan Daftar Hitam

Jika APIP menyetujui usulan Daftar Hitam maka status usulan Daftar

Hitam menjadi DISETUJUI dan jika APIP tidak menyetujui maka status

usulan Daftar Hitam menjadi TIDAK DISETUJUI, tampilan halaman


Gambar 263. Status Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP

e. Penetapan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker

Proses selanjutnya adalah penetapan sanksi terhadap usulan Daftar

Hitam berdasarkan keputusan dari APIP. Untuk menetapkan status

Daftar Hitam, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP →

Daftar Hitam → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan


166

Gambar 264. Detail Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP

Jika usulan Daftar Hitam disetujui, maka PA/KPA/Kasatker akan

menetapkan sanksi. Untuk menetapkan sanksi, klik tombol Blacklist,

maka akan muncul tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 265. Penetapan Sanksi

Keterangan pengisian form Tambahkan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Masa Berlaku sanksi

2. Tentukan Sampai batas waktu masa berlaku sanksi


4. Pilih Simpan untuk menyimpan penetapan sanksi

167

5. Pilih Tutup untuk membatalkan penetapan sanksi

Setelah PA/KPA/Kasatker memasukkan SK Penetapan Sanksi dan

masa berlaku sanksi, sistem akan kembali ke List Daftar Hitam dengan

status Daftar Hitam tersebut berubah menjadi TAYANG. Tampilan


Gambar 266. Detail Daftar Hitam Setelah Ditetapkan Sanksi (Status Tayang)

Jika usulan Daftar Hitam tidak disetujui oleh APIP, maka

PA/KPA/Kasatker akan akan mengumumkan tidak kena sanksi. Untuk

menetapkan status, klik tombol Tidak di Blacklist, kemudian sistem

akan kembali ke List Daftar Hitam dengan status usulan Daftar Hitam

tersebut berubah menjadi TIDAK KENA SANKSI. Tampilan halaman


168

Gambar 267. Detail Daftar Hitam Status Tidak Kena Sanksi

9. KASUS HUKUM

Pada fitur Kasus Hukum ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem

Informasi Pengelolaan Pelelangan bisa melaporkan Kasus Hukum yang

muncul selama proses pengadaan berlangsung. Laporan Kasus Hukum

tersebut tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab Terlapor

yang sesuai dengan Kasus Hukum, kemudian Penanggung Jawab Terlapor

akan melakukan tindak lanjut atas laporan Kasus Hukum tersebut.

Selanjutnya Penanggung Jawab Terlapor melaporkan hasil tindak

lanjutnya kepada Admin SIULP Pusat (PIC) Kasus Hukum, dan Admin

SIULP Pusat (PIC) pengaduan menutup laporan Kasus Hukum tersebut.

Berikut tampilan halaman pada proses laporan Kasus Hukum.

a. Membuat Laporan Kasus Hukum

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Kasus

Hukum → klik tombol Tambah Kasus Hukum, maka akan tampil


169

Gambar 268. Tambah Kasus Hukum

Gambar 269. Isi Form Tambah Kasus Hukum

Keterangan pengisian form Tambah Kasus Hukum:

1. Isi Nama Kasus Hukum

2. Isi Bertanggung Jawab

3. Isi Instansi Pelapor

4. Isi Pokok Permasalahan

5. Isi Tanggal Proses

6. Isi Keterangan


8. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan kasus hukum

170

9. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan kasus hukum

Setelah laporan kasus hukum berhasil dibuat maka status laporan

kasus hokum menjadi PENDING. Untuk melihat detail laporan kasus

hukum, klik tombol Detail. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 270. Daftar Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)

Gambar 271. Detail Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)


Setelah pengguna membuat laporan kasus hukum, maka laporan

kasus hukum tersebut akan masuk ke PPML dan PPML akan

meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Penanggung Jawab

terlapor terkait. Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai

PPML, pilih menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik

171

Teruskan ke PJ → pilih PJ Terlapor → klik Simpan. Tampilan halaman


Gambar 272. Daftar Laporan Kasus Hukum PPML

Gambar 273. Detail Laporan Kasus Hukum PPML

Gambar 274. Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor

172

Gambar 275. Berhasil Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab

Terlapor

c. Melakukan Tindak Lanjut

Setelah PPML meneruskan laporan kasus hukum kepada Penanggung

Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan melakukan

tindak lanjut terhadap kasus hukum tersebut. Untuk menindak lanjuti

laporan kasus hukum, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih

menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik Ubah Status → isi

Status → isi Keterangan → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 276. Daftar Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor (Status

Pending)

173

Gambar 277. Detail Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 278. Update Status Kasus Hukum oleh Penanggung Jawab Terlapor

Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ

terlapor:

1. Pilih Status kasus hukum

2. Isi Keterangan status kasus hukum

3. Pilih Simpan untuk menyimpan update status kasus hukum

4. Pilih Tutup untuk membatalkan update status kasus hukum

Jika status kasus hukum pengaduan sudah SELESAI, maka

Penanggung Jawab terlapor bisa melakukan tindak lanjut kembali

terhadap laporan kasus hukum tersebut dengan mengubah status

174

laporan menjadi SEDANG PROSES. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 279. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Kasus Hukum (Status

Selesai)

Untuk mengubah kembali status kasus hukum yang sudah selesai, klik

Ubah Status → isi Status → isi Keterangan → klik Simpan. Maka

tampilan halaman detail status kasus hukum seperti di bawah ini.

Gambar 280. Penanggung Jawab Terlapor Mengubah Kembali Status Laporan

Kasus Hukum

Pada detail laporan kasus hukum, pengguna dapat melihat status

laporan, dan juga pengguna dapat mengunduh lampiran dokumen

175

pendukung yang diunggah oleh Penanggung Jawab terlapor dengan

cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop.

10. MANAJEMEN KATEGORI

Pada fitur Menejemen Kategori ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi

Pengelolaan Pelelangan bisa mengelola data dari kategori alat berat. Pengguna

dapat melihat detail kategori dan sub kategori, menambah, mengubah dan

menghapus data kategori alat berat. Untuk melihat daftar kategori yang telah

terdaftar dalam sistem, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Menejemen Kategori, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 281. Daftar Kategori Alat Berat

Pada halaman Daftar Kategori Alat Berat terdapat tombol Tambah Kategori

dan tombol Detail. Untuk menambah kategori alat, klik tombol Tambah

Kategori, kemudian isi Kategori dan tambahkan Sub Kategori, lalu klik

Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

176

Gambar 282. Tambah Kategori

Selanjutnya untuk melihat detail data Kategori Alat Berat, klik tombol

Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 283. Detail Kategori Alat Berat

Pada halaman detail Kategori Alat Berat, terdapat tombol Edit dan Hapus.

Untuk mengubah data Kategori Alat Berat, klik tombol Edit, kemudian

ubah Kategori dan tambahkan atau hapus Sub Kategori, lalu klik

Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

177

Gambar 284. Edit Kategori

Untuk menghapus data Kategori Alat Berat, klik tombol aksi Hapus →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan

klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 285. Hapus Kategori



NIP. 196006151987032001

jakarta, 2. 3. di surat edaran umum · 2017-10-11 · pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa...

Documents