web viewberdasarkan fungsi pokoknya, ... uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, ......
TRANSCRIPT
UJIAN AKHIR SEMESTER IMATA KULIAH MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
PROGRAM S3 PENDIDIKAN ISLAM UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Oleh : Jasmansyah
1. Kemukakan rumusan “adminsitrasi” dan “manajemen”, serta kemukakan persamaan dana atau perbedaan keduanya. Berikan pula rumusan tentang “Manajemen Pendidikan pada Madrasah”. Apa saja fungsi dan ruang lingkup Manajemen Pendidikan tersebut.
Membicarakan istilah “administrasi” dan “manajemen” sesungguhnya adalah kita sedang
mebahas dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki makna dan fungsi yang hampir sama. Para
pakar berbeda pendapat dalam memaknai kedua istilah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa
administrasi adalah bagian dari manajemen, ada pula yang berpendapat bahwa manajemen
merupakan bagian dari adminsitrasi.
A. Rumusan Adminsitrasi :
Mengenai rumusan Administrasi banyak para pakar manajemen yang sudah memberikan
definisi. Masing-masing ahli memberikan definisi yang berbeda, tapi secara subtansial memiliki
kemiripan makna. W.H. Evan mendefinisikan bahwa administrasi adalah fungsi yang
menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan mengenai
pengolahan bahan keterangan, komunikasi, dan ingatan organisasi. Sementara Ulbert
mengatakan bahwa administrasi secara sempit didefinisikan sebagain penyusunan dan
pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud
menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun
menyeluruh.
B. Rumusan Manajemen :
Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni
melaksanakan dan mengatur. Para ahli memberikan makna dan definisi yang berbeda, walaupun
subtansinya hampir sama. Dr. SP. Siagian dalam buknyau “Filsafat Administrasi” mengatakan
bahwa Managemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam
rangka pencapaian tujuan melalui oranglain. Menurut Ordway Tead yang disadur oleh Drs. HE.
Rosyidi dalam buku “Organisasi dan Management“ mendefinisikan bahwa manajemen adalah
proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan
tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan bila kita
mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung
tiga pengertian yaitu : 1. Manajemen sebagai suatu proses, 2. Manajemen sebagai kolektivitas
1
orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, 3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan
sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science)
Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang
pendidikan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan,
pengkoordinasian, pengawasan dan pembiyaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan
fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spritual, untuuk mencapai tujuan
pendidikan secara efektif dan efesien.
Manajemen pendidikan adalah Suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk
mengatur setiap kegiatan serta penggunaan sumberdaya untuk mencapai bermacam-macam
tujuan secara efektif (hasil yang dicapai tepat sasaran dan maksimal) dan efisien (mampu
mencapai tujuan yang maksimal dengan biaya rendah) yang dilakukan dalam bidang pendidikan
C. Perbedaan Administrasi Dan Manajemen
Dalam Bahasa Inggris kata Administrasi dan Manajemen digunakan dalam konteks dan
beberapa variasi pengertian. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti
dengan kandungan makna to control yang berarti mengatur dan mengurus (Usman, 2006:4).
Dalam kamus Hornby (1984) kata administration diartikan sebagai management of affairs
(pengelolaan urusan), dan kata management diartikan sebagai control atau handle (mengatur
atau mengurus), sedangkan Sutisna menyatakan bahwa administrasi sama artinya dengan
manajemen, tetapi di bidang pendidikan, pemerintahan, rumah sakit dan kemiliteran umumnya
dipakai istilah admistrasi sedangkan di bidang industri dan perusahaan menggunakan istilah
manajemen (Sutisna dalam Usman, 2006:4)
Perbedaan lain antara manajemen dan administrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh J.M
Pliffner, Prof. Dr. Prajudi SH, menyatakan bahwa administrasi lebih luas artinya daripada
manajemen. Bila diartikan administrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh bagian tata usaha,
atau administrasi dalam arti sempit, dapat pula dinyatakan bahwa administrasi berbeda dan lebih
sempit dibandingkan dengan manajemen.
D. Persamaan Administrasi Dan Manajemen
Persamaan yang paling jelas antara keduanya adalah terkait dengan fungsi dan tujuannya.
Antara Adminsitrasi dan manajemen bertujuan bagaimana mengelola suatu urusan (affairs).
Sedangkan mengacu ke pendapat Luther Gulluck, W.H Newman, Pfiffner, J.A Stoner maupun
Prof. Drs Oei terlihat bahwa pada hakikatnya administrasi adalah sama dengan manajemen.
Tujuan administrasi maupun tujuan manajemen adalah sama, yaitu mewujudkan tercapainya
tujuan organisasi yang telah ditentukan
Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang
sama, yaitu:
1. merencanakan (planning),
2
2. mengorganisasikan (organizing),
3. mengarahkan (directing),
4. mengkoordinasikan (coordinating),
5. mengawasi (controlling), dan
6. mengevaluasi (evaluation).
E. Fungsi dan Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan
Manajemen sebagai suatu proses pelaksanaan administrasi dalam suatu instansi,
merupakan aktifitas yang continuou (terus-menerus) mulai dari perencanaan sampai penilaian.
Dalam proses pelaksanaannya manajemen pendidikan mempunyai tugas-tugas yang harus
diselesaikan, dalam manajemen kita kenal sebagai fungsi.
Ruang lingkup Manajemen Pendidikan adalah
Ruang lingkup manajemen pendidikan sebagai tugas atau sebagai manajemen sekolah
dibatasi pada perencanaan peserta didik saja atau pengorganisasian peserta didik atau pengarahan
peserta didik atau pengendalian peserta didik. Demikian pula terhadap tugas-tugas manajemen
lainnya.
Secara lebih luasnya, ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi:
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Kepemimpinan kepala sekolah
4. Pengawasan
5. Manajemen waktu
6. Manajemen kurikulum
7. Sistem informasi manajemen
8. Manajemen personalia
9. Manajemen keuangan
10. Manajemen sarana dan prasarana
11. Manajemen perpustakaan, dan seterusnya.
Semua ruang lingkup diatas tidak terlepas dari ungsi manajemen yaitu: fungsi
perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing)
dan fungsi pengendalian (controlling).
2. Apakah yang dimaksud dengan Madrasah yang Bermutu. Kemukakan dengan mengacu pada teori-teori tentang mutu. Jelaskan pula tentang standar mutupendidikan madrasah di Indonesia (PP no. 19 tahun 2005 dan permendiknas no 63 tahun 2009 atau aturan lainnya. Coba anda kemukakan kondisi madrasah yang ada di Kab./Kota saudara jika dikaitkan dengan standar mutu tersebut.
3
Dalam konteks pendidikan, definisi mutu mengacu pada pada 3 hal pokok, yaitu input,
proses, output, dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Dari segi masukan (input),
mutu di sini dapat dilihat dari beberapa sisi:
a. Pertama, masukan SDM yang ada di dalamnya. Apakah SDM-nya memenuhi standar
kualifikasi akademik, apakah kondisinya baik atau tidak mutu masukannya. Seperti mutu
kepala sekolah, guru, siswa serta staf-stafnya.
b. Kedua, memenuhi kriteria atau tidak masukan sarana dan prasarana yang ada, seperti
buku-buku, alat peraga dan lain sebagainya.
c. Ketiga, memenuhi kriteria atau tidak masukan perangkat lunaknya, seperti peraturan,
struktur organisasi, job deskriptionnya.
d. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan, seperti visi, motivasi kerja, ketekunan,
dan kesadaran akan kerja.
Adapun mutu proses merupakan kemampuan sumber daya madrasah menstranformasikan
multijenis masukan di atas dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta
didik. Sedangkan hasil pendidikan dianggap bermutu manakala mampu melahirkan keunggulan
akademik dan ekstrakurikuler (life skill) pada peserta didik.
Merujuk pada pemikiran pakar manajemen mutu, Edward Sallis, bahwa sekolah yang bermutu
dapat diidentifikasikan melalui ciri-cirinya, yaitu:
1. Madrasah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal (pimpinan
lembaga,pendidik,staf) maupun eksternal (peserta didik, wali murid, dunia usaha, dan
masyarkat);
2. Madrasah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul , dengan
komitmen untuk bekerja secara benar dari awal;
3. Madrasah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari
berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya;
4. Madrasah memiliki strategi untuk mencapai mutu, baik di tingkat pimpinan, tenaga
akademik, maupun tenaga administrative;
5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai
mutu dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa
berikutnya;
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan
tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya;
8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas
dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas;
4
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah
kerja secara vertikal dan horizontal;
10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas;
11. Sekolah memnadang atau menempatkan mutu yang telah dicapai sebagai jalan untuk
untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut;
12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja;
13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu
keharusan.
Berdasarkan Standar Mutu Pendidikan Indonesia sesuai dengan PP no. 19 tahun 2005, sekolah
bermutu harus menerapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan:
1. Standar Kompetensi Lulusan
Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan.
2. Standar Isi
~ Kerangka dasar dan struktur kurikulum.
~ Beban belajar.
~ Kurikulum tingkat satuan pendidikan.
~ Kalender pendidikan / akademik
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,
sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
4. Standar Proses
Standar ini terkait dengan proses pembelajaran dan lainnya. Proses pembelajaran interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
5. Standar Sarana dan Prasarana
Sarana Pendidikan adalah standar yang paling penting terpenuhi dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan. Sarana yang akan sangat berpengaruh terhdap proses
belajar yang berhasil baik, efektif dan efisien. Persyaratan minimal tentang sarana : Perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP.
Persyaratan minimal tentang prasarana R. kelas, R. pimpinan satuan pendidikan, R.
pendidik, R. tata usaha, R. perpustakaan, R. laboratorium, R. bengkel kerja, R. unit
produksi, R. kantin, instalasi dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat
bermain, tempat berekreasi.
5
6. Standar Pembiayaan (Biaya Investasi, Biaya Personal, Biaya Operasi)
Suatu lembaga sangat bergantung dari pembiayaan. Pembiayaan yang baik (kualitas maupun
kuantitas) akan berdampak sangat signifikan terhadap kualitas suatu lembaga pendidikan.
Persyaratan minimal tentang biaya investasi : Meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Persyaratan minimal
tentang biaya personal : Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Persyaratan
minimal tentang biaya operasi meliputi :
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b. Bahan atau peralatan pendidik habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, ir, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan
d. Sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
7. Standar Pengelolaan
Untuk menciptakan sekolah/madrasah yang berkualitas baik baik, sangat dipengaruhi oleh
pengelolaan yang baik. Standar pengelolaan dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan dana
dan Pemerintah.
Dikdasmen :
Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Dikti :
Menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian
8. Standar Penilaian Pendidikan
Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Menerapkan sistim
penilaian yang baik adalah salah satu indicator sekolah yang berstandar baik.
Menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan pasal 1 (satu) bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan
terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan,
pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan
bangsa melalui pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut
SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan
mutu pendidikan.
Secara umum, kondisi Madrasah di Kab. Sukabumi masih belum mampu memenuhi
secara keseluruhan SNP yang disebutkan tadi. Kualifikasi guru masih banyak yang belum
6
sarjana penuh, masih banyak guru yang mengajar bukan bidang keilmuannya (mismatch),
Kemampuan guru juga masih dibawah rata. Yang paling terlihat jelas adalah kaitan dengan
sarana dan prasarana pendidikan. Sekitar 85% Madrasah di kab. Sukabumi masih memiliki
standar sarana yang dibawah standar. Dalam hal pemenuhan standar proses, dalam pengamatan
saya masih jauh dari harapan. Sejak persiapan pembelajaran (perangkat pembelajaran) mayoritas
guru masih mengadopsi dari sekolah sekolah lain, bahkan proses pembelajaranpun seringkali
tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
3. Di dalam mengelola Madrasah perlu memperhatikan standar pengelolaan satuan pendidikan (Permendiknas no. 19 2007). Jelaskan tentang: 1). Perencanaan Program, 2). Pelaksanaan Rencana Kerja, 3). Pengawasan dan Evaluasi, 4). Kepemimpinan Madrasah, 5) Sistim Informasi Manajemen.
A. Perencanaan Program Sekolah
Dipastikan setiap sekolah mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Visi
dan misi itu tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut, tapi tentunya harus sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sehingga perkembangan disekolah tersebut dapat
mengikuti perkembangan zaman.
Visi sekolah dijadikan sebagai cita – cita bersama setiap warga sekolah dan segenap pihak yang
berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi tersebut harus mampu memberikan inspirasi, motivasi
dan kekuatan pada warga sekolah. Visi dapat dirumuskan oleh semua warga sekolah dan diputuskan
dalam rapat sekolah serta memperhatikan masukan – masukan dari dewan komite sekolah. Setelah
sepaham atas visi tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah kemudian ditinjau secara
berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat.
Misi sekolah dapat memberikah arah dalam mewujudkan visi sekolahsesuai dengan tujuan
pendidikan sekolah.misi merupakan dasar dari program sekolah serta menekankan pada kualitas layanan
peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Misi dapat memberikan keluwesandan ruang gerak
pengembangan kegiatan satuan pendidikan unit sekolah yang terlibat.
Dari visi dan misi itu lalu di tuangkan dalam rencana kerja sekolah. Rencana kerja bisa dalam
jangka menengah danjangka tahunan. Rencana kerja menengah biasanya 4 tahun sekali dan diputuskan
dalam rapat dewan pendidik dan komite sekolah. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolahan
sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
B. Pelaksanaan Rencana Kerja
Pelaksanaan Rencana kerja di masing – masing sekolah meliputi:
1. Pedoman sekolah
2. Struktur organisasi sekolah
3. Pelaksanaan kegiatan sekolah
4. Bidang kesiswaan
5. Bidang kurikulumdan kegiatan pembelajaran
6. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan
7. Bidang sarana dan prasarana
8. Bidang keuangan dan pembiayaan
7
9. Budaya dan lingkungan sekolah
10. Peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah
Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang
mudah dibaca oleh pihak terkait. Perumusan pelaksanaan rencana kerja sisesuaikan dengan visi dan misi
sekolah tersebut.
Pedoman pengelolaan sekolahmeliputi: kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender
pendidikan, struktur organisasi, pembagian tugas, tata tertib dan biaya operasionalsekolah. Pedoman
sekolah berfungsisebagai petunjuk pelaksanaan operasional.
C. Pengawasan Dan Evaluasi
Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Penyusunan program pengawasan ini didasarkan pada Standar Pendidikan Nasional kemudian
disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi
pemantauan, supervise, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan melaporkan
hasil pengawasan di sekolah kepada bupati atau walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dibidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada
sekolah yang terkait.
Sekolah juga melakukan evaluasi diriterhadap kinerja sekolah. Proses evaluasi dan
pengembangan KTSP dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan
ilmu pengetahuandan teknologi yang mutakhir. Evaluasi kinerja pendidikharus memperhatikan
pencapaian prestasi dan perubahan – perubahan peserta didik. Selain itu sekolah juga harus menyiapkan
bahan – bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistikdengan
menindaklanjuti saran – saran hasil akreditasi.
D. Kepemimpinan Sekolah
Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Criteria untuk menjadi seorang kepala
sekolah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah
SMP/MTs minimal dibantu oleh wakil kepala sekolah, dan SMA/MA minimal dibantu oleh tiga wakil
kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik dan proses pengangkatan serta
keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi diatasnya. Kepala dan wakil
sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang
dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalansesuai dengan
standar pengelolaan satuan pendidikan.
Kepala sekolah menjabarkan visi kedalam misi target mutu, merumuskan tujuan yang akan
dicapai menganalisis, membuat rencana kerja strategis, bertanggung jawab dalam membuat keputusan
anggaran sekolah. Selain itu kepala sekolah mampu memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan visi
pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik. Kepala sekolah juga menjalin kerjasama dengan orang
tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunikasi
yang beragam dan memobilisasi sumber daya masyarakat.
Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah
sesuai dengan bidangnya.
8
E. Sistem Informasi Manajemen
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadaiuntuk mendukung administrasi
pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sekolah juga menyediakan fasilitas informasi yang
efisien, efektif dan mudah diakses. Selain itu sekolah juga menugaskan seorang guru atau tenaga
kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari
masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya
direkan dan didokumentasikan.
Pihak sekolah juga berkomunikasi antar warga sekolah dilingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien
dan efektif.
4. Deskripsikan Kondisi aktual Madrasah di Indonesia atau di lingkungan Saudara, kemudian
analisi dengan menggunakan analisis SWOT.
Profil MA Al-Manar – Gegerbitung - Sukabumi
I. Sekilas Tentang MA A-Manar
Pada tahun 2000 berdirilah Madrasah Aliyah Swasta dengan nama MADRASAH ALIYAH AL-
MANAR GEGERBITUNG KAB. SUKABUMI yang beralamat di Kelurahan Cikaret Kec.
Gegerbitung Kab. Sukabumi. Madrasah ini didirikan atas banyaknya permintaan masyarakat,
yang pada saat itu mengharapkan adanya lembaga pendidikan Islam, yang dapat memberikan
manfaat terhadap untuk kemajuan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan berbasis Islam.
Tidak lama setelah didirikan, keluarlah SK pendirian dari Departemen Agama RI. MA Al-manar
telah meluluskan sekitar 700 siswa/wi yang didukung oleh sekitar 30 orang guru/ustadz. Saat ini
MA Al-Manar sudah mendapat sertifikat Akreditasi dari BAN Madrasah Provinsi Jawa Barat
dengan predikat “B. Saat ini MA Almanar menempati lahan seluar ½ hektar dan sekitar 1 hektar
lahar pertanian jambu sebagai penopang pembiayaan lembaga.
II. Kondisi Riil Madrasah (Analisis SWOT)
A. Kekuatan (Strenghs)
1. Jumlah siswa yang banyak
2. Keadaan sekolahmadarasah di sekitarnya yang cukup bersaing
3. Harapan masyarakat yang sangat besar
4. Lingkungan yang kondisif
5. Sebagai Madrasah Negeri
6. Penduduk sekitar yang memadai
7. Pertumbuhan lingkungan pemukiman seperti pengembang yang bermunculan
8. perluasanKota Banjarbaru dengan julukan kota pendidikan
9
9. Lokasi yang berdekatan dengan pusat perkantoran yang menjadi pusat pemerintah
provinsi
10. Memiliki lahan yang sangat luas (1/2 hektar)
B. Kelemahan (Weaknesses)
1. Lingkungan sekolah yang belum dipagar
2. Sosial ekonomi masyarakat sekitar yang rendah
3. Orang tua siswa yang kurang mampu
4. Baru beberapa tahun dinegerikan
5. Buku bahan mengajar sangat minim
6. Lokasi Madrasah berada di pinggiran kota
7. Daerah yang gersng dan belum berlangganan air bersih
8. Lingkungan keamanan yang kurang kondidif
9. Lokal belajar yang masih kurang (baru tersedia 3 padahal rombongan belajar 5)
10. Belum memiliki ruang untuk sholat
11. Belum memiliki tempat wudhu
C. Peluang (Opportunitties)
1. Banyaknya SMP/Mts yaand ada di sekitar Madrasah
2. Semangat orang tua untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi
3. Kecenderungan masyarakat yang agamis untuk menyekolahkan anaknya di
Madrasah
4. MA Satu-satunya di kec. Gegerbitung
5. Berada di pusat kecamatan dan pinggir jalan utama
6. Memiliki lahan yang cukup baik dan strategis
7. Instalasi PDAM yang sudah ada
8. Sudah memiliki ruang perpustakaan dan lab computer yang memadai
9. Memiliki lahan pertanian jambu yang luas
10. Tersedia lahan yang masih luas
11. Memiliki masjid yang representative
12. Memiliki SDM yang sangat baik dan berkualitas
D. Hambatan (Threats)
1. Lingkungan yang tandus dan pendudukanya yang masih jarang
2. Sarana belajar yang sangat minim
3. Sulitnya melaksanakan pembelajaran dengan standar yang bagus
4. Sosial ekonomi masyarakat sekitar kurang mampu
10
5. Adanya SLTA yang sederajat yang sudah maju berada sekitar 7 km dari lokais
madrasah
6. Lingkungan terlihat kumuh
7. Kemampuan membangun sendiri sangat rendah
8. Sumber pembiayaan masih sangat terbatas
9. Motivasi belajar siswa yang belum maksimal, termasuk semangat belajar siswa
10.
III. Konsep Pengembangan MA Al-Manar Sukabumi
VISI : Menjadi Madrasah yang Unggul dan Islami
Indikator Visi :
1. Mewujudkan Madrasah yang menja pilihan Masyarakat
2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki daya saing tinggi
3. Mewujudkan Lulusan yang berakhlak mulia
4. Mewujudkan Madrasah yang rindang dan menyenangkan
5. Mewujudkan Pembelajaran yang terpadu antara Imtak dan Iptek
MISI :
1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Islami modern dan terpadu antara Iptek dan Imtaq.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan bimbingan yang berorientasi pada mutu.
3. Menjalankan Manajemen Berbasis Madrasah dan Countabel.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan berorientasi
nasional.
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Bimbingan yang dapat memberikan kepuasan pada
masyarakat.
6. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan dengan mengoptimalkan potensi sumber
daya.
7. Menciptakan lingkungan yang rindang dan menyenangkan.
TUJUAN :
1. Menghasilkan Lulusan yang beriman dan bertagwa
2. Mengahsilkan Lulusan yang berakhlak mulia dan beretos kerja tinggi
3. Menghasilkan Lulusan yang berilmu dan beramal shaleh
4. Menghasilkan Lulusan yang cerdas dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi serta mudah beradaftasi
5. Menghasilkan Lulusan yang sehat dan berdisiplin tinggi
11
6. Menghasilkan Lulusan yang kreatif dan inovatif
7. Menghasilkan Lulusan yang bertanggung jawab dan unggul
8. Menjadikan Madrasah yang bersih, rindang, dan menyenagkan
9. Menjadikan Madrasah yang mampu bersaing di kelasnya
SASARAN :
1. Menyelengarakan proses pendidikan yang profesional munuju Madrasah berkualitas
2. Menyelrnggarakan pendidikan yang konverensif dan universal
3. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu memfasilitasi kreatifitas dan inovasi siswa
yang dinamis
4. Menjadikan Madrasah yang memiliki etos kerja yang tinggi
5. Menjadikan Madrasah yang mampu bersaing di kelasnya
6. Menciptakan lingkuangan Madrsah yang bersih dan menyenagkan
7. Menciptakan lulusan mampu bersaing di lingkunganya
FUNGSI :
1. Sebagai lembaga pendidikan yang profesional
2. Sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan pembelajaran dan pendidikan secara
optimal dan berkualitas tinggi
3. Sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan syari’at agama
4. Sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan siswa sebagai subjek kegiatan
pembelajaran
5. Sebagai lembaga pendidikan yang menjadi pilihan masyarakat
6. Sebagai lembaga pendidikan yang mapu mengayomi masyarakat
7. Sebagai lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi wajib belajar 12 tahun.
5. Untuk mengembangkan Madrasah, paling tidak ada 3 (tiga) “Pilar Kebijakan Pokok Pendidikan Nasional” yaitu 1). Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; 2). Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing Keluaran Mutu Pendidikan; dan 3). Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Peneglolaan Pendidikaan.
Silahkan Saudara jelaskan untuk mencapai hal tersebut dengan mengurai berbagai komponen yang terkait, baik permasalahan yang dihadapi maupun strategi untuk pengembangannya.
Ada tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah
dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar
tersebut adalah;
1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya
tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik
12
dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi
tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan
untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam
rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks
pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat
IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upayaupaya sistematis
dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat
95%, memperluas SMP/MTs hingga mencapaiAPK 98,0% serta menurunkan angka buta aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.
Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi
penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin,
memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau
kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang
lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah,
putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang
masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan.
Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi
masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan
tersebut. PenuntasanWajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB
setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah.
Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan
perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat
menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga
pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin
meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi
dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat
memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup
bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.
Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan
kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan
relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih
13
tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam
berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang
semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi
berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk
mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai
dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari
PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNF , sampai dengan pendidikan tinggi
(Dikti).
Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada
pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien,
menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan
peserta didik.
Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih
memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih
menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan
prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang
lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka
memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan
emosional, sosial, dan spritual peserta didik.
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik
Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu
memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini
diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan
strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun
pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber
Pemerintah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan.
Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari
sektor pendidikan yang bercirikan (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis
untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi
dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c)
perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja
tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas.
14
Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik
dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi
pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara atau
perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih
menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan,
kepemimpinan, serta komitmen bersama.
Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik
di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah
(MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya
serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat
dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran
komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.
Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta
memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin
kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme
aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Departemen Pendidikan Nasional perlu
meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam
suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah atas perilaku dan sikap
seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.
Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan
secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta
pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan
melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan
pendidikan sehari-hari.
Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan
RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat
dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-
bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat
pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan
manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen
sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan.
Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas
daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan
pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan
dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam
pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.
15