jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · undang-undang nomor...

12

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

28 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 2: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 3: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 4: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 5: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 6: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 7: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 8: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 9: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 10: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 11: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Page 12: jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/...no-5-tahun-2018_compressed.pdf · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1576554384perwako-no.pdf28. Sistem Informasi Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SINERGI adalah sistem informasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1561431873perwako-no.pdfyang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. ... pelaksanaan pelayanan

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/... · Peraturan Perundang - Undangan (Lernbaran Negara Republik ... ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/... · Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru. ... penyelenggaraan bangunan gedung dengan kriteria tertentu yang

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/... · Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; bahwa berdasarkan pertimbangan

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1576553476perwako-no.pdfdan acuan bagi pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja; bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1561435283perda-nomor-1-tahun...hidup di Wilayah Kota Pekanbaru merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

LAPORAN TAHUNAN - pn-pekalongan.go.idpn-pekalongan.go.id/main/images/files/laporan_tahunan/laptah-2018_compressed.pdf · Maksud dan tujuan dari laporan ini sebagai hasil akhir dari

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1574144071perwa-no.pdf · Menetapkan 14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

undang-undang Tort dan undang-undang Pentadbiran

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

kosovo.rit.edukosovo.rit.edu/images/AcademicBulletin2017-2018_Compressed.pdf · 2 | Page About this Bulletin The academic programs, course curricula, policies, and standards described

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1576554186perwako-no.pdfkepribadian, sifat, karakter, budi pekerti, atau jati diri seseorang yang membedakannya dengan

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang

NATIONAL SEMINAR ON - Mahendra Publicationsmahendrapublications.com/conferences/2018_compressed.pdf · NATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY [NSCAB’18] 25th

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1561430101perwako-no.pdfpekerjaan selesai dilaksanakan wajib dilakukan serah terima aset kembali kepada Dinas Perkim dan

Wasiat Mengikut Undang-Undang Islam &; Undang-Undang Brunei Darussalam

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1574144371perwa-no.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. BAB I ... I.pdf · menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1561432332perwako-no.pdf · penyelenggaraan kegiatan administrasi urnum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset