ASURANSI KESEHATAN

JAMINAN HARI TUA

KELOMPOK 3NUR QALBY

ANDI TRI WANGI

YAYUK FEBRIANTI

ANDI ATIRA

LAURA.C.C.HUTABARAT

MOH.REZA

NILUH KONIS

M.ARDIANSYAH

MOH.MUNIF

TITIN RESTIANI

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS TADULAKO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk

memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi

PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.

Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang

memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang

diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran,

keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Semua orang mendambakan masa tua yang sejahtera dan menyenangkan.

Pola pikir ini terpatri mendalam di benak sanubari setiap individu, sehingga

hampir setiap individu untuk berusaha meningkatkan penghasilannya dengan

berbagai cara agar dapat menyisihkan atau menginvestasikan penghasilannya

untuk kesejahteraan di masa datang. Berbagai cara dan metode dilakukan

setiap individu dalam menghadapi masa pensiunnya, salah satunya dengan

melalui dana pensiun. Secara umum semua keluarga memiliki keinginan untuk

mempersiapkan masa pensiun, tetapi seringkali tidak memahami fungsi dan

manfaatnya. Kondisi ini akan menyulitkan dalam merencanakan dan

melaksanakannya tetapi juga sulit mencapai dengan cara yang efektif dan

efisien.

Jaminan hari tua dalam bentuk Program Dana Pensiun pada dasarnya

memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi

pensiun. Program ini memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan

kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang

disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Pada umumnya penyelenggara

Program Pensiun selalu menerapkan prinsip kebersamaan seperti halnya

program asuransi. Sehingga, bila peserta program pensiun mengalami

musibah, baik cacat ataupun meninggal dunia, yang mengakibatkan

terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, maka kepada

peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban

Dana Pensiun.

Selain itu, program pensiun memiliki fungsi tabungan, karena selama

masa program peserta diwajibkan untuk membayar iuran secara periodik.

Progran pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana

yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, yang diperlakukan

seperti program tabungan di Bank. Selanjutnya iuran tersebut akan dikelola

dan dikembangkan, sehinga pada saat pensiun atau di akhir masa program,

dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun

peserta. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh setiap peserta bergantung

pada akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan dari iuran tersebut.

Semakin panjang waktu kepesertaan akan semakin meningkatkan jumlah dana

setoran iuran peserta, sehingga akan meningkatkan akumulasi jumlah

tabungannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, ialah

sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan program Jaminan Hari Tua (JHT)?

2. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Hari Tua PT.TASPEN (PERSERO)?

3. Bagaimana Permasalahan Jaminan Hari Tua PT.TASPEN (PERSERO)?

4. Apa solusi permasalahan di Jaminan Hari Tua PT.TASPEN (PERSERO)?

1.3 Tujuan

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, ialah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program Jaminan Hari Tua.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Hari Tua di PT.TASPEN

(PERSERO).

3. Untuk mengetahui Permasalahan Jaminan Hari Tua di PT.TASPEN

(PERSERO).

4. Untuk mengetahui solusi permasalahan di Jaminan Hari Tua PT.TASPEN

(PERSERO).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT, adalah program

jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki

masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris

peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia.

2.1.1 Karakteristik

Menurut UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional :

1. Program JHT Diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip asuransi sosial

didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran

antara pekerja dan pemberi kerja, sedangkan prinsip tabungan

wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari

tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar peserta

menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami

cacat total tetap, atau meninggal dunia.

3. Kepesertaan perorangan.

4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat peserta

memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat

total tetap.

2.1.2 Kelembagaan

1. Program jaminan hari tua diselenggarakan oleh badan

penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-

Undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1).

2. Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih

menunggu penetapan RUU BPJS.

2.1.3 Mekanisme Penyelenggaraan

Menurut UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional :

2.1.3.1 Kepesertaan

Peserta jaminan hari tua adalah seseorang yang telah

membayar iuran.

2.1.3.2 Iuran

1. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap

upah atau penghasilan dan iuran ditanggung bersama oleh

pemberi kerja dan pekerja.

2. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam

jumlah nominal dan ditetapkan oleh Pemerintah, ketentuan

lanjut mengenai iuran menunggu Peraturan Pemerintah.

2.1.3.3 Manfaat dan Pemberian Manfaat

1. Manfaat berupa uang tunai.

2. Besar manfaat adalah seluruh akumulasi iuran yang telah

disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

3. Pembayaran manfaat:

o Dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia

pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total

tetap.

o Dapat diberikan sebagian setelah kepesertaan

mencapai minimal 10 tahun.

o Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya

yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua

2.1.4 Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mendelegasikan 2

aspek teknis penyelenggaraan program jaminan hari tua untuk diatur

dalam Peraturan Pemerintah. Kedua aspek teknis tersebut adalah: 1)

iuran, dan 2) manfaat.

2.1.4.1 Iuran

Ketentuan tentang iuran jaminan hari tua yang

didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah mencakup:

1. Presentase upah untuk penetapan besaran nominal iuran

bagi peserta penerima upah.

2. Jumlah nominal iuran jaminan hari tua bagi peserta yang

tidak menerima upah.

2.1.4.2 Manfaat

Ketentuan tentang iuran jaminan hari tua yang

didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah mencakup:

1. Pembayaran manfaat sebagian.

2. Ahli waris penerima manfaat.

2.2 Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. TASPEN (PERSERO)

2.2.1Sejarah Singkat Perusahaan

PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI

NEGERI atau yang lebih dikenal oleh masyarakat peserta yaitu PT.

TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan Hukum Milik Negara yang

mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola Asuransi

Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun Tabungan Hari

Tua.

PT. TASPEN (PERSERO) didirikan berdasarkan hasil konferensi

di Jakarta pada tanggal 25-26 Juli 1960 yang diikuti oleh seluruh kepala

urusan kepegawaian dari seluruh departemen yang ada di Indonesia.

Dalam konferensi tersebut, para peserta menyadari bahwa Pegawai

Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai Unsur Aparatur Negara dan Abdi

Masyarakat dipandang penting dalam melaksanakan tugas- tugas

pemerintah guna tercapainya pembangunan nasional. Oleh karenanya

ketenangan dalam bekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan

dalam melaksanakan tugas tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konferensi telah

membahas konsep perlunya dibentuk suatu badan yang dapat

memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya. Sebagai

hasil dari konferensi tersebut telah dituangkan ke dalam Keputusan

Menteri Pertama RI No. 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang

antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai

bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya disaat mengakhiri

pengabdiannya kepada negara. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.15 tahun 1963 pada tanggal 17 April 1963 dibentuklah

badan yang diberi nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri atau PN. TASPEN yang memiliki kantor di

JL. Merdeka No.64 Bandung.

Dalam perjalanannya, PN. TASPEN mengalami peningkatan

kinerja yang sangat baik, karena dipandang perlu oleh pemerintah untuk

dilakukan penyesuaian bentuk Badan Hukum, sehingga pada tanggal 18

November 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 794/MK/IV/1970 PN. TASPEN berubah menjadi

PERUM TASPEN. Terakhir mengingat fungsi dan tugas TASPEN yang

semakin strategis untuk mendukung tercapainya pembangunan

nasional, khususnya dunia perasuransian dan perekonomian nasional,

maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/1981 tanggal 30 Juli

1981 PERUM TASPEN berubah status Badan Hukum menjadi PT.

TASPEN (PERSERO) yang kantor pusatnya beralamat di Jl. Letjend.

Soeprapto-Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi

Sosial PNS maka lingkip usaha PT. TASPEN terdiri dari Program

Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun. Program THT telah

dilaksanakan sejak pendirian TASPEN. Sedangkan untuk Program

Pembayaran Pensiun PNS yang semula diselenggarakan oleh Dirjen

Anggaran telah dialihkan kepada PT. TASPEN (PERSERO) secara

bertahap sejak tahun 1987. Penyelenggaraan pembayaran Program

Pensiun secara nasional dilakukan sejak tahun 1990.

2.2.2 Visi dan Misi PT. TASPEN (PERSERO)

2.2.2.1 Visi

Menjadi pengelola dana Pensiun dan THT serta jaminan

sosial lainnya yang terpercaya.

2.2.2.2 Misi

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik

bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan

akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi.

PT. TASPEN (PERSERO) berusaha melaksanakan visi dan misi

tersebut secara baik dan konsisten.

Selain itu PT. TASPEN (PERSERO) dalam hubungannya dengan

para peserta dan stakeholder, memiliki pedoman atau acuan dalam

bertindak melayani peserta. Adapun hal tersebut disebutkan dalam 5

nilai utama PT. TASPEN (PERSERO) yaitu:

a. Tumbuh

1. Menumbuh kembangkan perusahaan sesuai dengan visi dan misi

TASPEN.

2. Mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan

yang menjadi baik karena tuntutan lingkungan internal dan

eksternal.

3. Berpikir positif dan konstruktif serta bertindak produktif tanpa

keinginan untuk berbuat yang kontra produktif.

4. Senantiasa meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada

peserta.

b. Etika

1. Menjunjung standar etika yang tinggi dalam berinteraksi antar

sesama rekan kerja maupun dalam memberikan kepada peserta.

2. Ramah dan rendah hati.

3. Menjaga rahasia dan citra perusahaan.

4. Menghargai dan menghormati sesama rekan kerja maupun

peserta.

c. Profesional

1. Mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.

2. Mengerjakan dan mengelola pekerjaannya serta melayani

perserta TASPEN dengan tepat.

3. Menyelesaikan setiap masalah dengan memberikan solusi yang

tepat berdasarkan kompetensinya.

4. Mampu melaksanakan komunikasi lisan maupun tertulis secara

baik dan benar.

d. Akuntabilitas

1. Setiap pekerjaan dapat ditelusuri prosesnya berdasarkan sistem

dan prosedur kerja.

2. Dapat dipercaya.

3. Bertanggung jawab dan tidak melemparkan kesalahannya

kepada orang lain.

4. Tuntas dalam melaksanakan semua pekerjaan dan tugasnya

secara baik dan benar.

e. Integritas

1. Jujur (tidak bohong).

2. Konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dijalankan.

3. Disiplin dan taat dengan semua ketentuan dan peraturan

TASPEN.

4. Dedikasi kepada tugas dan kewajiban serta loyal kepada

TASPEN sebagai perusahaan pengelola Dana Pensiun dan THT.

2.2.3 Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah suatu Program

Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah

dengan Asuransi Kematian.

2.2.3.1 Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan

jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun

ataupun bagi ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia

sebelum mencapai usia pensiun.

Para peserta Program Asuransi Dwiguna juga memperoleh

Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuaran. Program

Asuransi Kematian adalah suatu jenis asuransi yang

memberikan jaminan keuangan kepada peserta apabila

istri/suami/anak meninggal dunia atau kepada ahli waris peserta

apabila peserta meninggal dunia. Jadi asuransi kematian

merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi Pegawai Negeri

Sipil dan istri atau suami, kecuali bagi janda/ duda Pegawai

Negeri Sipil dan istri atau suami, yang menikah lagi. Sedangkan

bagi anak asuransi kematian merupakan asuransi yang berjangka

yang belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang

sudah menikah dan masih belajar secara formal.

Selain itu bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum

mencapai usia pensiun atau bukan karena menginggal dunia

akan memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk Asuransi

Nilai Tunai.

Setiap peserta Program Asuransi Dwiguna diwajibkan

membayar iuran sebesar 3.25% dari penghasilan sebulan (gaji,

tunjangan istri dan tunjangan anak) kepada PT. TASPEN

(PERSERO).

2.2.3.2 Peserta Program Tabungan Hari Tua

1. Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil

Departemen Hankam

2. Pejabat Negara

3. Pegawai BUMN/BUMD

2.2.3.3 Asuransi Multiguna Sejahtera

Program Asuransi Multiguna Sejahtera adalah

pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan

manfaat bagi peserta berupa manfaat berkala, disamping

manfaat THT dan manfaat nilai tunai. Besarnya manfaat berkala

disesuaikan dengan kemampuan masing- masing peserta.

Program ini telah diikuti oleh pegawai beberapa

BUMN/BUMD.

2.2.3.4 Asuransi Ekaguna Sejahtera

Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan

manfaat THT saja kepada peserta yang ingin membatasi

kewajiban iurannya. Program ini juga telah diikuti oleh pegawai

beberapa BUMN/BUMD.

2.2.4 Prosedur Pembayaran Pensiun

Prosedur pemberian pensiun adalah langkah- langkah yang harus

dilakukan oleh nasabah Taspen untuk mengambil uang pensiunnya.

Dalam hal ini terdapat tiga cara pengambilan uang pensiun dalam

Taspen, yaitu: secara langsung (datang ke PT. TASPEN (PERSERO),

transfer via bank (bank- bank yang bekerja sama dengan Taspen), via

cek pos. Dalam pemberian pensiun secara langsung ada syarat- syarat

yang ahrus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya:

2.2.4.1 Mengisi formulir

Peserta pensiun akan diberikan beberapa lembar formulir

untuk diisi, yaitu:

1. SP4A ( Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama)

model formulir A.

2. SP3R ( Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Rekening).

2.2.4.2 Melampirkan

Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta

pensiun diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan

melampirkan:

1. Asli tembusan SK Pensiun ber-pas photo.

2. Asli & lembar II SKPP definitif dari Pemda.

3. Fotocopy SK capeg dilegalisir instantsi.

4. Fotocopy karpeg dan KPT ( Kartu Peserta Taspen).

5. Pas photo pemohon terbaru ukuran 3 x 4 cm, 3 (tiga)

lembar.

6. Pas photo istri/ suami terbaru ukuran 3 x 4 cm, 1 (satu)

lembar.

7. Asli surat keterangan masih sekolah/ kuliah terbaru untuk

anak berusia 21 s/d 25 tahun.

8. Fotocopy KTP pemohon.

9. Surat keterangan penghasilan apabila istri/ suami pegawai

negeri/ pensiunan.

10. Fotocopy nomor rekening bank atas nama sendiri sesuai

pensiun apabila pembayaran melalui bank.

2.2.4.3 Membawa SK asli pensiun.

Peserta pensiun wajib membawa SK asli pensiun dari

instansi tempat dia bekerja sebagai bukti otentik bahwa yang

bersangkutan memang benar- benar telah pensiun.

2.2.4.4 Pengajuan berkas rangkap 2 (dua)

Berkas- berkas yang telah dilengkapi wajib dibuat rangkap

2 (dua) sebagai dokumentasi bagi pihak peserta yang

bersangkutan maupun bagi pihak PT. TASPEN (PERSERO).

Setelah peserta melengkapi dokumen- dokumen tersebut,

maka peserta pensiun dapat langsung mengambil pensiunnya

dengan cara:

1. Menuju bagian customer service, karena pada bagian ini

kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti,

selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru

dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian

verifikasi.

2. Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa

apakah layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, jika tidak

akan kembali dilakukan penelitian, jika ya maka berkas

trsebut langsung diserahkan ke bagian otorisator.

3. Setelah ditanda tangani oleh bagian otorisator, maka

pencetakan voucher pembayaran dapat dilakukan.

4. Voucher yang telah dicetak akan ditanda tangani pada

bagian pengesahan.

5. Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian

kasir, yang selanjutnya akan dibayarkan ke peserta pensiun.

2.2.4.5 Kewajiban Peserta Pensiun

Beberapa kewajiban bagi para peserta program pensiun,

diantaranya:

1. Membayar iuran sebesar 4,75 % dari penghasilan (aktif)

2. Menyampaikan data kepesertaan & keluarganya

3. Menyampaikan data mutasi apabila:

a. isteri / suami meninggal dunia atau cerai / kawin lagi

b. anak usia tertunjang meninggal dunia / kawin / bekerja

4. Perubahan alamat / tempat tinggal.

5. Mengisi formulir DPCP (Daftar Perseorangan Calon

Pensiun) melalui instansi untuk proses penerbitan SK

Pensiun oleh BKN.

2.2.4.6 Hak dan Kewajiban Penerima Pensiun

1. Hak penerima pensiun

a. Mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT)

b. Pensiun bulanan

c. Mendapatkan Asuransi Kematian (Askem) apabila

keluarga (Suami/ Isteri/ Anak) mengalami kejasian

meninggal dunia

d. Apabila penerima pensiun meninggal dunia, ahli waris

mendapatkan: Uang Duka Wafat (UDW) dan Asuransi

Kematian (ASKEM), pensiun terusan selama 4 bulan

bagi pensiunan sipil, 6 bulan bagi pensinan ABRI, 12 /

18 bulan bagi pensiunan ABRI yang mendapatkan

Bintang Jasa, dan terhitung bulan selanjutnya mendapat

pensiun Janda / Duda / Anak.

2. Kewajiban penerima pensiun

a. Mengisi dan menyerahkan SPTB (Surat Pengesahan

Tanda Bukti) diri setiap tahun ganjil

b. Menyerahkan Surat Keterangan Sekolah setiap tahun

ajaran baru bagi anak usia 21 s/d 25 tahun, belum

bekerja atau belum menikah.

c. Menyampaikan perubahan data pensiunan dan

keluarganya apabila terjadi perubahan alamat,

kelahiran / kematian, pernikahan / perceraian.

2.2.4.7 Prosedur Pembayaran

Selain beberapa hal di atas, ada pula hal- hal yang perlu

diperhatikan dalam pengajuan klim, diantaranya adalah:

1. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung di kantor

Taspen, harus memperlihatkan:

a. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

b. Asli Surat Keputusan (SK) Pensiun.

2. Apabila pembayaran tidak langsung (transfer), harus

melampirkan fotocopy Buku Rekening Bank yang amsih

aktif, dan nama di buku itu harus sama dengan nama yang

ada di SK Pensiun.

3. Bagi anak yang tertunjang berusia 21 s/d 25 tahun, agar

melampirkan:

a. Surat keterangan sekolah yang msih berlaku sesuai tahun

ajaran dengan catatan yang bersangkutan tidak menerima

beasiswa.

b. Surat keterangan belum menikah/ belum bekerja dari

Lurah/ Kepala Desa.

2.3 Permasalahan Jaminan Hari Tua di PT.TASPEN (PERSERO)

Permasalahan PT.Taspen :

1. Rekening pasif yang tidak di ambil

2. Mitra bayar tidak melakukan layanan kunjungan nasabah

terhadap pensiunan

3. Belum optimalnya penggunaan e-karib bagi para

pensiunan

2.4 Solusi Permasalahan di Jaminan Hari Tua PT.TASPEN (PERSERO)

2.4.1 Perusahaan

1. Melakukan kesepakatan dengan mitra bayar untuk melakukan

pendataan kepada pensiunan yang telah uzur atau sakit

2. Mengembalikan dana rekening pasif kepada nasabah

3. Melakukan evaluasi terkait dengan e-karib

4. Melakukan sosialisasi ketaspenan melalui mobil layanan taspen,

layanan telpon bebas pulsa, dan sosialisasi otentifikasi

2.5.1 Mahasiswa

1. Mitra bayar lebih aktif melakukan kunjungan kepada pensiunan

untuk melakukan otentifikasi

2. PT. TASPEN dan mitra bayar lebih aktif dalam melakukan

sosialisasi ketaspenan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada makalah ini, ialah sebagai

berikut:

1. Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT, adalah

program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta

memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau

ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia.

2. Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah suatu Program

Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan

Asuransi Kematian. Prosedur pemberian pensiun adalah langkah- langkah

yang harus dilakukan oleh nasabah Taspen untuk mengambil uang

pensiunnya. Dalam hal ini terdapat tiga cara pengambilan uang pensiun

dalam Taspen, yaitu: secara langsung (datang ke PT. TASPEN

(PERSERO), transfer via bank (bank- bank yang bekerja sama dengan

Taspen), via cek pos.

3. Permasalahan di Jaminan Hari Tua ini ialah belum

optimalnya pelayanan dari pekerja TASPEN kepada pensiunan.

4. Solusi dari mahasiswa untuk mengatasi permasalahn di

TASPEN adalah mitra bayar lebih aktif melakukan kunjungan kepada

pensiunan untuk melakukan otentifikasi. Serta PT. TASPEN dan mitra

bayar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi ketaspenan.

3.2 Saran

Adapun saran dari kami mahasiswa agar tetap aktif dari pihak TASPEN

untuk berkoordinasi dan komunikasi pada seluruh pensiunan agar

permasalahan dapat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber :http://www.aamai.or.id dan

http://www.bapepam.go.id/dana-pensiun/edukasi

http//taspen.com

UU RI No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Yogyakarta : OUSTAKA YUSTISIA.