jamak - lppm.waskita-dharma.ac.idlppm.waskita-dharma.ac.id/wp-content/uploads/2015/... · pembaca...

JAMAK

JURNAL ADMINISTRASI, MANAJEMEN, DAN KEPENDIDIKAN

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Stef. Alam Sutardjo, M.Si

Dewan Redaksi

Dr. Rulam Ahmadi (Tim Ahli)

M. Agus Syukron, S.Sos., M.Si (anggota)

Dra. Pudji Astuti, M.Si (anggota)

Desain Grafis

M. Khoirul Imron, S.Sos., S.Kom

Sekretariat

Lita Juniati, S.Sos

Sunadi, S.Sos

Eka Setyowati, S.Pd

Diterbitkan oleh

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Stisospol “Waskita Dharma” Malang

Alamat Redaksi

Kampus Stisospol “Waskita Dharma” Malang

Jl. Hamid Rusdi III/161 Malang

Telp/Fax. (0341) 323678

ISSN 2355-8466

CATATAN REDAKSI

Pembaca Jurnal Administrasi, Manajemen dan Kependidikan ( JAMAK ) yang

kami hormati, dewan redaksi telah mengevaluasi terbitan JAMAK Volume 4, Nomor 1,

Mei 2017.

Dalam edisi ini, redaksi menurunkan tujuh naskah di bidang administrasi, manajemen

dan kependidikan. Naskah pertama tulisan Deden Faturohman dengan judul Esensi

Keterbukaan Informasi Publik bagi Warga Negara di Indonesia pada Era Reformasi.

Naskah kedua tulisan Andika Hijrah Prasetyo dengan judul Strategi Public Relation

dalam Meningkatkan Pelayan pada Organisasi Publik. Naskah ketiga tulisan Joko

Isdianto dengan judul Educational Programs Through Technologies Use by Open and Distance

Learning System at Coastal Regions, Open Distance Learning Unit of Jember, East Java

Provience, Indonesia (Case Study at Open Distance Learning Unit of Jember, Indonesia). Naskah keempat tulisan Anita Tri Widiyawati dengan judul Pentingnya Kebijakan

dalam Pengembangan Koleksi pada Organisasi Perpustakaan. Naskah kelima tulisan

Novita Nurul Islami dengan judul Peningkatan Profesionalisme Kinerja Guru melalui

Supervisi Kepala Sekolah. Naskah keenam tulisan Dwi Nila Andriani dengan judul

Manajemen Pembelajaran pada Homeschooling (Studi Kasus di Homeschooling Kak

Seto Surabaya). Naskah ketujuh tulisan Widyo Pramono dengan judul Upaya

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui Pengalaman dalam Pelatihan

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada mitra redaksi yang merelakan waktu

dan pemikirannya untuk ikut serta dalam penyempurnaan penulisan naskah dalam jurnal

ini. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

membantu dalam diterbitkannya jurnal ini.

Dengan segala keterbatasan dalam penerbitan JAMAK Volume 4, Nomor 1, Mei

2017. Kami dengan terbuka menerima saran dan kritik demi membangun kesempurnaan

pada penerbitan jurnal berikutnya.

Redaksi

JAMAK JURNAL ADMINISTRASI, MANAJEMEN, DAN KEPENDIDIKAN

STISOSPOL “WASKITA DHARMA” MALANG

Volume 4, Nomor 1, Mei 2017

Daftar Isi

Halaman

1. Esensi Keterbukaan Informasi Publik bagi Warga Negara di Indonesia

pada Era Reformasi

Deden Faturohman ................................................................................................. 1 - 10

2. Strategi Public Relation dalam Meningkatkan Pelayan pada Organisasi

Publik

Andika Hijrah Prasetyo .................................................................................... 11 - 17

3. Educational Programs Through Technologies Use by Open and Distance

Learning System at Coastal Regions, Open Distance Learning Unit of Jember,

East Java Provience, Indonesia (Case Study at Open Distance Learning Unit of

Jember, Indonesia)

Joko Isdianto ...................................................................................................... 18 - 27

4. Pentingnya Kebijakan dalam Pengembangan Koleksi pada Organisasi

Perpustakaan

Anita Tri Widiyawati ........................................................................................ 28 - 35

5. Peningkatan Profesionalisme Kinerja Guru melalui Supervisi Kepala

Sekolah

Novita Nurul Islami ........................................................................................... 36 - 43

6. Manajemen Pembelajaran pada Homeschooling (Studi Kasus di

Homeschooling Kak Seto Surabaya) Dwi Nila Andriani.............................................................................................. 44 - 52

7. Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui Pengalaman

dalam Pelatihan

Widyo Pramono ................................................................................................. 53 - 59

ISSN: 2355-8466 JAMAK (Volume 4, Nomor 1, Mei 2017) | 1

ESENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI WARGA NEGARA

DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Deden Faturohman

Dosen DPK STISOSPOL Waskita Dharma Malang

[email protected]

Abstrak

Lembaga publik sebagai pengatur, pelayan dan pemberdayaan rakyat sudah

seharusnya memberikan akses bagi terpenuhinya kepentingan rakyat. Transparansi

ini adalah keterbukaan informasi publik. Dalam koridor demokrasi Pancasila,

hanya negara/pemerintah yang senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang

dipandang memiliki legitimasi dalam arti yang lebih substantif. Kebijakan tersebut

adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik ini lahir di era reformasi sebagai bagian dari esensi

dinamika demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Bangunan dasar

keterbukaan informasi publik di Indonesia di era reformasi yaitu: demokrasi,

HAM, Good Governnce, dan Pelayanan publik. Pelayanan publik bidang

keterbukaan informasi publik ini belum bisa optimal. Terbukti dari penanganan

permasalahan yang dilakukan oleh KIP belum dapat dilakasanakan dengan baik.

Kelembagaan Informasi Publik Daerah, kebijakan pemerintah daerah dan

penyelesaian permasalahan belum menyentuh keseluruhan kelembagaan publik.

Namun demikian, esensi pentingnya keterbukaan informasi publik di era refomasi

ini secara prosedural sudah nampak dengan adanya kebijakan publik dan lahirnya

kelembagaan pendukung dan juga telah terjalin koordinasi dengan kelembagaan

terkait terutama lembaga yudikatif dalam penanganan permasalahan yang timbul

dari adanya gap antara das sollen dan das sein dalam pemenuhan hak rakyat dalam

memperoleh informasi publik.

Kata kunci: keterbukaan informasi, lembaga publik, dan era reformasi

Pendahuluan

Dalam konstitusi Negara Kesatuan

Republik Indonesia/ NKRI, pemegang

keadulatan berada di tangan rakyat dan

direpresentasikan kepada wakil rakyat yang

menduduki kelembagaan negara Indonesia.

Aktor dan kelembagaan negara ini

eksistensinya ada dengan tujuan memenuhi

kepentingan pemegang kedaulatan yaitu

rakyat. Dalam kerangka demokrasi kita

mengenal negara dengan aspek dinamis

pemerintahan itu merupakan

pengejawantahan dari makna “dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sebagai

representatif rakyat, lembaga pemerintah

atau juga disebut lembaga publik bertujuan

untuk memenuhi kepentingan rakyatnya.

Tujuan lembaga publik ini pada dasarnya

terdiri dari tiga, yaitu: sebagai pengatur,

pelayan dan pemberdayaan rakyat

Indonesia.

Lembaga publik sebagai pengatur, pelayan

dan pemberdayaan rakyat sudah seharusnya

memberikan akses bagi terpenuhinya

kepentingan rakyat. Dewasa ini

kepentingan rakyat yang sangat penting

adalah terbukanya akses informasi publik

yang dapat menjadi instrumen bagi rakyat

untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Hubungan lembaga publik dengan

rakyatnya merupakan simbolisasi

pelaksanaan demokrasi.

Di Indonesia, hubungan lembaga

publik dan rakyatnya juga merupakan

penerapan demokrasi yang dituangkan

dalam konstitusi Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 yang

didalamnya terdapat pasal-pasal tentang hak

dan kewajiban negara dan rakyat.

mailto:[email protected]


Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia

merupakan demokrasi Pancasila yang

menitikberatkan pada ke lima silanya.

Dalam berdemokrasi Pancasila salah satu

pilarnya adalah pentingnya transparansi

pemangku negara kepada rakyatnya.

Dengan kata lain, transparansi ini adalah

keterbukaan informasi publik. Keterbukaan

informasi publik ini merupakan penopang

yang sangat penting bagi perkembangan

demokrasi yang harus terus dikembangkan.

Bahkan, di era globalisasi, reformasi

keterbukaan informasi telah dijadikan

standar normatif untuk mengukur legitimasi

sebuah pemerintahan di mata rakyatnya.

Dalam koridor demokrasi Pancasila, hanya

negara/ pemerintah yang senantiasa terbuka

kepada rakyatnyalah yang dipandang

memiliki legitimasi dalam arti yang lebih

substantif.

Keterbukaan informasi publik ini

lahir di era reformasi sebagai bagian dari

esensi dinamika demokrasi dan pelaksanaan

HAM di Indonesia. Peluang ini muncul

sebagai desakan rakyat lebih dari satu dasa

warsa yang lalu sebagai tuntutan reformasi

atas rejim pemerintahan di era Orde Baru.

Pada tahun 2008, lahirlah kebijakan publik

yang memberikan akses kepada rakyat

sebagai warga negara Indonesia untuk

terlibat dalam dinamika hubungan negara

dan rakyatnya, Kebijakan tersebut adalah

undang-undang no 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan deskripsi ini, penulis akan

membahas tentang esensi keterbukaan

informasi publik bagi warga negara

Indonesia. Lebih lanjut, pembahasan akan

meliputi bagaimana bangunan dasar

keterbukaan informasi publik di Indonesia

di era reformasi yaitu: demokrasi, HAM,

Good Governnce, dan Pelayanan publik

Demokrasi dan HAM Demokrasi merupakan landasan

utama bagi terlaksananya keterbukaan

infomasi publik. Bersandar pada pernyataan

Gery Stoker (1994), “Traditional forms of

representative democracy have become a

mechanism for granting legitimacy to

decision makers rather than a strong

mechanism for governmental accountability

to citizens” . Representasi demokrasi lebih

merupakan garansi kepada pemegang

pembuatan kebijakan sebagai garansi

adanya bentuk mekanisme demokrasi

tradisional daripada bentuk mekanisme

akuntabilitas pemerintah kepada warga

negaranya. Hal ini sesuai dengan apa yang

dideklarasikan di dalam konstitusi UUD

1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan

direpresentasikan oleh aktor dan

kelembagaan yang diberi legitimasi oleh

rakyat.

Wujud legitimasi yang oleh Stoker

(1994) dipandang lebih dari sekedar

akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya

merupakan perekat demokrasi Pancasila

yang memberikan ruang bagi warga negara

Indonesia untuk menjadi bagian dari proses

demokrasi. Salah satunya yang sangat

penting adalah diberikan peluang kepada

warga negara dalam mengakses informasi

publik yang diperlukannya. Akses

informasi publik ini sebetulnya secara

sangat terbatas sudah ada pada era

pemerintahan Orde Baru, namun tidak

secara menyeluruh dilaksanakan karena

pada era itu pemerintah lebih berperan

sebagai aras yang mengetahui kepentingan

rakyatnya tanpa harus membuka

komunikasi dalam bentuk two way traffict

communications. Pada era Reformasi yang

dilahirkan pada akhir tahun 1990 an, akses

rakyat yang memberikan legitimasi kepada

pemerintah untuk menjalankan amanat

kedaulatan dalam memberikan akses bagi

rakyat unutk memperoleh pemnuhan

kebutuhan akan informasi publik. Informasi

publik ini merupakan bentuk asasi dari

regulasi, pelayanan dan pemberdayaan

pemerintah yang harus dijalankan sebagai

amanah dari rakyat.

Adanya akses informasi publik ini

secara prosedural merupakan langkah besar

dalam melaksanakan demokrasi Pancasila.

Kenapa demikian? Karena pada era

sebelumnya kran informasi ini masih

banyak tersumbat walaupun hanya

bersandar pada prosdur demokrasi semata.

Dinamika reformasi sebagai salah satu buah

karya globalisasi, memberikan angin segar

bagi perubahan bagi terbukanya akses

rakyat pada informasi publik di Indonesia.

Bentuk kegelisan rakyat yang lebih dari 32

tahun berbuah reformasi Indonesia, dan


masih perlu bersabar sampai lebih satu

dasawarsa berikutnya samapi dengan

pemerintahan Era Reformasi merilis

undang-undang keterbukaan informasi

publik pada tahun 2008. Setidaknya,

regulasi sebagai mekanisme legitimasi

pemerintah dalam menterjmahkan

kepentingan rakyat Indonesia sudah lahir.

Tentunya perlu pembukitan lebih lanjut dari

sekedar regulasi ke arah pelayanan publik

dan pemberdayan publik bagi rakyat

sebagai warga negara pemegang

kedaulatan.

Good Governance

Menurut Bappenas (2002) secara

umum konsep baik (good) dalam tata

kelolakepemerintahan yang baik (good

governance) mengandung dua pemahaman

dasar, yaitu pertama, memiliki arti sebagai

nilai-nilai yang menjunjung tinggi

keinginan/kehendak rakyat atau warga

negara, dan nilai-nilai yang dapat

meningkatkan kemampuan rakyat atau

warga ngara dalam pencapaian tujuan

(nasional) kemandirian, pembangunan

berkelanjutan/sustainable development dan

keadilan sosial/social justice. Makna Kedua

dari konsep good adalah berupa aspek

fungsional dari pemerintahan yang efektif

dan efesien dalam melaksanakan tugas

untuk mencapai tujuan-tujuan

pemerintahan. Sehingga dapat digambarkan

bahwa, berdasarkan pengertian ini tata

kelola pemerintahan yang baik akan

mencakup dua hal yaitu: pertama orientasi

ideal Negara yang diarahkan pada

pencapaian tujuan nasional dan yang kedua

kelembagaan pemerintahan yang berfungsi

secara ideal, yaitu secara efektif dan efesien

melakukan upaya pencapaian tujuan

nasional.

Selanjutnya seperti yang dikemukakan

dalam Prinsip-Prinsip Good Governance

(2002) Good governance memiliki 14

(empat belas) prinsip yaitu:

1. Wawasan ke Depan (visionary);

2. Keterbukaan dan Transparansi (openness

and transparency);

3. Partisipasi Masyarakat (participation);

4. Tanggung Gugat (accountability);

5. Supremasi Hukum (rul of law);

6. Demokrasi (democracy);

7. Profesionalisme dan Kompetensi

(profesionalism and competency);

8. Daya Tanggap (responsiveness);

9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency

and effectiveness);

10. Desentralisasi (decentralization);

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta

dan Masyarakat (private sector and

civil society partnership);

12. Komitmen pada Pengurangan

Kesenjangan (commitment to reduce

inequality);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup

(commitment to environmental protection);

14. Komitmen Pasar yang Fair

(commitment to fair market).

Berkaitan dengan pentngnya

keterbukaan informasi publik, maka prinsip

Keterbukaan dan transparansi dalam good

governance merupakan hal mendasar yang

dibutuhkan oleh rakyat/ warga negara.

Perencanaan dalam pencapaian tujuan

dalam pelaksanaan dan pengawasannya

merupakan hal yang harus disampaikan

kepada rakyat/ wraga negara. Secara

formal, keberadaan produk kebijakan

Keterbukaan Infoemasi Publik merupakan

bentuk pelaksanaan prinsip responsivenss

pemerintah pada rakyatnya. Respon

pemerintah yang melaksanakan prinsip

demokrasi dan profesionalisme dengan

memberikan akses kepada rakyat untuk

memperoleh informasi publik yang

diperlukannya.

Good Governance adalah hasil

peradaban pemerintahan yang berkembang

secara dinamis. Dinamika good governance

merupakan resultan dari pola hubungan

negara dan rakyat dari pola top down

menjadi bottom up, dari one way

communication menjadi two way

communication dari para pihak dalam tata

kelola pemerintahan yang baik. Dari pola

interaksi negara dan masyarakat menjadi

pola interaksi diantara negara, masyarakat

sipil dan privat. Salah satu prinisp good

governance adalah adanya transparansi

pemerintah kepada rakyatnya.

Pemerintahan yang baik dan transparan

mampu menempatkan masyarakat turut

serta dalam setiap penyelanggaraan

pemerintahan. Masyarakat tidak lagi


sebagai penonton, akan tetapi masyarakat

ikut andil dan wajib mengetahui, serta

mempunyai suara dalam setiap formulasi

keputusan, dengan memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Menurut Rajamuddin (2012) Good

governance mengarah kepada pemerintahan

terbuka, sehingga akses informasi

diselenggarakan oleh otoritas publik atau

disebut dengan hak atas informasi (rights to

information/RTI). Hak ini telah mampu

mereformasi tata pemerintahan dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik, dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada

rakyat, yang diakui secara universal sebagai

hak asasi manusia. Pelaksanaan good

governance menempatkan masyarakat

semakin aktif dan kritis dalam percepatan

pembentukan pemerintahan yang betul-

betul peduli dan bertanggung jawab atas

pemenuhan haknya. Tuntutan akan

pemerintahan yang transfaran dirasakan

semakin kuat, sehingga pada tahun 2008

telah disahkannya Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik. Pendapat

Rajamuddin ini memperkuat realitas bahw

pemerintah harus memberikan akses

partisipasi rakyat akan kebutuhan informasi

publik.

Penerapan prinsip Good

Governance dalam melahirkan produk

kebijakan publik Keterbukaan Informasi

Publik dalam skala pemeintahan nasional

dengan terbitnya Undang-undang no 14

tahun 2008 yang disusul dengan kebijakan

publik di tataran pemerintahan daerah baik

di pemerintahan Proppinsi, Kabupaten

maupun Kota merupakan langkah strategis

relasi demokratis diantara pemerintah denga

rakyatnya di Indonesia.

Pelayanan Publik

Menurut Robert (1996) dalam

Maryam (2016) yang dimaksud dengan

pelayanan publik adalah: “Segala bentuk

kegiatan pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah

pusat, di daerah dan lingkungan badan

usaha milik negara atau daerah dalam

barang atau jasa baik dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketertiban”.

Kemudian, pengertian pelayanan publik

menurut Widodo (2001:131) pelayanan

publik adalah: “Pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi tersebut sesuai dengan

aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan”. Dari ke dua pengertian tentang

pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa

pemerintah atau organisaasi publik

mempunyai kewajiban untuk memberikan

pelayanan kepada rakyatnya sebagai

pemegang kedaulatan dari pemerintah atau

organisasi publik sebagai penerima atau

representasi rakyat. Dalam pembahasan

fungsi pemerintahan secara umum dapat

dijelaskan bahwa tiga fungsi utama yang

melekat pada pemerintahan yaitu sebagai:

1. Fungsi Regulasi atau pengaturan

2. Fungsi Services atau pelayanan

3. Fungsi Empowering atau

pemberdayaan.

Pelayanan publik merupakan salah

satu pilar dari fungsi utama pemerintahan.

Fungsi pelayanan publik Selanjutnya bila

dikaitkan dengan akses infromasi publik,

dapat diartikan bahwa pemerintah

menjalankan salah satu bentuk pelayanan

publik di bidang informasi publik, terutama

berkaitan dengan barang atau dokumen

program pemerintah dalam bentuk

informasi publik. Mengenai informasi

publik sebagai bagian dari pelayanan publik

dalam bentuk barang atau dokumen publik

dapat di jelaskan melalui unsur-unsur

pemayanan publik seperti yang

dikemukakan oleh Bharata (2004:11) yang

menyatakan bahwa terdapat enam unsur

penting dalam proses pelayanan publik,

yaitu:

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang

dapat memberikan suatu layanan

tertentu kepada konsumn, baik berupa

layanan dalam bentuk penyediaan dan

penyerahan barang (goods) atau jasa

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang

disebut sebagai konsumen (customer)

yang menerima berbagai layanan dari

penyedia layanan.

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat

diberikan oleh penyedia layanan kepada

pihak yang membutuhkan layanan.


d. Kepuasan pelanggan, dalam

memberikan layanan penyedia layanan

harus mengacu pada tujuan utama

pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.

Hal ini sangat penting dilakukan karena

tingkat kepuasan yang diperoleh para

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan

erat dengan standar kualitas barang dan

atau jasa yang mereka nikmati.

Jadi pemerintah berperan sebagai

penyedia barang atau domumen informasi

publik yang bisa diakses oleh penerima

layanan (konsumen), rakyat atau warga

negara. Derajat kulaitas pelayanan

informasi publik sangat ditentukan oleh

kepuasan rakyat dalam memperoleh akses

atas dokumen inforemasi publik tersebut.

Akses keterbukaan informasi publik ini

sangat tergantung dari mekanismenya, yaitu

ketika rakyat memperoleh informasi publik

yang dibutuhkan dengan cara yang

sederhana, jelas, pasti, akurat, aman, ada

kepastian hukum, dan mudah. Hal ini secara

formal dapat ditemukan didalam

KepmenpanRB no 62 tahun 2003, yang

mengatur tentang penyelenggaraan

pelayanan publik di lingkungan

pemerintahan di Indonesia.

Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik merupakan media

bagi adanya partisipasi rakyat bagi

pembangunan yang dijalankan oleh

pemerintah. Informasi publik ini merupakan

kinerja pemerintah yang melaksanakan

program yang telah ditentukan dalam

pembangunan pemerintah. Artinya

pemerintah sebagai representasi kedaulatan

rakyat mempunyai kewajiban untuk

mengajak rakyat agar berpartisipasi dalam

program pemerintah yang dijalankan.

Partisipasi ini merupakan media bagi

bertemunya tujuan yang dibuat pemerintah

dengan kebutuhan atau needs dari rakyat.

Partisipasi juga merupakan media bagi

terlaksananya interaksi diantara pemerintah

dan rakyatnya dalam bingkai demokrasi.

Kata demokrsai merupakan kunci bagi

adanya partisipasi rakyat dalam

pelaksanaan tujuan pemerintah. Rakyat

yang mendapatkan akses informasi dari

pemerintah merupakan dasar dari

pelaksanaan pelayanan pubik dalam

memenuhi kebutuhan rakyatnya. Akses

Informasi publik ini menjadi sangat penting

karena melalui jalan ini kinerja pemerintah

dapat dinilaikinerjanya.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan

pemberian akses informasi publik ini

langkah pemerintah yang pertama adalah

menyiapkan perangkat kebijakan, kemudian

melaksanakan kebijakan dan melakukan

evaluasi atas pelaksanaannya. Berkaitan

dengan akses informasi publik ini, tahapan

pembuatan kebijakan sudah dilaksanakan,

langkah selanjutnya adalah bagamana

kebijakan publik itu dilaksanakan sehingga

bisa digambarkan area das sollen dan das

sein dari akses rakyat atas informasi publik

itu. Langkah pertama telah dilaksanakan

dengan lahirnya undang-undang no 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Sudah sembilan tahun kebijakan ini

dijalankan, tentunya kita bisa menganalisis

bagaimana kebijakan publik ini

diaksanakan di Indonesia.

Bagaimana akses informasi publik

ini dilaksanakan tentunya dapat dilihat dari

isi kebijakan publik tersebut. Kebijakan

tentang akses informasi ini dapat dikaji dari

teks undang-undang no 14 tahun 2008.

Kebijakan ini berisikan 14 bab dan 64

pasal, yang berisikan sandaran filosofi

hukum lahirnya undang-undang ini beserta

rincian apa, siapa dan bagaimana

keterbukaan infomasi publik ini

dilaksanakan dinatara pemerintah dan

rakyat di Indonesia.

Pembahasan das solen dari

keterbukaan informai publik ini didasarkan

pada kebutuhan akan informasi publik yang

terbuka, sebagai hak asasi dari rakyat, yang

dapat diperoleh dengan mudah dan

sederhana. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2

ayat 1 sampai 4. Hal yang menarik adalah

adanya statement bahwa informasi publik

ini terbuka da[at diakses tetapi ada

pengecualian yang tidak dapat diakses yang

disebut dengan informasi dalam kategori

rahasia atau yang dikecualikan. Dan hal

yang dikecualikan inilah yang menjadikan


salah satu timbulnya konflik antara rakyat

sebagai pemohon informasi dan pemerintah

dengan birokasinya sebagai penyedia

layananan informasi publik.

Pada Bab 3 pasal 4 sampai 8

dikemukakan das sollen dari hak dan

kewajiban dua belah fihak yaitu hak dan

kewajiban rakyat sebagai pengguna

informasi publik di satu sisi dan hak dan

kewajiban merupakan sinyal dari adanya

pengakuan negara atas hak asasi dari warga

negara untuk mendapatkan akses pelayanan

publik berupa barang (goods) atau dokumen

informasi publik. Hak dan kewajiban ini

akan berdampak pada dimensi hukum

positif apabila terdapat hal yang dilanggar

oleh ke dua belah fihak. Rakyat berhak atas

kbutuhan memperoleh onformasi publik

dan mempunyai kewajiban unutk mematuhi

tata cara memperoleh informasi

berdasarkan perundangan ini. Sementara

pemerintah dan lembaga publik memiliki

hak untuk memberikan informasi atau

menolak permohonan rakyat apabila

informasi itu termasuk rahasia atau yang

dikecualikan menurut perundangan

ini.Pemerintah dan lembaga publik

berkewajiban untuk memebrikan pelayanan

akan permohnan orang atau rakyat yang

memerlukan informasi publik yang

diperbolehkan menurut peundangan ini.

Berkaitan dengan informasi yang

dikcualikan dalam perundangan ini dimuat

dalam bab V pasal 17 sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses

bagi setiap Pemohon Informasi Publik

untuk mendapatkan Informasi Publik,

kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu

informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan

dan penyidikan suatu tindak

pidana;

2. mengungkapkan identitas

informan, pelapor, saksi, dan/atau

korban yang mengetahui adanya

tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen

kriminal dan rencanarencana yang

berhubungan dengan pencegahan

dan penanganan segala bentuk

kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan

kehidupan penegak hukum

dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan

peralatan, sarana, dan/atau

prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik dapat mengganggu

kepentingan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik dapat membahayakan

pertahanan dan keamanan negara,

yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen,

operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan

sistem pertahanan dan keamanan

negara, meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengakhiran atau

evaluasi dalam kaitan dengan

ancaman dari dalam dan luar

negeri;

2. dokumen yang memuat tentang

strategi, intelijen, operasi, teknik

dan taktik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanan negara yang meliputi

tahap perencanaan, pelaksanaan

dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau

dislokasi kekuatan dan kemampuan

dalam penyelenggaraan sistem

pertahanan dan keamanan negara

serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan

keadaan pangkalan dan/atau

instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer

dan pertahanan negara lain terbatas

pada segala tindakan dan/atau

indikasi negara tersebut yang dapat

membahayakan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

dan/atau data terkait kerjasama


militer dengan negara lain yang

disepakati dalam perjanjian tersebut

sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik dapat

mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional:

1. rencana awal pembelian dan

penjualan mata uang nasional atau

asing, saham dan aset vital milik

negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar,

suku bunga, dan model operasi

institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku

bunga bank, pinjaman pemerintah,

perubahan pajak, tarif, atau

pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau

pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan

perbankan, asuransi, atau lembaga

keuangan lainnya; dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan

proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik, dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri :

1. posisi, daya tawar dan strategi

yang akan dan telah diambil oleh

negara dalam hubungannya

dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomatik

antarnegara;

3. sistem komunikasi dan persandian

yang dipergunakan dalam

menjalankan hubungan

internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan

infrastruktur strategis Indonesia di

luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka

dapat mengungkapkan isi akta otentik

yang bersifat pribadi dan kemauan

terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka


Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota

keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan,

pengobatan kesehatan fisik, dan

psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan,

dan rekening bank seseorang;

4. hasilhasil evaluasi sehubungan

dengan kapabilitas, intelektualitas,

dan rekomendasi kemampuan

seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi

seseorang yang berkaitan dengan

kegiatan satuan pendidikan formal

dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau suratsurat antar

Badan Publik atau intra Badan Publik,

yang menurut sifatnya dirahasiakan

kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh

diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang.

Pemerintah atau lembaga publik

berhak untuk menolak permohonan dari

pemohon informasi apabila berkaitan

dengan proses peradilan/ penegakkan

hukum, termasuk ke dalam hak kekayaan

intelekual dan hak cipta, stabilitas dan

keamanan negara, kepentingan luar negeri,

menyangkut ketahanan ekonomi dan

potensi penting kekayaan alam

Indonesia.dan infoemasi yang dikecualikan

karena terkait tentang rahasi personal. Hal-

hal tersebut dilindungi oleh perundangan ini

untuk dikecualikan dari informasi publik

yang tidak dapat dibeikan kepada pemohon.

Jadi pada dasarnya pelayanan publik

berkaitan dengan akses terhadap informasi

publik itu merupakan hak asasi yang

melekat kepada rakyat sebagai pemohon

dan kewajiban pemerintah atau lembaga

publik untuk memberikan ruang akses yang

terbuka. Namun demikian atas dasar

kepentingan negara dan hal terkait dengan

infrmasi personal terentu maka akses

informasi tidak dapat diberikan.


Mekanisme pelaksanaan

keterbukaan inforamsi publik ini

dilaksanakan oleh kelembagaan independen

di luar kelembagaan pemerintah atau

lembaga publik, yang dalam kerangka

birokrasi dimasukkan ke dalam kelompok

kelmbagaan hibrid dalam bentuk institusi

Komisi dan aktornya disebut Komisioner.

Seperti institusi lain yang berlabel Komisi

ini dilahirkan sebagai lembaga independen

yang menjebatani kepentingan pemerintah

dengan raakyat. Comtoh lain adalah Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Hak Asasi

Manusia,Komisi Yudisial, Komisi

Pelayanan Publik (Ombudsmen) dan masih

banyak lembaga hibrid lain yang ada dan

eksis dalam ketatanegaran di Indonesia.

Dalam hal keterbukaan informasi publik

maka menurut perundangan ini, dibentuklah

Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan

di hirakhi nasional. Sementara menurut

perundangan ini_ undang-undang no 14

tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi

Publik juag dibentuk untuk level atau

hirarkhi pemerintahan Propinsi, Kabupaten

dan Kota. Selain komisi independen ini

juga di bentuk lembaga yang melekat pada

birokrasi pemerintah atau lembaga publik

dengan mengangkat Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

adalah pejabat yang bertanggung jawab di

bidang penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

di badan publik. PPID ini diangkat oleh

organ pemerintah nasional maupun daerah

sebagai peanggung jawab dalam peayanan

publik dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi publiksesuai amanat

perundangan. Misalnya dalam setiap

birokrasi kementrian oleh kepemimpinan

kementrian tersebut akan mengangkat PPID

sebagai pejabat yang berwenang dalam

pengelolaan data dan informasi dalam

birokrasinya sebagai koordinator yang

bertanggung jawab dalam pengarsipan,

pendokumentasian, penyediaan dan

pelayanan informasi bagi pemohon

(rakyat).

KIP berwenang memberikan

kebijakan teknis tentang mekanisme

pelayanan informasi publik yang harus

dilaksanakan oleh lemabaga pemerintah

atau lembaga publik di bawah koordinasi

PPID. KIP juga yang berwenang untuk

melakukan mekanisme penyelesaian

konflik antara pemohon dengan pemerintah

melalui PPID baik secara Mediasi maupun

Ajudikasi adalah proses penyelesaian

sengketa informasi publik antara para pihak

yang diputus oleh komisi informasi (KIP).

Perundangan yang lahir setelah

adanya reformasi administarsi negara,

Penata kelolaan infoasmi publik ini

sudahramah terhadap pelaksanaan prinsip

good governance. Misalnya: Keberadaan

KIP dengan PPID ini merupakan

pengejawantahan dari pelayanan publik

dalam bentuk informasi publik, yang

apabila ada kesenjangan antara das sollen

dan das sein menurut perundangan maka

KIP akan melakukan fungsinya memediasi

dan meng ajudikasi permasalahan

perselisihan antara pemohin dengan PPID.

Artinya sudah ada mekanisme penyelesaian

apabila terdapat permasalahan dalam akses

terhadap informasi publik ini.

Apabila terdapat unsur pelanggaran

dari fihak pemohon atau PPID yang

menyangkut ranah adminsitrasi atau pidana

maka ada mekanisme penyelesaian

peradilan PTUN dan Perdilan Pidana,

melalui Pengadilan Negeri dan seterusnya

sampai pada upaya hukum terakhir. Prinsip

good governance dalam hal rule of law

sudah ditegakkan dalam kebijakan tentang

keterbukaan informaai publik di Indonesia

Unsur perselisihan antara pemohon

dan penyedia informasi publik apabil

berkaitan dengan naskah dokumen

informasi maka penyelesaiannya dilakukan

melalui KIP, sedangkan apabila

perselosihannya berkaitan dengan

kelembagaan pemerintah maka

penyelesaian sengketa kelembagaan di baa

ke ranah PTUN, begitu pula dengan

sengketa dengan kelembagaan di luar

pemerintahan seperti instusu denga naungan

yayasan misalnya, maka penyelesaian

perselisihan dilakukan di Pengadilan

Umum sepeti PN dan hirarkhi di atasnya

sampai pada upaya kasasi.

Menurut Dyah Aryani P dan Yhannu

Setyawan komisioner KIP ( 2015) dalam

buku laporan peanganan sengketa informasi

publik tahun 2013- 2015, Komisi Informasi


Pusat telah bekerja dalam menyelesaikan

perselisihan atas pemohon dn penyedia

informasi publik sebagai berikut:

Diawal masa tugas keanggotaan Komisi

Informasi Pusat Periode 2013- 2017,

jumlah sengketa informasi yang telah

diputus oleh Komisi Informasi Pusat

sepanjang Agustus – Desember 2013

sebanyak 40 register sengketa, yang terdiri

2 register tahun 2013 dan 38 register

sengketa tahun 2012.

Selama kurun waktu tahun 2014

Komisi Informasi Pusat berhasil

menyelesaikan sebanyak 119 register

sengketa yang terdiri atas 36 register

sengketa tahun 2014, 77 register sengketa

tahun 2013 dan 6 register sengketa tahun

2012. Komisiner KIP juga menytakan

bahwa: Penyelesaian sengketa informasi di

Komisi Informasi telah diyakini menjadi

salah satu alternatif bagi publik untuk

memperoleh dan mempertahankan hak-hak

dan kepentingannya yang telah dirampas

atau dilanggar oleh pihak lain. Putusan

Komisi Informasi menjadi salah satu alat

bukti untuk melakukan upaya hukum lain

(pada badan-badan peradilan lainnya) guna

mempertahankan hak dan kepentingannya

tersebut.

Pentutup

Pelayanan Publik di Indonesia pada

era pasca reformasi periode akhir tahun

1990an, telah melaksanakan agenda

demokrasi dengan memenuhi tuntutan

reformasi tata kelola pemerintahan yang

baik atau good governance. Pemenuhan

pelayanan yang sangat esensial dalam

kaitannya dengan perlibatan rakyat dalam

aktivitas pemerintahan atau badan publik

telah dimulai satu dasa warsa pasca lahirnya

reformasi dengan lahirnya produk kebijakan

publik undang-undang nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Telah terjadi lompatan besar secara

yuridis formal tantang pengakuan hak asasi

warga negara akan perlunya pemenuhan

hak untuk memperoleh informasi publik.

Namun demikian implementasi

perundangan ini berjalan cukup lambat

dimana pemenuhan unsur kelembagaan

penyelenggara keterbukaan informasi

publik baik secara kelembagaan maupun

kebijkan teknisnya baru berjalan setelah

kebijakan ini diundangkan. Secara hirakhi

administrasi negara keberadaan

kelembagaan KIP di tingkat nasional juga

sampai sekarang ini belum ditindaklanjuti

sampai ke seluruh hirarkhi administasi

negara daerah. Sehingga pelayanan publik

bidang keterbukaan informasi publik ini

belum bisa optimal. Terbukti dari

penanganan permasalahan yang dilakukan

oleh KIP belum dapat dilakasanakan

dengan baik. Kelembagaan Informasi

Publik Daerah, kebijakan pemerintah

daerah dan penyelesaian permasalahan

belum menyentuh keseluruhan

kelembagaan publik. Namun demikian,

esensi pentingnya keterbukaan informasi

publik di era refomasi ini secara prosedural

sudah nampak dengan adanya kebijakan

publik dan lahirnya kelembagaan

pendukung dan juga telah terjalin

koordinasi dengan kelembagaan terkait

terutama lembaga yudikatif dalam

penanganan permasalahan yang timbul dari

adanya gap antara das sollen dan das sein

dalam pemenuhan hak rakyat dalam

memperoleh informasi publik.

Pada era reformasi ini, Esensi pemenuhan

informasi publik di Indonesia sudah

melangkah pada pengakuan akan demokrasi

dan hak asasi manusia dari rakyatnya,

pemenuhan akan pentingannya good

governance, pelayanan publik bagi rakyat

sebagai media partisipasi mereka dalam

kegiatan atau aktivitas pemeintah atau

lembaga publik.

Daftar Pustaka:

A Rajamuddin. 2012. Kebebasan

Mendapatkan Informasi Persfektif

Hak Asasi Manusia, Jurnal Al

Risalah, vol.12 no.2 tahun 2012,

hlm. 200. Lebih jelasnya baca

Putut Gunawan, Demokrasi

Deliberatif yang

menyejahterakan: Revitalisasi

Demokrasi Lokal, Kaukus 17++,

Jakarta, 2008, hlm. 100.

Bappenas. 2015. Penerapan Tata Kelola

yang Baik,

http://www.bappenas.go.id/

files/4913/5078/6556/15.pdf

http://www.bappenas.go.id/


Bappenas. 2002. Prinsip-Prinsip Good

Governance.

Http://bappenas.go.id

Bharata, Atep. 2004. Dasar-Dasar

Pelayanan Prima. Jakarta: Elex

Media.

Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 62 Tahun

2003 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

KIP. 2015. Laporan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik di Komisi

Informasi Pusat Dari Tahun

Agustus 2013-Juni 2015

Maryam, Neneng Siti. 2016, Mewujudkan

Good Governance Melalui

Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu

Politik dan Komunikasi Volume

VI No.1 / Juni 2016, pp 1-17

Stoker, Gerry. 1994. “The Role and

Purpose of Local Government”,

CLD Research Report, No. 4,

Commision for Local Democracy.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi

Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

Widodo, Joko. 2001. Etika Birokrasi dalam

Pelayanan Publik. Malang: CV

Citra.

http://bappenas.go.id/


STRATEGI PUBLIK RELATION DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA

ORGANISASI PUBLIK

Andika Hijrah Prasetyo

Dosen tetap STISOSPOL ‘Waskita Dharma’ Malang

[email protected]

Abstrak

Public relations merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan

suatu organisasi secara positif. Public relations sebagai perantara antara pimpinan

organisasi dengan publiknya, Baik dalam upaya membina hubungan masyarakat

internal maupun eksternal. Organisai publik merupakan lembaga yang mewadahi

seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai

kewenangan yang absolut (mutlak) secara legalitas dalam bidang politik,

administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai

kewajiban memelihara dan melayani keperluan warga negaranya. Dalam

perkembangan organisasi publik untuk memberikan pelayanan, kepercayaan dan

kesejahteraan kepada masyarakat perlu adanya kegiatan komunikasi antara

organisasi dan publiknya supaya tercipta perubahan baik pada publik maupun pada

organisasi. Ahmad S. Adnanputra dalam muslimin, memberikan batasan tentang

pengertian strategi publik relation yaitu: “Alternatif optimal yang dipilih untuk

ditempuh guna mencapai tujuan Public relations dalam kerangka suatu rencana

Public relations.” Terbentuknya image dan citra dari publik akan memberikan

dampak terhadap kinerja pelayanan organisasi publik. Tulisan ini akan

menguraikan tentang bagaimana strategi PR pada organisasi publik dalam

memberikan pelayanannya.

Kata kunci: strategi publik relation, organisasi publik

PENDAHULUAN

Organisasi publik sebagai suatu

wadah yang memberikan pelayanan

terhadap segala kebutuhan masyarakat

secara administrasi, tanpa membedakan

status dan kedudukannya organisasi publik

sering dilihat pada organisasi pemerintah

yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah.

Organisai publik merupakan lembaga yang

mewadahi seluruh lapisan masyarakat

dengan ruang lingkup negara dan

mempunyai kewenangan yang absolut

(mutlak) secara legalitas dalam bidang

politik, administrasi pemerintahan, dan

hukum secara terlembaga sehingga

mempunyai kewajiban memelihara dan

melayani keperluan warga negaranya.

Selain itu juga, organisasi publik berhak

untuk melakukan pungutan pajak untuk

pendanaan dan memberikan sanksi

hukuman untuk menegakkan peraturan

yang sudah ditetapkan dalam undang-

undang. Perkembangan organisasi publik

dalam konteks administrasi negara telah

demikian pesat, baik pada level teoritis

maupun dalam konteks empiris. Dalam

konteks teoritis, organisasi dapat diartikan

sebagai suatu proses birokrasi. Sedangkan

dalam konteks empiris, organisasi

merupakan suatu wadah sebagai alat atau

sarana masyarkat untuk menyampaikan

aspirasi dan bersikap dalam konteks negara

yang disebut pemerintah.

Organisasi yang didirikan pada

dasarnya untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah disepakati bersama

secara efektif dan efisien melalui tindakan

yang dilakukan dengan penuh rasa

tanggung jawab. Bentuk organisasi publik

kalau dilihat dari sudut pandang

administrasi negara terdiri dari beberapa

hal, diantaranya: 1. Organisasi sebagai

wadah; 2. Organisasi sebagai suatu proses

pembagian kerja; 3. Organisasi sebagai


suatu alat dalam mencapai tujuan.

Organisasi publik berbeda dengan

organisasi privat yang memiliki dua bentuk

yaitu organisasi laba dan organisasi nirlaba.

Organisasi publik orientasi dan tujuannya

untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat demi kesejahteraan sesuai

dengan yang sudah diamanatkan dalam

konstitusi sebagai pijakan operasionalnya,

yang tentu saja berbeda dengan organisasi

privat yang orientasinya untuk

mendapatkan profit/laba/keuntungan.

Dimasa yang akan datang

organisasi publik akan memiliki sifat-sifat

yang unik dan bervariatif. Penambahan dan

perubahan akan dialami oleh struktur

organisasi formal, sehingga banyak

dijumpai organisasi baru tanpa

menganalisis struktur formal yang ada.

Oleh karena itu, untuk kelancaran jalannya

pelayanan organisasi publik diperlukan

pemilihan bentuk dan sistem manajemen

organisasi yang sesuai dengan kapasitas dan

tujuan organisasi publik. Organisasi publik

disini merupakan suatu bentuk lembaga-

lembaga publik yang ada dalam sistem

pemerintahan republik indonesia,

diantaranya: sistem pemerintahan mulai

dari tingkat RT sampai pusat, lembaga

negara (MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA),

lembaga penegakan hukum (pengadilan,

kejaksaan, dan KPK), lembaga pendidikan,

lembaga keuangan (Dinas keuangan dan

Pajak) dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan organisasi

publik untuk memberikan pelayanan,

kepercayaan dan kesejahteraan kepada

masyarakat perlu adanya kegiatan

komunikasi antara organisasi dan publiknya

supaya tercipta perubahan baik pada publik

maupun pada organisasi. organisasi

diasumsikan beroperasi lantaran diberi hak

oleh publik dan bahwa hak itu tidak bisa

dihindari, manajemen setiap organisasi

memiliki kewajiban memberikan layanan

kepada publik dengan sebaik-baiknya. Pada

titik inilah profesi PR diperlukan. PR lahir

untuk sebuah fungsi strategik: menjadi

reperesentasi organisasi dalam membangun

dan memelihara hubungan dengan publik.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Publik Relation

Publik relation sudah banyak

dipraktekkan diberbagai organisasi, mulai

dari yang formal-informal, organisasi

publik dan privat, maupun agensi pelayanan

masyarakat. Sifat dasar pekerjaan ini dan

adaptasinya yang konstan dengan

kebutuhan masyarakat telah membuatnya

menjadi target pendefinisian. Bebrapa

definisi yang dikemukakan oleh para ahli

diantaranya:

Menurut latimore,dkk tentang

pengertian publik relation adalah “ sebuah

fungsi kepemimpinan dan manajemen yang

membantu pencapaian tujuan sebuah

organisasi, membantu mendefinisikan

filosofi, serta memfasilitasi perubahan

organisasi, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengevaluasi program

organisasi yang mempromosikan

pertukaran pengaruh serta pemahaman

antara konstituen organisasi dan

masyarakat”.

Sedangkan Harlow berpendapat PR

merupakan komunikasi dua arah antara

organisasi dengan publik secara timbal

balik dalam rangka mendukung fungsi dari

tujuan manajemen dengan meningkatkan

pembinaan kerjasama serta pemenuhan

kepentingan bersama (Ruslan, 1999:102).

Ada juga menurut Glenn dan

Denny Griswold dalam bukunya Your

Publik Relation yaitu: “ public relations is

the manajement function which evaluates

public attitudes, identifies the politices and

procedures of an individual organization

with the public interest, and executes a

program of actionto earn public

understanding and acceptance.”(Muslimin,

2004)

Berdasarkan definisi diatas dapat

disimpulkan bahwa dalam suatu publik

relation itu terdapat kegiatan untuk

menanamkan dan memperoleh pengertian,

good will, kepercayaan, penghargaan dari

publik atau khususnya dari suatu badan dan

masyarakat pada umumnya. Kegiatan

komunikasi yang dilakukan suatu

organisasi dengan berbagai publiknya

dalam bentuk komunikasi dua arah melalui

pencarian dan penyebaran informasi agar

tercipanya suatu bentuk pelayanan yang

prima.


Peran Dan Fungsi Publik Relation

Pada saat ini keberadaan Publik

Relation sudah mulai dikenal di lingkungan

organisasi/lembaga publik dan Peranan

Publik Relation sudah sangat berpengaruh

dalam proses pengambilan keputusan

menejemen. Hal ini terjadi karena publik

relation adalah interpreter (penerjemah)

manajemen, sehingga Publik Relation harus

mengetahui apa yang dipikirkan manajemen

untuk nantinya bisa menyelaraskan dengan

isu yang ada di masyarakat.

Ahmad S. Adnanputra, M.A, M.S.,

seorang ahli publik relation menjabarkan

beberapa pengertian tentang strategi publik

relation, diantaranya: strategi adalah bagian

terpadu dari suatu rencana (Plan),

sedangkan rencana merupakan produk dari

suatu perencanaan (planning), yang pada

akhirnya perencanaan adalah salah satu

fungsi dasar dari proses manajemen

(Muslimin, 2004). Sesuai dengan yang

sudah dipahami bahwa perencanaan

merupakan bagian dari fungsi-fungsi

manajemen pada suatu organisasi. Fungsi

manajemen publik relation yaitu

perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), strukturisasi, kepegawaiian

(staffing), pengarahan (directing), dan

pengendalian (controling).

Fungsi mendasar dari publik

relation dalam pemerintahan/organisasi

publik adalah membantu menjabarkan dan

mencapai tujuan program organisasi publik,

meningkatkan sikap responsif, serta

memberi publik informasi yang cukup

untuk dapat mekakukan pengaturan diri

sendiri. Tujuan PRO adalan untuk

meningkatkan kerjasama dan kepercayaan

antara warga negara dengan organisasi

publik/pemerintah. Hal ini kemudian

memerlukan aksesibilitas, akuntabilitas,

konsistensi, dan integritas.

Berdasarkan penjelasan diatas

bahwa Publik Relation Officer (PRO)

memiliki peran dan fungsi dalam

mempengaruhi dan mendukung kinerja

pelayanan pada organisasi publik baik

secara internal maupun secara eksternal.

Publik relation bertujuan untuk

mewujudkan dan mengembangkan “citra

yang positif” bagi organisasi. Publik

Relation mempunyai wewenang untuk

memasukkan unsur tanggungjawab sosial,

pemahaman publik dan komunikasi dua

arah dalam seluruh kegiatan organisasi. Hal

ini sesuai dengan peranan Publik relation

dalam organisasi publik yang bertujuan

untuk menciptakan Good Corporate

Governance, yaitu: Accountability,

Predictability, Transparency, dan

Participation. Untuk dapat terwujudnya

prinsip Good Corporate Governance perlu

adanya hubungan yang baik antara

organisasi publik, masyarakat dan publik

relation sebagai penghubungnya.

Strategi Publik Relation

Dalam menyusun suatu strategi

untuk meningkatkan layanan pada suatu

organisasi publik adalah merupakan bagian

tersulit dari proses pelaksanaannya. Strategi

adalah proses penyusunan program yang

akan menggerakkan anda dari titik anda

sekarang menuju ke titik yang anda

inginkan. Strategi publik relation adalah

keseluruhan perencanaan dari suatu

program yang sudah dibentuk, menjadi

landasan dasar program dari pemikiran

taktis dan menjadi penuntun utama untuk

ide yang sudah direncanakan. Dari

pengertian diatas Ahmad S. Adnanputra

dalam muslimin, memberikan batasan

tentang pengertian strategi publik relation

yaitu: “Alternatif optimal yang dipilih

untuk ditempuh guna mencapai tujuan

Public relations dalam kerangka suatu

rencana Public relations.” Unsur-unsur

yang membentuk suatu strategi berkaitan

dengan lingkungan, visi atau arah, tujuan

dan sasaran dari suatu pola yang menjadi

dasar budaya organisasi bersangkutan baik

secara mikro maupun secara makro.

Promosi merupakan suatu kegiatan

dalam aktivitas publik relation yang tidak

dapat dipisahkan pada suatu organisasi

publik. Promosi dilakukan guna

memberikan pengaruh dan merubah sudut

pandang masyarakat tentang bentuk dan

kualitas pelayanan dari masing-masing

organisasi publik, yang pada akhirnya

masyarakat secara umum memiliki opini

yang positif, sehingga memberikan dampak

yang baik akan layanan yang diberikan oleh

pihak penyelenggara pelayanan kepada

publiknya. Hal ini berkaitan dengan


bagaimana publik relation membuat dan

melaksanakan strategi komunikasinya yang

berkenaan dengan three ways strategy yaitu

pull strategy (membujuk), push startegy

(merangsang) dan pass strategy

(mempengaruhi).

three ways strategy yang dilakukan

oleh suatu organisasi publik dalam rangka

menarik minat dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat dan meningkatkan

kunjungan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan. Pull strategy yaitu upaya

publikasi dan pelayanan prima dalam

kegiatan administratif yang bertujuan

mendapatkan opni positif dari masyarakat.

Media massa dan media in house yang

dibuat berbentuk kata-kata tercetak, seperti

yang dilakukan dirjen pajak dalam program

tax amnesti dengan memasang spanduk,

baliho dan iklan surat kabar; Push strategy

yaitu upaya yang dapat merangsang

khalayak secara eksternal maupun internal.

Strategi ini dilakukan melalui upaya

peningkatan produk dan jasa pelayanan,

seperti yang dilakukan dirjen pajak yang

memberikan potongan dan keringanan bagi

wajib pajak tertunggak; Pass strategy yaitu

upaya mempengaruhi, membujuk,

merangsang, dan menciptakan opni publik

yang sifatnya menguntungkan masyarakat,

seperti yang dilakukan dirjen pajak yang

memberikan kemudahan dalam

pembayaran tanpa harus datang kekantor

pajak.

Permasalahan yang selama ini ada

dalam organisasi publik, seperti: situasi

birokrasi internal yang menghalangi kerja

profesional, lemahnya standar kerja,tekanan

pilitik, dan sedikitnya kesempatan

mengembangkan karier. Terjadinya

peningkatan kompleksitas kebijakan,

aturan, dan praktek pemerintahan; lebarnya

jurang antara warga negara dan pemerintah;

serta eskalasi tuntutan yang dibuat warga

negara tanpa pemahaman masalah politik,

hukum, dan finansial. Untuk menghadapi

masalah ini, dalam bukunya lattimore dkk,

menyampaikan beberapa strategi

diantaranya: pertama, kemampuan generalis

dalam bahasa dan dalam bidang kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan,dan pertahanan;

kedua, pemeliharaan preventif

denganmemberikan bimbingan terhadap

kebijakan sebelum program disahkan;

ketiga, merespon publik dengan

mengembangkan sebuah orientasi layanan;

keempat, berkonsentrasi pada input dan

output untuk mengatur program, pesan, dan

media; kelima, keterbukaan yang efektif

dalam penyebaran informasi antara warga

negara dan pemerintah/organisasi publik.

Adapun pendapat lain tentang

strategi publik relation untuk menciptakan

iklim yang kondusif dalam

mengembangkan tanggung jawab dan

partisipasi untuk mewujudkan tujuan

bersama antara PRO, organisai publik, dan

masyarakat. Aspek pendekatan yang

digunakan yaitu:

1. Strategi operasional, media massa

sebagai alat utama untuk membentuk

opini publikmelalui nilai-nilai

kemasyarakatan dan sosial kultural.

2. Pendekatan persuasif atau edukatif,

komunikasi duaarah dari organisasi

kepada publiknya, baik bersifat

mendidik dan memberikan penerangan

agar tercipta saling pengertian,

menghargai, pemahaman, dan

toleransi.

3. Pendekatan tanggungjawab sosial,

menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai

merupakan tanggungjawab bersama

antara organisasi publik dan

masyarakat.

4. Pendekatan kerja sama, menbina

hubungan yang harmonis antara

organisasi dengan berbagai kalangan.

5. Pendekatan koordinatif dan

integratif, berpartisipasi dalam

menunjang program pembangunan

nasional dan mewujudkan ketahanan

nasional dibidang: politik, ekonomi,

sosial budaya, dan hankamnas.

Berdasarkan penjelasan yang telah

diuraikan tersebut di atas, dapat

dikemukakan bahwa public relations

merupakan alat untuk mencapai tujuan

organisasi publik, salah satu tujuan tersebut

adalah membentuk citra yang positif. Oleh

karena itu diperlukan suatu strategi yang

efektif bagi public relations agar

pembentukan citra yang positif organisasi

publik dapat tercapai. Beberapa strategi


publik relation yang sudah dijabarkan

diatas, diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan organisasi publik yang selaras

dengan pemerataan dan pembangunan.

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang menjadi

fokus dalam studi ilmu administrasi publik

diIndonesia merupakan isu utama yang

selalu menarik untuk dibahas. Karena

persoalan ini masih perlu memperoleh

perhatian dan penyelesaian yang

komprehensif dan kontinyu. Meskipun

dalam perkembangannya, pelayanan publik

yang dirasakan sekarang sudah mengalami

perbaikan, baik dari sisi paradigma maupun

format pelayanannya. Hal ini dapat dilihat

dalam kajian-kajian ilmu administrasi yang

berkembang sampai saat ini, seperti: E-

goverment, good-goverment, smart-

goverment dan penggunaan teknologi

informasi. Manusia pada dasarnya selalu

membutuhkan pelayanan, dimulai sejak

manusia tersebut dilahirkan hingga lanjut

usia. Sejalan dengan yang dikatakan

Budiman Rusli bahwa:

“pelayanan sesuai dengan life cycle

theory of leadership, pada awal kehidupan

manusia (bayi) pelayanan secara fisik

sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia

manusia pelayanan yang dibutuhkan akan

semakin menurun.”

Masyarakat setiap waktu selalu

menuntut untuk mendapatkan pelayanan

publik yang berkualitas dari pemerintah

sebagai pengelola negara, meskipun pada

kenyataannya tuntutan tersebut masih

belum sesuai dengan kenyataannya yang

bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal,

dan melelahkan. Oleh karena itu, butuh

strategi publik relation untuk bisa merubah

dan membentuk pola pikir pihak-pihak

yang ada dalam organisasi publik dengan

masyarakat, Bahwa masyarakatlah yang

harus “dilayani” bukannya masyarakat yang

“melayani” pemerintah. Untuk memahami

tentang pelayanan publik, perlu diketahui

pengertian pelayanan publik secara

konseptual.

Pelayanan publik diartikan

pemberian layanan (melayani) keperluan

orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan. (kurniawan, 2005).

Selanjutnya menurut kepmenpan No.

63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah

segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pelayanan publik adalah

pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara negara.

Kualitas Layanan Organisasi Publik

Pelayanan publik pada saat ini

merupakan isu utama yang sering

diperbincangkan dilingkungan institusi

pendidikan maupun dilingkungan

masyarakat bawah dalam proses

pembangunan di Indonesia. Kalau melihat

dari kenyataan dilapangan tentang

pelayanan pada masyarakat yang dilakukan

oleh organisasi publik, bisa dikatakan

masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini

dapat dilihat pada saat pengurusan surat-

surat yang dilakukan di instansi

pemerintahan, masih panjangnya alur

pelayanan dan aturan birokrasi membuat

masyarakat susah dan malas untuk

menjalankannya. Kalau sudah seperti ini,

biasanya dimanfaatkan sama oknum-oknum

tertentu untuk melaksanakan sistem

percaloan yang dapat menjerumus pada

tindak perkara korupsi. Perlu adanya

strategi khusus dan kesadaran dari

organisasi publik untuk mau berbenah dan

berubah dalam memperbaiki pelayanannya

pada masyarakat. Apalagi pada saat ini

pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari

good governance saja tapi sudah pada

bagaimana menjadi smart governance.

Pelayanan publik yang berkualitas

atau prima (smart) bukan hanya merupakan

kebutuhan, melainkan sudah menjadi

tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lovelock

(2004:76) bahwa ada 8 suplemen pelayanan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Information yaitu proses suatu

pelayanan yang berkualitas dimulai dari

produk dan jasa yang diperlukan oleh

pelanggan. Penyediaan saluran

informasi yang langsung memberikan


kemudahan dalam rangka menjawab

keinginan pelanggan tersebut, adalah

penting.

2) Consultation, setelah memperoleh

informasi yang diinginkan, pelanggan

memerlukan konsultasi baik

menyangkut masalah teknis,

administrasi, biaya. Untuk itu, suatu

organisasi harus menyiapkan sarananya

menyangkut materi konsultasi, tempat

konsultasi, karyawan/petugas yang

melayani, dan waktu untuk konsultasi

secara cuma-cuma.

3) Ordertaking, penilaian pelanggan pada

tiik ini adalah ditekankan pada kualitas

pelayanan yang mengacu pada

kemudahan pengisian aplikasi maupun

administrasi yang tidak berbelit-belit,

fleksibel, biaya murah, dan syarat-

syarat yang ringan.

4) Hospitality, pelanggan yang berurusan

secara langsung akan memberikan

penilaian kepada sikap ramah dan

sopan dari karyawan, ruang tunggu

yang nyaman dan fasilitas lain yang

memadai.

5) Caretaking, variasi latar belakang

pelanggan yang berbeda-beda akan

menuntut pelayanan yang berbeda-beda

pula.

6) Exception, beberapa pelanggan kadang-

kadang menginginkan pengecualian

kualitas pelayanan.

7) Billing, titik rawan berada pada

administrasi pembayaran. Artinya,

pelayanan harus memperhatikan hal-hal

yang berkaitan dengan administrasi

pembayaran, baik menyangkut daftar

isian formulir transaksi, mekanisme

pembayaran hingga keakuratan

perhitungan tagihan.

8) Payment, pada ujung pelayanan harus

disediakan fasilitas pembayaran

berdasarkan pada keinginan pelanggan,

seperti transfer bank, credit card, debet

langsung pada rekening pelanggan.

Berdasarkan pendapat Lovelock di

atas bahwa komponen informasi

menduduki poin pertama di mana publik

dapat mengakses dengan mudah terhadap

informasi pelayanan baik mengenai barang

atau jasa. Hal seperti ini, dapat dilihat pada

lembaga pajak, lembaga kesehatan,

lembaga pendidikan dan lembaga hukum

yang lingkup wilayahnya nasional atau

seluruh indonesia. Biasanya proses

penyampaian informasi dan komunikasi

antara organisasi publik dengan masyarakat

memanfaatkan media massa cetak maupun

media massa elektronik baik itu ditingkat

daerah dan nasional. Wujud penyampaian

informasi dan komunikasi yang dilakukan

oleh organisasi publik melalui iklan layanan

masyarakat yang dikemas semenarik

mungkin untuk mempengaruhi opini

masyarakat. Oleh sebab itu, Proses

perubahan dan pembaruan yang dilakukan

melalui strategi publik relation bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi organisasi dalam pelayanan

administrasi publik. Dalam pelayanan

publik, efektifitas dan efisiensi saja tidak

dapat dijadikan patokan untuk melihat

baik/buruknya suatu pelayanan. Diperlukan

ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa

ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak

dapat dihindarkan. Karena tanpa adanya

keadilan akan suatu pelayanan, dapat

menimbulkan kecemburuan sosial yang

mempengaruhi pandangan masyarakat

terhadap suatu organisasi publik. Sementara

itu secara umum diketahui bahwa the big

trade off dalam bidang pelayanan

merupakan efektifitas dan efisiensi. Kedua

hal tersebut jika dikelola dengan baik dapat

membawa kebaikan dan kemudahan dalam

pelayanan, namun jika kedua hal tersebut

tidak bisa dikelola dengan baik maka akan

berpihak pada golongan yang mapan. Hal

ini dapat dilihat pada lembaga publik

ditingkat pemerintahan daerah, seperti:

pada saat pengurusan KTP, warga yang

memiliki pengaruh atau status sosialnya

yang tinggi dilingkungannya memiliki

akses kemudahan dalam menerima

pelayanan daripada warga yang status

sosialnya rendah.

Kesimpulan

Pelayanan publik yang menjadi

fokus dalam studi ilmu administrasi publik

diIndonesia merupakan isu utama yang

selalu menarik untuk dibahas. Karena

persoalan ini masih perlu memperoleh

perhatian dan penyelesaian yang

komprehensif dan kontinyu. Organisasi


yang didirikan pada dasarnya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah

disepakati bersama secara efektif dan

efisien melalui tindakan yang dilakukan

dengan penuh rasa tanggung jawab. Proses

perubahan dan pembaruan yang dilakukan

melalui strategi publik relation bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi organisasi dalam administrasi

publik.

Masyarakat setiap waktu selalu

menuntut untuk mendapatkan pelayanan

publik yang berkualitas dari pemerintah

sebagai pengelola negara, meskipun pada

kenyataannya tuntutan tersebut masih

belum sesuai dengan kenyataannya yang

bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal,

dan melelahkan. Oleh karena itu, butuh

strategi publik relation untuk bisa merubah

dan membentuk pola pikir pihak-pihak

yang ada dalam organisasi publik dengan

masyarakat, Bahwa masyarakatlah yang

harus “dilayani” bukannya masyarakat yang

“melayani” pemerintah. Untuk memahami

tentang pelayanan publik, perlu diketahui

pengertian pelayanan publik secara

konseptual.

Daftar pustaka

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi

Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Pembaharuan

Lovelock, Christoper. 1994. Product Plus,

How Product and Service

Competitive Advantage, New York:

Graw Hill, Inc.

Ruslan, Rosady. 1999. Manajemen Humas

dan Manajemen Komunikasi. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Muslimin. 2004. Hubungan Masyarakat

dan Konsep Kepribadian. Malang:

UMM press

Lattimore, Dan. Baskin, Otis. Heiman,

Suzetta T. Toth, Elizabeth L. 2010.

Publik Relations: Profesi dan

Praktek. Jakarta: Salemba Humanika.

Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2006.

Reformasi Pelayanan Publik: teori,

kebijakan, dan implementasi. Jakarta:

Bumi Aksara.

Rusli, Budiman. 2004. Pelayanan Publik di

Era Reformasi, www.pikiran-

rakyat.com edisi 7 juni

http://www.pikiran-rakyat.com/

http://www.pikiran-rakyat.com/


EDUCATIONAL PROGRAMS THROUGH TECHNOLOGIES USE

BY OPEN AND DISTANCE LEARNING SYSTEM AT COASTAL REGIONS,

OPEN DISTANCE LEARNING UNIT OF JEMBER, EAST JAVA PROVIENCE,

INDONESIA

(CASE STUDY AT OPEN DISTANCE LEARNING UNIT OF JEMBER, INDONESIA)

Joko Isdianto

Open Distance Learning Unit of Jember

[email protected]

Abstract

Recently, day by day The Technology always helps so many people in the world

whatever their fields and wherever they want to do. One of the mainly benefits of

the technology are increasing the teaching and learning capacities of the Open and

Distance Learning System at The Coastal Region, such as Open and Distance

Educational Program at Jember regency. Technologies here are the main support

for the educational development in the most coastal regions in Indonesia. Many

people use the advanced technologies, such as internet, as the main wares of the

educational development. They promote the using of internet in many schools in

Indonesia, specially in coastal regions, such as coastal regions in Java Island, such

as Jember, Banyuwangi, Situbondo and Probolinggo Regency. Today, most of the

students in such coastal regions always have fun in their study with internet as the

advanced technology. Technologies have enchaned teaching and learning distance

method in Indonesia, Specially in coastal region. Many Students in this coastal area

have used advanced technologies, such as computer in the classroom, new website,

interactive key board, Blog and wikis, in this case, Web 2.0 that implemented in

the class, so many students can have much more dialogues, digest dialogues, ideas

and brainstorming. Beside, such as a wireless michrophone, a mobile and digital

game, also to be the other alternatives maintenance of the advanced technologies in

enchanced teaching and learning system. Distance educational system by using

advanced technologies make the goal of international education system become

more achievable and more accessible to all students at Coastal Region. Here,

Technologies have more contributions to the enchanced teaching and learning

system, like what display in this site:

http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penggunaan-internet-dalam-

pembelajaran-matematika-di-sd.. We can analyze ODL use at other coastal area

beside Jember, such as Probolinggo, Situbondo and Banyuwangi, from the datas

that has been collected at Open Distance Learning Unit office of Jember. Because

Probolinggo, Situbondo and Banyuwangi are conquered by ODL Unit office of

Jember, East Java, Indonesia. So, the centre of ODL System at east coastal area of

east Java are stated at Jember Regency.So, the centre of ODL System at east

coastal area of east Java are stated at Jember Regency. The method we use for this

research is a Triangulasi Method with population and sample are taken at listed

students of Jember ODL Unit Office, are covering Situbondo, Probolinggo, and

Banyuwangi. Here, Online tutorials are the most favourable mechanisms for

providing education through Open and Distance Learning System all over the

world. Online tutorial always give the students so many things and choices for

learning, beginning from the materials of studies, the choices of books shopping,

http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penggunaan-internet-dalam-pembelajaran-matematika-di-sd



various literatures at online library, various kind of friends for communicating

between one student to another. So, Technologies and Online Learning Strategies

can provide education through Open and Distance Learning System at Remote

Regions in Indonesia.

Keywords: educational programs, technologies use, open and distance learning

system.

Introduction

Recently, day by day The

Technologies always helps so many people

in the world whatever their fields and

wherever they want to do. One of the

mainly benefits of the technology are

increasing the teaching and learning

capacities of the Open and Distance

Learning System at The Coastal Region,

such as open distance educational

programme at Jember regency. Here,

Technologies are the main support for the

educational development in the most

coastal regions in Indonesia. Many people

use the advanced technologies, such as

internet, as the main wares of the

educational development. They promote the

using of internet in many schools in

Indonesia, specially in coastal regions, such

as coastal regions in Java Island, such as

open and distance educational program at

Jember, Banyuwangi, Situbondo and

Probolinggo Regency. Today, most of the

students in such coastal regions always

have fun in their study with internet as the

advanced technology. Technologies have

enchaned teaching and learning distance

method in Indonesia, Specially in coastal

region.

They promote the using of internet

in many schools in Indonesia, specially in

coastal regions, such as coastal regions in

Jember, Banyuwangi, Situbondo and

Probolinggo. I Observed at Jember regency,

Banyuwangi, Situbondo and Probolinggo

regency, East Java, Indonesia, they are

located at East of capital city of Jakarta

Provience, Indonesia, about 2 hours

travelling by aircraft / plane to the east

coastal area of east Java Provience. We can

analyze ODL use at other coastal area

beside Jember, such as Probolinggo,

Situbondo and Banyuwangi, from the datas

that has been collected at Open Distance

Learning Unit office of Jember. Because

Probolinggo, Situbondo and Banyuwangi

are conquered by ODL Unit office of

Jember, East Java, Indonesia. So, the centre

of ODL System at east coastal area of east

Java are stated at Jember Regency.

Discussion

Today, Specially at East Java, Most

of the Open University’s Students always

uses the internet materials facilities. The

Most Students of Post Graduate at Jember

ODL Unit uses the online tutorial as their

studies materials. Here, the Datas about the

Graduation Numbers of Post Graduate

Students at Jember ODL Unit since 2015-

2016 that using online tutorial materials:


Sources: Jember ODL Unit Office

From datas above, at Jember ODL Unit

Office (on study scale 2015-2016), we can

know that The large numbers of Post

Graduate Students at Jember ODL unit

could finish their study “on time” (in 2

years) increasing to be 82 Students from

30 students at the beginning for 2 years.

Eventhough, they study with ODL System

by Indonesia Open Distance Leaning

University Website use. 24,29% students

number of Post Graduate comes from

Probolinggo town (coastal area) and 22,

27% comes from Situbondo Town (coastal

area). All of the students of Post Graduate

at Jember ODL Unit Office always give

good responses for their interactive

activities at online material, such as

discussion forum, assigments, face to face

class between tutor and students, dialogue,

seminar, public face to face video

conference’s meeting. The Next, we can

know about datas of Online Tutorial use at

Jember ODL Unit Office, here we are:

Sources: Jember ODL Office 2015-2016

5, 6%

14, 17%

13, 16%

22, 27%

24, 29%

4, 5%

NUMBER OF POST GRADUATE (S-2) STUDENT

AT JEMBER OPEN DISTANCE AND LEARNING

Bondowoso

Banyuwangi

Jember

Situbondo

Probolinggo

Lumajang

Magister Pendidikan

Matematika; 33; 46%

Magister Manajemen Keuangan; 2;

3%

Magister Pendidikan Dasar; 25;

35%

Magister Ilmu Kelautan; 4;

6%

Magister Administrasi Publik; 3; 4%

Magister Perikanan; 4;

6%

NUMBERS OF POST GRADUATE ACCORDING THE FIELDS OF POST GRADUATE


Datas of Online Tutorial Using at Jember ODL UNIT OFFICE

POST GRADUATE PROGRAMS 2015-2016


No Location of Study

Number of

Students

Percentage of Using

ODL ( % )

Final

Result

of

ODL

Jember 13 100 Thesis

Banyuwangi 14 100 Thesis

Situbondo 22 100 Thesis

Probolinggo 24

100

Thesis

Lumajang 4 100 Thesis

Bondowoso 5 100 Thesis

Final Total 82


From the datas above we can know that all

Post Graduate Programme Students always

use the online tutorial facilities and

Indonesia open university website (100%).

Even, They all can finish their thesis till the

end. Eventhough, they learned with ODL.

They are all from Coastal Areas at East

Java, Indonesia. Coastal Area at the east of

east Java are conquered by ODL Unit office

of Jember regency or Jember regency are

the centre of the east coastal area at the east

Java, Indonesia. The method we use for this

research is a Triangulasi Method with

population and sample are taken at listed

students of Jember ODL Unit Office, are

covering Situbondo, Probolinggo, and

Banyuwangi.

Today, most of the students are in

such coastal areas always have fun in their

study with internet as the advanced

5

14 13

22 24

4 0

5

10

15

20

25

30

Bondowoso Banyuwangi Jember Situbondo Probolinggo Lumajang

NUMBER OF POST GRADUATE (S-2) STUDENTS ACCORDING SEATTLE AREA AT JEMBER OPEN DISTANCE

AND LEARNING (In Students)


technology. Technologies have enchaned

teaching and learning system in Indonesia,

Specially in coastal region. Many Students

has used advanced technology, such as

computer in the classroom, new website,

interactive key board, Blog and wikis, in

this case, Web 2.0 that implemented in

the class, so the students can have much

more dialogues, digest dialogues, ideas

and brainstorming. Beside that kinds, a

wireless michrophone, mobile and digital

game, also to be the other alternatives of the

advanced technologies in an enchanced

teaching and learning system. Distance

educational system by using advanced

technologies make the goal of international

education system become much more

achievable and more accessible to all

students. Here, Technology has more

contributions to the enchanced teaching and

learning system, like what display in this

site:http://www.slideshare.net/NASuprawot

o/penggunaan-internet-dalam-

pembelajaran-matematika-di-sd

Datas at Jember Regency ODL Unit Office about Online materials shows:

Datas of Online Tutorial Materials using at Jember ODL UNIT East Java, Indonesia

POST GRADUATE PROGRAMS 2015-2016

No Location of Study

Number

of

Students

Online Materials

Final

Result

ODL

1 Jember 13

Modul (Printed Learning Materials),

Compact Disk, Internet Facilities,

Indonesia open university website Thesis

2 Banyuwangi 14




3 Situbondo 22


Compact Disk, Internet Facilities

Facilities Indonesia open university

website Thesis

4 Probolinggo 24



Indonesia open university website

Modul , Compact Disk,

Internet Facilities

Thesis

5 Lumajang 4



Facilities, Indonesia open university

website

On

Process

Thesis

6 Bondowoso 5




Final Total 82

Sources: Jember ODL Unit Office 2016

From Datas above, we can know about the

online software and online materials that

always be used by Post Graduate

Programme Students at Jember ODL Unit,

Indonesia, easier and simplier for use. So,

The Students like to use the website of

Indonesia Open University, eventhough

they are all seattled at Coastal area at East

Java, Indonesia, such as Jember and

Banyuwangi, (Those towns are far away

from Surabaya, 1 hour fly by Aircraft), and

Situbondo are Eastest area at East Java,

Indonesia





Here, we always give the samples, such as

an ODL Materials for Hubungan Pusat-

Daerah Materials (Centre-Region

Government relationship Lecture). We give

the samples of materials

:UT-Online

HOME

MY COURSES

MY PROFILE

SHORTCUTS

Sisw a

Hidupkan Mode Ubah

HUBUNGAN PUSAT DAERAH | BAGAN MINGGUAN

Forum Berita

RAT dan SATWord document

PENTING bagi mahasiswa yang mengambil MK ISIP4215

Pengantar Statistik SosialWord document

This

week 10 JULI - 16 JULI

Inisiasi 1Bacaan

Diskusi 1Forum

"KLIK" REFERENSI DIGITAL HUBUNGAN PUSAT-

DAERAHForum

17 JULI - 23 JULI

Inisiasi 2Bacaan

Diskusi 2Forum

REFERENSI DIGITAL HUBUNGAN PUSAT-

DAERAHForum

24 JULI - 30 JULI

Inisiasi 4Bacaan

Diskusi 3Forum


DAERAHForum

31 JULI - 6 AGUSTUS

Inisiasi 3Bacaan

Tugas 1


DAERAHForum

7 AGUSTUS - 13 AGUSTUS

Inisiasi 5Bacaan

Skip Upcoming

Events

UPCOMING

EVENTS

There are no

upcoming events

Go to calendar...

New Event...

Skip Berita terbaru

BERITA

TERBARU

Tambah topik

baru...

(Belum ada berita

yang dikirim)

Skip Aktifitas lalu

AKTIFITAS LALU

Aktivitas sejak

Jumat, 12 Juli 2013,

13:38

laporan lengkap

aktifitas terbaru...

Tidak ada yang baru

sejak Anda terakhir

login

http://student.ut.ac.id/

http://student.ut.ac.id/course/view.php?id=1015



http://student.ut.ac.id/mod/forum/view.php?id=10857

http://student.ut.ac.id/mod/resource/view.php?id=40079
















http://student.ut.ac.id/mod/assignment/view.php?id=85014




http://student.ut.ac.id/course/view.php?id=1015#sb-6


http://student.ut.ac.id/calendar/view.php?view=upcoming&course=1015

http://student.ut.ac.id/calendar/event.php?action=new&course=1015


http://student.ut.ac.id/mod/forum/post.php?forum=3272

http://student.ut.ac.id/mod/forum/post.php?forum=3272


http://student.ut.ac.id/course/recent.php?id=1015

http://student.ut.ac.id/course/recent.php?id=1015

http://student.ut.ac.id/help.php?module=moodle&file=switchrole.html&forcelang=id_utf8

http://student.ut.ac.id/course/view.php?id=1015&week=1






TUGAS 2


DAERAHForum


inisiasi 6Bacaan

Diskusi 4Forum


DAERAHForum


Inisiasi 7Bacaan

Tugas 3

BERITA PENTING...!!!Forum


DAERAHForum

28 AGUSTUS - 3 SEPTEMBER

Inisiasi 8Bacaan

Diskusi 5Forum

BERITA PENTING...!!!Forum

REFRENSI DIGITAL HUBUNGAN PUSAT-

DAERAHForum

UT-Online/ IPEM4425.01

HUBUNGAN PUSAT DAERAH

Notes

Tuton Yang Saya

Ikuti

IPEM4425.01

Tidak aktif selama lebih

dari

Pilih periode

Daftar

pengguna

Current role

Sisw a

Semua peserta: 283

(Keanggotaan tidak dipergunakan selama lebih dari 180 hari akan secara otomatis dikeluarkan

dari Tuton)

Nama Depan : Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nama akhir : Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Halaman: (Sebelumnya) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (Selanjutnya)

GAMBAR

PENGGUN

A

NAMA DEPANURUTAN

BERDASARKAN NAMA

DEPAN URUT

KOTAURU

TAN

BERDASAR

NEGAR

AURUT

AN

TERAKHIR

AKSESURUT

AN

PILIH

URUT

AN


















http://student.ut.ac.id/notes/index.php?filtertype=course&filterselect=1015

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=A

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=B

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=C

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=D

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=E

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=F

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=G

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=H

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=I

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=J

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=K

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=L

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=M

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=N

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=O

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=P

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=Q

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=R

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=S

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=T

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=U

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=V

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=W

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=X

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=Y

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&sifirst=Z

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=A

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=B

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=C

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=D

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=E

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=F

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=G

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=H

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=I

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=J

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=K

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=L

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=M

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=N

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=O

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=P

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=Q

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=R

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=S

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=T

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=U

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=V

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=W

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=X

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=Y

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&silast=Z

http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&spage=2
















http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=firstname



http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=city



http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=country



http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=lastaccess



http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=






http://student.ut.ac.id/admin/roles/assign.php?contextid=325


NAIK / NAMA

AKHIRURUTAN

BERDASARKAN NAMA

AKHIR URUT NAIK

KAN KOTA

URUT

NAIK

BERDAS

ARKAN

NEGAR

A URUT

NAIK

BERDASAR

KAN

TERAKHIR

AKSES

URUT

TURUN

BERD

ASAR

KAN

PILIH

URUT

NAIK

MARTINA HESTIS

014367572

.

66 hari 21 jam

KUSMA 015895191 .

66 hari 22 jam

priyanto - Jakarta Indonesia 67 hari 1 jam

M A S R I 015209284 .

67 hari 3 jam

TEGUH MULYONO

017986724

Tambak

Banyumas Indonesia 68 hari 19 jam

ULY SUPRAYOGI

018479369

Jakarta Indonesia 68 hari 21 jam

SRI ANDANI

FITRIANISYAH

014710925

.

68 hari 22 jam

MUHAMMAD RIDWAN

017231629

Sambas Indonesia 69 hari

WINI NOVITA 016014571 .

69 hari 1 jam

ISILATINA 017082079 .

69 hari 2 jam

ADI PUTRA NOVRIONO

016282568

. Indonesia 69 hari 2 jam

HERU NURFAHMI

018075915

Tegal Indonesia 69 hari 2 jam

ENNY NASIRWAN

015553632

.

69 hari 2 jam

YATTI D OEMANU

014079176

.Kupang Indonesia 69 hari 3 jam

ADY TRI YANDHONO

016148309

. Indonesia 69 hari 5 jam

SIMON BATU PATIONA

018783301

.Lewoleba -

Lembata Indonesia 69 hari 11 jam

ASEP PRAMIADI

016153966

.

69 hari 15 jam


http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&perpage=20&search=&ssort=lastname
























http://student.ut.ac.id/user/view.php?id=110164&course=1015
















































ELAH NURLAELAH

016736962

Batam Indonesia 69 hari 21 jam

RIAN SAPUTRA

016087724

muntok

bangka barat Indonesia 69 hari 21 jam

RIAN DWI SURYA

016133093

tegal Indonesia 69 hari 23 jam

Halaman: (Sebelumnya) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (Selanjutnya)

Dengan pengguna yang dipilih...

Tampilkan semua 283

Anda login sebagai Joko Isdianto, S.Sos, M.Si Pontianak. (Keluar)

Here, Online tutorial always be the most

favourable mechanism for providing

education through Open and Distance

Learning System all over the world, even at

coastal Areas, like Jember regency. Online

tutorial performance always give the

students so many things and choices for

learning, beginning from the materials of

studies, the choices of books shopping,

various literatures at online library, various

kind of friends for communicating between

one student to another.

https://universitasterbukaindonesia.acad

emia.edu/JokoIsdianto/Analytics?start=2

016-05-14T09:29:56+07:00&finish=2016-

0713T09:29:56+07:00#/activity/countries

?_k=iemb8f.

Conclusion and Suggestion

The problem solving for

overcoming the signal trouble condition at

coastal areas for connecting to the ODL

Website at Coastal Areas are using

advanced mobile technologies such as

modem, Blue Tooth, or Wi fi.So,

Technologies and Online Learning

Strategies can provide education through

Open and Distance Learning System at

Coastal Regions in Indonesia. All The ways

to grow the mechanism up till the system

running as well as we wish are by

controlling every month, such as

monitoring activities as the tool of system

controller. Beside, asking for reports of the

activities every month from every field in

the office. The continuing monitoring

system as the tool of control will be

effective when the sustainable action after

monitoring are held. Integrated System with

online system make easy use for up grade

the mechanism for ODL system using.

Communication, learning system, and

integrated informations system can be

integrated to be as one website on the up

graded website of Open Distance Learning

System at all over Indonesia area.

All of the facilities of ODL

Learning use are making the mindset of

Students growing up. All of The

mechanisms can support the students

activities. Students have much more

attention for their study in each field. They

like online when broaden their mind as

students of ODL Unit.

The main focus of the ODL system

are based on students’s skill and

orientations of technologies occupy mindset

as to be one and integrated. Integrated

System are built by the main focus of the

Technologies and Skill system with all

rebuilt mindset of students. Here, All we

could get the materials from website of

ODL Unit and Centre, without exception,

nothing is run out and accessible easy to

click on the web. Each student on the web

always be on their tasks and summary of

discussions, in the field what they have

been occupy, such as government

department, teaching program department,

etc. Nobody could know each other while

they take online acitivities on ODL Website

cause they get in special “room” of online

discussion except they get in touch each

other on the discussion forum of online.























http://student.ut.ac.id/user/index.php?contextid=325&roleid=0&id=1015&search=&perpage=5000


http://student.ut.ac.id/login/logout.php?sesskey=5WdC2OFvLU

https://universitasterbukaindonesia.academia.edu/JokoIsdianto/Analytics?start=2016-05-14T09:29:56+07:00&finish=2016-0713T09:29:56+07:00#/activity/countries?_k=iemb8f








http://student.ut.ac.id/help.php?module=moodle&file=participantswithselectedusers.html&forcelang=id_utf8


The others have complete schedule on their

web for each semester while others prepare

the activities of tutorial, registration and

Final Examinations as the nicely work and

learn together with much more spirit and

advanced orientation.

Number of student in a online

tutorial class are restricted only 40-60

persons per class because for giving much

more attention from lecturer to students in

one class. Focus for the research is about

how to serve so many students, even

million number students with all facilities

in it. To serve them with all facilities, even

computer and technology facilities are the

main choice for up grading model of

serving at Open Distance University. There

are so many facilities they can choose to

use, namely: website ODL, Online Tutorial,

Registration Online system and all facilities

that using computerized tools.

All programs that ODL provide are about

how to use online system as the main

direction of serving and study.

References:

Hamalik Oemar. 1993. Sistem

Pembelajaran Jarak Jauh Dan

Pembinaan Ketenagaan, Bandung:

Trigenda karya

Kearsley Greg. 2000. Online Education;

Learning and Teaching in

Cyberspace. Wadsworth Thomson

Learning

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

No.107/U/2001 (2 Juli 2001)

tentang

”Penyelenggaraan Program Pendidikan

Tinggi Jarak Jauh”

http://jember.ut.ac.id/

Jurnal Online Teknologi Pendidikan,

Sustaining Open Education

Resources, November 24, 2008

http://www.teknologipendidikan.net/2010/0

6/05/e-learning-dalam-pendidikan-

jarak-jauh/

http://www.slideshare.net/NASuprawoto/pe

nggunaan-internet-dalam-

pembelajaran-matematika-di-sd.

http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-

alumni/strategi-belajar.html

http://www.teknologipendidikan.net/2010/06/05/e-learning-dalam-pendidikan-jarak-jauh/






http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-alumni/strategi-belajar.html

http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-alumni/strategi-belajar.html


PENTINGNYA KEBIJAKAN

DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI PADA ORGANISASI PERPUSTAKAAN

Anita Tri Widiyawati

Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

[email protected]

Abstrak

Kebijakan pengembangan koleksi adalah tahapan pertama yang ada pada

pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi sangat penting sebagai

pedoman untuk menentukan arah dari pengembangan koleksi. Hal yang sangat

bertentangan di lapangan, banyak kasus pada organisasi perpustakaan yang hanya

mempunyai kebijakan pengembangan koleksi secara lisan dan tidak jelas bahkan

terdapat perpustakaan yang tidak mempunyai kebijakan pengembangan koleksi

baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan

koleksi, maka perpustakaan tidak akan dapat memberikan layanan yang maksimal

kepada pemustaka. Dalam kebijakan pengembangan koleksi dituntut untuk

memformulasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam

proses pengembangan koleksi, pengelola perpustakaan harus memperhatikan

kemampuan dari organisasi perpustakaan dan kebutuhan pemustaka sebagai

masyarakat yang menerima sasaran layanan dari organisasi perpustakaan,

termasuk dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi. Dalam hal ini

pengelola perpustakaan dapat menggunakan analisis SWOT. Di dalam membuat

kebijakan pengambangan koleksi terdapat beberapa model yang bisa digunakan,

yakni: narrative model, classed model, combined narrative and classed models,

dan supplemental policies.

Kata kunci: pengembangan koleksi, kebijakan, organisasi perpustakaan.

Pendahuluan

Koleksi merupakan hal yang sangat

penting dalam organisasi perpustakaan.

Tidak ada bedangan dengan udara bagi

manusia. Tanpa udara manusia tidak dapat

bernafas. Eksistensi manusia yang pertama

ditentukan oleh udara, baru setelah itu

ditentukan oleh kualitas hidup dari manusia

itu sendiri. Kualitas hidup di sini berkaitan

dengan kesehatan, keuangan, kemampuan,

dan segala hal yang mendukung kualitas

hidup tersebut. Begitu juga organisasi

perpustakaan. Tanpa koleksi organisasi

perpustakaan tidak akan dapat hidup.

Eksistensi dari organisasi perpustakaan

yang pertama ditentukan oleh kualitas dari

koleksi itu sendiri. Kualitas koleksi ini

berkaitan antara kesesuaian koleksi dengan

kebutuhan pemustaka serta kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan dalam

menjaga kualitas dari koleksi.

Terdapat tahapan-tahapan kegiatan

yang dapat dilakukan oleh organisasi

perpustakaan dalam menjaga kualitas

koleksi yang dimiliki. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Evans dalam Yulia dan

Sujana (2009:1.9) bahwa “pengembangan

koleksi terdiri dari enam komponen

kegiatan yang terdiri atas: (1) analisis

masyarakat, dalam hal ini masyarakat

pengguna; (2) kebijakan seleksi; (3) seleksi;

(4) pengadaan; (5) penyiangan; dan (6)

evaluasi. Berdasarkan pendapat tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan seleksi

harus berdasar pada hasil analisis

masyarakat pengguna/pemustaka.

Penentuan kebijakan seleksi yang tepat

berdampak pada kesesuaian koleksi yang



diinginkan oleh pemustaka. Hal ini juga

berimbas pada kepuasan pemustaka

terhadap layanan yang diberikan oleh

organisasi perpustakaan melalui koleksi

yang tersedia. Kepuasan pemustaka

menunjukkan eksistensi dari organisasi

perpustakaan itu sendiri.

Johnson (2009:72) menyebutkan

bahwa “libraries without collection

development policies are like businesses

without business plan.” (Perpustakaan tanpa

kebijakan pengembangan koleksi seperti

bisnis tanpa perencanaan bisnis).

Berdasarkan pernyataan dari Johnson

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan

pengembangan koleksi sangat penting

untuk memberikan arah bagi organisasi

perpustakaan layaknya perencanaan bisnis

dalam kegiatan bisnis. Setelah ide untuk

memulai usaha muncul, langkah pertama

yang harus dilakukan adalah membuat

perencanaan usaha (Suryana, 2014:192).

Begitu pula pada organisasi perpustakaan,

setelah ide untuk mendirikan perpustakaan

muncul, langkah pertama yang harus

dilakukan adalah membuat kebijakan

pengembangan koleksi.

Peggy Lambing (dalam Suryana,

2014:192) menyatakan bahwa:

Perencanaan usaha adalah suatu cetak

biru tertulis (blue-print) yang berisikan

tentang misi usaha, usulan usaha,

perincian finansial, strategi usaha,

peluang pasar yang mungkin diperoleh,

dan kemampuan serta keterampilan

pengelolanya. Perencanaan usaha

sebagai persiapan awal memiliki dua

fungsi penting, yaitu: (a) sebagai

pedoman untuk mencapai keberhasilan

manajemen usaha, (b) sebagai alat untuk

mengajukan kebutuhan permodalan

yang bersumber dari luar.

Layaknya perencanaan usaha yang

dikemukakan oleh Peggy Lambing,

kebijakan pengembangan koleksi

merupakan suatu cetak biru tertulis (blue-

print) yang berisikan tentang misi

perpustakaan, usulan koleksi, operasional

pengembangan koleksi, perincian finansial,

strategi pengembangan koleksi, peluang

pasar (pemustaka atau masyarakat pemakai)

yang mungkin diperoleh, serta kemampuan

dan keterampilan pengelolanya

(pustakawan).

Kenyataan di lapangan banyak

organisasi perpustakaan yang mengabaikan

kebijakan pengembangan koleksi.

Seringkali dalam pelaksanaan

pengembangan koleksi, kebijakan

pengembangan koleksi diberlakukan secara

lisan tidak secara tertulis, hanya dilengkapi

dengan SOP (Standar Operasional

Prosedur), bahkan tidak sedikit pula

organisasi perpustakaan yang tidak

mempunyai kebijakan pengembangan

koleksi baik tertulis maupun lisan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian

dan observasi mencerminkan bahwa

kebijakan pengembangan koleksi masih

belum dianggap penting oleh pengelola

perpustakaan, bahkan ada pula yang belum

memahami adanya kebijakan

pengembangan koleksi. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh: (1) Anita Tri Widiyawati

(2016) dalam penelitiannya yang berjudul

“Pengembangan Koleksi di Perpustakaan

IKIP Budi Utomo Malang”, (2) Noor

Fahimah (2016) dalam penelitiannya yang

berjudul “Pengembangan Koleksi Umum

dan Koleksi Referensi pada Perpustakaan

Perguruan Tinggi Dalam Rangka

Memenuhi Kebutuhan Informasi Pengguna

(Studi pada Perpustakaan Politeknik Negeri

Malang)”, Erene Dwi Permatasari (2017)

dalam penelitiannya yang berjudul

“Pengembangan Koleksi Elektronik dan

Tercetak (Studi pada Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Malang), (4) pra

riset yang dilakukan oleh Amirul Dwi

Septina (2017) dalam penelitiannya yang

berjudul “Pengembangan Koleksi Local

Content dalam Menunjang Layanan

Perpustakaan (Studi pada Perpustakaan

STIE Malangkuçècwara)”, serta hasil

observasi yang dilakukan oleh penulis

sendiri (2017), yakni pengembangan

koleksi yang ada di Perpustakaan SDN

Cakru II Kecamatan Kencong, Kabupaten

Jember, dan pengembangan koleksi pada

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik (STISOSPOL) Waskita

Dharma Malang.

Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Anita Tri Widiyawati (2016) yaitu

tidak ada kebijakan pengembangan koleksi


baik secara tertulis maupun lisan. Hasil

penelitian yang diungkapkan oleh Noor

Fahimah (2016) yaitu terdapat kebijakan

pengembangan koleksi secara lisan. Hasil

penelitian yang dinyatakan oleh Erene Dwi

Permatasari (2017) yaitu terdapat kebijakan


pra riset yang dilakukan oleh Amirul Dwi

Septina (2017) yaitu terdapat kebijakan


observasi (2017) yang dilakukan oleh

penulis di Perpustakaan SDN Cakru II

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember,

dan di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (STISOSPOL)

Waskita Dharma Malang yaitu tidak

terdapat kebijakan pengembangan koleksi

baik secara tertulis maupun lisan. Tidak

adanya kebijakan pengembangan koleksi

berdampak pada kegiatan pengembangan

koleksi yang tidak maksimal, sehingga

berdampak pula terhadap layanan yang

kurang maksimal pada pemustaka.

Kebijakan pengembangan koleksi secara

lisan juga masih berakibat pada kegiatan

pengembangan yang kurang maksimal. Hal

ini dikarenakan, kebijakan pengembangan

koleksi secara lisan menyebabkan

perbedaan-perbedaan persepsi

antarpengelola perpustakaan. Perbedaan

persepsi tersebut menyebabkan

kebingungan pada lini di bawahnya dalam

kegiatan pengembangan koleksi. Pada

dasarnya kebijakan pengembangan koleksi

seharusnya secara tertulis, sehingga

menjadi pedoman dan arah yang jelas

dalam kegiatan pengembangan koleksi. Hal

inilah yang melatarbelakangi penulis

tertarik untuk membahas tentang

“Pentingnya Kebijakan dalam

Pengembangan Koleksi Perpustakaan”.

Pembahasan

Koleksi merupakan hal yang utama

pada organisasi perpustakaan. Tanpa

koleksi, organisasi perpustakaan akan

kehilangan ruh untuk hidup. Jiwa dari

perpustakaan adalah koleksi. Semakin baik

koleksi yang dimiliki perpustakaan maka

semakin cerahlah masa depan dari

organisasi perpustakaan itu. Semakin buruk

koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan,

maka semakin terpuruklah organisasi

perpustakaan itu. Standarisasi mengenai

baik dan buruknya koleksi perpustakaan

ditentukan oleh kepuasan dari pemustaka.

Semakin terpenuhinya kebutuhan koleksi

yang diinginkan pemustaka maka dapat

dikatakan organisasi perpustakaan akan

menjadi eksis. Sebaliknya semakin tidak

terpenuhinya kebutuhan koleksi yang

diinginkan pemustaka, dapat dipastikan

pemustaka akan meninggalkan

perpustakaan. Sehingga untuk menghindari

citra buruk dari organisasi perpustakaan

yang disebabkan oleh koleksi yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan pemustaka,

maka organisasi perpustakaan harus

melakukan pengembangan koleksi

perpustakaan.

Qalyubi (2007:77) menyatakan

bahwa “pengembangan koleksi merupakan

proses memastikan bahwa kebutuhan

informasi dari para pemakai akan terpenuhi

secara tepat waktu dan tepat guna dengan

memanfaatkan sumber-sumber informasi

yang dihimpun oleh perpustakaan. Sumber-

sumber informasi tersebut harus

dikembangkan sebaik-baiknya sesuai

dengan kondisi perpustakaan dan

masyarakat yang dilayani”. Berdasarkan

pendapat yang diungkapkan oleh Qalyubi

tersebut menunjukkan bahwa organisasi

perpustakaan berkewajiban untuk

melakukan pengembangan koleksi. Dalam

melakukan pengembangan koleksi yang

harus diperhatikan oleh pengelola

perpustakaan adalah memastikan bahwa

kebutuhan informasi melalui koleksi

perpustakaan yang telah dikembangkan

dapat terpenuhi secara tepat waktu dan tepat

guna. Dalam proses pengembangan koleksi,

pengelola perpustakaan harus

memperhatikan kemampuan dari organisasi

perpustakaan dan kebutuhan pemustaka

sebagai masyarakat yang menerima sasaran

layanan dari organisasi perpustakaan.

Untuk melihat kemampuan organisasi

perpustakaan dengan tetap memperhatikan

pemenuhan terhadap kebutuhan pemustaka,

maka pengelola perpustakaan dapat

membuat analisis SWOT (Strength

‘kekuatan’, Weakness ‘kelemahan’,

Opportunities ‘peluang’, dan Threat

‘ancaman’. Menurut Rangkuti (2008:18),

“analisis SWOT adalah identifikasi


berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan”.

Sehingga analisis SWOT pada organisasi

perpustakaan berguna untuk

mengidentifikasi berbagai faktor secara

sistematis untuk merumuskan strategi

perpustakaan. Dengan melakukan analisis

kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman yang dimiliki organisasi

perpustakaan maka hal ini akan menunjang

pengetahuan pengelola perpustakaan untuk

mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki

oleh organisasi perpustakaan.

Magrill dan Corbin (dalam

Qalyubi, 2007:77) menyatakan bahwa:

“pengembangan koleksi merupakan

serangkaian proses atau kegiatan yang

bertujuan mempertemukan pemakai dengan

rekaman informasi dalam lingkungan

perpustakaan atau unit informasi. Kegiatan

pengembangan koleksi mencakup, antara

lain: penyusunan kebijakan pengembangan

koleksi, pemilihan, pengadaan, penyiangan,

serta evaluasi pendayagunaan koleksi”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penyusunan

kebijakan pengembangan koleksi pada

tahapan/proses dalam pengembangan

koleks teletak di awal atau pada

tahapan/proses yang pertama. Hal ini

menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan

pengembangan koleksi sebagai pedoman

dalam pelaksanaan pengembangan koleksi

secara keseluruhan melalui tahapan-tahapan

yang harus dilakukan dalam pengembangan

koleksi. Berikut uraian mengenai

pentingnya kebijakan pengembangan

koleksi pada organisasi perpustakaan.

A. Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi

(collection development policies) juga

disebut sebagai kebijakan seleksi (selection

policies), pernyataan koleksi (collection

statements), atau perencanaan

pengembangan koleksi (collection

development plans) (Johnson, 2009:72).

Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh

Johnson tersebut menunjukkan bahwa


merupakan pedoman yang menentukan arah

dari pengembangan dan pemeliharaan

koleksi. Sehingga setiap organisasi

perpustakaan sangat penting untuk

menyusun kebijakan pengembangan koleksi

agar organisasi perpustakaan mempunyai

arah yang jelas dalam mengembangkan

koleksinya. Tanpa kebijakan

pengembangan koleksi dapat dipastikan

organisasi perpustakaan tidak akan bisa

mengembangkan koleksi yang dapat

memenuhi kebutuhan pemustaka.

Menurut Yulia, dkk (dalam Saleh

dan Komalasari, 2010:3.3) fungsi dari

kebijakan pengembangan koleksi adalah.

1) Pedoman bagi para selektor

Dengan adanya kebijakan, para selektor

bekerja lebih terarah karena sasarn jelas,

dan dana yang terbatas dimanfaatkan

dengan lebih bijaksana.

2) Sarana komunikasi

Kebijakan akan memberitahukan pada

para pemakai, administrator, dewan

pembina, dan pihak lain apa cakupan,

serta ciri-ciri koleksi yang telah ada dan

rencana untuk pengembangan

selanjutnya.

3) Sarana perencanaan

Kebijakan memberi informasi yang akan

membantu dalam proses alokasi dana.

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan

oleh Sánchez dan Guerrero (dalam Vignau

dan Meneses, 2005: 35-43), “formulation

and/or revision of the policies. It is the first

aspect of extreme importance to collection

development since it is the intellectual

activity that involves planning.”

(Perumusan dan/atau revisi kebijakan. Ini

adalah aspek pertama yang sangat penting

bagi pengembangan koleksi karena ini

adalah aktivitas intelektual yang melibatkan

perencanaan.

B. Pengajuan Kebijakan Pengembangan

Koleksi

Terdapat dua fungsi layanan dalam

pengajuan kebijakan pengembangan

koleksi, yaitu: untuk menginformasikan dan

untuk memproteksi (Johnson, 2009:73).

Sebagai sasaran dari dua fungsi layanan

tersebut adalah peserta yang terlibat dalam

pembuatan kebijakan pengembangan

koleksi. Peserta yang dimaksud di sini

adalah semua personel yang ada pada

organisasi perpustakaan, pemustaka, dan

stakeholder (pemangku kepentingan) yang

lain. Hal ini bergantung pada jenis


perpustakaannya. Misalnya di perpustakaan

sekolah dapat melibatkan siswa, guru,

orang tua murid, bahkan komite sekolah.

Kebijakan pengembangan koleksi pada

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

umum berkaitan dengan kebijakan dewan

pemerintahan resmi. Sehingga dalam

penyusunan kebijakan pengembangan

koleksi juga harus memperhatikan

kebijakan pemerintah yang berkaitan

dengan organisasi perpustakaan. Berikut

penjelasan mengenai fungsi layanan

pengajuan kebijakan pengembangan

koleksi.

1) Untuk menginformasikan (to inform)


merupakan hal yang pertama dalam

menunjukkan misi perpustakaan dan

menggambarkan kekuatan serta kelemahan

koleksi mutakhir/kini yang dimiliki oleh

perpustakaan. Selain itu, kebijakan

pengembangan koleksi juga dapat

menginformasikan alur tujuan dari

perpustakaan di masa yang akan datang

(Johnson, 2009:74). Dengan

mengidentifikasi misi perpustakaan,

kekuatan dan kelemahan koleksi terbaru

yang dimiliki oleh perpustakaan, serta alur

perencanaan perpustakaan di masa depan,

baik untuk dapat membantu

menginformasikan anggaran baik

mempersiapkan dan mengalokasikan dana

internal dari organisasi perpustakaan

maupun dana eksternal dari organisasi

perpustakaan.

2) Untuk memproteksi (to protection)


dapat memproteksi tekanan dari lingkungan

eksternal (Johnson, 2009:75). Pernyataan

yang diputuskan dalam kebijakan

pengembangan koleksi dapat melindungi

kebebasan intelektual dan manjaga sensor,

khususnya berkaitan dengan akses

perpustakaan di internet. Perpustakaan

dapat menyiapkan pernyataan terbaik dalam

menangani komplain yang berkaitan dengan

koleksi perpustakaan melalui prosedur yang

telah diputuskan dalam kebijakan

pengembangan koleksi. Pernyataan tentang

senshorsip tidak semuanya negatif, akan

tetapi dengan adanya kebijakan

pengembangan koleksi secara tertulis

menunjukkan komitmen dari organisasi

perpustakaan untuk menjunjung tinggi

kebebasan intelektual.

C. Membuat Kebijakan Pengembangan

Koleksi


dapat dibuat atau ditulis oleh individu atau

komite, harus memperhatikan tujuan utama

dan khalayak (masyarakat

pemakai/pemustaka) saat menulis/membuat

kebijakan pengembangan koleksi dan serta

menyesuaikan dengan dokumen yang tepat.

Kebijakan pengembangan koleksi dapat

dibagi melalui konsorsium dan digunakan

untuk kerjasama dalam membuat

perencanaan pengembangan koleksi harus

sesuai dengan gaya orang lain (anggota

kerjasama) di dalam konsorsium (Johnson,

2009:77). Konsorsium tersebut melibatkan

semua personel perpustakaan, pemustaka,

dan stakeholder yang lain. Misalnya jika

pada perpustakaan sekolah melibatkan

guru, orang tua murid, komite sekolah,

ataupun pihak lain yang menjadi sponsor

dari perpustakaan sekolah tersebut.

Pelibatan peserta dalam konsorsium

disesuaikan dengan jenis organisasi

perpustakaan.

Frank W. Hoffman and Richard J.

Wood dalam (dalam Johnson, 2009:77)

mengidentifikasi komponen-komponen

penting yang harus ada dalam pembuatan

kebijakan pengembangan koleksi, antara

lain:

1) purpose statement (maksud pernyataan)

2) background statement (latar belakang

pelaksanaan pengembangan koleksi)

3) responsibility for collection development

(tanggung jawab/penanggung jawab

dalam pengembangan koleksi)

4) mission, goals, and objectives (misi,

tujuan, dan sasaran pengembangan

koleksi)

5) target audiences (target masyarakat

pemakai/pemustaka)

6) budgeting and funding (penganggaran

dan pendanaan)

7) evaluation criteria (kriteria evaluasi)

8) format (susunan)

9) goverment publication (terbitan

pemerintah)


10) treatment of specific resource groups

(perlakuan terhadap kelompok sumber

informasi tertentu)

11) special collections (koleksi khusus)

12) resources sharing (sumber berbagi)

13) services (pelayanan)

14) selection aids (alat bantu seleksi)

15) copyright (hak cipta)

16) intellectual freedom (kebebasan

intelektual)

17) acquisitions (akuisisi)

18) gifts and exchange (hadiah dan tukar-

menukar koleksi)

19) collection maintenance (pemeliharaan

koleksi)

20) weeding (penyiangan)

21) collection evaluation (evaluasi koleksi)

21) policy revision (revisi kebijakan)

22) definition of terms and glossary

(definisi istilah dan glosarium)

23) bibliography (bibliografi)

24) appendixes (lampiran)

D. Model Kebijakan Pengembangan

Koleksi Tambahan (Supplemental)

Menurut (Johnson, 2009:79-82)

terdapat empat model kebijakan

pengembangan koleksi supplemental, yaitu:

narrative model (model narasi), classed

model (model berkelas), combined

narrative and classed model (kombinasi

model narasi dan model berkelas), dan

supplemental policies (kebijakan

tambahan). Berikut penjelasan mengenai

empat model tersebut.

1) narrative model (model narasi)

Model narasi untuk pernyataan


bersifat berbasis teks. Hal Ini mencakup

serangkaian uraian naratif, antara lain:

subjek, disiplin, dan sub koleksi.

Misalnya: Ilmu Sosial, Sastra, dan ilmu;

fiksi dewasa, fiksi anak-anak, dan

referensi), atau membagi pertanian

menjadi ilmu hewan, agronomi, ilmu

tanah. Tujuan dari model narasi ini

adalah untuk memberikan pandangan

terfokus tentang subjek atau subdivisi

dan manajemen koleksi seperti yang

dipraktikkan di perpustakaan dalam

mempersiapkan penyusunan/pembuatan

kebijakan pengembangan koleksi.

Keuntungan dari model narasi adalah

penggunaan istilah untuk

menggambarkan program dan koleksi

lokal yang dimiliki oleh organisasi

perpustakaan. Pernyataan kebijakan ini

umumnya mengikuti garis besar dan isi

ikhtisar. Masing-masing membahas

komunitas pengguna tertentu,

keterbatasan atau penekanan spesifik,

jenis materi yang dikumpulkan atau

dikecualikan, unit perpustakaan atau

pemilih yang bertanggung jawab untuk

pengumpulan ini, hubungan

interdisipliner, sumber daya tambahan,

dan faktor lokal lainnya.

2) classed model (model

berkelas/penggolongan)

Model berkelas/penggolongan

menggambarkan pengumpulan dan

tingkat pengumpulan terbaru dalam

bahasa dan kode numerik yang

disingkat, biasanya sesuai dengan the

Library of Congress atau Dewey

Decimal Classification (DDC). Hal ini

juga menggambarkan tingkat pelestarian

dan tingkat pengumpulan di masa depan.

The Research Libraries Group (RLG)

adalah pemimpin dalam pengembangan

outline format analisis

berkelas/penggolongan. Dalam sistem

ini, kategori subjek ditentukan oleh

rentang klasifikasi dan deskriptor

subjek. Setiap kategori diberi

serangkaian angka untuk kekuatan

koleksi yang ada, intensitas

pengumpulan saat ini, dan intensitas

pengumpulan yang diinginkan.

Angka, indikator kedalaman

koleksi saat ini, berkisar dari 0 (di luar

ruang lingkup - tidak ada yang

dikumpulkan dalam subjek ini) sampai 5

(pengumpulan menyeluruh, bersifat:

menyeluruh, inklusif, dan intensif.

Catatan cakupan dapat digunakan untuk

mendeskripsikan fitur spesial dari

bagian koleksi. Pelaporan tingkatan 4

atau 5 bukan berarti perpustakaan sudah

lebih baik. Bagian terpenting dalam

menggunakan indikator kedalaman

koleksi adalah memahami bagaimana

pemilih (selector) perpustakaan

mengumpulkan dan menyesuaikan

praktik dengan misi, tujuan, sasaran, dan

pendanaan perpustakaan.


3) combined narrative and classed model

(kombinasi model narasi dan model

berkelas)

Kombinasi dari model narasi dan

berkelas/digolongkan meminjam fitur

yang paling berguna dari masing-masing

untuk menggambarkan rencana

pengumpulan secara ringkas. Biasanya

cukup singkat, tidak lebih dari dua

sampai empat halaman, dan dapat

berfungsi sebagai alat yang berguna saat

ditinjau dan diperbarui karena

lingkungan dan sumber daya yang

tersedia berubah.

4) supplemental policies (kebijakan

tambahan)

Kebijakan tambahan digunakan

dalam rangka menangani prosedur untuk

hubungan donor dan pertimbangan lain

yang terkait dengan penerimaan dan

penurunan hadiah serta peluang

pembelian yang besar. Kebijakan

pelestarian membahas kebijakan dan

prosedur untuk menjaga kondisi fisik

koleksi. Kriteria ini untuk membuat

keputusan tentang pengikatan,

konservasi, pemformatan ulang, dan

pilihan perawatan lainnya, serta prioritas

alokasi sumber pelestarian. Pernyataan

terpisah tentang kebijakan penyiangan

dan deseleksi sangat bermanfaat. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan

tambahan berguna untuk meninjau

materi yang ditransfer antarkoleksi,

transfer ke penyimpanan jarak jauh, dan

penarikan. Hal ini termasuk pedoman

untuk membatalkan langganan berkala

dan mengurangi bahan yang tidak

dibutuhkan.

Ketika sumber elektronik

menjadi bagian dari koleksi

perpustakaan, banyak perpustakaan

mengembangkan kebijakan tambahan

untuk mengatasi kerumitan pemilihan

dan pengelolaannya. Selama beberapa

tahun terakhir, banyak perpustakaan

telah beralih dari kebijakan secara

terpisah untuk sumber informasi

elektronik, dengan asumsi bahwa

pedoman, praktik, dan kriteria yang

sama berlaku untuk semua sumber

informasi tanpa memperhatikan format

atau mekanisme pengiriman.

Persyaratan unik dalam sumber

informasi elektronik umumnya berlaku

untuk bagaimana perpustakaan

menangani kontrak dan lisensi, termasuk

siapa yang bertanggung jawab atas

tinjauan dan negosiasi e-resources dan

peran penyeleksi individual dalam

prosesnya, isu-isu ini lebih

memungkinkan jika ditangani dengan

menggunakan dokumen prosedur

internal serta dapat merekam proses

seleksi dan akuisisi (misalnya: siapa

yang memiliki wewenang untuk

meninjau, menyetujui, dan

menandatangani kontrak dan perjanjian

lisensi). Contoh, Perpustakaan

mewajibkan semua sumber informasi

elektronik (e-resources) menyediakan

tingkat dan format statistik penggunaan

tertentu, adanya ijin penggunaan oleh

pemustaka yang bukan anggota

perpustakaan, adanya kepastian akses

arsip sumber informasi, adanya

kewajiban dari organisasi perpustakaan

yang tidak menerima ganti rugi.

Kebijakan baru yang berfokus pada e-

resources baru-baru ini muncul di

perpustakaan akademis - sebuah

kebijakan tentang migrasi ke elektronik -

versi jurnal saja. Perpustakaan

mengembangkan kebijakan ini untuk

menjelaskan kriteria yang harus

dipenuhi agar bisa memperoleh hanya

bentuk elektronik jurnal dan tidak

memperoleh versi cetak paralel. Kriteria

utama cenderung menyediakan konten

ilmiah lengkap dari padanan cetak,

ketersediaan simultan atau lebih awal

dari pada publikasi cetak, gambar dan

kualitas grafis setara dengan versi cetak,

keandalan penerbit, dan akses terus-

menerus ke semua konten yang telah

dibayar oleh perpustakaan.

Kesimpulan

Tahapan/proses awal dalam

kegiatan pengembangan koleksi yang harus

dilalui adalah kebijakan pengembangan

koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi

merupakan petunjuk arah bagi organisasi

perpustakaan untuk melakukan kegiatan

pengembangan koleksi. Tanpa kebijakan

pengembangan koleksi, organisasi


perpustakaan akan kehilangan arah yang

jelas dalam upaya memenuhi kepuasan

pemustaka. Pemenuhan kepuasan

pemustaka ini berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan pemustaka akan koleksi/sumber

informasi yang ingin didapatkan. Dalam

membuat kebijakan, pengelola

perpustakaan harus memperhatikan

kemampuan dari organisasi perpustakaan

itu sendiri dan kemampuan dari pemustaka

dengan tidak mengabaikan tujuan utama.

Untuk mengetahui kemampuan ini, maka

pengelola perpustakaan dapat menggunakan

analisis SWOT. Dengan mengetahui hasil

dari analisis SWOT, diharapkan pengelola

perpustakaan tidak salah dalam menentukan

langkah.

Terdapat empat model yang dapat

digunakan dalam membuat kebijakan

pengembangan koleksi, yakni: narrative

model (model narasi), classed model

(model berkelas/golongan), combined

narrative and classed models (kombinasi

model narasi dan berkelas/golongan), dan

supplemental policies (kebijakan

tambahan). Isu-isu mengenai

pengembangan koleksi semakin kompleks,

khususnya yang berkaitan dengan e-

resources, sehingga pada

perkembangannya yang lebih banyak

digunakan adalah model supplemental

policies. Hal ini dikarenakan dalam model

supplemental policies, kebijakan

pengembangan koleksi tidak perlu dibuat

secara terpisah sehingga lebih

memudahkan dan lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

Amirul Dwi Septina. 2017. Pengembangan

Koleksi Local Content dalam

Menunjang Layanan Perpustakaan

(Studi pada Perpustakaan STIE

Malangkuçècwara). Proposal

Penelitian. Program Studi Ilmu

Perpustakaan, Jurusan Administrasi

Publik, Fia-UB.

Anita Tri Widiyawati. 2016.

Pengembangan Koleksi di

Perpustakaan IKIP Budi Utomo

Malang. Laporan Penelitian. Program

Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan

Administrasi Publik, Fia-UB.

Erene Dwi Permatasari. 2017.

Pengembangan Koleksi Elektronik

dan Tercetak (Studi pada

Perpustakaan Universitas Islam

Negeri Malang. Skripsi. Program

Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan


Johnson, Peggy. 2009. Fundamentals of

Collection Development and

Management. Chicago: American

Library Association.

Noor Fahimah. 2016. Pengembangan

Koleksi Umum dan Koleksi Referensi

dan Koleksi Referensi pada

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan

Informasi Pengguna (Studi pada

Perpustakaan Politeknik Negeri

Malang). Skripsi. Program Studi

Ilmu Perpustakaan, Jurusan


Qalyubi, Shihabuddin, dkk. 2007. Dasar-

Dasar Ilmu Perpustakaan dan

Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu

Perpustakaan dan Informasi (IPI),

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.

Rangkuti, Freddy. 2008. Analisis SWOT:

Teknik Membedah Kasus Bisnis.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saleh dan Komalasari. 2010. Manajemen

Perpustakaan. Jakarta: Universitas

Terbuka.

Suryana. 2014. Kewirausahaa: Kiat dan

Proses Menuju Sukses. Jakarta:

Salemba Empat.

Vignau, Barbara Susana Sanchez dan

Meneses, Barbara Susana Sanchez.

2005. "Collection development

policies in university libraries: a

space for reflection", Collection

Building, Vol. 24 Issue: 1, pp.35-

43, doi:

10.1108/01604950510576119

diakses melalui

http://www.emeraldinsight.com/doi/f

ull/10.1108/01604950510576119

pada tanggal 19 April 2017.

Yulia, Yuyu dan Jayanti G Sujana. 2009.

Pengembangan Koleksi. Jakarta:

Universitas Terbuka.

http://www.emeraldinsight.com/author/Susana+Sanchez+Vignau%2C+Barbara

http://www.emeraldinsight.com/author/Meneses%2C+Grizly

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01604950510576119

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01604950510576119


PENINGKATAN PROFESIONALISME KINERJA GURU

MELALUI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH

Novita Nurul Islami

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember

[email protected]

Abstrak

Dalam upaya memajukan pembangunan suatu negara, salah satu aspek yang menjadi

faktor utama yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu dari aspek

pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan harus merujuk pada

pembenahan pada setiap komponen yang ada dalam pendidikan. Salah satu

komponen yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan

adalah guru, karena guru merupakan aktor utama yang memiliki tugas dalam

menterjemahkan kurikulum ke dalam satuan aksi di dalam kelas. Dengan

profesionalisme kinerja dari guru yang tinggi diharapkan dapat mengembangkan

pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan output yang bermutu pula. Tingkat

kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dapat memberikan

peran penting dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Salah satu kewajiban

dari kepala sekolah yaitu mendayagunakan seluruh elemen yang ada di sekolah

secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah

tersebut tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme

kinerja guru dapat ditingkatkan di antaranya melalui supervisi dari kepala sekolah.

Kata kunci: profesionalisme, kinerja guru, supervisi, kepala sekolah

Pendahuluan

Dalam upaya memajukan

pembangunan suatu negara, salah satu

aspek yang menjadi faktor utama yang

dapat menentukan kualitas sumber daya

manusia yaitu dari aspek pendidikan. Oleh

karena itu, upaya peningkatan kualitas

pendidikan harus terus dilakukan. Dalam

peningkatan kualitas pendidikan harus

merujuk pada pembenahan pada setiap

komponen yang ada dalam pendidikan,

karena pendidikan adalah suatu sistem yang

saling berinteraksi secara sinergis yang

menjadi kesatuan dari berbagai komponen

yang masing-masing memiliki tugas dan

fungsi khusus untuk mencapai tujuan

bersama secara optimal.

Salah satu komponen yang

memiliki peran penting dalam menentukan

kualitas pendidikan adalah guru, karena

guru merupakan aktor utama yang memiliki

tugas dalam menterjemahkan kurikulum ke

dalam satuan aksi di dalam kelas. Sehingga,

tingkat capaian dari tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh

profesionalisme guru dalam melaksanakan

tugasnya sebagai pembimbing dan

fasilitator. Dengan profesionalisme yang

tinggi guru dapat menciptakan iklim

kegiatan belajar mengajar yang mampu

meningkatkan motivasi dan prestasi peserta

didik.

Dengan profesionalisme kinerja

dari guru yang tinggi diharapkan dapat

mengembangkan pembelajaran yang

bermutu dan menghasilkan output yang

bermutu pula. Sehingga, guru memegang

peranan penting dalam mengembangkan

dan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini

sesuai dengan pendapat dari Idris (2007:12)

yang menyatakan bahwa peningkatan

kualitas kegiatan belajar mengajar

dipengaruhi oleh tingkat kualitas

profesionalitas seorang guru, semakin baik

kualitas profesionalitas guru dapat

menciptakan kualitas belajar mengajar yang

baik pula.. Hal ini disebabkan oleh dengan

baiknya tingkat kualitas profesionalitas

kinerja guru maka seorang guru dapat

memiliki kemampuan dalam bidang

pengajaran dan pengoptimalan serta

pendayagunaan komponen pendidikan di



antaranya media pengajaran kurikulum

sehingga dapat menciptakan proses belajar

mengajar menjadi lebih baik.

Tingkat kecakapan dan

kebijaksanaan kepemimpinan kepala

sekolah dapat memberikan peran penting

dalam upaya peningkatan profesionalisme

guru. Kepala sekolah memiliki kelebihan

dalam hak dan kewajiban dibandingkan

dengan rekan-rekan guru sejawatnya,

karena kepala sekolah memiliki wewenang

lebih untuk mendayagunakan seluruh

elemen dalam sekolah. Menurut

Suryosubroto (2010:86) salah satu

kewajiban dari kepala sekolah yaitu

mendayagunakan seluruh elemen yang ada

di sekolah secara efektif dan efisien agar

tujuan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah tersebut tercapai dengan optimal.

Oleh karena itu, peningkatan

profesionalisme kinerja guru dapat

ditingkatkan di antaranya melalui supervisi

dari kepala sekolah.

Pembahasan

Pendidik dan tenaga kependidikan

berkewajiban mempunyai komitmen secara

profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan, hal ini di terangkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 40

ayat 2b (UU RI, 20/2003, 2003: 27). Dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan,

konsekuensinya dari UU tersebut maka

guru harus melaksanakan kewajiban

profesionalnya karena guru yang menjadi

aktor utama dalam pelaksanaan

pembelajaran. Dalam melaksanakan

kewajibannya tersebut dan untuk dapat

mengembangkan kemampuan

profesionalnya, guru memerlukan

pembimbing terutama dalam mengelola

proses pembelajaran, oleh sebab itu kepala

sekolah dapat menggunakan perannya

sebagai seorang supervisor.

Dalam upaya pembinaan dan

pengembangan kemampuan profesionalitas

guru, supervisi memiliki kedudukan sentral.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari

Suryosubroto (2010:175) yang menyatakan

bahwa agar seluruh staf yang berada di

sekolah dapat meningkatkan

kemampuannya dan untuk mengembangkan

situasi belajar mengajar yang lebih baik

harus diadakan kegiatan supervisi.

Sedangkan menurut Mukhtar dan Iskandar

(2009:40) menyatakan bahwa secara umum

istilah supervisi dapat diartikan mengamati,

mengawasi, atau membimbing dan

menstimulir kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh orang lain dengan maksud

untuk mengadakan perbaikan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa supervisi dalam

pendidikan merupakan pembinaan yang

berupa bimbingan atau tuntunan ke arah

perbaikan situasi pendidikan pada

umumnya dan peningkatan mutu kegiatan

belajar dan mengajar pada khususnya.

Dengan adanya supervisi, maka kondisi

pendidikan yang lebih baik dapat dicapai.

Kepala sekolah menjadi salah satu

komponen pendidikan yang memberikan

peran penting dalam meningkatkan kualitas

pendidikan. Oleh karena itu, peran kepala

sekolah dalam hal ini sangat penting karena

dapat memberikan sumbangan terhadap

berhasil tidaknya kegiatan pendidikan di

sekolah sehingga tujuan mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan

manusia seutuhnya dapat tercapai.

Dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan

Pemerintah 28 tahun 1990 dikemukakan

bahwa kepala sekolah bertanggung jawab

atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan,

administrasi sekolah, pembinaan tenaga

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan

serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, kepala sekolah berfungsi

dan bertugas sebagai Edukator, Manager,

Administrator, Supervisor, Leadership, dan

Motivator (EMASLIM). Hal ini sesuai

dengan pendapat Murniati (2008:146)

bahwa peran kepala sekolah adalah sebagai:

1) pendidik (educator), 2) supervisor, 3)

pemimpin (leader), 4) manajer, 5)

administrator, 6) inovator, dan 7) motivator.

Pengetahuan di bidang manajemen

dan kepemimpinan yang baik menjadi basis

pokok yang harus dimiliki oleh kepala

sekolah sebagai dasar dalam implementasi

tugas pokok dan fungsi kepala sekolah.

Menurut Murniati (2008:123) kepala

sekolah sebagai pemimpin dituntut

memiliki berbagai hal, seperti ciri-ciri

kepemimpinan, yaitu: 1) iman dan taqwa


kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) imajinasi

yang kuat, 3) emosi yang stabil, 4) mampu

hidup dalam mengahadapi kegagalan, 5)

berpikir terbuka, 6) rendah hati (bukan

berarti rendah diri), 7) mempunyai

pemikiran yang sabar dan tekun, 8) disiplin,

9) memperhitungkan efektivitas dan

efisiensi, dan 10) memiliki rasa humor dan

berjiwa seni. Kompleknya penguasaan

keterampilan yang harus dimiliki seorang

pemimpin menunjukkan bahwa pekerjaan

memimpin bukanlah pekerjaan yang

mudah.

Menurut Sahertian (2008:34) ada

berbagai model supervisi yang berkembang,

yaitu model supervisi konvensional, model

ilmiah, model klinis, dan model artistik.

Pendekatan dan perilaku serta teknik yang

diterapkan dalam memberi supervisi kepada

guru-guru berdasarkan keadaan dan

kemampuan guru. Menurut Sahertian

(2008:46) ada beberapa pendekatan

supervisi, yaitu: 1) pendekatan langsung, 2)

pendekatan tidak langsung, dan 3)

pendekatan kolaboratif.

Sedangkan teknik supervisi yang

dapat digunakan supervisor pendidikan

menurut pendapat Tim Dosen Administrasi

UPI (2010:317) antara lain:

a. Untuk dapat memperoleh gambaran

tentang kegiatan belajar mengajar di

kelas, dapat dilakukan kunjungan kelas

secara berencana;

b. Melakukan pertemuan pribadi antara

supervisor dengan guru untuk

membicarakan masalah-masalah khusus

yang dihadapi guru;

c. Diadakan rapat antara supervisor dengan

para guru di sekolah, dalam rapat

dibahas masalah-masalah umum yang

menyangkut perbaikan dan peningkatan

mutu pendidikan;

d. Untuk saling menukarkan pengalaman

sesama guru atau kepala sekolah tentang

usaha-usaha perbaikan dalam proses

belajar mengajar, dapat dilakukan

kunjungan antar kelas atau antar

sekolah;

e. Melakukan pertemuan-pertemuan di

kelompok kerja penilik, kerja kepala

sekolah, serta pertemuan kelompok kerja

guru, pusat kegiatan guru dan

sebagainya. Pertemuan-pertemuan

tersebut dapat dilakukan oleh masing-

masing kelompok kerja, atau gabungan

yang terutama dimaksudkan untuk

menemukan masalah, mencari alternatif

penyelesaian, serta menerapkan

alternatif masalah yang tepat.

Dari penjelasan di atas, dapat

diketahui bahwa supervisi merupakan

kegiatan membina dan membantu

pertumbuhan agar setiap orang mengalami

peningkatan pribadi dan profesinya.

Menurut Suryosubroto (2010:180) bahwa

teknik supervisi pada umumnya dibedakan

menjadi dua golongan, yaitu teknik

supervisi bersifat individu dan teknik

supervisi yang bersifat kelompok.

Dalam melaksanakan tugasnya

seorang kepala sekolah harus melaksanakan

tugas pokok dalam supervisi, baik supervisi

akademik ataupun supervisi manajerial.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap tugas

pokok tersebut yang meliputi pembinaan,

pemantauan dan penilaian terhadap sekolah

dalam rangka upaya peningkatan kinerja

sekolah sebagai upaya peningkatan mutu

pendidikan harus dikuasai dengan baik oleh

kepala sekolah.

Dalam tugas supervisi akademik,

kepala sekolah sebagai supervisor

diharapkan dapat melakukan supervisi

terhadap proses kegiatan pembelajaran guru

di kelas. Menurut Sahertian (2008:24)

bahwa seorang supervisor dapat berperan

sebagai koordinator, konsultan, pemimpin

kelompok dan evaluator. Sebagai

coordinator, pengawas dapat

mengkoordinasi program belajar mengajar,

tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan

yang berbeda-beda di antara guru-guru.

Sebagai konsultan, pengawas dapat

memberi bantuan, bersama

mengkonsultasikan masalah yang dialami

guru baik secara individual maupun secara

kelompok. Sebagai pemimpin kelompok,

pengawas dapat memimpin sejumlah staf

guru dalam mengembangkan potensi

kelompok, pada saat mengembangkan

kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan

professional guru-guru secara bersama.

Sebagai evaluator, pengawas dapat

membantu guru-guru dalam menilai dan


hasil proses belajar, dapat menilai

kurikulum yang sedang dikembangkan.

Menurut Rivai & Murni (2009: 826),

bahwa dalam supervisi pengajaran,

supervisor bisa mendorong guru

menerapkan kemampuannya dalam

melaksanakan tugas-tugas mengajarnya,

mendorong guru mengembangkan

kemampuan sendiri, serta mendorong guru

agar ia memiliki perhatian yang sungguh-

sungguh (commitment) terhadap tugas dan

tanggung jawabnya, sehingga melalui

supervisi pengajaran, supervisor bisa

menumbuhkan motivasi kerja guru.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa

guru membutuhkan bantuan dari kepala

sekolah dan pengawas yang secara

struktural dianggap memiliki kelebihan dari

guru. Supervisor yang

berkualitas adalah supervisor yang

dapat memberikan bantuan kepada guru

kearah usaha pemecahan masalah dan

perbaikan kualitas proses pembelajaran

secara sistematis, kontinyu, dan

komprehensif sehingga dapat membantu

guru dalam mengembangkan

kemampuannya mengelola proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Kompetensi adalah kemampuan yang

menggambarkan kelayakan setiap individu

dalam menjalankan tugas. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

ditetapkan kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut

Mulyasa (2009:26) bahwa kompetensi

adalah perangkat perilaku efektif yang

terkait dengan eksplorasi dan investigasi,

menganalisis dan memikirkan, serta

memberikan perhatian, dan mempersepsi

yang mengarahkan seseorang menemukan

cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu

secara efektif dan efisien.

Ciri seseorang yang memiliki

kompetensi apabila dapat melakukan

sesuatu, karena kompetensi merupakan

daya untuk melakukan suatu tindakan

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru menetapkan bahwa

kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga

guru antara lain kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional dan kompetensi sosial.

Kompetensi profesional merupakan

salah satu kemampuan dasar yang harus

dimiliki

seseorang guru. Persiapan dan

pengembangan pembentukan guru yang

kompeten harus mampu mengembangkan

kemampuan yang ada pada diri guru,

sehingga mampu melaksanakan tugasnya

sesuai dengan kompetensi yang diinginkan

dalam nilai normatif pendidikan.

Kemampuan profesional tersebut

menurut Satori (Suhardan, 2010:53) adalah:

1. Kemampuan menjabarkan kurikulum

kedalam program catur wulan; 2.

Kemampuan menyusun perencanaa

mengajar atau satuan pelajaran; 3.

Kemampuan melaksanakan kegiatan

kegiatan belajar-mengajar dengan baik; 4.

Kemampuan menilai proses dan hasil

belajar; 5. Kemampuan untuk memberikan

umpan balik secara teratur dan terus

menerus; 6. Kemampuan membuat dan

menggunakan alat bantu mengajar secara

sederhana; 7. Kemampuan memenfaatkan

dan menggunakan lingkungan sebagai

sumber dan media pengajaran; 8.

Kemampuan membimbing dan melayani

murid yang mengalami kesulitan dalam

belajar; 9. Kemampuan mengatur waktu

dan menggunakan secara efesien untuk

menyelesaikan program-program belajar

siswa; 10. Kemampuan memberikan

pelajaran dengan memperhatikan perbedaan

individual diantara siswa; 11. Kemampuan

mengelolah kegiatan belajar mengajar

kokurikuler dan ektrkurikuler serta

kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan

dengan pembelajaran siswa.

Berdasarkan uraian paparan di atas,

maka disimpulkan bahwa seorang guru

profesional dituntut dengan sejumlah

persyaratan minimal antara lain; memiliki

kualifikasi pendidikan profesi yang

memadai, memiliki kompetensi

kemampuan berkomunikasi dengan

siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan


produktif, mempunyai etos kerja dan

komitmen tinggi terhadap profesinya dan

selalu melakukan pengembangan diri secara

terus-menerus melalui organisasi profesi,

buku, seminar, dan semacamnya.

Program supervisi untuk

meningkatkan kemampuan profesional guru

adalah menjabarkan kurikulum ke dalam

program semester, menyusun perencanaan

mengajar, melaksanakan kegiatan belajar

dengan baik, menilai proses dan hasil

belajar, membuat dan mengunakan alat

bantu mengajar secara sederhana dan

mengelola kegiatan belajar ko dan ekstra

kurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya

yang berkaitan dengan pembelajaran siswa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soetjipto

dan Raflis (2009:239-240) bahwa tugas

supervisor membantu guru dalam hal:

1. Pengembangan kurikulum. Kurikulum

perlu diperbaiki dan dikembangkan

secara terus menerus. Dalam hal

kurikulum dirancang secara terpusat dan

supervisor membantu guru dalam

melaksanakan penyesuaian dan

perancangan pengalaman belajar dengan

keadaan lingkungan dan siswa.

2. Pengorganisasian pengajaran. Supervisor

bertugas membantu pelaksanaan

pengajaran sehingga siswa, guru, tempat

dan bahan pengajaran sesuai dengan

waktu yang disediakan serta tujuan

instruksional yang ditetapkan.

3. Pemenuhan fasilitas sesuai dengan

rancangan proses belajar mengajar.

4. Perancangan dan perolehan bahan

pengajaran sesuai dengan perancangan

kurikulum. Guru harus selalu melakukan

titik ulang, evaluasi, dan perubahan

tentang bahan pengajaran agar lebih

besar sumbangannya terhadap

tercapainya tujuan pengajaran.

5. Perencanaan dan implementasi dalam

meningkatkan pengalaman belajar dan

unjuk kerja guru dalam melaksanakan

pengajaran. Kegiatan ini meliputi

bantuan dalam menyelenggarakan

workshop, konsultasi, wisatakarya, serta

berbagai macam latihan dalam jabatan.

6. Pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas

atau cara baru dalam proses belajar

mengajar. Guru perlu dilengkapi dengan

informasi yang relevan dengan tugas

serta tanggung jawabnya.

7. Pengkoordinasian antara kegiatan belajar

mengajar dengan kegiatan layanan lain

yang diberikan sekolah/lembaga

pendidikan kepada siswa.

8. Pengembangan hubungan dengan

masyarakat dengan mengusahakan lalu

lintas informasi yang bebas tentang hal

yang berhubungan dengan kegiatan

pengajaran.

9. Pelaksanaan evaluasi pengajaran,

terutama dalam perencanaan, pembuatan

instrumen, pengorganisasian, dan

penetapan prosedur untuk pengumpulan

data, analisis dan intepretasi hasil

pengumpulan data, serta pembuatan

keputusan untuk perbaikan proses

pengajaran.

Kutipan di atas secara jelas dapat

dipahami bahwa program supervisi

berisikan kegiatan yang akan dilaksanakan

untuk memperbaiki kinerja guru dalam

meningkatkan situasi pembelajaran yang

menjadi tanggung jawabnya. Program

supervisi harus realistik dan dapat

dilaksanakan sehingga benar-benar

membantu mempertinggi kinerja guru.

Program supervisi berprinsip kepada proses

pembinaan guru yang menyediakan

motivasi yang kaya bagi pertumbuhan

kemampuan profesionalnya dalam

mengajar.

Pelaksanaan Supervisi untuk

Meningkatkan Profesional Guru

Supervisi dapat dilaksanakan

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan

oleh tim pelaksana supervisi akademik yang

telah di SK tugaskan oleh kepala sekolah.

Sebelum melaksanakan supervisi, terlebih

dahulu mensosialisasikan tentang

pelaksanaan supervisi, menyiapkan

instrumen pelaksanaan supervisi berupa

instrumen administrasi pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran dan instrument

hasil supervisi akademik.

Teknik supervisi yang dilakukan

secara individual dan kelompok baik secara

langsung, tidak langsung mapun

kolaboratif. Teknik individual yang

dilakukan berupa kunjungan kelas dan


percakapan pribadi. Sedangkan teknik

kelompok yang diterapkan adalah rapat

guru, diskusi sebagai proses kelompok,

tukar menukar pengalaman, diskusi dan

seminar.

Kegiatan supervisi yang dilakukan

kepala sekolah dimaksudkan untuk

mengarahkan para guru agar mempunyai

kinerja yang baik dalam menjalankan

semua tugas dan tanggung jawabnya. Hal

ini sejalan dengan pendapat Soetjipto dan

Raflis (2009:257) bahwa kesediaan guru

untuk diobservasi dan dianalisis perilaku

mengajarnya serta kesediaan untuk

berdialog dengan supervisor harus terus

dikembangkan, sehingga guru dapat

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari

supervisi.

Kepala sekolah sebagai supervisor

pendidikan mempunyai kewajiban

membimbing dan membina guru atau staf

lainnya. Pembinaan dan bimbingan guru

akan berpengaruh besar terhadap

kelangsungan dan kelancaran proses belajar

mengajar. Soetjipto dan Raflis (2009:257)

mengatakan bahwa dalam pelaksanan

supevisi sikap kooperatif guru yang

ditunjukkan pada fase perencanaan masih

tetap diperlukan, bahkan perlu ditingkatkan.

Kesediaan guru untuk diobservasi dan

dianalisis perilaku mengajarnya serta

kesediaan untuk berdialog dengan

supervisor harus terus dikembangkan,

sehingga guru dapat memperoleh manfaat

sebesarbesarnya dari supervisi.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa

supervisi pendidikan memberikan tekanan

pada proses pembentukan dan

pengembangan kemampuan profesional

guru, yang dimulai dengan mengadakan

perbaikan dalam cara mengajar guru di

kelas, dengan cara ini diharapkan siswa

dapat belajar dengan baik, sehingga tujuan

pengajaran dapat dicapai secara maksimal.

Langkah pembinaan yang dilakukan

supervisor dipercaya mampu dilaksanakan

oleh yang disupervisi dan yang di supervisi

dengan tidak terpaksa menerima saran

supervisor. Hubungan yang demokratis

bukan otokratis diharapkan menumbuhkan

kreativitas dari para guru. Pembinaan yang

diberikan supervisor sebagai sharing of

Idea, untuk saling memberi masukan,

sehingga supervisi suatu interaksi antara

supervisor dan yang disupervisi untuk

saling memberikan umpan balik.

Evaluasi supervisi dalam meningkatkan

profesional guru

Evaluasi dapat diartikan sebagai

suatu kegiatan yang terencana untuk

mengetahui keadaan suatu objek dengan

menggunakan instrumen dan hasilnya

dibandingkan dengan suatu tolak ukur

untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Djudju (Daryanto, 2007:4)

evaluasi adalah kegiatan untuk mengetes

tingkat kecakapan seseorang atau kelompok

orang. Fungsi utama evaluasi adalah

menelaah suatu objek atau keadaan untuk

mendapatkan informasi yang tepat sebagai

dasar untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi dalam supervisi adalah

proses pengumpulan informasi yang

diperlukan untuk selanjutnya digunakan

bagi upaya perbaikan pengajaran lebih

lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut

selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun

kegiatan tindak lanjut yang sekaligus

menjadi masukan penyusunan program

pembinaan selanjutnya. Evaluasi supervisi

pendidikan adalah pemberian estimasi

terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan

untuk menentukan keefektifan dan

kemajuan dalam rangka mencapai tujuan

supervisi pendidikan yang telah ditetapkan.

Evaluasi supervisi dapat

dilaksanakan pada setiap akhir semester.

Hasil supervisi disampaikan kepada guru

secara individual dan kelompok. Hasil

evaluasi akan dipertahankan serta

ditingkatkan apabila sudah mencapai

tujuan, sedangkan kekurangan dan

kelemahan akan dianalisis dan mengadakan

perbaikan-perbaikan dalam penyusunan

program pada tahun berikutnya.

Dalam upaya untuk melancarkan

dan mencapai keberhasilan pemecahan

permasalahan yang ditempuh dalam

kegiatan supervisi kepala sekolah menurut

Tim Dosen UPI Bandung (2010:324) dapat

dilakukan dengan:

1. Penyamaan visi dan misi

2. Pengelolaan supervisi yang baik

3. Pelibatan guru secara individual dalam

pelaksanaan supervisi


4. Pelibatan organisasi guru, seperti PKG,

KKG, dan KKKS untuk mengukur

keberhasilan guru dalam pembelajaran

dan sebagai tempat sharring.

Kepala sekolah harus mampu

menghadapi berbagai persoalan di sekolah,

berpikir secara analitik, konseptual, harus

senantiasa berusaha menjadi juru penengah

dalam memecahkan berbagai masalah, dan

mengambil keputusan yang memuaskan

stakeholders sekolah. Kepala sekolah

berperan untuk melakukan supervisi berupa

bimbingan, bantuan, pengawasan dan

penilaian pada masalah-masalah yang

berhubungan dengan teknis

penyelenggaraan dan pengembangan

pendidikan pengajaran yang berupa

perbaikan program dan kegiatan pendidikan

pengajaran untuk dapat menciptakan situasi

belajar mengajar.

Kesimpulan

Dalam upaya memajukan

pembangunan suatu negara, salah satu

aspek yang menjadi faktor utama yang

dapat menentukan kualitas sumber daya

manusia yaitu dari aspek pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan

harus merujuk pada pembenahan pada

setiap komponen yang ada dalam

pendidikan. Salah satu komponen yang

memiliki peran penting dalam menentukan

kualitas pendidikan adalah guru, karena

guru merupakan aktor utama yang memiliki

tugas dalam menterjemahkan kurikulum ke

dalam satuan aksi di dalam kelas. Dengan

profesionalisme kinerja dari guru yang

tinggi diharapkan dapat mengembangkan

pembelajaran yang bermutu dan

menghasilkan output yang bermutu pula.

Tingkat kecakapan dan kebijaksanaan

kepemimpinan kepala sekolah dapat

memberikan peran penting dalam upaya

peningkatan profesionalisme guru. Salah

satu kewajiban dari kepala sekolah yaitu

mendayagunakan seluruh elemen yang ada

di sekolah secara efektif dan efisien agar

tujuan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah tersebut tercapai dengan optimal.

Oleh karena itu, peningkatan

profesionalisme kinerja guru dapat

ditingkatkan di antaranya melalui supervisi

dari kepala sekolah.

Kepala sekolah dapat menggunakan

berbagai teknik supervisi dalam mendorong

peningkatan profesionalisme kinerja guru.

Kepala sekolah berperan untuk melakukan

supervisi berupa bimbingan, bantuan,

pengawasan dan penilaian pada masalah-

masalah yang berhubungan dengan teknis

penyelenggaraan dan pengembangan

pendidikan pengajaran yang berupa

perbaikan program dan kegiatan pendidikan

pengajaran untuk dapat menciptakan situasi

belajar mengajar. Selain itu kepala sekolah

harus mampu menghadapi berbagai

persoalan di sekolah, berpikir secara

analitik, konseptual, serta harus senantiasa

berusaha menjadi juru penengah dalam

memecahkan berbagai masalah, dan

mengambil keputusan yang memuaskan

stakeholders sekolah

Daftar Rujukan

Daryanto. 2007. Evaluasi Pendidikan.

Jakarta: Rineka Cipta.

Idris, Jamaluddin. 2007. Analisis Kritis

Mutu Pendidikan. Banda Aceh:

Taufiqiyah Sa’adah.

Mukhtar dan Iskandar. 2009. Orientasi

Baru Supervisi Pendidikan. Jakarta:

Gaung Persada.

Mulyasa, E. 2009. Standar Kompetensi dan

Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Murniati AR. 2008. Manajemen Stratejik

(Peran Kepala Sekolah dalam

Pemberdayaan). Bandung:

Citapustaka Media Perintis.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru.

Rivai, M dan Murni. 2009. Education

Management (Analisis Teori dan

Praktek). Jakarta: Rajawali Pers.

Sahertian, P. A. 2008. Konsep Dasar dan

Teknik Supervisi Pendidikan dalam

Rangka Pengembangan Sumber

Daya Manusia. Jakarta: Rineka

Cipta.


Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2009. Profesi

Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhardan, D. 2010. Standar Kinerja Guru

dan Pengaruhnya Terhadap

Pelayanan Belajar, dalam Mimbar

Pendidikan. Bandung: UPI.

Suryosubroto. 2010. Manajemen

Pendidikan di Sekolah. Jakarta:

Rineka Cipta.

Tim Dosen Administrasi Universitas

Pendidikan Indonesia. (2010).

Manajemen Pendidikan. Bandung:

Alfabeta.


Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen.


Nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.


MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA HOMESCHOOLING

(STUDI KASUS DI HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA)

Dwi Nila Andriani

Dosen Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Madiun

[email protected]

Abstract

This study was conducted to describe the management of learning in

homeschooling students, especially the Homeschooling Sak seto (HSKS) Surabaya. The

objectives of this study were (1) to describe the lesson planning in the Homeschooling

Kak Seto (HSKS) Surabaya (2) to describe the learning implementation in the

Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya (3) to describe the evaluation of the

students' learning outcomes in the Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya (4)

Describes the relationship of Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya with parents of

students related to the implementation of learning.

This research uses descriptive qualitative method. Data sources obtained are

data from the director of Homeschooling Kak Seto Surabaya, head tutor, and tutors who

teach in Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya. While the data collection was

obtained by interview method, observation, and documentation study.

The result of the research shows that (1) the planning of learning in

Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya choose the curriculum Kemendikbud (2) the

implementation of learning in Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya divided into

two programs, namely community and distance learning (3) evaluation of learning

outcomes Students in Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya are from daily

examination, semester exam and semester test score (4) Homeschooling institution

relationship with parent, parent meeting which is held every two times in one semester.

After the midterm exam and after the final exam of the semester. In addition there are

home visit activities every two months, this activity is applied to students who study with

distance learning program, in the process of learning parents, institutions, and learners

involved.

Keywords: learning management, homeschooling



Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan manajemen

pembelajaran pada siswa homeschooling, khususnya Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan perencanaan

pembelajaran di Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya (2) mendeskripsikan

pelaksanaan pembelajaran di Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya (3)

mendeskripsikan evaluasi hasil pembelajaran siswa di Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya (4) mendeskripsikan hubungan lembaga Homeschooling Kak

Seto (HSKS) Surabaya dengan orang tua siswa berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data

yang diperoleh adalah data dari direktur homeschooling Kak Seto Surabaya,

kepala tutor, dan para tutor yang mengajar di homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya. Sedangkan pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara,

observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembelajaraan di

Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya mengacu pada kurikulum

Kemendikbud (2) pelaksanaan pembelajaran di Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya dibagi menjadi dua program, yaitu komunitas dan distance

learning (3) evaluasi hasil pembelajaran siswa di Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya adalah dari niai ulangan harian, nilai ujian tengah semester dan

nilai ujian akhir semester (4) hubungan lembaga homeschooling dengan orang tua

siswa meliputi, pertemuan dengan orang tua (parent meeting) yang diadakan

setiap dua kali dalam satu semester. Setelah ujian tengan semester dan setelah

ujian akhir semester. Selain itu ada kegiatan home visit tiap dua bulan sekali,

kegiatan ini diberlakukan untuk siswa yang belajar dengan program distance

learning, dalam proses pembelajaran orang tua, lembaga, dan peserta didik

terlibat.

Kata kunci: manajemen pembelajaran, homeschooling

Pendahuluan

Proses pendidikan merupakan suatu

sistem yang terdiri dari input, proses dan

output. Input di sini merupakan peserta

didik yang akan melaksanakan aktivitas

belajar, proses merupakan kegiatan selama

belajar mengajar sedangkan output

merupakan hasil dari proses pembelajaran

yang dilaksankan. Dari proses pembelajaran

tersebut diharapkan dapat menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing tinggi untuk menghadapi

persaingan di era sekarang ini. Salah satu

cara menciptakan sumberdaya yang

berkualitas adalah melalui pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara (Wina Sanjaya, 2009:2).

Pendidikan tak hanya terbatas

belajar disekolah. Demikian pula, sistem

pendidikan tak hanya ada dalam bentuk

formal sebagaimana yang umumnya dikenal


dan berkembang di masyarakat. Ada

bentuk-bentuk pendidikan lain yang dikenal

dan diakui dalam sistem pendidikan

nasional yang berlaku di Indonesia. Sistem

pendidikan nasional mengakui ada 3 jalur

pendidikan yaitu pendidikan formal, non

formal dan informal. Ketiga jalur

pendidikan itu saling melengkapi dan

memperkaya. Jalur pendidikan formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi. Jalur pendidikan non

formal adalah jaur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan

secara terstruktur dan berjenjang. Jalur

pendidikan ini diselenggarakan bagi warga

masyarakat yang memerlukan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai

pengganti, penambah dan atau pelengkap

pendidikan formal. Pendidikan non formal

meliputi pendidikan kecakapan hidup,

pendidikan anak usia dini, pendidikan

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan ketrampilan dan

pelatihan.

Dalam rangka untuk menciptakan

output yang berkualitas selain melalui

lembaga formal, bisa dilakukan juga

melalui lembaga nonformal seperti pada

homeschooling. Prospek homeschooling di

Indonesia akan terus berkembang untuk

masa mendatang, Al-Mandari (2004),

menyebutkan beberapa alasannya: Pertama,

kondisi pendidikan yang kian mengalami

school distrust akan mendorong sejumlah

orangtua untuk berani memasukkan

anaknya ke homeschooling. Kedua, pada

masa mendatang akan semakin bertambah

orangtua yang sadar akan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Ketiga, kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi dalam

pendidikan juga memungkinkan orangtua

untuk mengakses berbagai sumber pelajaran

serta lembaga pendidikan dan tempat

bekerja bagi anaknya diberbagai tempat

(Negara) yang mengakui keberadaan

homeschooling. Di dalam sistem

pendidikan Indonesia, keberadaan

homeschooling adalah legal. Siswa

homeschooling dapat memiliki ijazah

sebagaimana siswa sekolah dan dapat

melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi

manapun jika menghendakinya. Siswa dan

siswi yang belajar di homeschooling ini

dapat mendapatkan ijazah dengan

melakukan kegiatan pembelajaran yang

sesuai dengan kurikulum yang telah

disediakan yaitu sesuai dengan Permen

Diknas No. 14 tahun 2007 dan mengikuti

UNPK (Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan) sesuai dengan Permendiknas

No. 23 Tahun 2006 tentang SKL atau

standart kelulusan. Di Indonesia, menurut

Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas,

ada sekitar 1000-1500 siswa

homeschooling. Selanjutnya dalam

penelitian ini peneliti lebih menspesifikkan

objek penelitian kepada siswa

Homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya. Terpilihnya HSKS ini karena

merupakan salah satu homeschooling yang

mempunyai murid cukup banyak dibanding

lembaga nonformal yang lain di wilayah

Surabaya, selain itu kharakter siswa yang

berbeda-beda dan pelaksanaan

pembelajaran yang unik juga menjadi salah

satu pertimbangan dalam memilih objek.

Homeschooling memiliki

bermacam-macam model. Kembara

(2007:30) menyebutkan bahwa

“perkembangan homeschooling di

Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu

homeschooling tunggal, homeschooling

majemuk, dan komunitas homeschooling.

Secara rinci menurut Direktorat Pendidikan

Kesetaraan (2006:1): (1) homeschooling

tunggal, jenis ini dilakukan oleh orang tua

dalam satu keluarga tanpa bergabung

dengan yang lainnya. Ini karena hal tertentu

atau karena lokasi yang berjauhan; (2)

homeschooling majemuk, jenis ini


dilakukan oleh dua atau lebih keluarga

sekolah rumah yang memilih untuk

menyelenggarakan satu atau lebih kegiatan

bersama-sama. Misalnya dari keluarga atlet,

mereka sepakat untuk kegiatan olah raga,

keahlian musik/seni, kegiatan sosial dan

kegiatan keagamaan bersama-sama; dan (3)

komunitas homeschooling, jenis ini

merupakan gabungan dari homeschooling

majemuk yang menyusun dan menentukan

silabus, bahan ajar, kegiatan pokok sarana

dan prasarana, serta jadwal pelajaran.


Surabaya ini merupakan salah satu lembaga

nonformal yang beralamatkan di jalan

Sidosermo Airdas Kav A-7, Surabaya. Di

dalam lembaga ini terdapat 3 jenjang

pendidikan diantaranya SD, SMP, dan

SMA. Selain itu ada pembagian program

pembelajaran yang dilakukan oleh

homeschooler (nama siswa siswi yang

sekolah di lembaga tersebut) diantaranya

adalah, ada siswa yang belajar di kelas

disebut dengan program / kelas komunitas.

Dalam kelas komunitas ini tidak jauh

berbeda dengan pembelajaran yang ada di

lembaga formal, jadi di kelas komunitas

siswa bisa belajar di kelas dengan jumlah

siswa maksimal adalah 10 anak, para siswa

akan di ajar oleh seorang guru,

perbedaannya dengan lembaga formal

adalah apabila lembaga formal belajar tiap

hari yaitu senin-jumat atau senin-sabtu,

berbeda halnya dengan lembaga nonformal

seperti homeschooling ini, siswanya hanya

belajar 3 hari dalam seminggu.

Program yang kedua adalah

Distance Learning (DL), dimana siswa DL

ini belajar sendiri di rumah dengan

didampingi oleh tutor. Jadi siswa di sini

berhak untuk memilih salah satu diantara

kedua program, apakah kelas komunitas

atau Distance Learning (DL). Sebagian

besar siswa yang masuk dalam

Homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya

adalah siswa-siswi yang mempunyai

kegiatan lain diluar sekolah, selain itu ada

juga yang masuk menjadi siswa karena

kasus buliying, sehingga mereka memilih

untuk memilih lembaga nonformal ini.

Proses pembelajaran dilakukan

dengan memanfaatkan media yang ada,

siswa di homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya diberi kesempatan untuk

bereksplorasi secara langsung berkaitan

dengan sesuatu yang mereka pelajari.

Sekolah ini lebih banyak menggunakan

lingkungan sebagai sarana belajar, dengan

tetap mempertahankan keunikan sistem

belajar yang digunakan yaitu belajar di

mana saja, kapan saja, dan dengan siapa

saja sehingga mempunyai sarana dan

prasarana yang tak terhingga. Pembelajaran

di homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya merupakan bentuk pemberian

pelayanan kepada siswa dalam proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing siswa.

Berdasarkan dari kenyataan

tersebut dipandang perlu diungkap lebih

jauh dan mendalam mengenai manajemen

pembelajaran pada homeschooling

khususnya di homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya. Meninjau permasalahan

yang dikemukakan, maka penelitian ini

berjudul ‘Manajemen Pembelajaran pada

Homeschooling (Studi Kasus di

Homeshooling Kak Seto Surabaya)’.

Tujuan umum yang diharapkan dalam

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan

manajemen pembelajaran pada

homeschooling di HSKS Surabaya

Sedangkan tujuan khusus yang diharapkan

dari penelitian ini yaitu: (1)

mendeskripsikan perencanaan pembelajaran

di homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya; (2) mendeskripsikan pelaksanaan

pembelajaran di homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya; (3) mendeskripsikan

evaluasi hasil belajar siswa di

homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya; dan (4) mendeskripsikan


hubungan lembaga homeschooling Kak

Seto (HSKS) Surabaya dengan orang tua

siswa berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran.

Tinjauan Pustaka

Secara umum manajemen diartikan

sebagai proses mengintregrasikan sumber-

sumber yang tidak berhubungan menjadi

sistem total untuk menyelesaikan suatu

tujuan. Belajar adalah perubahan perilaku,

sedangkan pembelajaran dipandang sebagai

proses kegiatan menggerakakan orang-

orang untuk belajar. (Pidarta, 2009 : 100).

Bafadhal (2006:11) mengatakan

bahwa manajemen pembelajaran adalah

segala sesuatu pengaturan proses belajar

mengajar dalam rangka tercapainya proses

belajar mengajar yang efekif dan efesien

dan peningkatan motivasi belajar.

Rohman (2012:119) manajemen

pembelajaran adalah sebagai suatu usaha ke

arah pencapaian tujuan- tujuan melalui

aktivitas orang lain atau membuat sesuatu

dikerjakan oleh orang- orang lain berupa

peningkatan minat, motivasi belajar,

perhatian, kesenangan dan latar belakang

peserta didik (orang yang belajar) dengan

memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu

dibatasi) serta mengarah kepada

pengembangan gaya hidup di masa

mendatang.

Berdasarkan pendapat para ahli

mengenai pengertin dari manajemen

pembelajaran yaitu segala usaha pengaturan

proses belajar mengajar, dalam rangka

tercapainya proses belajar mengajar yang

efektif dan efisien. Dengan demikian dapat

diketahui bahwa manajemen pembelajaran

merupakan kegiatan mengelola proses

pembelajaran, sehingga manajemen

pembelajaran merupakan salah satu bagian

dari serangkaian kegiatan dalam

manajemen pendidikan.

Menurut Kembara (2007:24),

homeschooling dapat di artikan dari dua

sisi, yaitu etimologis dan hakiki. Secara

etimologis, homeschooling merupakan

sekolah yang di adakan di rumah. Namun

secara hakiki, homeschooling diartikan

dengan suatu sekolah alternatif yang

menempatkan anak- anak sebagai subjek

dengan pendekatan secara at home

meskipun disebut homeschooling, tidak

berarti anak akan belajar terus menerus di

rumah, tetapi mereka dapat belajar di mana

saja dan kapan saja.

Mulyadi (2007) menyebutkan

komunitas homeschooling merupakan

gabungan beberapa homeschooling

majemuk yang menyusun dan menentukan

silabus, bahan ajar, kegiatan pokok

(olahraga, musik/seni, dan bahasa),

sarana/prasarana, dan jadwal pembelajaran.

Komitmen penyelenggaraan orangtua dan

komunitasnya kurang lebih 50:50.

Sumardiono (2007) menyebutkan

bahwa komunitas homeschooling membuat

struktur yang lebih lengkap dalam

penyelenggaraan aktivitas pendidikan

akademis untuk pembangunan akhlak

mulia, pengembangan inteligensi,

keterampilan hidup dalam pembelajaran,

penilaian, dan kriteria keberhasilan dalam

standar mutu tertentu tanpa menghilangkan

jati diri dan identitas diri yang dibangun

dalam keluarga dan lingkungannya.

Jadi homeschooling adalah metode

pendidikan alternatif yang dilakukan

dimana saja bisa di rumah, di perpustakaan,

museum, tempat wisata dan lingkungan

lainnya. Tempat yang bisa membuat para

siswa nyaman untuk belajar di bawah

pengarahan orang tua atau tutor

pendamping, dan tidak dilaksanakan di

sekolah formal lainnya seperti di sekolah

negeri, swasta, atau di institusi pendidikan

lainnya dengan model kegiatan belajar

terstruktur dan kolektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif yang digunakan untuk

mendeskripsikan manajemen pembelajaran

homeschooling berorientasi layanan prima

di Homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya dalam bentuk kata-kata tertulis

yang merupakan hasil informasi yang

diperoleh langsung dari narasumber

(informan), hasil pengamatan (observasi),

maupun hasil studi dokumentasi. Menurut

Moedzakir (2010:1) “penelitian kualitatif

adalah sebuah pendekatan penelitian yang

diselenggarakan dalam setting alamiah,

memerankan peneliti sebagai instrumen


pengumpulan data, menggunakan analisis

induktif, dan berfokus pada makna menurut

partisipan.

Jenis penelitian yang digunakan

yaitu studi kasus, di mana peneliti berusaha

untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap

subyek penelitian yaitu manajemen

pembelajaran homeschooling di


Surabaya. Penelitian ini mengambil lokasi

di HSKS Surabaya yang bertempat di Jalan

Sidosermo Airdas Kav-A7 Surabaya.


memberikan panduan belajar serta buku-

buku yang diperlukan, mendatangkan

pengajar di rumah, memfasilitasi siswa

untuk ujian kesetaraan, ujian nasional

ataupun ujian internasional, dan mendata

instrumen belajar yang dibutuhkan siswa.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan,

maka instrumen yang di pakai untuk

mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri.

Kehadiran peneliti di lapangan sangat

diperlukan sebagai perencana, pengumpul

data, menganalisis, menyimpulkan, dan

pada akhirnya melaporkan hasil penelitian,

kehadiran peneliti dalam penelitian yaitu

sebagai pengamat penuh. Sumber data

dalam penelitian ini berupa sumber data

manusia dan sumber data non manusia.

Sumber data manusia berupa orang yang

dijadikan informan atau yang dianggap

secara jelas dan rinci tentang pengelolaan

pembelajaran homeschooling. Orang-orang

yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini yaitu Dra. Sri Kewes selaku

Direktur Homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya, Kepala Tutor, Para Tutor di

HSKS Surabaya, orang tua, dan siswa di

HSKS Surabaya yang telah

mengimplementasikan model pembelajaran

homeschooling. Sedangkan sumber data

non manusia berupa dokumen atau arsip

yang terkait dengan fokus penelitian.

Ada beberapa teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian

kualitatif, yaitu “teknik wawancara, teknik

observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis

data merupakan tahap selanjutnya yang

dilakukan setelah memperoleh data.

Analisis data adalah “proses mengatur

urutan data, mengorganisasikannya ke

dalam suatu pola, kategori, dan satuan

uraian dasar”. Analisis data bermaksud

mengorganisasikan data. Tugas analisis

data dalam hal ini adalah mengatur,

menggelompokkan, dan

mengkategorikannya. Analisis data yang

dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga

proses seperti yang disarankan oleh Wiyono

(2007:93), yaitu: (1) reduksi data, (2)

display data, dan (3) verifikasi

data/kesimpulan. Ketiga proses tersebut

terusmenerus dilakukan selama proses

penelitian dilaksanakan, sampai bisa

ditemukannya kesimpulan yang menjawab

fokus penelitian. Penggunaan analisis

tersebut dapat memberikan informasi

tentang tentang hasil penelitian sesuai

dengan subjek yang diteliti.

Hasil dari pengumpulan data

diperlukan adanya pengecekan keabsahan

data. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

(2010:33) disebutkan, bahwa “usaha-usaha

peneliti untuk memperoleh keabsahan

temuannya agar diperoleh temuan dan

interpretasi yang absah”. “Agar kesimpulan

dapat diambil dengan tepat, maka dalam

penelitian kualitatif perlu didukung oleh

data yang kuat dan data tersebut harus

memiliki kriteria kredibilitas, tranferbilitas,

dependabilitas, dan konfirmabilitas”

(Wiyono, 2007:85). Sedangkan pengecekan

keabsahan data dilakukan peneliti dengan

menggunakan teknik triangulasi dan

pengecekan anggota. Tahap penelitian

adalah rancangan, prosedur atau langkah-

langkah dalam kegiatan penelitian. Tahap-

tahap penelitian yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu berkenaan dengan

proses pelaksanaan penelitian, tahap

penelitian tersebut meliputi, antara lain

tahap pra-penelitian, tahap penelitian, tahap

pasca-penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan paparan data di atas,

maka temuan penelitian tentang manajemen

pembelajaran di Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya yaitu : (1) Dalam

pembelajaran selama ini HSKS

menggunakan kurikulum yang inovatif

dalam kegiatan belajar mengajar. Yang

dimaksud inovatif di sini adalah bentuk

kurikulum yang diadopsi oleh lembaga

dalam hal ini adalah Homeschooling Kak


Seto (HSKS) Surabaya beserta orang tua

sesuai dengan kurikulum tingkat nasional

dengan tujuan dapat mengakomodir

keinginan siswa sehingga bisa lebih

mengembangkan potensi yang ada pada

peserta didik. Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya menerapkan kurikulum

yang bersifat fleksibel, artinya adalah

adanya kesepakatan antara pihak

homeschooling, orang tua, dan siswa. Hal

ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan

pembelajaran. (2) Pelaksanaan

pembelajaran di homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya dibagi menjadi dua

program. Program pertama yaitu Program

komunitas/kelas komunitas dan program

kedua adalah Distance Learning. Program

komunitas adalah program belajar dimana

siswa belajar di dalam kelas, datang ke

kampus homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya seperti yang terjadi di sekolah

formal. Akan tetapi perbedaanya terletak

pada jumlah siswa yang belajar di kelas. Di

sekolah formal satu kelas terdiri dari kelas

besar artinya berisi 30-40 siswa, di

lembaga nonformal seperti homeschooling

dibatasi dalam satu kelas maksimal 15

siswa. Sedangkan untuk jadwal

pembelajaran program komunitas sudah

ditentukan seminggu para siswa datang tiga

kali dan harinya sudah ditentukan. Untuk

program Distance Learning lebih fleksibel

jadwal hari untuk belajar, disesuaikan

dengan kesepakan antara lembaga, orang

tua dan siswa. Meskipun terdapat dua

program dalam homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya tetapi keduanya

mempunyai tujuan yang sama dan

pelaksanaan pembelajaran bersifat

konstruktivistik, mengkonstruk pengalaman

belajar siswa dan dikaitkan dengan materi

ajar.


Surabaya ini selalu berusaha untuk

membuat siswanya merasa nyaman dalam

kegiatan pembelajaran, diantara dengan

memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mengembangkan bakat yang dimiliki

oleh siswa homeschooling. Berusaha

memenuhi semua yang ingin diketahui,

berupaya bisa mencarikan jawabannya

bersama model dan tema belajaryang

memang lebih mengakomodir keinginan

yang mungkin tidak bisa dilakukan di

sekolah formal. Pelajaran yang

berhubungan dengan ujian diprioritaskan

untuk dipelajari bila siswa mengambil jalur

kesetaraan, namaun dengan cara belajar

yang nyaman. Homeschooling Kak Seto

(HSKS) Surabaya mempunyai slogan

dalam kegiatan pembelajaran yaitu belajar

kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa

saja. Baik siswa yang yang mengambil

program komunitas maupun Distance

Learning menerapka slogan di atas.

Tujuannya agar siswa

homeschooling bisa beajar dengan nyaman

dan menyenangkan. Salah satu

pembelajaran yang unik adalah adanya

Friday class dan kegiatan outing class.

Kegiatan Friday class dilaksanakan setiap

hari jumat, jadi semua siswa berkumpul jadi

satu sesuai jenjangnya, baik yang progam

komunitas maupun distance learning

mereka para siswa belajar secara bersama-

sama untuk mengembangkan bakatnya.

Karena untuk kegaitan yang diadkan di hari

jumat selalu mempunyai tema yang

berbeda. Misalnya jumat pertama siswa

belajar membuat produk, kerajinan dll,

untuk kegiatan jumat depannya lagi akan

berbeda seperti kelas motivasi, kelas

olahraga, kelas memasak, dll. Untuk

kegiatan outing dilaksanakan setiap

semester dua kali, melalui kegiatan ini

siswa di ajak untuk mempelajari hal luar

yang bisa mendukung pembelajaran saat di

kelas, contoh dari kegiatan ini seperti

kunjungan ke perusahaan-perusahaan baik

yang ada di Kota Surabaya atau luar

Surabaya. (3) Evaluasi hasil pembelajaran

siswa di homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya adalah dari niai ulangan harian,

nilai ujian tengah semester dan nilai ujian

akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran

yang dilaksanakan di Homeschooling Kak

Seto (HSKS) Surabaya ini tidak jauh

berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran

yang dilaksanakan di sekolah formal. Tetapi

untuk tingkat kelulusan dari siswa di

tentukan dari hasil nilai ujian kesetaraan

dan ujian sekolah yang dilaksanakan oleh


, kejar paket A untuk jenjang sekolah dasar

(SD), kejar paket B untuk jenjang SMP, dan

kejar paket C untuk jenjang SMA. Untuk


pelaksanaan ujian seperti ujian tengah

semester dan ujian akhir semester siswa

diharapkan datang ke kampus sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan, ini

berlaku untuk semua siswa Homeschooling

Kak Seto (HSKS) Surabaya baik yang

memilih program komunitas maupun

distance learning. Apabila ada siswa yang

memang tidak bisa datang ke kampus maka

harus dengan alasan tertentu misalnya sakit.

Bila ada siswa yang sakit dan tidak bisa

mengikuti ujian di kampus maka siswa

dapat mengikuti ujian dengan online,

dengan di dampingi orang tua atau kakak

tutor. Selain itu dalam penilaian juga ada

penilaian kegiatan seperti kegiatan Friday

class, outing class, dan ada tugas

pengganti/portofolio yang harus

dikumpulkan sebelum ujian tengah

semester maupun ujian akhir semester.

(4) Hubungan lembaga

homeschooling dengan orang tua siswa

meliputi, pertemuan dengan orang tua

(parent meeting) yang diadakan setiap dua

kali dalam satu semester. Setelah ujian

tengan semester dan setelah ujian akhir

semester. Selain itu ada kegiatan home visit

tiap dua bulan sekali, kegiatan ini

diberlakukan untuk siswa yang belajar

dengan program distance learning, dalam

proses pembelajaran orang tua, lembaga,

dan peserta didik terlibat. Terjalinnya

kerjasama dan koordinasi antara lembaga

homeschooling, orang tua, dan siswa sangat

diperlukan guna memperlancr kegiatan

pembelajaran baik siswa yang memilih

program komunitas maupun distance

learning. Karena siswa yang belajar di

lembaga nonformal ini terkadang

mempunyai kesibukan di luar sekolah,

terkadang untuk jadwal pembelajaran,

khususnya yang program distance learning

bisa mengganti jadwal pembelajaran di hari

lain sesuai dengan kesepakatan yang telah

di buat, maka dari sini harus ada koordinasi,

kerjasama dan komunikasi antara lembaga,

orang tua dan siswa.

Kesimpulan

Kegiatan pembelajaran yang

menyenangkan,pilihan program dalam

pembelajaran, dan fleksibelitas kurikulum

merupakan salah satu keunggulan

pembelajaran yang ada di homeschooling

Kak Seto (HSKS) Surabaya. Sebagaimana

temuan penelitian, nila kurikulum sekolah

formal membuat bidang pengajaran menjadi

terikat, maka dengan memilih

homeschooling orang tua, siswa, dan

lembaga bersepakat untuk belajar

berdasarkan kurikulum yang inovatif yang

telah disusun bersama dan menggunakan

metode belajar yang khas juga, karen yang

diterapkan adalah kurikulum yang inovatif.

Pembelajaran homeschooling lebih

bersifat mandiri, siswa di homeschooling

ini diberikan keempatan untuk

mengembangkan dirinya, berkaitan dengan

sesuatu yang mereka pelajari. Oleh sebab

itu siswa dalam kegiatan belajar merasa

senang karena dalam kegiatan transfer ilmu

berusaha dilakukan secara menyenangkan

dan nyaman untuk siswa. Siswa dituntut

untuk mempunyai kemandirian belajar,

tanpa harus menunggu tutor untuk

menjelaskan materi terlebuh dahulu.

Pembelajaran homeschooling juga

menggunakan media online. Hal ini bisa

mempermudah siswa memahami materi

pelajaran karena bisa dipelajari berulang

kali sampai siswa paham. Keberhasilan

siswa selama mengikuti pembelajaran untuk

kelulusan ditentukan dari nilai ujian

kesetaraan dan nilai ujian dari sekolah itu

sendiri. Penilaian proses dilakukan dalam

bentuk penilaian portofolio/tugas

pengganti, modul, dan kognitif.

Kesimpulan penelitian tentang

manajemen pembelajaran pada

Homeschooling Kak Seto Surabaya adalah:

(1) perencanaan pembelajaraan di

homeschooling Kak Seto (HSKS) Surabaya

mengaju pada kurikulum kemendikbud (2)

pelaksanaan pembelajaran di


dibagi menjadi dua program, yaitu

komunitas dan distance learning (3)

evaluasi hasil pembelajaran siswa di


adalah dari niai ulangan harian, nilai ujian

tengah semester dan nilai ujian akhir

semester (4) hubungan lembaga

homeschooling dengan orang tua siswa

meliputi, pertemuan dengan orang tua

(parent meeting) yang diadakan setiap dua

kali dalam satu semester. Setelah ujian


tengan semester dan setelah ujian akhir

semester. Selain itu ada kegiatan home visit

tiap dua bulan sekali, kegiatan ini

diberlakukan untuk siswa yang belajar

dengan program distance learning, dalam

proses pembelajaran orang tua, lembaga,

dan peserta didik terlibat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang

didapat, beberapa saran yang dapat

dikemukakan sebagai implikasi dari hasil

penelitian yaitu: (1) bagi pihak

homeschooling diharapkan terus melakukan

perbaikan dalam penyelenggaraan

pembelajarannya dan tetap konsisten pada

pemenuhan kebutuhan siswa sebagai bentuk

layanan sehingga dapat meningkatkan

kualitas pendidikan khususnya di

homeschooling Kak Seto (HSKS)

Surabaya; (2) bagi Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya

dapat menjamin tersedianya pendidikan

yang bermutu bagi siswa homeschooling

tanpa adanya diskriminasi dengan jalur

pendidikan lainnya, agar para lulusan dari

homeschooling disetarakan dan diakui

dengan jalur pendidikan lainnya.

Daftar Pustaka

Bafadal, Ibrahim. 2006. Manajemen

Perlengkapan Sekolah dan

Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan. 2006.

Homeschooling sebagai Pendidikan

Kesetaraan. Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional.

Kembara, Maulia. 2007. Homeschooling.

Bandung: Progressio.

Moedzakir, Djauzi. 2010. Metode

Pembelajaan Program-Program

Pendidikan Luar Sekolah, Malang:

UNM Press.

Mulyadi, Seto. Homeschooling Keluarga

Kakseto: Mudah, Murah, Meriah, dan

Direstui Pemerintah. Bandung: Kaifa,

Cet.II, 2007.

Permen Diknas No.14 tahun 2007 tentang

Standar Isi untuk P rogram Paket A,

Paket B, Paket C.

Pidarta, Made. 2009. Supervisi Pendidikan

Kontekstual. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian

Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D. Bandung:

Alfabeta.

Sumardiono. Homeschooling A Leap For

Better Learning: Lompatan Cara

Belajar. Jakarta: Elex Media

Komputindo, cet. II, 2007.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2003. Bandung: Citra Umbara.

Wina Sanjaya., 2009, Strategi

Pembelajaran Berorientasi Standar

Proses Pendidikan. Prenada Media

Group: Jakarta.

Wiyono, B. B. 2007 Metode Penelitian

(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan Action Research). Malang: FIP

UM.


UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

MELALUI PENGALAMAN DALAM PELATIHAN

Widyo Pramono

Tutor Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka Jember

[email protected]

Abstrak

Pengalaman dalam pelatihan dapat diperoleh dari pendidikan yang merupakan

suatu bagian yang tak terpisahkan dari seorang individu dan merupakan

investasi yang terpadu pada diri seseorang dalam interaksinya secara efektif

dengan lingkungan sosial. Pengkajian secara empirik dalam pengembangan

pengalaman di lapangan bahwa terdapat fenomena beberapa guru yang jarang

mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan,

sehingga dalam penyusunan artikel ini dapat dianalisis dan dideskripsikan

hubungan jenis pelatihan terhadap kompetensi profesional guru.

Kata kunci: kompetensi profesional guru, pengalaman, pelatihan

Pendahuluan

Upaya peningkatan kualitas

pendidikan terus-menerus dilakukan, baik

secara konvensional maupun inovatif.

Pendidikan merupakan suatu hal yang

sangat penting dalam menata kehidupan,

baik dalam kehidupan sekolah, keluarga,

masyarakat maupun kehidupan berbangsa

dan bernegara. Sehingga kesejahteraan

masyarakat suatu bangsa dan negara

sebagian besar ditentukan oleh mutu dan

kualitas pendidikan suatu negara.

Pendidikan sebagai proses transpormasi

sosial budaya, pendidikan diartikan sebagai

kegiatan pewarisan budaya dari satu

generasi ke generasi yang lain

(Tirtarahardja dan La Sulo, 1995 : 34).

Pemikiran dari Kihajar Dewantara,

sejak tahun 1920an bahwa dengan

pendidikan manusia akan menjadi lebih

baik, hal ini dipertegas kembali dengan

pengaturan secara yuridis sudah jelas dan

terinci bahwa Pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang dapat

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang

diatur dengan Undang-Undang (Pasal 31

ayat (3) UUD 1945). Untuk melaksanakan

ketentuan tersebut pemerintah telah

melakukan berbagai usaha, termasuk

menerbitkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008

tentang Guru, dan berbagai peraturan

lainnya, yang menegaskan peranan strategis

guru dan dosen dalam peningkatan mutu

pendidikan (Kertih,dkk; 2010 : 1).

Kualitas guru sampai saat ini tetap

menjadi persoalan yang penting dan

menjadi persoalan yang krusial oleh karena

pada kenyataannya keberadaan guru di

berbagai jenjang, dari taman kanak-kanak

sampai Sekolah Menengah Atas oleh

sebagian kalangan dinilai jauh dari

performa yang distandarkan. Seorang

Yohanes Surya (pembina Tim Olimpiade


Fisika Indonesia atau TOFI yang juga Guru

Besar Universitas Pelita Harapan) pun

melihatnya begitu. Demikian juga dengan

pendapat Dodi Nandika (Kepala Balitbang

Depdiknas), kualitas guru menjadi

persoalan yang serius di negeri ini.

Penilaian kedua tokoh itu tidaklah

berlebihan. Hal itu didasarkan pada hasil tes

Trend in International Mathematics and

Science Study (TIM MSS)

Tahun 2003, hasil tes itu

menempatkan peserta didik Indonesia di

peringkat 34 penguasaan matematika dan

peringkat 36 penguasaan sains dari 48

negara yang disurvei. Peringkat itu jauh

tertinggal dari negara tetangga, Singapura

dan Malaysia. Singapura berada di

peringkat pertama, baik matematika

maupun sains, Malaysia peringkat 10

bidang matematika dan peringkat 20 bidang

Sains (Republika, 24 Desember 2004).

Rendahnya kemampuan anak didik

pada mata pelajaran matematika dan sains

memang tidak terlepas dari kemampuan/

kualitas guru dalam mengajar peserta

didiknya, dan minimnya ketersediaan

sumber-sumber belajar. Keadaan yang

demikian itu sudah tentu sangat

mempengaruhi proses pembelajaran.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh

pemerintah, misalnya dengan penataran,

pembekalan, seminar, diskusi, sampai

penelitian yang intinya bertujuan

meningkatkan kualitas guru.

Dalam lingkup yang lebih sempit,

guru juga menghadapi persoalan yang

klasik tersebut, yaitu ada sebagian guru

kompetensi mengajarnya belum memenuhi

tuntutan yang semestinya. Menguasai

materi yang diajarkan saja tidaklah cukup.

Ia harus dapat menyampaikan materi

pelajaran tersebut dengan baik. Makna

“dengan baik” di sini sudah interen di

dalamnya, bicara jelas; pemilihan metode

yang tepat; penggunaan pendekatan

pembelajaran yang sesuai; penggunaan

media pembelajaran yang efektif; sampai

pada penampilan fisiknya (gerak-gerik di

kelas, mimik muka, ekspresi, dan

sebagainya).

Melalui tulisan ini akan

disampaikan gagasan-gagasan yang

mungkin dapat berguna untuk

meningkatkan kompetensi dan

pengembangan guru. Fokus tulisan ini

diharapkan dapat menjawab beberapa

pertanyaan sebagai berikut: dapatkah

meningkatkan Kompetensi Profesional

Guru melalui Pengalaman dalam

Pelatihan?

Pembahasan

Secara akademik jika seseorang ingin

menjadi guru ia harus menempuh

pendidikan keguruan. Guru TK dan SD

masuk ke PGSD, guru SMP dan sekolah

lanjutan atas masuk FKIP atau IKIP (sudah

melebur di dalam universitas). Akan tetapi

mereka yang lulusan universitas dengan

disipilin ilmu murni, misalnya kimia, dapat

menjadi guru dengan syarat sudah

menempuh program khusus keguruan atau

program Akta keguruan.

Persiapan menjadi guru tidak hanya

melalui jalur pendidikan formal, tetapi

faktor internal yang ada di dalam diri

seseorang juga mempengaruhi kesuksesan

orang menjadi guru. Kesuksesan menjadi

bukan diukur dari sisi keduniaan, melainkan

kesuksesan menjadi seorang guru yang

berkualitas, profesional dapat ditinjau dari

berbagai aspek. Faktor internal seperti

motivasi dan bakat sangat berpengaruh

terhadap kesuksesan seseorang menjadi

guru, hal ini dalam tesis yang dikemukan

oleh James Phopam dalam bukunya

“Bagaimana Mengajar Secara Sistematis’,

bahwa guru itu dilahirkan bukan dibentuk

seolah menjadi pembenaran. Lebih lanjut

dikemukakan, tidak setiap guru

membutuhkan pertolongan. Beberapa orang

memang benar-benar dilahirkan sebagai


guru. Termasuk di dalam golongan ini

adalah, orang-orang yang tidak pernah

memikirkan bagaimana caranya mengajar.

Meskipun demikian orang-orang semacam

itu tidak banyak memerlukan pertolongan

dalam memperbaiki pengajaran. Mereka

boleh dikatakan sebagai guru-guru yang

berbakat; tidak diragukan lagi mereka itu

mampu memberi inspirasi.

Dalam konteks ini dapat

dianalogikan, meskipun seseorang sudah

menempuh pendidikan keguruan baik itu

program diploma atau S1, namun setelah

terjun di dalam kelas tidak menunjukkan

performance yang cukup memadai. Secara

materi ia mampu menguasai, namun tidak

cukup terampil untuk menyampaikan materi

dengan jelas, menarik sehingga mudah

dimengerti oleh peserta didik. Oleh karena

itu seorang guru harus mempunyai

persiapan yang cukup baik secara

penguasaan materi maupun bagaimana cara

penyampainnya kepada peserta didik.

Kompetensi Guru

Menurut Usman (1992) guru

mempunyai tugas pokok yaitu mendidik,

mengajar dan melatih. Oleh karena itu,

seorang guru harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang berkaitan dengan

mendidik, mengajar dan melatih peserta

didik. Dalam profesi keguruan kita

mengenal istilah kompetensi. Kompetensi

itulah yang digunakan untuk menilai

apakah seorang guru berkualitas atau tidak.

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki

guru, yaitu: (1) kompetensi paedagogik (2)

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi

sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Variasi dan keberagaman pengertian

tentang kompetensi tenaga kependidikan,

khususnya kompetensi guru menunjukkan

adanya standar kompetensi yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik (Guru) dan

dapat diperoleh dengan cara pengembangan

pengalaman dalam pelatihan seperti

pelatihan pengembangan kurikulum,

pelaksanaan MGMP (Musyawarah Guru

Mata Pelajaran), pelatihan penyusunan

admninitrasi pembelajaran seperti silabus,

RPP dan kurikulum, yang menurut Suastra

(2011) dapat menunjang kompetensi

profesional guru, diantaranya meliputi:

1. Kompetensi pedagogis, yaitu

kemampuan mengelola pembelajaran

yang meliputi pemahaman terhadap

wawasan dan landasan kependidikan,

peserta didik, pengembangan kurikulum

dan silabus, perancangan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran yang

mendidik, evaluasi hasil belajar,

pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan potensi yang

dimiliki. Pemahaman guru terhadap

peserta didik, perancangan, pelaksanaan

dan evaluasi, pengembangan peserta

didik. Adapun orientasi yang disasar

dari kompetensi pedagogik pendidik

adalah: (1) aspek potensi peserta didik,

(2) teori belajar dan pembelajaran,

strategi, kompetensi dan isi, dan

merancang pembelajaran, ( 3) menata

latar dan melaksanakan, (4) assesmen

proses dan hasil, dan (5) pengembangan

akademik dan non akademik (intelectual

skill 20% dan soft skill 80%).

2. Kompetensi kepribadian, seorang guru

harus memiliki kepribadian mantap dan

stabil, dewasa, arief, berwibawa dan

akhlak mulia, menjadi teladan bagi

peserta didik dan mengembangkan diri

secara berkelanjutan. Orientasi yang

disasar dari kompetensi ini adalah: (1)

norma hukum dan sosial, rasa bangga,

konsisten dengan norma, (2).mandiri

dan etos kerja, (3) berpengaruh positif

dan disegani, (4) norma religius dan

diteladani, (5) jujur.

3. Kompetensi profesional, kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara

luas dan mendalam, penguasaan bidang

studi/sumber bahan ajar atau penguasaan


bidang studi keahlian, menguasai

struktur metode keilmuannya. Jadi

dengan kompetensi ini diharapkan dapat

menguasai keilmuan bidang studi, dan

langkah kajian kritis pendalaman isi

bidang studi. Sasaran kompetensi

profesional mengarah pada: (1) paham

materi, struktur, konsep, metode

keilmuwan yang menaungi, diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari, (2) metode

pengembangan ilmu, telaah kritis,

kreatif dan inovatif terhadap bidang

studi.

4. Kompetensi sosial, kemampuan untuk

berkomunikasi lisan, tulisan dan isyarat,

menggunakan teknologi informasi,

bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, bergaul secara

santun dengan masyarakat sekitar. Jadi,

seorang guru diharapkan mampu

berkomunikasi dan bergaul dengan

peserta didik, kolega, dan masyarakat.

Orientasi sasaran dari kompetensi ini

diharapkan dapat menarik, empati,

kolaboratif, suka menolong, menjadi

panutan, komunikatif, kooperatif. Dari

keempat kompetensi guru tersebut pada

dasarnya merupakan unsur persyaratan

kompetensi yang seharusnya dimiliki

oleh seorang guru yang profesional.

Kemampuan profesional guru yang

dimaksudkan tersebut sudah cukup jelas,

yaitu kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam,

atau penguasaan bidang studi/sumber

bahan ajar, atau disebut juga dengan

penguasaan bidang studi keahlian

profesional yang diformulasikan sebagai

kompetensi akademik.

Kompetensi paedagogik

menekankan pada kemampuan seorang

guru dalam mengelola peserta didik baik

dalam mendidik, mengajar maupun melatih.

Kompetensi kepribadian/personal lebih

menunjukkan pada kematangan pribadi. Di

sini aspek mental dan emosional harus

benar-benar terjaga. Kompetensi sosial

lebih menunjukkan pada kemampuan guru

untuk berelasi, berinteraksi. Guru

memperlihatkan keluwesan dalam

pergaulan dengan peserta didik, kepala

sekolah, dan juga teman sejawat di tempat

ia mengajar. Guru bisa menciptakan

persahabatan yang baik. Keberadaannya

memberi manfaat yang positif. Sedangkan

kompetensi profesional lebih menunjukkan

pada kemampuan yang dimiliki guru

sebagai pengajar yang baik.

Hamzah B Uno (2006) berdasarkan

Komisi Kurikulum Bersama P3G

menetapkan dan merumuskan bahwa

kompetensi profesional guru di Indonesia

terdiri atas 10 kompetensi, yakni: (1)

menguasai bahan pelajaran; (2) mengelola

program pembelajaran; (3) mengelola kelas;

(4) menggunakan media dan sumber

belajar; (5) menguasai landasan pendidikan;

(6) mengelola interaksi belajar mengajar;

(7) menilai prestasi belajar; (8) mengenal

fungsi dan layanan bimbingan dan

penyuluhan; (9) mengenal dan

menyelenggarakan administrasi sekolah;

dan (10) memahami dan menafsirkan hasil

penelitian guna keperluan pengajaran.

Dari kesepuluh kompetensi

profesional itu menurut hemat penulis dapat

dirangkum menjadi dua kompetensi yang

paling utama, yaitu menguasai bahan

pelajaran dan dapat mengajarkannya

dengan jelas dan menarik. Kedua

kompetensi inilah dalam kondisi objektif

belum terpenuhi.

Pengembangan profesi guru secara

makro dapat dimaknai sebagai proses

peningkatan kompetensi, kualitas dan

kemampuan sumberdaya guru dan

tenaga kependidikan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Mengapa dikatakan demikian, karena

semua pembangunan pada suatu Negara itu

pasti dimulai dari pendidikan. Proses


pengembangan tersebut mencakup

perencanaan, pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya guru dan tenaga

kependidikan.

Adapun pengembangan profesi

guru secara mikro dapat diartikan sebagai

proses perencanaan dari pendidikan dan

pelatihan, pengelolaan guru dan tenaga

kependidikan untuk mencapai suatu hasil

yang optimum. Sehingga untuk

mengembangkan kompetensi sebagai

pengembangan dari profesi guru,diantarn

melalui pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan SDM guru dan tenaga

kependidikan bertujuan memberikan

kesempatan kepada guru dan tenaga

kependidikan untuk mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan

kebutuhan, bakat, dan minat setiap individu

sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di

sekolah. Di samping itu, juga bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, akan

jaminan keamanan, sosial, pengakuan dan

penghargaan, kesempatan mengembangkan

diri,

Cara dan strategi yang dapat

dipergunakan untuk pengembangan SDM

guru dan tenaga kependidikan, adalah:

melalui: (1) Pendidikan Formal; (2)

Pendidikan dan pelatihan; (3) Bimbingan

atasan; (4) Bimbingan teman sejawat; (5)

Workshop, lokakarya, seminar, dan

sosialisasi program; (6) Magang, tukar

menukar tenaga dalam bentuk kerjasama;

dan (7) Studi banding, outbond, dan atau

rekreasi. Diantara cara dan strategi tersebut

pendidikan dan pelatihan bagian dari

pengembangan SDM.

Pendidikan dan pelatihan suatu proses

yang akan menghasilkan suatu perubahan

perilaku. Secara nyata perubahan perilaku

itu berbentuk peningkatan mutu

kemampuan dari sasaran pendidikan dan

pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan pada

hakikatnya merupakan salah satu bentuk

kegiatan dari program pengembangan

sumber daya manusia (personal

development). Pengembangan sumber daya

manusia sebagai salah satu mata rantai

(link) dari siklus pengelolaan personil dapat

diartikan: merupakan proses perbaikan staf

melalui berbagai macam pendekatan yang

menekankan realisasi diri (kesadaran),

pertumbuhan pribadi dan pengembangan

diri. Pengembangan mencakup kegiatan-

kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan

dan pertumbuhan kemampuan (abilities),

sikap (attitude), keterampilan (skill), dan

pengetahuan anggota organisasi

Menurut Simamora (1997:345) bahwa

diklat adalah merupakan serangkaian

kegiatan yang dirancang untuk

meningkatkan keahlian, pengetahuan,

pengalaman, ataupun perubahan sikap

seseorang. Program pelatihan sangat

berguna bagi pegawai/karyawan terutama

untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan

keahlian sejalan dengan kemajuan

teknologi, meningkatkan kompetensi

dalam pekerjaan, membantu memecahkan

permasalahan operasional, mempersiapkan

pegawai/karyawan untuk promosi,

mengarahkan pegawai/karyawan terhadap

visi organisasi dan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pribadi.

Sedangkan menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil, disebutkan bahwa

“Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil yang disebut Diklat adalah

proses penyelenggaraan belajar mengajar

dalam rangka meningkatkan kemampuan

Pegawai Negeri Sipil”. Pendidikan dan

pelatihan kepegawaian juga merupakan

bagian dari sebuah sistem pembinaan karier

Pegawai Negeri Sipil yang bermakna pada

pengembangan kepegawaian.


Tujuan dan sasaran diklat menurut

KMA No.1 Tahun 2003 pasal 2

dikemukakan bahwa:

a. Tujuan yang dilaksanakan diklat bagi

PNS khususnya di Kementerian Agama

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, dan sikap

pegawai untuk dapat melaksanakan

tugas jabatan profesional yang

dilandasi kepribadian dan kode etik

pegawai sesuai dengan kebutuhan

Kementerian Agama;

2. Menciptakan aparatur yang mampu

berperan sebagai pembaru dan

perekat persatuan dan kesatuan

bangsa;

3. Memantapkan orientasi sikap dan

semangat pengabdian yang

berorientasi pada pelayanan,

pengayoman, dan pemberdayaan

masyarakat;

4. Menciptakan kesamaan visi,

dinamika pola pikir, dan

mengembangkan sinergi, dalam

melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di

bidang agama demi terwujudnya

pemerintahan yang baik dan bersih;

5. Memantapkan jati diri pegawai

negeri Kementerian Agama yang

berdasarkan pada komitmen,

tanggung jawab, kejujuran, dan

pengabdian profesi dalam

melaksanakan tugas dalam jabatan

masing-masing.

b. Sasaran

Untuk pelaksanaan diklat, sasarannya

adalah terwujudnya pegawai yang

berkinerja tinggi dan memiliki

kompetensi sesuai dengan persyaratan

jabatan masing-masing.

c. Struktur program dan kurikulum

Struktur program diklat teknis

disusun berdasarkan tujuan dan sasarn

program dengan memperhatikan

kebutuhan setiap jenis dan jenjang dan

atau kompetensi yang diperlukan dalam

masing-masing jabatan teknis. Menurut

juklak dari Pusdiklat Teknis

pengelompokan dan pembobotan mata

diklat untuk setiap jenis dan jenjang

diklat teknis terdiri atas tiga kelompok:

Kelompok dasar, yaitu kelompok

mata diklat untuk menanamkan,

memperkuat dan meningkatkan

patriotisme, kesetian dan ketaatan

peserta dalam melaksanakan tugas

jabatannya sebagai abdi negara dan

masyarakat dengan bobot 20%.

Mata diklat kelompok dasar terdiri

atas kebijakan yang terkait dengan

kebijakan pemerintah yang terkait

dengan tugas dan fungsi dari peserta

diklat.

Kelompok inti, yaitu kelompok mata

diklat yang bertujuan untuk

membekali peserta dengan berbagai

pengetahuan dan keterampilan,

sesuai tugas pokok dan kompetensi

untuk jabatan teknis tertentu dengan

bobot 60%.

Mata diklat kelompok inti terdiri atas

mata diklat yang menunjang

kompetensi pengetahuan dan

profesional. mata diklatnya terdiri

dari beberapa jenis.

Kelompok penunjang, yaitu

kelompok mata diklat yang

merupakan pelengkap untuk

memperkaya pengetahuan, wawasan

dan pembulatan pemahaman terhadap

tujuan program serta berbagai faktor

lingkungan yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas dengan bobot

20%.

Mata diklat untuk penunjang titik

tekannya pada kompetensi ketrampilan.

Sehingga peserta diberi tugas untuk

menyusun laporan terkait dengan dengan

kegiatan-kegiatan observasi lapangan.

Kurikulum adalah makna yang harus

dipelajari dan urutannya di mana

pembelajaran itu terjadi. Menurut

Atmodiwirio (2005: 136), kurikulum diklat

disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi

untuk jabatan teknis tertentu dan

penyusunannya mengacu struktur program

yang memuat; deskripsi singkat, tujuan


intruksional umum dan khusus, pokok

bahasan, waktu, metode dan alat bantu

diklat.

Ruang lingkup mata diklat dasar

terdiri atas kebijakan diklat dan

pembangunan bidang agama serta mata

diklat Emotional Spiritual Quetion

(ESQ) yang terdiri atas: prinsip

pembangunan karakter, pengembangan

SDM dan Organisasi, pembangunan

sinergi, disiplin pelaksanaan program,

membangun pribadi yang teladan, budaya

organisasi, kesadaran berbangsa dan

bernegara.

Ruang lingkup mata diklat inti terdiri

atas mata diklat yang membekali

kompetensi profesional seperti pendalaman

materi substansi, sedangkan untuk

kompetensi pedagogik seperti model-model

pembelajaran, media pembelajaran, untuk

mata diklat yang menunjang kelancaran

karier dikemas dalam mata diklat karya

tulis ilmiah dan perhitungan angka

kredit. Sedangkan ruang lingkup mata

diklat penunjang terkait dengan tugas-tugas

yang bersifat individu dan kelompok

seperti Building Learning

Commitment(BLC), studi lapangan, seminar

evaluasi program dan ujian. Dari mata

diklat penunjang ini yang dapat digunakan

sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan

diklat adalah evaluas program dan ujian.

Kesimpulan

Pendidikan dan pelatihan

merupakan salah satu bentuk kegiatan dari

program pengembangan sumber daya

manusia (personal development).

Pengembangan sumber daya manusia

merupakan proses perbaikan staf melalui

berbagai macam pendekatan yang

menekankan realisasi diri (kesadaran),

pertumbuhan pribadi dan pengembangan

diri. Cara meningkatkan kompetensi guru

diantaranya melalui pendidikan dan

pelatihan, dengan bobot kurikulum yang

telah ditentukan oleh lembaga kediklatan,

sehingga dengan kompetensi akan

meningkatkan kualitas pendidikan di

Indonesia.

Daftar Pustaka

Atmodiwirio, Soebagio. 2002. Manjemen

Pelatihan. Jakarta: Ardadizya

Jaya.

Hamzah B Uno. 2006. Orientasi Baru

dalam Psikologi Pembelajaran.

Jakarta: Bumi Aksara.

Negara RI, Undang-Undang Republik

Indonesia No.20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan

Nasional, (Lembaran Negara RI

Tahun 2003 Nomor 164, TLN RI

Nomor 54).

Negara RI, Undang-Undang Republik

Indonesia No.14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen,

(Lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 167, TLN RI Nomor 59).

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005

tentang Standar Nasional

Pendidikan, yang disempurnakan

dalam: Lampiran Permendiknas

No 16/2007 tentang kompetensi

guru .

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan

Simamora, Henry. 1997. Manajemen

Sumber Daya Manusia.

Yogyakarta: STIE YKPN.

Suastra, I Wayan. 2011. Mengembangkan

Profesionalisme Dosen.

Singaraja: FMIPA Undiksha.

Usman, Moh. Uzer. 1992. Menjadi Guru

Profesional, Ed.2, Cet-22.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

AUTHOR GUIDELINES

Naskah yang dimuat adalah hasil penelitiani atau pemikiran ang belum pernah

dipublikasikan pada media ini atau pada media publikasi yang lain.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau Bahasa

Inggris dengan memenuhi kaidah-kaidah tulisan ilmiah, efektif dan akademis,

dilengkapi dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.

Naskah diketik dengan panjang

1. Minimal 6 halaman, maksimal 10 halaman,

2. Kertas A4 (margin 3-3-3-3),

3. Huruf Times New Roman Poin 11,

4. Berspasi satu.

Naskah ditulis dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Judul, singkat, memuat identitas/subjek, indikasi tujuan studi, memuat

kata-kata kunci.

2. Nama Penulis, ditulis tanpa gelar, disertai afiliasi, dan alamat e-mail.

3. Abstrak Disertai Kata kunci (minimal 200 kata, maksimal 250 kata). Note:

Jika naskah menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak juga

menggunakan bahasa Indonesia. Jika naskah menggunakan bahasa

Inggris, maka abstrak juga menggunakan bahasa Inggris.

4. Konten/Isi Jurnal, ditulis dengan format 2 lajur kolom koran.

5. Daftar Pustaka (Reference), mencantumkan semua pustaka. Daftar

pustaka ditulis dengan sistem nama dan disusun menurut abjad.

Standar urutan penulisan konten/isi jurnal adalah sebagai berikut:

a) Artikel hasil penelitian

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

Pendahuluan

Tinjauan Pustaka

Metode Penelitian

Pembahasan

Kesimpulan

Introduction

Theoritical Review

Research Methods

Discussion

Conclusion

b) Artikel hasil pemikiran/konseptual

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

Pendahuluan

Pembahasan

Kesimpulan

Introduction

Discussion

Conclusion

Naskah lengkap dikirim pada alamat e-mail (jamak@waskita-

dharma.ac.id/[email protected]). Informasi kelayakan naskah akan

diinformasikan via email (pastikan e-mail anda aktif)/e-mail yang tercantum

dalam naskah yang dikirim.

mailto:[email protected]/[email protected]

mailto:[email protected]/[email protected]

jamak - lppm.waskita-dharma.ac.idlppm.waskita-dharma.ac.id/wp-content/uploads/2015/... · pembaca...

Documents