jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah; surat...

11

Upload: vodieu

Post on 11-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 2: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 3: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 4: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 5: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 6: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 7: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 8: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 9: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 10: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

Page 11: jdih.kpu.go.id 10 2014.pdf · h. dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/ atau anggota partai politik sebagaimana

jdih.kpu.go.id 15 PEDOMAN... · PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT ... Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat

PUTUSAN NOMOR 52/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI …jdih.kpu.go.id/data/data_putusanmk/Put. 52 PHP.BUP-VXI-2016Kab... · Kepala Desa dan Perangkat Desa seKabupaten Nias) untuk - ... menjabat

2 - jdih.kpu.go.id 6 TH 2018.pdf · 28. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam

jdih.kpu.go.id · 2020. 6. 24. · ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN; Menimbana, bahwa adapun objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Suret

jdih.kpu.go.id...Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Informasi Pemilihan adalah informasi

JDIH - BATAN · 2020. 3. 10. · (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan Tunjangan Kinerja dengan

kpu-kabpadanglawas.go.idkpu-kabpadanglawas.go.id/images/pengumuman/...DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Belum perna menjabat 2 (dua) kali

BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.idKartika XI-3 telah meluluskan ribuan alumni yang berhasil menjabat di posisi penting baik di instansi pemerintah atau swasta bahkan tersebar

bbpjn8.binamarga.pu.go.idbbpjn8.binamarga.pu.go.id/produk/PP-TU_17... · 5. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. (Sumber :

2 - jdih.kpu.go.id 1132 THN 2018.pdf · Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

· penerapan perusahaan yang baik dalam semua kegiatan ... serta kegiatan manajemen Danamon pada ... Menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan

jdih.kpu.go.id · n *bena Dafter Tanggapan pemilu Te nda PemungutanSuara untuk digunakan S gbagai b ukti dan tanda paspor, atau Surat keterangan dornlSi A.I.A-KWK TANDA TANGGnPAN

2 - jdih.kpu.go.id 3 2016 ok.pdf · sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan

jdih.kpu.go.id. PUT 30.PHP.BUP-XIV.2016...jdih.kpu.go.id

TENTANG - jdih.kpu.go.id 5 THN 2008.pdf · dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat pleno; f. disusun risalah Rapat Pleno Anggota KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota

-2- - jdih.kpu.go.id KPU 19 Tahun... · Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 27. Daftar

SALINAN - jdih.kpu.go.id · peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan ... 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun

bpsdm.pu.go.id · pengeiolaan TIK IKeamanan Informasi, dan Surat Keputusan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing

PENGUMUMAN - kpu-surabayakota.go.id · tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU /IilP Kabupaten / Kota atau DKPPidan k. belllm pernah menJabat 2(dua)kdi Sebagai

KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id 279 THN 2019.pdf · dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan ... melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama

EVALUASI SISTEM PENJUALAN KREDIT PADA PT. SOLO … · Sinyo Haryanto sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur bekerjasama dengan Bp. Budi Gunawan yang menjabat sebagai ... Bengkel

2 - jdih.kpu.go.id 10 TAHUN 2018.pdf · - 5 - 22. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu. 23. Informasi Pemilu adalah

kpud-purbalinggakab.go.id atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Urnum atau Pemilihan; f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK,

KEPEMIMPINAN EP - jdih.kpu.go.id

2 PKPU NOMOR 9.pdf · disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas ... memiliki laporan pajak pribadi; m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur,

PENDAHULUAN - jdih.kpu.go.id Dana Kampanye.pdf · Politik atau Gabungan Partai Politik dan ... atau Gabungan Partai Politik. 11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat

PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON KOMISIONER DAN … · Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat

jdih.kpu.go.id santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan atau kampanye melalui media sosial. Segala biaya yang berkaitan dengan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT...Belum pernah menjabat sebagai Petinggi paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan; j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

2 - jdih.kpu.go.id 15 2017 upload.pdf · Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan: 1. penghitungan 2 (dua)

jdih.kpu.go.id Nomor 1 Tahun 2019.pdf · Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga ... f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan ... dibuktikan dengan

2 - jdih.kpu.go.id 82_final1.pdf · paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun bagi calon Peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau provinsi atau kabupaten/kota

4 PKPU NO 12 TAHUN 2012 tanda tangan - jdih.kpu.go.id 12 TH 2012_ok.pdf · Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana

UU No 7 Thn 1989 PERADILAN AGAMA - WordPress.com...Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama