jakarta - direktorat jenderal kesatuan bangsa dan...
TRANSCRIPT
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2017
“OPTIMALISASI PERAN TIM TERPADU DALAM
PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH”
TEMA
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA SESUAI AMANAT
PEMBUKAAN UUD 1945 PADA ALINEA KEDUA BERTUJUAN UNTUK
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT,
ADIL, DAN MAKMUR.
PADA ALINEA KEEMPAT DISEBUTKAN BAHWA NEGARA BERTUJUAN UNTUK
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
AMANAT KONSTITUSI TSB MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUGJAWAB KITA
SEBAGAI APARATUR PEMERITAH BERSAMA MASYARAKAT GUNA
MENCIPTAKAN KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH KHUSUSNYA DALAM
RANGKA MENGHADAPI ATHG BAIK DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM.
Dinamika Aktual Sosial, Politik dan Keamanan Saat Ini
2. Kebebasan Menyatakan Pendapat
yg Berlebihan melalui berbagai
media, dan meluasnya penggunaan
Medsos utk Agitasi, Provokasi dan
Propaganda Negatif, termasuk
berita HOAX.
1. Meningkatnya Aktivitas Kelompok
Islam Fundamentalis Yg Terus
Mengusung & Memperjuangkan
Penegakkan Syariah Islam &
Khilafah Islam, dgn tdk mengakui
Pancasila sbg Dasar Negara.
Dinamika Aktual Sosial, Politik dan Keamanan Saat Ini
4. Masih Adanya Potensi Konflik
Sosial yg Berlatar belakang
Ekososbud, SARA, Sengketa Batas
Wilayah dan Sengketa SDA.
Kab. Intan Jaya (Papua)
Kab. Kep. Morotai (Maluku Utara)
Kab. Takalar (Sulsel)
Kab. Tebo (Jambi)
3. Munculnya Konflik Sosial berlatar
belakang Politik Pasca Pilkada
serentak 2017
Konflik Mesuji Lampung
Penanganan Pengungsi Pasca Konflik Pelauw
Maluku dan Sampang Jatim, dll
1. Permasalahan Berkaitan dgn Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya(Poleksosbud), berjumlah 51 peristiwa konflik.
2. Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA, berjumlah 15 peristiwa konflik.3. Persetuan Antar Umat Beragama/SARA , berjumlah 2 peristiwa konflik.
JUMLAH PERISTIWA
KONFLIK TAHUN 2016
SEBANYAK 68 PERISTIWA KONFLIK
Makna Kehadiran Negara Dalam Penangaan Konflik Sosial
MEMBERIKAN JAMINAN CITA-CITA PEMBENTUKAN NKRI
DGN MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,
PENEGAKKAN & PEMENUHAN HAK ASASI MELALUI
UPAYA PENCIPTAAN SUASANA YG AMAN, TENTERAM,
DAMAI & SEJAHTERA
MEWUJUDKAN TUJUAN NKRI UTK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA INDONESIA YG TERDIRI ATAS
BERAGAM SUKU BANGSA, AGAMA DAN BUDAYA.
REGULASI KEBIJAKAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIKSOSIAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2TAHUN 2015 TENTANG PERATURANTINDAK LANJUT UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANGPENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN KOORDINASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI TINGKAT KAB/KOTA
TERCIPTA KETERPADUAN DAN SINERGISITAS DALAM MELAKUKAN
LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK
MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MENGOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, & MENGAWASI PENANGANAN
KONFLIK
MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK TENTANG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA
MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI
MERESPON SECARA CEPAT & MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK
MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI & PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI REKONSILIASI, REHABILITASI, & REKONSTRUKSI
PELAPORAN PELAKS GIAT
RENCANA AKSI TERPADU
MENTERI
GUBERNUR
BUP/WALKOT
PRESIDEN
MENTERI
MENTERI
MELALUI GUB
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKS
GIAT RENCANA AKSI TERPADU
MENTERI
GUBERNUR
NASIONAL
KAB/KOTA
HASIL EVALUASI DIJADIKAN BAHAN MASUKAN
PENYUSUNAN RA TERPADU BERIKUTNYA
UTK MENGEFEKTIFKAN
PELAKS LAPOR DAN
MONEV GIAT RENCANA
AKSI TERPADU
MENTERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
GUBERNUR
BUP/WALKOT
MEMBENTUK
DIKOORDINASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN
MENYAMPAIKAN SELURUH KEGIATAN
RENCANA AKSI TERPADU DI DAERAH
PELAPORAN DAN MONEV RENAKSI TERPADU PKS
(Pasal 18-21, Permendagri No.42/2015 ttg Pelaks
Koord PKS)
Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu PKS Tingkat Prov Thn 2016
SEKRETARIAT TIMDU
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT
NASIONAL
MELAKSANAKAN EVALUASI LAPORAN RENAKSI TERPADU PKS TINGKAT PROVINSI PERIODE TARGET B.12
Pemerintah Pusat Akan Memberikan Reward & Punishmet
MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
Penekanan Dalam Rangka Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Tingkatkan kinerja pelaksanaan tugas Timdu Penanganan
Konflik Sosial melalui implementasi Rencana Aksi
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Thn 2017
Bupati/Walikota merespon scr cepat & menyelesaikan
scr damai dgn melibatkan peran serta masy utk
melakukan langkah deteksi & cegah dini
Tingkatkan fasilitasi dan dukungan anggaran dari
pemerintah daerah utk pelaksanaan tugas Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial