Upload: others
Post on 10-Feb-2021
12 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/684844PERWALI 2... · tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/32 -PERWALI... · 2016. 6. 29. · Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA... · 2020. 8. 25. · Mengingat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
PERATURAN WAUKOTA MOJOKERTOjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI...tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display. 19. Reklame Billboard atau
SEKRETARIATBanding dan telah dituangkan dalam Berita …
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf... · a. jalan pemukiman; b. jalan poros Kelurahan; dan/atau c. sarana prasarana transportasi lainnya. (3) Pengadaan,
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA...dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan. (6) Pelaksanaan
Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA...9. 10 11. 12. 13. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Dan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/823974Perwali... · 2019. 9. 7. · bidang tanah yang dimohonkan yang paling sedikit berisi keterangan a. tidak
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/...1-PENGELOLAAN_BARANG... · memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI...Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/261596Perwali... · 2019. 9. 7. · Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Mojokertojdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/...Kesehatan. UP TD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas di bidang jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan, sertifikasi dan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 14. · Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/572937PERWALI... · 2019. 9. 7. · bahwa untuk mengatur pelaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah ... 2011 tentang
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 14. · BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanjæ
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI...SPP-TU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu per-Kegiatan yang didasarkan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA... · 2020. 8. 26. · Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI-2020-… · dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai resiko terkena wabah, meliputi
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 4. · Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 23. · 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun ... Tim Manajemen
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/...tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok
jdih.padang.go.id · setempat dan dituangkan dalam Berita Acara. (5) ... Tim dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat dan dituangkan dalam Berita Acara
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 21. · lampiran 1 peraturan walikota mojokerto nomor 34 tahun 2020 tentang petunjuk
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/...SKPKD selaku BUD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan menggunakan form RKA-SKPD 3.2 10. SKPD
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id › backup › app › datapdf...bLllJe!b U.JSIJSISU.JSU beuq!cugsu petpsep beqn pguÀsK PSI.JMS qSlSUJ LSUât(S UJGUJPGLCISÀSKSLJ
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA...kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok
MANAJEMEN ANGKUTAN UMUM - staff.azureedge.netstaff.azureedge.net/wp-content/blogs.dir/172/files/2014/10/Pert-13... · Dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2/2015) Telah dituangkan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PEREWALI... · 2020. 9. 14. · Kode Kegiatan Nama Kegiatan Nama Pekerjaan Lokasi Lampiran 216 Format : No
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/...7-Pengelolaan_Rumah_Susun_Um… · Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PEREWALI...Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 angka 50 pengertian SP2D adalah sebagai
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA...ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Subyek Retribusi 8 (1) Subjek retribusi pelayanan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)jdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/Perwali... · 2020. 9. 2. · PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERDA...persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan barang peraturan perundang-undangan. Paragraf 7 Tata Cara
