Upload File

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/perka 12 th 2015-1.pdf · i i. kompetensi...

  • Home
  • Documents
  • jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
20

Upload: others

Post on 01-Nov-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 2: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 3: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 4: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 5: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 6: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 7: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 8: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 9: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 10: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 11: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 12: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 13: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 14: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 15: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 16: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 17: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 18: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 19: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,
Page 20: jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 12 th 2015-1.pdf · I I. Kompetensi Bidang adalah kemampuan teknis PNS terkait dengan jabatan yang mencakup pengetahuan,

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201468.pdf · a. Hasil rumusan dibahas melalui pra konvensi dapat melibatkan unit teknis terkait, praktisi, akademisi, dan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201465.pdf · BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan ... dan mengapa

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka KBLI no 19 th 2017.pdf · penangkapan dan budidaya ikan/biota air. ... Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, ... timun

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014132.pdf · Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi ini dibuat sebagai panduan penyelenggaraaan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201445.pdf · khususnya perusahaan Internet Service Provider (ISP), warnet dan televise (TV) berbayar. 4. Mendapatkan informasi

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014105.pdf · Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014. (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/PERKA NO 51 TAHUN 2016.pdf · kuesioner VREST berdasarkan direktori hasil listing SE2006 yang telah ... maka tuliskan nama dan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014173.pdf · m tapkan memutuskan. peraturan kepala badan pusat statistik tentang pedoman pemel[harmn dan perawatan kendarmn

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka No 7 tahun 2015... · Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi diselenggarakan oleh BPS ... selama penyelenggaraan rekonsiliasi

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201510.pdf · Jembatan Timbang Tahun 2015 dengan Peraturan Kepala ... penumpang dan barang diperlukan guna mendukung perencanaan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201037.pdf · menimbang mengingat menetapkan badan pusat statistik pe-raturan kepala badan pusat statistik nomor 37 tahun

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014116.pdf · b. Seksi Pengembangan Basis Data Manajemen; dan c. Seksi Pengembangan Sistem Integrasi Statistik. Ketentuan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014145.pdf · Rekam medis; Rahasia Kedokteran terkait dengan pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka nomor 11 th 2015.pdf · tahap akhir yaitu penyusunan laporan hasil survei pada ... yang dicakup ada dua jenis yaitu

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201466.pdf · Tahun 2001 ten tang Organisasi dan Tata Kerja ... Mengapa tugas itu harus dikerjakan. Contoh ikhtisar jabatan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka no 20 tahun 2015.pdf · Buku I adalah pedoman tcknisç BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/ Kota. (10) Buku 2 adalah buku pedoman

BADAN PUSAT STATISTIK - jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka Nomor 102 Tahun 2015.pdf · - 1 - LEMBAR PARAF PERSETUJUAN 1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Biro Humas

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/PERKA BPS NO 9 TAHUN 2017.pdf · Penyusunan Anggaran Bagian Transformasi Statistik Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Keuangan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014158.pdfSarana pemberlan pelayanan informasi htlkum seeara lengkap, akurat. mudah clan cepaL, (Pasal I angka I, Peraturan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201595.pdfBADAN PUSAT STATISTIK PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P082014106.pdf · HSPK BPS Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi sebagai batas tertinggi, sebagaimana

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka 13 Tahun 2015.pdf · badan pusat statistik peraturan kepala badan pusat statistik nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka No 21 Tahun 2015.pdf · provinsi, kabupatcn/ kota, dankžcamatan. MBS adalah daftar BS seluruh Indonesia, yang disugun

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201248.pdf · 2018. 9. 12. · Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/ T

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201118.pdf · Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, ... Survei Khgsus Input-Output (SKIQ)

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/PERKA 11 TAHUN 2017.pdf · KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Struktur Ongkos Usaha

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201413.pdf · adalah merupakan petunjuk yang digunakan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

RENCANA STRATEGIS - jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201019.pdf · sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka nomor 2 tahun 2016.pdf · keuangan, kearsipan, kchumasan, hukum, perlengkapan, dan Indikator Kinerja Utama — ng dan S

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka no 22 Tahun... · 2017-08-04 · Sketsa peta ST2013-WA atau SP2010-WA, adalah sketsa peta desa/ kclurahan yang dibuat pada

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201121.pdf · Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, ... Statistik, di BPS Provinsi adalah Kepala Bidang Integrasi dan ... Berita

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201846.pdf · bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada Badan ... Kepala Biro Kepegawaian 2.3.1. Kepala Bagian Administrasi

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201116.pdfb. c. Pelayanan permintaan informasi statistik melalui telepon Tata cara menerima telepon yang baik (cara pengucapan,

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/Perka no 17 tahun 2015.pdf · Sensus Penduduk 2010 (SP2010). ... Sebagai contoh, pemekaran ... Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/PERKA NO 52 TAHUN 2016.pdf · Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Permenparekraf Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar